01029 - Laba Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Normatif

Laba Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Normatif

________________________________________

Abstract

Economic Profit in the Perspective of Islamic Economics: A Conceptual and Normative Study

This article examines the concept of economic profit within the framework of Islamic economics through a literature-based conceptual approach. Economic profit is defined as total revenue minus all opportunity costs, distinguishing it from accounting profit which only deducts explicit costs. In Islamic economics, profit-seeking is permitted as long as it is obtained through halal mechanisms, free from usury (riba), and does not lead to exploitation. Islam rejects excessive profit and emphasizes justice, mutual consent (tarāḍīn), and honesty in transactions. Furthermore, profit in Islamic economics is not merely material in nature, but encompasses mental, spiritual, and social dimensions oriented toward falāḥ (worldly and otherworldly well-being) and maṣlaḥah (public interest). Institutionally, profit-sharing mechanisms such as Profit and Loss Sharing (PLS), mudharabah, and musharakah are employed as alternatives to interest-based systems. The distribution dimension of profit is also inseparable from obligations such as zakat and social responsibility. This article concludes that in Islamic economics, profit must be read together with Sharia compliance and social mandate, rather than merely as a financial residual for shareholders.

Keywords: economic profit, opportunity cost, normal profit, Islamic economics, falāḥ, profit and loss sharing

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep laba ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam melalui pendekatan konseptual berbasis literatur. Laba ekonomi didefinisikan sebagai pendapatan total dikurangi seluruh biaya peluang (opportunity cost), yang membedakannya dari laba akuntansi yang hanya mengurangkan biaya eksplisit. Dalam ekonomi Islam, pencarian laba diperbolehkan sepanjang diperoleh melalui mekanisme halal, bebas riba, dan tidak mengarah pada eksploitasi. Islam menolak keuntungan yang berlebihan serta menekankan keadilan, kerelaan para pihak (tarāḍīn), dan kejujuran dalam transaksi. Lebih lanjut, laba dalam ekonomi Islam tidak semata bersifat material, melainkan mencakup dimensi mental, spiritual, dan sosial yang berorientasi pada falāḥ (keberhasilan dunia–akhirat) dan maṣlaḥah (kemaslahatan umum). Secara kelembagaan, mekanisme bagi hasil seperti Profit and Loss Sharing (PLS), mudharabah, dan musharakah digunakan sebagai alternatif sistem berbasis bunga. Dimensi distribusi laba pun tidak terlepas dari kewajiban zakat dan tanggung jawab sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam ekonomi Islam, laba harus dibaca bersama kepatuhan syariah dan mandat sosial, bukan semata sebagai residu finansial bagi pemegang saham.

Kata kunci: laba ekonomi, biaya peluang, normal profit, ekonomi Islam, falāḥ, profit and loss sharing

________________________________________

1. Pendahuluan: Laba dalam Kerangka Ekonomi Islam

Dalam literatur ekonomi Islam yang tersedia, ekonomi Islam dipahami sebagai sistem yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta menekankan moral dan etika Islami dalam menjelaskan dan mengarahkan fenomena ekonomi (Abdillah & Yazid, 2023; Assagaf, 2020; Faizah & Nurmalia, 2020). Tujuan akhirnya sering dirumuskan sebagai falāḥ (keberhasilan/kebahagiaan dunia–akhirat) dan perwujudan keadilan/kesejahteraan (kemaslahatan) dalam kehidupan sosial-ekonomi (Abdillah & Yazid, 2023; Ahyani & Muharir, 2020; Faizah & Nurmalia, 2020). Karena itu, pencarian laba diakui sebagai bagian dari aktivitas ekonomi, tetapi tidak diposisikan sebagai satu-satunya tujuan yang membenarkan semua cara; laba harus dicari melalui mekanisme yang selaras dengan syariah dan etika, termasuk larangan riba serta tuntutan keadilan sosial (Abdillah & Yazid, 2023; Sodiq, 2016; Wahyuni et al., 2023).

Sejalan dengan itu, beberapa sumber menekankan bahwa Islam membolehkan perolehan pendapatan yang "legal/halal" dan tingkat keuntungan yang tidak mengarah pada eksploitasi; kekhawatiran utama justru pada "keuntungan berlebihan" yang berpotensi memicu eksploitasi, penyumbatan pasar, dan kerusakan harga pasar (Abdillah & Yazid, 2023). Dalam praktik bisnis syariah, laba juga sering dimaknai tidak semata material, tetapi juga terkait orientasi nonmaterial (nilai dakwah, kebermanfaatan sosial, dan keberkahan) (Addury, 2023; Ahyani & Muharir, 2020; Rahayu et al., 2020).

________________________________________

2. Definisi Laba Ekonomi (Economic Profit) dan Kaitannya dengan Biaya Peluang serta Normal Profit

2.1. Laba Ekonomi Memasukkan Biaya Peluang (Opportunity Cost)

Salah satu rujukan secara eksplisit membedakan laba ekonomis (economic profit) dan laba akuntansi (accounting profit). Di sana dinyatakan bahwa menurut ekonom, laba adalah "laba ekonomis (economic profit), yakni pendapatan total perusahaan dikurangi seluruh biaya oportunitas yang ditanggung perusahaan" (Wardani et al., 2020). Sebaliknya, laba akuntansi dipaparkan sebagai pendapatan total dikurangi biaya eksplisit saja (Wardani et al., 2020). Dengan demikian, sesuai rujukan ini, laba ekonomi adalah pendapatan di atas biaya total yang mencakup biaya peluang (opportunity costs) (Wardani et al., 2020).

Di dalam beberapa sumber lain (dalam konteks profit/profit sharing), profit juga dijelaskan secara sederhana sebagai selisih yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) lebih besar dari biaya total (total cost) (Nugroho & Bararah, 2018; Putri & Khair, 2023). Namun, sumber-sumber tersebut tidak selalu menegaskan apakah biaya total itu memasukkan biaya peluang; penegasan memasukkan biaya peluang secara eksplisit terdapat pada rujukan yang membedakan laba ekonomis vs. laba akuntansi di atas (Wardani et al., 2020), dan inilah yang paling tepat untuk mendukung frasa "termasuk biaya peluang."

2.2. Normal Profit sebagai Kondisi "Menutup Seluruh Biaya"

Sebuah rujukan pengantar mikro menyatakan bahwa perusahaan memperoleh normal profit/minimal profit ketika pendapatan yang diperoleh dapat "menutup seluruh biaya perusahaan" (Dariana, 2019). Rujukan yang sama juga menyatakan bahwa jika pendapatan melebihi biaya total perusahaan, perusahaan dikatakan memperoleh laba (bahkan dibahas sebagai kondisi laba maksimal dalam kerangka pendekatan TR–TC) (Dariana, 2019). Dengan memakai terminologi rujukan ini, normal profit dipahami sebagai titik di mana pendapatan hanya cukup untuk menutup semua biaya, sedangkan pendapatan yang melampaui biaya total menunjukkan adanya kelebihan di atas sekadar "menutup biaya" (Dariana, 2019).

2.3. "Keuntungan di Atas Normal Profit": Apa yang Tersurat dan Apa yang Tidak Tersurat dalam Rujukan yang Diberikan

Yang tersurat dalam sumber-sumber yang diberikan, yaitu: (i) laba ekonomis mengurangkan seluruh biaya peluang (biaya oportunitas) dari pendapatan total (Wardani et al., 2020); dan (ii) normal profit/minimal profit adalah kondisi pendapatan menutup seluruh biaya (Dariana, 2019).

Adapun yang tidak tersurat dalam sumber yang diberikan, yakni sumber-sumber yang tersedia tidak menyatakan secara eksplisit dalam satu kalimat bahwa "laba ekonomi identik dengan keuntungan di atas normal profit." Karena itu, hubungan identitas tersebut tidak dapat diklaim sebagai pernyataan eksplisit berbasis rujukan yang diberikan, meskipun dua definisi yang tersedia memang menyediakan elemen-elemen konseptual yang sering dipasangkan dalam pembahasan mikro (biaya peluang dan kondisi menutup biaya) (Dariana, 2019; Wardani et al., 2020).

________________________________________

3. Laba Ekonomi dalam Ekonomi Islam: Boleh, tetapi Dibatasi Syariah dan Etika

3.1. Kebolehan Mencari Laba/Keuntungan: Orientasi Halal dan Non-Riba

Beberapa rujukan menegaskan bahwa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, tetapi memperbolehkan transaksi yang menghasilkan keuntungan/laba sepanjang terjadi atas kerelaan para pihak dan tidak melanggar syariah (Sodiq, 2016; Wahyuni et al., 2023). Ada pula rujukan yang menekankan bahwa ekonomi Islam dibangun sebagai penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi (Faizah & Nurmalia, 2020), sehingga pencarian keuntungan dipandu rambu-rambu syariah, misalnya larangan riba dan tuntutan keadilan (Abdillah & Yazid, 2023; Sodiq, 2016).

Keterkaitan ini juga muncul dalam konteks kritik terhadap bunga/riba: rujukan tentang penolakan time value of money menegaskan bahwa tambahan nilai uang yang dibenarkan adalah tambahan karena transaksi bisnis riil atau transaksi sosial, sedangkan tambahan karena akad pinjaman yang memposisikan uang sebagai komoditas dipandang haram karena mengarah pada bunga/riba (Ilham & Saifullah, 2023). Dengan demikian, laba yang dikehendaki ekonomi Islam diposisikan sebagai hasil aktivitas ekonomi riil yang halal, bukan hasil "tambahan karena waktu" yang berisiko riba (Ilham & Saifullah, 2023; Sodiq, 2016).

3.2. Kewajaran (Tidak Berlebihan), Keadilan, dan Perlindungan Konsumen

Batas etis yang berulang dalam sumber-sumber adalah penolakan terhadap keuntungan yang berlebihan/eksploitatif. Studi mengenai maksimalisasi laba dalam perspektif ekonomi Islam menekankan bahwa Islam menyetujui pendapatan legal dan tingkat keuntungan yang tidak mengarah pada eksploitasi; keuntungan yang "berlebihan" dikhawatirkan menyebabkan eksploitasi, penyumbatan pasar, dan kerusakan harga pasar (Abdillah & Yazid, 2023). Selaras dengan itu, rujukan tentang fleksibilitas profit dalam ekonomi Islam menyatakan bahwa laba yang valid adalah laba normal, yaitu laba yang tidak berlebihan (excessive profit) dan tidak diperoleh dengan cara yang merugikan orang lain (Ahyani & Muharir, 2020). Rujukan lain juga menegaskan bahwa berbagai metode mengambil keuntungan tidak dilarang selama tidak menzalimi pembeli, yaitu tidak mengambil keuntungan "di atas normal atau tingkat kewajaran" (Putri & Khair, 2023).

Dalam dimensi kebijakan harga, sebuah studi pustaka menegaskan bahwa bisnis Islam menekankan tarāḍīn (kerelaan/kepuasan timbal balik) serta kejujuran; limitasi maksimalisasi laba dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip yang sejalan dengan keadilan sosial dan tanggung jawab pada kesejahteraan pihak lain (Nugroho & Bararah, 2018). Dalam rujukan etika penetapan harga juga ditegaskan prinsip transaksi sukarela (antarāḍin minkum) dan keuntungan yang proporsional, disertai penekanan pada kejujuran dan larangan kecurangan yang merugikan pihak lain (Mardi & Soraya, 2020). Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, "laba" tidak sekadar residu TR–TC, tetapi juga harus lolos uji etika (keadilan, kerelaan, kejujuran, dan non-kezaliman) (Abdillah & Yazid, 2023; Mardi & Soraya, 2020; Nugroho & Bararah, 2018).

3.3. Nuansa tentang "Batas Margin": Tidak Seragam dalam Rujukan yang Tersedia

Sebagian rujukan menekankan kewajaran tanpa menetapkan angka tertentu mengenai margin laba yang "boleh" (Abdillah & Yazid, 2023; Ahyani & Muharir, 2020; Nugroho & Bararah, 2018; Putri & Khair, 2023). Namun, ada rujukan yang mengatribusikan kepada Al-Ghazali bahwa profit yang "harus diambil" ialah 5%–10% dari harga barang (Nungcahyani & Wahyudi, 2024). Karena rujukan lain dalam daftar tidak mengafirmasi angka ini dan lebih menekankan prinsip kewajaran/keadilan tanpa angka baku (Abdillah & Yazid, 2023; Nugroho & Bararah, 2018; Putri & Khair, 2023), maka klaim batas persentase sebaiknya dipahami sebagai pandangan yang muncul dalam rujukan tertentu, bukan konsensus tunggal dari seluruh sumber yang diberikan (Abdillah & Yazid, 2023; Nugroho & Bararah, 2018; Nungcahyani & Wahyudi, 2024).

________________________________________

4. Laba Tidak Hanya Material: Orientasi Falāḥ, Maslahat, dan Dimensi Spiritual

Sejumlah rujukan secara eksplisit menekankan perluasan makna laba dalam ekonomi Islam. Rujukan tentang fleksibilitas profit menyatakan bahwa laba dalam ekonomi Islam perlu dimaknai secara luas dan holistik—tidak hanya material, tetapi juga mental dan spiritual—dan karenanya orientasi laba bersifat fleksibel mengikuti prinsip (Ahyani & Muharir, 2020). Studi tentang pemaknaan laba di kalangan praktisi keuangan syariah menyimpulkan bahwa laba dipahami sebagai hasil dari aktivitas bisnis yang tidak bertentangan dengan syariat, saling menguntungkan, dan tidak ada pihak yang dirugikan; selain itu, laba dalam bisnis syariah disebut memiliki orientasi material dan nonmaterial (Rahayu et al., 2020). Rujukan tentang penolakan time value of money juga menegaskan bahwa motif berekonomi dalam Islam adalah mencapai falāḥ (keuntungan dunia dan akhirat) dan bahwa keuntungan dalam ekonomi Islam tidak hanya duniawi (materi) tetapi juga masa depan (akhirat) (Ilham & Saifullah, 2023).

Kerangka maqāṣid juga muncul dalam beberapa sumber sebagai landasan mengapa laba tidak boleh dilepaskan dari kemaslahatan. Misalnya, ekonomi Islam dipaparkan bertujuan mencapai kebahagiaan dunia-akhirat (falāḥ) melalui kehidupan yang baik serta mewujudkan kesejahteraan hakiki (maslahat) (Abdillah & Yazid, 2023; Faizah & Nurmalia, 2020). Konsekuensinya, laba yang "ekonomis" (dalam arti selisih pendapatan dan biaya termasuk biaya peluang) tetap harus ditempatkan di bawah tujuan yang lebih luas: keadilan, kebermanfaatan sosial, dan kepatuhan syariah (Abdillah & Yazid, 2023; Ahyani & Muharir, 2020; Faizah & Nurmalia, 2020).

________________________________________

5. Implikasi Praktis: Bagaimana Laba "Diukur" dan "Dibagi" dalam Praktik Syariah (PLS)

5.1. Profit and Loss Sharing (PLS) sebagai Arsitektur Berbagi Laba dan Risiko

Beberapa rujukan mendefinisikan PLS sebagai pengaturan kontrak antara dua atau lebih pihak yang mengumpulkan sumber daya untuk investasi proyek dan berbagi laba–rugi (Ananda & NR, 2020; Minu, 2019). Dalam PLS, para pihak memperoleh bagi hasil sesuai laba yang diperoleh atau bahkan tidak memperoleh laba jika mengalami kerugian yang normal (Minu, 2019). Kerangka ini juga ditegaskan sebagai alternatif untuk menghindari sistem bunga (Ilham & Saifullah, 2023; Minu, 2019), dan diposisikan sebagai mekanisme yang menautkan return pada kinerja usaha riil, bukan pada imbal hasil bunga yang tetap (Ananda & NR, 2020; Sodiq, 2016).

5.2. Profit Sharing vs. Revenue Sharing: Perbedaan Basis "Laba" dan Konsekuensi Biaya

Di beberapa rujukan, profit sharing dijelaskan sebagai perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan (Hidayatulloh & Mardian, 2020; Sodiq, 2016). Sementara itu, revenue sharing dijelaskan sebagai pembagian pendapatan sebelum dikurangi beban (basis laba kotor) (Hidayatulloh & Mardian, 2020). Distingsi ini penting karena menentukan apakah "biaya" (termasuk biaya operasional) sudah diperhitungkan sebelum pembagian hasil (Hidayatulloh & Mardian, 2020), yang pada gilirannya berpengaruh pada apa yang dianggap sebagai laba/hasil bersih dalam kontrak kemitraan (Ananda & NR, 2020; Hidayatulloh & Mardian, 2020).

Menariknya, salah satu rujukan hukum Islam mengkaji praktik penghimpunan dana mudharabah yang menggunakan metode revenue sharing (pendapatan bank/laba kotor), bukan profit (pendapatan setelah biaya operasional/laba bersih), dan juga mengulas isu penetapan nisbah (Asnaini et al., 2023). Rujukan lain mengenai perkembangan transaksi mudharabah juga menyatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia cenderung mempraktikkan pembagian keuntungan melalui skema revenue sharing, belum skema profit and loss sharing (Fatmala & Wirman, 2021). Hasil studi lapangan tertentu juga menunjukkan bank syariah (contoh kasus Gorontalo) menggunakan revenue sharing dalam mudharabah dibanding profit sharing. Ini menunjukkan adanya variasi praktik dan diskusi normatif tentang metode mana yang lebih tepat, meskipun kedua metode tersebut dikenal dalam literatur bagi hasil (Hidayatulloh & Mardian, 2020; Fatmala & Wirman, 2021).

5.3. Perlakuan Biaya dan Kerugian dalam Mudharabah: "Biaya Normal" vs. Kelalaian

Dalam pembiayaan mudharabah, rujukan konseptual tentang perusahaan berbasis PLS merinci ketentuan biaya/rugi, antara lain: kerugian karena kelalaian mudharib tidak dapat dibebankan pada pembiayaan mudharabah; pengeluaran personal mudharib tidak dapat dibebankan; semua biaya normal dari bisnis dapat dibebankan; laba bersih dibagi berdasarkan proporsi adil yang disepakati; laba dibagi setelah kerugian tertutupi (Ananda & NR, 2020). Rincian ini penting karena menghubungkan konsep "laba bersih" dengan struktur biaya yang legitim dalam syariah—yakni biaya normal bisnis boleh diperhitungkan, sementara biaya personal atau kerugian karena kelalaian dipisahkan (Ananda & NR, 2020). Dengan kata lain, dalam kerangka syariah, "biaya total" yang relevan untuk menentukan laba dalam kemitraan tidak boleh memuat komponen yang tidak sah, misalnya pembebanan kelalaian pengelola kepada investor (Ananda & NR, 2020).

________________________________________

6. Dimensi Distribusi: Laba, Zakat, dan Tanggung Jawab Sosial (Melampaui Pemilik Modal)

Sejumlah rujukan menekankan bahwa orientasi ekonomi Islam tidak berhenti pada akumulasi laba pemilik, tetapi juga menuntut dimensi distribusi kepada pemangku kepentingan dan fungsi sosial. Literatur nilai tambah syariah menyatakan bahwa laporan laba rugi konvensional menekankan pertambahan kekayaan pemilik dan dinilai memiliki kelemahan karena tidak menggambarkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat; karena itu, laporan nilai tambah mengarah pada kepentingan yang lebih luas melalui distribusi kepada stakeholder (karyawan, masyarakat, pemerintah, lingkungan) (Kumalasari et al., 2023). Rujukan yang sama juga menyebut adanya usulan agar entitas syariah tidak lagi profit-oriented semata, melainkan zakat-oriented dalam konstruksi akuntansi syariah (Kumalasari et al., 2023).

Dalam pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah, beberapa rujukan membahas Islamicity Performance Index dan komponen seperti Zakat Performance Ratio (ZPR) dan Equitable Distribution Ratio (EDR). Misalnya, rujukan komparasi kinerja bank syariah dengan Islamicity Performance Index menyatakan EDR dipakai untuk memastikan distribusi yang merata di antara pihak-pihak terkait dan memasukkan komponen seperti qardh/donasi, beban gaji, dividen, dan laba bersih (Inayah & Prajawati, 2023). Rujukan lain menekankan bahwa zakat merupakan salah satu tujuan ekonomi Islam dan ZPR digunakan untuk menggantikan indikator kinerja konvensional seperti earning per share (Inayah & Prajawati, 2023; Jahidin, 2019). Dengan demikian, "laba" dalam institusi syariah tidak hanya dinilai sebagai residu finansial, tetapi juga terkait kewajiban/tujuan sosial-keagamaan seperti zakat dan distribusi adil (Inayah & Prajawati, 2023; Jahidin, 2019; Kumalasari et al., 2023).

Selain itu, beberapa rujukan menempatkan CSR/ISR sebagai kerangka pelaporan tanggung jawab sosial yang menuntut perusahaan tidak hanya mengejar laba, tetapi juga memperhatikan masyarakat dan lingkungan (sering dirumuskan sebagai profit–people–planet) (AR, 2022; Santoso, 2019). Dalam konteks bank syariah, ada rujukan yang menyatakan BSI menjalankan prinsip syariah yang tidak hanya berorientasi profit tetapi juga orientasi sosial (Fachrudin, 2018); namun sekaligus dicatat bahwa penilaian kinerja bank syariah sering masih memakai metode konvensional, sehingga berkembang alternatif seperti Islamicity Performance Index, SCnP, dan indeks maqāṣid (Fachrudin, 2018; Septian et al., 2022). Ini memperkuat kesimpulan bahwa dalam ekonomi Islam, laba harus dibaca bersama compliance syariah dan mandat sosial, bukan semata angka keuntungan pemegang saham (Fachrudin, 2018; Inayah & Prajawati, 2023; Kumalasari et al., 2023).

________________________________________

7. Simpulan

Berdasarkan rujukan yang diberikan, laba ekonomi menurut ekonomi Islam dapat dirangkum sebagai berikut.

Pertama, secara definisional-ekonomis, laba ekonomi (economic profit) adalah pendapatan total dikurangi seluruh biaya oportunitas (biaya peluang), berbeda dari laba akuntansi yang hanya mengurangkan biaya eksplisit (Wardani et al., 2020). Profit juga kerap dipahami sebagai selisih saat total pendapatan melebihi biaya total (Hidayatulloh & Mardian, 2020; Nugroho & Bararah, 2018).

Kedua, normal profit dipahami (dalam rujukan mikro yang tersedia) sebagai kondisi pendapatan menutup seluruh biaya perusahaan (Dariana, 2019); sedangkan pendapatan yang melebihi biaya total menunjukkan adanya laba/kelebihan di atas sekadar menutup biaya (Dariana, 2019). Namun, rujukan yang tersedia tidak menyatakan secara eksplisit bahwa laba ekonomi = laba di atas normal profit, meskipun unsur-unsur definisinya tersedia terpisah (Dariana, 2019; Wardani et al., 2020).

Ketiga, secara normatif-syariah, laba dibolehkan apabila diperoleh secara halal, bebas riba, dan tidak menzalimi; Islam menolak keuntungan berlebihan/eksploitatif dan menekankan keadilan, kerelaan para pihak (tarāḍīn), serta kejujuran dalam transaksi (Abdillah & Yazid, 2023; Ahyani & Muharir, 2020; Ilham & Saifullah, 2023; Mardi & Soraya, 2020; Nugroho & Bararah, 2018).

Keempat, secara tujuan, laba tidak dipersempit menjadi material semata; literatur menekankan orientasi falāḥ dan dimensi mental–spiritual/nonmaterial serta kemaslahatan sosial (Ahyani & Muharir, 2020; Faizah & Nurmalia, 2020; Ilham & Saifullah, 2023; Rahayu et al., 2020).

Kelima, secara kelembagaan, implementasi "laba" dalam keuangan syariah terwujud melalui PLS, profit sharing vs. revenue sharing, dan aturan pembebanan biaya/kerugian yang adil dalam mudharabah (Hidayatulloh & Mardian, 2020; Minu, 2019; Ananda & NR, 2020). Laba juga dikaitkan dengan distribusi dan tanggung jawab sosial melalui zakat, EDR, dan kerangka nilai tambah/ISR (AR, 2022; Inayah & Prajawati, 2023; Jahidin, 2019; Kumalasari et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

AR, A. (2022). Teori Produksi Menurut Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/n93rs

Abdillah, B., & Yazid, M. (2023). Maksimalisasi laba UMKM pada pasca pandemi dalam pembiayaan perbankan syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4756. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9793

Addury, M. M. (2023). Pemaknaan laba usaha di kalangan pebisnis keuangan syariah. Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(2), 105–116. https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.7944

Ahyani, H., & Muharir. (2020). Dialog pemikiran tentang norma riba, bunga bank, dan bagi hasil di era Revolusi Industri 4.0. Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 4(2), 232–254. https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140

Ananda, C. Z., & NR, E. (2020). Pengaruh Islamic corporate governance dan Islamic corporate social responsibility terhadap kinerja perbankan syariah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1), 2065–2082. https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.198

Asnaini, A., Idwal, B., & Yuningsih, A. (2023). Penolakan konsep time value of money dalam ekonomi Islam untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap produktif. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Aiconomia, 2(1), 01–15. https://doi.org/10.32939/acm.v2i1.2631

Assagaf, N. A. (2020). Konsep profit and loss sharing (PLS) berbasis Surah Al-Mulk. Jiatax (Journal of Islamic Accounting and Tax), 2(1), 50. https://doi.org/10.30587/jiatax.v2i1.1279

Dariana, D. (2019). Analisis rasio profitabilitas pada usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) Desa Kembung Luar ditinjau dari perspektif syariah. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 3(1), 87–101. https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.165

Fachrudin, F. (2018). Kajian teori laba pada transaksi jual beli dalam fiqh mu'āmalah (studi komparasi teori laba ekonomi konvensional). Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(01), 68. https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.228

Faizah, I., & Nurmalia, G. (2020). Analisis kebijakan struktur modal berdasarkan POT dan TOT perspektif ekonomi syariah. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 10(2), 103. https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(2).103-111

Fatmala, K., & Wirman, W. (2021). Pengaruh Islamicity performance index dan Islamic social reporting terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi, 3(1), 30–43. https://doi.org/10.26618/inv.v3i1.4971

Hidayatulloh, R., & Mardian, S. (2020). Perkembangan riset akuntansi nilai tambah syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 8(2), 163–181. https://doi.org/10.35836/jakis.v8i2.281

Ilham, M., & Saifullah, S. (2023). Telaah historis dalam kebijakan harga menurut perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Syariah, 2(1), 76–87. https://doi.org/10.55883/jiemas.v2i1.8

Inayah, L., & Prajawati, M. I. (2023). PSR dan ZPR sebagai IPI pada profitabilitas dengan moderator intellectual capital. Jurnal Ilmu Manajemen, 79–89. https://doi.org/10.26740/jim.v11n1.p79-89

Jahidin, J. (2019). Investasi bagi hasil dalam ekonomi mikro Islam. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 10(1), 97–116. https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5149

Kumalasari, V., Nurhayati, I., & Budiyono, I. (2023). Analisis determinan pengungkapan Islamic social reporting (ISR) studi kasus pada bank umum syariah (BUS) di Indonesia. Monex: Journal of Accounting Research, 12(1), 85–100. https://doi.org/10.30591/monex.v12i1.4318

Mardi, K., & Soraya, S. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi risiko investasi pada perusahaan di Jakarta Islamic Index. Eksos, 15(2), 95–103. https://doi.org/10.31573/eksos.v15i2.86

Minu, I. W. (2019). Fleksibilitas profit dalam ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 1(1), 102–113. https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v1i1.257

Nugroho, L., & Bararah, H. N. (2018). Pengaruh good corporate governance dan biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2012–2017. Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis, 6(2), 160. https://doi.org/10.35314/inovbiz.v6i2.852

Nungcahyani, S., & Wahyudi, A. (2024). Pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia (2017–2022). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 876. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11748

Putri, I. M. A. J. A., & Khair, U. (2023). Analysis of the application of balanced scorecard to the performance of micro small medium enterprises Enggal Furniture Industry. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS), 6(2), 228–241. https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.5296

Rahayu, D. Y., Kurniati, T., & Wahyuni, S. (2020). Analisa pengaruh intellectual capital, Islamicity performance index dan corporate social responsibility terhadap profitabilitas bank umum syariah 2014–2018. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 18(2). https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i2.7688

Santoso, I. R. (2019). Konsep marketing berbasis maqāṣid al-syarī'ah Imam Al-Ghazali. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(3), 157. https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.557

Septian, Y., Eliza, A., & Bahtiar, M. Y. (2022). Zakat, Islamic corporate social responsibility dan kinerja keuangan bank umum syariah Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 10(1), 5–30. https://doi.org/10.35836/jakis.v10i1.274

Sodiq, A. (2016). Pengaruh variabel makro ekonomi terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2009–2014. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3(2), 343. https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1508

Wahyuni, N., Hidayat, N. W., & Sinta, S. (2023). Analisis komparasi kinerja keuangan bank umum syariah Asia Tenggara dengan pendekatan Islamicity performance index. Jambura Accounting Review, 4(1), 89–103. https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.67

Wardani, D. K., Putry, N. A. C., & Lestari, R. E. (2020). Pengaruh profitabilitas terhadap zakat bank syariah dengan Islamic social reporting (ISR) sebagai variabel moderating. Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal), 5(2), 1–11. https://doi.org/10.52447/jam.v5i2.4345