00953 - Embargo Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Normatif-Institusional Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah

Abstract

Economic embargo — defined as an official prohibition on trade or economic relations with a particular country as an instrument of political pressure or sanction — is a policy phenomenon that cannot be separated from the normative framework of Islamic economics. This article conducts a normative-institutional analysis of economic embargo through the lens of Islamic economics principles, including maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, raf' al-ḥaraj, and Shariah governance. Drawing on a synthesis of Islamic finance literature, this study formulates four evaluative parameters for assessing embargo policies from an Islamic perspective: purpose test (alignment with maqāṣid and economic justice), hardship test (consistency with the removal of difficulty), ethics of transaction test (avoidance of ribā, gharar, and maysir), and governance test (clarity of rules, supervision, audit, and accountability mechanisms). The findings indicate that no single explicit fatwa on interstate embargo exists in the referenced literature; however, the normative framework of Islamic economics provides robust analytical tools for evaluating such policies. Economic sanctions may also serve as drivers for developing Shariah-compliant financing alternatives, such as sukuk, provided that adequate institutional infrastructure and oversight are established.

Keywords: economic embargo, Islamic economics, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, Shariah governance

________________________________________

Embargo ekonomi — didefinisikan sebagai larangan resmi atas perdagangan atau hubungan ekonomi dengan suatu negara tertentu sebagai instrumen tekanan politik atau sanksi — merupakan fenomena kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka normatif ekonomi Islam. Artikel ini melakukan analisis normatif-institusional terhadap embargo ekonomi melalui lensa prinsip-prinsip ekonomi Islam, mencakup maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, raf' al-ḥaraj, dan tata kelola Syariah. Berdasarkan sintesis literatur keuangan Islam, studi ini merumuskan empat parameter evaluatif untuk menilai kebijakan embargo dari perspektif Islam: uji tujuan, uji kesulitan, uji etika transaksi, dan uji tata kelola. Temuan menunjukkan bahwa tidak terdapat satu fatwa eksplisit tunggal mengenai embargo antarnegara dalam literatur yang dirujuk; namun kerangka normatif ekonomi Islam menyediakan perangkat analitik yang kuat untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Sanksi ekonomi juga dapat menjadi pendorong pengembangan alternatif pembiayaan Syariah, seperti sukuk, dengan syarat infrastruktur institusional dan pengawasan yang memadai.

Kata kunci: embargo ekonomi, ekonomi Islam, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, tata kelola Syariah

________________________________________

1. Pendahuluan

Embargo ekonomi sebagai instrumen kebijakan internasional telah lama menjadi objek kajian dalam disiplin hubungan internasional, hukum, dan ekonomi politik. Namun, analisis embargo dari sudut pandang ekonomi Islam masih relatif terbatas, padahal Syariah tidak hanya mengatur ranah ritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik kehidupan manusia.

Dalam jawaban ini, embargo ekonomi dipahami sebagaimana dirumuskan pada tugas: larangan resmi atas perdagangan atau hubungan ekonomi dengan suatu negara tertentu sebagai instrumen tekanan politik atau sanksi. Karena Syariah tidak hanya mengatur ranah ritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik, analisis embargo (sebagai instrumen kebijakan ekonomi–politik) dapat ditempatkan dalam kerangka ekonomi Islam dan tata kelola (governance) Syariah. Hal ini sejalan dengan penegasan bahwa Syariah meliputi aspek spiritual sekaligus sosial–ekonomi–politik kehidupan manusia, dan bahwa aktivitas ekonomi (termasuk profit-seeking) pada dasarnya diperbolehkan selama dijalankan sesuai "spirit" Syariah yang menekankan kepercayaan dan kerja sama timbal balik serta dibatasi oleh larangan-larangan tertentu, misalnya ribā dan gharar (Katterbauer et al., 2023).

Catatan keterbatasan sumber: Referensi yang disediakan tidak memuat satu "fatwa tunggal" atau rumusan hukum (ḥukm) yang eksplisit dan spesifik tentang embargo antarnegara. Karena itu, yang dapat disusun dari referensi adalah kerangka normatif–institusional (maqāṣid, maṣlaḥah, pencegahan kesulitan, keadilan ekonomi, serta tata kelola kepatuhan) untuk menilai apakah suatu pembatasan perdagangan/relasi ekonomi oleh otoritas dapat selaras dengan tujuan dan batasan Syariah.

________________________________________

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam yang Relevan untuk Menilai Embargo

2.1. Perdagangan dan Pencarian Keuntungan: Diperbolehkan, tetapi Dibatasi Etik–Hukum Syariah

Sejumlah rujukan menekankan bahwa ekonomi/keuangan Islam bukan anti-perdagangan dan bukan anti-keuntungan, namun mengarahkan agar keuntungan diperoleh melalui aktivitas yang legitim dan adil. Misalnya, pembahasan regulasi perbankan/keuangan Islam menegaskan bahwa larangan Syariah tidak dimaksudkan menolak aktivitas ekonomi, melainkan memastikan aktivitas itu berjalan sesuai prinsip Syariah yang menuntut trust dan mutual cooperation (Katterbauer et al., 2023). Dalam konteks instrumen pembiayaan, prinsip Syariah yang diuraikan dalam studi tentang perbankan etis (Islam) menyatakan bahwa pendapatan (income) secara prinsip diperoleh melalui perdagangan barang dan penyediaan jasa (bukan melalui mekanisme ribā) (Makmur & Minan, 2023). Dimensi historis bahwa perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang dikenal dalam tradisi Islam juga disinggung dalam kajian trade finance (letter of credit) yang menyebut keterlibatan Nabi dalam aktivitas perdagangan.

Implikasi untuk embargo: karena perdagangan diposisikan sebagai aktivitas yang pada dasarnya sah (halal) dalam Islam—dengan batasan—maka kebijakan yang melarang perdagangan (embargo) memerlukan justifikasi normatif yang kuat agar tidak bertentangan dengan orientasi Syariah yang tetap mengafirmasi aktivitas ekonomi yang etis (Katterbauer et al., 2023).

2.2. Larangan Unsur Ribā, Gharar, Maysir, dan Investasi pada Hal yang Haram

Kerangka prinsip dasar keuangan Islam yang ditarik dari Qur'an dan Sunnah—sebagaimana dirangkum dalam studi status dan tantangan keuangan Islam—menyebut secara eksplisit larangan ribā (interest/usury), keharusan menghindari gharar (ketidakpastian/ambiguity yang berlebihan) dan maysir (gambling/spekulasi), serta larangan berpartisipasi dalam investasi yang dilarang (haram). Studi lain yang menekankan "authenticity" dalam produk keuangan Islam juga menegaskan bahwa transaksi Syariah tidak boleh melibatkan ribā, gharar, dan maysir, serta harus berupaya mencapai maqāṣid al-sharī'ah (tujuan Syariah). Literatur maqāṣid pada sukuk menegaskan maqāṣid sebagai tujuan universal Syariah yang diarahkan untuk diwujudkan dalam praktik ekonomi/keuangan (Naim & Kasri, 2025).

Implikasi untuk embargo: (i) embargo yang memaksa pelaku ekonomi mengalihkan transaksi ke struktur yang mengandung ribā/gharar/maysir dapat memunculkan problem kepatuhan Syariah; (ii) sebaliknya, embargo yang ditujukan untuk mencegah keterlibatan dalam aktivitas yang jelas-jelas dilarang—misalnya, komoditas/aktivitas haram—akan lebih mudah dipahami kompatibel dengan batasan Syariah, sejauh desain dan implementasinya tidak melanggar tujuan-tujuan Syariah lain, misalnya keadilan dan penghilangan kesulitan (Naim & Kasri, 2025).

2.3. Maqāṣid, Kemaslahatan (Maṣlaḥah), dan Keadilan Ekonomi sebagai Orientasi Kebijakan

Kajian fikih atas pelarangan TikTok Shop di Indonesia menekankan bahwa kebijakan larangan/prohibisi dapat dianalisis melalui maṣlaḥah dan diarahkan untuk menjaga stabilitas pasar serta keadilan ekonomi; lebih jauh, kebijakan itu diposisikan selaras dengan maqāṣid, khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) (Akbar et al., 2024). Literatur tentang aspirasi maqāṣid dalam keuangan Islam juga menggarisbawahi bahwa filosofi keuangan Islam mengarah pada sistem yang adil dan risk-sharing, serta bertujuan pada kesejahteraan sosial (well-being/welfare) yang sejalan dengan maqāṣid (Kılıç, 2023). Dalam kerangka lain, Suzuki mengajukan dua benchmark penilaian transaksi: (i) sharī'ah-compliant dan (ii) sharī'ah-based raf' al-ḥaraj (penghilangan kesulitan), seraya menegaskan bahwa kepatuhan prosedural saja adalah syarat perlu namun tidak selalu cukup; dimensi "penghilangan kesulitan" menjadi objektif kebijakan yang relevan (Chen, 2016).

Implikasi untuk embargo: kebijakan embargo (sebagai pembatasan ekonomi) dapat dinilai dalam horizon maqāṣid–maṣlaḥah: apakah ia menjaga harta/keamanan ekonomi publik (ḥifẓ al-māl), mendorong keadilan ekonomi, dan meminimalkan kesulitan (raf' al-ḥaraj), atau justru memperluas mudarat dan ketidakadilan (Akbar et al., 2024; Chen, 2016; Kılıç, 2023).

________________________________________

3. Embargo sebagai "Sanksi" Kebijakan: Pelajaran dari Tata Kelola Syariah dan Regulasi

3.1. Kebijakan Pembatasan Dapat Dipandang "Bernilai" jika Berbasis Kemaslahatan dan Keadilan

Kajian fikih TikTok Shop menegaskan bahwa regulasi pemerintah tidak sekadar "melarang", tetapi dapat dipahami sebagai kebijakan yang memberi kemanfaatan untuk menata praktik muamalah agar selaras dengan keadilan ekonomi dan stabilitas pasar (Akbar et al., 2024). Ini menyediakan analogi metodologis: embargo (yang juga berupa larangan) perlu diuji apakah berfungsi sebagai kebijakan berbasis maṣlaḥah dan tujuan maqāṣid, atau hanya sebagai instrumen tekanan yang melahirkan ketidakadilan ekonomi (Akbar et al., 2024; Kılıç, 2023).

3.2. Kepatuhan Syariah Harus Kaffah: dari Perancangan hingga Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa

Konstruksi kepatuhan Syariah pada transaksi ekonomi menegaskan bahwa kepatuhan tidak berhenti pada desain produk/kontrak, tetapi mencakup implementasi dan bahkan mekanisme penyelesaian sengketa agar tetap Syariah-compliant dari awal hingga akhir (M, 2024). Prinsip ini relevan ketika embargo mengintervensi pelaksanaan kontrak lintas negara: efeknya bukan hanya pada "boleh/tidaknya" transaksi, melainkan juga pada bagaimana para pihak menata ulang kontrak, risiko wanprestasi, dan forum penyelesaian sengketa agar tetap memenuhi kepatuhan Syariah (Chen, 2016; M, 2024; Makmur & Minan, 2023).

3.3. Peran Otoritas dan Lembaga Pengawas: Sanksi, Audit, dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

Dalam tata kelola keuangan Syariah Indonesia, artikel tentang implementasi sistem keuangan berbasis Syariah oleh OJK menegaskan peran pengawasan kepatuhan Syariah, termasuk kewenangan menjatuhkan sanksi dan tindakan perbaikan bila terjadi pelanggaran prinsip Syariah (Ariwoola, 2023). Literatur manajemen risiko perbankan Syariah juga menekankan bahwa risiko kepatuhan muncul dari kegagalan mematuhi hukum/regulasi dan etika bisnis, dan indikatornya mencakup pelanggaran serta sanksi yang dikenakan. Di level internal, berbagai studi tentang Sharia Supervisory Board/komite Syariah menekankan fungsi advising dan monitoring untuk memastikan operasional bank tetap Syariah-compliant (Yusmad et al., 2024), serta bahwa risiko ketidakpatuhan Syariah berpotensi memunculkan risiko reputasi dan bahkan penarikan dana (deposit withdrawals) (Yusmad et al., 2024). Studi kasus Bank NTB Syariah juga menegaskan peran aktif pengawas Syariah dalam monitoring produk, edukasi literasi, dan mitigasi risiko kepatuhan (Dewi et al., 2023).

Implikasi untuk embargo:

• Jika embargo diberlakukan oleh otoritas negara (atau memengaruhi transaksi lintas yurisdiksi), lembaga keuangan Syariah menghadapi risiko kepatuhan ganda: kepatuhan pada regulasi/larangan negara dan kepatuhan pada prinsip Syariah; manajemen risiko kepatuhan dan governance Syariah menjadi krusial (Ariwoola, 2023; Yusmad et al., 2024).

• Dalam kerangka Syariah, "pembatasan" yang tidak jelas dapat memicu ketidakpastian (gharar) dan sengketa; karena itu, kejelasan (clarity) aturan dan kontrak menjadi penting (M, 2024; Makmur & Minan, 2023; Yusmad et al., 2024).

________________________________________

4. Parameter Penilaian Embargo dalam Kerangka Ekonomi Islam

Bagian ini merumuskan parameter evaluasi (bukan "putusan final halal/haram") yang dapat diturunkan dari prinsip maqāṣid/maṣlaḥah, raf' al-ḥaraj, dan tata kelola kepatuhan.

4.1. Uji Tujuan (Purpose Test): Apakah Sejalan dengan Maqāṣid, Maṣlaḥah, dan Keadilan Ekonomi?

Kebijakan larangan yang dianalisis melalui fikih (contoh TikTok Shop) menekankan orientasi pada keadilan ekonomi dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) sebagai maqāṣid (Akbar et al., 2024). Literatur maqāṣid pada keuangan Islam menekankan tujuan sistem yang adil dan menumbuhkan kesejahteraan (Kılıç, 2023), dan kajian sukuk menempatkan maqāṣid sebagai tujuan universal Syariah di ranah ekonomi (Naim & Kasri, 2025). Dengan demikian, embargo dapat dinilai: apakah ia dirancang untuk melindungi kemaslahatan publik dan keadilan ekonomi, atau justru menciptakan kerusakan (mudarat) yang tidak sejalan dengan maqāṣid (Akbar et al., 2024; Kılıç, 2023).

4.2. Uji Dampak Kesulitan (Hardship Test): Konsistenkah dengan Raf' al-Ḥaraj?

Suzuki menegaskan benchmark raf' al-ḥaraj (penghilangan kesulitan) sebagai objektif maqāṣid yang harus ikut memandu penilaian transaksi dan kebijakan, dan mengingatkan bahwa "sekadar compliant" tidak selalu cukup (Chen, 2016). Karena embargo lazimnya menciptakan disrupsi ekonomi (pembatasan akses, biaya transaksi, hambatan pembiayaan), maka dari perspektif ini diperlukan evaluasi apakah kesulitan yang diciptakan: (i) proporsional dengan tujuan maṣlaḥah; dan (ii) tidak mengarah pada eksploitasi atau praktik yang menimbulkan "usurious trade" dalam bentuk lain, misalnya margin yang menindas (Chen, 2016; Kılıç, 2023).

4.3. Uji Etika Transaksi dan Struktur Pendapatan: Menghindari Ribā/Gharar/Maysir serta Mendorong Aktivitas Riil

Prinsip dasar yang dirangkum Hailu dan Yatoo menekankan larangan ribā, gharar, maysir, serta dorongan pada profit-and-loss sharing dan pembiayaan yang terkait aktivitas riil. Kajian perbankan etis (Islam) juga menekankan bahwa pendapatan yang sah berasal dari perdagangan barang dan jasa (Makmur & Minan, 2023). Maka, embargo dalam perspektif ekonomi Islam patut dinilai dampaknya terhadap:

• Apakah ia mendorong substitusi ke instrumen berbasis ribā (problematis), atau sebaliknya mendorong struktur pembiayaan yang lebih sesuai Syariah (asset-/trade-based) (Makmur & Minan, 2023);

• Apakah ketidakpastian hukum/kontrak akibat embargo menimbulkan gharar yang dapat membatalkan atau merusak validitas transaksi (M, 2024; Makmur & Minan, 2023).

4.4. Uji Tata Kelola (Governance Test): Kejelasan Aturan, Pengawasan, Audit, dan Mekanisme Sanksi

Kerangka OJK menegaskan pentingnya audit/pengawasan kepatuhan Syariah dan ketersediaan sanksi regulatif untuk pelanggaran (Ariwoola, 2023). Literatur risiko kepatuhan perbankan Syariah menempatkan kepatuhan hukum/regulasi sebagai bagian dari risk control, termasuk pelacakan sanksi dan pelanggaran. Literatur Sharia Supervisory Board menegaskan fungsi monitoring dan advising serta risiko sistemik dari ketidakpatuhan Syariah (Yusmad et al., 2024), dan studi kasus menekankan monitoring aktif sebagai bagian mitigasi risiko (Dewi et al., 2023). Maka, embargo yang "selaras" dengan perspektif tata kelola Syariah cenderung mensyaratkan: aturan yang jelas (untuk menghindari gharar), pengawasan yang konsisten, dan mekanisme akuntabilitas yang dapat diaudit (Dewi et al., 2023; M, 2024).

________________________________________

5. Konteks Empiris: "Tekanan Sanksi" dan Dorongan Mencari Alternatif Pembiayaan Syariah

Beberapa referensi tidak membahas embargo sebagai konsep fikih, tetapi membahas konteks sanksi ekonomi (economic pressure/sanctions) dan bagaimana hal itu mendorong pencarian alternatif pembiayaan yang kompatibel Syariah.

5.1. Sanksi sebagai Tekanan Ekonomi dan Respons berupa Alternatif Pembiayaan

Kajian aspek legal perbankan etis (Islam) di Rusia menyebut bahwa isu pengembangan instrumen pembiayaan Islam menjadi penting dalam kondisi tekanan ekonomi (economic pressure) yang terkait dengan tindakan sejumlah negara terhadap Rusia, dan menekankan kebutuhan kerangka regulasi karena adanya potensi konflik antara prinsip Syariah dan legislasi setempat (Makmur & Minan, 2023). Studi tentang infrastruktur lembaga keuangan Islam untuk proyek Rusia juga menempatkan "sanctions pressure" sebagai pendorong pergeseran ke solusi alternatif, termasuk keuangan Islam (partnership financing) yang konsisten dengan norma Syariah (Tawfik & Elmaasrawy, 2023). Kajian tentang sukuk sebagai alat mengatasi sanksi menyatakan sanksi dapat membatasi akses pembiayaan jangka panjang internasional dan memunculkan minat pada sukuk sebagai sumber alternatif, sekaligus menekankan kebutuhan institusi/standar dan otoritas pengawasan Syariah yang memadai (Hardiyono et al., 2023).

Simpulan terbatas dari bagian ini: Literatur tersebut menunjukkan bahwa sanksi/tekanan ekonomi dapat menjadi faktor pendorong (driver) untuk membangun kanal pembiayaan Syariah yang lebih kuat (Hardiyono et al., 2023; Makmur & Minan, 2023; Tawfik & Elmaasrawy, 2023). Namun, referensi tersebut tidak menyatakan bahwa "menghindari" embargo adalah dibenarkan; fokusnya adalah kebutuhan infrastruktur, regulasi, dan kepatuhan Syariah dalam merespons keterbatasan akses pasar/pembiayaan (Hardiyono et al., 2023; Makmur & Minan, 2023; Tawfik & Elmaasrawy, 2023).

5.2. Instrumen Trade Finance dan Standar Syariah: Penting ketika Relasi Dagang Lintas Negara Dibatasi

Dalam perdagangan internasional, letter of credit dipandang metode pembayaran yang aman dan umum, namun banyak unsur L/C konvensional dinilai tidak Syariah-compliant; karena itu lembaga keuangan Islam mengembangkan L/C Islam dan merujuk pada standar Syariah (AAOIFI) untuk documentary credit system. Bila embargo mengganggu pembayaran lintas negara, kebutuhan pada mekanisme trade finance yang tetap patuh Syariah—dan pada standardisasi internasional—menjadi semakin relevan (Makmur & Minan, 2023).

________________________________________

6. Embargo, Kepatuhan Regulasi, dan Integritas Sistem Keuangan Syariah

6.1. Kepatuhan terhadap Hukum Positif dan Pencegahan Risiko Kejahatan Keuangan

Kajian risiko pencucian uang/pendanaan terorisme dalam perbankan Syariah Indonesia menekankan bahwa bank Syariah tetap wajib mematuhi rezim AML/CFT dan bahwa pendanaan terorisme secara jelas dilarang dalam Syariah (Razali et al., 2023). Dalam konteks embargo yang kerap terkait sanksi keamanan/politik, literatur ini tidak memberi justifikasi umum untuk embargo, tetapi menunjukkan bahwa pembatasan transaksi yang bertujuan mencegah aktivitas yang dilarang Syariah—misalnya, pendanaan terorisme—memiliki landasan larangan Syariah pada level perbuatan (act-based prohibition) (Razali et al., 2023; Kılıç, 2023).

6.2. Risiko Kepatuhan dan Reputasi: Signifikansi Governance Syariah ketika Terjadi Pembatasan Lintas Yurisdiksi

Kerangka manajemen risiko bank Syariah menempatkan risiko kepatuhan sebagai risiko penting yang bersumber dari ketidakpatuhan pada peraturan dan etika bisnis; indikatornya mencakup jenis pelanggaran dan sanksi. Literatur Sharia Supervisory Board menekankan bahwa ketidakpatuhan Syariah dapat mengarah pada kegagalan institusi melalui risiko reputasi dan penarikan dana (Yusmad et al., 2024). Karena embargo adalah larangan yang memengaruhi legalitas transaksi lintas batas, institusi keuangan Syariah membutuhkan pengawasan internal Syariah dan kerangka manajemen risiko yang mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengontrol risiko kepatuhan di bawah constraint kebijakan (termasuk embargo) (Ariwoola, 2023; Dewi et al., 2023).

________________________________________

7. Nuansa: Perbedaan Ijtihad Lintas Wilayah dan Risiko "Ketidakharmonisan" Penilaian Syariah

Analisis kebijakan ekonomi lintas negara (termasuk embargo dan rezim sanksi) bersinggungan dengan pluralitas ijtihad dan praktik. Literatur tentang BNPL Islam mencatat adanya divergensi interpretasi Syariah antarkawasan—contohnya, Bai' al-'Inah diterima dalam konteks Malaysia melalui putusan pengadilan, tetapi tidak diakui di sebagian wilayah MENA—yang menggambarkan tantangan standardisasi interpretasi (Hazzar et al., 2018). Dalam konteks embargo, divergensi ini dapat bermakna bahwa:

1. Struktur transaksi substitusi (untuk menjaga keberlanjutan perdagangan/pembiayaan) dapat diperdebatkan kepatuhannya di yurisdiksi berbeda; dan

2. Karena itu, mekanisme governance Syariah, audit, dan rujukan standar menjadi penting untuk menjaga konsistensi kepatuhan serta mencegah ketidakpastian (gharar) yang dapat memicu sengketa (M, 2024; Hazzar et al., 2018).

________________________________________

8. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga simpulan utama yang dapat ditarik dari analisis ini.

Pertama, tidak ada rujukan eksplisit tunggal dalam sumber yang disediakan yang menetapkan "hukum embargo" secara langsung; namun, embargo dapat dianalisis melalui kerangka ekonomi Islam karena Syariah mencakup aspek sosial–ekonomi–politik.

Kedua, sintesis referensi menunjukkan bahwa penilaian "keselarasan Syariah" atas kebijakan larangan/pembatasan seperti embargo paling kuat bila ditautkan dengan: (a) maqāṣid/maṣlaḥah dan keadilan ekonomi (termasuk ḥifẓ al-māl) (Akbar et al., 2024; Kılıç, 2023); (b) raf' al-ḥaraj (penghilangan kesulitan) sehingga kepatuhan tidak berhenti pada formalitas (Chen, 2016); (c) pencegahan unsur ribā, gharar, maysir dan dorongan pada aktivitas ekonomi riil yang etis (Makmur & Minan, 2023); serta (d) tata kelola kepatuhan (pengawasan, audit, risiko kepatuhan, sanksi) pada level regulator dan institusi (Ariwoola, 2023; Dewi et al., 2023).

Ketiga, literatur tentang sanksi dan keterbatasan akses pembiayaan menunjukkan bahwa tekanan sanksi dapat mendorong pengembangan alternatif pembiayaan Syariah, misalnya sukuk, dan kebutuhan infrastruktur standar serta pengawasan Syariah yang memadai (Hardiyono et al., 2023; Makmur & Minan, 2023; Tawfik & Elmaasrawy, 2023), tetapi tidak dapat dipakai sebagai dasar normatif untuk menyatakan "embargo pasti dibolehkan/dilarang" tanpa analisis tujuan, dampak, dan governance sebagaimana parameter di atas (Akbar et al., 2024; Chen, 2016; Kılıç, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Akbar, A., Kartawinata, B. R., & Hidayat, A. M. (2024). Global Board Market Index Shariah: A Comprehensive Analysis of the 2020-2023 Trends. Journal of Business Management and Economic Development, 2(02), 713–729. https://doi.org/10.59653/jbmed.v2i02.693

Ariwoola, A. (2023). Challenges and Prospects of Cryptocurrency in Islamic Finance in Nigeria. International Journal of Cryptocurrency Research, 3(2), 57–62. https://doi.org/10.51483/ijccr.3.2.2023.57-62

Chen, V. (2016). Law and Society in the Evolution of Malaysia's Islamic Capital Market Regulation. Asian Journal of Law and Society, 4(1), 133–156. https://doi.org/10.1017/als.2016.20

Dewi, Y. A., Gusvi, F., & Satria, W. (2023). Sharia Business Model Bumnagari with BMC Models Approach (Decree of Bumnagari Magek Sakabek, Agam Regency). Krigan Journal of Management and Sharia Business, 1(1), 38. https://doi.org/10.30983/krigan.v1i1.6515

Hardiyono, H., Lestari, D. M., Furwanti, R., & Latiep, I. F. (2023). Criticism of Sharia Supervisory Board Position at Islamic Financial Institution: Evidence from Indonesia. Iqtishoduna, 19(2), 119–132. https://doi.org/10.18860/iq.v19i2.20753

Hazzar, M. E., Mikheeva, I. E., & Алексеева, Д. Г. (2018). Legal Aspects of Ethical (Islamic) Banking (Case Study of a Murabaha Contract). Вестник Пермского Университета Юридические Науки, (39), 134–145. https://doi.org/10.17072/1995-4190-2018-39-134-145

Katterbauer, K., Syed, H., Genç, S. Y., & Cleenewerck, L. (2023). AI Driven Islamic Buy Now Pay Later (BNPL) – A Legal Analysis. Journal of Management and Islamic Finance, 3(1), 1–19. https://doi.org/10.22515/jmif.v3i1.6671

Kılıç, G. (2023). The Emergence of Islamic Fintech and Its Applications. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. https://doi.org/10.54427/ijisef.1328087

M, Z. Z. (2024). Linguistic Clarity in Mudharabah Contracts: Ensuring Transparency and Fairness in Indonesian Islamic Financial Institutions. Journal of Languages and Language Teaching, 12(2), 708. https://doi.org/10.33394/jollt.v12i2.9658

Makmur, K. L., & Minan, A. (2023). Money Laundering/Financing of Terrorism Risks in the Indonesian Islamic Banking System. https://doi.org/10.4108/eai.19-7-2022.2328202

Naim, N., & Kasri, N. S. (2025). Intellectual Property and Islamic Finance: Opportunities and Challenges for a New Islamic Intellectual Property Finance Framework. Thunderbird International Business Review, 67(3), 395–412. https://doi.org/10.1002/tie.22430

Razali, F. I., Saad, N. M., & Mohamed, Z. (2023). Shariah Screening Methodology in Malaysia: Before and After the Revision. 1, 342–352. https://doi.org/10.15405/epfe.23081.30

Tawfik, O. I., & Elmaasrawy, H. E. (2023). Effect of Shariah Compliance on Financing Decisions: Empirical Evidence from GCC. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(1), 196–223. https://doi.org/10.1108/jiabr-07-2022-0165

Yusmad, M. A., Irwansyah, I., Marinsah, S. A., Ayyub, M., & Muang, Muh. S. K. (2024). Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 468. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20524