01028 - Kurva Phillips dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritis, Empiris, dan Normatif

Abstract

This article examines the Phillips Curve — a concept describing the inverse relationship between inflation and unemployment in the short run — from the perspective of Islamic economics. Using a literature review approach, this study synthesizes theoretical, empirical, and normative dimensions of the Phillips Curve. The findings indicate that while Islamic economics acknowledges the Phillips Curve as a descriptive tool for short-run macroeconomic relationships, it does not unconditionally accept the conventional policy instruments associated with it, particularly interest rate-based monetary policy. From the Islamic normative framework, the trade-off between inflation and unemployment must be evaluated through the lens of maqāṣid al-sharī'ah — emphasizing justice and avoiding harm (zulm). Empirical evidence from Indonesia shows mixed results: some studies find a short-run trade-off at the regional level, while others conclude the Phillips Curve is not relevant in certain analytical frameworks. Islamic economics proposes structural solutions — including interest-free monetary policy, qard al-hasan instruments, market oversight, and social-financial instruments such as zakat — as mechanisms to shift the aggregate supply curve rightward, thereby improving employment without triggering inflation.

Keywords: Phillips Curve, Islamic Economics, Inflation, Unemployment, Maqāṣid al-Sharī'ah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji Kurva Phillips — sebuah konsep yang menggambarkan hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek — dari perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, studi ini mensintesis dimensi teoritis, empiris, dan normatif dari Kurva Phillips. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ekonomi Islam mengakui Kurva Phillips sebagai alat deskriptif hubungan makroekonomi jangka pendek, ekonomi Islam tidak serta-merta menerima instrumen kebijakan konvensional yang menyertainya, khususnya kebijakan moneter berbasis suku bunga. Dari kerangka normatif Islam, trade-off antara inflasi dan pengangguran harus dievaluasi melalui lensa maqāṣid al-syarī'ah — yang menekankan keadilan dan penghindaran kezaliman. Bukti empiris dari Indonesia menunjukkan hasil yang beragam: sebagian studi menemukan trade-off jangka pendek pada tingkat regional, sementara studi lain menyimpulkan bahwa Kurva Phillips tidak relevan dalam kerangka analisis tertentu. Ekonomi Islam menawarkan solusi struktural — mencakup kebijakan moneter tanpa bunga, instrumen qard al-hasan, pengawasan pasar, serta instrumen sosial-keuangan seperti zakat — sebagai mekanisme untuk menggeser kurva penawaran agregat ke kanan, sehingga memperbaiki kesempatan kerja tanpa mendorong inflasi.

Kata Kunci: Kurva Phillips, Ekonomi Islam, Inflasi, Pengangguran, Maqāṣid al-Syarī'ah

________________________________________

1. Pendahuluan

Inflasi dan pengangguran merupakan dua permasalahan sentral dalam kajian makroekonomi yang selalu menjadi perhatian para pembuat kebijakan. Salah satu kerangka konseptual yang paling berpengaruh dalam menjelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut adalah Kurva Phillips. Sejak diperkenalkan secara luas oleh A. W. Phillips melalui studinya mengenai keterkaitan statistik antara upah, inflasi, dan pengangguran di Inggris, Kurva Phillips telah menjadi referensi utama dalam perumusan kebijakan moneter di berbagai negara.

Namun demikian, relevansi dan validitas Kurva Phillips tidak bersifat universal. Pengalaman stagflasi pada dekade 1970-an, kritik teoritis dari Milton Friedman mengenai peranan ekspektasi inflasi, serta beragamnya hasil pengujian empiris di berbagai negara — termasuk Indonesia — menunjukkan bahwa hubungan inflasi–pengangguran jauh lebih kompleks daripada yang digambarkan oleh model sederhana dua variabel.

Dalam konteks ini, perspektif ekonomi Islam menawarkan dimensi analisis yang berbeda. Ekonomi Islam tidak hanya memandang Kurva Phillips sebagai alat baca hubungan makroekonomi, tetapi juga mengevaluasi instrumen dan orientasi kebijakan yang menyertainya melalui kerangka syariah dan maqāṣid al-syarī'ah. Artikel ini bertujuan untuk mensintesis pemahaman tentang Kurva Phillips dari perspektif teoritis arus utama, bukti empirisnya di Indonesia, serta implikasinya dalam bingkai ekonomi Islam.

________________________________________

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Definisi Kurva Phillips dalam Makroekonomi Arus Utama

Kurva Phillips adalah kurva yang menggambarkan hubungan terbalik (inverse/negative relationship) antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam jangka pendek — yakni ketika inflasi lebih tinggi diasosiasikan dengan pengangguran lebih rendah, dan sebaliknya (Arafah et al., 2023; Mahmudah & Putra, 2020; Murjani, 2022; Zakiyah, 2019). Dalam literatur yang dirangkum oleh beberapa penulis Indonesia, ide ini sering dijelaskan sebagai sebuah trade-off kebijakan: upaya menekan inflasi dapat "dibayar" dengan kenaikan pengangguran, sedangkan upaya menurunkan pengangguran dapat mendorong inflasi (Arafah et al., 2023; Mahmudah & Putra, 2020; Zakiyah, 2019).

Kerangka ini juga kerap dikaitkan pada mekanisme permintaan agregat yang bergerak sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek, sehingga perubahan permintaan agregat dapat menimbulkan kombinasi inflasi–pengangguran yang berbeda dalam jangka pendek (Arafah et al., 2023; Linda, 2022).

Secara historis, Kurva Phillips dikenal luas setelah A. W. Phillips mempublikasikan studi yang mencatat keterkaitan statistik antara upah/inflasi dan pengangguran di Inggris — dengan rentang data yang disebutkan dalam beberapa rujukan sebagai 1861–1957 — yang kemudian dipopulerkan sebagai "Kurva Phillips" (Arafah et al., 2023; Murjani, 2022; Samud, 2018). Dalam elaborasi yang lebih modern, relasi inflasi–pengangguran juga dibahas bersama faktor ekspektasi inflasi dan guncangan penawaran (supply shock) sebagai determinan inflasi, sehingga Kurva Phillips tidak dipahami sekadar korelasi dua variabel semata (Murjani, 2022; Samud, 2018).

2.2 Keterbatasan Kurva Phillips: Stagflasi dan Kritik Ekspektasi

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa logika "trade-off stabil" Kurva Phillips menghadapi masalah ketika perekonomian global mengalami stagflasi — kombinasi inflasi tinggi dan pengangguran tinggi — yang secara naratif sering dikaitkan dengan periode pasca-1970-an (Murjani, 2022; Zakiyah, 2019). Dalam pembahasan tersebut, kebijakan untuk mengatasi inflasi dapat memperbesar pengangguran, sedangkan kebijakan ekspansif untuk menciptakan lapangan kerja dapat mendorong inflasi tinggi. Namun pada fase stagflasi, keduanya dapat memburuk bersamaan sehingga hubungan sederhana inflasi–pengangguran menjadi tidak memadai (Murjani, 2022; Zakiyah, 2019).

Kritik penting lain yang dicatat adalah kritik Milton Friedman — yang secara eksplisit disebut terjadi pada "tahun 1968" dalam salah satu rujukan — terhadap Kurva Phillips terkait perlakuan terhadap ekspektasi inflasi, dan bahwa peristiwa stagflasi dipandang mendukung kritik tersebut (Murjani, 2022). Dengan demikian, bahkan dalam kerangka makro arus utama, Kurva Phillips diperlakukan secara lebih berhati-hati: relevansi dan bentuknya dapat bergantung pada struktur ekonomi, ekspektasi, serta guncangan penawaran (Murjani, 2022; Samud, 2018).

________________________________________

3. Metodologi

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) yang bersifat sistematis dan sintesis. Sumber-sumber yang dikaji mencakup studi empiris kuantitatif mengenai Kurva Phillips di Indonesia dan Kalimantan Selatan, kajian teoritis makroekonomi Islam, serta tulisan-tulisan yang membahas instrumen kebijakan moneter dalam bingkai syariah. Sintesis dilakukan secara tematik dengan mengintegrasikan dimensi teoritis, empiris, dan normatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai posisi Kurva Phillips dalam perspektif ekonomi Islam.

________________________________________

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Bukti Empiris tentang Kurva Phillips: Kasus Indonesia

Sumber-sumber yang tersedia menunjukkan bahwa apakah Kurva Phillips "terjadi" dapat berbeda menurut wilayah, periode, dan metode pengujian.

Pertama, studi di Kalimantan Selatan (1986–2021) dengan menggunakan model ARDL menyimpulkan bahwa Kurva Phillips dapat ditemukan dalam jangka pendek, serta terdapat trade-off jangka pendek dalam konteks tersebut (Arafah et al., 2023). Studi yang sama juga melaporkan bahwa relasi jangka panjang yang ditemukan bersifat positif dan tidak signifikan, sehingga gambaran jangka panjang tidak menegaskan trade-off yang sama (Arafah et al., 2023). Penulisnya juga menekankan bahwa studi-studi sebelumnya menunjukkan hasil yang mixed (bercampur), sehingga diperlukan pengujian empiris yang spesifik (Arafah et al., 2023).

Kedua, sebuah studi yang secara eksplisit menguji relevansi Kurva Phillips di Indonesia dalam konteks kebijakan moneter ganda (dual monetary policy) menyimpulkan bahwa konsep Kurva Phillips terbukti tidak relevan di Indonesia dalam kerangka analisis VAR yang digunakan, sambil menekankan respons kebijakan moneter yang lebih besar terhadap inflasi dibanding pengangguran serta pentingnya aspek ekspektasi inflasi (Samud, 2018). Studi ini juga merekomendasikan penguatan transmisi kebijakan dari sektor moneter ke sektor riil serta kebijakan sisi penawaran (supply side) untuk mengatasi inflasi dan pengangguran (Samud, 2018).

Ketiga, sebuah studi yang menaksir relasi inflasi–pengangguran untuk Indonesia dalam kerangka Phillips Curve–NAIRU/VECM (1991–2016) melaporkan adanya hubungan jangka panjang dan jangka pendek serta hasil kausalitas Granger dua arah dalam kerangka Kurva Phillips yang dimodifikasi dengan ekspektasi adaptif (Maulana & Marasabessy, 2018). Keberadaan studi ini memperkuat kesimpulan sintesis bahwa temuan empiris tentang Kurva Phillips di Indonesia tidak tunggal dan sangat bergantung pada spesifikasi model, periode data, dan fokus — nasional versus regional (Arafah et al., 2023; Maulana & Marasabessy, 2018; Samud, 2018).

4.2 Kurva Phillips dalam Perspektif Ekonomi Islam

4.2.1 Kurva Phillips sebagai Deskripsi Ekonomi, Bukan Tujuan Normatif

Dalam perspektif ekonomi Islam, inflasi dan pengangguran diperlakukan sebagai dua masalah ekonomi utama yang berdampak luas dan perlu dikendalikan (Linda, 2022; Zakiyah, 2019). Akan tetapi, "membaca" Kurva Phillips dalam ekonomi Islam tidak berhenti pada pengakuan adanya trade-off jangka pendek sebagai fenomena empiris, melainkan menambahkan dimensi normatif (nilai/maqāṣid): kebijakan ekonomi harus menjaga keadilan dan menghindari kezaliman/penindasan dalam aktivitas ekonomi (Linda, 2022). Bahkan, salah satu rujukan menekankan kebutuhan pengembangan teori-teori makro Islami yang mencakup inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal/moneter, dan isu-isu lain, sehingga analisis tidak sekadar menyalin kerangka konvensional tanpa menemukan 'illat (sebab-inti) dan orientasi kebijakan yang sesuai (Zakiyah, 2019).

Dengan kata lain, dari bahan yang tersedia, ekonomi Islam dapat menerima Kurva Phillips sebagai alat baca hubungan makro jangka pendek, tetapi tidak otomatis menerima paket instrumen dan justifikasi kebijakan konvensional — misalnya ketergantungan pada suku bunga — tanpa evaluasi syariah dan maqāṣid (Hermanto, 2017; Samud, 2018). Hal ini sejalan dengan kritik sebagian penulis bahwa kebijakan konvensional dapat menjadi "dilematis" karena trade-off inflasi–pengangguran, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih tepat terhadap stabilitas ekonomi dan sektor riil (Arafah et al., 2023; Zakiyah, 2019).

4.2.2 Akar Masalah: Riba, Uang sebagai Komoditas, dan Instabilitas

Salah satu kontribusi khas dalam literatur ekonomi Islam yang dikaji adalah penjelasan bahwa ketidakstabilan ekonomi — yang diindikasikan oleh inflasi tinggi — ditautkan pada penyimpangan penggunaan mata uang: menjadikan uang sebagai komoditas untuk meraih keuntungan, yang dipahami sebagai riba (riba nasi'ah dan fadhl) dan dianggap sebagai sumber turbulensi ekonomi (Zakiyah, 2019). Dalam kerangka ini, pengendalian inflasi tidak cukup sekadar mengatasi gejala, tetapi diarahkan pada penghilangan "sumber penyebab" (Zakiyah, 2019). Klaim ini secara konseptual beririsan dengan literatur perbankan/keuangan syariah yang menempatkan sistem nirbunga (non-ribawi system) sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi Islam dan menolak konsep yang melahirkan sistem bunga (Hermanto, 2017; Yesika & Sukamto, 2020).

Namun demikian, sumber-sumber juga menunjukkan adanya perdebatan dalam ekonomi Islam kontemporer mengenai klasifikasi bunga bank: ada pandangan yang menganggap bunga bank konvensional tidak haram, sementara pandangan lain mengkategorikannya sebagai riba dan karenanya dilarang (Wahid et al., 2023). Karena itu, bila Kurva Phillips dibahas dalam kaitan instrumen suku bunga — misalnya pengetatan atau kelonggaran moneter berbasis bunga — maka "posisi ekonomi Islam" dalam sumber-sumber ini tidak sepenuhnya homogen: terdapat arus utama yang menolak bunga sebagai riba, termasuk rujukan yang mengutip fatwa kolektif atas keharaman bunga (Hermanto, 2017), tetapi juga ada arus yang membedakan bunga bank dari riba yang diharamkan (Wahid et al., 2023).

4.2.3 Maqāṣid al-Syarī'ah: Stabilitas Harga dan Pekerjaan Tidak Boleh Mengorbankan Kemaslahatan

Sumber yang membahas maqāṣid menekankan bahwa ekonomi syariah harus memelihara nilai keadilan, menghindari unsur kezaliman, serta menjadi adaptif dan solutif terhadap persoalan kontemporer, termasuk kebijakan ekonomi makro untuk mengatasi pengangguran dan inflasi. Secara kebijakan, ini berarti Kurva Phillips — sebagai trade-off jangka pendek — tidak boleh dijadikan pembenaran untuk memilih stabilitas harga dengan mengorbankan kesejahteraan sosial, atau mengejar penurunan pengangguran dengan cara yang menciptakan instabilitas dan mudarat yang luas (Linda, 2022; Samud, 2018).

Dalam konteks pandemi, sebuah rujukan ekonomi Islam secara eksplisit menyatakan bahwa inflasi dan pengangguran harus segera dikendalikan karena dampaknya luas, dan mengafirmasi relasi negatif inflasi–pengangguran sebagai kerangka trade-off jangka pendek (Linda, 2022; Zakiyah, 2019). Rujukan yang sama juga mengusulkan penanganan pengangguran melalui skema filantropi Islam — zakat, infaq, dan sedekah — serta pembiayaan berbasis qardhul hasan (Linda, 2022), yang menunjukkan karakter khas ekonomi Islam: selain kebijakan makro, instrumen sosial-keuangan berbasis solidaritas ditempatkan sebagai bagian dari respons terhadap pengangguran.

4.3 Implikasi Kebijakan: Menggeser Trade-off melalui Instrumen Syariah

Jika Kurva Phillips dipahami sebagai trade-off jangka pendek, maka salah satu cara konseptual untuk "mengurangi dilema" adalah bukan hanya memilih titik di sepanjang kurva, tetapi menggeser kondisi penawaran dan struktur ekonomi. Dalam sumber yang tersedia, argumen ini muncul melalui tiga gagasan utama.

Pertama, kebijakan moneter tanpa bunga. Satu studi menjelaskan bahwa bank sentral lazim menggunakan suku bunga sebagai instrumen stabilitas moneter, tetapi Islam memandang praktik pembungaan uang memenuhi kriteria riba nasi'ah dan karena itu haram. Rujukan ini juga mengutip keputusan lembaga fikih internasional yang memfatwakan keharaman bunga bank dan bunga pinjaman. Karena suku bunga dalam praktik konvensional juga terkait dengan inflasi dan aktivitas ekonomi — konsumsi, tabungan, investasi, dan kesempatan kerja — maka ekonomi Islam mendorong rancangan kebijakan moneter yang tidak bertumpu pada bunga (Hermanto, 2017).

Kedua, qard al-hasan sebagai alat kebijakan moneter. Sebuah artikel teoretis secara eksplisit memodelkan qard al-hasan (pinjaman tanpa bunga) sebagai instrumen kebijakan moneter dan menyatakan bahwa kebijakan moneter berbasis qard al-hasan dapat memengaruhi sektor riil secara positif, meningkatkan output, dan mengembalikan ekonomi ke full employment, sekaligus menurunkan tingkat harga melalui pergeseran penawaran agregat ke kanan serta mengurangi excess demand/shortages sehingga menjaga stabilitas harga (Almurni et al., 2022). Mekanisme ini — dalam bahasa Kurva Phillips — memberi narasi bahwa ekonomi dapat mengejar perbaikan output/pekerjaan tanpa harus "membayar" inflasi yang lebih tinggi, karena ada kanal penawaran dan biaya pembiayaan yang ditekan hingga serendah mungkin (Almurni et al., 2022; Linda, 2022).

Ketiga, pasar yang bebas monopoli dan pengawasan negara. Sebuah rujukan yang membahas trade-off inflasi–pengangguran dalam perspektif Islam menyatakan bahwa biaya tinggi dapat terkait monopoli barang/tenaga kerja, sementara pada pasar berbasis Islam hal demikian tidak diterapkan (Linda, 2022). Sejalan dengan itu, studi pemikiran al-Ghazali dan al-Mawardi menekankan peran pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan pentingnya lembaga pengawas pasar untuk menjauhkan praktik terlarang seperti riba dan maisir. Ini memberi pesan bahwa bagi ekonomi Islam, kebijakan struktur pasar dan tata kelola juga penting dalam mengelola inflasi dan pengangguran, tidak semata instrumen moneter (Linda, 2022).

________________________________________

5. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur yang telah dibahas, "Kurva Phillips menurut ekonomi Islam" dapat diringkas dalam empat poin utama.

Pertama, sebagai fenomena jangka pendek, Kurva Phillips dipahami sebagai hubungan negatif inflasi–pengangguran dan sebagai trade-off kebijakan yang nyata dalam banyak penjelasan makro, termasuk rujukan yang membahasnya dari perspektif Islam (Arafah et al., 2023; Linda, 2022; Mahmudah & Putra, 2020; Zakiyah, 2019).

Kedua, sebagai pedoman kebijakan, ekonomi Islam tidak berhenti pada trade-off tersebut, melainkan mengevaluasi instrumen dan orientasi kebijakan melalui kerangka syariah dan maqāṣid — yang menekankan keadilan dan penghindaran kezaliman — serta menekankan penguatan sektor riil dan instrumen sosial (Almurni et al., 2022; Linda, 2022).

Ketiga, secara diagnosis, beberapa rujukan ekonomi Islam menempatkan riba dan komodifikasi uang sebagai faktor yang mendorong instabilitas ekonomi dan inflasi, sehingga kebijakan stabilisasi diarahkan pada penghilangan sebab-akar tersebut (Zakiyah, 2019; Hermanto, 2017). Namun terdapat nuansa perdebatan di kalangan pemikir mengenai apakah bunga bank identik dengan riba atau tidak, yang berimplikasi pada perancangan instrumen kebijakan (Wahid et al., 2023).

Keempat, secara empiris, bahkan untuk Indonesia, hasil pengujian Kurva Phillips tidak tunggal: ada yang menemukan trade-off jangka pendek pada tingkat regional, ada yang menyatakan Kurva Phillips tidak relevan dalam kerangka tertentu, dan ada pula yang menemukan relasi jangka pendek dan panjang melalui model lain (Arafah et al., 2023; Maulana & Marasabessy, 2018; Samud, 2018). Karena itu, ekonomi Islam — dalam semangat ijtihad kebijakan makro — perlu memadukan pembacaan empiris dengan kerangka normatif agar kebijakan inflasi–pengangguran tidak mereduksi tujuan kemaslahatan (Linda, 2022; Samud, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Almurni, M. F., Nuradi, N., & Supriyanto, T. (2022). Analisis Hukum Multi Akad pada Dana Talangan Haji Bank Muamalat. Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, 8(2), 188–210. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v8i2.647

Arafah, Muh., Abubakar, A., Ṣabrī, M., Jamaluddin, J., & Warliana, L. (2023). Bunga bank bukan riba yang diharamkan: Sebuah analisis pendapat para ahli. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(2), 109–124. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.105

Hermanto, B. (2017). Dasar filosofis pertumbuhan ekonomi, distribusi dan konsumsi dalam ekonomi Islam. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 10(2), 331. https://doi.org/10.24014/af.v10i2.3846

Linda, S. A. (2022). Pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali tentang peran negara dalam hukum ekonomi Islam. Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 5(1), 1. https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i1.321

Mahmudah, N., & Putra, M. Y. (2020). Eklektisisme hukum perikatan nasional: Potensi, kelemahan, peluang, dan ancaman implikasinya bagi dinamika ekonomi syariah di Indonesia. Nizham: Journal of Islamic Studies, 8(02), 234. https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2711

Maulana, I., & Marasabessy, R. H. (2018). Kebijakan moneter tanpa bunga. Jurnal Asy-Syukriyyah, 19(1), 95–109. https://doi.org/10.36769/asy.v19i1.26

Murjani, A. (2022). Apakah fenomena Kurva Phillips terjadi di Kalimantan Selatan? Pemodelan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) pada inflasi dan pengangguran. Ecoplan, 5(2), 96–109. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v5i2.485

Samud. (2018). Maqashid syari'ah dalam pembaharuan hukum ekonomi Islam. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 3(1), 45. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2750

Wahid, N. A., Amanatillah, D., & Fitri, C. D. (2023). From fiqh to finance: Assessing Bitcoin status in Indonesian monetary system. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 12(2), 308–333. https://doi.org/10.22373/share.v12i2.17762

Yesika, D. U., & Sukamto, S. (2020). Pengaruh kenaikan suku bunga BI dan inflasi terhadap kinerja keuangan bank syariah. Jurnal Mu'allim, 2(2), 158–174. https://doi.org/10.35891/muallim.v2i2.2275

Zakiyah, K. (2019). The role of controlling inflation in the perspective of Al-Qur'an. Tijab (The International Journal of Applied Business), 2(1), 20. https://doi.org/10.20473/tijab.v2.i1.2018.20-28