01040 - Marginal Propensity to Consume dalam Perspektif Ekonomi Islam

Marginal Propensity to Consume in the Perspective of Islamic Economics

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep marginal propensity to consume (MPC) dalam bingkai ekonomi Islam. Secara definisional, MPC merupakan rasio perubahan pengeluaran konsumsi terhadap perubahan pendapatan. Dalam teori Keynesian, nilai MPC ditempatkan antara 0 dan 1. Namun, ketika dibaca dari perspektif ekonomi Islam, indikator statistik ini tidak cukup dipahami secara mekanistik semata. Ekonomi Islam menempatkan konsumsi sebagai aktivitas yang sarat nilai (value-laden), dibatasi oleh prinsip halal–thayyib, larangan isrāf dan tabdzīr, serta diorientasikan pada pencapaian maslahah dan maqāṣid al-syarī'ah. Selain itu, alokasi tambahan pendapatan dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari instrumen redistribusi seperti zakat, infak, dan sedekah yang memengaruhi dinamika konsumsi dan stabilisasi ekonomi secara agregat. Artikel ini menyimpulkan bahwa MPC tetap relevan sebagai indikator perilaku konsumsi, tetapi harus dibaca bersama evaluasi kualitas konsumsi (darūriyyāt–hājiyyāt–taḥsīniyyāt), kepatuhan syariah, dan institusi redistribusi Islam.

Kata kunci: marginal propensity to consume; ekonomi Islam; maslahah; maqāṣid al-syarī'ah; zakat

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of marginal propensity to consume (MPC) within the framework of Islamic economics. Definitionally, MPC is the ratio of the change in consumption expenditure to the change in income. In Keynesian theory, the value of MPC is placed between 0 and 1. However, when read from an Islamic economic perspective, this statistical indicator cannot be understood merely in a mechanistic sense. Islamic economics positions consumption as a value-laden activity, constrained by the principles of halal–tayyib, the prohibition of isrāf and tabdzīr, and oriented toward the achievement of maslahah and maqāṣid al-syarī'ah. Furthermore, the allocation of additional income in Islamic economics cannot be separated from redistributive instruments such as zakat, infaq, and sadaqah, which influence consumption dynamics and macroeconomic stabilization. This article concludes that MPC remains relevant as an indicator of consumption behavior, but must be read alongside an evaluation of consumption quality (darūriyyāt–hājiyyāt–taḥsīniyyāt), Sharia compliance, and Islamic redistributive institutions.

Keywords: marginal propensity to consume; Islamic economics; maslahah; maqāṣid al-syarī'ah; zakat

________________________________________

1. Pendahuluan

Konsumsi merupakan salah satu variabel utama dalam analisis makroekonomi. Dalam kerangka Keynesian, perilaku konsumsi rumah tangga dijelaskan melalui konsep marginal propensity to consume (MPC), yakni seberapa besar proporsi tambahan pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi. Konsep ini telah menjadi rujukan standar dalam berbagai model ekonomi, baik untuk keperluan analisis teoritis maupun perumusan kebijakan fiskal.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang berdiri di atas landasan normatif ajaran Islam menghadirkan perspektif yang berbeda dalam memahami perilaku konsumsi. Ekonomi Islam tidak hanya memandang konsumsi sebagai respons mekanistik terhadap perubahan pendapatan, melainkan sebagai aktivitas yang melekat pada etika, nilai, dan tujuan syariah. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: bagaimana konsep MPC—yang lahir dari tradisi ekonomi konvensional—dipahami, dimaknai, dan dibatasi dalam kerangka ekonomi Islam?

Artikel ini bertujuan mengkaji konsep MPC secara sistematis, mulai dari definisi umumnya dalam teori ekonomi, posisi konsumsi dalam ekonomi Islam, hingga implikasi analitis penggunaan MPC dalam studi ekonomi Islam. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam.

________________________________________

2. Definisi Marginal Propensity to Consume (MPC) dalam Ekonomi Umum

Dalam teori makroekonomi, marginal propensity to consume (MPC) dipakai untuk menyatakan proporsi tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan konsumsi, yakni perbandingan perubahan pengeluaran konsumsi dengan perubahan pendapatan (Rohim & Muhibban, 2024; Suprayitno, 2018). Dalam rumusan sederhana, MPC dipahami sebagai "jumlah tambahan konsumsi (belanja) akibat tambahan pendapatan sebanyak satu satuan uang" (Suprayitno, 2018) dan merupakan ukuran seberapa besar tambahan pendapatan "mengalir" ke konsumsi—bukan ke tabungan (Arief et al., 2023; Suprayitno, 2018).

Dalam paparan Keynesian, sebagaimana diringkas dalam studi-studi yang membahas teori konsumsi Keynes, MPC ditempatkan di antara 0 dan 1 (Arief et al., 2023; Suprayitno, 2018), sehingga tambahan pendapatan tidak seluruhnya menjadi konsumsi karena sebagian dialokasikan untuk tabungan (Arief et al., 2023). Sejumlah rujukan bahkan menyatakan batas yang lebih sempit, yakni 0,5 < MPC < 1, yang berarti perubahan konsumsi "selalu di atas 50%" dari perubahan pendapatan (Arief et al., 2023; Sopiyatun et al., 2023).

Di sisi lain, terdapat pula pernyataan bahwa rata-rata kecenderungan konsumsi (average propensity to consume/APC) menurun ketika pendapatan meningkat karena sebagian tambahan pendapatan menjadi tabungan (Arief et al., 2023; Sopiyatun et al., 2023). Selain itu, diringkas pula bahwa MPC kelompok kaya cenderung lebih rendah daripada kelompok miskin, sedangkan kecenderungan menabung (marginal propensity to save/MPS) kelompok miskin lebih kecil daripada kelompok kaya (Arief et al., 2023; Sopiyatun et al., 2023).

________________________________________

3. Posisi Konsumsi dalam Ekonomi Islam: Bukan Sekadar Fungsi Pendapatan, tetapi Fungsi Nilai (Value-Laden)

Ekonomi Islam—dalam berbagai rujukan yang menekankan dimensi normatif—memahami aktivitas ekonomi, termasuk konsumsi, sebagai bagian dari tata kehidupan yang dipandu sumber ajaran Islam dan kaidah muamalah (Fauroni, 2008; Parmudi, 2017). Karena itu, konsumsi dalam Islam tidak dipahami hanya sebagai respons mekanistik terhadap variabel pasar, melainkan melekat pada etika konsumsi dan pertimbangan moral-spiritual (Fauroni, 2008; Kristianti, 2014). Bahkan, ada kritik eksplisit bahwa analisis ekonomi Barat dibangun terutama atas variabel pasar sementara variabel non-pasar "dikunci", dan ini dibedakan dari teori perilaku konsumsi dalam Islam yang memiliki etika konsumsi (Kristianti, 2014).

Sejalan dengan itu, literatur yang membahas ruang lingkup ekonomi Islam menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya menyangkut sebab material kesejahteraan, tetapi juga hal-hal non-material, termasuk larangan Islam terkait konsumsi dan produksi; konsumen maupun produsen tidak diposisikan sebagai "raja" (Parmudi, 2017). Pada tingkat tujuan, sejumlah rujukan menyatakan orientasi ekonomi Islam pada kesejahteraan/kemaslahatan dan tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah), serta pencapaian falah (kebahagiaan dunia–akhirat) (Fitriani & Taufiq, 2023; Riyadi & Hilyatin, 2021; Rohim & Muhibban, 2024).

Dalam kerangka ini, konsumsi ideal tidak sekadar mengejar utilitas material. Misalnya, ulasan paradigma Mannan yang dikutip menyatakan bahwa pola konsumsi Islam diarahkan untuk mengurangi kelebihan "keinginan fisiologik buatan" agar energi manusia terbebaskan untuk tujuan spiritual (Yusuf, 2014).

________________________________________

4. MPC Menurut Ekonomi Islam: Konsep Statistik yang Sama, tetapi Dimaknai dan Dibatasi oleh Syariah

4.1 MPC Tetap Dapat Didefinisikan sebagai Rasio ΔC/ΔY, tetapi "C" Dibatasi oleh Halal–Tayyib dan Larangan Isrāf/Tabdzīr

Secara definisional, sumber-sumber yang tersedia tetap mendefinisikan MPC sebagai rasio perubahan konsumsi terhadap perubahan pendapatan (Rohim & Muhibban, 2024; Suprayitno, 2018). Namun, ketika dibaca dari perspektif ekonomi Islam, yang menjadi pembeda bukanlah rumus matematis MPC, melainkan batasan syariah terhadap konsumsi—apa yang boleh dikonsumsi, bagaimana cara memperolehnya, dan kadar/proporsinya (Fauroni, 2008; Kristianti, 2014; Safitri & Achiria, 2020).

Dalam konsumsi, Islam melarang sikap berlebih-lebihan/boros, sebagaimana dirujuk pada QS 7:31 dalam pembahasan aktivitas konsumsi (Khusairi, 2015). Literatur lain menegaskan bahwa perilaku konsumsi dalam Islam harus menghindari isrāf dan tabdzīr dalam menggunakan pendapatan, serta menjaga unsur kehalalan dan thayyib (Safitri & Achiria, 2020). Kajian tentang perilaku konsumsi dan instrumen pembayaran modern juga mengingatkan bahwa kemudahan transaksi dapat berubah menjadi kemudahan berutang dan memicu sikap konsumtif/wasteful yang dilarang dalam konsep ekonomi Islam (Kristianti, 2014).

Dengan demikian, tambahan konsumsi (ΔC) yang membentuk MPC idealnya adalah konsumsi yang halal, thayyib, dan tidak berlebih-lebihan—bukan konsumsi yang melanggar batas syariah (Khusairi, 2015; Kristianti, 2014; Safitri & Achiria, 2020). Beberapa tulisan yang menarasikan prinsip konsumsi Islam menyebutkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kebersihan/kehalalan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas sebagai rambu perilaku konsumsi (Utami et al., 2023). Pembahasan lain juga menempatkan larangan konsumsi berlebihan sebagai batas tegas (Kristianti, 2014; Lubis & Nasution, 2023).

Maka, dalam ekonomi Islam, MPC yang "tinggi" tidak otomatis dipandang baik, karena kenaikan konsumsi marjinal harus dinilai apakah ia berada pada koridor etika syariah atau justru merupakan isrāf/tabdzīr (Khusairi, 2015; Kristianti, 2014; Safitri & Achiria, 2020).

4.2 MPC dan Orientasi Maslahah/Maqāṣid: Tambahan Pendapatan Diarahkan Mengikuti Hierarki Kebutuhan

Beberapa rujukan mengaitkan perilaku ekonomi Islam dengan orientasi maslahah dan maqāṣid al-syarī'ah (Aziz & Arafah, 2021; Lubis & Nasution, 2023; Utami et al., 2023). Dalam satu pembahasan, konsumsi ditekankan berorientasi pada maslahah dan bukan sekadar "manfaat" (utility) material; maslahah ditempatkan sebagai tujuan hukum Islam (maqāṣid) (Lubis & Nasution, 2023). Ada pula penekanan atas prioritas kebutuhan (darūriyyāt, hājiyyāt, taḥsīniyyāt) sebagai kerangka pertimbangan konsumsi (Utami et al., 2023), sementara rujukan maqāṣid lain menjelaskan pembagian tersebut sebagai struktur tujuan pemeliharaan kemaslahatan (Alimuddin, 2020). Uraian tentang maslahah dasar yang meliputi aspek-aspek pokok—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—juga muncul dalam diskursus maqāṣid (Aziz & Arafah, 2021).

Implikasinya, "tambahan pendapatan" (ΔY) dalam kerangka Islam tidak diarahkan secara bebas ke konsumsi apa pun, melainkan cenderung diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih pokok dan maslahat, serta menghindari konsumsi yang masuk kategori kemewahan/berlebihan yang dilarang (Khusairi, 2015; Utami et al., 2023; Yusuf, 2014). Di sinilah MPC dalam ekonomi Islam dapat dipahami sebagai indikator yang perlu dibaca bersama kualitas konsumsi—apakah darūriyyāt, hājiyyāt, atau taḥsīniyyāt—dan orientasi falah/maslahah, bukan sekadar angka respons konsumsi terhadap pendapatan (Alimuddin, 2020; Utami et al., 2023; Yusuf, 2014).

4.3 MPC dalam Ekonomi Islam Tidak Terpisah dari Redistribusi: Zakat/Infak/Sedekah Memengaruhi Alokasi Tambahan Pendapatan dan Stabilisasi

Sejumlah rujukan yang membandingkan ekonomi Islam dengan kerangka klasik/Keynes menekankan bahwa dalam ekonomi Islam terdapat instrumen fiskal syariah seperti zakat yang perlu dimasukkan dalam model perhitungan pendapatan dan analisis ekonomi (Suprayitno, 2018). Dalam studi yang mengkritik teori konsumsi Keynes dengan rujukan Asy-Syaibani, dinyatakan bahwa konsumsi Muslim dapat lebih "rasional" dengan memperhatikan kepuasan material dan spiritual, dan bahwa konsumsi infak atau pengeluaran zakat dapat berperan signifikan sebagai economic stabilizer di kalangan Muslim (Arief et al., 2023).

Literatur tentang zakat sebagai investasi sosial juga menyebutkan mekanisme transmisi: alokasi zakat kepada fakir dan miskin menambah pemasukan mereka sehingga konsumsi bertambah; peningkatan konsumsi mendorong produksi dan selanjutnya dapat mendorong investasi (Rasyida, 2022).

Dengan demikian, ketika membahas "proporsi tambahan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi" dalam ekonomi Islam, diskusi tidak berhenti pada konsumsi privat rumah tangga; ia juga terkait dengan pengeluaran sosial-keagamaan (zakat/infak/sedekah) yang dalam beberapa rujukan ditempatkan sebagai bagian penting dari dinamika permintaan dan stabilisasi ekonomi umat (Arief et al., 2023; Rasyida, 2022; Suprayitno, 2018).

Sumber-sumber yang tersedia tidak memberikan satu definisi baku tunggal bahwa zakat harus dihitung sebagai "konsumsi" dalam MPC, tetapi jelas menyatakan bahwa zakat harus dipertimbangkan dalam pemodelan ekonomi Islam dan memiliki implikasi pada konsumsi serta efek pengganda (multiplier) (Rasyida, 2022; Suprayitno, 2018), sehingga MPC dalam analisis Islam secara konseptual lebih tepat dibaca bersama institusi redistribusi ini (Arief et al., 2023; Suprayitno, 2018).

4.4 MPC, Tabungan, dan Investasi: Islam Mengkritik Penimbunan dan Mendorong Pengalihan Dana dari Konsumsi Kini ke Manfaat Masa Depan

Dalam pembahasan kebijakan fiskal Islam—zakat dan pajak—ada penekanan tentang dampak buruk penimbunan (hoarding) yang dipandang sebagai pembekuan "urat nadi ekonomi" (Suprayitno, 2018). Sejalan dengan itu, kajian tentang perbankan syariah dan sektor riil menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam uang tidak boleh dibiarkan "diam"; uang harus berputar untuk menggerakkan roda perekonomian, dan jika hanya disimpan dapat memacetkan roda perekonomian (Piskha et al., 2018). Pada sisi lain, literatur wakaf uang mendefinisikan wakaf dari perspektif ekonomi sebagai mengalihkan dana—dan sumber daya lain—dari konsumsi menuju investasi pada aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi masa depan (Rini, 2020).

Implikasinya terhadap MPC adalah: walaupun MPC tetap mengukur ΔC/ΔY (Suprayitno, 2018), dorongan normatif ekonomi Islam menyeimbangkan konsumsi dengan alokasi pendapatan tambahan untuk tabungan/investasi produktif dan menghindari penimbunan yang mematikan sirkulasi ekonomi (Piskha et al., 2018; Rini, 2020; Suprayitno, 2018). Artinya, MPC dalam ekonomi Islam idealnya tidak dibaca sebagai dorongan memaksimalkan konsumsi saat pendapatan naik, melainkan sebagai bagian dari keseimbangan antara konsumsi yang maslahat dan alokasi dana untuk aktivitas produktif serta distribusi sosial (Arief et al., 2023; Piskha et al., 2018; Rini, 2020).

4.5 MPC, Utang, dan Perilaku Konsumtif: Peringatan terhadap "MPC > 1" dan Konsumsi Berbasis Riba

Dalam konteks praktik modern, salah satu artikel menyebut—mengutip hasil penelitian yang dilansir media—bahwa rasio belanja dibanding pendapatan atau MPC penduduk Indonesia "telah melebihi angka satu" (Kristianti, 2014). Sumber tersebut tidak menurunkan angka detail dan menempatkannya sebagai temuan yang "dilansir" dari media (Kristianti, 2014), sehingga klaim ini harus diperlakukan sebagai informasi sekunder yang dilaporkan, bukan estimasi akademik yang dirinci dalam artikel itu sendiri (Kristianti, 2014).

Namun, artikel yang sama secara normatif menegaskan bahwa sistem pembayaran berbasis kartu—meskipun "syariah"—dapat berisiko mendorong kemudahan berutang dan menimbulkan sikap konsumtif/wasteful yang dilarang dalam ekonomi Islam (Kristianti, 2014). Kajian lain terkait layanan paylater juga menegaskan bahwa fitur semacam itu dipandang bertentangan dengan syariat karena adanya unsur riba, dan perilaku konsumtif diposisikan sebagai pemborosan yang dilarang (Utami et al., 2023).

Dari sini, MPC yang secara empiris dapat saja tinggi—bahkan secara laporan bisa "> 1"—dipandang problematis dalam ekonomi Islam bila bersumber dari konsumsi impulsif, pemborosan, atau pembiayaan yang mengandung riba (Kristianti, 2014; Utami et al., 2023). Larangan berlebih-lebihan dalam konsumsi (QS 7:31) memperkuat rambu bahwa pertumbuhan konsumsi marjinal yang tidak terkendali bukanlah indikator kesejahteraan Islami (Khusairi, 2015; Safitri & Achiria, 2020).

________________________________________

5. Implikasi Analitis: Bagaimana Seharusnya MPC Dipakai dalam Studi Ekonomi Islam?

Pertama, MPC tetap relevan sebagai indikator perilaku konsumsi, karena ia mengukur respons konsumsi terhadap perubahan pendapatan (Rohim & Muhibban, 2024; Suprayitno, 2018). Namun, indikator ini tidak memadai bila dipakai sendirian untuk menilai "kebaikan" perilaku ekonomi, sebab ekonomi Islam menilai konsumsi melalui etika, halal–thayyib, larangan pemborosan, dan tujuan maslahah/falah (Fauroni, 2008; Khusairi, 2015; Kristianti, 2014; Yusuf, 2014).

Kedua, pemodelan konsumsi dalam ekonomi Islam dianjurkan memasukkan institusi zakat/infak. Hal ini tampak dari argumen bahwa zakat perlu "dipaketkan" dalam model perhitungan pendapatan dan memberikan dampak ekonomi melalui efek pengganda (Suprayitno, 2018), serta dari gagasan bahwa infak/zakat dapat menjadi stabilizer dan terkait dengan rasionalitas konsumsi Muslim—material dan spiritual (Arief et al., 2023). Mekanisme redistribusi yang meningkatkan konsumsi mustahik juga dipaparkan sebagai jalur yang mendorong produksi dan investasi (Rasyida, 2022).

Ketiga, pembacaan MPC perlu dibarengi evaluasi kualitas konsumsi (darūriyyāt–hājiyyāt–taḥsīniyyāt) dan kepatuhan syariah. Kerangka prioritas kebutuhan dan maslahah muncul secara eksplisit dalam pembahasan konsumsi Islam (Utami et al., 2023), dan pembahasan maqāṣid memperkuat basis evaluasi tersebut (Alimuddin, 2020; Aziz & Arafah, 2021). Ini sejalan dengan kritik paradigma konsumsi materialistik serta dorongan untuk orientasi spiritual dalam konsumsi (Lubis & Nasution, 2023; Yusuf, 2014).

________________________________________

6. Catatan Konteks Makro: Inflasi, MPC, dan Perilaku Konsumsi dalam Pembacaan Ekonomi Islam

Beberapa rujukan yang meninjau inflasi dalam perspektif Islam menyatakan bahwa inflasi dapat menurunkan semangat menabung (turunnya MPS) dan mendorong kecenderungan konsumsi (naiknya MPC), terutama untuk barang sekunder dan bergengsi (Shofia & Iqbal, 2024). Argumen serupa juga muncul dalam tulisan lain yang menyebut inflasi melemahkan semangat menabung dan meningkatkan kecenderungan konsumsi non-primer/barang mewah—dikaitkan dengan MPC (Amelia, 2023)—serta dalam kajian yang menyebut inflasi membuat masyarakat cenderung menggunakan uang untuk konsumsi karena tingginya harga tidak diikuti kenaikan pendapatan sehingga tidak ada kelebihan dana untuk ditabung/investasi (Aldiansyah & Rahma, 2023).

Walaupun bagian ini tidak mendefinisikan ulang MPC, ia menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, pembacaan MPC juga terkait dengan stabilitas nilai uang dan etika konsumsi agar dorongan konsumsi saat inflasi tidak jatuh ke perilaku berlebihan (Khusairi, 2015; Safitri & Achiria, 2020; Shofia & Iqbal, 2024).

________________________________________

7. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, beberapa simpulan dapat ditarik sebagai berikut.

Pertama, MPC adalah proporsi tambahan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi, yakni rasio perubahan konsumsi terhadap perubahan pendapatan (Rohim & Muhibban, 2024; Suprayitno, 2018). Dalam literatur yang membahas teori Keynes, MPC umumnya ditempatkan antara 0 dan 1, dan sebagian rujukan menyebut 0,5 < MPC < 1 (Arief et al., 2023; Sopiyatun et al., 2023; Suprayitno, 2018).

Kedua, menurut ekonomi Islam, MPC sebagai ukuran statistik tetap dapat dipakai, tetapi ditafsirkan dan dibatasi oleh syariah: konsumsi harus halal–thayyib, tidak isrāf/tabdzīr, dan dinilai dengan orientasi maslahah/maqāṣid serta falah (Fauroni, 2008; Khusairi, 2015; Safitri & Achiria, 2020; Yusuf, 2014).

Ketiga, alokasi pendapatan tambahan tidak terlepas dari redistribusi—zakat/infak—yang dipandang perlu dipertimbangkan dalam model ekonomi Islam dan dapat memengaruhi konsumsi serta stabilisasi ekonomi (Arief et al., 2023; Rasyida, 2022; Suprayitno, 2018).

Dengan demikian, MPC dalam perspektif ekonomi Islam bukan sekadar angka statistik yang menggambarkan perilaku konsumsi, melainkan sebuah indikator yang harus dibaca secara holistik dalam bingkai etika syariah, hierarki kebutuhan, dan sistem redistribusi Islam.

________________________________________

Daftar Pustaka

Aldiansyah, C., & Rahma, T. I. F. (2023). Pengaruh Sukuk, Inflasi, Suku Bunga, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Simpanan Dana Ketiga Perbankan Syariah. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 11(1). https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3334

Alimuddin, A. (2020). Etika produksi dalam pandangan maqasid syariah. Nizham: Journal of Islamic Studies, 8(01), 50. https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.1720

Amelia, A. (2023). Analisis dampak inflasi dan investasi syariah pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 2(1), 1–10. https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.905

Arief, S., Handayani, A. L., & Wibisono, V. F. (2023). Critical study of Keynes consumption theory according to As-Syaibani in Al-Kasb Book. Al-Falah: Journal of Islamic Economics, 8(2), 181. https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i2.7199

Aziz, M. A., & Arafah, L. N. (2021). Preferensi dan perilaku masyarakat pedesaan terhadap perbankan syariah (Studi kasus di Desa Luwunggede, Mundu dan Karangreja). Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 4(01). https://doi.org/10.21111/jiep.v4i01.5668

Fauroni, L. (2008). Tafsir ayat-ayat tentang konsumsi (Aplikasi tafsir ekonomi Al-Qur'an). Millah: Journal of Religious Studies, 8(1), 122–144. https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss1.art8

Fitriani, R. E., & Taufiq, M. (2023). Analisis pengaruh wakaf digital terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Jimesha), 3(1), 67–78. https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i1.201

Khusairi, H. (2015). Hukum perbankan syariah. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 13(1). https://doi.org/10.32694/010120

Kristianti, D. S. (2014). Kartu kredit syariah dan perilaku konsumtif masyarakat. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 14(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1287

Lubis, Y. S., & Nasution, M. I. P. (2023). Analisis perbedaan perilaku konsumen dalam perspektif konvensional dan Islam. Economic Reviews Journal, 2(2), 181–191. https://doi.org/10.56709/mrj.v2i2.79

Parmudi, M. (2017). Dinamika ekonomi Islam di Indonesia: Telaah sosio-historis teologis terhadap Bank Muamalat Indonesia. At-Taqaddum, 8(1), 47. https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1164

Piskha, F. A., Aimon, H., & Triani, M. (2018). Analisis pengaruh perbankan syariah terhadap pertumbuhan sektor riil di Indonesia. Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 7(1), 21. https://doi.org/10.24036/ecosains.11065657.00

Rasyida, F. (2022). Dakwah budaya bantuan dan pemberian sebagai solusi krisis ekonomi global: Studi kasus investasi zakat BAZNAS Indonesia. Jurnal Al-Hikmah, 20(1), 21–32. https://doi.org/10.35719/alhikmah.v20i1.83

Rini, N. (2020). Model wakaf uang pada pembiayaan barang publik di Indonesia. Fidusia: Jurnal Keuangan dan Perbankan, 3(1). https://doi.org/10.24127/jf.v3i1.467

Riyadi, S., & Hilyatin, D. L. (2021). Transformasi ekonomi Islam dalam sistem ekonomi kerakyatan. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 43. https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8100

Rohim, A., & Muhibban. (2024). Ramadhan dan implikasinya bagi ekonomi. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(6), 354–360. https://doi.org/10.62504/jimr597

Safitri, E., & Achiria, S. (2020). Perilaku pengusaha Muslim terhadap pembelian bahan-bahan berlabel halal. Ekbis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 171. https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1090

Shofia, A., & Iqbal, I. (2024). Inflasi dalam perspektif Islam. Holistik: Analisis Nexus, 1(8), 27–36. https://doi.org/10.62504/nexus841

Sopiyatun, S., Abidin, M., & Ekowati, V. M. (2023). Bu Nyai Novelis and Bu Nyai boardings-based economics: A study of Bu Nyai boardings-style economization in Indonesia. Al-Falah: Journal of Islamic Economics, 8(2), 201. https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i2.7535

Suprayitno, E. (2018). Kebijakan fiskal zakat dan pajak pada perekonomian (Studi komparatif ekonomi Islam, klasik dan Keynes). Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 9(2), 193–221. https://doi.org/10.18860/ua.v9i2.6215

Utami, M. R., Meriyati, M., & Aravik, H. (2023). Pengaruh penggunaan sistem pembayaran Shopee PayLater terhadap perilaku konsumtif masyarakat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang serta pandangan perspektif ekonomi Islam terhadapnya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa), 3(2), 269–282. https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.235

Yusuf, A. (2014). Paradigma kontemporer ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi). Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 11(2), 215. https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.355.215-244