00993 - Infrastruktur Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Komponen, Prinsip, dan Instrumen Pembiayaan

Abstrak

Abstract

This article examines the concept of economic infrastructure from the perspective of Islamic economics, covering its definition, classification, main components, normative principles of development, and financing instruments available within the Islamic economic and financial framework. Using a literature synthesis approach, this study finds that economic infrastructure—comprising transportation/roads, energy/electricity, communications/ICT, and water—functions as public capital that directly supports production-distribution activities and socioeconomic life. Islamic economics does not treat infrastructure development as value-neutral; rather, it must be oriented toward maslahah (public welfare), equity, human development, and the balance of worldly and spiritual goals. Normatively, Islamic economics emphasizes pro-people and pro-poor principles, needs prioritization (awlawiyyat), and the integration of economic development with human development. In terms of financing, Islamic economics offers a combination of instruments including sukuk (including Project-Based Sukuk/PBS), waqf and Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), as well as green and blue sukuk innovations oriented toward sustainability. Legal infrastructure, governance, and public legitimacy are emphasized as essential conditions for ensuring that infrastructure development truly achieves its intended maslahah.

Keywords: economic infrastructure, Islamic economics, sukuk, waqf, maslahah, public development

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep infrastruktur ekonomi dari perspektif ekonomi Islam, meliputi definisi, klasifikasi, komponen utama, prinsip normatif pembangunan, serta instrumen pembiayaan yang tersedia dalam kerangka ekonomi dan keuangan Islam. Dengan pendekatan sintesis literatur, kajian ini menemukan bahwa infrastruktur ekonomi—yang mencakup transportasi/jalan, energi/listrik, komunikasi/ICT, dan air—berfungsi sebagai modal publik yang secara langsung menopang aktivitas produksi-distribusi dan kehidupan sosio-ekonomi. Ekonomi Islam tidak memperlakukan pembangunan infrastruktur secara netral nilai, melainkan harus berorientasi pada kemaslahatan, pemerataan, pembangunan manusia, serta keseimbangan tujuan duniawi dan ukhrawi. Secara normatif, ekonomi Islam menekankan prinsip pro-rakyat dan pro-poor, prioritisasi kebutuhan (awlawiyyat), serta integrasi pembangunan ekonomi dengan pembangunan manusia. Dalam hal pembiayaan, ekonomi Islam menawarkan kombinasi instrumen berupa sukuk (termasuk Project Based Sukuk/PBS), wakaf dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), serta inovasi green dan blue sukuk berorientasi keberlanjutan. Infrastruktur hukum, tata kelola, dan legitimasi publik ditegaskan sebagai syarat esensial agar pembangunan infrastruktur benar-benar mewujudkan kemaslahatan yang dituju.

Kata kunci: infrastruktur ekonomi, ekonomi Islam, sukuk, wakaf, kemaslahatan, pembangunan publik

________________________________________

1. Pendahuluan

Infrastruktur ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Fasilitas dasar seperti jalan, listrik, dan komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai penopang utama aktivitas ekonomi yang produktif dan inklusif. Dalam konteks global, ketersediaan infrastruktur yang memadai kerap diukur sebagai prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan infrastruktur mendapat perhatian yang serius, namun dengan orientasi yang lebih luas dari sekadar capaian material. Ekonomi Islam menekankan bahwa setiap dimensi pembangunan harus selaras dengan tujuan kemaslahatan (maslahah), keadilan, pembangunan manusia, serta nilai-nilai moral yang mengintegrasikan tujuan duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, kajian tentang infrastruktur ekonomi dalam ekonomi Islam tidak hanya menyangkut apa yang dibangun, tetapi juga untuk siapa dan dengan tata kelola apa infrastruktur tersebut diwujudkan.

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan sintesis literatur yang komprehensif mengenai infrastruktur ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup pengertian dan posisinya, klasifikasi, komponen utama, fungsi ekonomi, prinsip-prinsip normatif pembangunan, instrumen pembiayaan berbasis syariah, serta nuansa dan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan sintesis literatur (literature synthesis) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan tema infrastruktur ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Sumber-sumber yang dikaji mencakup artikel jurnal, kajian kebijakan, dan literatur ekonomi Islam yang membahas konsep infrastruktur, pembiayaan syariah, serta prinsip-prinsip pembangunan dalam Islam. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, keterkaitan, dan sintesis konseptual dari seluruh literatur yang dirujuk.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian "Infrastruktur Ekonomi" dan Posisinya dalam Ekonomi Islam

Dalam literatur yang dirujuk, infrastruktur dipahami sebagai fasilitas dasar yang terkait dengan aktivitas sosial-ekonomi; contoh yang disebut secara eksplisit mencakup komunikasi, transportasi, dan listrik (Kurniawan & Rahman, 2019). Sejalan dengan itu, infrastruktur juga dijelaskan sebagai sistem fisik yang menyediakan berbagai layanan dan fasilitas publik—misalnya transportasi serta bentuk-bentuk prasarana fisik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam ruang sosial dan ekonomi (Dahlan & Wildan, 2022). Pada konteks ilmu ekonomi, infrastruktur diposisikan sebagai bagian dari modal publik (public capital) yang dibentuk melalui investasi pemerintah (Diprata et al., 2023) dan sebagai "pelayanan utama negara" serta "elemen struktural ekonomi" yang memfasilitasi arus barang dan jasa (Asmo et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam sebagaimana disintesis dari sumber, pembangunan infrastruktur penting sebagai bagian dari pembangunan ekonomi, tetapi orientasinya tidak berhenti pada capaian material semata. Sumber menekankan bahwa ekonomi Islam memandang pembangunan—termasuk pertumbuhan—dengan horizon kesejahteraan manusia dan pemerataan, serta memasukkan dimensi moralitas dan keseimbangan tujuan duniawi–ukhrawi (Bustamam & Suryani, 2022; Hastuti, 2018). Karena itu, pembahasan "infrastruktur ekonomi menurut ekonomi Islam" tidak hanya menyangkut apa yang dibangun (jalan, listrik, komunikasi), tetapi juga untuk siapa dan dengan tata kelola apa infrastruktur tersebut diwujudkan, agar selaras dengan tujuan kemaslahatan dan keadilan (Bustamam & Suryani, 2022; Kautsar et al., 2024).

3.2 Klasifikasi: Infrastruktur Ekonomi vs. Infrastruktur Sosial

Sumber secara eksplisit membedakan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial (Asmo et al., 2023). Dalam pembedaannya, infrastruktur ekonomi dipahami sebagai jenis infrastruktur yang secara langsung mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk infrastruktur fisik yang digunakan dalam proses produksi dan distribusi serta dimanfaatkan luas oleh masyarakat (Asmo et al., 2023). Klasifikasi ini konsisten dengan penekanan bahwa infrastruktur adalah fasilitas dasar yang menopang berjalannya sistem sosial-ekonomi sehari-hari (Diprata et al., 2023; Kurniawan & Rahman, 2019).

Implikasinya dalam ekonomi Islam adalah ketika negara atau otoritas merancang pembangunan, infrastruktur ekonomi—misalnya konektivitas jalan-logistik, energi/listrik, dan telekomunikasi/ICT—diperlakukan sebagai sarana yang memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan lebih efisien dan inklusif, sementara tetap ditempatkan dalam kerangka tujuan yang lebih luas, yakni pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial (Asmo et al., 2023; Islami, 2021; Kautsar et al., 2024).

3.3 Komponen Utama Infrastruktur Ekonomi

3.3.1 Transportasi dan Jalan (Konektivitas Distribusi)

Sumber menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur—termasuk jalan beraspal—berkaitan dengan laju pertumbuhan ekonomi (Buana & Dali, 2023). Infrastruktur transportasi juga disebut sebagai bagian dari infrastruktur yang menurunkan biaya dan waktu aktivitas ekonomi, sehingga memengaruhi produktivitas dan kapasitas produksi pelaku ekonomi (Buana & Dali, 2023). Kerangka yang lebih umum juga menyatakan bahwa infrastruktur sebagai elemen struktural memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual (Asmo et al., 2023), sehingga jalan dan jaringan transportasi merupakan elemen inti infrastruktur ekonomi (Asmo et al., 2023; Buana & Dali, 2023).

Dalam perspektif kebijakan yang berorientasi keadilan, contoh dalam sumber menilai bahwa pembangunan fasilitas yang tidak prioritas—misalnya membangun stadion "mewah" ketika jalan rusak masih banyak—dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan pembangunan ekonomi karena tidak menempatkan kebutuhan strategis secara tepat (Buana & Dali, 2023). Hal ini menguatkan prinsip prioritisasi kebutuhan (awlawiyyat) dalam pembangunan infrastruktur agar benar-benar melayani kemaslahatan publik (Buana & Dali, 2023; Kautsar et al., 2024).

3.3.2 Energi/Listrik (Prasyarat Aktivitas Produksi dan Layanan Dasar)

Sumber menempatkan listrik sebagai salah satu infrastruktur yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Buana & Dali, 2023) dan juga sebagai contoh fasilitas dasar pada negara dengan infrastruktur rendah (Kurniawan & Rahman, 2019). Perbaikan infrastruktur energi disebut dapat menurunkan biaya produksi dan waktu aktivitas ekonomi, berdampak pada produktivitas dan kapasitas produksi (Buana & Dali, 2023). Di sisi lain, literatur kemiskinan perkotaan dalam perspektif Islam memasukkan "kemudahan asas" yang menekankan aspek fisik seperti bekalan elektrik (pasokan listrik) dan air sebagai bagian dari infrastruktur yang mendukung efektivitas pembangunan lanjutan (Ardalepa, 2023).

3.3.3 Komunikasi/ICT (Infrastruktur Ekonomi Modern)

Sumber e-government mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas dasar aktivitas sosio-ekonomi dan secara eksplisit menyebut keterbatasan fasilitas dasar seperti komunikasi sebagai ciri negara dengan infrastruktur rendah (Kurniawan & Rahman, 2019). Dengan demikian, komunikasi/ICT dapat diposisikan sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi karena menopang aktivitas sosial-ekonomi—misalnya layanan publik digital, koordinasi pasar, dan efisiensi administrasi (Kurniawan & Rahman, 2019). Namun, sumber yang sama juga mencatat bahwa implementasi e-government di negara berkembang menghadapi hambatan berupa ketersediaan platform TIK dan infrastruktur yang kurang memadai (Kurniawan & Rahman, 2019), menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur komunikasi adalah prasyarat kelembagaan untuk modernisasi layanan publik dan pembangunan berkelanjutan (Kurniawan & Rahman, 2019).

3.3.4 Air (dan Layanan Dasar Lain yang Menopang Aktivitas Ekonomi)

Dalam pembahasan infrastruktur, sumber menyebut ketersediaan air bersih sebagai salah satu infrastruktur yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Buana & Dali, 2023) dan juga menempatkan air—bersama energi, transportasi, dan layanan publik lain—sebagai bagian dari layanan publik yang menunjang kegiatan ekonomi dan sosial (Faiza, 2023). Perspektif Islam tentang "kemudahan asas" juga menyebut bekalan air sebagai bagian infrastruktur internal yang dibutuhkan (Ardalepa, 2023). Selain itu, literatur wakaf produktif mencontohkan wakaf Utsman bin Affan sebagai pembiayaan infrastruktur air bersih (Sarkum, 2017), memperlihatkan bahwa dalam tradisi ekonomi Islam, infrastruktur dasar dapat didukung oleh instrumen filantropi (wakaf) untuk kemaslahatan publik (Haganta et al., 2022; Sarkum, 2017).

3.4 Fungsi Ekonomi Infrastruktur: Efisiensi, Produktivitas, dan Pemerataan dalam Kerangka Nilai Islam

Secara mekanisme ekonomi, sumber menyatakan bahwa peningkatan infrastruktur—listrik, transportasi, dan telekomunikasi—dapat mengurangi biaya produksi dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk aktivitas ekonomi sehingga berdampak pada produktivitas dan kapasitas produksi (Buana & Dali, 2023). Sumber lain juga menjelaskan bahwa belanja negara pada sektor seperti infrastruktur dapat meningkatkan modal dan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, serta pembangkit listrik menurunkan biaya transportasi dan usaha sehingga memudahkan distribusi barang dan jasa (Salma & Rusyana, 2023). Rangkaian klaim ini konsisten dengan definisi infrastruktur sebagai elemen struktural yang memfasilitasi arus barang dan jasa (Asmo et al., 2023) dan sebagai fasilitas dasar sosio-ekonomi (Kurniawan & Rahman, 2019).

Dalam ekonomi Islam, fungsi tersebut tidak diperlakukan secara netral nilai. Sumber menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam tidak hanya terkait peningkatan barang dan jasa, tetapi juga terkait moralitas, kualitas akhlak, serta keseimbangan tujuan duniawi dan ukhrawi (Bustamam & Suryani, 2022). Literatur lain menyatakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari pemenuhan materi atau kuantitas, tetapi juga dari perbaikan sosial dan keterhindaran dari problem yang menjauhkan nilai keadilan dan kemanusiaan (Islami, 2021). Karena itu, pembangunan infrastruktur ekonomi dalam kerangka Islam harus diarahkan pada kemaslahatan luas dan pemerataan manfaat, bukan sekadar akumulasi fisik proyek (Bustamam & Suryani, 2022; Islami, 2021; Kautsar et al., 2024).

3.5 Prinsip-Prinsip Normatif Pembangunan Infrastruktur dalam Ekonomi Islam

3.5.1 Orientasi Pro-Kemaslahatan dan Pro-Rakyat (Pro-People)

Sumber menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian pembangunan ekonomi dan negara yang membangun banyak fasilitas publik untuk melayani rakyat dapat dipandang pro-people karena tugas pemerintah adalah melayani masyarakat untuk menyejahterakan mereka (Buana & Dali, 2023). Prinsip ini selaras dengan literatur peran pemerintah dalam Islam yang memasukkan penyediaan barang umum—misalnya pembangunan infrastruktur umum seperti bendungan—sebagai fungsi negara (Kautsar et al., 2024). Dengan demikian, orientasi kebijakan infrastruktur dalam ekonomi Islam menekankan pelayanan publik dan kesejahteraan sebagai tujuan inti (Buana & Dali, 2023; Kautsar et al., 2024).

3.5.2 Pro-Poor Infrastructure dan Eksternalitas Positif

Sumber strategi pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam secara eksplisit memasukkan agenda pro-poor infrastructure, yakni pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas dan memiliki dampak eksternalitas positif untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian (Rahim et al., 2024). Sumber tersebut juga mencontohkan praktik sejarah: Nabi Muhammad SAW membangun pasar, memperluas jaringan jalan, dan memperhatikan jasa pos; serta Khalifah Umar bin Khattab memberi perhatian besar pada infrastruktur dan tata ruang kota (Rahim et al., 2024). Klaim historis ini memberikan dasar normatif bahwa infrastruktur ekonomi—pasar, jalan, dan jaringan layanan—adalah instrumen kebijakan publik untuk kemaslahatan dan perluasan kesempatan ekonomi (Rahim et al., 2024), sekaligus terkait erat dengan mandat negara dalam menyediakan layanan publik (Buana & Dali, 2023; Kautsar et al., 2024).

3.5.3 Prioritisasi Kebutuhan dan Keadilan Pembangunan

Sumber tentang pembangunan infrastruktur menekankan perlunya melihat prioritas pembangunan karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda (Asmo et al., 2023). Sejalan dengan itu, contoh "stadion mewah" versus jalan rusak dalam sumber lain dipakai untuk menunjukkan ketidakadilan pembangunan bila prioritas kebutuhan dasar diabaikan (Buana & Dali, 2023). Prinsip prioritas ini berkelindan dengan kerangka ekonomi Islam yang menempatkan pemerataan dan kemaslahatan sebagai kriteria, bukan hanya simbol prestise proyek (Asmo et al., 2023; Buana & Dali, 2023; Bustamam & Suryani, 2022).

3.5.4 Integrasi Pembangunan Ekonomi dengan Pembangunan Manusia

Sumber menegaskan bahwa Islam memperhatikan pembangunan ekonomi, tetapi menempatkannya pada masalah pembangunan yang lebih besar, yakni pembangunan manusia (Asmo et al., 2023). Literatur lain juga menyatakan bahwa dari perspektif Islam, pembangunan manusia adalah pusat pembangunan itu sendiri (Isti'anah, 2021). Karenanya, infrastruktur ekonomi—jalan, listrik, dan komunikasi—dipahami bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana yang harus berkontribusi pada kualitas hidup dan kesejahteraan manusia (Asmo et al., 2023; Isti'anah, 2021).

3.6 Pembiayaan Infrastruktur dalam Kerangka Ekonomi/Keuangan Islam: Instrumen dan Isu Tata Kelola

3.6.1 Sukuk Negara (termasuk Project-Based Sukuk/PBS) untuk Pembiayaan Infrastruktur

Sumber menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menerbitkan Project Based Sukuk (PBS) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, dengan latar kebutuhan dana untuk percepatan pembangunan infrastruktur (Buana & Dali, 2023). Literatur lain menegaskan bahwa pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan sukuk telah diimplementasikan melalui seri PBS (Mahmudah et al., 2022). Dalam tinjauan peran sukuk, sukuk dipandang sebagai instrumen keuangan penting bagi pembangunan infrastruktur, dan hasil penerbitan sukuk digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur (Faiza, 2023). Bahkan, salah satu sumber menyebut akumulasi penerbitan SBSN hingga 13 Februari 2020 mencapai Rp1.253,4 triliun dan digunakan untuk pembiayaan berbagai proyek infrastruktur (Faiza, 2023).

Namun, ekonomi Islam juga menuntut kepastian hukum (legal infrastructure) dan tata kelola yang memadai. Sumber tentang kesiapan infrastruktur hukum menyatakan bahwa salah satu isu strategis pengembangan sukuk adalah kesiapan infrastruktur hukum yang belum optimal; regulasi sukuk dinilai masih parsial dan tersebar, mengakibatkan rendahnya pemahaman dan problem kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun investor (Gunawan et al., 2024). Sumber ini juga menempatkan ekonomi Islam sebagai sistem yang menjauhi eksploitasi dan melarang riba, maisir, dan gharar (Gunawan et al., 2024), sehingga kejelasan kerangka hukum dan pengawasan menjadi bagian dari integritas instrumen pembiayaan infrastruktur berbasis syariah (Gunawan et al., 2024).

3.6.2 Peningkatan Kualitas Perencanaan Proyek agar Pembiayaan Sukuk Efisien

Sumber administrasi publik tentang pemanfaatan sukuk pada proyek infrastruktur di Kementerian PUPR menekankan bahwa sukuk prospektif sebagai sumber pembiayaan infrastruktur, tetapi kendala pelaksanaan proyek dapat menimbulkan tambahan biaya utang; karena itu diperlukan peningkatan kualitas perencanaan dan pengusulan proyek, penilaian kelayakan yang lebih ketat, serta mekanisme reward and punishment agar proyek tepat waktu (Abitaha & Soelistyo, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif kebijakan publik, pembiayaan syariah untuk infrastruktur tetap mensyaratkan kapasitas manajerial dan akuntabilitas agar manfaat ekonomi tercapai (Abitaha & Soelistyo, 2021), sejalan dengan orientasi kemaslahatan dan efisiensi (Buana & Dali, 2023; Rahim et al., 2024).

3.6.3 Green Sukuk dan Blue Sukuk: Infrastruktur dengan Orientasi Keberlanjutan

Sumber green sukuk menjelaskan bahwa green sukuk muncul sebagai instrumen investasi syariah yang berkonsentrasi pada pembangunan lingkungan, termasuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pengurangan emisi karbon (green infrastructure) (Hakim et al., 2024). Policy brief tentang blue sukuk menegaskan bahwa pada green sukuk, dana penerbitan digunakan bagi pembiayaan infrastruktur, dengan perbedaan bahwa infrastruktur yang menjadi underlying asset harus dikategorikan sebagai infrastruktur hijau (Shergill et al., 2020). Dengan demikian, dalam kerangka ekonomi Islam yang juga dikaitkan dengan agenda keberlanjutan dan kesejahteraan luas, sukuk dapat diarahkan untuk mendukung proyek infrastruktur yang selaras dengan tujuan lingkungan melalui definisi underlying project hijau atau biru (Hakim et al., 2024; Shergill et al., 2020).

3.6.4 Wakaf dan CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk) sebagai Skema Pendanaan Infrastruktur dan Kemaslahatan

Sumber tentang CWLS menyatakan bahwa terdapat kegunaan dana wakaf yang dikumpulkan melalui CWLS, salah satunya menggunakan sukuk wakaf untuk membiayai pembangunan infrastruktur, sementara manfaat (return) dari penempatan wakaf pada instrumen sukuk dapat ditransfer kepada mauquf 'alayh (penerima manfaat wakaf) (Azam & Kurniatiningsih, 2023). Literatur wakaf produktif menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam, wakaf berperan sebagai penyedia infrastruktur publik—misalnya transportasi dan pertahanan—dan memberi contoh wakaf Utsman bin Affan sebagai pembiayaan infrastruktur air bersih (Sarkum, 2017). Sumber lain juga menegaskan bahwa wakaf berperan besar mendukung sarana ibadah, rumah sakit, pendidikan, fasilitas ekonomi, serta sarana dan prasarana sosial (social infrastructure) dan peningkatan ekonomi (Haganta et al., 2022).

Sintesis dari sumber-sumber ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, pembiayaan infrastruktur ekonomi tidak harus semata bertumpu pada instrumen utang atau anggaran, tetapi dapat memadukan keuangan sosial Islam—wakaf, termasuk CWLS—dengan instrumen pasar (sukuk) untuk menghasilkan skema yang sekaligus produktif dan berorientasi kemaslahatan (Azam & Kurniatiningsih, 2023; Haganta et al., 2022; Sarkum, 2017).

3.6.5 Pajak serta Tanggung Jawab Negara atas Infrastruktur Publik

Sumber yang membahas zakat dalam konteks pajak penghasilan menyatakan bahwa dalam regulasi negara, salah satu dana dari pajak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, dan menekankan perlunya peran aktif pemerintah dalam pengalokasian serta pengelolaan penerimaan negara agar pembangunan dan perbaikan infrastruktur berjalan efektif (Anggraini, 2018). Sumber yang sama juga menyebut bahwa dalam Islam dikenal berbagai macam pajak, yakni kharaj, usyur, dan jizyah (Anggraini, 2018). Di sisi lain, sumber infrastruktur publik menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab pemerintah dan dipandang sebagai kompensasi dari pembayaran pajak warga negara (Dahlan & Wildan, 2022). Dengan demikian, sekalipun instrumen fiskal modern (pajak) dibahas dalam kerangka negara, sumber mengaitkannya dengan kebutuhan pembiayaan infrastruktur, sementara ekonomi Islam menyediakan kosakata dan preseden instrumen fiskal—kharaj, usyur, dan jizyah—yang relevan dalam diskursus keuangan publik (Anggraini, 2018; Dahlan & Wildan, 2022).

3.7 Nuansa dan Tantangan: Legitimasi Sosial, Kepastian Hukum, dan Kapasitas Infrastruktur Dasar

Pertama, dari sisi legitimasi sosial atas sumber dana, penelitian persepsi masyarakat mengenai penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur menunjukkan adanya sebagian masyarakat yang tidak setuju karena kekhawatiran dana tidak tersedia saat keberangkatan atau risiko kerugian investasi (Dahlan & Wildan, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam ekonomi Islam, selain kepatuhan syariah dan desain instrumen, dimensi amanah dan penerimaan publik menjadi isu kebijakan yang harus dikelola secara transparan dan hati-hati (Dahlan & Wildan, 2022; Gunawan et al., 2024).

Kedua, dari sisi kepastian hukum, sumber tentang sukuk menilai regulasi yang parsial dapat menimbulkan mispersepsi—misalnya menyamakan sukuk dengan obligasi—dan mengurangi daya tarik sukuk sebagai alternatif pembiayaan pembangunan termasuk infrastruktur (Gunawan et al., 2024). Maka, "infrastruktur ekonomi" dalam ekonomi Islam dalam arti luas juga mencakup infrastruktur kelembagaan dan legal yang menjamin kepatuhan prinsip—anti-riba, anti-gharar, dan anti-maisir—serta kepastian hak dan kewajiban para pihak (Gunawan et al., 2024).

Ketiga, dari sisi kesenjangan kapasitas infrastruktur dasar, sumber e-government menegaskan bahwa negara dengan infrastruktur rendah ditandai keterbatasan fasilitas dasar seperti komunikasi, transportasi, dan listrik (Kurniawan & Rahman, 2019). Hal ini penting karena ekonomi Islam yang berorientasi kemaslahatan menuntut agar akses atas fasilitas dasar tersebut diperluas secara adil, mengingat literatur kemiskinan dan pembangunan juga memasukkan perbaikan kemudahan asas—listrik dan air—sebagai bagian agenda pengurangan kemiskinan dan peningkatan efektivitas pembangunan (Ardalepa, 2023; Rahim et al., 2024).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis sumber, infrastruktur ekonomi menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai fasilitas dasar dan modal publik—misalnya jalan/transportasi, listrik/energi, komunikasi/ICT, dan air—yang secara langsung menopang produksi-distribusi serta aktivitas sosio-ekonomi (Asmo et al., 2023; Buana & Dali, 2023; Kurniawan & Rahman, 2019), yang harus dibangun dengan prinsip pro-rakyat, pro-poor, prioritas kebutuhan, dan integrasi dengan pembangunan manusia serta moralitas dan keadilan (Asmo et al., 2023; Bustamam & Suryani, 2022; Islami, 2021; Rahim et al., 2024).

Untuk pembiayaannya, ekonomi dan keuangan Islam menawarkan kombinasi instrumen seperti sukuk (termasuk PBS) (Buana & Dali, 2023; Faiza, 2023; Mahmudah et al., 2022), wakaf dan CWLS (Azam & Kurniatiningsih, 2023; Sarkum, 2017), serta inovasi green dan blue sukuk dengan underlying proyek berorientasi keberlanjutan (Hakim et al., 2024; Shergill et al., 2020), sambil menegaskan pentingnya infrastruktur hukum, tata kelola, dan legitimasi publik agar kemaslahatan yang dituju benar-benar terwujud (Abitaha & Soelistyo, 2021; Dahlan & Wildan, 2022; Gunawan et al., 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abitaha, A. P., & Soelistyo, A. (2021). Analisis pengaruh sukuk terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia tahun 2014–2018. Jurnal Ilmu Ekonomi JIE, 5(1), 86–102. https://doi.org/10.22219/jie.v5i2.13883

Anggraini, Y. (2018). Peran green sukuk dalam memperkokoh posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 1(2), 251–268. https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1453

Ardalepa, N. (2023). Keadilan dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Iblam Law Review, 3(1), 162–179. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.221

Asmo, A., Rozalinda, & Wira, A. (2023). Peta pertumbuhan ekonomi pada negara ASEAN-6 (2012–2020) perspektif ekonomi syariah. Al-Musthofa Journal of Sharia Economics, 6(2), 123–140. https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v6i2.2203

Azam, I. N., & Kurniatiningsih, E. (2023). Freedom to act dalam perspektif ekonomi syariah (studi prospek ekonomi syariah era 4.0 di Indonesia). J-Mabes Jurnal Manajemen Akuntansi Bisnis dan Studi Ekonomi Syariah, 1(1), 41–52. https://doi.org/10.61181/j-mabes.v1i1.358

Buana, M. T. L., & Dali, N. R. S. M. (2023). A review of articles on infrastructure contractors financing in the Islamic banking. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (MEA), 7(1), 1–16. https://doi.org/10.31955/mea.v7i1.2810

Bustamam, N., & Suryani, S. (2022). Potensi pengembangan pariwisata halal dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi Kiat, 32(2). https://doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32(2).8839

Dahlan, A., & Wildan, M. (2022). Analisis ekonomi politik terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi pada sektor kawasan industri halal (KIH) dan perbankan syariah. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 10(2), 105–122. https://doi.org/10.24090/ej.v10i2.6165

Diprata, A. W., Maisah, & Fadlilah. (2023). Pengaruh mutu (kebijakan, kepemimpinan, infrastruktur) terhadap pembangunan pendidikan tinggi Islam. Jurnal Ilmu Multidisplin, 2(2), 226–232. https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.349

Faiza, N. A. R. (2023). Potensi cash waqf linked sukuk sebagai instrumen pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Al-Muhasib Journal of Islamic Accounting and Finance, 3(1), 1–16. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v3i1.280

Gunawan, R., Supriadi, B., & Risfandini, A. (2024). Strategi pengembangan pariwisata muslim friendly di Kota Pasuruan. Al-Khidma Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 98. https://doi.org/10.35931/ak.v4i2.4154

Haganta, K., Arrasy, F., & Nisa, M. K. (2022). Infrastruktur sebagai dakwah: Muhammadiyah dan bentuk lain dakwah. Kodifikasia, 16(1), 113–132. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v16i1.3864

Hakim, M. L., Hanif, N. A., & Prasetyo, S. (2024). Pengembangan sektor pariwisata halal melalui smart tourism di Indonesia dan Dubai. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 9(2), 66–76. https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i2.7348

Hastuti, E. S. (2018). Sukuk tabungan: Investasi syariah pendorong pembangunan ekonomi inklusif. Jurnal Jurisprudence, 7(2), 114–122. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4096

Islami, D. I. (2021). Analisis kontekstual pada strategi keamanan siber Mesir 2017–2021 dalam upaya pengamanan siber nasional. Mukadimah Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial, 5(1), 159–170. https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3502

Isti'anah, I. (2021). Infrastruktur antara peluang dan ancaman terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Jurnal Sosial Teknologi, 1(12). https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i12.278

Kautsar, S. A. A., Ma'adi, A. S., & Rohman, T. (2024). Determination digital economy of strengthen local halal tourism. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 9(2), 202–220. https://doi.org/10.36420/ju.v9i2.7184

Kurniawan, T., & Rahman, A. A. (2019). Project based sukuk (PBS) and its implementation in economic development in Indonesia. Al-Adalah, 16(1), 41–66. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3988

Mahmudah, S., Ghozali, M. L., & Ritonga, I. (2022). Implementation of sharia maqashid on sukuk based on fatwa DSN-MUI/IX/2020. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 22(2), 139. https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12296

Rahim, M. H. A., Razak, A. A. A., & Jalil, H. A. (2024). Analisis pengurusan infrastruktur dakwah dari perspektif Al-Quran. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 9(5), e002838. https://doi.org/10.47405/mjssh.v9i5.2838

Salma, S. H. S., & Rusyana, A. Y. (2023). Kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan relevansinya terhadap zakat di Indonesia. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 7–14. https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1705

Sarkum, S. (2017). Globalisasi ekonomi syariah di Indonesia dan perannya terhadap UMKM. https://doi.org/10.31227/osf.io/zryjg

Shergill, R., Sari, D. P. F., & Hana, K. F. (2020). Peran sukuk terhadap pembangunan infrastruktur. Al-Mutharahah Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, 17(1), 87–103. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i1.79