01037 - Standar Hidup dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Normatif

Living Standard in Islamic Economic Perspective: A Conceptual and Normative Study

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep standar hidup (living standard) dalam kerangka ekonomi Islam secara konseptual dan normatif. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang mengukur standar hidup semata melalui indikator material seperti pendapatan per kapita atau konsumsi riil, ekonomi Islam menempatkan standar hidup dalam horizon kesejahteraan yang holistik, mencakup dimensi material, spiritual, moral, dan sosial, yang dikenal dengan konsep falāḥ. Kajian ini menggunakan metode analisis literatur terhadap berbagai rujukan dalam ekonomi Islam untuk merumuskan definisi, dimensi, indikator, dan mekanisme peningkatan standar hidup menurut perspektif Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa standar hidup dalam ekonomi Islam bersandar pada lima pilar utama: (1) kelayakan hidup material; (2) keseimbangan material–spiritual–moral; (3) keadilan sosial dan distribusi; (4) perlindungan lima unsur maqāṣid al-syarī'ah; dan (5) keberlanjutan lingkungan. Standar hidup yang sahih menurut Islam bukan sekadar eskalasi konsumsi, melainkan kemakmuran dan kualitas hidup yang berbasis maqāṣid, adil secara sosial, etis dalam produksi–konsumsi–distribusi, serta berkelanjutan.

Kata kunci: standar hidup, ekonomi Islam, falāḥ, maqāṣid al-syarī'ah, kesejahteraan holistik

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of living standard within the framework of Islamic economics from a conceptual and normative perspective. Unlike conventional approaches that measure living standards solely through material indicators such as per capita income or real consumption, Islamic economics situates living standards within a holistic welfare horizon encompassing material, spiritual, moral, and social dimensions, commonly expressed through the concept of falāḥ. This study employs a literature analysis method drawing on various Islamic economic references to formulate the definition, dimensions, indicators, and mechanisms for improving living standards from an Islamic perspective. The findings indicate that living standards in Islamic economics rest on five principal pillars: (1) material adequacy of life; (2) material–spiritual–moral balance; (3) social justice and distribution; (4) protection of the five elements of maqāṣid al-syarī'ah; and (5) environmental sustainability. A legitimate living standard in Islam is not merely the escalation of consumption, but rather prosperity and quality of life grounded in maqāṣid, socially just, ethically sound in production–consumption–distribution, and sustainable.

Keywords: living standard, Islamic economics, falāḥ, maqāṣid al-syarī'ah, holistic welfare

________________________________________

1. Pendahuluan: "Standar Hidup" dalam Kerangka Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, gagasan living standard (standar hidup/taraf hidup) tidak diperlakukan semata sebagai ukuran kemakmuran material—misalnya konsumsi atau pendapatan—melainkan ditempatkan di dalam tujuan yang lebih luas: kesejahteraan yang holistik, mencakup dimensi material, spiritual, moral, dan sosial, serta berorientasi pada keberhasilan hidup dunia–akhirat yang sering dirumuskan sebagai falāḥ. Penekanan bahwa kesejahteraan Islam bersifat holistik dan menuntut keseimbangan dimensi material–spiritual ditegaskan dalam pembahasan al-falāḥ sebagai kesejahteraan yang seimbang, bukan sekadar "kesejahteraan material duniawi" (Ridwan et al., 2023; Siregar & Majid, 2023). Kerangka ini juga sejalan dengan pandangan bahwa ekonomi Islam mengintegrasikan dimensi material dan spiritual dalam aktivitas manusia, sehingga tujuan kebijakan dan aktivitas ekonomi tidak berhenti pada indikator material seperti PDB atau pendapatan nasional saja (Syahrudin, 2022; Wira & Adiputra, 2021).

Dalam literatur yang relevan, standar hidup juga muncul sebagai bagian dari isu pembangunan dan kesejahteraan sosial. Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam dipahami sebagai sarana meningkatkan standar hidup, tetapi harus mengarah pada pembangunan manusia dan kemaslahatan yang benar (Alimuddin, 2020; Hoddemah & Rolianah, 2018). Karena itu, "standar hidup menurut ekonomi Islam" paling tepat dipahami sebagai tingkat kelayakan hidup (quality of life) yang dinilai melalui terpenuhinya kebutuhan material sekaligus terjaganya dimensi moral–spiritual dan keadilan sosial, dalam bingkai tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah) (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021; Wira & Adiputra, 2021).

________________________________________

2. Definisi Kerja: Standar Hidup sebagai Bagian dari "Kesejahteraan" (Welfare) yang Multidimensi

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa kesejahteraan—yang di dalamnya standar hidup menjadi komponen penting—adalah kondisi pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar manusia dapat hidup layak dan menjalankan fungsi sosialnya (Wahidah, 2018). Hal ini konsisten dengan penjelasan yang mengutip definisi kesejahteraan sosial (UU No. 11 Tahun 2009) sebagai pemenuhan kebutuhan material–spiritual–sosial, sehingga kesejahteraan tidak boleh dipersempit menjadi pemenuhan kebutuhan material semata (Wiharja et al., 2023). Dengan demikian, "standar hidup" dalam ekonomi Islam tidak berdiri sendiri, tetapi melekat pada konsep kesejahteraan yang multidimensi dan bernilai normatif-syariah (Nainggolan & Soleman, 2022; Wiharja et al., 2023).

Di saat yang sama, beberapa rujukan menjelaskan bahwa dalam kajian ekonomi, "kesejahteraan ekonomi" sering dibatasi pada standar hidup dan kekayaan; standar hidup diukur dari konsumsi riil, sedangkan kekayaan dari tabungan riil (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021; Irkhami, 2015). Namun, rujukan yang sama juga menempatkan batasan ini dalam kerangka ekonomi Islam yang menegaskan orientasi lebih luas: ekonomi diposisikan sebagai sarana, bukan tujuan final, untuk kemakmuran masyarakat dan pemenuhan dimensi non-material (Irkhami, 2015).

________________________________________

3. Landasan Normatif: Falāḥ, Maṣlaḥah, dan Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Horizon Standar Hidup

3.1. Falāḥ sebagai Konsep Kesejahteraan/Keberhasilan Hidup

Konsep falāḥ dijelaskan sebagai kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material dan spiritual (Ridwan et al., 2023). Sejumlah rujukan juga mengaitkan tujuan ekonomi Islam dengan pencapaian falāḥ—bahagia dunia dan akhirat—yakni kemakmuran/kemaslahatan yang sekaligus bernilai ibadah dan berorientasi akhirat (Suryani et al., 2020; Yafiz, 2019). Perspektif ini menempatkan "kualitas hidup" dan "kemakmuran" sebagai bagian dari tujuan yang tidak dapat dipisahkan dari moralitas, ibadah, dan orientasi kehidupan setelah dunia (Abrori, 2020; Yafiz, 2019).

Rujukan lain merinci indikator falāḥ duniawi dan ukhrawi: indikator duniawi meliputi kelangsungan hidup, kebebasan dari kekurangan/keinginan, kekuatan dan kehormatan; sementara indikator ukhrawi mencakup kelangsungan hidup abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan bebas dari kebodohan (Wijaya et al., 2022). Rincian ini menunjukkan bahwa "standar hidup" dalam ekonomi Islam bukan hanya "lebih banyak konsumsi", tetapi juga terkait martabat, kebebasan dari kekurangan, serta orientasi keberlanjutan kebahagiaan (Wijaya et al., 2022).

3.2. Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Struktur Tujuan (Proteksi Lima Unsur Dasar)

Banyak rujukan menekankan bahwa kesejahteraan dalam ekonomi Islam terkait erat dengan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ghozali, 2019; Wira & Adiputra, 2021). Penjelasan bahwa kesejahteraan masyarakat bergantung pada pemeliharaan lima tujuan dasar tersebut juga dinyatakan dalam rujukan yang mengaitkan Al-Ghazali dengan fungsi kesejahteraan sosial berbasis lima tujuan dasar kehidupan (Rosdaniah & Azizs, 2024; Suryaningrat & Wahab, 2023). Dengan demikian, standar hidup dalam ekonomi Islam dapat dipahami sebagai kondisi hidup layak yang memampukan terjaganya lima unsur pokok tersebut, bukan hanya akumulasi materi (Suryaningrat & Wahab, 2023; Wira & Adiputra, 2021).

Selain itu, pembagian maqāṣid ke dalam tingkatan ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, dan taḥsīniyyāt—dengan ḍarūriyyāt sebagai kebutuhan primer yang jika tidak terpenuhi akan mengganggu kesejahteraan dunia–akhirat—juga digunakan untuk menegaskan bahwa kebijakan/aktivitas ekonomi, misalnya produksi, harus diarahkan untuk kemaslahatan dan perlindungan unsur pokok manusia (Ghozali, 2019). Konsekuensinya, standar hidup layak versi ekonomi Islam adalah standar yang menjamin kebutuhan primer dan menjaga kemaslahatan, sembari menghindari aktivitas ekonomi yang merusak unsur moral dan sosial (Anggraini et al., 2023; Ghozali, 2019).

________________________________________

4. Dimensi-Dimensi Standar Hidup menurut Ekonomi Islam

4.1. Dimensi Material: Pemenuhan Kebutuhan, Kelayakan Hidup, dan Penguatan Kapasitas Ekonomi

Rujukan tentang pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menyatakan bahwa pertumbuhan/pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup, tetapi dalam Islam pertumbuhan dipandang sebagai sarana untuk kesejahteraan materi sekaligus pemenuhan batin/ukhrawi (Alimuddin, 2020). Dalam studi lain, kemiskinan didefinisikan sebagai taraf hidup rendah atau ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata di suatu daerah, sehingga menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar sebagai fondasi kelayakan hidup (Junaedi & Setiawati, 2019). Rujukan lain juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi, termasuk pada negara berkembang, berupaya meningkatkan standar hidup dengan mengatasi ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran (Alimuddin, 2020; Hoddemah & Rolianah, 2018).

Namun, ekonomi Islam juga menolak reduksi standar hidup semata ke variabel material. Rujukan mengenai manajemen pendapatan nasional menegaskan keterbatasan pendekatan konvensional yang memakai pendapatan nasional sebagai indikator kesejahteraan, karena ekonomi Islam mengukur kesejahteraan tidak hanya material, tetapi juga spiritual dan moral (Wira & Adiputra, 2021). Dengan demikian, dimensi material tetap penting, tetapi tidak cukup sebagai definisi standar hidup dalam Islam (Ridwan et al., 2023; Wira & Adiputra, 2021).

4.2. Dimensi Spiritual–Moral: Keseimbangan Dunia–Akhirat dan "Filter Moral" dalam Pilihan Ekonomi

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa ekonomi Islam mensyaratkan keseimbangan dorongan material dan spiritual, serta membangun solidaritas keluarga dan sosial melalui "saringan moral" (moral filter) dalam tindakan ekonomi (Syahrudin, 2022). Pandangan bahwa kesejahteraan Islam adalah al-falāḥ—kesejahteraan holistik dan seimbang material–spiritual—juga secara eksplisit dinyatakan (Ridwan et al., 2023; Siregar & Majid, 2023). Dengan kerangka ini, standar hidup tidak hanya diukur dari apa yang dimiliki/dikonsumsi, tetapi juga dari kepatuhan pada nilai syariah dan kualitas moral tindakan ekonomi (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021; Syahrudin, 2022).

Dimensi ini tampak pula pada kajian produksi. Indikator kesejahteraan menurut Mannan diringkas menjadi aspek objektif (berbasis moneter) dan subjektif (implementasi prinsip syariah dalam aktivitas produksi), sehingga menegaskan bahwa kesejahteraan dan implikasinya pada standar hidup harus memadukan ukuran material dan kepatuhan syariah (Anggraini et al., 2023; Syarif & Adnan, 2019). Dengan demikian, "standar hidup" versi ekonomi Islam memuat komponen normatif yang menguji bagaimana kesejahteraan dicapai, bukan hanya berapa hasil materialnya (Anggraini et al., 2023; Syahrudin, 2022).

4.3. Dimensi Sosial: Keadilan Distribusi, Solidaritas, dan Penghapusan Kemiskinan

Rujukan komparatif sistem ekonomi menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki kebebasan terbatas dalam konsumsi/produksi dan menekankan distribusi kekayaan yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemaslahatan dunia–akhirat (Nainggolan & Soleman, 2022). Kajian distribusi juga menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan, pentingnya zakat, transparansi dan kejujuran, serta kritik atas riba dan praktik haram yang merusak keadilan sosial (Haq, 2023). Karena itu, standar hidup dalam ekonomi Islam bukan sekadar kondisi individu, tetapi terkait tatanan distribusi yang adil agar kesejahteraan dapat dirasakan secara luas (Haq, 2023; Khoirunnisa & Saelangi, 2022).

Dimensi sosial ini juga tampak dalam pembahasan strategi ekonomi Islam: kesejahteraan syariah ditujukan bagi kesejahteraan manusia secara menyeluruh—material, spiritual, dan moral—dan dikaitkan dengan terjaganya lima prinsip maqāṣid (Rosdaniah & Azizs, 2024). Dalam literatur lain, kebebasan individu diakui penting, tetapi tidak boleh mengabaikan implikasi sosial; kebebasan dianggap sah selama tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan tidak melanggar hak orang lain (Wulandari et al., 2022). Maka, "standar hidup" menurut ekonomi Islam bersifat relasional dan sosial: kualitas hidup seseorang tidak dipisahkan dari keadilan sosial-ekonomi masyarakat (Rosdaniah & Azizs, 2024; Wulandari et al., 2022).

4.4. Dimensi Keberlanjutan (Sustainability): Lingkungan sebagai Bagian dari Kualitas Hidup dan Kesejahteraan

Beberapa rujukan menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dapat memajukan standar hidup dan kondisi ekosistem; perencanaan lingkungan mendukung keamanan pangan, stabilisasi ekonomi lingkungan, dan peningkatan kualitas lingkungan (Ma'ruf, 2021). Literatur lain menekankan bahwa pembangunan dalam sistem ekonomi Islam bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia, sehingga agenda pembangunan, termasuk keberlanjutan, harus sejalan dengan tujuan fundamental syariah: mencegah kerusakan dan mencapai kesejahteraan bagi seluruh manusia, mencakup aspek material dan non-material (Supardi, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa standar hidup dalam ekonomi Islam mencakup kualitas lingkungan dan keberlanjutan sumber daya (Ma'ruf, 2021; Supardi, 2006).

Lebih lanjut, rujukan yang meninjau pengelolaan sumber daya alam menegaskan bahwa Islam tidak melarang pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi menekankan kewajiban merawat, menjaga, dan melestarikannya sebagai tanggung jawab dan syukur; disebutkan pula bahwa Islam tidak menetapkan standar hidup minimum/maksimum tertentu dalam pemanfaatan sumber daya alam (Meyresta et al., 2022; Siregar et al., 2017). Ini penting bagi definisi standar hidup: Islam tidak mematok target konsumsi tertentu sebagai "wajib", tetapi menekankan tanggung jawab dan batasan etis agar pemenuhan kebutuhan tidak merusak kemaslahatan jangka panjang (Siregar et al., 2017; Supardi, 2006).

________________________________________

5. Ukuran/Indikator Standar Hidup: antara Ukuran Ekonomi dan Ukuran Syariah

5.1. Ukuran Ekonomi yang Lazim Dipakai (Konsumsi/Pengeluaran, Pendapatan Riil Per Kapita)

Beberapa rujukan menggunakan indikator ekonomi yang lazim: pengeluaran per kapita dipakai untuk mengukur standar hidup manusia (Faizah, 2019). Rujukan lain menyatakan bahwa dalam teori ekonomi konvensional, kesejahteraan ekonomi individu bergantung pada perbandingan produksi total dengan jumlah penduduk, yaitu pendapatan riil per kapita (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021). Selain itu, ada literatur yang membatasi kesejahteraan dalam konteks ekonomi pada standar hidup dan kekayaan; standar hidup diukur dari konsumsi riil, dan kekayaan dari tabungan riil (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021; Irkhami, 2015). Dengan demikian, pada tingkat operasional, "standar hidup" memang sering dihubungkan dengan konsumsi/pengeluaran dan pendapatan riil per kapita (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021; Faizah, 2019).

Namun, rujukan-rujukan tersebut sekaligus membuka ruang kritik dari perspektif Islam: ukuran material seperti konsumsi dan pendapatan dipandang tidak cukup untuk menangkap kesejahteraan yang sesungguhnya bila mengabaikan moral, spiritual, dan kemaslahatan (Syahrudin, 2022; Wira & Adiputra, 2021). Karena itu, indikator ekonomi dapat dipakai sebagai proksi material, tetapi harus dilengkapi indikator syariah dan sosial (Rosdaniah & Azizs, 2024; Wira & Adiputra, 2021).

5.2. Ukuran Berbasis Maqāṣid: Pemeliharaan Lima Unsur Dasar sebagai "Indikator Kualitas Hidup"

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat bergantung pada pemenuhan/pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga ukuran kesejahteraan tidak bisa dilepaskan dari sejauh mana lima unsur itu terjaga (Ghozali, 2019; Suryaningrat & Wahab, 2023). Rujukan tentang kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosial dari perspektif maqāṣid menyatakan bahwa orientasi kesejahteraan dalam maqāṣid asy-syarī'ah adalah maṣlaḥah yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk perlindungan lima unsur tersebut (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021). Dengan demikian, standar hidup menurut ekonomi Islam dapat dioperasionalkan sebagai standar yang memastikan pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021; Suryaningrat & Wahab, 2023).

Dalam konteks pembangunan manusia, rujukan tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menegaskan bahwa kesejahteraan tidak semestinya dilihat hanya sebagai kesejahteraan materi; kesejahteraan materi mendukung hidup yang lebih baik, tetapi tidak otomatis mencukupi unsur pembentuk hidup bahagia. Bahkan direkomendasikan agar indikator spiritualitas dan religiositas ditambahkan dalam indeks pembangunan manusia berbasis Islam. Ini menguatkan bahwa indikator standar hidup dalam ekonomi Islam harus memperluas dimensi pengukuran melampaui material (Wira & Adiputra, 2021).

________________________________________

6. Mekanisme Peningkatan Standar Hidup dalam Ekonomi Islam (Instrumen, Etika, dan Kebijakan)

6.1. Produksi dan Kerja: Peningkatan Taraf Hidup Harus "Halal, Bermaslahah, dan Etis"

Literatur produksi dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa produksi berperan penting dalam mendukung kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup suatu bangsa (Ayu et al., 2022). Namun, produksi dalam Islam harus menghasilkan produk yang halal, baik, sesuai syariah, dan memberi manfaat agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan (Abdullah et al., 2020; Ayu et al., 2022). Penekanan bahwa pengabaian sistem nilai dalam produksi berkontribusi pada mundurnya kualitas hidup manusia juga dinyatakan, sehingga etika dan nilai menjadi prasyarat peningkatan kualitas hidup (Asnaini et al., 2023; Ghozali, 2019).

Dalam perspektif Mannan, produksi memuat orientasi profit sekaligus spiritual; kesejahteraan ekonomi menjadi prinsip utama dengan indikator objektif (material/moneter) dan subjektif (kepatuhan syariah) (Anggraini et al., 2023; Syarif & Adnan, 2019). Dengan demikian, peningkatan standar hidup yang lahir dari produksi harus dinilai dari dua sisi: capaian material berupa pendapatan/produksi yang bermanfaat, dan integritas syariah dalam hal cara, dampak, dan moralitas produksi (Abdullah et al., 2020; Syarif & Adnan, 2019).

Selain itu, rujukan tentang pengangguran menegaskan bahwa pengangguran berdampak buruk pada kesejahteraan dan prospek pembangunan ekonomi jangka panjang, sementara Islam mendorong individu untuk bekerja dan negara berperan penting melalui kebijakan dalam menekan pengangguran (Rosia et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa peningkatan standar hidup juga terkait langsung dengan etos kerja, penciptaan kesempatan kerja, dan kebijakan publik yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar (Junaedi & Setiawati, 2019; Rosia et al., 2021).

6.2. Konsumsi: Moderasi, Prioritas Kebutuhan, dan Larangan Israf (Berlebihan)

Rujukan tentang keseimbangan produksi–distribusi–konsumsi menekankan prinsip hidup hemat dan tidak bermewah-mewah: tindakan ekonomi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan (needs), bukan pemuasan keinginan (wants) (Khoirunnisa & Saelangi, 2022). Literatur komparatif teori konsumsi juga menegaskan pentingnya konsumsi moderat, menghindari pemborosan dan sikap kikir, serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengeluaran untuk kebaikan (Fathurrahman, 2018; Khoirunnisa & Saelangi, 2022). Dengan demikian, standar hidup dalam ekonomi Islam tidak identik dengan eskalasi konsumsi tanpa batas, tetapi dengan kecukupan yang proporsional dan penggunaan harta yang bernilai maslahat (Fathurrahman, 2018; Khoirunnisa & Saelangi, 2022).

6.3. Distribusi: Sirkulasi Harta, Keadilan, dan Instrumen Zakat/Infak/Sedekah/Waqf

Dalam sektor distribusi, rujukan tentang keseimbangan ekonomi berkelanjutan menegaskan landasan penting berupa peredaran harta agar tidak terkonsentrasi pada orang kaya; juga memuat larangan menimbun harta dan praktik monopoli (Khoirunnisa & Saelangi, 2022). Literatur distribusi pemikir ekonomi Islam menekankan distribusi adil dan setara, pentingnya zakat, transparansi/kejujuran, serta pelarangan riba, perjudian, dan praktik haram lainnya (Haq, 2023). Ini menunjukkan bahwa standar hidup masyarakat dipengaruhi desain distribusi: ketika harta beredar dan tidak terkonsentrasi, peluang hidup layak meningkat secara sosial (Haq, 2023; Khoirunnisa & Saelangi, 2022).

Zakat juga dipahami sebagai instrumen fiskal: zakat sebagai kewajiban atas harta yang mencapai nisab dan diperuntukkan bagi kelompok penerima tertentu, serta digunakan dalam strategi Islam untuk menghilangkan kemiskinan melalui dorongan partisipasi ekonomi (Fachrodzi, 2022). Dalam kajian lain tentang manajemen keuangan nasional, zakat diposisikan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memastikan bantuan bagi yang membutuhkan; infak/sedekah mendukung proyek sosial; dan waqf memungkinkan aset produktif dipakai untuk kepentingan umum jangka panjang (Wira & Adiputra, 2021). Maka, peningkatan standar hidup dalam arti kemakmuran dan kualitas hidup ditempuh melalui instrumen distribusi yang secara sistemik menghubungkan kelompok kaya–miskin dan kepentingan publik (Fachrodzi, 2022; Wira & Adiputra, 2021).

6.4. Peran Negara dan Tata Kelola: Jaminan Kebutuhan Dasar dan Orientasi Maslahat

Beberapa rujukan menegaskan bahwa kebijakan fiskal Islam bertujuan mempromosikan aktivitas ekonomi individu/kelompok untuk tujuan umum sistem sosial Islam, termasuk menghilangkan kemiskinan, mempertahankan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi sambil meningkatkan kemakmuran, serta memaksimalkan kesejahteraan warga yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga spiritual (Fachrodzi, 2022). Literatur tentang krisis dan tata pemerintahan menegaskan bahwa reformasi good governance diperlukan untuk menjaga kesejahteraan yang dalam konsep Islam mencakup perlindungan agama, harta, akal, jiwa, dan keturunan (Wardana, 2022). Ini menunjukkan bahwa standar hidup tidak hanya produk pilihan individu, tetapi juga hasil dari institusi dan tata kelola yang memelihara maqāṣid dan melindungi masyarakat dari penurunan kesejahteraan akibat krisis (Fachrodzi, 2022; Wardana, 2022).

Dalam kajian kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosial perspektif maqāṣid, ditegaskan perbedaan orientasi: kebijakan yang hanya menekankan "penghasilan untuk hidup layak" dapat bersifat material-oriented, sedangkan maqāṣid berorientasi maṣlaḥah yang mencakup seluruh aspek hidup termasuk proteksi lima unsur dasar (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021). Dengan demikian, peran negara dalam ekonomi Islam bukan sekadar menaikkan indikator material, melainkan memastikan kebijakan ekonomi konsisten dengan kemaslahatan menyeluruh (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021; Wardana, 2022).

________________________________________

7. Sintesis: Rumusan "Standar Hidup menurut Ekonomi Islam"

Berdasarkan sintesis rujukan yang telah dipaparkan, standar hidup (standar hidup layak) menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, kelayakan hidup material, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, kemampuan konsumsi/pengeluaran, dan pendapatan yang mencukupi, yang dalam praktik pengukuran sering diproksikan melalui pengeluaran per kapita atau konsumsi riil dan/atau pendapatan riil per kapita (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021; Faizah, 2019; Irkhami, 2015).

Kedua, keseimbangan material–spiritual–moral, karena kesejahteraan Islam dipahami sebagai falāḥ yang holistik, sehingga capaian materi harus selaras dengan kepatuhan syariah, kualitas moral, dan orientasi dunia–akhirat (Ridwan et al., 2023; Syarif & Adnan, 2019; Yafiz, 2019).

Ketiga, keadilan sosial dan distribusi, yaitu peredaran harta, pencegahan konsentrasi kekayaan, zakat, dan instrumen filantropi/keuangan sosial Islam, karena standar hidup masyarakat ditentukan pula oleh struktur distribusi dan mekanisme perlindungan sosial (Fachrodzi, 2022; Haq, 2023; Khoirunnisa & Saelangi, 2022).

Keempat, perlindungan lima unsur maqāṣid—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—sebagai struktur tujuan yang menjadikan standar hidup bukan sekadar "lebih kaya", tetapi "lebih maslahat dan lebih manusiawi" (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021; Suryaningrat & Wahab, 2023; Wira & Adiputra, 2021).

Kelima, keberlanjutan lingkungan, karena kualitas hidup terkait kondisi ekosistem; Islam mewajibkan pelestarian sumber daya alam/lingkungan untuk kesejahteraan manusia dan menolak pemanfaatan yang merusak (Ma'ruf, 2021; Meyresta et al., 2022).

Dengan rumusan ini, standar hidup dalam ekonomi Islam adalah kemakmuran dan kualitas hidup yang dapat dinikmati individu/masyarakat, tetapi dinilai sahih bila berbasis maqāṣid, adil secara sosial, etis dalam produksi–konsumsi–distribusi, dan berkelanjutan (Haq, 2023; Khoirunnisa & Saelangi, 2022; Supardi, 2006).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, M. W., Almath, F., & Muin, R. (2020). Implementasi pemikiran Afzalur Rahman tentang produksi berbasis konsep al-'adl dalam meningkatkan kepuasan konsumen. Al-Ulum, 20(1), 38–62. https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1159

Abrori, F. (2020). Implementasi kesejahteraan perspektif BKKBN dalam kajian maqāṣid al-syarī'ah. At-Turost Journal of Islamic Studies, 6(2), 233–243. https://doi.org/10.52491/at.v6i2.50

Al-Ayyubi, R. T., & Mulyawisdawati, R. A. (2021). Production in Islam: An analysis for the convection SMEs development. Cakrawala Jurnal Studi Islam, 16(2), 91–105. https://doi.org/10.31603/cakrawala.6079

Alimuddin, A. (2020). Etika produksi dalam pandangan maqasid syariah. Nizham Journal of Islamic Studies, 8(01), 50. https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.1720

Anggraini, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2023). Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Tirtayasa Ekonomika, 18(1), 123. https://doi.org/10.35448/jte.v18i1.13613

Asnaini, A., Idwal, B., & Yuningsih, A. (2023). Penolakan konsep time value of money dalam ekonomi Islam untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap produktif. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Aiconomia, 2(1), 01–15. https://doi.org/10.32939/acm.v2i1.2631

Ayu, D., Arzam, A., & Witro, D. (2022). Kajian politik melalui kebijakan pengaturan dalam ekonomi Islam sebagai unsur formil. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 7(1), 37–49. https://doi.org/10.24256/alw.v7i1.2925

Fachrodzi, A. A. (2022). Pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan. https://doi.org/10.31219/osf.io/c3s4j

Faizah, F. N. (2019). Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang produksi. Serambi Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, 1(2), 55–68. https://doi.org/10.36407/serambi.v1i2.71

Fathurrahman, A. (2018). Memahami kebijakan ekonomi politik tiga khalifah (Sebuah kajian historis tiga fase peradaban Islam). JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.33

Ghozali, M. (2019). Ekonomi syariah dalam hegemoni faham kapitalisme dan sosialisme: Sebuah solusi pola hidup muslim. Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 13(1), 107. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i1.3234

Haq, F. (2023). Pemikiran ekonomi Islam dari Al-Ghazali. Ad Diwan, 2(02), 75–86. https://doi.org/10.51192/ad.v2i02.532

Hoddemah, H., & Rolianah, W. S. (2018). Pasar bebas di era globalisasi dalam perspektif ekonomi syariah. Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, 8(2), 254–277. https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.106-129

Irkhami, N. (2015). Aspek insentif, mekanisme pengambilan keputusan dan koordinasi (Analisis komparasi sistem-sistem ekonomi). Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(2), 65. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.65-87

Junaedi, D., & Setiawati, Y. H. (2019). Solusi alternatif mengatasi paradoks pembangunan. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 1(2), 103–132. https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i2.104

Khoirunnisa, S. A., & Saelangi, P. M. (2022). Konsep kesejahteraan dalam pandangan ekonomi muslim: Kritik atas konsep kesejahteraan ekonomi barat. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 2(1), 51. https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1991

Ma'ruf, H. (2021). Analisis kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosial perspektif maqāṣid asy-syarī'ah (Studi Pasal 88 UU Nomor 11 Tahun 2020). Jurnal Penelitian Agama, 22(1), 49–64. https://doi.org/10.24090/jpa.v22i1.2021.pp49-64

Meyresta, L., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Etika pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam perspektif Islam. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 9(2), 85–96. https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389

Nainggolan, B., & Soleman, R. (2022). Pembangunan berwawasan gender dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perspektif maqāṣid syariah Jasser Auda. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 11(2), 153–168. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i2.760

Ridwan, R., Putra, R. A., & Khairi, P. M. (2023). [Judul tidak tersedia]. Jurnal Ekonomi Sakti (JES), 12(1), 110. https://doi.org/10.36272/jes.v12i1.281

Rosdaniah, R., & Azizs, A. (2024). Sumber daya manusia dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam. El-Wasathy Journal of Islamic Studies, 2(1), 112–124. https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol21.2024.112-124

Rosia, R., Amalia, A., Syarifah, A., Rahmawati, L., Syariah, N., & Miskiyah, Z. (2021). Pengelolaan sumber daya alam untuk menciptakan human welfare (Perspektif ekonomi Islam). Al Hisab Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 12–26. https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.68

Siregar, R., & Majid, M. S. Abd. (2023). Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Jurnal EMT KITA, 7(1), 71–82. https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.722

Siregar, R., Lubis, N. I., & Muninggar, S. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 1995–2014. Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 5(2), 106. https://doi.org/10.24952/masharif.v5i2.1456

Supardi, S. (2006). Doktrin ekonomi kesejahteraan ternyata lebih dekat ke ajaran Islam. Unisia, 29(59), 111–120. https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss59.art8

Suryani, S., Ihwanudin, N., & Saripudin, U. (2020). Keseimbangan dalam produksi, distribusi dan konsumsi sebagai upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Al-Insyiroh Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 33–60. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i2.3918

Suryaningrat, D., & Wahab, A. (2023). Pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam pada periode kedua mengenai konsep distribusi. Jurnal Ilmiah Falsafah Jurnal Kajian Filsafat Teologi dan Humaniora, 9(2), 85–97. https://doi.org/10.37567/jif.v9i2.2301

Syahrudin, S. (2022). Konsep kesejahteraan sosial melalui perbankan syariah pada masa pasca pandemi Covid-19. At-Tasyri Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 3(1), 24–41. https://doi.org/10.55380/tasyri.v3i1.220

Syarif, F., & Adnan, N. (2019). Pertumbuhan dan keberlanjutan konsep halal economy di era moderasi beragama. Jurnal Bimas Islam, 12(1), 93–122. https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.97

Wahidah, M. A. H. (2018). Alokasi pendapatan negara menurut Muhammad Baqir Al-Sadr dan relevansinya dengan sistem jaminan sosial di Indonesia. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 1(2), 269–298. https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1452

Wardana, A. (2022). Peran pendidikan ekonomi dalam keluarga perspektif Islam. Jurnal Ar-Ribhu, 5(1). https://doi.org/10.46781/ar-ribhu.v5i1.643

Wiharja, J., Ramdani, R., & Mutiah, R. (2023). Konsep ekonomi Islam dalam pembangunan sumber daya insani terhadap ekonomi bangsa. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI), 2(1), 10–23. https://doi.org/10.57171/jesi.v2i1.62

Wijaya, L. M., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Etika pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam perspektif Islam. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 5(2), 125. https://doi.org/10.21111/jiep.v5i2.6804

Wira, W., & Adiputra, Y. S. (2021). Krisis ekonomi, kesejahteraan dan tata pemerintahan yang baik: Perspektif Islam. Kemudi Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(01), 83–97. https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3672

Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Implementasi maqāṣid syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Invest Journal of Sharia & Economic Law, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661

Yafiz, M. (2019). Internalisasi maqāṣid al-syarī'ah dalam ekonomi menurut M. Umer Chapra. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 15(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2853