00943 - Eksternalitas dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Implikasi Kebijakan

Externalities in Islamic Economic Perspective: A Conceptual Study and Policy Implications

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep eksternalitas dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif, meliputi definisi, tipologi, fondasi normatif, implikasi hukum, instrumen kebijakan, serta ilustrasi empiris. Eksternalitas dipahami sebagai dampak aktivitas ekonomi yang dirasakan pihak ketiga di luar mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam, fenomena ini tidak sekadar dianalisis sebagai kegagalan pasar, melainkan dikaitkan dengan penyaring moral (Islamic moral filter), prinsip keadilan, maslahah, dan tanggung jawab terhadap pihak lain. Perspektif hukum Islam bahkan menempatkan eksternalitas negatif sebagai potensi pelanggaran hak (ḥuqūq al-'ibād dan ḥuqūq Allāh). Pengelolaan eksternalitas dalam ekonomi Islam tidak direduksi pada instrumen pasar semata, melainkan melibatkan kombinasi regulasi, subsidi, institusi sosial seperti wakaf dan zakat, investasi etis, serta tata kelola berbasis kesejahteraan sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa eksternalitas dalam ekonomi Islam merupakan indikator pemenuhan mandat etis: keadilan, kemaslahatan publik, dan stewardship.

Kata kunci: Eksternalitas, Ekonomi Islam, Maslahah, Keadilan, Kebijakan Lingkungan

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of externalities from an Islamic economic perspective, covering definitions, typologies, normative foundations, legal implications, policy instruments, and empirical illustrations. Externalities are understood as the impacts of economic activities felt by third parties outside market mechanisms. In Islamic economics, this phenomenon is not merely analyzed as market failure, but is linked to the Islamic moral filter, principles of justice, maslahah, and responsibility toward others. The Islamic legal perspective even treats negative externalities as potential violations of rights (ḥuqūq al-'ibād and ḥuqūq Allāh). The management of externalities in Islamic economics is not reduced to market instruments alone, but involves a combination of regulation, subsidies, social institutions such as waqf and zakat, ethical investment, and welfare-based governance. This article concludes that externalities in Islamic economics serve as an indicator of whether economic activities fulfill ethical mandates: justice, public interest, and stewardship.

Keywords: Externalities, Islamic Economics, Maslahah, Justice, Environmental Policy

________________________________________

1. Pendahuluan

Persoalan eksternalitas merupakan salah satu topik sentral dalam ilmu ekonomi yang berkaitan langsung dengan dimensi keadilan sosial dan pengelolaan sumber daya. Dalam ekonomi konvensional, eksternalitas dianalisis terutama sebagai kegagalan pasar yang memerlukan koreksi melalui instrumen harga atau regulasi. Namun, pendekatan ini dinilai belum memadai untuk menjawab kompleksitas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi.

Ekonomi Islam menawarkan perspektif yang lebih komprehensif: dampak terhadap pihak ketiga tidak hanya dievaluasi dari sisi efisiensi, tetapi juga dari sisi etika, keadilan, dan kemaslahatan. Artikel ini bertujuan memaparkan konsep eksternalitas secara sistematis dalam bingkai ekonomi Islam, mulai dari definisi dan tipologi, fondasi normatif, implikasi hukum, instrumen kebijakan alternatif, hingga ilustrasi empiris. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian ekonomi Islam yang responsif terhadap persoalan sosial dan lingkungan kontemporer.

________________________________________

2. Definisi Eksternalitas (Kharijiyyāt) dalam Ekonomi dan Relevansinya bagi Ekonomi Islam

Dalam ekonomi, eksternalitas dipahami sebagai kondisi ketika aktivitas pelaku ekonomi—baik produksi maupun konsumsi—mempengaruhi kesejahteraan pihak lain, dan pengaruh itu terjadi di luar mekanisme pasar, yakni tidak sepenuhnya tercermin dalam transaksi harga antara pihak yang berkontrak (Yılmaz et al., 2023). Karena pengaruhnya "keluar" dari transaksi, eksternalitas sejalan dengan rumusan umum bahwa ia adalah dampak aktivitas ekonomi yang dirasakan pihak ketiga yang tidak terlibat langsung (Khalidin et al., 2024).

Literatur yang digunakan dalam studi ekonomi Islam juga menegaskan bahwa ketika eksternalitas terjadi, keputusan privat konsumen dan produsen di pasar privat tidak otomatis menghasilkan hasil yang efisien secara ekonomi (Yılmaz et al., 2023). Secara lebih spesifik, eksternalitas negatif dapat menyebabkan harga barang atau jasa tidak mencerminkan biaya sosial marginal dari barang atau jasa tersebut (Khalidin et al., 2024). Dalam konteks kebijakan lingkungan, satu penjelasan struktural yang diajukan adalah bahwa eksternalitas dapat muncul karena ketiadaan atau ketidakjelasan hak kepemilikan (property rights) (Khoirunissa, 2009).

________________________________________

3. Tipologi: Eksternalitas Positif dan Negatif

Rujukan yang membahas eksternalitas dalam konteks ekonomi Islam membedakan eksternalitas menjadi dua bentuk utama: eksternalitas positif dan eksternalitas negatif (Khalidin et al., 2024). Suatu aktivitas disebut eksternalitas positif bila dominan menghasilkan manfaat bagi pihak lain, sedangkan eksternalitas negatif bila dominan menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Khalidin et al., 2024). Dalam isu sumber daya alam, misalnya, penebangan atau penggundulan hutan diposisikan sebagai aktivitas yang menimbulkan eksternalitas negatif, sementara penanaman pohon (afforestation) dipahami menghasilkan eksternalitas positif (Khoirunissa, 2009).

Tipologi ini penting dalam ekonomi Islam bukan hanya untuk klasifikasi, tetapi untuk mengaitkan dampak pihak ketiga dengan tujuan-tujuan normatif seperti kesejahteraan sosial dan tata kelola penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab (Khalidin et al., 2024; Khoirunissa, 2009).

________________________________________

4. Fondasi Ekonomi Islam untuk Membaca Eksternalitas: Moral Filter, Keadilan, dan Maslahah

Kerangka ekonomi Islam menempatkan dimensi etika sebagai unsur konstitutif. Salah satu rumusan dasar menyatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, keputusan ekonomi "melewati" penyaring moral (Islamic moral filter), sehingga analisis positif dibatasi dan dikendalikan oleh seperangkat aturan etis (Yunan et al., 2023). Definisi lain yang dikutip dalam kajian perbankan Islam juga menekankan bahwa ekonomi Islam adalah penerapan aturan-aturan syariah yang bertujuan menghentikan ketidakadilan dalam perolehan dan penggunaan sumber daya material, sekaligus memungkinkan pemenuhan kewajiban kepada Allah dan masyarakat (Dewi et al., 2024). Dengan demikian, eksternalitas—yang pada dasarnya adalah dampak kepada pihak lain di luar kontrak—secara langsung berkaitan dengan agenda pencegahan ketidakadilan dan evaluasi tanggung jawab sosial (Dewi et al., 2024; Yunan et al., 2023).

Studi eksternalitas yang secara eksplisit mengaitkan ekonomi Islam dengan lingkungan juga menegaskan prinsip normatif bahwa aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan diri tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan atau mengorbankan kepentingan orang lain (Yılmaz et al., 2023). Pada level tujuan, kajian eksternalitas industri dalam perspektif ekonomi Islam mengaitkan orientasi ekonomi Islam dengan falah dan terutama maslahah, yang tidak dapat dipisahkan dari praktik ekonomi sehari-hari dan harus diwujudkan melalui prinsip-prinsip Islam (Khalidin et al., 2024). Sejalan dengan itu, perspektif ekonomi Islam dalam pembangunan menekankan prinsip keseimbangan antara kesejahteraan dunia dan akhirat, serta menempatkan keadilan sebagai kontribusi utama Islam dalam memecahkan persoalan ekonomi modern (Tsabita, 2018).

Implikasinya adalah bahwa eksternalitas dalam ekonomi Islam bukan sekadar "kegagalan pasar", tetapi juga indikator apakah aktivitas ekonomi selaras dengan keadilan, keseimbangan, dan maslahah (Khalidin et al., 2024; Tsabita, 2018; Yunan et al., 2023).

________________________________________

5. Eksternalitas sebagai Isu Hak dan Pelanggaran dalam Perspektif Hukum Islam

Kajian teoretis tentang eksternalitas negatif dan masalah free-rider dalam pengelolaan sumber daya alam dari perspektif hukum Islam menyimpulkan bahwa eksternalitas negatif dan free-riding melampaui isu ekonomi semata dan terkait erat dengan pelanggaran hak dalam kerangka hukum Islam (Shamshıyev, 2024). Studi tersebut menyatakan bahwa eksternalitas negatif dan free-riding dapat berujung pada pelanggaran hak manusia (ḥuqūq al-'ibād) dan hak komunitas atau hak Allah (ḥuqūq Allāh) (Shamshıyev, 2024). Ini memperluas cara pandang ekonomi Islam: dampak pihak ketiga dipahami bukan hanya sebagai deviasi efisiensi, tetapi dapat bermakna sebagai ketidakpatuhan etis-legal yang menuntut respons kebijakan dan tata kelola (Shamshıyev, 2024; Yılmaz et al., 2023).

Dari sisi implikasi kebijakan, studi tersebut menekankan perlunya kebijakan ekonomi dan lingkungan yang selaras dengan hukum dan etika Islam, memprioritaskan kepentingan publik dan kesejahteraan, serta mendorong stewardship dan keberlanjutan (Shamshıyev, 2024). Prinsip ini paralel dengan literatur ekonomi Islam tentang keberlanjutan yang menempatkan keadilan sosial dan ekologis sebagai prioritas, bukan sekadar tujuan pertumbuhan (Sudana & Marlina, 2019).

________________________________________

6. Perbedaan Penekanan: Ekonomi Arus Utama vs. Ekonomi Islam dalam Isu Eksternalitas Lingkungan

Dalam kritik terhadap ekonomi arus utama, disebutkan bahwa ekonomi arus utama cenderung memperlakukan problem lingkungan sebagai eksternalitas yang dapat ditangani melalui mekanisme berbasis pasar seperti carbon pricing (Sudana & Marlina, 2019). Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan bahwa penyelesaian masalah lingkungan memerlukan pertimbangan moral dan etika dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga tidak cukup jika hanya mengandalkan instrumen pasar; diperlukan komitmen sosial yang lebih luas pada keberlanjutan dan stewardship (Sudana & Marlina, 2019).

Namun, kajian tentang narasi "hijau" dan sosial dalam keuangan Islam di Kuala Lumpur juga menunjukkan adanya perdebatan internal: sebagian visi menempatkan keuangan Islam sebagai proyek sosio-ekonomi dengan komitmen normatif pada keadilan sosial dan stewardship lingkungan, tetapi kemunculan green Islamic finance dapat menggeser gravitasi moral dari struktur pembagian risiko menuju kriteria teknis keberlanjutan, yang berpotensi mereplikasi manajerialisme antroposentris berorientasi pertumbuhan sebagaimana keuangan arus utama (Gustiar et al., 2022). Nuansa ini penting: ekonomi Islam menawarkan basis normatif untuk menginternalisasi eksternalitas, tetapi praktik instrumennya tetap diperdebatkan dari sisi orientasi moral dan desain kebijakan (Gustiar et al., 2022; Sudana & Marlina, 2019).

________________________________________

7. Instrumen dan Mekanisme Internalisasi Eksternalitas dalam Horizon Ekonomi Islam

7.1 Regulasi, Hak Kepemilikan, Pajak/Subsidi, dan Keterbatasan Kontrol Langsung

Literatur afforestation dalam negara-negara OKI menegaskan bahwa eksternalitas dapat muncul akibat ketidakjelasan hak kepemilikan, dan menilai regulasi pemerintah diperlukan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan (Khoirunissa, 2009). Pada saat yang sama, rujukan tersebut juga menyatakan bahwa kontrol langsung pemerintah dalam kondisi tertentu dapat menjadi tidak efektif dan tidak efisien secara ekonomi (Khoirunissa, 2009). Dalam bingkai kebijakan, rujukan itu mengaitkan eksternalitas negatif—misalnya penebangan pohon—dengan kebutuhan kontrol, sementara eksternalitas positif—misalnya penanaman pohon—dapat mendorong penggunaan subsidi untuk mendukung pertumbuhan sektor yang menghasilkan manfaat sosial (Khoirunissa, 2009). Dengan demikian, ada ruang bagi pendekatan kebijakan yang menggabungkan instrumen ekonomi dengan tujuan etis-lingkungan (Khoirunissa, 2009; Sudana & Marlina, 2019).

7.2 Peran Negara Islam, Wakaf, Keuangan Islam, dan Perusahaan Islam untuk Isu Lingkungan

Model alternatif yang ditawarkan untuk menghadapi desertifikasi atau deforestasi menempatkan kontribusi dan fungsi spesifik dari: (a) negara (Islamic state), (b) institusi wakaf, (c) keuangan Islam, dan (d) perusahaan Islam sebagai elemen solusi berbasis ajaran fikih dan perkembangan ekonomi-keuangan Islam kontemporer (Khoirunissa, 2009). Klaim ini relevan untuk eksternalitas karena kasus deforestasi atau afforestation diposisikan secara eksplisit sebagai contoh eksternalitas negatif dan positif (Khoirunissa, 2009).

Selain itu, kajian desain model wakaf produktif menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan wakaf produktif dapat meningkatkan program sosial bagi masyarakat dan bahwa model wakaf tertentu dapat mencapai kinerja tinggi pada variabel sosio-ekonomi, kesejahteraan, kepatuhan, dan moral atau etika dalam kerangka tauhid (Fernanda et al., 2023). Walaupun studi ini tidak merumuskan wakaf produktif sebagai "instrumen internalisasi eksternalitas" secara eksplisit, ia memberi landasan bahwa instrumen sosial Islam dapat diarahkan pada capaian kesejahteraan dan program sosial—yang dalam praktik dapat terkait dengan peredaman dampak sosial pihak ketiga—dengan tetap menekankan kepatuhan dan etika (Fernanda et al., 2023; Yunan et al., 2023).

7.3 Zakat dan Redistribusi sebagai Respons atas Eksternalitas Sosial

Dalam pembahasan ekonomi Islam dan keberlanjutan pembangunan, zakat dipaparkan sebagai mekanisme redistribusi yang mewajibkan pemberian sebagian kekayaan kepada pihak yang membutuhkan dan diposisikan sebagai mekanisme yang mendorong kohesi sosial dan kesejahteraan sosial (Santoso, 2024). Dalam kerangka eksternalitas, mekanisme redistributif semacam ini relevan ketika aktivitas ekonomi menciptakan dampak sosial yang tidak tertangani oleh transaksi pasar semata, sehingga instrumen sosial dapat menjadi bagian dari arsitektur kebijakan kesejahteraan (Santoso, 2024; Shamshıyev, 2024).

7.4 Investasi Etis dan Pencegahan Aktivitas yang Berdampak Buruk

Literatur keberlanjutan dalam ekonomi Islam juga menyatakan bahwa ekonomi dan keuangan Islam membimbing praktik investasi etis dengan mencegah investasi pada aktivitas yang dipandang berbahaya atau terlarang—misalnya perjudian, alkohol, dan perdagangan spekulatif—dan mengaitkan kepatuhan etis ini dengan upaya menghindari eksternalitas negatif yang dapat memperburuk krisis (Santoso, 2024). Selain itu, rujukan tersebut menekankan orientasi transaksi pada aset riil, bukan instrumen spekulatif (Santoso, 2024). Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memandang pengurangan eksternalitas negatif dapat dimulai sejak tahap seleksi aktivitas ekonomi yang didanai atau diinvestasikan (Santoso, 2024; Sudana & Marlina, 2019).

7.5 Pembiayaan Proyek dengan Eksternalitas Positif sebagai Orientasi Lembaga Keuangan Islam

Studi tentang kredit privat di negara dual banking menyatakan bahwa bank Islam terikat pada objektif fundamental ekonomi Islam untuk memajukan pembangunan dan perubahan sosial melalui sektor keuangan yang lebih adil. Dari perspektif penawaran, bank Islam diharapkan lebih berorientasi sosial, dan pemerintah melalui bank Islam miliknya dapat memprioritaskan proyek-proyek yang memiliki eksternalitas positif lebih tinggi bagi masyarakat meskipun kurang menarik secara finansial atau politis (Rusydiana et al., 2020). Klaim ini secara langsung menghubungkan eksternalitas—khususnya eksternalitas positif—dengan screening proyek dan mandat sosial lembaga keuangan Islam (Rusydiana et al., 2020; Yunan et al., 2023).

7.6 CSR, Tata Kelola Syariah, dan Pengukuran Kinerja Berbasis Kesejahteraan Sosial

Kajian CSR dan tata kelola pada bank Islam menegaskan bahwa dari sudut pandang Islam, individu dan korporasi tidak seharusnya bertindak sebagai agen pemaksimum utilitas yang berpusat pada diri sendiri, melainkan menyeimbangkan hak dan tanggung jawabnya dengan masyarakat luas (Ascarya, 2013). Rujukan tersebut juga menempatkan "masyarakat luas" sebagai pemangku kepentingan eksternal bank Islam (Ascarya, 2013). Di sisi pengukuran kinerja, kajian sistem pengukuran kinerja bank Islam menyatakan bahwa ukuran kinerja ideal perlu mengintegrasikan kinerja finansial dan nonfinansial yang merefleksikan tujuan tatanan ekonomi Islam. Tidak cukup mengukur kinerja bank "pada dirinya" tanpa mengaitkannya dengan kinerja masyarakat, sehingga kesejahteraan sosial perlu menjadi dimensi kinerja dan unsur lingkungan eksternal (masyarakat) perlu dimonitor (Noordin et al., 2022). Dengan demikian, eksternalitas—yakni dampak pada pihak ketiga—secara konseptual dapat diposisikan sebagai komponen evaluasi kinerja institusi ekonomi Islam, terutama dalam domain CSR, tata kelola, dan akuntabilitas sosial (Ascarya, 2013; Noordin et al., 2022).

________________________________________

8. Ilustrasi Empiris Eksternalitas dalam Perspektif Ekonomi Islam

8.1 Kasus Industri: PT Eratex Djaja Probolinggo

Studi lapangan tentang eksternalitas PT Eratex Djaja Probolinggo dalam perspektif ekonomi Islam menemukan eksternalitas positif berupa terserapnya tenaga kerja dan terbukanya peluang usaha yang meningkatkan pendapatan masyarakat, serta dampak lanjutan pada perbaikan bidang pendidikan, kesehatan, dan agama (Khalidin et al., 2024). Studi yang sama juga mencatat eksternalitas negatif berupa kemacetan akibat arus pergantian shift karyawan dan dampak turunan berupa penumpukan sampah akibat adanya pasar di belakang pabrik (Khalidin et al., 2024). Rujukan ini sekaligus menegaskan pentingnya analisis eksternalitas industri untuk menilai dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (Khalidin et al., 2024), yang konsisten dengan kerangka ekonomi Islam yang menautkan aktivitas ekonomi pada maslahah atau falah dan prinsip-prinsip moral (Khalidin et al., 2024; Tsabita, 2018; Yunan et al., 2023).

8.2 Kasus Lingkungan: Deforestasi dan Afforestation

Dalam rujukan afforestation, deforestasi dan praktik manusia seperti logging dan praktik pertanian merusak dipandang sebagai penyebab degradasi ekosistem dan dikaitkan dengan konsekuensi ekonomi-lingkungan yang serius. Pada level konsep ekonomi lingkungan, penebangan pohon diposisikan menghasilkan eksternalitas negatif, sedangkan penanaman pohon menghasilkan eksternalitas positif (Khoirunissa, 2009). Rujukan tersebut mengaitkan respons kebijakan dengan kebutuhan regulasi pemerintah, serta menyebut adanya argumentasi ekonomi untuk subsidi karena eksternalitas positif dari afforestation (Khoirunissa, 2009). Kerangka ini koheren dengan kritik ekonomi Islam yang menuntut komitmen sosial lebih luas pada keberlanjutan—bukan sekadar instrumentasi pasar yang sempit (Sudana & Marlina, 2019)—serta dengan perspektif hukum Islam yang menautkan pengelolaan sumber daya dan dampak eksternal pada kepentingan publik serta stewardship (Shamshıyev, 2024).

8.3 Pengelolaan Sumber Daya Alam: Eksternalitas dan Free-Rider sebagai Pelanggaran Hak

Kajian perspektif hukum Islam mengenai eksternalitas negatif dan free-rider menekankan bahwa dua problem ini berkaitan dengan pelanggaran hak (ḥuqūq al-'ibād dan ḥuqūq Allāh), sehingga menuntut keselarasan kebijakan ekonomi-lingkungan dengan etika dan hukum Islam serta prioritas pada kepentingan publik (Shamshıyev, 2024). Dengan demikian, eksternalitas dalam sumber daya alam—yang sering beririsan dengan problem barang publik—bukan hanya persoalan efisiensi, tetapi dapat menjadi isu keadilan dan kepatuhan normatif (Shamshıyev, 2024; Yılmaz et al., 2023).

________________________________________

9. Sintesis: Rumusan Eksternalitas Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, eksternalitas menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, eksternalitas merupakan dampak aktivitas ekonomi pada pihak ketiga di luar transaksi pasar—yakni sebagai efek kesejahteraan di luar mekanisme harga—yang dapat menyebabkan inefisiensi keputusan privat (Khalidin et al., 2024; Yılmaz et al., 2023).

Kedua, fenomena ini dipahami dalam ekonomi Islam melalui penyaring moral dan tujuan pencegahan ketidakadilan: aktivitas ekonomi tidak boleh mengorbankan kepentingan orang lain, dan orientasinya diarahkan pada maslahah atau falah serta keadilan dan keseimbangan (Khalidin et al., 2024; Tsabita, 2018; Yılmaz et al., 2023; Yunan et al., 2023).

Ketiga, dalam perspektif hukum Islam, eksternalitas negatif dan perilaku free-rider dapat diperlakukan sebagai pelanggaran hak, sehingga membutuhkan respons yang menggabungkan dimensi ekonomi, etika, dan hukum (maqāṣid dan kemaslahatan publik) (Shamshıyev, 2024).

Keempat, pengelolaan eksternalitas tidak direduksi menjadi instrumen pasar semata. Rujukan menunjukkan kombinasi instrumen—regulasi, subsidi untuk eksternalitas positif, penguatan institusi sosial seperti wakaf dan zakat, investasi etis, CSR dan pengukuran kinerja berbasis kesejahteraan sosial—sebagai cara menyelaraskan aktivitas ekonomi dengan kepentingan publik dan keberlanjutan (Ascarya, 2013; Khoirunissa, 2009; Noordin et al., 2022; Santoso, 2024).

Kelima, literatur kontemporer juga menunjukkan adanya ketegangan dalam praktik: walaupun ekonomi dan keuangan Islam membawa visi keadilan sosial dan stewardship, transformasi green Islamic finance dapat diperdebatkan karena berpotensi mereplikasi orientasi manajerialisme pertumbuhan ala arus utama (Gustiar et al., 2022; Sudana & Marlina, 2019).

Dengan rumusan ini, eksternalitas dalam ekonomi Islam bukan sekadar "efek samping" ekonomi, melainkan indikator apakah aktivitas ekonomi memenuhi mandat etis: keadilan, kemaslahatan publik, dan stewardship (Shamshıyev, 2024; Sudana & Marlina, 2019; Tsabita, 2018).

________________________________________

10. Penutup

Artikel ini telah memaparkan bahwa eksternalitas dalam perspektif ekonomi Islam merupakan konsep yang jauh lebih kaya dibandingkan sekadar kegagalan mekanisme pasar. Ekonomi Islam menempatkan dampak terhadap pihak ketiga dalam bingkai normatif yang mencakup moralitas, keadilan, hak, dan kemaslahatan publik. Internalisasi eksternalitas dalam ekonomi Islam tidak bergantung semata pada instrumen pasar, melainkan melibatkan institusi sosial-keagamaan seperti wakaf dan zakat, tata kelola berbasis syariah, serta komitmen etis dalam seleksi investasi dan pembiayaan.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa perdebatan kontemporer mengenai green Islamic finance menghadirkan tantangan tersendiri: apakah inovasi keuangan Islam mampu mempertahankan orientasi normatifnya atau justru tergelincir ke dalam replikasi logika pertumbuhan arus utama. Hal ini menjadi agenda penting bagi penelitian dan kebijakan ekonomi Islam ke depan, khususnya dalam konteks krisis ekologis dan ketidaksetaraan sosial yang semakin mendesak untuk diselesaikan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Ascarya. (2013). Solutions to Prevent Financial Crisis in Islamic Economic Perspective: ANP Approach. https://doi.org/10.13033/isahp.y2013.078

Dewi, N. D., Setiyadi, D., & Zaenurrosyid, A. (2024). The Role of Daqu Bisnis Nusantara in Developing Economic Independence at Daarul Qur'an Islamic Boarding School. Islamic Review Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman, 13(1), 21–38. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v13i1.1067

Fernanda, I. A., Nurhasanah, N., & Putri, D. (2023). The Prospect for Establishing of Islamic Cooperatives in Bunyu District, North Kalimantan. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 11(1), 63–83. https://doi.org/10.46899/jeps.v11i1.424

Gustiar, E. D., Ali, H., & Rosadi, K. I. (2022). Factors Affecting the External Potential of Islamic Education Management: Globalization, Social Change, and the Economy. Jurnal Ilmiah Teunuleh, 3(2), 169–185. https://doi.org/10.51612/teunuleh.v3i2.95

Khalidin, B., Musa, A., Fardesi, M., & Ulfia, N. (2024). Islamic Economics towards the Sustainability of Economic Development. International Journal of Social Science Humanity & Management Research, 03(11). https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2024.v3i11n16

Khoirunissa, D. (2009). Consumers' Preference toward Islamic Banking (Case Study in Bank Muamalat Indonesia and Bank BNI Syariah). Iqtisad, 4(2), 145–163. https://doi.org/10.20885/iqtisad.vol4.iss2.art3

Noordin, N. H., Rasid, M. E. S. M., & Ibrahim, M. H. (2022). Private credit in dual banking countries: Does bank ownership type matter? Thunderbird International Business Review, 64(6), 687–708. https://doi.org/10.1002/tie.22299

Rusydiana, A. S., Hidayat, Y. R., Widiastuti, T., & Rahayu, S. S. (2020). Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia. Al-Uqud Journal of Islamic Economics, 5(1), 43–59. https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p43-59

Santoso, M. R. (2024). Islamic Bank Financial Performance Analysis: Influence and Causes. Journal of Economic Bussines and Accounting (Costing), 7(4), 7417–7426. https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10334

Shamshıyev, O. (2024). A Theoretical Study on Negative Externalities and the Free-Rider Problem in Natural Resource Management from Islamic Law Perspective. İslam Ekonomisi Ve Finansı Dergisi (İefd), 10(1), 40–68. https://doi.org/10.54863/jief.1381347

Sudana, S., & Marlina, L. (2019). The Influence of Economic Growth, Job Opportunity and People Prosperity on Islamic Banking Growth in Six Provinces in Java Island. International Journal of Nusantara Islam, 7(2), 190–202. https://doi.org/10.15575/ijni.v7i2.6343

Tsabita, K. (2018). Examining the External Debt Crisis in Indonesia from Islamic Perspective. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 7(1), 16. https://doi.org/10.22373/share.v7i1.2297

Yunan, Z. Y., Alharthi, M., & Jeris, S. S. (2023). The risk of political instability and the performance of Islamic banks: does corruption matter? Journal of Financial Crime, 31(6), 1384–1406. https://doi.org/10.1108/jfc-09-2023-0229

Yılmaz, E., Deymencioğlu, G., Ataş, M., & Şensoy, F. (2023). Mainstream economics' war with the environment: counter-critiques from heterodox economics and Islamic economics. International Journal of Ethics and Systems, 40(3), 526–538. https://doi.org/10.1108/ijoes-03-2023-0045