01025 - Kurva Laffer dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Konseptual dan Normatif

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Artikel ini mengkaji konsep Kurva Laffer dalam bingkai ekonomi Islam, dengan mengintegrasikan analisis teoritis modern dan warisan pemikiran klasik Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Kurva Laffer, yang menggambarkan hubungan berbentuk U-terbalik antara tarif pajak dan penerimaan pajak, dipahami dalam ekonomi Islam bukan sekadar sebagai instrumen analisis fiskal modern, melainkan sebagai formulasi kontemporer atas wawasan Ibn Khaldun bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi melemahkan insentif dan aktivitas ekonomi sehingga menyusutkan basis pajak. Artikel ini membahas mekanisme efek aritmetika dan efek ekonomi, dimensi normatif keadilan dan kemaslahatan dalam penetapan tarif optimal, relasi antara pajak dan zakat sebagai instrumen fiskal yang berdampingan namun berbeda karakter, serta implikasi kebijakan bagi desain perpajakan. Tinjauan kritis terhadap keterbatasan dan hasil empiris lintas konteks turut disertakan. Simpulan utama artikel ini adalah bahwa pembacaan Kurva Laffer dalam ekonomi Islam menuntut integrasi antara analisis insentif dan elastisitas basis pajak di satu sisi, serta prinsip keadilan dan tata kelola yang mencegah pemajakan zalim di sisi lain.

Kata kunci: Kurva Laffer, ekonomi Islam, Ibn Khaldun, tarif pajak, kebijakan fiskal, kemaslahatan

________________________________________

Abstract (English)

This article examines the concept of the Laffer Curve within the framework of Islamic economics, integrating modern theoretical analysis with the classical intellectual heritage of Ibn Khaldun as articulated in the Muqaddimah. The Laffer Curve, which depicts an inverted-U relationship between tax rates and tax revenues, is understood in Islamic economics not merely as a modern fiscal analytical instrument but as a contemporary formulation of Ibn Khaldun's insight that excessively high tax rates erode incentives and economic activity, thereby shrinking the tax base. This article discusses the mechanisms of arithmetic and economic effects, the normative dimensions of justice and maslahah in determining the optimal tax rate, the relationship between taxes and zakat as complementary yet distinct fiscal instruments, and the policy implications for tax design. A critical review of the limitations and cross-contextual empirical findings is also presented. The main conclusion is that reading the Laffer Curve through Islamic economics requires an integration of incentive analysis and tax-base elasticity on the one hand, and principles of justice and governance that prevent oppressive taxation on the other.

Keywords: Laffer Curve, Islamic economics, Ibn Khaldun, tax rate, fiscal policy, maslahah

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam diskursus keuangan publik, salah satu konsep yang paling banyak diperdebatkan adalah Kurva Laffer—sebuah representasi grafis yang menghubungkan tarif pajak dengan total penerimaan pajak. Meskipun konsep ini sering diasosiasikan dengan ekonom Arthur Laffer pada era 1970-an, sejumlah kajian akademis menegaskan bahwa akar intelektualnya dapat ditelusuri jauh lebih awal, yakni pada pemikiran Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, seorang cendekiawan Muslim abad ke-14 yang oleh banyak pihak dianggap sebagai pelopor ilmu ekonomi dan sosiologi.

Relevansi Kurva Laffer dalam konteks ekonomi Islam terletak bukan hanya pada kesamaan logika analitisnya dengan pemikiran Ibn Khaldun, tetapi juga pada implikasi normatifnya yang khas: dalam ekonomi Islam, kebijakan perpajakan tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan, kemaslahatan (maslahah), dan tujuan-tujuan syariah (maqashid al-syariah). Dengan demikian, "tarif optimal" dalam perspektif Islam tidak semata-mata berarti titik penerimaan pajak tertinggi, melainkan titik kebijakan yang menjaga keseimbangan antara fungsi negara dan kesejahteraan masyarakat.

Artikel ini bertujuan menyajikan tinjauan konseptual dan normatif yang sistematis mengenai Kurva Laffer dalam perspektif ekonomi Islam. Pembahasan meliputi: (1) definisi dan konsep umum Kurva Laffer; (2) akar pemikirannya dalam teori perpajakan Ibn Khaldun; (3) mekanisme efek aritmetika dan efek ekonomi; (4) dimensi normatif tarif pajak optimal dalam Islam; (5) relasi antara pajak dan zakat; (6) implikasi kebijakan; serta (7) nuansa, kritik, dan keterbatasan.

________________________________________

2. Definisi dan Konsep Umum Kurva Laffer

Kurva Laffer adalah kurva berbentuk U-terbalik yang menggambarkan hubungan antara tarif pajak (sumbu-X) dan penerimaan pajak (sumbu-Y), dengan gagasan inti bahwa terdapat titik optimum: setelah melewati titik tersebut, kenaikan tarif pajak justru menurunkan penerimaan karena basis pajak menyusut (Annuar et al., 2018; Ayo et al., 2023; Meerendonk, 2021; Şen et al., 2019). Secara identitas akuntansi, penerimaan pajak dapat dipahami sebagai hasil kali tarif pajak × basis pajak; karena itu, perubahan penerimaan tidak hanya ditentukan oleh tarif, tetapi juga oleh bagaimana basis pajak merespons perubahan tarif (Annuar et al., 2018; Meerendonk, 2021).

Dalam literatur fiskal, penyusutan basis pajak pada tarif yang tinggi dijelaskan melalui respons perilaku ekonomi—misalnya berkurangnya aktivitas ekonomi yang menjadi objek pajak—yang dalam penjelasan Meerendonk terkait dengan substitution elasticities serta adanya excess burden (kerugian kesejahteraan yang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, hanya bisa diminimalkan lewat desain pajak) (Meerendonk, 2021). Ketika elastisitas substitusi tinggi, kenaikan tarif dapat mendorong penyesuaian perilaku yang cukup besar sehingga basis pajak menyusut, menghasilkan "efek Kurva Laffer" (Meerendonk, 2021).

________________________________________

3. Akar Kurva Laffer dalam Ekonomi Islam: Teori Perpajakan Ibn Khaldun

Dalam diskursus ekonomi Islam, Kurva Laffer sering dipahami bukan sekadar gagasan ekonomi modern, melainkan memiliki akar kuat pada pemikiran Ibn Khaldun dalam Muqaddimah (Ismail, 2017; Jaafar & Ismail, 2017; Jirhanuddin, 2017; Maulidizen, 2019). Sejumlah kajian menyatakan bahwa Ibn Khaldun menekankan bahwa pajak yang terlalu rendah dapat membuat negara tidak mampu menjalankan fungsinya, tetapi pajak yang terlalu tinggi menciptakan tekanan fiskal yang melemahkan keuntungan pedagang/produsen dan menghilangkan insentif kerja sehingga aktivitas usaha menurun dan penerimaan pajak ikut turun (Jirhanuddin, 2017; Maulidizen, 2019). Pola hubungan "tarif pajak—penerimaan" yang menanjak lalu menurun ini dipandang sebagai antisipasi logika "titik optimum" yang kemudian dikenal sebagai Kurva Laffer (Ismail, 2017; Jaafar & Ismail, 2017; Jirhanuddin, 2017; Maulidizen, 2019).

Sejumlah rujukan juga menegaskan bahwa Arthur Laffer sendiri mengaitkan asal-usul idenya dengan Ibn Khaldun (Firmansyah, 2021; Jaafar & Ismail, 2017; Şen et al., 2019). Dalam literatur yang secara eksplisit menyebut istilah Khaldûn–Laffer curve, ditegaskan bahwa kurva tersebut merepresentasikan hubungan "berbentuk lonceng/U-terbalik" antara tarif pajak dan penerimaan: tarif naik meningkatkan penerimaan hingga titik maksimum; setelah itu, tarif yang lebih tinggi menurunkan penerimaan karena efek disinsentif (Şen et al., 2019). Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam melalui Ibn Khaldun, Kurva Laffer dapat dipahami sebagai konsekuensi dari perhatian pada insentif, produktivitas, dan kelangsungan aktivitas ekonomi yang membentuk basis pajak (Jaafar & Ismail, 2017; Jirhanuddin, 2017; Maulidizen, 2019; Şen et al., 2019).

________________________________________

4. Mekanisme Kunci: Efek Aritmetika versus Efek Ekonomi

Penjelasan yang banyak digunakan untuk menjembatani teori Ibn Khaldun dengan Kurva Laffer modern adalah pembedaan antara efek aritmetika dan efek ekonomi (Annuar et al., 2018; Ayo et al., 2023; Ismail, 2017; Jaafar & Ismail, 2017). Dalam kerangka ini:

Efek aritmetika mengacu pada mekanisme mekanis di mana kenaikan tarif pajak akan menaikkan penerimaan per unit basis pajak, dan sebaliknya, penurunan tarif akan menurunkannya (Annuar et al., 2018; Ayo et al., 2023; Jaafar & Ismail, 2017).

Efek ekonomi merujuk pada dinamika di mana perubahan tarif mengubah insentif sehingga memengaruhi kerja, output, kewirausahaan, dan/atau kepatuhan. Tarif yang lebih rendah dapat mendorong aktivitas ekonomi (memperluas basis), sedangkan tarif yang lebih tinggi dapat menekan aktivitas (menyempitkan basis) (Annuar et al., 2018; Ayo et al., 2023; Jaafar & Ismail, 2017).

Ibn Khaldun diposisikan sebagai pemikir yang menekankan saluran "efek ekonomi": beban pajak yang ringan meningkatkan insentif berusaha dan aktivitas ekonomi, sementara beban pajak yang berat menurunkan insentif dan melemahkan penerimaan (Jirhanuddin, 2017; Maulidizen, 2019). Dalam bahasa ekonomi publik, respons basis pajak terhadap tarif juga sangat bergantung pada elastisitas perilaku; jika elastisitas tinggi, basis lebih mudah menyusut ketika tarif dinaikkan, sehingga lebih mungkin memasuki sisi menurun kurva (prohibitive range) (Meerendonk, 2021; Şen et al., 2019). Karena itu, baik dalam uraian umum Kurva Laffer maupun dalam pembacaan "Khaldûn–Laffer", inti penjelasan tetap bertumpu pada hubungan tarif—insentif—aktivitas ekonomi—basis pajak—penerimaan (Jirhanuddin, 2017; Maulidizen, 2019; Meerendonk, 2021; Şen et al., 2019).

________________________________________

5. Dimensi Normatif Ekonomi Islam: "Tarif Optimal" sebagai Keadilan dan Kemaslahatan

Berbeda dari sebagian pembacaan Kurva Laffer yang berfokus pada maksimisasi penerimaan, beberapa studi yang mengaitkan Ibn Khaldun dan Kurva Laffer menekankan adanya problem asumsi bahwa penetapan tarif pajak semata-mata bertujuan memaksimalkan penerimaan (Ismail, 2017; Jaafar & Ismail, 2017). Dalam konteks ekonomi Islam, kerangka normatifnya menuntut agar kebijakan fiskal—termasuk pajak—diletakkan dalam tujuan keadilan dan kemaslahatan (Djatmiko, 2019; Irkhami, 2019; Shahruddin et al., 2022).

Secara khusus, kajian tentang pajak yang "adil" menurut Ibn Khaldun menyatakan bahwa pajak semestinya dipungut sesuai kemampuan wajib pajak, dan hasil pajak harus digunakan secara tepat dan adil (Jirhanuddin, 2017; Maulidizen, 2019). Literatur fikih dan kajian kontemporer yang dikutip dalam studi tentang perpajakan Islam juga menegaskan bahwa negara dapat memiliki ruang untuk memungut pajak di luar zakat, tetapi syarat kuncinya adalah keadilan; sebagian fuqaha bahkan khawatir otoritas akan berlebihan dalam pemajakan dan menzalimi masyarakat (Shahruddin et al., 2022). Dalam pembahasan integrasi zakat dan pajak, disebutkan pula bahwa ulama yang membolehkan pajak bagi Muslim sering merujuk pada prinsip maslahah, dan menekankan kriteria pajak yang adil—di antaranya pajak untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariah (maqashid) (Djatmiko, 2019).

Dengan demikian, "titik optimum" dalam horizon ekonomi Islam tidak seharusnya dibaca semata sebagai puncak penerimaan, melainkan sebagai wilayah kebijakan yang menjaga fungsi negara tanpa menimbulkan kezaliman, merusak insentif, atau mereduksi kesejahteraan sosial (Djatmiko, 2019; Jirhanuddin, 2017; Maulidizen, 2019; Shahruddin et al., 2022). Sejalan dengan itu, perspektif ekonomi politik Islam menekankan bahwa tujuan akhir kebijakan fiskal adalah pemenuhan kebutuhan dasar warga dan kesejahteraan, yang diletakkan berbeda dari fokus konvensional pada pertumbuhan agregat semata (Irkhami, 2019).

________________________________________

6. Kurva Laffer dan Instrumen Fiskal Islam: Pajak Berdampingan dengan Zakat

Dalam keuangan publik Islam, instrumen penerimaan negara secara historis mencakup zakat dan beragam pungutan lain seperti kharaj, jizyah, dan khums (Firmansyah, 2021; Jirhanuddin, 2017; Supriatna & Jubaedah, 2021). Namun, beberapa rujukan menegaskan bahwa zakat bukan substitusi pajak; pajak selain zakat dapat diberlakukan dalam ekonomi Islam bila diputuskan oleh otoritas legislatif dan digunakan untuk kesejahteraan publik, sedangkan pungutan yang dicela adalah yang bersifat otokratik untuk konsumsi mewah penguasa (Shaikh, 2017). Pada sisi lain, zakat memiliki kekhususan normatif: ia adalah kewajiban agama dan penggunaannya dibatasi pada pos-pos tertentu yang dirujuk pada Q.S. al-Taubah: 60 (Jaelani, 2018; Muslim et al., 2019; Shaikh, 2017).

Implikasi pentingnya adalah bahwa walaupun logika Kurva Laffer bisa digunakan untuk membaca "tarif optimal" pajak, zakat tidak identik dengan pajak umum karena memiliki ketentuan dan tujuan distribusi yang lebih spesifik (Jaelani, 2018; Muslim et al., 2019; Shaikh, 2017). Literatur tentang belanja publik Islam menegaskan bahwa dana zakat diposisikan sebagai sumber dana tersendiri dan dialokasikan pada delapan kelompok penerima (mustahiq) (Jaelani, 2018), serta ditegaskan kembali bahwa alokasi zakat harus mengikuti ketentuan Al-Qur'an (Muslim et al., 2019). Sementara itu, penerimaan pajak dalam kerangka negara modern dipahami sebagai sumber pembiayaan pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran perlindungan sosial (Meerendonk, 2021). Karena perbedaan karakter ini, ekonomi Islam cenderung membaca pajak dan zakat sebagai dua instrumen yang berdampingan tetapi tidak sepenuhnya saling menggantikan (Jaelani, 2018; Shaikh, 2017).

________________________________________

7. Implikasi Kebijakan: Desain Pajak dalam Bingkai Kurva Laffer Islami

7.1 Menjaga Tarif agar Tidak Mematikan Insentif

Dalam tradisi Ibn Khaldun, pajak yang terlalu tinggi melemahkan insentif kerja dan usaha, menurunkan keuntungan pelaku ekonomi, dan menekan penerimaan pajak (Jirhanuddin, 2017; Maulidizen, 2019). Literatur yang menerjemahkan gagasan ini ke dalam terminologi modern menyatakan bahwa kurva tersebut menuntut keseimbangan dalam menentukan tarif: tarif tinggi dapat menurunkan penerimaan karena mengurangi insentif untuk bekerja dan berproduksi (Ismail, 2017; Jaafar & Ismail, 2017). Bahkan, dalam konteks pengendalian resesi, disebutkan bahwa Ibn Khaldun mengusulkan pengurangan pajak dan peningkatan belanja pemerintah sebagai respons kebijakan (Firmansyah, 2021; Kadir et al., 2024).

7.2 Memperhatikan Basis Pajak dan Elastisitas

Meerendonk menekankan bahwa kemampuan menaikkan penerimaan lewat kenaikan tarif dibatasi oleh respons perilaku (substitution elasticities) dan potensi penyusutan basis pajak—yang merupakan mekanisme inti "efek Kurva Laffer" (Meerendonk, 2021). Karena penerimaan merupakan hasil kali tarif dan basis, kebijakan yang hanya menekan tarif tanpa memperhatikan basis, atau sebaliknya, dapat gagal mencapai tujuan penerimaan maupun kesejahteraan (Annuar et al., 2018; Meerendonk, 2021). Dalam kerangka Ibn Khaldun, basis pajak berkaitan erat dengan "vitalitas" kegiatan ekonomi; beban pajak ringan mendorong aktivitas sehingga basis (jumlah kontributor/aktivitas kena pajak) dapat membesar (Jirhanuddin, 2017; Maulidizen, 2019).

7.3 Administrasi, Akuntabilitas, dan Legitimasi sebagai Prasyarat

Dalam tinjauan teori perpajakan, disarankan adanya reformasi hukum pajak, reorientasi warga, serta akuntabilitas dan probitas tata kelola untuk menekan penghindaran dan pengelakan pajak (Ayo et al., 2023). Sementara itu, diskursus perpajakan Islam menggarisbawahi kekhawatiran fuqaha terhadap negara yang "berlebihan" dan tidak adil dalam pemajakan (Shahruddin et al., 2022), sehingga elemen keadilan dan penggunaan dana secara benar menjadi syarat penting agar pemajakan tidak menjadi opresif (Jirhanuddin, 2017; Maulidizen, 2019; Shahruddin et al., 2022).

________________________________________

8. Nuansa, Kritik, dan Keterbatasan

Pertama, literatur yang meninjau relevansi Ibn Khaldun di dunia kontemporer mencatat bahwa Kurva Laffer menerima kritik, termasuk kritik atas asumsi bahwa tarif rendah selalu memberi insentif produksi dan perdebatan mengenai asumsi keberadaan ekonomi bawah tanah yang "siap muncul" ketika tarif turun (Rizkiah & Chachi, 2020). Karena itu, penalaran "turunkan tarif pasti naikkan penerimaan" tidak bisa diperlakukan sebagai hukum universal; ia memerlukan justifikasi empiris yang memadai dalam konteks tertentu (Annuar et al., 2018; Rizkiah & Chachi, 2020).

Kedua, bahkan dalam kajian sejarah Islam awal, ada argumen bahwa otoritas tidak selalu bertindak sebagai pemaksimum penerimaan. Studi tentang perpajakan dan identitas di Islam awal menyatakan bahwa pajak—khususnya pajak diskriminatif—dapat ditempatkan pada sisi menurun Kurva Laffer karena penguasa mengejar tujuan lain, misalnya terkait identitas/legitimasi, bukan semata penerimaan (Saleh & Tirole, 2021). Ini selaras dengan kehati-hatian dalam literatur Ibn Khaldun–Laffer yang menilai bahwa tujuan kebijakan pajak tidak selalu identik dengan memaksimalkan penerimaan (Ismail, 2017; Jaafar & Ismail, 2017; Saleh & Tirole, 2021).

Ketiga, studi empiris yang mengadopsi teori pajak Ibn Khaldun dalam bentuk Kurva Laffer menunjukkan hasil yang kontekstual. Sebagai contoh, studi Malaysia tentang pajak korporasi menemukan hubungan U-terbalik antara tarif pajak korporasi dan penerimaan pajak korporasi serta melaporkan suatu "optimal tax rate" spesifik dalam konteks data dan metode mereka (Annuar et al., 2018). Studi lain yang secara eksplisit memakai istilah Khaldûn–Laffer pada pajak penghasilan personal di Turki juga melaporkan adanya non-linearitas serta pelaporan nilai "optimal" dan "current rate" dalam konteks Turki (Şen et al., 2019). Kedua studi ini menguatkan relevansi kerangka Ibn Khaldun–Laffer sebagai hipotesis empiris, tetapi sekaligus menegaskan bahwa hasil "optimum" tidak otomatis dapat digeneralisasi lintas negara dan rezim pajak tanpa mempertimbangkan kebijakan lain yang berjalan bersamaan dan keterbatasan desain studi (Annuar et al., 2018; Şen et al., 2019).

________________________________________

9. Kesimpulan

Dalam ekonomi Islam, "Kurva Laffer" umumnya dipahami sebagai formulasi modern dari wawasan klasik Ibn Khaldun: tarif pajak yang terlalu tinggi melemahkan insentif dan aktivitas ekonomi sehingga basis pajak menyusut dan penerimaan turun, sedangkan beban pajak yang lebih ringan dapat memperkuat aktivitas ekonomi dan memperluas basis sehingga penerimaan meningkat hingga titik tertentu (Jaafar & Ismail, 2017; Jirhanuddin, 2017; Maulidizen, 2019; Şen et al., 2019). Namun, ekonomi Islam menambahkan dimensi normatif yang kuat: pajak harus adil, tidak opresif, dan diarahkan pada kemaslahatan/maqashid, serta tidak dapat menyamakan peran pajak dengan zakat karena zakat memiliki aturan alokasi yang spesifik (Djatmiko, 2019; Jaelani, 2018; Muslim et al., 2019; Shahruddin et al., 2022).

Karena itu, membaca Kurva Laffer "menurut ekonomi Islam" berarti menggabungkan: (i) analisis insentif dan elastisitas basis pajak (Meerendonk, 2021; Şen et al., 2019) dengan (ii) prinsip keadilan dan tata kelola yang mencegah pemajakan zalim (Jirhanuddin, 2017; Maulidizen, 2019; Shahruddin et al., 2022). Sintesis ini menawarkan perspektif yang lebih holistik dibandingkan pendekatan konvensional, karena menempatkan efisiensi fiskal dalam kerangka etika dan keadilan sosial yang menjadi landasan normativitas Islam.

________________________________________

Daftar Pustaka

Annuar, H. A., Isa, K., Salihu, I. A., & Solarin, S. A. (2018). Malaysian corporate tax rate and revenue: the application of Ibn Khaldun tax theory. Isra International Journal of Islamic Finance, 10(2), 251–262. https://doi.org/10.1108/ijif-07-2017-0011

Ayo, T. E., Ojo, A. A., & Otitoju, O. M. (2023). A legal review of the bounds and theories of taxation as a revenue pool in contemporary Nigeria. International Journal of Innovative Research in Multidisciplinary Education, 02(11). https://doi.org/10.58806/ijirme.2023.v2i11n03

Djatmiko, H. (2019). Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 9(1), 135. https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162

Firmansyah, H. (2021). Policy model for Muslim state inflation control. International Journal of Nusantara Islam, 9(1), 93–105. https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.11984

Irkhami, N. (2019). Zakat, Kharāj, 'Ushr, and Jizya as the instruments of Islamic public finance: A contemporary study. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 8(1), 90. https://doi.org/10.22373/share.v8i1.3804

Ismail, A. G. (2017). Tax rate and its determinants: An opinion from Ibn Khaldun. Journal of Ibn Haldun Studies Ibn Haldun University, 2(1), 21–40. https://doi.org/10.36657/ihcd.2017.18

Jaafar, A. B., & Ismail, A. G. (2017). Tax rate and its determinants: An opinion from Ibn Khaldun. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(4). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i4/2899

Jaelani, A. (2018). Public expenditure management in Indonesia. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 15(2), 189–224. https://doi.org/10.24239/jsi.v15i2.527.189-224

Jirhanuddin, J. (2017). Konsep pengelolaan pajak yang adil perspektif Ibnu Khaldun. Jurnal Al-Qardh, 1(2). https://doi.org/10.23971/jaq.v1i2.631

Kadir, S., Fahrika, A. I., & Misbach, I. (2024). Conventional fiscal policy system and Islamic economics in the Indonesian economy. Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen, 8(1), 72–79. https://doi.org/10.31294/widyacipta.v8i1.17149

Maulidizen, A. (2019). Ibn Khaldun's economic thought: The fair tax and its relevance to the modern economy. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), 3(2), 73–89. https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i2.1661

Meerendonk, A. van de. (2021). Financing. https://doi.org/10.4337/9781839109119.00026

Muslim, M. B., Saepullah, S., & Widayatsari, A. (2019). Political economy from the perspective of Ibn Khaldun. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 11(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.13341

Rizkiah, S. K., & Chachi, A. (2020). The relevance of Ibn Khaldun's economic thought in the contemporary world. Turkish Journal of Islamic Economics, 7(2), 70–90. https://doi.org/10.26414/a074

Saleh, M., & Tirole, J. (2021). Taxing identity: Theory and evidence from early Islam. Econometrica, 89(4), 1881–1919. https://doi.org/10.3982/ecta17265

Shahruddin, M. S., Ismail, A. Z., Asbullah, S., & Nawawi, A. H. (2022). Strengthening Al-Khums towards national economic sustainability: A descriptive study. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 7(20), 335–341. https://doi.org/10.21834/ebpj.v7i20.3626

Shaikh, S. A. (2017). Welfare potential of zakat: An attempt to estimate economy wide zakat collection in Pakistan. Journal of Islamic Economics Banking and Finance, 13(1), 52–70. https://doi.org/10.12816/0051155

Supriatna, S., & Jubaedah, D. (2021). Kebijakan fiskal masa al-Khilafah al-Islamiyah. Asy-Syari'ah, 22(2), 291–312. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9116

Şen, H., Bulut-Çevik, Z. B., & Kaya, A. (2019). The Khaldûn−Laffer curve revisited: A personal income tax−based analysis for Turkey. Transylvanian Review of Administrative Sciences, (57 E), 103–118. https://doi.org/10.24193/tras.57e.7