00941 - Ekonomi Sumber Daya dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual tentang Pengelolaan, Kepemilikan, dan Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Resource Economics in Islamic Economic Perspective: A Conceptual Study on Natural Resource Management, Ownership, and Sustainability

Abstract

This article presents a comprehensive conceptual review of resource economics from the perspective of Islamic economics, covering the dimensions of natural resource (NR) management, ownership regimes, distribution of benefits, and sustainability. Using a systematic literature synthesis approach, this study identifies three main streams of thought: (1) the mainstream stream that emphasizes the allocation of scarce resources within ecological limits; (2) the al-Ṣadr school that places distributive injustice as the root of the economic problem; and (3) the approach that understands scarcity as a consequence of deviant behavior and weak governance. The study confirms that Islamic resource economics is built on the theological-ethical foundations of tawḥīd, amānah, and khilāfah, which require management that is just, sustainable, and oriented toward al-falāḥ and maqāṣid al-sharī'ah. Normatively, this framework positions certain natural resources (such as minerals and oil and gas) as common property, emphasizes conservation as a shariah obligation, and rejects exploitation that damages ecosystems or concentrates benefits. Empirically, this study finds that excessive dependence on natural resources tends to negatively affect human development, reinforcing the importance of quality governance and benefit distribution that is just and intergenerational. The study also confirms the convergence of Islamic economic principles with contemporary green economy and blue economy agendas.

Keywords: Resource Economics; Islamic Economics; Natural Resources; Sustainability; Maqāṣid al-Sharī'ah; Falāḥ

________________________________________

Abstrak

Artikel ini menyajikan tinjauan konseptual komprehensif tentang ekonomi sumber daya dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup dimensi pengelolaan sumber daya alam (SDA), rezim kepemilikan, distribusi manfaat, dan keberlanjutan. Dengan menggunakan pendekatan sintesis literatur sistematis, kajian ini mengidentifikasi tiga arus pemikiran utama: (1) arus mainstream yang menekankan alokasi sumber daya langka dalam batas ekologis; (2) mazhab al-Ṣadr yang menempatkan ketidakadilan distribusi sebagai akar masalah ekonomi; serta (3) pendekatan yang memahami kelangkaan sebagai dampak perilaku menyimpang dan lemahnya pengawasan. Kajian ini menegaskan bahwa ekonomi sumber daya Islam dibangun di atas fondasi teologis-etis tawḥīd, amānah, dan khilāfah yang menuntut pengelolaan secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada al-falāḥ serta maqāṣid al-sharī'ah. Secara normatif, kerangka ini memposisikan SDA tertentu (seperti tambang dan migas) sebagai milik umum, menekankan konservasi sebagai kewajiban syariah, serta menolak eksploitasi yang merusak ekosistem maupun mengkonsentrasikan manfaat. Secara empiris, kajian ini menemukan bahwa ketergantungan berlebihan pada SDA cenderung berdampak negatif terhadap pembangunan manusia, yang memperkuat pentingnya tata kelola berkualitas dan distribusi manfaat yang adil lintas generasi. Kajian ini juga mengkonfirmasi konvergensi prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan agenda green economy dan blue economy kontemporer.

Kata Kunci: Ekonomi Sumber Daya; Ekonomi Islam; Sumber Daya Alam; Keberlanjutan; Maqāṣid al-Sharī'ah; Falāḥ

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam literatur ekonomi Islam, kajian tentang sumber daya (resources) tidak dipahami sekadar sebagai isu teknis "bagaimana mengekstraksi dan memproduksi", melainkan sebagai bagian dari tujuan normatif ekonomi Islam untuk mewujudkan al-falāḥ (kesejahteraan/keberhasilan hidup) melalui pengorganisasian sumber daya bumi secara kooperatif dan partisipatif (Meyresta et al., 2022; Palupi et al., 2022). Definisi ini menegaskan bahwa sumber daya alam (SDA) adalah objek pengelolaan ekonomi yang secara inheren terkait dengan tata nilai (value-laden), bukan semata barang ekonomi netral (Palupi et al., 2022; Syamsuri et al., 2021; Wijaya et al., 2022).

Kerangka falāḥ tersebut secara langsung mengaitkan pengelolaan SDA dengan posisi manusia sebagai khalifah/penanggung jawab di bumi—yakni mandat untuk memanfaatkan sekaligus menjaga ciptaan Allah—serta tuntutan agar aktivitas ekonomi tidak berujung pada kerusakan lingkungan (Azizah & Hariyanto, 2021; Lelawati et al., 2023). Dengan demikian, "ekonomi sumber daya menurut ekonomi Islam" dapat dirumuskan sebagai kajian tentang pemanfaatan, alokasi, distribusi, dan konservasi SDA guna kemaslahatan manusia dan keberlanjutan sistem kehidupan, yang dijalankan dalam batas-batas syariah serta berorientasi pada keadilan dan kelestarian (Anam et al., 2021; Anantyasari et al., 2024; Faizah, 2019; Saad et al., 2021).

Artikel ini bertujuan menyajikan sintesis konseptual lintas literatur tentang bagaimana ekonomi Islam memandang dan mengelola SDA, mulai dari fondasi ontologis, prinsip etika, desain kepemilikan dan distribusi, hingga instrumen keberlanjutan kontemporer. Kajian ini relevan mengingat meningkatnya kebutuhan akan kerangka pengelolaan SDA yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan lestari secara ekologis.

________________________________________

2. Ontologi dan Status SDA: Kepemilikan Hakiki Allah, Amanah Manusia, dan Konsekuensi Ekonomi

2.1 Kepemilikan Hakiki dan Amanah (Trusteeship)

Sejumlah rujukan dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa kepemilikan mutlak atas segala sesuatu (termasuk SDA) adalah milik Allah, sedangkan kepemilikan manusia bersifat relatif dalam rangka menjalankan amanah pengelolaan (Bakar, 2020; Lelawati et al., 2023). Dalam formulasi maqāṣid dan fondasi ekonomi Islam, posisi ini melahirkan implikasi bahwa pemanfaatan SDA harus dilakukan "secukupnya", tidak eksploitatif, dan tetap menjaga kelestarian (Anam et al., 2021; Bakar, 2020; Lelawati et al., 2023).

Kerangka amanah ini juga dipaparkan sebagai bagian dari fondasi pembangunan ekonomi Islam—misalnya melalui prinsip tauhid, rububiyah, khilafah, dan tazkiyah—yang menempatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan (Lita, 2019; Mulyani et al., 2022). Karena itu, pengelolaan SDA dinilai bukan hanya dari efisiensi produksi, tetapi juga dari kepatuhan moral-spiritual dan dampaknya pada kemaslahatan (Husna, 2016; Lita, 2019; Mulyani et al., 2022).

2.2 SDA sebagai Resource-Based Economy Sekaligus Life Support System

Beberapa studi yang membahas etika dan keberlanjutan menekankan fungsi ganda SDA: sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource-based economy) dan sekaligus penopang sistem kehidupan (life support system) (Anam et al., 2021; Anantyasari et al., 2024; Faizah, 2019). Konsekuensinya, strategi ekonomi yang benar bukan hanya memaksimalkan output ekonomi jangka pendek, tetapi menuntut pengelolaan seimbang agar fungsi penyangga kehidupan tidak rusak (Anam et al., 2021; Anantyasari et al., 2024; Faizah, 2019; Saad et al., 2021).

________________________________________

3. Kelangkaan dan Problem Ekonomi SDA: Perbedaan Pendekatan dalam Pemikiran Ekonomi Islam

3.1 Arus Mainstream (Alokasi–Distribusi Sumber Daya Langka dengan Batas Ekologis)

Sebagian definisi ekonomi Islam (misalnya yang dikutip dari M. Umer Chapra) menyatakan ekonomi Islam sebagai cabang ilmu yang merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai ajaran Islam, tanpa menimbulkan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologis (Ahmad & Syamsuri, 2019; R, 2023; Syamsuri et al., 2021). Dalam garis ini, problem ekonomi (termasuk SDA) tetap memerlukan perangkat analisis alokasi, tetapi diarahkan oleh maqāṣid dan etika agar tidak memicu eksploitasi berlebihan (Ahmad & Syamsuri, 2019; R, 2023; Syamsuri et al., 2021).

3.2 Mazhab al-Sadr: Problem Utama adalah Ketidakadilan Distribusi, Bukan Kelangkaan Alam

Di sisi lain, literatur yang mengacu pada Muhammad Bāqir al-Ṣadr menolak premis kelangkaan sebagai akar masalah ekonomi; problem ekonomi dipandang timbul terutama karena distribusi yang tidak merata dan tidak adil serta adanya eksploitasi oleh pihak kuat terhadap pihak lemah (Putra & Nurnasrina, 2024; Subhan, 2018). Dalam konsepsi ini, distribusi bahkan ditempatkan "lebih awal" daripada produksi; termasuk distribusi pra-produksi atas SDA (tanah, air, bahan mentah di perut bumi, dan SDA lain) yang harus mengikuti aturan syariah dan asas keadilan (Putra & Nurnasrina, 2024).

3.3 Kelangkaan sebagai "Ujian dan Keserakahan": Penekanan pada Perilaku Menyimpang dan Tata Kelola

Terdapat pula argumen bahwa "kelangkaan" dalam perspektif Islam tidak dipahami sebagai keterbatasan ciptaan Allah, melainkan lebih sebagai ujian serta dampak dari keserakahan dan perilaku menyimpang para pelaku ekonomi dan pemerintah dalam tata niaga/distribusi (Tomadehe et al., 2022). Pandangan ini koheren dengan penekanan etika Islam pada larangan perusakan dan eksploitasi, serta kebutuhan pengawasan dan penegakan aturan untuk mencegah distorsi distribusi (Abidin, 2014; Tomadehe et al., 2022).

3.4 Sintesis dan Implikasi

Ketiga arus di atas sama-sama menempatkan isu perilaku, etika, dan institusi sebagai kunci. Namun terdapat perbedaan fokus: arus mainstream menekankan problem alokasi sumber daya langka dengan batas ekologis (Ahmad & Syamsuri, 2019; R, 2023; Syamsuri et al., 2021), sementara al-Ṣadr menekankan akar problem pada ketidakadilan distribusi dan struktur kepemilikan (Putra & Nurnasrina, 2024; Subhan, 2018), dan pendekatan "kelangkaan sebagai ujian" menekankan penyimpangan perilaku serta lemahnya pengawasan (Tomadehe et al., 2022). Perbedaan ini penting karena memengaruhi desain kebijakan: apakah prioritas utama ditempatkan pada instrumen alokasi/efisiensi, atau pada reformasi distribusi–kepemilikan–tata kelola, atau pada penguatan pengawasan dan penindakan penyimpangan (Putra & Nurnasrina, 2024; Syamsuri et al., 2021; Tomadehe et al., 2022).

________________________________________

4. Prinsip Etika Pengelolaan SDA: Konservasi, Keseimbangan, dan Larangan Kerusakan

4.1 Etika Keberlanjutan dalam Islam

Kajian etika pengelolaan SDA berkelanjutan menegaskan bahwa pengelolaan etis SDA adalah prasyarat pembangunan berkelanjutan; Islam "mengharuskan" manusia menjaga dan melestarikan alam demi kesejahteraan umat (Anam et al., 2021; Anantyasari et al., 2024). Implementasi etika tersebut dirangkum melalui prinsip-prinsip seperti hormat/menghargai alam, tanggung jawab, solidaritas, kasih sayang, dan keseimbangan (Anam et al., 2021; Anantyasari et al., 2024). Prinsip-prinsip ini secara eksplisit diarahkan untuk mencegah pengelolaan SDA yang merusak dan memastikan koeksistensi yang saling menguntungkan antara manusia sebagai pengguna dan alam sebagai penopang kehidupan (Anam et al., 2021; Anantyasari et al., 2024).

4.2 Konservasi sebagai Konsekuensi Mandat Khalifah

Perspektif konservasi menegaskan bahwa Islam mengajarkan manusia bertanggung jawab atas seluruh ciptaan Allah, termasuk menjaga ekosistem SDA; pemanfaatan harus memperhatikan keseimbangan, tidak eksploitatif, dan proporsional agar SDA tetap lestari (Azizah & Hariyanto, 2021; Mulyani et al., 2022). Kerangka ini juga dikaitkan dengan larangan melakukan kerusakan di muka bumi, termasuk kerusakan terhadap SDA (Azizah & Hariyanto, 2021; M., 2007; Mulyani et al., 2022). Dengan demikian, konservasi bukan tambahan eksternal terhadap ekonomi, melainkan bagian dari kepatuhan syariah dalam memanfaatkan SDA (Azizah & Hariyanto, 2021; M., 2007; Mulyani et al., 2022).

4.3 Ta'āwun, Rasionalitas, dan Efisiensi yang Tidak Merusak

Dalam pembacaan rasionalitas ekonomi berbasis nilai, perilaku ekonomi yang "rasional" dalam Islam diarahkan pada pencapaian maslahah, menghindari pemborosan sumber daya, meminimalkan risiko, dan memperhatikan kepentingan sosial (Ismanto, 2017). Sejalan dengan itu, kajian tentang Ibn Ṭufayl menempatkan ta'āwun (tolong-menolong) dalam pemanfaatan SDA dan menuntut efisiensi pemenuhan kebutuhan tanpa mengabaikan keseimbangan alam (Utami, 2020). Ini memperkuat bahwa efisiensi dalam ekonomi Islam tidak identik dengan eksploitasi maksimum, melainkan efisiensi yang selaras dengan keseimbangan ekologis dan tujuan kesejahteraan (Ismanto, 2017; Utami, 2020).

________________________________________

5. Klasifikasi SDA dan Konsekuensi Kebijakan: Terbarukan vs. Tak Terbarukan

Beberapa rujukan membedakan SDA berdasarkan kelestariannya menjadi renewable resources dan unrenewable resources (Erwin, 2024; Mulyani et al., 2022). Klasifikasi ini juga digunakan dalam konteks sektor kelautan/perikanan, dengan penekanan bahwa sumber daya tak terbarukan jumlahnya sangat terbatas karena proses pembentukannya memerlukan waktu lama (Erwin, 2024). Perspektif konservasi menekankan bahwa pemanfaatan SDA perlu memperhatikan perbedaan sifat tersebut, dan pengelolaan harus proporsional agar tidak terjadi kelangkaan akibat eksploitasi berlebihan (Erwin, 2024; Husna, 2016; Mulyani et al., 2022).

Dalam konteks pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya (baik renewable maupun unrenewable) diarahkan untuk menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin, menekankan keberlanjutan penggunaan sumber daya, kualitas–kuantitas produksi, dan lingkungan (Amalia, 2011). Hal ini selaras dengan argumen bahwa pengelolaan SDA harus seimbang mengingat fungsi gandanya sebagai modal ekonomi dan penopang sistem kehidupan (Amalia, 2011; Anam et al., 2021; Anantyasari et al., 2024; Faizah, 2019).

________________________________________

6. Produksi, Nilai Tambah, dan Batas Syariah: SDA sebagai Faktor Produksi yang Diarahkan pada Maslahah

6.1 Produksi sebagai Aktivitas Ekonomi Sekaligus Ibadah/Ungkapan Syukur

Sejumlah kajian produksi dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa produksi bukan semata profit-maximization, tetapi aktivitas yang dapat bernilai ibadah/ungkapan syukur, dan harus berorientasi pada penyebarluasan kemaslahatan (Mahmudi & Absor, 2023; Soenjoto, 2018). Definisi produksi dalam ekonomi Islam dipahami sebagai aktivitas mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah agar menghasilkan manfaat/maslahah untuk memenuhi kebutuhan manusia (Mahmudi & Absor, 2023; Zainal & Hasan, 2022).

6.2 "Tanah" sebagai Konsep Luas: Mencakup Seluruh SDA

Dalam pemikiran Muhammad Abdul Mannan, "tanah" sebagai faktor produksi dalam tulisan klasik mencakup semua SDA yang digunakan dalam produksi (permukaan bumi, kesuburan tanah, udara, air, mineral, dan seterusnya) (Husna, 2016). Formulasi serupa juga muncul dalam analisis teori produksi Mannan yang menekankan bahwa pemanfaatan SDA (terbarukan dan tak terbarukan) dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan dengan catatan aktivitasnya berpedomankan syariah (Husna, 2016; Purnomo, 2020). Ini juga sejalan dengan uraian bahwa faktor produksi dalam ekonomi Islam mencakup SDA serta menuntut kesadaran antargenerasi (SDA tidak hanya untuk manusia kini, tetapi juga masa depan) (NOOR, 2014; Rachma & Umam, 2021; Soenjoto, 2018).

6.3 Batas Normatif: Tidak Boros, Tidak Merusak, dan Menghindari Produksi yang Tidak Meningkatkan Kemanfaatan

Dalam prinsip produksi Islam, ditegaskan bahwa aktivitas ekonomi yang mengejar keuntungan tanpa meningkatkan nilai guna sumber daya tidak disukai; manusia dituntut mengelola resources secara efisien dan optimal serta menghindari kerusakan (Husna, 2016; Maulamin, 2020). Dalam konteks manajemen produksi berbasis maqāṣid, prinsip yang ditekankan meliputi: tidak memproduksi yang bertentangan dengan penjagaan maqāṣid; memperhatikan keadilan sosial; dan mengoptimalkan pengelolaan SDA tanpa berlebihan dan merusak lingkungan (Zainal & Hasan, 2022). Dengan demikian, optimalisasi SDA dalam produksi dikunci oleh parameter maslahah dan maqāṣid, bukan hanya output moneter (Husna, 2016; Maulamin, 2020; Zainal & Hasan, 2022).

________________________________________

7. Rezim Kepemilikan dan Distribusi Manfaat SDA: Milik Umum, Hak Masyarakat, dan Peran Negara

7.1 SDA Tertentu sebagai Milik Umum dan Orientasi Kemaslahatan

Beberapa rujukan menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, barang tambang dipahami sebagai milik umum yang harus dikelola berorientasi pada kelestarian (sustainable resources principle), tidak boleh dieksploitasi secara semena-mena, dan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas serta generasi penerus (Abidin, 2014). Argumen "milik umum" ini juga ditekankan dalam kritik CSR industri migas: minyak dan gas disebut sebagai SDA yang termasuk kepemilikan komunitas (community ownership) sehingga tidak dapat dimiliki absolut oleh pihak mana pun; kepemilikan umum (al-milkīyah al-'āmmah) melarang penguasaan privat atas harta yang menjadi kebutuhan bersama (Syamsuri et al., 2022).

Dalam kerangka al-Ṣadr, akses terhadap SDA harus mengikuti aturan syariah dan asas keadilan; penguasaan SDA dipetakan ke dalam kategori milik pribadi, milik umum, dan milik negara (Putra & Nurnasrina, 2024). Dengan demikian, ekonomi sumber daya Islam menuntut desain institusi kepemilikan dan distribusi manfaat yang menghindari konsentrasi dan eksploitasi (Putra & Nurnasrina, 2024; Subhan, 2018; Syamsuri et al., 2022).

7.2 Hak Pemanfaatan (Irtifāq) dan Kepentingan Publik

Dalam diskusi hukum Islam terkait pemanfaatan SDA, disebutkan masyarakat memiliki hak memanfaatkan SDA yang Allah sediakan untuk kesejahteraan manusia, termasuk konsep hak irtifāq (hak pemanfaatan) yang dapat mencakup sumber daya privat maupun publik; kepemilikan umum dibolehkan ketika aset diperuntukkan bagi masyarakat umum yang saling membutuhkan (Saad et al., 2021). Perspektif ini juga dipakai dalam isu air sebagai hak umum dan kritik terhadap privatisasi air, yang menekankan mandat konstitusional dan ajaran Islam bahwa air terkait kepentingan publik (Auladiy, 2023).

7.3 Peran Negara: Kedaulatan SDA dan Mandat "Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat"

Pada tataran tata kelola, beberapa kajian hukum menekankan prinsip kedaulatan negara atas SDA (termasuk migas) dan mandat konstitusional agar pengelolaan SDA ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat (Rahmani et al., 2023; Vebriadi & Nugroho, 2020). Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan tafsir "dikuasai oleh negara" dipahami mencakup fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk kemakmuran rakyat (Vebriadi & Nugroho, 2020). Dalam diskusi PSNR (Permanent Sovereignty over Natural Resources) pada sektor hulu migas, disebut pula Resolusi Majelis Umum PBB No. 2158 (XXI) yang menyerukan negara produsen memaksimalkan kendali dan investasi SDA migas; artikel tersebut sekaligus mengaitkan kerangka teologis bahwa SDA adalah karunia Allah, hakikatnya milik Allah, dan eksploitasi harus untuk kemaslahatan bersama (Rahmani et al., 2023).

Namun, terdapat kritik bahwa paradigma kedaulatan SDA dalam praktik dapat bergeser ke pemanfaatan yang tidak memperhatikan prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan, terutama ketika liberalisasi ekonomi mendorong liberalisasi pengusahaan SDA melalui regulasi (Shabri et al., 2022). Karena itu, peran negara dalam ekonomi sumber daya Islam harus dipadukan dengan akuntabilitas, keadilan distributif, dan keberlanjutan, bukan sekadar penguasaan formal (Imamah, 2017; Saad et al., 2021; Shabri et al., 2022).

________________________________________

8. Keberlanjutan (Sustainability) sebagai Maqāṣid: Titik Temu Ekonomi Islam dan Green/Blue Economy

8.1 Green Economy dan Maqāṣid al-Sharī'ah

Dalam kajian green economy dari perspektif maqāṣid, ditegaskan bahwa green economy memperhatikan low carbon, socially inclusive, dan resource efficient, serta bertujuan mengurangi dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan SDA (Hidayatullah, 2023). Kajian ini menautkan prinsip-prinsip tersebut dengan penjagaan maqāṣid (agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan), sehingga ekonomi hijau dipahami kompatibel dengan kerangka tujuan syariah (Hidayatullah, 2023). Argumen keterkaitan green economy dan larangan melakukan kerusakan juga muncul dalam kajian literasi green economy berbasis syariah, yang menyatakan relevansi green economy dengan ekonomi Islam karena keduanya menekankan keberlanjutan lingkungan dan melarang kerusakan (Nisa, 2017).

Dalam kajian etika bisnis Islam terhadap green economics, green economy dipahami sebagai rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sekaligus menurunkan risiko lingkungan secara signifikan melalui ekonomi rendah karbon, hemat SDA, dan berkeadilan sosial; implementasinya dipandang selaras dengan tuntunan Islam agar pengelolaan SDA dilakukan bertanggung jawab dan memikirkan generasi penerus (Arwani, 2017). Dengan demikian, green economy dapat diposisikan sebagai "bahasa kebijakan kontemporer" yang kompatibel dengan etika dan maqāṣid ekonomi Islam (Arwani, 2017; Hidayatullah, 2023).

8.2 Blue Economy dan Pengelolaan SDA Pesisir

Kajian blue economy dalam perspektif Islam pada pariwisata bahari menguraikan prinsip efisiensi SDA (low CO₂ emission dan resource efficient), zero-waste, solidaritas sosial melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dan multiple revenue; kerangka ini digunakan untuk mendorong pemanfaatan SDA pariwisata secara efisien dan menekan dampak negatif pariwisata yang merusak lingkungan (Putri & Auwalin, 2021). Ini memperluas ekonomi sumber daya Islam ke konteks pesisir: pemanfaatan SDA tidak berhenti pada ekstraksi, tetapi harus membangun inovasi dan tata kelola yang meminimalkan limbah dan memastikan manfaat sosial (Putri & Auwalin, 2021).

8.3 Instrumen Kelembagaan: Green Banking, CSR Berbasis Maqāṣid, dan Green Pesantren

Implementasi "green banking" pada perbankan syariah Indonesia dijelaskan sebagai praktik keuangan yang memprioritaskan pembiayaan sosial-lingkungan dan pelestarian SDA, termasuk efisiensi kertas, listrik, air, serta pengelolaan limbah; model ini dipandang menjunjung nilai tauhid dan sejalan dengan ekonomi hijau serta pembangunan berkelanjutan (Azwar & Aqbar, 2019). Pada level korporasi ekstraktif, kajian CSR dalam perspektif maqāṣid menekankan bahwa CSR yang sesuai maqāṣid harus melampaui orientasi reputasi dan profit; ia perlu memenuhi kepatuhan syariah dan melibatkan multi-stakeholder agar pengelolaan SDA (misalnya migas sebagai milik publik) sejalan dengan tujuan kemaslahatan (Syamsuri et al., 2022). Dalam konteks komunitas pendidikan, program green pesantren dirumuskan melalui pengelolaan sampah bernilai ekonomi, konversi air limbah, arsitektur hijau hemat energi, penghematan air dan listrik, serta upaya energi terbarukan, dengan dukungan masyarakat dan fatwa MUI terkait pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan (Istifhama, 2021).

Keseluruhan instrumen ini menunjukkan bahwa ekonomi sumber daya Islam dapat dioperasionalkan melalui transformasi praktik kelembagaan (keuangan, korporasi, pendidikan) untuk menginternalisasi etika konservasi dan keberlanjutan (Azwar & Aqbar, 2019; Istifhama, 2021; Syamsuri et al., 2022).

________________________________________

9. Pengelolaan SDA Sektoral: Air, Perikanan, Pertanian, dan Pariwisata Berbasis Aset Alam

9.1 Air: Pengelolaan Holistik, Partisipasi Ummah, dan Perlindungan Hak Publik

Konsep pengelolaan air dalam Islam dipaparkan sebagai pengelolaan yang holistik—mencakup pendekatan etika-agama, sosial, dan ekonomi—serta melibatkan seluruh komponen masyarakat; pengelolaan air bukan hanya tugas negara (ulil amri), melainkan juga tugas masyarakat (ummah) melalui keterlibatan dalam pengelolaan dan penjagaan (Abdullah et al., 2020). Diskursus hukum dan kebijakan air juga menggarisbawahi risiko privatisasi SDA air dan menekankan pengelolaan yang adil dan berwawasan lingkungan (Auladiy, 2023). Studi kearifan lokal pengelolaan mata air menunjukkan bahwa regulasi sosial berbasis kearifan lokal (komunal) dan nilai transendental (Islam) dapat membatasi perilaku agar arif memanfaatkan mata air, termasuk penerapan sanksi adat untuk melindungi kelestarian lingkungan (Syakarna et al., 2021).

9.2 Perikanan Tangkap: Larangan Eksploitasi dan Peran Pemerintah Menjaga Keberlanjutan

Kajian perikanan tangkap menyatakan kondisi lingkungan perikanan Indonesia kritis, sehingga peran pemerintah penting untuk menindak IUU fishing, melarang alat tangkap merusak, dan menetapkan batas tangkap; dari perspektif Islam, kebijakan pengelolaan tersebut sejalan dengan larangan tindakan eksploitatif dan perusakan lingkungan serta tuntutan menjaga agar sumber daya tetap terbarukan dan berkelanjutan (Nz, 2014). Kerangka ini konsisten dengan prinsip konservasi dan keseimbangan SDA dalam ekonomi Islam (Azizah & Hariyanto, 2021; Mulyani et al., 2022; Nz, 2014).

9.3 Pertanian Berkelanjutan: Pemanfaatan SDA dengan Pengurangan Input Merusak

Dalam konteks pertanian, pertanian organik diposisikan sebagai respons atas dampak sistem pertanian konvensional berbasis bahan kimia yang berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan; pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber daya terbarukan dan tak terbarukan untuk produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin (Amalia, 2011). Ini koheren dengan etika Islam tentang larangan merusak dan tuntutan pengelolaan proporsional (Amalia, 2011; Azizah & Hariyanto, 2021; Mulyani et al., 2022).

9.4 Pariwisata Berbasis Aset SDA: Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan

Pengembangan masyarakat berbasis aset SDA di Desa Ponggok menunjukkan pemanfaatan aset air sebagai media pengembangan masyarakat melalui kerja sama pemerintah desa, dinas, dan warga untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas pariwisata (Rohmati et al., 2018). Kerangka pemberdayaan berbasis aset alam ini sejalan dengan definisi ekonomi sumber daya dalam ekonomi Islam yang menekankan kooperasi/partisipasi dan orientasi falāh (Meyresta et al., 2022; Palupi et al., 2022; Rohmati et al., 2018).

________________________________________

10. Bukti Empiris dan Peringatan "Resource Dependence": Investasi, Kesejahteraan Manusia, dan Risiko Eksploitasi

10.1 SDA dapat Menarik Investasi, tetapi Bergantung pada Tata Kelola

Studi panel pada negara mayoritas Islam berpendapatan menengah ke bawah di Asia menemukan bahwa sewa sumber daya alam (natural resources rents) berpengaruh positif signifikan terhadap investasi (PMTB) dalam model yang mereka gunakan, sehingga menunjukkan SDA dapat menjadi daya tarik investasi (Veronica et al., 2022). Namun, studi ini juga menempatkan variabel tata kelola seperti kontrol korupsi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap investasi (Veronica et al., 2022), mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi SDA tidak otomatis, melainkan dipengaruhi kualitas institusi.

10.2 Ketergantungan pada Minyak dan Dampak pada Pembangunan Manusia

Pada negara anggota OKI, studi panel menemukan volume produksi minyak dan harga minyak dunia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sementara PDB berpengaruh positif signifikan (Feriyadin et al., 2021). Artikel tersebut juga menyatakan bahwa ketergantungan jangka panjang pada SDA dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan (Feriyadin et al., 2021). Temuan ini memperkuat kehati-hatian ekonomi Islam terhadap eksploitasi berlebihan dan perlunya orientasi kemaslahatan yang tidak merusak kesejahteraan manusia (Anam et al., 2021; Azizah & Hariyanto, 2021; Feriyadin et al., 2021; Mulyani et al., 2022).

10.3 Eksploitasi SDA dan Kerusakan Sosial-Ekologis di Tingkat Lokal

Riset lapangan tentang eksploitasi SDA (pertambangan) di suatu desa menunjukkan dampak serius berupa kerusakan ekosistem dan bencana (misalnya longsor), bahkan korban jiwa; praktik eksploitasi tersebut dinilai sangat memprihatinkan (Abidin, 2014). Temuan ini memperkuat argumentasi normatif ekonomi Islam bahwa pemanfaatan SDA tidak boleh semena-mena dan harus menjaga ekosistem demi masyarakat luas dan generasi penerus (Abidin, 2014; M., 2007).

________________________________________

11. Kerangka Konseptual "Ekonomi Sumber Daya" menurut Ekonomi Islam: Sintesis

Berdasarkan sintesis lintas sumber di atas, ekonomi sumber daya menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai kerangka yang mengintegrasikan fondasi teologis-etis, desain kepemilikan dan distribusi, serta instrumen kebijakan keberlanjutan, dengan tujuan falāh dan maqāṣid. Kerangka ini dapat dipadatkan menjadi prinsip operasional berikut.

Pertama, Tauhid–amanah–khalifah: SDA adalah milik Allah dan manusia sebagai pemegang amanah wajib mengelola tanpa merusak (Bakar, 2020; Lelawati et al., 2023; Lita, 2019; Mulyani et al., 2022).

Kedua, fungsi ganda SDA: kebijakan harus menjaga SDA sebagai modal ekonomi dan penopang sistem kehidupan secara seimbang (Anam et al., 2021; Anantyasari et al., 2024; Faizah, 2019).

Ketiga, etika keberlanjutan: hormat pada alam, tanggung jawab, solidaritas, kasih sayang, dan keseimbangan menjadi panduan perilaku dan kelembagaan (Anam et al., 2021; Anantyasari et al., 2024; Azizah & Hariyanto, 2021).

Keempat, keadilan distribusi dan rezim kepemilikan: sebagian SDA (misalnya tambang/migas) diposisikan sebagai milik umum; distribusi manfaat harus adil dan melibatkan peran negara untuk regulasi–pengawasan demi kemaslahatan (Abidin, 2014; Putra & Nurnasrina, 2024; Syamsuri et al., 2022; Vebriadi & Nugroho, 2020).

Kelima, efisiensi berbasis maslahah (bukan eksploitasi): produksi dan pemanfaatan SDA diarahkan pada kemanfaatan kini dan masa depan; menghindari pemborosan, kerusakan, dan aktivitas yang tidak meningkatkan nilai guna (Husna, 2016; Ismanto, 2017; Maulamin, 2020; Zainal & Hasan, 2022).

Keenam, konvergensi dengan agenda kontemporer (green/blue economy): prinsip low carbon, resource efficient, socially inclusive dapat dipahami sebagai artikulasi kebijakan modern yang konsisten dengan maqāṣid dan larangan kerusakan (Hidayatullah, 2023; Putri & Auwalin, 2021).

Ketujuh, partisipasi masyarakat dan institusi: pengelolaan SDA (misalnya air) menuntut keterlibatan ummah dan penguatan aturan sosial, termasuk kearifan lokal yang selaras nilai Islam (Abdullah et al., 2020; Rohmati et al., 2018; Syakarna et al., 2021).

________________________________________

12. Penutup

Kerangka konseptual yang dibangun dalam kajian ini sekaligus menegaskan bahwa ekonomi sumber daya Islam bukan anti-pertumbuhan, tetapi menuntut pertumbuhan yang bermoral, berkeadilan, dan tidak mengorbankan keberlanjutan ekologis maupun kesejahteraan manusia (Anam et al., 2021; Feriyadin et al., 2021; Hidayatullah, 2023; Syamsuri et al., 2021).

Dengan mengintegrasikan fondasi teologis tauhid-amānah-khilāfah, prinsip etika keberlanjutan, desain kepemilikan berbasis keadilan, dan konvergensi dengan agenda green dan blue economy kontemporer, ekonomi Islam menawarkan paradigma pengelolaan SDA yang holistik dan komprehensif. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan, penelitian lebih lanjut, maupun implementasi praktis pengelolaan SDA yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tuntutan keberlanjutan global.

________________________________________

Referensi

Abdullah, M. W., Almath, F., & Muin, R. (2020). Implementasi Pemikiran Afzalur Rahman tentang Produksi Berbasis Konsep Al-'Adl dalam Meningkatkan Kepuasan Konsumen. Al-Ulum, 20(1), 38–62. https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1159

Abidin, Z. (2014). Meneropong Konsep Pertumbuhan Ekonomi (Telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam atas Sistem Ekonomi Konvensional). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 7(2), 356–367. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i2.334

Ahmad, S., & Syamsuri, S. (2019). Pandangan Khursid Ahmad terhadap Efektivitas Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Ekonomi Islam. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 6(2), 329–351. https://doi.org/10.21274/an.2019.6.2.329-351

Amalia, E. (2011). Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Keadilan Distributif bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro di Indonesia. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 3(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2497

Anam, M. S., Yulianti, W., Safitri, S. N., Qolifah, S. N., & Rosia, R. (2021). Konservasi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam. Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman, 2(1), 26–37. https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.19

Anantyasari, M., Sarwono, S., & Alvyana, A. (2024). Peningkatan Literasi Green Economy Berbasis Syariah Melalui Pembuatan Produk Alami dan Pelatihan Digital Marketing. Journal of Community and Development, 4(3), 196–204. https://doi.org/10.47134/comdev.v4i3.172

Arwani, A. (2017). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). Religia, 15(1). https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126

Auladiy, K. (2023). Analisis Soft Diplomacy Qatar melalui Qatar Charity di Indonesia. Journal of Integrative International Relations, 8(1), 41–52. https://doi.org/10.15642/jiir.2023.8.1.41-52

Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics. Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 10(2), 237–252. https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392

Azwar, A., & Aqbar, K. (2019). Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah, 3(2), 83. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576

Bakar, A. (2020). Hubungan Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi serta Pandangan Islam terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Hukum Islam, 20(1), 41. https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8066

Erwin, Y. (2024). Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Mata Air Masyarakat Mambalan Perspektif Kearifan Lokal dan Hukum Transendental. Jurnal Jatiswara, 39(1), 83–94. https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i1.600

Faizah, F. N. (2019). Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Produksi. Serambi Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam, 1(2), 55–68. https://doi.org/10.36407/serambi.v1i2.71

Feriyadin, F., Saufi, A., & Rinuastuti, B. H. (2021). Pengembangan Pariwisata Halal Desa Setanggor. JMM Unram - Master of Management Journal, 10(1A), 1–12. https://doi.org/10.29303/jmm.v10i1a.628

Hidayatullah, M. H. (2023). Analisis Konsep Teori Produksi dalam Perspektif Ibnu Khaldun dan Abdul Manan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4237. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9469

Husna, C. A. (2016). Adopsi Prinsip Permanent Sovereignty over Natural Resources Migas. Jurnal Hukum & Pembangunan, 46(4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no4.69

Imamah, F. M. (2017). Menghadapi Kapitalisme: Pendekatan Eco-Sufism dalam Gerakan Environmentalisme Islam Indonesia. Kontemplasi Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 5(1), 109–135. https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.1.109-135

Ismanto, K. (2017). Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) Institusi Berbasis Syari'ah Perspektif Virtual Capital. Religia, 14(2). https://doi.org/10.28918/religia.v14i2.93

Istifhama, L. (2021). Merumuskan Pemikiran Ekonom Muslim tentang Rasionalitas dalam Perilaku Konsumen. Jurnal Keislaman, 2(2), 166–177. https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3382

Lelawati, N., Darmayanti, E. F., & Nusantoro, J. (2023). Peran Implementasi Green Banking pada Bank Syariah Indonesia. Fidusia Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 6(2). https://doi.org/10.24127/jf.v6i2.1823

Lita, H. N. (2019). Analisis Yuridis Peranan Pasar Modal Syariah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan (Suistanable and Responsible Investment). Adil Jurnal Hukum, 3(1), 185–198. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.840

M., S. A. M. (2007). Need Assesment SDM Ekonomi Islam. La_riba, 1(1), 9–26. https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss1.art2

Mahmudi, I., & Absor, M. U. (2023). Strategi Penyaluran Dana Zakat guna Realisasi Agenda SDGs dan Meningkatkan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Boyolali). Sentri Jurnal Riset Ilmiah, 2(3), 802–812. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.630

Maulamin, T. (2020). Islamic Worldviews On Corporate Social Responsibility A New Paradigm of Ethical Economics and Prosperity. Majalah Ilmiah Bijak, 17(1), 58–70. https://doi.org/10.31334/bijak.v17i1.826

Meyresta, L., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perspektif Islam. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 9(2), 85–96. https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389

Mulyani, S., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Pengembangan Hotel Syariah dalam Tinjauan Ekonomi Islam dan Maqashid Syariah. Jurnal Mu'allim, 4(2). https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160

NOOR, M. S. (2014). Prospek Ekonomi Syariah di Tengah Persaingan Ekonomi ASEAN. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 5(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v5i2.23

Nisa, Z. Z. (2017). Jurnal Penelitian, 1. https://doi.org/10.28918/jupe.v14i1.1203

Nz, Y. D. S. (2014). Membangun Konstruksi Keilmuan Ekonomi Islam. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 175. https://doi.org/10.15642/islamica.2010.5.1.175-189

Palupi, W. A., Marselina, M., Wahyudi, H., & Ciptawaty, U. (2022). Determinasi Investasi di Negara Mayoritas Islam Berpendapatan Menengah ke Bawah Asia. I-Finance a Research Journal on Islamic Finance, 8(1), 49–67. https://doi.org/10.19109/ifinance.v8i1.12633

Purnomo, J. (2020). Kritik Implementasi Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Minyak dan Gas Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. Journal of Sharia Economics, 2(2), 158–181. https://doi.org/10.35896/jse.v2i2.154

Putra, A., & Nurnasrina. (2024). The Scarcity in Islamic Perspective: An Analysis of Cooking Oil Scarcity in Indonesia. Al-Mutharahah Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan, 20(2), 347–363. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.813

Putri, W. K., & Auwalin, I. (2021). Pengaruh Produksi Minyak terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara Anggota OKI. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 8(3), 288. https://doi.org/10.20473/vol8iss20213pp288-296

R, A. Safiudin. (2023). Reformulasi Paradigmatik Kedaulatan Sumber Daya Alam dalam Konstitusi. Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 495–504. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2698

Rachma, N., & Umam, A. S. (2021). Pertanian Organik sebagai Solusi Pertanian Berkelanjutan di Era New Normal. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 1(4), 328. https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i4.8716

Rahmani, Z., Valeriani, D., Fitriyanti, E., Wulandari, A., S, M. A., & Putra, A. R. (2023). Penguatan Ekonomi Desa melalui Penerapan Konsep Ekonomi Syariah di Desa Kayu Besi, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Jurnal Abdi Insani, 10(3), 1536–1542. https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i3.1063

Rohmati, D., Anggraini, R., & Widiastuti, T. (2018). Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 295–317. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051

Saad, M. S., Yunus, A. R., & Muslihati, M. (2021). Dampak Eksploitasi Sumber Daya Alam dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. Madinah Jurnal Studi Islam, 8(1), 131–146. https://doi.org/10.58518/madinah.v8i1.1540

Shabri, H., Edgina, I. M., & Said, M. (2022). Sistem Nilai dalam Pembangunan Ekonomi Adil dan Berkelanjutan: Analisis Aksiologi Islam. Tamwil, 8(1). https://doi.org/10.31958/jtm.v8i1.5852

Soenjoto, A. R. (2018). Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam (Studi Kritis terhadap Pemikiran Ekonomi Neo Klasik). Islamic Economics Journal, 4(1), 1. https://doi.org/10.21111/iej.v4i1.2896

Subhan, Moh. (2018). Meneropong Sistem Produksi dalam Ekonomi Konvensional. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 4(1), 29–37. https://doi.org/10.36420/ju.v4i1.3545

Syakarna, N. F. R., Krismonika, K., & Azizah, N. (2021). Analisa Komparasi Konsep Sumber Daya Insani (SDI) Konvensional dan Syari'ah. MJSE, 1(1), 48–61. https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.3942

Syamsuri, S., Mafaza, S. A., & Kamaluddin, I. (2021). Strategi dalam Menciptakan Falah dengan Pendekatan Rasionalitas Ekonomi Ibnu Thufail: Telaah Kitab Hayy bin Yaqzan. Malia (Terakreditasi), 12(2), 209–224. https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2624

Syamsuri, S., Rahmania, N., & Ardiyanti. (2022). Eksplorasi Konsep Falah Perspektif Umer Chapra. Mamen Jurnal Manajemen, 1(1), 69–78. https://doi.org/10.55123/mamen.v1i1.25

Tomadehe, S., Abubakar, A., & Haddade, H. (2022). Produksi dalam Sistem Perekonomian menurut Pandangan Al-Qur'an. Widya Balina, 7(2), 559–567. https://doi.org/10.53958/wb.v7i2.169

Utami, P. (2020). Prinsip Produksi Bolu pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dwi Putra Palembang Perspektif Ekonomi Islam. Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 1(1), 29–46. https://doi.org/10.56644/adl.v1i1.5

Vebriadi, K., & Nugroho, M. R. (2020). Determinan Investasi Negara Amerika Serikat ke Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam Tahun 1991–2016. Ekbis Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 2(2), 114. https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1114

Veronica, D. I., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Pemanfaatan Sumber Daya Alam terhadap Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 9(2), 200–210. https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.391

Wijaya, L. M., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perspektif Islam. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 5(2), 125. https://doi.org/10.21111/jiep.v5i2.6804

Zainal, Z., & Hasan. (2022). Analisis Teori Produksi Perspektif Ekonomi Islam dalam Buku Islamic Economics Theory And Practice Karya Muhammad Abdul Mannan. Iltizamat Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 2(1), 231–243. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i1.916