01038 - Marginal Benefit dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Berbasis Maslahah dan Maqāṣid al-Sharīʿah

Marginal Benefit in Islamic Economic Perspective: A Study Based on Maslahah and Maqāṣid al-Sharīʿah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep marginal benefit (manfaat marjinal) dalam kerangka ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan maslahah dan maqāṣid al-sharīʿah sebagai standar normatif. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mendefinisikan manfaat marjinal sebagai tambahan kepuasan atau utilitas dari konsumsi atau produksi satu unit tambahan, ekonomi Islam mengartikulasikannya sebagai tambahan maslahah yang harus selaras dengan tujuan syariah dan bebas dari unsur terlarang seperti riba, gharar, maysir, dan kezaliman. Kajian ini menelaah penerapan prinsip manfaat marjinal pada sisi konsumsi, produksi, pembiayaan, serta dimensi sosial kelembagaan keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa manfaat marjinal dalam ekonomi Islam tidak cukup dinilai dari tambahan utilitas material semata, melainkan harus memenuhi empat kriteria: (1) keselarasan dengan maqāṣid al-sharīʿah, (2) keterbebasan dari unsur terlarang, (3) pemenuhan prinsip keadilan dan kerelaan, serta (4) orientasi sosial. Mekanisme fatwa dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan sebagai instrumen validasi atas klaim manfaat marjinal dalam praktik kelembagaan.

Kata kunci: marginal benefit, maslahah, maqāṣid al-sharīʿah, ekonomi Islam, fiqh muamalah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of marginal benefit within the framework of Islamic economics, employing maslahah and maqāṣid al-sharīʿah as normative standards. Unlike conventional economics, which defines marginal benefit as the additional satisfaction or utility derived from consuming or producing one extra unit, Islamic economics articulates it as an increment of maslahah that must align with the objectives of Islamic law and be free from prohibited elements such as riba, gharar, maysir, and injustice. This study explores the application of marginal benefit principles on the consumption side, production side, financing, and the social dimensions of Islamic financial institutions. The findings indicate that marginal benefit in Islamic economics cannot be assessed merely in terms of additional material utility; it must satisfy four criteria: (1) alignment with maqāṣid al-sharīʿah, (2) freedom from prohibited elements, (3) fulfillment of justice and mutual consent principles, and (4) social orientation. The fatwa mechanism and oversight by the Sharia Supervisory Board (DPS) serve as instruments for validating marginal benefit claims in institutional practice.

Keywords: marginal benefit, maslahah, maqāṣid al-sharīʿah, Islamic economics, fiqh muamalah

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam analisis ekonomi, istilah marjinal (marginal) digunakan untuk menilai perubahan pada "unit tambahan" suatu aktivitas. Misalnya, ketika keputusan ekonomi dinilai berdasarkan "biaya dan manfaat sosial marjinal" dari suatu kegiatan (Junaidi, 2017). Dalam konteks produksi, literatur juga mengenal law of diminishing marginal return, yakni penambahan tenaga kerja dapat menurunkan "kontribusi marjinal tenaga kerja" (Butary et al., 2022). Dua rujukan ini menunjukkan bahwa penalaran marjinal adalah cara membaca konsekuensi tambahan dari suatu keputusan, bukan sekadar totalnya (Butary et al., 2022; Junaidi, 2017).

Konsep marginal benefit secara umum didefinisikan sebagai tambahan manfaat yang diperoleh dari mengonsumsi atau memproduksi satu unit tambahan. Konsep ini merupakan salah satu fondasi analisis dalam teori ekonomi mikro konvensional. Namun, ketika konsep tersebut ditempatkan dalam bingkai ekonomi Islam, diperlukan rekonstruksi normatif yang mempertimbangkan dimensi nilai, etika, dan tujuan syariah.

Ekonomi Islam menerima penilaian manfaat, tetapi menempatkannya dalam orientasi nilai (value-oriented), bukan sebagai ilmu yang netral nilai. Salah satu kajian menyatakan bahwa Islam menolak pandangan ekonomi sebagai ilmu bebas nilai (Muchlis, 2019). Karena itu, ketika istilah marginal benefit dipahami sebagai tambahan manfaat yang diperoleh dari mengonsumsi atau memproduksi satu unit tambahan, ekonomi Islam cenderung mengartikulasikannya sebagai tambahan maslahah, yakni tambahan kemanfaatan yang dibenarkan syariah, yang harus konsisten dengan tujuan syariah (maqāṣid al-sharīʿah) dan sekaligus menolak mafsadah (kerusakan/kemudaratan) (Mustofa, 2023; Sahrani & Adha, 2022). Hal ini sejalan dengan penegasan bahwa syariat "pada prinsipnya merujuk pada kemaslahatan manusia" dan maqāṣid al-sharīʿah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan, sehingga pelaku usaha tidak semata profit-oriented melainkan juga memajukan kesejahteraan sosial (Mustofa, 2023). Prinsip umum lain yang ditegaskan dalam kajian fatwa dan fiqh muamalah adalah bahwa aktivitas ekonomi seharusnya "membawa manfaat dan menolak mudarat" (Sahrani & Adha, 2022).

Artikel ini bertujuan mengkaji posisi konsep marginal benefit dalam kerangka ekonomi Islam, merumuskan definisi operasionalnya berbasis maslahah, serta menganalisis penerapan prinsip manfaat marjinal pada aspek konsumsi, produksi, pembiayaan, dan dimensi sosial kelembagaan keuangan syariah.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) dengan metode analisis kualitatif-normatif. Sumber data utama berupa literatur ilmiah yang mencakup artikel jurnal bereputasi, prosiding ilmiah, dan kajian hukum ekonomi syariah yang membahas konsep maslahah, maqāṣid al-sharīʿah, dan praktik muamalah kontemporer. Analisis dilakukan dengan cara memetakan konsep marginal benefit konvensional, kemudian mengontekstualisasikannya ke dalam kerangka normatif ekonomi Islam melalui prinsip-prinsip fiqh muamalah, teori maslahah, dan tujuan syariah (maqāṣid al-sharīʿah).

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Posisi Konsep Marginal Benefit dalam Kerangka Ekonomi Islam

Dalam literatur ekonomi Islam yang dirujuk pada fiqh muamalah, "manfaat" biasanya dibahas dalam istilah maslahah (kemaslahatan) dan dikaitkan dengan tujuan syariah (maqāṣid al-sharīʿah) (Mustofa, 2023; Sahrani & Adha, 2022). Kajian tentang maqāṣid dalam transaksi bisnis syariah menyatakan bahwa ekonomi Islam bertujuan mencapai maqāṣid melalui realisasi yang adil dan seimbang di masyarakat (Habriyanto et al., 2023), dan bahwa maqāṣid juga berimplikasi pada perilaku ekonomi seorang Muslim, baik sebagai konsumen maupun produsen, yakni seluruh aktivitas ekonomi diarahkan "menuju manfaat" (Habriyanto et al., 2023). Sejalan dengan itu, pemikiran yang dikutip dalam studi pembiayaan syariah menisbatkan kaidah tujuan hukum Allah pada indikator manfaat: "jika ada manfaat, maka itulah yang Allah kehendaki dalam hukum-Nya" (Waqqosh et al., 2021).

Di level kerangka tujuan, salah satu kajian menegaskan "tujuan syariah adalah mempromosikan kesejahteraan manusia" yang diwujudkan dengan menjaga unsur-unsur pokok, yaitu din (agama), nafs (jiwa), aql (akal), nasl (keturunan), dan mal (harta) (Said, 2015). Kerangka penjagaan ini juga hadir dalam pembahasan maqāṣid pada muamalah, yang dipakai untuk menilai apakah suatu transaksi atau produk benar-benar memenuhi orientasi kesejahteraan dan perlindungan kemanusiaan (Habriyanto et al., 2023; Said, 2015). Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, manfaat, termasuk manfaat tambahan/marjinal, tidak dipandang cukup sebagai "kepuasan individual" semata, tetapi dinilai dari kontribusinya pada maqāṣid dan peniadaan unsur yang merusak (Habriyanto et al., 2023; Mustofa, 2023; Said, 2015).

3.2 Definisi Operasional: Marginal Benefit sebagai "Tambahan Maslahah" yang Halal dan Tayyib

Berdasarkan orientasi di atas, marginal benefit dalam ekonomi Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai: "tambahan maslahah yang timbul dari penambahan satu unit konsumsi, produksi, atau aktivitas ekonomi, yang hanya diakui sebagai manfaat bila (i) sesuai maqāṣid al-sharīʿah dan (ii) bebas dari unsur terlarang (riba, gharar, maysir, haram, dan kezaliman)." Rumusan ini ditopang oleh beberapa prinsip yang dinyatakan secara eksplisit dalam literatur, sebagai berikut.

Pertama, kriteria maslahah–mafsadah (manfaat–mudarat): aktivitas ekonomi harus memperhatikan aspek manfaat dan mudarat (Sahrani & Adha, 2022; Saptono et al., 2023), dan teori maslahah juga dipakai untuk membaca perubahan peta maṣāliḥ dan mafāsid dalam aktivitas bisnis kontemporer (Israhadi, 2020).

Kedua, kriteria kepatuhan syariah (larangan unsur terlarang): transaksi muamalah diikat oleh larangan riba, gharar, dan maysir (Junaidy et al., 2023; Rahmati et al., 2018), serta prinsip menghindari riba, maysir, gharar, dan unsur terlarang lain disebut sebagai prinsip dasar dalam menilai praktik perbankan syariah (Saptono et al., 2023).

Ketiga, kriteria keadilan dan kerelaan (mutual consent): prinsip muamalah menekankan transaksi atas dasar kesepakatan tanpa paksaan (Saptono et al., 2023), dan prinsip ini juga dirujuk melalui QS An-Nisa' ayat 29 sebagai landasan bahwa harta tidak boleh dikonsumsi secara batil, melainkan lewat perdagangan yang didasarkan kerelaan (Sahrani & Adha, 2022).

Keempat, kriteria orientasi sosial: syariah menempatkan lembaga atau aktivitas ekonomi agar tidak semata profit-oriented, melainkan juga memajukan kesejahteraan sosial (Habriyanto et al., 2023; Mustofa, 2023).

3.3 Prinsip Penilaian Manfaat Marjinal pada Konsumsi

3.3.1 Manfaat Marjinal Harus Berada dalam Batas Halal–Haram dan Bebas Unsur Terlarang

Fiqh muamalah memandang muamalah sebagai transaksi atau aktivitas pemenuhan kebutuhan yang harus selaras dengan syariah (Junaidy et al., 2023). Karena itu, "tambahan manfaat" dari konsumsi satu unit tambahan hanya bermakna dalam ekonomi Islam jika cara memperolehnya dan objeknya tidak mengandung unsur terlarang. Literatur menegaskan adanya tiga unsur terlarang dalam transaksi: riba (interest), gharar (uncertainty), dan maysir (gambling) (Junaidy et al., 2023; Rahmati et al., 2018).

Bahkan ketika sebuah skema tampak "menguntungkan" secara finansial, ekonomi Islam dapat menilai "manfaat" itu gugur secara normatif bila keuntungan tersebut lahir dari riba. Salah satu kaidah yang dikutip menyatakan: "setiap utang yang membawa manfaat adalah riba" (Istiqomah et al., 2021), dan kajian lain menyampaikan substansi yang sama: "setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba" (Suhada et al., 2020). Dengan demikian, manfaat marjinal konsumsi tidak boleh dihitung dari keuntungan yang bersumber dari pinjaman berbunga atau praktik yang menyamarkan riba (Istiqomah et al., 2021; Suhada et al., 2020).

3.3.2 Manfaat Marjinal Konsumsi Diarahkan pada Kesejahteraan Dunia–Akhirat, Bukan Utilitas Material Semata

Kajian preferensi konsumen perbankan syariah menunjukkan adanya keterkaitan preferensi ekonomi dan preferensi religius, yang ditafsirkan sebagai keinginan mencapai dua tingkat kepuasan: kepuasan di dunia dan di akhirat (Erba & Nofrianto, 2022). Di saat yang sama, kajian lain menegaskan tujuan syariah untuk menegakkan keadilan sosial dan mencapai kebahagiaan dunia-akhirat (al-Falah) (Rizka et al., 2022). Konsekuensinya, dalam ekonomi Islam, manfaat marjinal konsumsi tidak hanya dinilai dari tambahan kenyamanan atau kemudahan material, tetapi juga dari keterkaitannya dengan ketaatan, etika muamalah, dan dampak sosialnya (Erba & Nofrianto, 2022; Rizka et al., 2022).

3.3.3 Manfaat Marjinal sebagai Maslahah: Memperhitungkan Dampak Kemudaratan yang Mungkin Tersembunyi

Pendekatan maslahah dalam kajian kontemporer menekankan pemetaan maṣāliḥ dan mafāsid serta penggunaan kaidah fiqh untuk menghasilkan kemaslahatan dan mengurangi kemudaratan dalam praktik bisnis modern (Israhadi, 2020). Sejalan dengan itu, maslahah mursalah diposisikan sebagai "manfaat" yang menjadi inti perkembangan ekonomi Islam dan inovasi transaksi, sehingga inovasi dinilai dari kemampuannya menghadirkan maslahah tanpa melanggar koridor syariah (Khasanah & Khikmah, 2022). Maka, "manfaat tambahan" dari konsumsi satu unit tambahan dalam ekonomi Islam perlu diuji: apakah ia benar-benar maslahah atau justru memunculkan mafsadah, misalnya ketidakadilan, eksploitasi, atau normalisasi transaksi terlarang (Israhadi, 2020; Khasanah & Khikmah, 2022).

3.4 Prinsip Penilaian Manfaat Marjinal pada Produksi dan Pembiayaan

3.4.1 Manfaat Marjinal Produksi Tidak Identik dengan Profit Marjinal: Orientasi Maslahah dan Keadilan

Studi tentang optimasi teori bisnis syariah menegaskan bahwa maqāṣid adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dan bahwa konsep maslahah mengimplikasikan perusahaan tidak semata profit oriented, tetapi juga mempromosikan kesejahteraan sosial dan melindungi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan (Mustofa, 2023). Kajian implementasi maqāṣid dalam transaksi bisnis syariah juga menyatakan bahwa bank syariah sebagai subsistem ekonomi Islam "harus menghormati tujuan sosial," berkontribusi pada kesejahteraan sosial, dan berupaya mengentaskan kemiskinan (Habriyanto et al., 2023). Dengan demikian, "manfaat marjinal" dari memproduksi satu unit tambahan, dalam kacamata ekonomi Islam, seharusnya dinilai dari tambahan maslahah, misalnya kontribusi pada kemaslahatan publik, keadilan transaksi, perlindungan pihak lemah, bukan semata tambahan keuntungan finansial (Habriyanto et al., 2023; Mustofa, 2023).

3.4.2 Keputusan "Unit Tambahan" Perlu Memperhatikan Penurunan Hasil Marjinal sebagai Kehati-hatian Tata Kelola

Dalam konteks efisiensi perbankan, sebuah studi menautkan kondisi operasional dengan law of diminishing marginal return dan menyatakan bahwa penambahan tenaga kerja dapat menyebabkan penurunan kontribusi marjinal tenaga kerja (Butary et al., 2022). Walaupun rujukan ini tidak dirumuskan sebagai dalil syariah, ia relevan sebagai pengingat bahwa "tambahan unit" tidak selalu menghasilkan tambahan manfaat yang proporsional. Karena itu, keputusan ekspansi produksi atau operasi perlu memperhitungkan apakah tambahan aktivitas benar-benar menambah maslahah atau justru menambah inefisiensi dan beban yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak terkait (Butary et al., 2022; Mustofa, 2023).

3.4.3 Upah dan Relasi Kerja: Manfaat Marjinal Produksi Harus Kompatibel dengan Prinsip Keadilan dan Moral

Literatur tentang prinsip upah dalam ekonomi syariah menempatkan upah dalam bingkai keadilan (al-'adl) dan moral, serta menekankan bahwa mekanisme penentuan upah dapat melalui negosiasi, mekanisme pasar, dan penetapan negara, dengan perhatian pada "sisi manusia" dan kewajiban pembayaran tanpa penundaan (Dewi et al., 2022). Karena itu, apabila produksi satu unit tambahan meningkatkan output tetapi dicapai dengan praktik upah yang tidak adil atau mengabaikan moralitas muamalah, maka klaim "manfaat marjinal" menjadi problematik dalam ekonomi Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Dewi et al., 2022; Habriyanto et al., 2023; Mustofa, 2023).

3.4.4 Pembiayaan dan "Manfaat" dari Utang: Pinjaman Komersial Berbasis Manfaat bagi Kreditur Dipersoalkan sebagai Riba

Perdebatan denda keterlambatan dalam lembaga keuangan syariah memperlihatkan sensitivitas ekonomi Islam pada konsep "manfaat" yang melekat pada utang: satu posisi mengutip kaidah "setiap utang yang membawa manfaat adalah riba" (Istiqomah et al., 2021). Pedoman pengambilan keuntungan dari perspektif fiqh muamalah juga menegaskan hadis atau kaidah bahwa "setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba," dan mengkritik fondasi ekonomi yang bertumpu pada pengambilan keuntungan atas pemberian pinjaman (Suhada et al., 2020). Bahkan studi tentang persepsi publik atas ceiling dan floating rate pada pembiayaan rumah menegaskan bahwa fungsi pinjaman seharusnya ditujukan untuk amal (charity) alih-alih tujuan komersial, dan pengambilan keuntungan atas pinjaman tidak dijadikan fondasi kegiatan ekonomi (Aziz & Amanda, 2021). Maka, dalam ekonomi Islam, "manfaat marjinal" dari menambah satu unit pembiayaan atau utang tidak boleh didefinisikan sebagai tambahan pendapatan berbasis bunga atau manfaat yang dipersyaratkan dari pinjaman, karena ini beririsan dengan kategori riba (Aziz & Amanda, 2021; Istiqomah et al., 2021; Suhada et al., 2020).

3.5 Dimensi Sosial: Manfaat Marjinal Mencakup Social Return dan Fungsi Sosial Institusi Keuangan Syariah

Kerangka ekonomi Islam yang dirujuk pada undang-undang dan kajian sosial perbankan syariah menegaskan adanya fungsi sosial pada bank syariah. Studi tentang kegagalan dan keberhasilan sosial perbankan syariah menyatakan bahwa Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia secara eksplisit mendorong bank syariah menjalankan fungsi sosial (Towpek & Borhan, 2012). Sejalan dengan itu, pelaporan sosial bank syariah dirasionalisasi dari identitas etis: bank syariah memiliki fungsi ekonomi dan sosial serta diarahkan untuk menegakkan keadilan sosial dan kebahagiaan dunia-akhirat (Rizka et al., 2022). Perspektif zakat dan CSR dalam perbankan syariah juga menekankan perbedaan konsepsi kesejahteraan Islam dan menempatkan persoalan sosial, misalnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan, sebagai bagian dari fungsi sosial lembaga (Habriyanto et al., 2023; Rahmatullah, 2023).

Contoh yang paling dekat dengan konsep "manfaat" yang tidak dikomersialisasi adalah qardhul hasan. Studi tentang qardhul hasan menyebutnya sebagai interest-free loan (pinjaman tanpa bunga) yang diberikan tanpa biaya kecuali pengembalian pokok, dan diposisikan sebagai instrumen fungsi sosial bank syariah (Satifa & Mukhlisin, 2024). Namun, studi yang sama juga mengkritik bahwa pembiayaan qardhul hasan kurang mendapat perhatian karena produk perbankan syariah lebih berorientasi pada keuntungan (Satifa & Mukhlisin, 2024), yang menunjukkan adanya ketegangan praktis antara "manfaat marjinal finansial" (bagi bank) dan "manfaat marjinal sosial" (bagi masyarakat) dalam praktik kelembagaan (Mustofa, 2023; Satifa & Mukhlisin, 2024; Towpek & Borhan, 2012). Dalam kerangka ekonomi Islam, ketegangan ini penting karena manfaat tambahan dari ekspansi aktivitas keuangan idealnya diukur juga dari tambahan maslahah sosial, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan, dan perlindungan dari eksploitasi, bukan hanya dari indikator keuntungan (Habriyanto et al., 2023; Rahmatullah, 2023; Satifa & Mukhlisin, 2024).

3.6 Tata Kelola Syariah: Fatwa dan Pengawasan sebagai Mekanisme Validasi Manfaat Marjinal

Karena klaim "manfaat" dapat disalahgunakan untuk melegitimasi praktik yang secara substansi menyimpang, ekonomi Islam memberi ruang besar pada otoritas fatwa dan pengawasan. Studi tentang legislasi fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa DSN-MUI berperan memberi rujukan bagi pelaku perbankan syariah dan membantu menutup peluang ketidakpastian hukum dalam praktik perbankan syariah (Sugianto & Harapan, 2017). Studi lain menekankan bahwa pengawasan DPS diperlukan agar transaksi keuangan bebas dari unsur haram dan memastikan kepatuhan pada fiqh muamalah (Shofawati, 2015).

Dalam praktik pengawasan, jika ditemukan penyimpangan dan bank telah menerima margin (keuntungan), DPS dapat memutuskan margin tersebut "tidak halal" dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan, melainkan harus dialokasikan ke lembaga sosial, misalnya BAZNAS, sebagai bentuk ta'zir (Rahman et al., 2022). Mekanisme ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, "manfaat tambahan"—misalnya tambahan margin dari unit transaksi tambahan—tidak otomatis sah sebagai manfaat bila melanggar kepatuhan syariah. Ia dapat direklasifikasi sebagai non-halal dan dikeluarkan dari klaim manfaat ekonomi lembaga (Rahman et al., 2022; Shofawati, 2015; Sugianto & Harapan, 2017).

________________________________________

4. Simpulan

Berdasarkan kerangka maslahah dan maqāṣid al-sharīʿah, marginal benefit menurut ekonomi Islam paling tepat dipahami sebagai tambahan maslahah (kemanfaatan) dari konsumsi atau produksi satu unit tambahan yang memenuhi empat kriteria utama.

Pertama, keselarasan dengan tujuan syariah, yakni mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan serta menjaga unsur pokok kehidupan (Habriyanto et al., 2023; Mustofa, 2023; Said, 2015).

Kedua, keterbebasan dari unsur terlarang, yaitu riba, gharar, maysir, haram, dan kezaliman, sehingga "manfaat" yang lahir dari utang berbunga atau manfaat yang dipersyaratkan dalam pinjaman dipersoalkan sebagai riba (Istiqomah et al., 2021; Rahmati et al., 2018; Suhada et al., 2020).

Ketiga, pemenuhan prinsip keadilan dan kerelaan dalam muamalah, serta tidak mengorbankan pihak lain, misalnya dalam relasi kerja dan pengupahan (Dewi et al., 2022; Sahrani & Adha, 2022; Saptono et al., 2023).

Keempat, orientasi sosial yang sejalan dengan fungsi sosial lembaga ekonomi Islam, misalnya qardhul hasan dan orientasi pengentasan kemiskinan (Habriyanto et al., 2023; Satifa & Mukhlisin, 2024; Towpek & Borhan, 2012).

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, marginal benefit bukanlah sekadar tambahan utilitas material, melainkan tambahan maslahah yang terukur secara normatif, terkontrol secara syariah, dan berorientasi pada kesejahteraan dunia-akhirat secara komprehensif.

________________________________________

Daftar Pustaka

Aziz, R. M., & Amanda, D. (2021). Analysis the level of Efficiency of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit in Indonesia with Data Envelopment Analysis Method. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 17(1), 89–98. https://doi.org/10.33830/jom.v17i1.834.2021

Butary, B. A., Soemitra, A., & Amelia, A. (2022). Analysis of the Presence of the First Islamic Financial Institution and the Contribution of Muslim Scholars in Indonesia. Proceeding of International Conference on Science and Technology, 99–111. https://doi.org/10.36378/internationalconferenceuniks.v0i0.2899

Dewi, A. P., Fitri, M., & Hidayat, R. (2022). Perspective of Wage Principles According to Sharia Economics. Journal of Production Operations Management and Economics, (26), 14–23. https://doi.org/10.55529/jpome.26.14.23

Erba, D. M. F., & Nofrianto, N. (2022). Implementation of Maqashid Syariah in Sharia Business Transactions. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 7(1), 125. https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.3703

Habriyanto, H., Sucipto, S., & Pratiwi, R. (2023). Analysis of Implementation of Murabahah Contract in Agricultural Financing at Indonesian Sharia Bank Branch Office Jambi (Hybrid Contract Model as Alternative Solution). https://doi.org/10.4108/eai.19-7-2022.2328232

Israhadi, E. (2020). Implementation of Investment Funds Sharing Agreement in Sharia Banking System in Indonesia. Diponegoro Law Review, 5(1), 77–91. https://doi.org/10.14710/dilrev.5.1.2020.77-91

Istiqomah, I., Mulyawisdawati, R. A., & Meriyati, M. (2021). The Implementation of Sharia Marketing to Increase Customer Satisfaction at Muamalat Bank of Bantul Branch Office. Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 6(2), 179–198. https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.166

Junaidi, A. (2017). The Effectiveness of Interest-Free Loan Financing (Qardhul Hasan) as the Social Implementer of Islamic Bank to Reduce Poverty in Surakarta. Yustisia Jurnal Hukum, 6(2). https://doi.org/10.20961/yustisia.v6i2.12390

Junaidy, A., Ikbal, M., & Zulhamdi, Z. (2023). The Concept of Profit in Syirkah Al-'Inān Islamic Economic Perspective. Al-Hiwalah Journal Syariah Economic Law, 2(2), 167–190. https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i2.1948

Khasanah, K., & Khikmah, N. (2022). The Reality of Sharia Banking in Indonesia: Critical Analysis of Sharia Economic Law Perspective. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 6(2). https://doi.org/10.30651/justeko.v6i2.14999

Muchlis, S. (2019). Syari'ah Optimization of Business Theory in Preventing Riba Practices in Murabahah Contract (Case Study at Muamalat Indonesian Bank). International Journal of Islamic Business Ethics, 4(1), 563. https://doi.org/10.30659/ijibe.4.1.563-581

Mustofa, I. (2023). Text Authorization in the Development of Sharia Economic Law in Indonesia: Study of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council. Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah, 13(2), 210–236. https://doi.org/10.18860/j.v13i2.18935

Rahman, M., Fathudin, F., & Basit, A. W. (2022). Transformation of Sharia Economy in the Populist System. International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBAR), 6(1), 940. https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4390

Rahmati, A., Mulyadi, D., & Januddin, J. (2018). Analysis of Low Realization for Mudharabah Financing at Muamalat Indonesia Bank, Banda Aceh. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 1(4), 215–223. https://doi.org/10.33258/birci.v1i4.111

Rahmatullah, R. (2023). Sharia Supervisory Board: Effectiveness in the Supervisory Function of Islamic Financial Institutions in Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1838. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8478

Rizka, R., Hakim, B., & Sholahuddin, M. (2022). Formulations and Solutions to Reduce the Minimum Interest of Indonesian Community in Partnering with Sharia Banking. International Journal of Social Service and Research, 2(3), 206–219. https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i3.90

Sahrani, S., & Adha, S. N. (2022). Implementation of Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Acad at Indonesian Sharia Bank. Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, 20(2), 337–356. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3504

Said, S. (2015). Sharia Banking Performance in Makassar. Al-Ulum, 15(1), 21. https://doi.org/10.30603/au.v15i1.215

Saptono, P. B., Khozen, I., & Jie, F. (2023). Obedience to Uli'l-Amr and Tax Compliance: Islamic Scholarly Perceptions. Journal of Islamic Thought and Civilization, 13(1). https://doi.org/10.32350/jitc.131.08

Satifa, S. A., & Mukhlisin, M. (2024). Indonesia Islamic Banks Performance Pre and During Covid-19 Pandemic Based on the Maqāsid Sharīʿah Index. Performance Measurement Letters, 1(1). https://doi.org/10.58968/pml.v1i1.463

Shofawati, A. (2015). Socio-Economic Disclosure in Islamic Banking Case Study in Indonesia. Global Review of Islamic Economics and Business, 1(3), 185. https://doi.org/10.14421/grieb.2014.013-03

Sugianto, S., & Harapan, N. (2017). The Integration of Disclosure of Islamic Social Reporting (ISR) in Islamic Bank Financial Statements. SHS Web of Conferences, 36, 00011. https://doi.org/10.1051/shsconf/20173600011

Suhada, B., Alimuddin, A., & Aisyah, L. (2020). COVID-19 and the Implementation of Qawā'id Fiqhiyyah in E-Commerce. Justicia Islamica, 17(2), 365–382. https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2154

Towpek, H., & Borhan, J. T. (2012). Pemikiran Ekonomi Syeikh Daud al-Fatani Menerusi Kitabnya Furūʿ al-Masāʾil Tumpuan Kepada Elemen Fiqhinomik. Jurnal Fiqh, 9(1), 113–136. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol9no1.6

Waqqosh, A., Yusfa, F. H., Sudiarti, S., Fadillah, T. D., & Amin, H. A. (2021). The Role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in Supervision of Contract Implementation at the Binjai Branch BRI Syariah. E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 22(1), 71–78. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i1.657