01032 - Leasing dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual tentang Akad Ijarah

Leasing in the Perspective of Islamic Economics: A Conceptual Study of Ijarah Contract

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep leasing dalam perspektif ekonomi Islam melalui pendekatan kajian konseptual berbasis literatur. Leasing dalam ekonomi Islam diidentifikasi sebagai akad ijarah, yakni perjanjian pemanfaatan aset milik lessor oleh lessee selama periode tertentu dengan pembayaran sewa berkala (ujrah), tanpa perpindahan kepemilikan dalam ijarah biasa. Terdapat dua varian utama: ijarah biasa yang setara dengan operating lease, dan ijarah muntahiyyah bittamlik/ijarah wa iqtina yang berujung pada kepemilikan melalui mekanisme akad terpisah. Kajian ini juga membahas prinsip-prinsip syariah yang membedakan ijarah dari pinjaman berbunga, meliputi larangan riba, gharar, serta keharusan objek bersifat halal dan tidak konsumtif. Selain itu, artikel menelaah alokasi risiko, perbandingan dengan leasing konvensional, penerapan ijarah dalam pasar modal melalui sukuk al-ijarah, serta catatan kritis mengenai risiko konvergensi ijarah ke praktik pinjaman konvensional. Hasil kajian menegaskan bahwa leasing dalam ekonomi Islam bukan sekadar sewa aset, melainkan instrumen pembiayaan berbasis aset riil yang ditopang oleh kepemilikan nyata, kejelasan objek dan ketentuan, serta struktur pengalihan kepemilikan yang tidak menyalahi batasan syariah.

Kata kunci: leasing, ijarah, ekonomi Islam, keuangan syariah, sukuk al-ijarah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of leasing in the perspective of Islamic economics through a conceptual literature-based approach. Leasing in Islamic economics is identified as an ijarah contract, namely an agreement for the utilization of an asset owned by the lessor by the lessee for a certain period with periodic rental payments (ujrah), without transfer of ownership in ordinary ijarah. There are two main variants: ordinary ijarah equivalent to an operating lease, and ijarah muntahiyyah bittamlik/ijarah wa iqtina that ends with ownership through a separate contract mechanism. This study also discusses Islamic principles that distinguish ijarah from interest-based loans, including the prohibition of riba, gharar, and the requirement that the object be halal and non-consumable. Furthermore, the article examines risk allocation, comparison with conventional leasing, the application of ijarah in capital markets through sukuk al-ijarah, and critical notes on the risk of ijarah converging toward conventional lending practices. The findings affirm that leasing in Islamic economics is not merely asset rental, but rather an asset-based financing instrument supported by real ownership, clarity of object and terms, and an ownership transfer structure that does not violate Sharia boundaries.

Keywords: leasing, ijarah, Islamic economics, Islamic finance, sukuk al-ijarah

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam perkembangan sistem keuangan global, leasing atau sewa guna usaha telah menjadi salah satu instrumen pembiayaan aset yang paling banyak digunakan, baik oleh individu maupun korporasi. Secara umum, leasing didefinisikan sebagai perjanjian sewa guna usaha di mana penyewa (lessee) menggunakan aset milik pemberi sewa (lessor) dengan pembayaran berkala.

Seiring dengan pertumbuhan pesat keuangan syariah secara global, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana instrumen leasing diposisikan dan distrukturkan dalam kerangka ekonomi Islam yang melarang bunga (riba) serta menekankan keadilan, transparansi, dan keterkaitan pada aset riil. Keuangan Islam tidak mengenal pembiayaan berbasis utang berbunga, sehingga diperlukan instrumen alternatif yang secara substansial berbeda dari produk konvensional, namun tetap memenuhi fungsi ekonominya.

Kajian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif konsep leasing dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup: (1) pengertian dan padanan syariah leasing; (2) struktur transaksi dalam praktik lembaga keuangan syariah; (3) jenis-jenis ijarah; (4) prinsip-prinsip syariah yang membedakannya dari pinjaman berbunga; (5) alokasi risiko dan tanggung jawab; (6) perbandingan dengan leasing konvensional; (7) penerapan dalam pasar modal; serta (8) catatan kritis atas praktik kontemporer.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian konseptual (conceptual study) berbasis tinjauan literatur sistematis. Data diperoleh dari sumber-sumber akademik bereputasi, mencakup jurnal ilmiah internasional terindeks, buku teks, dan dokumen regulasi keuangan syariah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan memetakan konsep, prinsip, dan praktik ijarah berdasarkan sumber-sumber yang dikaji.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Leasing dalam Ekonomi Islam: Ijarah sebagai Padanan Syariah

Dalam ekonomi Islam, praktik leasing (sewa guna usaha)—yakni perjanjian penggunaan aset milik pihak pemberi sewa (lessor) oleh pihak penyewa (lessee) dengan pembayaran berkala—umumnya diposisikan sebagai akad ijarah (sewa/ujrah), karena mekanisme dasarnya adalah pemindahan hak manfaat (usufruct) atas suatu aset selama periode tertentu dengan imbalan sewa (ujrah), tanpa perpindahan kepemilikan aset pada akad ijarah biasa (Bozarov, 2020; Bulatova et al., 2017). Sejalan dengan itu, literatur juga menegaskan bahwa ijarah merupakan kontrak sewa di mana satu pihak menyewakan aset kepada pihak lain sebagai imbalan pembayaran sewa/rental (Bozarov, 2020; Sukmana et al., 2024; Utami & Rohmana, 2020), dan bahwa ijarah sangat mirip dengan kontrak leasing dalam praktik pembiayaan modern (Katterbauer et al., 2023; Kordvani, 2009; Utami & Rohmana, 2020).

Kerangka ini juga konsisten dengan prinsip umum bahwa pembiayaan dalam Islam ditautkan pada aktivitas berbasis aset riil, sehingga penyedia dana tidak "menciptakan utang" melalui pinjam-meminjam berbunga, melainkan menyalurkan pembiayaan melalui jual-beli atau sewa atas aset yang nyata (Ebrahim & Abdelfattah, 2021; Kantoroeva & Toktomamatova, 2021). Karena itu, ijarah sering dipakai sebagai instrumen pembiayaan aset (misalnya kendaraan, rumah, pabrik/mesin) dengan skema pembayaran sewa selama jangka waktu yang disepakati (Utami & Rohmana, 2020).

3.2 Struktur Ekonomi Transaksi Leasing Syariah (Ijarah) dalam Praktik Lembaga Keuangan

Dalam praktik perbankan/keuangan syariah, mekanisme ijarah untuk pembiayaan aset lazim digambarkan sebagai berikut: nasabah memilih aset, lembaga keuangan (misalnya bank syariah) membeli/mengadakan aset tersebut sehingga bank menjadi pemilik, lalu bank menyewakan aset kepada nasabah dengan pembayaran sewa selama periode ijarah (Purwanto, 2019). Model ini juga dijelaskan sebagai proses di mana klien memilih aset dan meminta bank menstrukturkan ijarah; bank kemudian mengakuisisi aset dari pemasok dan menyewakannya kepada klien (Utami & Rohmana, 2020). Dengan demikian, pendapatan bank berasal dari pembayaran sewa (lease payments/ujrah) selama masa akad (Purwanto, 2019; Sukmana et al., 2024).

Dari perspektif hukum kontrak Islam, ijarah menimbulkan konsekuensi bahwa pihak pemilik (lessor/mu'jir) harus melakukan pengaturan yang diperlukan agar penyewa (lessee/musta'jir) dapat menerima penyerahan/akses manfaat atas objek ijarah (Alkhan, 2020). Literatur juga menekankan bahwa dalam struktur sukuk ijarah sekalipun, pihak penyewa memperoleh "hak manfaat" atas aset dengan kewajiban membayar sewa, yang menegaskan karakter ijarah sebagai transaksi manfaat (usufruct) alih-alih pinjaman uang (Alkhan, 2020; Castro, 2013).

3.3 Jenis Utama Ijarah

3.3.1 Ijarah Biasa (Setara Operating Lease)

Ijarah biasa dipahami sebagai akad sewa di mana tidak ada perpindahan kepemilikan aset baik pada awal maupun akhir masa sewa (Bulatova et al., 2017; Kordvani, 2009). Analogi yang sering dipakai menyamakan ijarah biasa dengan operating lease dalam klasifikasi leasing konvensional, karena sama-sama tidak menyediakan hak opsi kepemilikan di akhir masa sewa (Abubakar et al., 2023; Gündoğdu, 2018; Kordvani, 2009). Standar yang dirujuk dalam literatur juga menegaskan bahwa menurut standar AAOIFI yang dikutip, ijarah sebagai operating lease tidak mengandung janji pemindahan kepemilikan kepada lessee pada akhir periode sewa.

3.3.2 Ijarah Berujung Kepemilikan: Ijarah Muntahiyyah Bittamlik/Ijarah wa Iqtina (Lease-to-Own)

Dalam pengembangan kontemporer, terdapat varian ijarah yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan (sering disebut ijarah muntahiyyah bittamlik atau ijarah wa iqtina), yang secara ekonomi mendekati hire-purchase/finance lease (Gündoğdu, 2018; Katterbauer et al., 2023; Kordvani, 2009). Literatur menjelaskan bahwa pada ijarah wa iqtina/ijarah muntahiyyah bittamlik, aset dapat berpindah kepada penyewa pada akhir masa sewa (atau melalui mekanisme bertahap) (Katterbauer et al., 2023; Nairoos, 2023). Namun, aspek krusial kepatuhan syariahnya adalah: pemindahan kepemilikan tidak boleh "dilebur" menjadi satu akad dengan akad sewa, melainkan ditempatkan sebagai janji/akad terpisah (misalnya hibah atau jual beli terpisah di akhir) (Alkhan, 2020a; Bozarov, 2020; West, 2012).

Sejalan dengan itu, kajian hukum menekankan syarat-syarat validitas ijarah wa iqtina, seperti perlunya pemisahan dokumentasi antara akad sewa dan pemindahan kepemilikan, serta pembebanan janji pemindahan kepemilikan yang hanya mengikat lessor (bukan menjadikan pemindahan kepemilikan sebagai syarat yang membuat sewa menjadi tidak sah) (West, 2012). Literatur lain juga menyatakan bahwa pengakhiran ijarah dengan penjualan aset diperbolehkan melalui kontrak terpisah pada saat masa sewa selesai (Bozarov, 2020).

3.4 Prinsip Syariah yang Membedakan Ijarah dari Pinjaman Berbunga

3.4.1 Anti-Riba: Imbal Hasil Berasal dari Sewa Manfaat Aset, Bukan Bunga Utang

Kerangka ekonomi Islam menolak pembiayaan berbasis bunga dan menekankan bahwa pembiayaan harus berangkat dari jual-beli atau sewa atas aset riil (Ebrahim & Abdelfattah, 2021; Kantoroeva & Toktomamatova, 2021). Dalam ijarah, imbal hasil lessor diperoleh dari ujrah/rental atas pemanfaatan aset, bukan dari bunga atas uang pinjaman. Selaras dengan itu, literatur sukuk juga menekankan bahwa sukuk ijarah merepresentasikan kepemilikan atas aset fisik dan arus kas sewa, sehingga berbeda dari instrumen berbasis piutang/receivables (Halim & Sharman, 2013; Kantoroeva & Toktomamatova, 2021).

Walau demikian, literatur kritis menyoroti bahwa praktik kontemporer sering memakai benchmark suku bunga (misalnya LIBOR atau suku bunga acuan domestik) untuk menentukan margin/ujrah ijarah, sehingga secara ekonomi dapat "mengikuti" tingkat bunga konvensional meskipun bentuk akadnya ijarah (Piccinelli, 2023). Kritik lain juga menekankan adanya problem rate-setting pada instrumen seperti ijarah yang dapat berperan sebagai "shadow rate of interest" dalam praktik shari'ah-compliance tertentu (Ishtiaq et al., 2018), sehingga muncul dorongan untuk menilai substansi ekonomi produk agar tidak sekadar "repackaging" produk konvensional (Purwanto, 2019).

3.4.2 Anti-Gharar (Ketidakpastian): Kejelasan Aset, Waktu, dan Ujrah

Sejumlah sumber menekankan bahwa ijarah harus dibuat atas aset yang teridentifikasi dengan ketentuan yang jelas dan periode serta kompensasi yang disepakati (Castro, 2013; West, 2012). Literatur tentang regulasi ijarah juga menyoroti prinsip pelarangan ketidakpastian (uncertainty) dalam transaksi ijarah (Munir et al., 2024). Dalam kerangka praktik, ketentuan pembayaran sewa (misalnya bentuk pembayaran, bisa dengan atau tanpa uang muka, dan waktu pembayaran) dan perubahan jangka waktu hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana dijabarkan dalam pembahasan tentang ketentuan ijarah (Febyansyah & Sihono, 2023).

3.4.3 Objek Ijarah Harus Halal dan Manfaatnya Bernilai Menurut Syariah

Literatur menegaskan bahwa objek ijarah harus memiliki manfaat bernilai yang sesuai hukum Islam; jika manfaatnya tidak sesuai syariah, ia tidak dapat menjadi objek ijarah (Febyansyah & Sihono, 2023; West, 2012). Dalam konteks kepatuhan syariah yang lebih luas, aktivitas/objek yang tergolong haram tidak boleh terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembiayaan Islam, termasuk dalam layanan ijarah (Munir et al., 2024). Karena itu, seleksi aset dan penggunaan aset menjadi bagian dari uji kepatuhan syariah ijarah (Febyansyah & Sihono, 2023; Munir et al., 2024; West, 2012).

3.4.4 Tidak Boleh Menyewakan Barang Konsumsi yang "Habis Dipakai"

Dalam fikih muamalah, ijarah memindahkan manfaat sementara tanpa menghabiskan substansi barang, sehingga barang yang konsumtif/perishable (misalnya makanan, bahan bakar, atau uang) tidak dapat menjadi objek ijarah (Konwicki, 2017; West, 2012). Literatur lain menegaskan secara spesifik bahwa ijarah atas barang yang cepat habis (perishable/consumable) tidak dibolehkan, dan contoh yang diberikan mencakup komoditas seperti gandum/beras/bahan bakar (Konwicki, 2017). Prinsip ini sekaligus membedakan ijarah dari akad yang objeknya adalah uang (yang lebih tepat masuk rezim pinjaman) (Konwicki, 2017).

3.5 Alokasi Risiko dan Tanggung Jawab: Konsekuensi Ekonomi dari Kepemilikan Lessor

Salah satu karakter penting ijarah adalah bahwa kepemilikan aset tetap pada lessor sepanjang masa sewa (Castro, 2013), sehingga terdapat konsekuensi alokasi risiko: literatur menyatakan bahwa risiko kepemilikan/ownership risks atas aset ditanggung lembaga keuangan Islam (IFI) sebagai pemilik, sedangkan biaya/expense yang terkait dengan penggunaan aset menjadi tanggung jawab klien sesuai pengaturan sewa (Bozarov, 2020). Literatur yang membandingkan dengan model leasing Barat juga menekankan perbedaan bahwa dalam ijarah, risiko fisik aset ditanggung bank (sebagai pemilik) dan penjualan aset (bila terjadi) dilakukan setelah masa sewa melalui transaksi terpisah (Sukmana et al., 2024). Prinsip kewajiban lessor untuk memastikan penyewa dapat menerima objek ijarah/akses manfaat juga ditegaskan dalam analisis ijarah sukuk (Alkhan, 2020b).

3.6 Perbandingan Ringkas dengan Leasing Konvensional: Titik Temu dan Pembeda Syariah

Dari sisi ekonomi kontrak, ijarah dan leasing konvensional sama-sama memungkinkan pengguna (lessee) memakai aset dengan pembayaran berkala selama periode tertentu (Abubakar et al., 2023; Castro, 2013). Namun, literatur menegaskan beberapa pembeda utama sebagai berikut.

Pertama, kepemilikan dan risiko: ijarah mempertahankan kepemilikan pada lessor dan meletakkan risiko kepemilikan pada lessor/IFI (Bozarov, 2020; Castro, 2013; Sukmana et al., 2024).

Kedua, larangan penggabungan sewa dan jual dalam satu akad: pemindahan kepemilikan di akhir ijarah dibolehkan melalui kontrak/arrangement terpisah (misalnya jual-beli atau hibah terpisah), bukan sebagai syarat yang melebur ke dalam akad sewa (Bozarov, 2020; West, 2012).

Ketiga, pembatasan "harga jual pasti di akhir" dan kewajiban membeli: kajian mengenai ijarah dalam struktur pembiayaan menekankan bahwa lessee tidak boleh diwajibkan membeli aset pada akhir masa sewa, dan tidak boleh ada harga jual yang dipredeterminasi sebagai kewajiban dalam akad sewa, meskipun akuisisi oleh lessee dapat terjadi melalui mekanisme yang memenuhi syarat syariah (Alkhan, 2020a; West, 2012).

Keempat, kelayakan objek: objek ijarah harus halal dan bukan barang yang habis dikonsumsi (Febyansyah & Sihono, 2023; Konwicki, 2017; West, 2012).

Dengan demikian, leasing menurut ekonomi Islam bukan sekadar sewa aset berangsur, melainkan sewa yang ditopang oleh kepemilikan nyata, kejelasan objek dan ketentuan, serta struktur pengalihan kepemilikan yang tidak menyalahi batasan syariah (Bozarov, 2020; West, 2012).

3.7 Ijarah dalam Pasar Modal: Sukuk Al-Ijarah sebagai Sekuritisasi Arus Sewa

Konsep leasing (ijarah) juga menjadi basis instrumen pasar modal syariah, terutama sukuk ijarah. Literatur menjelaskan bahwa sukuk ijarah merupakan sekuritas yang merepresentasikan kepemilikan atas aset yang jelas dan terkait kontrak sewa, dengan "return" kepada pemegang sukuk berasal dari pembayaran sewa (Castro, 2013). Struktur yang sering dijelaskan melibatkan SPV: originator menjual aset kepada SPV, SPV menerbitkan sukuk ijarah untuk mendanai pembelian, lalu aset disewakan kembali sehingga pembayaran sewa menjadi arus kas untuk investor, dan pada jatuh tempo aset dijual kembali kepada originator (Castro, 2013; Daulay & Lubis, 2023). Kajian lain juga menekankan bahwa sukuk al-ijarah merepresentasikan kepemilikan pro rata atas aset fisik (bukan klaim utang), yang membuka ruang keterdagangan/secondary market karena yang diperdagangkan adalah kepemilikan aset (Kantoroeva & Toktomamatova, 2021).

Literatur tambahan menyebut sukuk ijarah sebagai salah satu bentuk sukuk yang paling diterima secara lintas yurisdiksi syariah karena fitur kepemilikan aset dan perlindungan investor (Halim & Sharman, 2013), dan bahkan mencatat pengenalan sukuk al-ijarah oleh pemerintah Malaysia melalui penerbitan pada 2002 (Halim & Sharman, 2013). Klaim "popularitas" sukuk ijarah juga selaras dengan pembahasan bahwa ijarah sukuk banyak digunakan dalam praktik dan secara umum dipandang dekat dengan lease konvensional (dengan modifikasi syariah) (Castro, 2013; Purwanto, 2019).

3.8 Catatan Kritis Ekonomi-Politik: Risiko "Konvergensi" ke Pinjaman Konvensional

Walaupun ijarah dirancang sebagai pembiayaan berbasis aset dan manfaat, literatur menunjukkan adanya kritik bahwa beberapa skema ijarah—terutama yang dipakai untuk pembiayaan rumah/mortgage—dapat menjadi ambigu secara ekonomi dan mendekati pinjaman konvensional bila sewa diperlakukan seperti pembayaran utang dengan markup tetap (Lasmiatun, 2016; Purwanto, 2019). Kritik ini muncul, misalnya, ketika skema ijarah dalam pembiayaan rumah dipraktikkan dengan pembayaran sewa yang fixed sepanjang tenor, sehingga dinilai tidak merefleksikan "fair value market rent" secara periodik sebagaimana idealnya, dan berisiko menjadi sekadar replikasi pinjaman berbunga dalam bentuk sewa (Purwanto, 2019). Literatur lain secara tegas menyatakan bahwa sebagian skema ijarah di praktik "lebih dekat" ke pinjaman konvensional dengan markup yang "disamarkan" sebagai rent, sehingga kontrak menjadi tidak sepenuhnya "lease" atau "purchase" secara jelas (Lasmiatun, 2016). Catatan ini konsisten dengan kritik lebih umum tentang praktik penetapan ujrah/margin yang mengikuti benchmark suku bunga konvensional (Piccinelli, 2023), serta dorongan untuk menilai kesesuaian substansi ekonomi dan tujuan syariah (maqasid) ketimbang formalitas kontrak semata (Purwanto, 2019).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, leasing dalam ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai akad ijarah, yakni perjanjian pemanfaatan aset milik lessor oleh lessee selama periode tertentu dengan pembayaran sewa berkala (ujrah), di mana kepemilikan aset tetap pada lessor (Bozarov, 2020; Castro, 2013).

Ijarah dapat berbentuk ijarah biasa (tanpa perpindahan kepemilikan; setara operating lease) (Abubakar et al., 2023; Kordvani, 2009), atau ijarah muntahiyyah bittamlik/ijarah wa iqtina (lease-to-own) dengan syarat pemindahan kepemilikan dilakukan melalui mekanisme yang terpisah dan memenuhi ketentuan syariah (Bozarov, 2020; Katterbauer et al., 2023; West, 2012).

Ijarah harus memenuhi batasan syariah: aset riil dan dimiliki lessor sebelum disewakan (Ebrahim & Abdelfattah, 2021), objek halal dan bukan barang konsumsi (Febyansyah & Sihono, 2023; Konwicki, 2017; West, 2012), ketentuan sewa jelas untuk menghindari gharar (Febyansyah & Sihono, 2023; West, 2012), serta tidak menjadikan transaksi sekadar substitusi pinjaman berbunga, baik dari sisi substansi maupun bentuk (Lasmiatun, 2016; Purwanto, 2019).

Dalam konteks yang lebih luas, ijarah telah berkembang melampaui fungsi pembiayaan aset individual dan menjadi fondasi instrumen pasar modal syariah melalui sukuk al-ijarah. Meskipun demikian, perkembangan praktik menuntut kewaspadaan agar ijarah tidak terdegradasikan menjadi sekadar replikasi produk konvensional yang dibalut terminologi syariah, sehingga maqasid syariah dalam transaksi keuangan tetap terpenuhi secara substansial.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abubakar, Y. S., Nafees, S. M., Dorloh, S., & Aji, R. H. (2023). The concept of sukuk and its applications in contemporary Islamic financial system. Law and Humanities Quarterly Reviews, 2(3). https://doi.org/10.31014/aior.1996.02.03.70

Alkhan, A. M. (2020a). Analysing product utilization by Islamic retail banks: The case of Bahrain Islamic Bank and Kuwait Finance House-Bahrain. Asian Economic and Financial Review, 10(4), 415–426. https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.104.415.426

Alkhan, A. M. (2020b). Musharaka Mutanaqisa as Islamic banking practices in Bahrain: An empirical enquiry. Asian Economic and Financial Review, 10(3), 275–288. https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.103.275.288

Bozarov, S. (2020). Legal regulation of Islamic leasing in the Republic of Uzbekistan. Общество И Инновации, 1(1/s), 371–377. https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol1-iss1/s-pp371-377

Bulatova, E., Syurkova, S. M., Aliakberova, L. Z., & Nurmukhamedov, E. R. (2017). Financial strategy for establishing leasing company. https://doi.org/10.2991/ttiess-17.2017.15

Castro, C. (2013). Islamic banking. Revista Procesos De Mercado, 10(1), 275–287. https://doi.org/10.52195/pm.v10i1.210

Daulay, D. B. P., & Lubis, F. (2023). Car rental compensation perspective MUI Fatwa Number 43/DSN-MUI/VIII/2004 (case study of Nadia Rent Car Medan). Academy of Education Journal, 14(2), 906–916. https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1941

Ebrahim, A., & Abdelfattah, T. (2021). The substance and form of Islamic finance instruments: An accounting perspective. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(6), 872–886. https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2019-0200

Febyansyah, A., & Sihono, A. (2023). Determinants of Islamic banking going concern: Effect of Musharakah, Murabaha, Ijara and profitability on non-performing financing. International Journal of Current Science Research and Review, 6(02). https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i2-74

Gündoğdu, A. Ş. (2018). Determinants of success in Islamic public-private partnership projects (PPPs) in the context of SDGs. Turkish Journal of Islamic Economics, 6(2), 25–43. https://doi.org/10.26414/a055

Halim, N. A., & Sharman, S. H. J. (2013). A validation of profit sharing ratio determination mathematical model for Islamic hire-purchase contract. Applied Mathematical Sciences, 7, 2035–2046. https://doi.org/10.12988/ams.2013.13183

Ishtiaq, S. M., Butt, W. F., Qureshi, F. A., & Butt, M. (2018). Contemporary issues in current account operations in Pakistani IBs - Sharia compliant solution. Global Review of Islamic Economics and Business, 6(1), 025. https://doi.org/10.14421/grieb.2018.061-02

Kantoroeva, A. K., & Toktomamatova, N. K. (2021). Ijara as an innovative product in agricultural financing. International Journal of Agricultural Extension, 9(4), 141–147. https://doi.org/10.33687/ijae.009.00.3729

Katterbauer, K., Syed, H., Genç, S. Y., & Cleenewerck, L. (2023). AI driven Islamic buy now pay later (BNPL) – A legal analysis. Journal of Management and Islamic Finance, 3(1), 1–19. https://doi.org/10.22515/jmif.v3i1.6671

Konwicki, P. (2017). Islamic finance: Challenges in 2017 and further ahead. International Business and Global Economy, 36(1). https://doi.org/10.4467/23539496ib.17.013.7461

Kordvani, A. (2009). A legal analysis of the Islamic bonds (sukuk) in Iran. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2(4), 323–337. https://doi.org/10.1108/17538390911006377

Lasmiatun, L. (2016). Distributive justice sharing system on sharia based micro finance institutions (empirical study of BMT X in Semarang). Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 3(1), 65–91. https://doi.org/10.31942/iq.v3i1.2461

Munir, A. S., Issa, M. H., Issa, S. S., Zakarneh, S., & Alfalah, B. M. (2024). Ijara ending with ownership (lease): A case study of Jordanian Islamic banks. Journal of Ecohumanism, 3(7), 1230–1243. https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4286

Nairoos, M. H. M. (2023). The contribution of Amana Bank in the Islamic financial industry in Sri Lanka. Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies, 3(6), 231–253. https://doi.org/10.47760/cognizance.2023.v03i06.014

Piccinelli, G. M. (2023). A comparative overview on agricultural contracts in Sudan. Pravovedenie, 67(3), 272–283. https://doi.org/10.21638/spbu25.2023.302

Purwanto, T. A. (2019). Implementation of Murabahah transaction in sharia bank: Case study in Indonesia. Journal of Strategic and Global Studies, 2(1). https://doi.org/10.7454/jsgs.v2i1.1018

Sukmana, R., Ratnasari, R. T., Majid, R., & Shafiai, M. H. M. (2024). Designing waqf-based financing model for livestock project: Empirical evidence from Indonesia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(3), 599–617. https://doi.org/10.1108/imefm-06-2023-0211

Utami, S. A., & Rohmana, Y. (2020). Does profitability, firm size, and macroeconomic variable affect yield to maturity of corporate sukuk? The International Journal of Business Review (The Jobs Review), 2(2), 75–86. https://doi.org/10.17509/tjr.v2i2.20921

West, J. (2012). Structured Islamic finance options for the resources sector. The Journal of Structured Finance, 18(3), 91–101. https://doi.org/10.3905/jsf.2012.18.3.091