00988 - Industri Padat Karya dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Relevansi, dan Implikasi Kebijakan

Abstrak

Industri padat karya merupakan salah satu instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep industri padat karya dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif, mencakup dimensi normatif, kelembagaan, dan kebijakan. Melalui pendekatan kajian literatur, analisis dilakukan terhadap berbagai sumber yang membahas hubungan antara padat karya, tenaga kerja, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa industri padat karya dalam ekonomi Islam tidak sekadar dipahami sebagai aktivitas yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, melainkan harus dijalankan dalam koridor syariah yang mencakup kehalalan produksi, keadilan akad dan upah, serta orientasi kemaslahatan umum. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab untuk mendorong pengembangan sektor padat karya melalui kebijakan penciptaan lapangan kerja, pemberian modal, dan pelatihan keterampilan. Instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) juga berperan strategis dalam memperkuat pembiayaan produktif pada sektor riil. Kajian ini menegaskan bahwa agenda padat karya dalam ekonomi Islam menuntut keterpaduan antara penciptaan kerja, peningkatan produktivitas, dan perlindungan hak pekerja melalui kontrak dan upah yang adil.

Kata kunci: industri padat karya; ekonomi Islam; tenaga kerja; kesempatan kerja; kemaslahatan

________________________________________

Abstract

Labour-intensive industry is one of the strategic instruments in economic development, particularly in expanding employment opportunities and reducing unemployment. This article aims to comprehensively examine the concept of labour-intensive industry from an Islamic economic perspective, covering normative, institutional, and policy dimensions. Through a literature review approach, analysis was conducted on various sources discussing the relationship between labour-intensive industries, the workforce, and Islamic economic principles. The findings indicate that labour-intensive industry in Islamic economics is not merely understood as an activity that absorbs a large number of workers, but must be conducted within the framework of sharia, encompassing halal production, just contracts and wages, and an orientation toward general welfare (maslahah). Furthermore, the state bears the responsibility to encourage the development of the labour-intensive sector through employment creation policies, capital provision, and skills training. Islamic philanthropic instruments such as zakat, infaq, shadaqah, and waqf (ZISWAF) also play a strategic role in strengthening productive financing in the real sector. This study affirms that the labour-intensive agenda in Islamic economics demands an integration of job creation, productivity enhancement, and protection of workers' rights through just contracts and fair wages.

Keywords: labour-intensive industry; Islamic economics; labour; employment opportunity; maslahah

________________________________________

1. Pendahuluan

Persoalan ketenagakerjaan merupakan salah satu isu sentral dalam pembangunan ekonomi, baik di negara berkembang maupun negara maju. Tingginya angka pengangguran dan sempitnya lapangan kerja menjadi tantangan yang terus-menerus dihadapi oleh berbagai pemerintahan, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam konteks ini, industri padat karya—yakni industri yang dalam proses produksinya menggunakan proporsi tenaga kerja lebih besar dibanding modal—memiliki posisi strategis sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah tidak hanya memandang aktivitas ekonomi dari sudut pandang efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga dari sudut pandang keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan. Dalam perspektif ini, industri padat karya memiliki relevansi yang signifikan, karena secara inheren berkaitan dengan upaya pemberdayaan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, dan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata di tengah masyarakat.

Kajian mengenai industri padat karya dalam perspektif ekonomi Islam masih relatif terbatas dan tersebar dalam berbagai literatur yang belum tersintesis secara sistematis. Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyusun kerangka konseptual yang komprehensif mengenai industri padat karya menurut ekonomi Islam, mulai dari pengertian dan tipologi, relevansinya dalam pandangan Islam, dimensi normatif dan kelembagaan, hingga implikasi kebijakan yang dihasilkan.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber-sumber yang dikaji mencakup artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan karya akademis lainnya yang secara khusus membahas industri padat karya, ketenagakerjaan, dan ekonomi Islam. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep kunci, melakukan kategorisasi tematik, serta mensintesiskan berbagai temuan untuk menghasilkan definisi operasional yang komprehensif mengenai industri padat karya dalam perspektif ekonomi Islam.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian "Industri Padat Karya" dalam Konteks Ekonomi Islam

Dalam literatur yang tersedia, industri padat karya dipahami terutama sebagai kegiatan atau jenis industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah relatif besar dan umumnya tidak bertumpu pada proyek yang padat modal (Kusrini & Suryani, 2022; Palupi et al., 2022; Saroji, 2018). Karakter ini sering dilekatkan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun industri kecil atau rumah tangga, karena proses produksinya cenderung menggunakan teknologi madya atau sederhana, tidak mensyaratkan keahlian khusus secara ketat, dan memiliki orientasi skala usaha yang relatif kecil sehingga perannya menonjol sebagai penyedia kesempatan kerja (Palupi et al., 2022; Saroji, 2018; Masduki et al., 2019).

Sejumlah rujukan juga menegaskan pembedaan konseptual antara padat karya dan padat modal dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap "berkualitas"—dalam arti menyediakan kesempatan kerja yang cukup besar—diasosiasikan dengan investasi yang bersifat padat tenaga kerja, bukan yang padat modal (Jamaluddin, 2023). Secara empiris, rendahnya penyerapan tenaga kerja dapat terjadi ketika investasi lebih banyak mengalir ke sektor proyek padat modal yang "hanya sedikit menyerap tenaga kerja" dibanding sektor padat karya (Kotimah & A'yun, 2023), selaras dengan penekanan bahwa peningkatan kapasitas produksi "apabila proses produksi tersebut padat karya" akan "sangat membutuhkan angkatan kerja."

3.2 Tipologi Skala Industri yang Sering Terkait Padat Karya

Beberapa sumber mengelompokkan industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Misalnya, pengelompokan kapasitas pekerja mencakup: industri rumah tangga (1–4 orang), industri kecil (5–19), industri sedang (20–99), dan industri besar (≥100) (Masduki et al., 2019). Pengelompokan serupa juga dikaitkan dengan klasifikasi industri (besar, sedang, kecil, dan rumah tangga) berdasarkan jumlah tenaga kerja. Kerangka ini penting karena istilah "padat karya" dalam sumber-sumber tersebut sering melekat pada industri kecil atau rumah tangga yang memiliki daya serap tenaga kerja dan teknologi yang relatif sederhana atau menengah (Masduki et al., 2019).

Dalam pembahasan UMKM, sifat padat karya juga dikaitkan dengan ciri-ciri operasional: proses produksi memakai teknologi sederhana atau madya, menyerap tenaga kerja dan tidak mensyaratkan keahlian khusus, serta cenderung tumbuh berkelompok membentuk sentra (Palupi et al., 2022; Saroji, 2018). Dengan demikian, dalam praktik kebijakan dan pembangunan ekonomi, industri padat karya sering diposisikan sebagai instrumen untuk membuka kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, khususnya melalui pengembangan usaha kecil atau rumahan (Kusrini & Suryani, 2022; Masduki et al., 2019).

3.3 Relevansi Industri Padat Karya dalam Ekonomi Islam

3.3.1 Kerja/Tenaga Kerja sebagai Faktor Produksi yang Bernilai dalam Pandangan Islam

Beberapa rujukan menegaskan bahwa tenaga kerja merupakan faktor produksi yang berperan mengelola sumber daya lain (Setiawan et al., 2024) dan bahkan dipahami luas sebagai human resources—tidak semata tenaga fisik (Aziz & Ariffin, 2024). Dalam perspektif produksi yang dirujuk pada Al-Qur'an, Islam mendorong umatnya untuk berperan aktif dalam aktivitas produksi—pertanian, perikanan, perindustrian, dan perniagaan—serta menempatkan produksi dalam koridor moral agar tidak merugikan pihak lain (Aziz & Ariffin, 2024; Herwanti & Irwan, 2018). Sumber lain menegaskan bahwa ekonomi Islam menganjurkan aktivitas produksi dan tidak "rela" jika tenaga manusia atau komoditas "terlantar," dengan dorongan mengerahkan tenaga untuk produktivitas (Herwanti & Irwan, 2018).

Dalam literatur pemikiran ekonomi Islam klasik, pemikiran Ibnu Khaldun ditempatkan sebagai sangat menonjol dalam menggarisbawahi peran tenaga kerja: tenaga kerja dipandang "sumber yang sangat berharga," penting bagi akumulasi modal dan pendapatan, serta dikaitkan dengan kemakmuran melalui produktivitas dan pertukaran di pasar yang besar (Ghufron, 2011), sejalan dengan penegasan bahwa tenaga kerja adalah faktor produksi paling utama dan keterbatasan tenaga kerja terampil dapat menjadi hambatan pembangunan (Ismil et al., 2024). Penekanan ini menyediakan dasar konseptual mengapa orientasi padat karya dapat dipahami kompatibel dengan perhatian ekonomi Islam pada kemakmuran berbasis produktivitas dan kerja (Ghufron, 2011; Ismil et al., 2024).

3.3.2 Padat Karya dan "Kualitas" Pertumbuhan (Kesempatan Kerja, Pemerataan, Kesejahteraan)

Rujukan tentang kualitas pertumbuhan menekankan bahwa pertumbuhan yang diharapkan adalah pertumbuhan yang menyediakan kesempatan kerja cukup besar, yakni dipicu investasi padat tenaga kerja, bukan padat modal (Jamaluddin, 2023). Ketika perekonomian didominasi sektor padat modal dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih kecil, dapat terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor padat karya dan berimbas pada penurunan pendapatan serta peningkatan kerentanan kemiskinan (Jamaluddin, 2023).

Studi lain menyatakan bahwa tidak signifikannya pengaruh investasi pada penyerapan tenaga kerja dapat dikaitkan dengan realokasi investasi ke proyek padat modal—khususnya sektor jasa—ketimbang padat karya, sementara sektor padat modal hanya sedikit menyerap tenaga kerja (Kotimah & A'yun, 2023). Dalam kerangka ini, padat karya diposisikan sebagai jalur yang lebih langsung untuk memperluas kesempatan kerja, yang selanjutnya konsisten dengan agenda kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam berbagai pembahasan ekonomi Islam (Jamaluddin, 2023; Kotimah & A'yun, 2023; Septiady, 2021).

3.4 Kriteria "Padat Karya yang Sesuai Ekonomi Islam": Dimensi Normatif dan Kelembagaan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, industri padat karya—agar selaras dengan ekonomi Islam—tidak cukup hanya menyerap tenaga kerja, melainkan perlu memenuhi prinsip-prinsip berikut.

3.4.1 Kehalalan dan Orientasi Kemaslahatan dalam Produksi

Sumber yang membahas produksi dalam perspektif Islam menekankan bahwa produksi seharusnya diarahkan untuk mencapai "kebaikan dan kemakmuran bagi semua manusia" dan tidak sekadar memperkaya individu atau kelompok tertentu (Setiawan et al., 2024). Selain itu, terdapat penekanan bahwa perbedaan mendasar ekonomi Islam dengan konvensional adalah aspek produksi yang hanya diperbolehkan pada yang halal. Karena itu, industri padat karya dalam ekonomi Islam perlu ditempatkan sebagai aktivitas produksi yang halal serta memberi manfaat sosial-ekonomi yang lebih luas (Setiawan et al., 2024).

3.4.2 Akad Kerja (Ijarah/Ujrah) dan Keadilan Upah: Transparansi, Kejelasan, Anti-Kezaliman

Pembahasan pengupahan dalam perspektif Islam menekankan bahwa upah (ujrah) adalah kompensasi yang besarnya ditentukan oleh jasa atau nilai kerja (produktivitas) dan bahwa upah hendaknya dikaitkan dengan hak dasar untuk hidup layak. Dalam pelaksanaan pengupahan, terdapat ketentuan agar pekerja dijelaskan bentuk kerja (job description), batas waktu (timing), dan besaran upah secara jelas. Prinsip "adil" dalam pengupahan juga ditegaskan sebagai jelas dan transparan dalam penetapan dan penyebutan upah (Hadi, 2019).

Nuansa pentingnya aspek ini tampak pada catatan bahwa praktik pengupahan "sering bermasalah khususnya pada sektor industri padat karya," termasuk penafsiran upah minimum yang dapat merugikan buruh tertentu. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, industri padat karya perlu didesain dengan kejelasan akad dan keadilan upah guna mencegah praktik kezaliman di pasar tenaga kerja (Hadi, 2019). Dalam studi pariwisata Lombok Barat, prinsip ketenagakerjaan Islam ditekankan agar tidak terjadi kedzaliman: kemerdekaan manusia, kemuliaan derajat manusia, keadilan, serta kejelasan akad dan transaksi upah, selaras dengan kebutuhan etis yang ditekankan dalam konsep ujrah (Hadi, 2019).

3.4.3 Peran Negara dan Kebijakan Sosial-Ekonomi terkait Kesempatan Kerja

Rujukan yang meninjau penyerapan tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam menyatakan bahwa pemerintah melakukan berbagai upaya sebagai tanggung jawabnya untuk menyediakan lapangan pekerjaan (Kotimah & A'yun, 2023). Pembahasan kebijakan Islam dalam mengatasi pengangguran juga menegaskan bahwa negara "wajib menciptakan lapangan kerja" agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan, dan dapat pula memberi modal bagi yang ingin mengembangkan keterampilan untuk bekerja. Dalam bingkai negara kesejahteraan, terdapat gagasan social welfare to work yang menekankan pembangunan sosial yang padat karya, memobilisasi aset produktif, dan mengembangkan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup (Septiady, 2021). Keseluruhan rujukan ini menempatkan padat karya bukan sekadar isu teknis produksi, melainkan bagian dari tanggung jawab tata kelola ekonomi untuk kesejahteraan (Kotimah & A'yun, 2023; Septiady, 2021).

3.5 Sektor-Sektor yang Sering Dikategorikan Padat Karya dan Contoh Relevansinya

3.5.1 Pariwisata (Hotel, Kuliner, Biro Perjalanan, Pemandu, dan lain-lain)

Sektor pariwisata dalam beberapa sumber secara eksplisit disebut sebagai industri yang "padat karya," karena membutuhkan tenaga kerja dan semakin banyak pengunjung dapat semakin banyak lapangan kerja tercipta (Juliman, 2021). Studi Lombok Barat juga menekankan bahwa pembangunan industri pariwisata menyerap banyak tenaga kerja dan menyebut industri padat karya sebagai salah satu upaya penanggulangan masalah tenaga kerja di sektor pariwisata, termasuk kebutuhan pekerja untuk layanan seperti guide, driver, dan sebagainya. Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, pariwisata dapat menjadi contoh sektor padat karya yang relevan untuk pembukaan kesempatan kerja, sekaligus menuntut pemenuhan prinsip-prinsip akad atau upah yang adil (Juliman, 2021).

3.5.2 UMKM, Industri Kecil, dan Home Industry

UMKM sering disebut memiliki karakter padat karya karena menyerap tenaga kerja dan tidak mensyaratkan keahlian khusus secara ketat, serta bertumpu pada teknologi sederhana atau madya (Palupi et al., 2022; Saroji, 2018). Rujukan tentang perluasan lapangan pekerjaan juga menegaskan bahwa pengembangan industri padat karya dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja, termasuk industri rumah tangga (Kusrini & Suryani, 2022). Studi tentang home industry juga menggarisbawahi bahwa sifatnya yang padat tenaga kerja dapat menampung pengangguran dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan keluarga (Masduki et al., 2019). Dengan demikian, UMKM dan home industry dapat diposisikan sebagai kanal utama penerapan padat karya yang selaras dengan tujuan perluasan kesempatan kerja (Kusrini & Suryani, 2022; Masduki et al., 2019; Saroji, 2018).

3.5.3 Pabrik Padat Karya dan Kesempatan Kerja Perempuan

Perkembangan industrialisasi di Jepara disebut ditandai berdirinya pabrik-pabrik padat karya yang membuka kesempatan kerja dan didominasi perempuan, serta dikaitkan dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar (Fadilah, 2017). Studi kasus di Desa Gemiring Kidul menunjukkan peran perempuan buruh pabrik yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan, dari perspektif Islam, pekerjaan tersebut dipandang sesuai syariah dengan izin suami dan membawa manfaat bagi keluarga (Fadilah, 2017). Ini menunjukkan bahwa industri padat karya juga dapat dibaca dalam ekonomi Islam sebagai arena distribusi manfaat ekonomi rumah tangga, dengan catatan pemenuhan syarat-syarat moral dan sosial yang relevan (Fadilah, 2017).

3.5.4 Pertanian/Agribisnis sebagai Sektor Padat Karya

Pengembangan agribisnis perdesaan disebut strategis untuk menggerakkan perekonomian dan pemberdayaan, antara lain karena kemampuan tinggi dalam penyerapan tenaga kerja mengingat sifat industri pertanian yang padat karya dan bersifat massal berbasis masyarakat (Yulia et al., 2023). Keterkaitan ini kompatibel dengan penekanan Al-Syaibani tentang klasifikasi kerja pada sektor pertanian dan perindustrian serta relevansinya dengan strategi penanggulangan pengangguran melalui berbagai program, termasuk memaksimalkan usaha padat karya pada berbagai sektor riil (Yulia et al., 2023).

3.6 Modal, Teknologi, dan Pembiayaan: Bagaimana Padat Karya Tetap Produktif dalam Ekonomi Islam?

3.6.1 Teknologi Tepat Guna: Skala Kecil, Desentralisasi, Padat Karya, Ramah Lingkungan

Dalam konteks pemberdayaan dan pelatihan kerja, "teknologi tepat guna" digambarkan sebagai teknologi yang diimplementasikan pada skala kecil, desentralisasi, padat karya, ramah lingkungan, dan memperhatikan kearifan lokal. Kerangka ini penting karena industri padat karya sering dilekatkan pada skala usaha kecil atau menengah yang membutuhkan pilihan teknologi yang kompatibel dengan kapasitas lokal dan penyerapan tenaga kerja (Saroji, 2018).

3.6.2 Kebutuhan Penguatan SDM: Tenaga Terampil dan Link-and-Match

Pengembangan sektor-sektor industri ekonomi Islam—misalnya industri halal dan pariwisata halal—disebut masih terkendala keterbatasan SDM, dan pendidikan vokasi dipandang strategis untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja terampil melalui pendekatan link and match (Rizal & Mukaromah, 2020). Hal ini sejalan dengan penekanan Ibnu Khaldun bahwa keterampilan memerlukan proses pembelajaran (guru) dan keterbatasan tenaga kerja terampil dapat menjadi hambatan pembangunan (Ismil et al., 2024). Dengan demikian, padat karya dalam ekonomi Islam tidak identik dengan "rendah keterampilan," melainkan dapat diarahkan menjadi padat karya yang produktif melalui investasi pelatihan dan pembentukan keterampilan (Ismil et al., 2024; Rizal & Mukaromah, 2020).

3.6.3 Pembiayaan Berbasis Filantropi Islam (Zakat/Wakaf) untuk Menguatkan Sektor Riil dan Kesempatan Kerja

Sejumlah rujukan menempatkan filantropi Islam sebagai instrumen yang dapat mendorong aktivitas ekonomi produktif. Pengelolaan dana ZISWAF yang produktif dinyatakan dapat meningkatkan aktivitas investasi dan produktivitas usaha sehingga meningkatkan penggunaan tenaga kerja (mengurangi pengangguran) dan memperbaiki kesejahteraan (Tomadehe et al., 2022). Dalam konteks pemberdayaan zakat, pengembangan usaha kecil menengah dengan modal dari zakat disebut akan menyerap tenaga kerja dan dapat menurunkan pengangguran, termasuk melalui program pengembangan ekonomi pedesaan seperti program padat karya dan industri rumah tangga (Anggraini et al., 2023). Selain itu, wakaf diposisikan berperan dalam dukungan UMKM—meliputi permodalan, alat produksi, dan pendampingan—dan juga disebut terkait program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencakup program padat karya. Keseluruhan ini memberikan basis bahwa industri padat karya dalam ekonomi Islam dapat dikuatkan melalui skema pembiayaan sosial-keagamaan yang diarahkan produktif pada sektor riil dan penciptaan kerja (Anggraini et al., 2023; Tomadehe et al., 2022).

________________________________________

4. Sintesis: Definisi Operasional "Industri Padat Karya Menurut Ekonomi Islam"

Berdasarkan rujukan-rujukan di atas, industri padat karya menurut ekonomi Islam dapat disintesiskan sebagai berikut.

Pertama, industri yang secara nyata menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi instrumen perluasan kesempatan kerja—sering kali pada skala UMKM, industri kecil, industri rumah tangga, atau sektor jasa tertentu seperti pariwisata (Juliman, 2021; Kusrini & Suryani, 2022; Saroji, 2018).

Kedua, industri yang tidak bertumpu pada padat modal, karena orientasinya adalah kualitas pertumbuhan melalui penciptaan kerja; dominasi padat modal dipandang berisiko melemahkan penyerapan tenaga kerja (Jamaluddin, 2023; Kotimah & A'yun, 2023).

Ketiga, industri yang dijalankan dalam koridor syariah: produksi yang halal, orientasi kemakmuran umum (bukan sekadar akumulasi segelintir pihak) (Setiawan et al., 2024), serta tata kelola kerja yang adil melalui akad yang jelas dan upah yang transparan atau layak untuk mencegah kezaliman—terutama karena sektor padat karya rentan terhadap masalah pengupahan (Hadi, 2019).

Keempat, industri yang didukung tata kelola negara dan kebijakan sosial-ekonomi untuk penciptaan kerja dan kesejahteraan—termasuk pemberian modal dan pelatihan (Kotimah & A'yun, 2023; Septiady, 2021)—serta dapat diperkuat melalui instrumen filantropi Islam agar pembiayaan produktif mendorong usaha riil dan penyerapan tenaga kerja (Anggraini et al., 2023; Tomadehe et al., 2022).

________________________________________

5. Catatan Nuansa dan Potensi Ketegangan Kebijakan

Terdapat nuansa penting bahwa perluasan investasi tidak otomatis meningkatkan penyerapan tenaga kerja apabila investasi terkonsentrasi pada sektor padat modal (Kotimah & A'yun, 2023), meskipun secara konseptual peningkatan kapasitas produksi pada proses padat karya sangat membutuhkan tenaga kerja. Pada ranah kebijakan upah, sumber hukum ekonomi Islam menekankan kejelasan akad dan keadilan upah (Hadi, 2019), tetapi praktik kebijakan upah minimum dapat bermasalah di sektor padat karya karena penafsirannya dapat merugikan kelompok buruh tertentu.

Dengan demikian, agenda padat karya dalam ekonomi Islam menuntut keterpaduan antara penciptaan kerja, produktivitas dan keterampilan, serta perlindungan hak pekerja melalui kontrak dan upah yang adil (Hadi, 2019; Ismil et al., 2024; Rizal & Mukaromah, 2020; Septiady, 2021).

________________________________________

6. Penutup

Kajian ini menegaskan bahwa industri padat karya memiliki relevansi yang kuat dalam kerangka ekonomi Islam, bukan semata sebagai instrumen teknis penyerapan tenaga kerja, melainkan sebagai wujud nyata dari prinsip-prinsip Islam tentang kerja, keadilan, dan kemaslahatan. Agar benar-benar selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam, industri padat karya harus dibangun di atas fondasi produksi yang halal, akad kerja yang jelas dan adil, dukungan kebijakan negara yang proaktif, serta penguatan melalui instrumen filantropi Islam yang produktif.

Penelitian lebih lanjut perlu diarahkan pada kajian empiris yang menguji implementasi prinsip-prinsip tersebut pada berbagai sektor padat karya di negara-negara Muslim, termasuk evaluasi efektivitas program ZISWAF dalam mendorong penciptaan kerja dan pengurangan kemiskinan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Anggraini, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2023). Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Tirtayasa Ekonomika, 18(1), 123. https://doi.org/10.35448/jte.v18i1.13613

Aziz, A. R. A., & Ariffin, M. Y. M. (2024). Pengajian tinggi, pendemokrasian, pengkomersialan dan pengantarabangsaan: Satu ulasan buku. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 9(4), e002879. https://doi.org/10.47405/mjssh.v9i4.2879

Fadilah, N. (2017). Aktivitas produksi kapitalis dalam perspektif ekonomi Islam. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1), 147–170. https://doi.org/10.21274/an.2017.4.1.147-170

Ghufron, M. (2011). Politik negara dalam pengupahan buruh di Indonesia. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 1(2), 109–134. https://doi.org/10.15642/ad.2011.1.2.109-134

Hadi, S. (2019). Penguatan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam berbasis pendidikan life skills dan teknologi tepat guna di Balai Latihan Kerja dan Industri Kabupaten Jember. Jurnal Al-Tatwir, 6(2), 61–76. https://doi.org/10.35719/altatwir.v6i1.5

Herwanti, T., & Irwan, M. (2018). Kualitas sumber daya manusia dalam perspektif ekonomi Islam di Nusa Tenggara Barat. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 17(2), 131–154. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i2.156

Ismil, R., Baharuddin, M., & Lutfi, S. S. M. (2024). Sejarah, perkembangan dan revolusi pertanian dalam tamadun Islam serta kaitannya dengan zaman moden. Journal of Al-Tamaddun, 19(1), 215–234. https://doi.org/10.22452/jat.vol19no1.16

Jamaluddin, R. B. (2023). Analisis pengaruh upah minimum, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 1(1), 70–79. https://doi.org/10.59024/jise.v1i1.86

Juliman. (2021). Pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah Indonesia. https://doi.org/10.31237/osf.io/b6qgv

Kotimah, K., & A'yun, N. (2023). Konsep pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun. IJMA: Indonesian Journal of Management and Accounting, 4(2), 428–437. https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).428-437

Kusrini, E., & Suryani, I. P. (2022). Peran buruh pabrik perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga perspektif ekonomi Islam (Studi kasus Desa Gemiring Kidul Kecamatan Nalumsari). Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 10(1), 215. https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.14977

Masduki, M., Hartono, T., Sardila, V., & Triantoro, D. A. (2019). Pemberdayaan Muslim muallaf melalui home industry kerupuk ikan lomek di Desa Selat Akar. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan, 3(2), 425–450. https://doi.org/10.14421/jpm.2019.032-09

Palupi, W. A., Marselina, M., Wahyudi, H., & Ciptawaty, U. (2022). Determinasi investasi di negara mayoritas Islam berpendapatan menengah ke bawah Asia. I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance, 8(1), 49–67. https://doi.org/10.19109/ifinance.v8i1.12633

Rizal, F., & Mukaromah, H. (2020). Filantropi Islam solusi atas masalah kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 3(1), 35–66. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631

Saroji, R. P. (2018). Dampak industri pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja ditinjau dari perspektif ekonomi Islam (Studi pada hotel, biro perjalanan wisata, kuliner dan objek wisata Kabupaten Lombok Barat). Al-Tijary, 4(1), 61–70. https://doi.org/10.21093/at.v4i1.1266

Septiady, E. (2021). Perkembangan ekonomi di wilayah Sekumpul Martapura sebelum dan sesudah meninggal Guru Sekumpul. https://doi.org/10.31219/osf.io/rcehb

Setiawan, D., Subandrio, S., Mukadar, A., & Rahmanto, B. (2024). Analysis of the role of Pantai Panjang Bengkulu tourism objects in increasing community income from an Islamic economic perspective. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan, 5(1). https://doi.org/10.53697/emak.v5i1.1550

Tomadehe, S., Abubakar, A., & Haddade, H. (2022). Produksi dalam sistem perekonomian menurut pandangan Al-Qur'an. Widya Balina, 7(2), 559–567. https://doi.org/10.53958/wb.v7i2.169

Yulia, Y., Bahtera, N. I., & Herdiyanti, H. (2023). Strategi prioritas pemberdayaan agribisnis perdesaan (Kasus: Desa Panca Tunggal, Kec. Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan). Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(5), 1223–1236. https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i5.5043