01031 - Land Rent dalam Perspektif Ekonomi Islam: Balas Jasa atas Penggunaan Tanah sebagai Faktor Produksi

Land Rent in Islamic Economic Perspective: Return on Land as a Factor of Production

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep land rent (sewa ekonomi tanah) sebagai balas jasa atas penggunaan tanah sebagai faktor produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, kajian ini menelaah definisi, determinan, fondasi normatif, akad yang melandasi, serta kontroversi fiqh yang melingkupi praktik sewa tanah dalam kerangka syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat menerima land rent sebagai bentuk balas jasa faktor produksi tanah, baik melalui akad ijarah maupun akad kerja sama pertanian seperti muzara'ah, dengan syarat dibangun di atas prinsip keadilan, kejelasan akad, dan bebas dari unsur riba. Secara normatif, tanah dipandang sebagai amanah dari Allah sehingga kepemilikan dan pemanfaatannya tidak bersifat absolut, melainkan harus selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah dan kemaslahatan umat. Pembedaan tegas antara sewa tanah dan bunga/riba menjadi garis batas penting yang membedakan pendekatan ekonomi Islam dari sistem konvensional.

Kata kunci: land rent, sewa tanah, faktor produksi, ekonomi Islam, ijarah, muzara'ah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of land rent (economic land rent) as a return on the use of land as a factor of production from an Islamic economic perspective. Using a literature review approach, this study analyzes the definition, determinants, normative foundations, underlying contracts, and jurisprudential controversies surrounding land rental practices within the Sharia framework. The findings indicate that Islamic economics can accept land rent as a form of return on land as a factor of production, either through the ijarah contract or agricultural cooperation contracts such as muzara'ah, provided they are built upon principles of justice, contractual clarity, and freedom from usury (riba). Normatively, land is regarded as a trust (amanah) from Allah, so its ownership and use are not absolute but must be aligned with maqāṣid al-syarī'ah and public welfare. A clear distinction between land rent and interest/riba serves as a critical boundary that differentiates the Islamic economic approach from conventional systems.

Keywords: land rent, land lease, factors of production, Islamic economics, ijarah, muzara'ah

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam kajian ekonomi, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki karakteristik unik dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya. Sebagai sumber daya yang bersifat tetap dan tidak dapat diproduksi secara artifisial, tanah menghasilkan surplus ekonomi yang dikenal sebagai land rent atau sewa ekonomi tanah. Konsep ini telah lama menjadi perhatian para ekonom klasik maupun modern dalam upaya memahami dinamika distribusi pendapatan dan penggunaan lahan.

Di sisi lain, ekonomi Islam sebagai sebuah sistem yang berlandaskan nilai-nilai syariah memandang tanah tidak semata-mata sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai amanah yang harus dikelola demi kemaslahatan bersama. Perspektif ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana konsep land rent dipahami, diterima, dan dioperasionalkan dalam kerangka ekonomi Islam.

Kajian ini bertujuan menyajikan sintesis komprehensif mengenai land rent dalam perspektif ekonomi Islam, meliputi: (1) pengertian dan posisi land rent sebagai balas jasa faktor produksi; (2) determinan land rent secara konseptual; (3) fondasi normatif Islam mengenai tanah; (4) akad-akad yang melandasi balas jasa tanah; serta (5) kontroversi fiqh dan dimensi tata kelola yang melingkupinya. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur ekonomi Islam, khususnya dalam hal pengelolaan lahan dan distribusi hasil produksi.

________________________________________

2. Metode Kajian

Artikel ini menggunakan metode studi literatur (literature review) dengan menelaah berbagai sumber yang relevan, baik berupa artikel jurnal ilmiah, buku, maupun laporan penelitian yang berkaitan dengan konsep land rent, ekonomi Islam, hukum agraria syariah, dan akad muamalah. Sumber-sumber yang dikaji mencakup literatur ekonomi konvensional mengenai teori sewa tanah serta literatur ekonomi Islam yang membahas faktor produksi, akad ijarah, muzara'ah, dan keuangan publik Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif untuk mengidentifikasi titik temu dan perbedaan antara konsep land rent konvensional dan perspektif ekonomi Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Land Rent dan Posisinya sebagai Balas Jasa Faktor Produksi

Dalam literatur ekonomi sumber daya lahan, "sewa" (rent) dipahami sebagai pembayaran/imbal jasa terkait pemanfaatan lahan atau bangunan, namun istilah sewa dibedakan menjadi (i) contract rent (pembayaran sewa berdasarkan kontrak antara penyewa dan pemilik untuk jangka waktu tertentu) dan (ii) economic rent atau land rent (surplus/kelebihan hasil usaha yang dikaitkan dengan penggunaan tanah) (Fahri, 2016; Mahardika et al., 2023). Pembedaan ini penting karena contract rent menekankan hubungan hukum-kontraktual, sedangkan land rent menekankan konsep ekonomi berupa surplus yang muncul dari pemanfaatan lahan dalam aktivitas produktif (Fahri, 2016; Mahardika et al., 2023).

Secara lebih operasional, land rent sering didefinisikan sebagai surplus ekonomi/pendapatan bersih yang diperoleh dari suatu aktivitas pemanfaatan lahan setelah dikurangi biaya-biaya produksi (selain biaya untuk tanah), sehingga secara konseptual dapat dinyatakan sebagai selisih antara penerimaan dan biaya produksi non-tanah (Mahardika et al., 2023; Sudarto, 2021; Sumargo, 2002). Definisi "pendapatan bersih (benefit) per satuan luas dan waktu akibat aktivitas pada lahan" juga digunakan dalam kajian-kajian land rent untuk membaca dinamika kompetisi penggunaan lahan, misalnya pergeseran dari aktivitas land rent rendah ke land rent tinggi (Lestari & Muhasan, 2023; Sudarto, 2021). Dengan demikian, dalam pengertian ekonomi, land rent dapat diposisikan sebagai balas jasa atas penggunaan tanah sebagai faktor produksi, baik yang tampak sebagai pembayaran sewa (kontrak) maupun sebagai surplus ekonomi yang "diatribusikan" pada kontribusi tanah dalam menghasilkan output (Lestari & Muhasan, 2023; Mahardika et al., 2023).

3.2 Determinan Land Rent sebagai Latar Konseptual

Kajian teori sewa tanah menegaskan bahwa land rent sebagai surplus ekonomi dapat muncul karena perbedaan kesuburan dan perbedaan lokasi, misalnya kedekatan dengan pasar/pusat kegiatan ekonomi yang memengaruhi ongkos transportasi (Mahardika et al., 2023; Sumargo, 2002). Karena itu, dalam tradisi analisis ekonomi lahan, tanah yang lebih menguntungkan, baik karena produktivitas/kesuburan maupun karena lokasi, cenderung menghasilkan land rent yang lebih tinggi dibanding tanah yang kurang menguntungkan (Mahardika et al., 2023; Sumargo, 2002). Rumusan determinan ini juga konsisten dengan definisi land rent sebagai "nilai surplus" atau "total penghasilan setelah dikurangi total biaya" yang dipakai dalam analisis ekonomi lahan (Lestari & Muhasan, 2023; Sudarto, 2021).

Kerangka konseptual tersebut tidak dengan sendirinya "Islamik", namun ia menyediakan bahasa analitis untuk menjelaskan mengapa balas jasa tanah dapat berbeda antarwilayah dan kualitas lahan. Hal ini kemudian perlu ditempatkan dalam norma dan batasan syariah ketika dibahas dalam perspektif ekonomi Islam (Lestari & Muhasan, 2023; Mahardika et al., 2023; Sudarto, 2021; Sumargo, 2002).

3.3 Tanah sebagai Faktor Produksi dalam Ekonomi Islam dan Implikasinya bagi Balas Jasa

Dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi dipahami membutuhkan faktor-faktor produksi yang secara umum sepadan dengan ekonomi konvensional, misalnya tanah/alam, tenaga kerja, modal, dan organisasi/manajemen, tetapi diberi perspektif nilai dan tujuan yang berbeda (Bakar, 2020; Khaerani, 2022). Secara eksplisit, salah satu literatur ekonomi Islam menyatakan bahwa dalam kerangka pembayaran balas jasa faktor produksi, tanah menerima sewa (rent) (Bakar, 2020). Literatur lain yang membahas pasar faktor produksi juga mencatat bahwa pemikiran neoklasik mengenali empat faktor produksi, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan, beserta imbalannya: upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Selanjutnya ditekankan bahwa dalam perspektif Islam terdapat perbedaan penting pada tiap aspek tersebut (Jurnal, 2020). Dengan demikian, secara konseptual "sewa tanah" dapat diperlakukan sebagai bentuk balas jasa faktor tanah, tetapi cara memperolehnya, akadnya, dan batas etiknya harus tunduk pada prinsip syariah (Bakar, 2020; Jurnal, 2020).

Pada saat yang sama, literatur produksi Islam menegaskan dimensi normatif: produksi diarahkan untuk maqāṣid al-syarī'ah dan kemaslahatan, bukan sekadar maksimalisasi keuntungan duniawi (Bakar, 2020; Khaerani, 2022). Oleh sebab itu, pembahasan land rent dalam ekonomi Islam tidak berhenti pada definisi surplus atau harga sewa, tetapi juga mencakup (i) bagaimana status kepemilikan dan mandat pengelolaan tanah dipahami, serta (ii) bagaimana akad yang sah dan adil dibentuk untuk melegitimasi balas jasa tersebut (Bakar, 2020; Khaerani, 2022).

3.4 Fondasi Normatif: Tanah sebagai Amanah dan Ketiadaan Kepemilikan Absolut

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa dalam visi Islam, bumi/tanah dipandang sebagai milik Allah dan manusia diberi amanah untuk mengelolanya demi kemaslahatan hidup (Daulay et al., 2018; Hossaimah & Subari, 2017). Perspektif ini dikontraskan dengan kecenderungan kapitalistik yang memandang tanah terutama sebagai komoditas/modal produksi semata (Daulay et al., 2018; Hossaimah & Subari, 2017). Sejalan dengan itu, kajian tentang penguasaan tanah menurut hukum adat yang dinilai memiliki kesamaan dengan prinsip hukum Islam menekankan karakteristik seperti: tanah sebagai sumber daya ekonomi yang unik, tidak mengenal penguasaan mutlak, adanya sifat inklusivitas, serta penekanan bahwa manusia dan kerja lebih dihargai daripada tanah (Palupi et al., 2022). Literatur lain yang meninjau sewa lahan pertanian dalam hukum Islam bahkan menyebut adanya larangan kepemilikan absolut atas tanah dalam perspektif Islam (Resky, 2021).

Konsekuensinya, balas jasa atas tanah (sewa) dalam ekonomi Islam idealnya tidak dipahami sebagai legitimasi eksploitasi murni atas kelangkaan (scarcity) tanah, melainkan sebagai kompensasi yang harus berada dalam kerangka amanah, tanggung jawab sosial, dan maqāṣid al-syarī'ah (Daulay et al., 2018; Palupi et al., 2022; Resky, 2021).

3.5 Land Rent sebagai Balas Jasa yang Dibolehkan: Sintesis Pandangan Ekonomi Islam Kontemporer (Mannan)

Dalam telaah pemikiran Muhammad Abdul Mannan, sewa, dalam arti surplus/kelebihan di atas jumlah minimum yang diperlukan untuk mempertahankan faktor produksi pada posisinya, dinilai tidak bertentangan dengan jiwa Islam, dan ia ditegaskan berbeda secara mendasar dari bunga (Adam et al., 2023; Istiqomah et al., 2019). Kerangka Mannan juga menempatkan faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi, sebagai prasyarat kegiatan produksi, sekaligus menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga (interest) (Adam et al., 2023). Artinya, land rent sebagai balas jasa atas penggunaan tanah dapat dipandang kompatibel dengan ekonomi Islam, selama ia dibangun melalui akad yang sah dan tidak bertransformasi menjadi praktik eksploitatif yang bertentangan dengan keadilan dan kemaslahatan (Adam et al., 2023; Istiqomah et al., 2019).

Sintesis dari titik ini adalah: ekonomi Islam dapat menerima "sewa tanah" sebagai balas jasa faktor produksi tanah dan/atau sebagai surplus ekonomi dari pemanfaatan lahan, tetapi penerimaannya mensyaratkan perbedaan tegas antara sewa dan bunga/riba, serta mensyaratkan tata kelola akad yang jelas dan adil (Adam et al., 2023; Istiqomah et al., 2019).

3.6 Garis Batas Penting: Sewa Tanah ≠ Bunga/Riba

Beberapa rujukan menegaskan bahwa Islam melarang riba/bunga dan mendorong sistem ekonomi tanpa bunga (Anugrah, 2016; Harimurti et al., 2018). Literatur lain yang membahas perbankan syariah juga menegaskan penyamaan bunga bank dengan riba, misalnya melalui klasifikasi riba nasi'ah dan riba fadhl dalam diskursus yang dikutip (Hetharie, 2021). Dalam konteks ini, pembedaan sewa tanah dan bunga menjadi kunci: satu rujukan berbicara eksplisit bahwa sewa dan bunga adalah dua hal yang sangat berbeda, dan sewa sebagai surplus atas faktor dapat dinilai tidak bertentangan dengan jiwa Islam, sementara bunga diposisikan bermasalah dalam kerangka syariah (Adam et al., 2023; Istiqomah et al., 2019).

Pembedaan tersebut juga relevan secara terminologis di Indonesia karena istilah "rente" sering dipakai untuk menyebut skema pinjaman berbasis bunga (praktik rentenir), yang dalam perspektif Islam dipandang sebagai riba dan berdampak sosial-ekonomi negatif (Erfrissadona et al., 2020; Khaerani, 2021). Dengan demikian, ketika membahas "land rent menurut ekonomi Islam", perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud adalah sewa/imbal jasa tanah (ujrah atas manfaat tanah), bukan "rente" dalam arti bunga pinjaman (Erfrissadona et al., 2020; Khaerani, 2021).

3.7 Akad yang Melandasi Balas Jasa Tanah: Ijarah dan Syarat Kejelasan

Dalam praktik muamalah, sewa-menyewa (akad ijarah) menjadi perangkat penting untuk melegitimasi pembayaran atas manfaat suatu aset, termasuk tanah (Khotijah et al., 2023; Nasution, 2016). Studi empiris tentang sewa-menyewa tanah, misalnya untuk usaha batu bata, menyatakan bahwa praktik sewa dapat sesuai rukun ijarah, namun menjadi bermasalah ketika salah satu syarat tidak terpenuhi, khususnya ketidakjelasan batas waktu sewa, yang menimbulkan ketidakjelasan objek akad dan menyebabkan akad tidak sesuai ketentuan ijarah (Nasution, 2016). Temuan serupa juga muncul pada studi kasus lain: rukun dapat terpenuhi, tetapi syarat kepastian waktu tidak terpenuhi, sehingga akad dinilai fasid dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Khotijah et al., 2023). Kajian praktik sewa lahan pertanian juga menunjukkan problem pembuktian dan kepastian perjanjian ketika tidak ada perjanjian tertulis, meskipun ia tetap membahas relevansi ijarah dalam konteks agraris (Resky, 2021).

Selain syarat kejelasan, penetapan harga sewa dalam studi kasus tertentu dinyatakan sah/boleh ketika tidak mengandung unsur keterpaksaan dan tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam (Nasution, 2016). Dari sudut ekonomi Islam, poin-poin ini menguatkan bahwa land rent sebagai balas jasa tanah harus dipayungi akad yang sah, menuntut kejelasan durasi, dan memerlukan kerelaan para pihak agar tidak jatuh pada unsur ketidakadilan/ketidakjelasan yang dalam praktik ditunjukkan melalui masalah "waktu sewa tidak ditentukan" (Khotijah et al., 2023; Nasution, 2016).

3.8 Alternatif selain Sewa Nominal Tetap: Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musaqah

Dalam sektor pertanian, literatur ekonomi syariah mencatat adanya model-model bagi hasil yang dikenal dalam Islam, seperti muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah; dengan contoh bahwa muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan tanah dengan memperoleh sebagian hasilnya (SYAM, 2021). Literatur lain tentang hukum lahan pertanian juga menjelaskan muzara'ah sebagai mengerjakan lahan orang lain dengan imbalan hasil dibagi, misalnya seperdua, sepertiga, atau seperempat, dan menyebutnya sebagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan buruh tani (Rohmadiani, 2011). Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, balas jasa atas "tanah sebagai faktor produksi" tidak harus selalu berbentuk sewa uang tetap; ia dapat juga diinstitusikan dalam bentuk bagi hasil sesuai akad kerja sama pertanian (Rohmadiani, 2011; SYAM, 2021).

Namun, literatur juga menunjukkan adanya nuansa sosial-empiris: penelitian tentang pemilihan model bagi hasil menemukan bahwa meskipun Islam memiliki model bagi hasil pertanian, petani dalam suatu konteks dapat lebih memilih model adat, dan religiusitas tidak otomatis membuat model bagi hasil Islam menjadi pilihan dominan (SYAM, 2021). Ini menunjukkan bahwa "land rent" dan balas jasa tanah/akses tanah dalam masyarakat Muslim juga dipengaruhi kebiasaan lokal dan faktor sosial, sehingga desain akad syariah memerlukan perhatian pada konteks implementasi (SYAM, 2021).

3.9 Kontroversi Fiqh dan Kehati-hatian Normatif

Satu rujukan menyatakan bahwa sewa-menyewa lahan merupakan isu kontroversial dalam literatur fiqh: disebutkan adanya perdebatan ulama mengenai keadilan antara tuan tanah dan penyewa, dan dicatat bahwa sebagian ahli hukum tidak membolehkan pola tertentu, misalnya sewa tetap atau bagi hasil, serta menuntut pemilik mengolah sendiri; sementara pada perkembangan kondisi ekonomi berikutnya dinyatakan adanya kebolehan terhadap bentuk bagi hasil panen dan sewa-menyewa tetap (Adiyoga & Lukman, 2018). Literatur lain bahkan memasukkan "larangan menyewakan lahan pertanian" sebagai bagian dari solusi sistem ekonomi Islam untuk problem pertanian, bersamaan dengan gagasan mencegah lahan ditelantarkan (Rohmadiani, 2011). Dua rujukan ini memperlihatkan bahwa, setidaknya dalam sebagian pembacaan, praktik sewa lahan, terutama dalam konteks pertanian, memerlukan kehati-hatian karena berkelindan dengan isu keadilan, eksploitasi, dan kemiskinan (Adiyoga & Lukman, 2018; Rohmadiani, 2011).

Karena itu, sintesis yang konsisten dengan sumber-sumber di atas adalah: ekonomi Islam membuka ruang bagi land rent sebagai balas jasa, baik melalui ijarah maupun melalui surplus ekonomi, tetapi legitimasi normatifnya bergantung pada desain akad yang sah, keadilan hubungan pemilik-penggarap, dan pencegahan bentuk-bentuk eksesif yang menyerupai eksploitasi (Adiyoga & Lukman, 2018; Istiqomah et al., 2019; Khotijah et al., 2023; Rohmadiani, 2011).

3.10 Dimensi Tata Kelola: Pembatasan Penelantaran Tanah dan Tanggung Jawab Penggunaan

Dalam literatur produksi Islam, disebutkan adanya batasan kepemilikan/penguasaan tanah "maksimal tiga tahun tanpa pemanfaatan", serta penekanan bahwa tanah sebagai faktor produksi dipergunakan dan dikembangkan guna menambah produksi (Khaerani, 2022). Literatur lain tentang pemanfaatan sumber daya alam juga menegaskan bahwa kebebasan pemilik menggunakan haknya tidak bersifat tanpa batas, melainkan dibatasi pertanggungjawaban dan kepatuhan pada syariah serta harus sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah (Ismirana, 2021). Ini memperluas makna land rent dalam ekonomi Islam: balas jasa tanah tidak dilepaskan dari kewajiban agar tanah tidak ditelantarkan dan agar pemanfaatannya mengarah pada kemaslahatan (Ismirana, 2021; Khaerani, 2022).

3.11 Catatan Ekonomi Publik: Pajak Tanah (Kharāj) dan Konsep Sewa/Ujrah atas Tanah Tertentu

Dalam ekonomi Islam (keuangan publik), pajak tanah (kharāj) dibahas sebagai instrumen yang implementasinya dapat bersifat dinamis. Salah satu rujukan menyebut bahwa dalam mazhab tertentu, kharāj atas tanah 'anwāh dipandang sebagai ujrah (harga sewa) atas tanah karena tanah tersebut dipandang sebagai "tanah wakaf umat Islam", sehingga kharāj diterapkan sebagai konsekuensi pengelolaan tanah oleh pihak yang menggarapnya (Alimuddin, 2020). Pada sisi lain, ringkasan pemikiran Abu Yusuf menyatakan keberatan terhadap pemungutan pajak pertanian yang berbasis "sewa" dan menilai lebih adil mengambil bagian dari hasil pertanian penggarap daripada menarik sewa tanah; pajak dianggap lebih baik ditentukan berdasarkan hasil panen/produksi ketimbang luas tanah (Hajad, 2017). Dua rujukan ini menunjukkan bahwa bahkan pada level kebijakan publik, "land rent/sewa" dapat dipahami berbeda: ada pembacaan yang menyamakannya dengan ujrah yang sah pada tanah tertentu, namun ada pula kritik normatif agar beban tidak ditetapkan sebagai sewa tetap, melainkan lebih adil berbasis hasil (Alimuddin, 2020; Hajad, 2017).

________________________________________

4. Rumusan Definisi: Land Rent Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, land rent menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan secara ketat sebagai berikut.

Pertama, secara ekonomi, land rent adalah surplus/pendapatan bersih dari pemanfaatan lahan (penerimaan dikurangi biaya produksi non-tanah) yang dapat dipandang sebagai balas jasa kontribusi tanah dalam aktivitas produksi (Lestari & Muhasan, 2023; Mahardika et al., 2023; Sudarto, 2021; Sumargo, 2002).

Kedua, secara syariah, balas jasa atas pemanfaatan tanah dapat dilembagakan melalui akad yang sah, terutama ijarah untuk sewa-menyewa tanah atau akad kerja sama pertanian seperti muzara'ah, dengan syarat-syarat seperti kejelasan waktu sewa dan ketiadaan keterpaksaan (Rohmadiani, 2011; SYAM, 2021).

Ketiga, secara normatif, penerimaan sewa tanah harus ditempatkan dalam pandangan bahwa tanah adalah amanah dari Allah dan kepemilikan/penguasaan tidak bersifat absolut, sehingga praktik sewa tidak boleh jatuh pada eksploitasi atau ketidakadilan; selain itu, sewa harus dibedakan secara tegas dari bunga/riba yang dilarang (Anugrah, 2016; Daulay et al., 2018; Hetharie, 2021; Istiqomah et al., 2019; Palupi et al., 2022; Resky, 2021).

Dengan demikian, "balas jasa atas penggunaan tanah sebagai faktor produksi" dalam ekonomi Islam adalah ujrah/sewa atau bagian hasil yang disepakati secara sah dan adil atas manfaat tanah dalam produksi, selaras dengan prinsip syariah dan terpisah dari praktik bunga/riba (Anugrah, 2016; Bakar, 2020; Hetharie, 2021; Istiqomah et al., 2019; Nasution, 2016; SYAM, 2021).

________________________________________

5. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa konsep land rent sebagai balas jasa atas penggunaan tanah dalam ekonomi Islam dapat diterima, namun dengan sejumlah syarat dan batasan normatif yang bersumber dari nilai-nilai syariah. Secara konseptual, land rent merupakan surplus ekonomi dari pemanfaatan lahan yang diatribusikan sebagai balas jasa kontribusi tanah dalam produksi. Dalam perspektif Islam, balas jasa ini dapat diwujudkan melalui akad ijarah (sewa-menyewa) maupun akad bagi hasil seperti muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah, dengan syarat utama berupa kejelasan akad, kerelaan para pihak, dan kebebasan dari unsur riba.

Secara normatif, ekonomi Islam menempatkan tanah sebagai amanah Ilahi yang kepemilikannya tidak bersifat absolut, sehingga balas jasa atas tanah harus selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah dan menghindarkan diri dari praktik eksploitatif. Perbedaan tegas antara sewa tanah (ujrah) dan bunga/riba menjadi garis batas krusial yang membedakan pendekatan ekonomi Islam dari sistem konvensional. Dimensi tata kelola pun menegaskan bahwa tanah tidak boleh ditelantarkan dan pemanfaatannya harus diarahkan pada kemaslahatan umat.

Kajian ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi akad-akad syariah dalam pengelolaan lahan di berbagai konteks sosial-ekonomi masyarakat Muslim Indonesia, khususnya dalam upaya menghadirkan instrumen land rent yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

________________________________________

Daftar Pustaka

Adam, M., Meuraxa, R. A., & Harahap, I. (2023). Model implementasi peran wakaf terhadap sektor pertanian dalam membangun negara. Jekkp (Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik), 4(2), 24–29. https://doi.org/10.30743/jekkp.v4i2.6423

Adiyoga, W., & Lukman, L. (2018). Persepsi dan adaptasi petani sayuran terhadap perubahan iklim di Sulawesi Selatan. Jurnal Hortikultura, 27(2), 279. https://doi.org/10.21082/jhort.v27n2.2017.p279-296

Alimuddin, A. (2020). Peran uang dalam produksi (Telaah economic value of time sebagai penunjang faktor produksi). Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 8(1), 71. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v8i1.1871

Anugrah, I. S. (2016). Dinamika kelembagaan sumber daya lahan dan konsekuensinya bagi pembangunan sektor pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 16(1), 18. https://doi.org/10.21082/fae.v16n1.1998.18-31

Bakar, A. (2020). Hubungan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi serta pandangan Islam terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Hukum Islam, 20(1), 41. https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8066

Daulay, A. R., Putri, E. I. K., Barus, B., & Noorachmat, B. P. (2018). Analisis faktor penyebab alih fungsi lahan sawah menjadi sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Analisis Kebijakan Pertanian, 14(1), 1. https://doi.org/10.21082/akp.v14n1.2016.1-15

Erfrissadona, Y., Sulistyowati, L., & Setiawan, I. (2020). Valuasi ekonomi lingkungan akibat alih fungsi lahan pertanian (Suatu kasus di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat). Jsep (Journal of Social and Agricultural Economics), 13(1), 1. https://doi.org/10.19184/jsep.v13i1.15784

Fahri, A. (2016). Aplikasi pendekatan land rent dalam menganalisis alih fungsi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit. Informatika Pertanian, 25(1), 9. https://doi.org/10.21082/ip.v25n1.2016.p9-20

Hajad, V. (2017). Oligark sebagai rent seeker: Haruskah? Jurnal Public Policy. https://doi.org/10.35308/jpp.v3i1.713

Harimurti, E. F., Munibah, K., & Sudadi, U. (2018). Pengembangan kawasan budidaya jagung untuk peningkatan perekonomian Kabupaten Pemalang. Jurnal Tataloka, 20(3), 215. https://doi.org/10.14710/tataloka.20.3.215-232

Hetharie, Y. (2021). Praktik rentenir berkedok koperasi simpan pinjam pada masa pandemi COVID-19 ditinjau dari hukum perjanjian. Bacarita Law Journal, 1(2), 91–97. https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i2.3616

Hossaimah, H., & Subari, S. (2017). Percepatan alih fungsi (konversi) lahan pertanian ke non-pertanian di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Agrisaintifika Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 1(2), 97–108. https://doi.org/10.32585/ags.v1i2.45

Ismirana, A. (2021). Teori ekonomi David Ricardo, Thomas Robert Maltus dan Jean Baptiste Say. https://doi.org/10.31219/osf.io/vjc5q

Istiqomah, A., Nindyantoro, N., & Novindra, N. (2019). Analisis land rent dan daya saing pertanian padi organik di Kabupaten Tasikmalaya. Journal of Agriculture Resource and Environmental Economics, 2(1), 13–25. https://doi.org/10.29244/jaree.v2i1.25929

Jurnal, J. (2020). Sistem ekonomi Islam sarana menuju keadilan sosial. Jurnal Cendekia Jaya, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v2i1.61

Khaerani, S. F. (2021). Hukum lahan pertanian. https://doi.org/10.31219/osf.io/gxvk9

Khaerani, S. F. (2022). Analisis pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/4qy92

Khotijah, S., Isnaeni, N., & Qodri, M. (2023). Analisis penetapan harga dan praktik sewa-menyewa tanah untuk usaha batu bata dalam perspektif ekonomi Islam. Money Journal of Financial and Islamic Banking, 1(2), 98–105. https://doi.org/10.31004/money.v1i2.15501

Lestari, A. E., & Muhasan, I. (2023). Penentuan nilai sewa barang milik negara untuk anjungan tunai mandiri oleh KPKNL Bukittinggi. Journal of Law Administration and Social Science, 3(2a), 294–314. https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2a.646

Mahardika, G., Syaodih, E., & Chofyan, I. (2023). Kajian penerapan kebijakan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah Kota Bandung. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 18(1), 18–25. https://doi.org/10.29313/jpwk.v18i1.1642

Nasution, A. (2016). Perubahan harga lahan dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian di pedesaan Lampung. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 9(1), 56. https://doi.org/10.21082/fae.v9n1.1991.56-63

Palupi, W. A., Marselina, M., Wahyudi, H., & Ciptawaty, U. (2022). Determinasi investasi di negara mayoritas Islam berpendapatan menengah ke bawah Asia. I-Finance a Research Journal on Islamic Finance, 8(1), 49–67. https://doi.org/10.19109/ifinance.v8i1.12633

Resky, A. S. A. (2021). Problema bidang pertanian. https://doi.org/10.31219/osf.io/qm63f

Rohmadiani, L. D. (2011). Dampak konversi lahan pertanian terhadap kondisi sosial ekonomi petani (Studi kasus: Jalur Pantura Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang). Waktu Jurnal Teknik Unipa, 9(2), 71–81. https://doi.org/10.36456/waktu.v9i2.918

Sudarto, A. (2021). Dampak riba terhadap sosial ekonomi pedagang pasar: Studi pedagang pasar Semuli Raya Lampung Utara. Jes (Jurnal Ekonomi Syariah), 6(1), 72–83. https://doi.org/10.30736/jesa.v6i1.97

Sumargo, B. (2002). Perkembangan teori sewa tanah dalam perspektif pemikiran ekonomi. Journal the Winners, 3(2), 188. https://doi.org/10.21512/tw.v3i2.3850

SYAM, F. (2021). Teori ekonomi David Ricardo, Thomas Maltus, dan Jean Baptiste Say. https://doi.org/10.31219/osf.io/84mzj