00976 - Harga Pokok Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Normatif

Abstrak

Abstract: This article examines the concept of cost of production (harga pokok produksi/HPP) from an Islamic economic perspective through a conceptual and normative analysis. HPP is technically defined as the accumulation of all economic resource expenditures to transform inputs into goods or services during a production period, encompassing direct raw materials, direct labor, and factory overhead. In the Islamic economic framework, HPP is not merely a technical cost measurement instrument but also a normative tool tied to the principles of justice (al-'adl), transparency (amanah), and benefit (maṣlaḥah). This study reveals that HPP in Islamic economics requires: (1) accurate and complete cost classification, (2) halal production processes as a prerequisite, (3) use as a basis for fair pricing to avoid undercost or overcost that harms consumers or business sustainability, and (4) transparency in contracts, particularly murābaḥah transactions. The analysis also connects HPP with market mechanisms in Islam, including the prohibition of ihtikār (hoarding) and monopoly as forms of market distortion that undermine price justice. This article concludes that HPP in an Islamic economic framework is an instrument of proper muamalah governance, not merely a financial figure.

Keywords: cost of production, Islamic economics, maṣlaḥah, price justice, murābaḥah

________________________________________

Abstrak: Artikel ini mengkaji konsep harga pokok produksi (HPP) dari perspektif ekonomi Islam melalui analisis konseptual dan normatif. HPP secara teknis didefinisikan sebagai akumulasi seluruh pengeluaran sumber daya ekonomi untuk mengubah input menjadi barang atau jasa dalam suatu periode produksi, yang mencakup bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dalam kerangka ekonomi Islam, HPP bukan sekadar instrumen pengukuran biaya secara teknis, melainkan juga alat normatif yang terkait dengan prinsip keadilan (al-'adl), transparansi (amanah), dan kemaslahatan (maṣlaḥah). Kajian ini mengungkapkan bahwa HPP dalam ekonomi Islam mensyaratkan: (1) klasifikasi biaya yang akurat dan lengkap, (2) proses produksi yang halal sebagai prasyarat, (3) penggunaan sebagai dasar penetapan harga yang adil guna menghindari undercost atau overcost yang merugikan konsumen maupun keberlanjutan usaha, dan (4) transparansi dalam akad, khususnya transaksi murābaḥah. Analisis ini juga menghubungkan HPP dengan mekanisme pasar dalam Islam, termasuk larangan ihtikār (penimbunan) dan monopoli sebagai bentuk distorsi pasar yang merusak keadilan harga. Artikel ini menyimpulkan bahwa HPP dalam kerangka ekonomi Islam merupakan instrumen tata kelola muamalah yang benar, bukan sekadar angka keuangan.

Kata kunci: harga pokok produksi, ekonomi Islam, maṣlaḥah, keadilan harga, murābaḥah

________________________________________

1. Pendahuluan

Penetapan harga dalam kegiatan ekonomi merupakan salah satu isu sentral yang tidak dapat dilepaskan dari fondasi perhitungan biaya produksi. Harga pokok produksi (HPP) sebagai representasi akumulasi biaya yang melekat pada proses produksi menjadi titik tolak bagi pelaku usaha dalam menentukan harga jual yang wajar dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi konvensional, HPP lazim dipahami semata-mata sebagai instrumen manajerial dan akuntansi biaya. Namun, dalam bingkai ekonomi Islam, pembahasan HPP menuntut kedalaman analisis yang melampaui aspek teknis, yakni mencakup dimensi normatif, etis, dan syar'i.

Urgensi kajian ini semakin menguat mengingat perkembangan pesat bisnis dan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang mensyaratkan akurasi dan transparansi informasi biaya, terutama dalam transaksi berbasis akad murābaḥah. Selain itu, banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi dalam ekosistem ekonomi syariah masih menghadapi tantangan dalam menghitung HPP secara tepat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan harga yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Artikel ini bertujuan mengkaji secara konseptual dan normatif hakikat HPP menurut ekonomi Islam, meliputi: (1) pengertian dan landasan normatifnya, (2) komponen dan metode perhitungannya, (3) keterkaitannya dengan keadilan harga dan mekanisme pasar Islam, serta (4) implikasinya terhadap keabsahan akad, khususnya murābaḥah.

________________________________________

2. Pengertian Harga Pokok Produksi dan Total Biaya Produksi dalam Kerangka Ekonomi Islam

Dalam literatur akuntansi biaya yang juga dipakai dalam kajian ekonomi dan bisnis syariah, harga pokok produksi (HPP) dipahami sebagai seluruh pengeluaran atau pengorbanan sumber daya ekonomi untuk mengolah input (bahan baku dan faktor produksi) menjadi output (barang atau jasa) dalam suatu periode produksi (Ashary et al., 2023; Athia & Taufiqurrohman, 2021; Zannah, 2020). Definisi ini sejalan dengan pernyataan bahwa HPP adalah "total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa" karena HPP merepresentasikan akumulasi biaya yang melekat pada proses produksi, bukan sekadar harga jual (Ashary et al., 2023; Isnawati et al., 2023; Putra et al., 2024).

Namun, pendekatan ekonomi Islam menambahkan landasan normatif: kegiatan ekonomi, termasuk produksi dan penetapan harga, harus berada dalam koridor syariah dan diarahkan pada kemaslahatan (maṣlaḥah), bukan semata-mata maksimalisasi laba (Amir et al., 2023; Martinah & Nuhung, 2019). Karena itu, HPP dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya merupakan isu teknis pengukuran biaya, tetapi juga terkait keadilan (al-'adl), amanah atau transparansi, dan kepatuhan halal pada proses produksi serta transaksi yang mengikutinya, misalnya penetapan harga jual (Mulyani et al., 2023; Nasution, 2018; Priantilianingtiasari & Ni'am, 2024).

________________________________________

3. Unsur dan Komponen Harga Pokok Produksi yang Relevan untuk Praktik Bisnis Syariah

Secara operasional, HPP dihitung dengan mengakumulasikan unsur biaya produksi yang lazim dipakai dalam akuntansi biaya, yaitu: (1) biaya bahan baku langsung; (2) biaya tenaga kerja langsung; dan (3) biaya overhead pabrik, yakni biaya tidak langsung pabrik yang dapat bersifat variabel maupun tetap (Munawaroh, 2019; Priantilianingtiasari & Ni'am, 2024; Putra et al., 2024).

Kerangka ini juga digunakan dalam penelitian-penelitian HPP yang terbit pada jurnal ekonomi dan bisnis syariah atau lembaga pendidikan Islam, misalnya pada studi penentuan HPP (full costing, variable costing, job order costing) yang menekankan pentingnya identifikasi rinci unsur biaya agar hasil HPP akurat (Marsinah & Ujang, 2022; Martinah & Nuhung, 2019). Ketidaklengkapan dalam memasukkan overhead tertentu, misalnya penyusutan atau depresiasi maupun biaya pemeliharaan, dicatat sebagai sumber selisih HPP dan pada akhirnya mengubah kelayakan harga jual dalam beberapa studi kasus UMKM dan manufaktur (Marsinah & Ujang, 2022; Putra et al., 2024; Wulandari, 2021).

Selain itu, beberapa rujukan menjelaskan HPP, khususnya dalam definisi full costing, sebagai kumpulan biaya produksi yang dikaitkan dengan persediaan atau proses produksi, termasuk logika persediaan barang dalam proses (awal dan akhir) dalam perumusan HPP (Maimuna et al., 2023). Komponen ini penting karena HPP sering dipakai sebagai dasar untuk menentukan harga jual yang tidak menzalimi salah satu pihak, sekaligus untuk memantau biaya dan menghitung laba atau rugi periodik (Ashary et al., 2023; Isnawati et al., 2023; Zannah, 2020).

________________________________________

4. Metode Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Implikasinya terhadap Penetapan Harga dalam Praktik Syariah

4.1 Full Costing versus Variable Costing sebagai Metode Akuntansi Biaya

Dalam literatur yang digunakan oleh studi-studi HPP di konteks bisnis syariah, terdapat dua pendekatan utama. Pertama, full costing, yakni metode yang memasukkan seluruh unsur biaya produksi (bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik baik variabel maupun tetap) ke dalam HPP (Priantilianingtiasari & Ni'am, 2024; Putra et al., 2024). Beberapa rujukan juga menjelaskan bahwa full costing dapat dikaitkan dengan penutupan biaya yang lebih luas saat penetapan harga, misalnya dengan memperhitungkan biaya non-produksi tertentu untuk tujuan penentuan harga (Rivaldy & Dupri, 2023; Sakdiyah & Wardaturrohah, 2021). Kedua, variable costing, yakni metode yang hanya membebankan biaya produksi yang berperilaku variabel (bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel) sebagai komponen HPP (Karim, 2020; Romli & Shobirin, 2023).

Perbedaan perlakuan overhead, terutama overhead tetap seperti depresiasi, berulang kali disebut sebagai penyebab utama perbedaan HPP antar metode maupun antara praktik perusahaan dan perhitungan yang direkomendasikan oleh peneliti (Marsinah & Ujang, 2022; Putra et al., 2024; Wulandari, 2021). Dalam konteks ekonomi Islam, perbedaan ini penting bukan untuk "memilih yang termurah," melainkan untuk memastikan keakuratan dan keadilan informasi biaya sebagai basis harga, agar tidak terjadi undercost atau overcost yang dapat mendorong ketidakadilan harga jual (Ashary et al., 2023; Priantilianingtiasari & Ni'am, 2024).

4.2 Cost-Plus Pricing dan Keterkaitannya dengan "Harga Pokok + Margin" dalam Transaksi Syariah

Banyak studi HPP menyambungkan perhitungan HPP dengan penetapan harga jual melalui cost-plus pricing, yaitu harga jual = HPP + persentase laba yang diharapkan (Athia & Taufiqurrohman, 2021; Hermawati et al., 2024; Marsinah & Ujang, 2022). Logika cost-plus profit juga merupakan struktur yang identik dengan akad murābaḥah (jual beli dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan atau margin) pada praktik lembaga keuangan syariah: penjual menyatakan harga pokok dan menambahkan margin yang disepakati (Amelia, 2022; Rivaldy & Dupri, 2023; Siswi, 2020). Dengan demikian, penguasaan konsep HPP menjadi relevan secara langsung terhadap kepatuhan syariah, karena murābaḥah mensyaratkan keterbukaan informasi harga pokok dan margin (Amelia, 2022; Rivaldy & Dupri, 2023; Siswi, 2020).

________________________________________

5. Kekhasan Perspektif Ekonomi Islam: HPP Harus Akurat, Halal, dan Menjadi Instrumen Keadilan Harga

5.1 Orientasi Produksi pada Maṣlaḥah, Bukan Sekadar Laba

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa tujuan produksi dalam ekonomi Islam adalah mewujudkan maṣlaḥah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara adil, berbeda dari orientasi laba maksimum semata (Amir et al., 2023; Martinah & Nuhung, 2019). Karena itu, perhitungan HPP dan penetapan harga tidak boleh dilepaskan dari pertanyaan: apakah proses produksi dan hasilnya membawa manfaat dan tidak menimbulkan mudarat sosial, misalnya membebani konsumen secara tidak wajar (Amir et al., 2023; Martinah & Nuhung, 2019; Priantilianingtiasari & Ni'am, 2024). Kerangka ini konsisten dengan pembahasan produksi yang menekankan nilai keadilan dan manfaat (maṣlaḥah) dalam penyediaan barang dan jasa (Arifudin et al., 2024; Lestari, 2020).

5.2 Klasifikasi dan Pengakuan Biaya: Tidak Semua Pengeluaran Otomatis Menjadi Biaya Produksi menurut Pendekatan Islam

Dalam kajian biaya produksi Islami, dinyatakan bahwa terdapat klasifikasi biaya sebelum menghitung biaya produksi, karena tidak semua dana yang keluar dihitung sebagai biaya produksi dalam konteks penilaian dan pengendalian biaya yang efektif (Karim, 2020). Pernyataan ini memberi batas normatif dan manajerial: pengeluaran yang tidak relevan, tidak menambah nilai, atau tidak sesuai dengan tujuan produksi yang maslahat perlu dikendalikan, sehingga HPP tidak menjadi dasar pembenaran harga yang tidak wajar (Karim, 2020; Priantilianingtiasari & Ni'am, 2024). Walaupun rujukan tersebut tidak merinci kategori "biaya yang tidak dihitung" secara universal, ia menegaskan prinsip bahwa penyusunan HPP dalam kerangka Islami mensyaratkan penilaian (screening) atas pengeluaran sebelum diakui sebagai biaya produksi (Karim, 2020).

5.3 Kepatuhan Halal dan Etika Produksi sebagai Prasyarat, Bukan Tambahan

Produksi dalam Islam ditekankan tidak cukup bermotif konsumsi sendiri atau dijual ke pasar, tetapi harus mewujudkan fungsi sosial; salah satu aturan yang disebutkan adalah memproduksi barang atau jasa yang halal pada setiap tahapan produksi (Mulyani et al., 2023). Literatur lain tentang mekanisme pasar Islam juga menegaskan bahwa penawaran atau produksi Islami mencakup produksi barang yang halal dan thayyib serta prioritas pemenuhan kebutuhan dasar (Arifudin et al., 2024). Dengan demikian, HPP "menurut ekonomi Islam" secara konseptual melekat pada proses produksi yang halal dan bertanggung jawab; biaya produksi dipahami dalam rangka kegiatan yang dibenarkan syariah (Arifudin et al., 2024; Mulyani et al., 2023).

________________________________________

6. HPP, Harga yang Adil, dan Mekanisme Pasar Islam: Menghubungkan Biaya Produksi dengan Keadilan Harga

6.1 Harga Adil sebagai Prinsip Transaksi dan Konsekuensi dari HPP yang Benar

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa transaksi bisnis Islami harus dilakukan pada harga yang adil, dan keadilan harga tidak tercapai bila mekanisme pasar terganggu (Nasution, 2018; Priantilianingtiasari & Ni'am, 2024). Di sisi lain, studi-studi HPP menunjukkan bahwa penetapan harga jual yang tepat sangat bergantung pada HPP yang tepat; jika HPP tidak tepat, harga jual dapat menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah (Ashary et al., 2023; Marsinah & Ujang, 2022; Mauliyah & Kirom, 2018). Sintesis kedua gagasan ini menghasilkan proposisi praktis ekonomi Islam: akuntabilitas biaya (HPP) adalah instrumen penting untuk menjaga keadilan harga, karena HPP adalah dasar yang lazim dipakai dalam penetapan harga berbasis biaya, termasuk cost-plus (Athia & Taufiqurrohman, 2021; Hermawati et al., 2024; Marsinah & Ujang, 2022), sekaligus mengurangi peluang overpricing yang merugikan konsumen atau underpricing yang merusak keberlanjutan usaha dan dapat mengganggu kemaslahatan (Ashary et al., 2023; Priantilianingtiasari & Ni'am, 2024).

6.2 Harga Terbentuk oleh Permintaan dan Penawaran; Intervensi Dibenarkan ketika Terjadi Distorsi atau Kezaliman

Literatur mekanisme pasar Islam, termasuk pembahasan Ibn Taymiyyah, menyatakan bahwa naik-turunnya harga tidak selalu akibat kezaliman; ia dapat disebabkan faktor produksi atau impor. Jika permintaan naik dan penawaran turun, harga naik; jika persediaan naik dan permintaan turun, harga turun (Kusumawati, 2015; Nurfaizah, 2022; Ulmasruroh, 2020). Pada prinsipnya, Islam mengakui pasar dengan harga yang terbentuk oleh kekuatan permintaan dan penawaran, serta menempatkan peran pemerintah untuk menjamin mekanisme pasar berjalan adil bila terjadi gangguan (Farma, 2019; Kusumawati, 2015; Nasution, 2018).

Namun, terdapat nuansa penting: terdapat hadis yang dikutip dalam kajian intervensi harga yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. tidak bersedia menetapkan harga saat terjadi kenaikan harga, dan ini menjadi sumber perdebatan pemaknaan intervensi harga (Kusumawati, 2015; Nurfaizah, 2022). Pada saat yang sama, rujukan lain menegaskan bahwa intervensi harga dapat diperlukan ketika terjadi ketidakadilan atau distorsi seperti manipulasi, monopoli, dan penahanan barang kebutuhan pokok; dalam kondisi seperti itu pemerintah atau otoritas pasar dapat menetapkan atau memaksa pengeluaran barang untuk menegakkan keadilan dan memenuhi kebutuhan dasar (Farma, 2019; Kusumawati, 2015; Nurfaizah, 2022). Sintesisnya: dalam ekonomi Islam, HPP dan struktur biaya penting untuk efisiensi internal perusahaan, tetapi keadilan harga pasar tetap dikaitkan dengan mekanisme permintaan dan penawaran yang sehat serta pengawasan terhadap distorsi (Kusumawati, 2015; Nasution, 2018; Ulmasruroh, 2020).

6.3 Larangan Ihtikār (Penimbunan) dan Monopoli sebagai Pengaman Keadilan Harga

Beberapa rujukan mendefinisikan ihtikār atau penimbunan sebagai praktik menahan atau menimbun barang dagangan sehingga menjadi langka dan harga naik demi keuntungan berlipat, serta menegaskan bahwa praktik ini dilarang karena menimbulkan mudarat sosial (Huzain, 2021; Muslim, 2012). Literatur lain menegaskan bahwa praktik semacam ini menghambat manusia memperoleh harga yang adil dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam perdagangan (Muslim, 2012; Ulmasruroh, 2020). Karena itu, penghitungan HPP yang benar saja tidak cukup tanpa pengawasan pasar: ekonomi Islam mengaitkan keadilan harga dengan pencegahan distorsi seperti penimbunan dan monopoli yang merusak mekanisme pasar (Huzain, 2021; Muslim, 2012; Ulmasruroh, 2020).

________________________________________

7. Keterkaitan HPP dengan Transparansi Akad, Khususnya Murābaḥah: Konsekuensi Fikih dari "Mengetahui Harga Pokok"

Dalam fikih muamalah, pengetahuan tentang harga pokok menjadi sangat krusial pada transaksi murābaḥah: harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli murābaḥah; bila harga pokok tidak diketahui, akad dapat menjadi fasid (tidak sah) (Rivaldy & Dupri, 2023). Literatur murābaḥah dalam perbankan juga menegaskan struktur murābaḥah sebagai jual beli dengan dasar cost-plus profit (markup) yang dinegosiasikan atas persetujuan para pihak (Amelia, 2022; Siswi, 2020).

Konsekuensinya bagi tema HPP: dalam ekonomi Islam, kemampuan produsen atau penjual menghitung dan mendokumentasikan HPP (atau harga pokok barang) bukan hanya kebutuhan manajerial, tetapi juga dapat menjadi prasyarat transparansi yang menentukan keabsahan akad tertentu, terutama murābaḥah (Amelia, 2022; Rivaldy & Dupri, 2023; Siswi, 2020).

________________________________________

8. Rumusan Konseptual: HPP menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis rujukan di atas, harga pokok produksi menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan secara akademik sebagai berikut.

Pertama, definisi teknis: akumulasi seluruh pengeluaran atau pengorbanan sumber daya ekonomi untuk mengubah input (bahan baku dan faktor produksi) menjadi barang atau jasa selama proses produksi dalam suatu periode, yang lazim diklasifikasikan menjadi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik (variabel atau tetap) sesuai metode yang dipilih, baik full costing maupun variable costing (Ashary et al., 2023; Priantilianingtiasari & Ni'am, 2024; Putra et al., 2024).

Kedua, definisi normatif-syariah: pengukuran biaya produksi yang dilakukan secara akurat, melalui klasifikasi biaya karena tidak semua pengeluaran otomatis dihitung sebagai biaya produksi, diarahkan untuk mendukung produksi yang halal dan berorientasi maṣlaḥah, serta digunakan sebagai dasar penetapan harga yang adil dan transparan, dengan tetap menjaga mekanisme pasar dari distorsi seperti penimbunan dan monopoli (Amir et al., 2023; Karim, 2020; Mulyani et al., 2023; Ulmasruroh, 2020).

Dengan rumusan ini, kalimat "total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa" benar sebagai inti definisi, tetapi dalam ekonomi Islam ia perlu dilengkapi oleh syarat kepatuhan syariah, keadilan, dan transparansi agar HPP tidak sekadar angka biaya, melainkan instrumen tata kelola muamalah yang benar (Karim, 2020; Nasution, 2018; Rivaldy & Dupri, 2023).

________________________________________

9. Simpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa harga pokok produksi dalam perspektif ekonomi Islam merupakan konsep multidimensi yang mencakup aspek teknis akuntansi biaya sekaligus dimensi normatif syariah. Secara teknis, HPP dibangun dari tiga komponen utama: biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, yang dapat dihitung menggunakan metode full costing maupun variable costing. Secara normatif, ekonomi Islam menuntut agar HPP dihitung secara akurat dan jujur, bersumber dari proses produksi yang halal, serta dijadikan instrumen penetapan harga yang berkeadilan.

Implikasi penting dari kajian ini adalah bahwa HPP dalam ekonomi Islam bukan sekadar angka akuntansi, melainkan menjadi fondasi transparansi akad murābaḥah, alat pencegah overpricing dan underpricing, serta bagian dari sistem pengawasan pasar yang menolak distorsi seperti ihtikār dan monopoli. Oleh karena itu, penguatan literasi HPP di kalangan pelaku usaha syariah dan UMKM menjadi agenda penting yang tidak hanya bernilai manajerial, tetapi juga bernilai ibadah dalam kerangka muamalah Islam.

________________________________________

Daftar Pustaka

Amelia, K. R. (2022). Biaya produksi dan penerimaan. https://doi.org/10.31219/osf.io/d6c7u

Amir, A., Afin, Ach., & Muzayyin, A. (2023). Analisis keuntungan usaha budidaya ikan lele dengan menggunakan metode variable costing (Studi kasus Kopontren Musa'adah Sumberejo, Situbondo). Mazinda Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 1(2), 104–116. https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i2.3579

Arifudin, A., Zahra, A. C., Oktaviona, D. A., Rachmawati, D., & Pinasti, M. (2024). Analisis mekanisme pasar dalam Islam, sistem ekonomi, dan etika pengawasan pasar serta pasar dalam perspektif sejarah Islam. Jurnal Nuansa Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, 2(2), 130–143. https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.900

Ashary, L., Ali, Abd. H., & Muslim, A. A. (2023). Analisis harga pokok produksi untuk penentuan harga jual es balok di Pabrik Es Ma'un Baarid Sukorejo Situbondo. Mazinda Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 1(1), 72–82. https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i1.2868

Athia, I., & Taufiqurrohman, T. (2021). Pendampingan literasi keuangan pada pengusaha industri kecil gula ondrong demi pertahankan eksistensi usaha. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 2(3), 244. https://doi.org/10.33474/jp2m.v2i3.13429

Farma, J. (2019). Mekanisme pasar dan regulasi harga: Telaah atas pemikiran Ibnu Taimiyah. Cakrawala Jurnal Studi Islam, 13(2), 182–193. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2387

Hermawati, H., Azis, M., & Afiah, N. (2024). Analisis perhitungan harga pokok produksi dalam menentukan harga jual telur ayam pada UMKM Layers DNRD Gowa di Kabupaten Gowa. Remittance Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan, 5(1), 1–7. https://doi.org/10.56486/remittance.vol5no1.483

Huzain, H. (2021). Penimbunan barang dalam perindustrian berdasarkan perspektif ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/dxjue

Isnawati, I., Effendy, L., & Indriani, E. (2023). Bangkit di masa pandemi melalui pelatihan harga pokok penjualan telur puyuh organik. Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming, 6(3), 801–808. https://doi.org/10.30591/japhb.v6i3.4688

Karim, M. S. A. (2020). Peran pemerintah daerah dalam mengontrol harga pangan berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 Pasal 55. Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis), 1(2), 215–230. https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i2.p215-230

Kusumawati, Z. (2015). Peran hisbah dalam mekanisme pasar Islami. Islamic Economics Journal, 1(2), 245. https://doi.org/10.21111/iej.v1i2.354

Lestari, R. (2020). Analisis ekonomi Islam tingkat input produksi industri jahit di Ngebel Kab. Ponorogo. Jurnal Adz-Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(2), 83–97. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v5i2.451

Maimuna, Y., Rusmayanti, R., & Supriaddin, N. (2023). Analisis perhitungan harga pokok produksi dalam menentukan harga jual. Investasi Inovasi Jurnal Ekonomi dan Akuntansi, 1(3), 60–74. https://doi.org/10.59696/investasi.v1i3.23

Marsinah, & Ujang. (2022). Perhitungan harga pokok produksi masker dalam menentukan harga jual melalui metode cost plus pricing pada Koperasi Baitul Islamic Global (BIG) Kota Palembang. Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 2(2), 191–204. https://doi.org/10.56644/adl.v2i2.34

Martinah, M., & Nuhung, M. (2019). Analisis penerapan job order costing method terhadap harga pokok produksi untuk meningkatkan akurasi harga jual produk pada Maju Jaya Aluminium Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 1(2), 143–162. https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v1i2.260

Mauliyah, N. I., & Kirom, E. A. (2018). Strategi penentuan harga jual sayuran pada pedagang pasar tradisional (Studi fenomenologi pedagang sayur di Blitar). Jurnal Ecoment Global, 3(1), 77–83. https://doi.org/10.35908/jeg.v3i1.359

Mulyani, R., Baining, M. E., & Putriana, M. (2023). Analisis akuntansi persediaan barang dagang pada Toko Indomaret Basuki Rahmat di Kota Jambi. E-Bisnis Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 16(2), 397–421. https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i2.1356

Munawaroh, S. (2019). Penentuan harga jual kamar pada hotel sederhana di Kabupaten Berau. Jurnal Ekonomi STIEP, 4(2), 34–41. https://doi.org/10.54526/jes.v4i2.22

Muslim, M. B. (2012). Ihtikâr dan dampaknya terhadap dunia ekonomi. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 4(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2538

Nasution, Y. S. J. (2018). Mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam. At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam, 3(1), 1. https://doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1695

Nurfaizah, K. (2022). Intervensi pemerintah dalam menentukan harga menurut Ibnu Taimiyah. Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 5(1), 72–83. https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v5i1.612

Priantilianingtiasari, R., & Ni'am, Z. B. (2024). Analisis metode job order costing untuk menentukan harga jual ecoprint dalam perspektif bisnis syariah. Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis), 5(1), 249–268. https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v5.i1.p249-268

Putra, W. B., Yulinartati, & Fitriya, E. (2024). Analisis perhitungan harga pokok produksi roti dengan menggunakan metode full costing pada UMKM San Roti. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(5). https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1555

Rivaldy, M. L., & Dupri, M. D. (2023). Analisis harga pokok produksi menggunakan metode full costing di usaha keripik Kanala Desa Totokaton. Jurnal Manajemen Diversifikasi, 3(1), 230–238. https://doi.org/10.24127/diversifikasi.v3i1.1916

Romli, M. S., & Shobirin, M. S. (2023). Penetapan harga jual pada agribisnis ayam petelur Sumber Bungur dengan metode full costing berdasarkan teori penetapan harga dalam Islam. Bulletin of Community Engagement, 3(2), 281. https://doi.org/10.51278/bce.v3i2.905

Sakdiyah, H., & Wardaturrohah, W. (2021). Strategi penetapan harga jual pada komunitas dropshiper di lingkungan Universitas Islam Madura. Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi), 9(01), 53–65. https://doi.org/10.31102/equilibrium.9.01.53-65

Siswi, S. B. D. (2020). Mekanisme penentuan margin pada transaksi pembiayaan murabahah. Al Iqtishod Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 8(2), 20–36. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v8i2.160

Ulmasruroh, D. A. (2020). Manajemen sumber daya manusia pada organisasi bisnis. Asset Jurnal Manajemen dan Bisnis, 3(2). https://doi.org/10.24269/asset.v3i2.3031

Wulandari, N. (2021). Evaluasi harga jual dengan metode cost plus pricing pendekatan full costing pada UMKM Saputra Snack di Kota Bontang. Jurnal Administrasi Bisnis Fisipol Unmul, 9(3), 193. https://doi.org/10.54144/jadbis.v9i3.5885

Zannah, T. N. F. (2020). Analisis perilaku konsumen, produsen dan pasar dalam ekonomi Islam. Ijois Indonesian Journal of Islamic Studies, 1(2), 121–134. https://doi.org/10.59525/ijois.v1i2.10