00944 - Eksternalitas Negatif dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Institusional

Abstract

This article examines the concept of negative externalities — defined as harmful impacts imposed on third parties without compensation — within the framework of Islamic economics. Since the available literature does not provide an explicit definition of negative externalities as a microeconomic term, this study analyzes how the substance of the problem is treated through the lens of maqāṣid al-sharīʿah, the principle of maṣlaḥah, and the normative mandate to prevent mafsadah. The study employs a qualitative-conceptual approach by synthesizing various references in the field of Islamic finance and economics. The findings indicate that Islamic economics addresses negative externalities through four main mechanisms: (1) ex-ante screening of economic activities through financing exclusion policies; (2) social and environmental accountability through the CSR framework and Shariah Enterprise Theory (SET); (3) social financial instruments such as zakat, infaq, and sadaqah; and (4) shariah governance and compliance oversight. Nevertheless, a significant gap remains between normative ideals and institutional practice, particularly in terms of the effectiveness of supervisory boards and the profit-oriented orientation of Islamic financial institutions. This article concludes that Islamic economics views third-party harm not merely as a market failure, but as a violation of the objectives of justice, welfare, and the prohibition of destruction.

Keywords: negative externalities, Islamic economics, maqāṣid al-sharīʿah, maṣlaḥah, mafsadah, sustainable finance

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep eksternalitas negatif — yang didefinisikan sebagai dampak merugikan yang dibebankan kepada pihak ketiga tanpa kompensasi — dalam kerangka ekonomi Islam. Karena literatur yang tersedia tidak memberikan definisi eksplisit eksternalitas negatif sebagai istilah teori mikroekonomi, kajian ini menganalisis bagaimana substansi permasalahan tersebut diperlakukan melalui lensa maqāṣid al-sharīʿah, prinsip maṣlaḥah, dan mandat normatif pencegahan mafsadah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-konseptual dengan mensintesis berbagai referensi di bidang keuangan dan ekonomi Islam. Temuan menunjukkan bahwa ekonomi Islam menangani eksternalitas negatif melalui empat mekanisme utama: (1) penyaringan aktivitas ekonomi secara ex-ante melalui kebijakan pengecualian pembiayaan; (2) akuntabilitas sosial dan lingkungan melalui kerangka CSR dan Shariah Enterprise Theory (SET); (3) instrumen keuangan sosial berupa zakat, infak, dan sedekah; serta (4) tata kelola dan kepatuhan syariah. Meski demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara ideal normatif dan praktik institusional, khususnya dalam efektivitas dewan pengawas syariah dan orientasi profit lembaga keuangan Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa ekonomi Islam memandang kerugian pihak ketiga bukan sekadar kegagalan pasar, melainkan pelanggaran terhadap tujuan keadilan, kesejahteraan, dan larangan kerusakan.

Kata kunci: eksternalitas negatif, ekonomi Islam, maqāṣid al-sharīʿah, maṣlaḥah, mafsadah, keuangan berkelanjutan

________________________________________

1. Pendahuluan

Eksternalitas negatif merupakan salah satu konsep sentral dalam teori mikroekonomi konvensional yang merujuk pada dampak merugikan yang dibebankan kepada pihak ketiga tanpa kompensasi. Dalam perspektif ekonomi mainstream, fenomena ini lazim dikategorikan sebagai kegagalan pasar (market failure) yang memerlukan intervensi regulasi atau instrumen fiskal seperti pajak Pigouvian untuk mengoreksi inefisiensi alokasi sumber daya.

Namun demikian, ekonomi Islam — sebagai sistem ekonomi yang bertumpu pada nilai-nilai syariah — menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dan berbasis nilai (value-based) dalam menyikapi persoalan dampak negatif terhadap pihak ketiga. Alih-alih memandang eksternalitas negatif semata sebagai isu efisiensi, ekonomi Islam menempatkannya dalam kerangka maqāṣid al-sharīʿah, prinsip maṣlaḥah, dan larangan mafsadah yang bersifat normatif dan mengikat.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ekonomi Islam memahami dan menangani substansi eksternalitas negatif melalui kerangka konseptual dan institusional yang tersedia dalam literatur ekonomi dan keuangan Islam. Mengingat sumber-sumber yang dijadikan rujukan tidak memberikan definisi eksplisit "eksternalitas negatif" sebagai istilah teori mikroekonomi, pemaparan dalam artikel ini menjelaskan bagaimana substansi masalah eksternalitas negatif — yakni kerugian pihak ketiga — diperlakukan dalam kerangka ekonomi Islam melalui tujuan syariah (maqāṣid), prinsip keadilan, dan mandat pemeliharaan kemaslahatan serta pencegahan kerusakan (Anggraeni et al., 2024; Aziz et al., 2019; Mulatsih et al., 2024; Rahman et al., 2022; Shahrom & Kunhibava, 2023).

________________________________________

2. Landasan Normatif Ekonomi Islam yang Relevan dengan Eksternalitas Negatif

2.1 Orientasi Kemaslahatan (Maṣlaḥah) dan Pencegahan Kerusakan/Mafsadah

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa ekonomi Islam berangkat dari kerangka nilai yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi penting. Dalam pemetaan teori ekonomi Islam, maṣlaḥah disebut sebagai salah satu "teori dasar" ekonomi Islam (Aziz et al., 2019). Dalam diskusi konversi dan praktik industri keuangan Islam, disebutkan pula prinsip penilaian bahwa maṣlaḥah lebih baik daripada mafsadah, yang menekankan preferensi normatif untuk mendorong manfaat sosial dan menghindari mudarat (Abdullah & Rani, 2021).

Kerangka ini koheren dengan gagasan eksternalitas negatif karena kerugian yang menimpa pihak ketiga merupakan bentuk mafsadah yang secara normatif perlu dicegah dan ditangani (Abdullah & Rani, 2021; Aziz et al., 2019; Rahman et al., 2022).

2.2 Maqāṣid al-Sharīʿah: Kesejahteraan, Keadilan Sosial, dan Perlindungan Kepentingan Publik

Beberapa sumber mengaitkan ekonomi Islam dengan maqāṣid al-sharīʿah sebagai doktrin kesejahteraan. Uraian maqāṣid — mengupayakan well-being dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta — dinyatakan secara eksplisit (Rahman et al., 2022). Sumber lain menegaskan bahwa objektif syariah adalah well-being publik, dan narasi transformasi ekonomi Islam mengkritik reduksi ekonomi Islam menjadi sekadar industri yang profit oriented (Rahman et al., 2022).

Perspektif ini membuat kerugian pihak ketiga (eksternalitas negatif) bukan sekadar "kegagalan pasar", melainkan pelanggaran terhadap tujuan kesejahteraan dan keadilan yang menjadi mandat ekonomi Islam (Hendri, 2021; Mulatsih et al., 2024; Rahman et al., 2022).

2.3 Keadilan, Keseimbangan, Manfaat, serta Larangan Unsur yang Merusak Transaksi

Dalam konteks praktik perbankan syariah, prinsip syariah dirangkum sebagai keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan serta pengecualian riba, gharar, dan maysir (Sari, 2023). Kajian implementasi prinsip syariah pada akad murabahah di Bank Muamalat juga menegaskan standar prinsip: tidak ada riba, maysir, gharar, unsur haram, dan unsur tidak adil (Subakti & Jannah, 2022).

Walaupun rujukan-rujukan ini tidak membahas eksternalitas sebagai istilah, penekanan pada ketiadaan "unsur tidak adil" dan orientasi manfaat menguatkan bahwa kerugian yang dialihkan ke pihak ketiga tanpa kompensasi bertentangan dengan etika transaksi yang dikehendaki (Rahman et al., 2022; Sari, 2023; Subakti & Jannah, 2022).

2.4 Mandat Pemeliharaan Lingkungan dan Larangan Kerusakan

Ekonomi Islam dalam salah satu studi kinerja bank syariah ditegaskan memandang pelestarian alam sebagai mandat yang harus dijaga (Mulatsih et al., 2024). Selain itu, rujukan tentang BMT mengutip QS. Al-Qashash: 77 yang menekankan: "berbuat baik… dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi" (Anggraeni et al., 2024).

Dalam perspektif eksternalitas negatif, polusi dan kerusakan lingkungan adalah contoh klasik kerugian pihak ketiga; dan rujukan-rujukan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memuat mandat normatif untuk mencegah kerusakan yang menimpa masyarakat dan lingkungan (Anggraeni et al., 2024; Meldona et al., 2020; Mulatsih et al., 2024).

________________________________________

3. Mekanisme Ekonomi Islam dalam Menangani Substansi Eksternalitas Negatif

3.1 Pencegahan Melalui Penyaringan Aktivitas Ekonomi (Ex-ante): "Tidak Membiayai yang Menimbulkan Dampak Negatif"

Kerangka sustainable finance dalam perbankan Islam Malaysia melalui Value-based Intermediation (VBI) — yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia pada 2018 — bertujuan menghasilkan dampak positif dan berkelanjutan bagi ekonomi, komunitas, dan lingkungan (Shahrom & Kunhibava, 2023). Lebih spesifik, adopsi kerangka VBIAF mendorong bank untuk tidak membiayai atau berinvestasi pada proyek dalam exclusion list dan tidak membiayai proyek yang dapat menyebabkan dampak negatif lingkungan dan sosial yang tidak dapat dipulihkan (irreversible) tanpa mitigasi (Shahrom & Kunhibava, 2023). Bahkan, aktivitas ekonomi dinyatakan tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan yang lebih luas, meski ambang "signifikan" dapat ditentukan lembaga keuangan (Shahrom & Kunhibava, 2023).

Ini adalah bentuk internalisasi eksternalitas negatif melalui uji dampak dan pengecualian pendanaan bagi aktivitas yang membebankan biaya sosial dan lingkungan pada pihak ketiga (Mulatsih et al., 2024; Rahman et al., 2022; Shahrom & Kunhibava, 2023).

Dalam konteks pengungkapan CSR perbankan syariah Indonesia, studi berbasis Shariah Enterprise Theory (SET) pada Bank Muamalat menyatakan bahwa item pembiayaan untuk usaha yang berpotensi merusak lingkungan tidak diungkap karena BMI tidak membiayai usaha yang berpotensi merusak lingkungan, dan hal ini ditegaskan melalui wawancara dalam studi tersebut (Kusmiati & Ungkari, 2021). Studi SET lain juga menyoroti adanya indikator terkait pembiayaan untuk sektor yang berpotensi merusak lingkungan — seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan — sebagai bagian evaluasi CSR, sekaligus menunjukkan bahwa pelaporan dapat memuat dimensi lingkungan (Meldona et al., 2020).

Secara konseptual, kebijakan "tidak membiayai" sektor yang menimbulkan kerusakan adalah strategi pencegahan eksternalitas negatif melalui seleksi kegiatan ekonomi (Kusmiati & Ungkari, 2021; Meldona et al., 2020; Shahrom & Kunhibava, 2023).

3.2 Akuntabilitas Sosial dan Lingkungan (Ex-post): CSR, Pengungkapan Sosio-Ekonomi, dan SET

Konsep Shariah Enterprise Theory (SET) dipaparkan sebagai kerangka pengungkapan tanggung jawab sosial yang mencakup akuntabilitas "vertikal" dan "horizontal" — yakni pertanggungjawaban kepada Tuhan dan kepada manusia, masyarakat, serta dimensi lingkungan (Meldona et al., 2020). Kajian lain tentang laporan tahunan bank syariah menegaskan bahwa laporan tahunan Bank Muamalat (2012–2016) memuat nilai-nilai Islam pada bagian DPS, komisaris, direksi, tata kelola perusahaan, dan CSR, yang diposisikan sebagai penciptaan sharia value-added (Putra & Wijayanti, 2020). Studi sosio-ekonomi perbankan syariah juga menyatakan bahwa Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat menjalankan social economic responsibility melalui pengungkapan dalam annual report, termasuk perhatian pada natural resources dan kontribusi pada lingkungan — meski komposisinya tidak besar (Shofawati, 2015).

Jika eksternalitas negatif dipahami sebagai biaya sosial yang tidak ditanggung pelaku, maka kerangka SET/CSR dan pengungkapan sosio-ekonomi berfungsi sebagai perangkat tata kelola untuk: (i) mengidentifikasi dampak pada pemangku kepentingan luas; dan (ii) menunjukkan komitmen tanggung jawab sosial-lingkungan yang sejalan dengan mandat pelestarian alam dan kemaslahatan (Meldona et al., 2020; Mulatsih et al., 2024; Shofawati, 2015).

Namun demikian, catatan penting dari rujukan yang sama adalah bahwa pengungkapan tidak otomatis berarti dampak negatif telah sepenuhnya "diinternalisasi"; ia terutama menyediakan mekanisme akuntabilitas dan transparansi (Darmadi, 2013; Putra & Wijayanti, 2020; Shofawati, 2015).

3.3 Instrumen Keuangan Sosial (Zakat/Infak/Sedekah) sebagai Fungsi Sosial: Mengurangi Dampak Sosial Negatif

Beberapa sumber menegaskan bahwa bank syariah tidak hanya berfungsi komersial, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Studi tentang zakat dan CSR menyatakan bahwa CSR bukan lagi tindakan sukarela melainkan kewajiban, khususnya bagi institusi keuangan syariah yang berbasis moralitas, etika, dan spiritualitas (Mispiyanti & Junaidi, 2016). Rujukan yang sama mengaitkan peran bank Islam untuk merespons masalah sosial dan menyalurkan pembiayaan — termasuk kepada UKM — sebagai bagian dari siklus ekonomi komunitas (Mispiyanti & Junaidi, 2016).

Dalam konteks Bank Muamalat, riset tentang keterhubungan sosial-komersial menafsirkan afiliasi bank dengan Baitulmaal Muamalat sebagai bentuk corporate responsibility dan "spirit of service" kepada nasabah serta added value (Bayinah et al., 2021). Di tingkat industri, riset panel mengenai "zakat intermediaries" menunjukkan aktivitas penghimpunan zakat eksternal dapat meningkatkan biaya operasional (BOPO) dan menurunkan profitabilitas, serta praktik pengelolaan zakat masih menggunakan biaya operasional bank itu sendiri pada beberapa bank yang membentuk LAZ (Syamlan et al., 2021).

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terdapat jalur institusional untuk merespons dampak sosial — seperti kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar — melalui instrumen sosial. Walaupun rujukan tidak memformulasikannya sebagai kompensasi eksternalitas secara eksplisit, fungsi sosial ini berkaitan dengan pengurangan kerugian sosial yang ditanggung kelompok rentan sebagai pihak ketiga (Bayinah et al., 2021; Mispiyanti & Junaidi, 2016; Syamlan et al., 2021).

3.4 Tata Kelola Syariah dan Kepatuhan: Mengurangi Risiko Praktik yang Merugikan Pemangku Kepentingan

Pengawasan kepatuhan syariah adalah elemen penting tata kelola lembaga keuangan Islam. Kerangka tata kelola dan kepatuhan syariah menekankan peran Shariah Supervisory Board (SSB) dan pengaturan internal-eksternal untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan syariah, termasuk kolaborasi unit review internal dan auditor eksternal yang memberi opini tahunan tentang kepatuhan kegiatan institusi (Grais & Pellegrini, 2006). Studi lain tentang efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia menyebut DPS bertugas mengawasi, meninjau, dan mengarahkan operasi agar sesuai syariah, namun praktiknya dapat "kontekstual" dan lebih condong pada kontrak daripada audit syariah; ketidakefektifan ini disebut dapat memengaruhi loyalitas dan kepercayaan publik (Rahmatullah, 2023).

Dari sudut eksternalitas negatif, tata kelola syariah yang kuat relevan karena ia adalah mekanisme pencegahan agar keputusan bisnis — meliputi produk, kontrak, dan pendanaan — tidak memunculkan praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, atau mandat pencegahan kerusakan, yang pada gilirannya dapat menciptakan kerugian bagi pemangku kepentingan luas (Anggraeni et al., 2024; Grais & Pellegrini, 2006; Rahmatullah, 2023; Sari, 2023).

________________________________________

4. Nuansa dan Tantangan: Kesenjangan Teori–Praktik dan Orientasi Profit

Sebagian sumber menegaskan adanya tantangan bahwa praktik perbankan Islam saat ini belum sepenuhnya mengatasi isu moral dan keseimbangan keadilan sosial-ekonomi (Bayinah et al., 2021). Kajian maqāṣid pada produk pembiayaan Bank Muamalat juga menyatakan bahwa tujuan bank Islam masih profit-oriented, sementara ekonomi Islam sebagai "induk" berorientasi pada maqāṣid sebagai kesejahteraan sosial; bahkan jika produk dinilai "mencapai maqāṣid" secara dominasi akad tertentu, persyaratan yang ditetapkan dapat mengundang evaluasi lanjutan dari aspek keadilan (Hendri, 2021).

Secara lebih luas, kritik "gap" teori–praktik dalam ekonomi Islam menyoroti munculnya produk bermasalah dan risiko reputasi, serta perlunya audit syariah eksternal atau mekanisme lain untuk memastikan kesesuaian produk dengan definisi hukum dan pasar yang berlaku (Al-Jarhi, 2013).

Nuansa ini penting: kerangka normatif ekonomi Islam menyediakan dasar yang kuat untuk menolak eksternalitas negatif — yaitu kerusakan dan ketidakadilan — tetapi kapasitas institusional yang mencakup pengawasan, audit, pelaporan, dan kebijakan pembiayaan menentukan apakah kerangka tersebut efektif mengurangi kerugian pihak ketiga dalam praktik (Al-Jarhi, 2013; Bayinah et al., 2021; Grais & Pellegrini, 2006; Rahmatullah, 2023).

________________________________________

5. Sintesis: Definisi Operasional "Eksternalitas Negatif" dalam Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis sumber yang tersedia, eksternalitas negatif dalam ekonomi Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.

Pertama, setiap aktivitas ekonomi yang menimbulkan mafsadah/kerusakan atau ketidakadilan yang bertentangan dengan orientasi maṣlaḥah, maqāṣid al-sharīʿah, dan mandat pelestarian alam (Abdullah & Rani, 2021; Anggraeni et al., 2024; Mulatsih et al., 2024; Rahman et al., 2022).

Kedua, dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan yang seharusnya dicegah melalui seleksi pembiayaan dan penilaian dampak — sebagaimana tercermin dalam pendekatan VBI/VBIAF yang memuat exclusion list dan larangan pembiayaan dampak negatif irreversible tanpa mitigasi (Kusmiati & Ungkari, 2021; Shahrom & Kunhibava, 2023).

Ketiga, kegagalan menunaikan akuntabilitas sosial-lingkungan, yang dalam kerangka SET/CSR dipandang sebagai bagian dari pertanggungjawaban vertikal dan horizontal, dan dalam praktiknya didorong melalui pengungkapan serta fungsi sosial melalui zakat dan CSR (Bayinah et al., 2021; Meldona et al., 2020; Mispiyanti & Junaidi, 2016; Putra & Wijayanti, 2020; Shofawati, 2015; Syamlan et al., 2021).

________________________________________

6. Penutup

Ekonomi Islam memandang masalah "kerugian pihak ketiga" bukan hanya isu efisiensi, melainkan isu maqāṣid, keadilan, akuntabilitas, dan larangan kerusakan (Anggraeni et al., 2024; Mulatsih et al., 2024; Rahman et al., 2022; Sari, 2023). Dengan demikian, upaya menangani eksternalitas negatif dalam ekonomi Islam bersifat multidimensi: ia mencakup dimensi teologis-normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan maqāṣid al-sharīʿah, dimensi institusional melalui tata kelola syariah dan kebijakan pembiayaan, serta dimensi sosial melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah.

Meski demikian, efektivitas kerangka ini sangat bergantung pada kapasitas institusional — khususnya kualitas pengawasan DPS, konsistensi audit syariah, dan komitmen lembaga keuangan Islam untuk tidak sekadar profit-oriented. Penelitian-penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi lebih jauh bagaimana mekanisme-mekanisme tersebut dapat dioperasionalisasikan secara terukur dalam rangka internalisasi eksternalitas negatif yang lebih efektif di lembaga keuangan syariah.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, M. bin, & Rani, A. (2021). Nature and scale of conversion from conventional banking to Islamic banking in selected ASEAN countries: Recent conversion models & major challenges. Ieco | Islamic Economics Journal, 1(1), 47–71. https://doi.org/10.59202/ieco.v1i1.394

Al-Jarhi, M. (2013). Gaps in the theory and practice of Islamic economics. 26(1). https://doi.org/10.4197/islec.26-1.11

Anggraeni, F. P., Wahyudi, P., & Hana, K. F. (2024). The impact of BMT on the welfare of market traders in Kudus. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16282

Aziz, R. M., Jayaprawira, A. R., & Sulistyowati, S. (2019). Determinant of Islamic pension fund in Indonesia. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), 3(1), 68–81. https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i1.1431

Bayinah, A. N., Said, M., & Suparta, M. S. (2021). Social-commercial interconnection: Lessons from Bank Muamalat Indonesia & Baitulmaal Muamalat affiliation. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(2), 341–368. https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1339

Darmadi, S. (2013). Corporate governance disclosure in the annual report. Humanomics, 29(1), 4–23. https://doi.org/10.1108/08288661311299295

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate governance and Shariah compliance in institutions offering Islamic financial services. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4054

Hendri, L. (2021). Examining maqasid sharia attainment: Case of financing products of Bank Muamalat Indonesia. Journal of Islamic Economic and Business Research, 1(2), 216–230. https://doi.org/10.18196/jiebr.v1i2.13

Kusmiati, E., & Ungkari, M. D. (2021). Application of Shariah Enterprise Theory on disclosure of corporate social responsibility in Sharia banking. El-Qish Journal of Islamic Economics, 1(2), 119–131. https://doi.org/10.33830/elqish.v1i2.1543.2021

Meldona, Riska, N. A., Rochayatun, S., & Nurdin, F. (2020). Corporate social responsibility disclosure through Sharia Enterprise Theory. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200410.026

Mispiyanti, M., & Junaidi, J. (2016). Zakat as social function of Shariah banking related to SMEs empowerment for poverty alleviation. International Journal of Islamic Business Ethics, 1(2), 110. https://doi.org/10.30659/ijibe.1.2.110-120

Mulatsih, L. S., Prabantarikso, M., Purnomo, H., Judijanto, L., & Alfiana, A. (2024). How different is the financial performance of Sharia-based banks? Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 309–326. https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.2622

Putra, R., & Wijayanti, R. R. (2020). Islamic values in the annual reports of the Shariah bank to create a Sharia value-added. Journal of Accounting and Investment, 21(1). https://doi.org/10.18196/jai.2101139

Rahman, M., Fathudin, F., & Basit, A. W. (2022). Transformation of Sharia economy in the populist system. International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBAR), 6(1), 940. https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4390

Rahmatullah, R. (2023). Sharia Supervisory Board: Effectiveness in the supervisory function of Islamic financial institutions in Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1838. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8478

Sari, A. P. (2023). The urgency of applying banking prudential principles in the era of disruption to minimize financing risks. Al-Muhasib Journal of Islamic Accounting and Finance, 3(2), 1–17. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v3i2.1100

Shahrom, Z. R., & Kunhibava, S. (2023). Sustainable finance: A study on Malaysia's regulatory framework on sustainable banking and its implementation by selected Islamic banks in Malaysia in support of Sustainable Development Goals. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 152–178. https://doi.org/10.33102/jmifr.520

Shofawati, A. (2015). Socio-economic disclosure in Islamic banking case study in Indonesia. Global Review of Islamic Economics and Business, 1(3), 185. https://doi.org/10.14421/grieb.2014.013-03

Subakti, H., & Jannah, N. (2022). Implementation of Sharia principles in murabahah contracts at KCP Bank Muamalat. Review of Islamic Economics and Finance, 5(1), 69–78. https://doi.org/10.17509/rief.v5i1.44450

Syamlan, Y. T., Riyanto, H., & Asfia, A. (2021). Zakat intermediaries and its impact to industry growth: Growth accelerators or cost center? International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 4(2). https://doi.org/10.18196/ijief.v4i2.11827