00940 - Ekonomi Regional dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Aktivitas Ekonomi di Tingkat Daerah atau Wilayah

Abstract

Regional economics in the Islamic economic perspective is a study of regional economic activities that analyzes the structure, growth, and regional economic policies—including GRDP, leading sectors, regional expenditures, and socio-economic institutions—guided by Islamic economic paradigms rooted in the Qur'an and Sunnah, and oriented toward the achievement of falah/maslahah. This article synthesizes literature on regional economic analysis tools (Location Quotient and Shift-Share), Islamic redistributive instruments (zakat/ZIS, waqf/CWLS), local institutions (pesantren, mosques, BMT), halal sector development (halal tourism and Islamic digital economy), and Islamic public fiscal policy (fiqh budgeting and market intervention). The findings indicate that Islamic regional economics requires not only statistical assessment of regional potential, but also a Shari'ah compliance screening of sectors and policies, equitable governance of public spending based on maqashid al-shari'ah, strengthening of redistributive instruments, and empowerment of local Islamic institutions as drivers of regional welfare. Empirical findings across studies show that economic growth alone is insufficient to reduce poverty at the regional level; hence redistributive instruments and human development quality must be integrated into regional policy design.

Keywords: regional economics, Islamic economics, falah, zakat, Location Quotient, Shift-Share, fiqh budgeting, waqf, halal tourism

________________________________________

Abstrak

Ekonomi regional dalam perspektif ekonomi Islam merupakan kajian aktivitas ekonomi wilayah yang menganalisis struktur, pertumbuhan, dan kebijakan ekonomi daerah—meliputi PDRB, sektor unggulan, belanja daerah, serta institusi sosial-ekonomi—yang dinilai dan diarahkan oleh paradigma ekonomi Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah serta berorientasi pada pencapaian falah/maslahah. Artikel ini mensintesis literatur mengenai alat analisis ekonomi regional (Location Quotient dan Shift-Share), instrumen redistribusi Islam (zakat/ZIS, wakaf/CWLS), institusi lokal (pesantren, masjid, BMT), pengembangan sektor halal (pariwisata halal dan ekonomi digital syariah), serta kebijakan fiskal publik Islam (fiqh budgeting dan intervensi pasar). Temuan menunjukkan bahwa ekonomi regional Islam menuntut tidak hanya penilaian statistik potensi wilayah, tetapi juga penyaringan kepatuhan syariah atas sektor dan kebijakan, tata kelola belanja publik berbasis maqashid, penguatan instrumen redistribusi, dan pemberdayaan institusi lokal Islam sebagai penggerak kesejahteraan wilayah. Nuansa temuan empiris lintas studi memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan di tingkat regional sehingga instrumen redistribusi dan kualitas pembangunan manusia harus diintegrasikan dalam desain kebijakan daerah.

Kata kunci: ekonomi regional, ekonomi Islam, falah, zakat, Location Quotient, Shift-Share, fiqh budgeting, wakaf, pariwisata halal

________________________________________

1. Pendahuluan: Ekonomi Regional sebagai Kajian Ruang (Wilayah) dan Kebijakan

Dalam literatur ekonomi regional Indonesia, aktivitas ekonomi daerah lazim dikaji melalui kinerja pertumbuhan ekonomi wilayah dan struktur perekonomian sektoral yang tercermin pada PDRB, termasuk analisis sektor-sektor potensial yang layak dikembangkan (Ilhamdi & Nugraha, 2023; Nasrullah et al., 2022). Kajian ini juga berkelindan dengan agenda pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah, karena belanja pemerintah daerah dan tata kelola (governance) diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang dapat memengaruhi dinamika ekonomi daerah (Ajidin, 2024). Dalam konteks ekonomi Islam, fokus tersebut tidak ditinggalkan, tetapi dipandu oleh orientasi nilai—yakni keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan (falah)—sehingga "kemajuan" wilayah tidak direduksi menjadi pertumbuhan angka semata (Paizal et al., 2023; Sopian et al., 2022; Sugiyanti et al., 2024).

________________________________________

2. Definisi Kerja: Ekonomi Regional Menurut Ekonomi Islam

2.1 Ekonomi Regional (Level Daerah/Wilayah)

Secara operasional (berdasarkan praktik penelitian daerah), ekonomi regional dapat dipahami sebagai kajian yang:

• memetakan struktur ekonomi wilayah (sektor basis/non-basis) dan pergeseran kinerja sektoral antarwaktu/antarwilayah; serta

• menilai faktor kebijakan yang memengaruhi PDRB/pertumbuhan dan pemerataan di tingkat kabupaten/provinsi (Ajidin, 2024; Ilhamdi & Nugraha, 2023; Nasrullah et al., 2022).

Hal ini tampak misalnya pada studi Kabupaten Sambas yang menilai struktur perekonomian dengan Location Quotient (LQ) dan Shift-Share, sekaligus mengaitkannya dengan perspektif ekonomi Islam (Nasrullah et al., 2022), serta studi kawasan pesisir selatan DIY yang juga menggunakan perangkat analisis LQ dan Shift-Share untuk menilai potensi ekonomi wilayah demi peningkatan kesejahteraan (Ilhamdi & Nugraha, 2023).

2.2 "Menurut Ekonomi Islam": Dasar Normatif dan Orientasi Tujuan

Dalam paradigma ekonomi Islam, sistem ekonomi dipahami sebagai sistem yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis/Sunnah (Paizal et al., 2023; Sopian et al., 2022; Sugiyanti et al., 2024) serta memadukan dimensi keilmuan ekonomi dengan fiqh muamalah (secara ontologis) dan mengarahkan praktik pada pencapaian falah/kemaslahatan (secara aksiologis) (Sopian et al., 2022; Sugiyanti et al., 2024). Dengan demikian, ekonomi regional menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai:

Kajian aktivitas ekonomi pada suatu wilayah yang menganalisis struktur, pertumbuhan, dan kebijakan ekonomi daerah (misalnya PDRB, sektor unggulan, belanja daerah, institusi sosial-ekonomi), namun dinilai dan diarahkan oleh tujuan falah/maslahah serta prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan syariah (Nasrullah et al., 2022; Sopian et al., 2022; Sugiyanti et al., 2024).

Rumusan ini sejalan dengan penekanan metodologi ekonomi Islam yang menempatkan nilai-nilai syariah sebagai postulat/aksioma dan mengarahkan disiplin pada penciptaan kondisi sosial-institusional yang memaksimalkan falah (Fathurrahman, 2018; Sopian et al., 2022), sekaligus mengakui perlunya pendekatan yang fleksibel untuk mencapai kemaslahatan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah (Paizal et al., 2023).

________________________________________

3. Landasan Epistemologis: Integrasi Wahyu–Akal dan Kebutuhan Pendekatan Interdisipliner

Metodologi ekonomi Islam dalam literatur metodologis menekankan bahwa teori ekonomi Islam perlu dibangun dari paduan aturan syariah dan nilai-nilai Islam sebagai postulat/aksioma, serta tidak cukup hanya mengandalkan positivisme ekonomi arus utama (Fathurrahman, 2018; Sopian et al., 2022). Salah satu tawaran metodologis menegaskan bahwa ekonomi Islam adalah disiplin normatif yang berorientasi pada falah dan mengintegrasikan nilai etika (misalnya keadilan, kebajikan, moderasi, kepedulian) sebagai parameter perilaku (Sopian et al., 2022). Literatur metodologi lainnya juga menekankan bahwa perumusan teori memerlukan definisi/terminologi, postulat, dan hipotesis yang selaras dengan nilai syariah, serta perlunya pengalaman empiris dan pengalaman sejarah untuk memperkaya formulasi teori (Fathurrahman, 2018).

Karena objek ekonomi regional selalu melekat pada konteks sosial-budaya, institusi, dan kebijakan, maka literatur ekonomi Islam juga mendorong pendekatan interdisipliner: ekonomi Islam membutuhkan fiqh muamalah dan disiplin keislaman, sekaligus statistik/ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi untuk memecahkan masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam perspektif Islam (Wahid & Muhsin, 2022). Dorongan integrasi juga tampak dalam kritik atas dikotomi ilmu yang memisahkan studi agama dari diskursus ekonomi dan kebijakan; integrasi dipandang penting agar analisis keislaman mempertimbangkan pengaruh politik, ekonomi, dan budaya secara proporsional (Yulitasari, 2024). Kerangka integrasi–interkoneksi ilmu juga menegaskan perlunya menyatukan ilmu umum dan ilmu agama (Islam) untuk menjawab kompleksitas fenomena (Habibah & Astuti, 2019).

________________________________________

4. Tujuan Ekonomi Regional Islam: Falah, Keadilan Distributif, dan Keberimbangan Pembangunan

4.1 Falah/Maslahah sebagai "Fungsi Tujuan"

Dalam kajian historis kebijakan ekonomi politik para khalifah, ditegaskan bahwa "penentu utama" kebijakan ekonomi adalah makna kesejahteraan/maslahah; sistem yang kaku justru bisa menjadi bumerang bagi pertumbuhan karena tujuan suci ekonomi bukan pertumbuhan itu sendiri melainkan kesejahteraan manusia (Paizal et al., 2023). Sejalan dengan itu, kerangka filsafat ilmu ekonomi syariah menyatakan bahwa aksiologi ekonomi syariah adalah membawa manusia mencapai falah (kebahagiaan dunia–akhirat) melalui kemaslahatan (Sugiyanti et al., 2024), dan metodologi Akram Khan menempatkan fokus ekonomi Islam pada falah serta penciptaan kondisi sosial-institusional yang memaksimalkan falah (Sopian et al., 2022).

4.2 Keadilan dan Kebebasan sebagai Prinsip Pengarah

Kajian pemikiran M. Umer Chapra menempatkan keadilan dan kebebasan sebagai prinsip dominan dalam ekonomi Islam (Majid & Anshori, 2022). Dalam konteks regional, prinsip ini dapat dipahami sebagai keharusan agar kebijakan pembangunan daerah tidak hanya mengejar ekspansi output, tetapi memastikan akses, kesempatan, dan distribusi manfaat pembangunan wilayah berlangsung adil (Majid & Anshori, 2022; Sopian et al., 2022).

4.3 Barakah dan Dimensi Moral dalam Perilaku Ekonomi Wilayah

Karakteristik ekonomi Islam juga dibahas melalui konsep barakah (keberkahan harta) sebagai prioritas dalam perilaku ekonomi Muslim, termasuk cara memperoleh harta dari usaha yang baik dan halal (Najwa, 2017). Karena ekonomi regional menyangkut perilaku produsen–konsumen–pemerintah di ruang tertentu, dimensi barakah ini memperkuat argumen bahwa penilaian pembangunan wilayah dalam ekonomi Islam tidak netral nilai, melainkan melekat pada kualitas moral dan kepatuhan syariah (Najwa, 2017; Sopian et al., 2022).

________________________________________

5. Instrumen dan Kelembagaan Ekonomi Islam yang Relevan pada Skala Regional

5.1 Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) sebagai Instrumen Redistribusi dan Pengentasan Kemiskinan

Penelitian kuantitatif Indonesia periode 2006–2017 menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS (BAZNAS) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dalam model tersebut tidak signifikan (Azwar, 2023). Meta-analisis tentang zakat juga menyimpulkan adanya hubungan signifikan negatif penyaluran zakat terhadap kemiskinan dan hubungan signifikan positif terhadap kesejahteraan, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi, serta menggarisbawahi bahwa penghimpunan zakat di Indonesia pada 2019 hanya 4,39% dari total potensi, dengan 85% dana terhimpun dapat disalurkan (Towpek, 2019). Temuan-temuan ini menegaskan bahwa dalam ekonomi regional Islam, desain program zakat daerah (pengumpulan–distribusi) bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan elemen kebijakan kesejahteraan dan pembangunan wilayah (Azwar, 2023; Towpek, 2019).

Pada level tata kelola, studi ekonomi politik institusi zakat di Pulau Pinang menekankan bahwa ekonomi dan politik saling membutuhkan dalam governance zakat; pembentukan institusi korporat zakat dipahami sebagai strategi memperkuat ekonomi politik institusi zakat dan mendorong tata kelola yang lebih sistematis/profesional dengan dampak positif bagi penghimpunan dan distribusi zakat (Suhartini & Ahrori, 2019). Ini relevan bagi ekonomi regional karena institusi zakat beroperasi pada yurisdiksi wilayah (state/provinsi) dan berinteraksi dengan konfigurasi politik setempat (Suhartini & Ahrori, 2019), selaras dengan kebutuhan ekonomi regional untuk memahami keterkaitan institusi ekonomi–kebijakan daerah (Ajidin, 2024; Ilhamdi & Nugraha, 2023).

Literatur pemetaan riset zakat juga menunjukkan fokus riset masih dominan pada tema institusi zakat, distribusi, manajemen, dan kemiskinan, serta menegaskan Indonesia dan Malaysia menjadi area studi yang sangat besar dalam publikasi zakat (misalnya Indonesia 35 jurnal; Malaysia 34 jurnal dalam sampel tertentu) (Nurtiyasari et al., 2022). Temuan ini dapat dibaca sebagai indikasi bahwa ekonomi regional Islam membutuhkan pendalaman riset terapan di level daerah, bukan hanya diskursus konseptual (Nurtiyasari et al., 2022; Suhartini & Ahrori, 2019).

5.2 Fiqh Budgeting dan Belanja Daerah: Integrasi Syariah dalam APBD dan Tata Kelola

Kajian systematic literature review fiqh budgeting di Indonesia menautkan persoalan penganggaran dengan problem transparansi/mark-up, dan menyimpulkan bahwa riset fiqh budgeting masih minim pada tataran praktis; rekomendasi utamanya adalah kontekstualisasi berbasis maqashid syariah serta integrasi pajak dan zakat (Fawaz et al., 2022). Dalam ekonomi regional, ini mengisi ruang antara analisis belanja daerah (misalnya hibah dan bantuan sosial) dan kerangka nilai syariah (maqashid) untuk menilai kualitas belanja publik (Ajidin, 2024; Fawaz et al., 2022).

Studi Kabupaten Bogor tentang belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap PDRB juga menegaskan tujuan memberi usulan penerapan good governance agar belanja tersebut mendorong pertumbuhan dan pemerataan melalui PDRB; hasilnya menunjukkan belanja hibah berpengaruh positif terhadap PDRB dan belanja bantuan sosial berpengaruh negatif, serta keduanya signifikan secara bersama-sama (Ajidin, 2024). Dalam ekonomi regional Islam, temuan seperti ini dapat diposisikan sebagai "bahan analisis kebijakan" yang harus dievaluasi bukan hanya dari signifikansi statistik, tetapi juga dari maqashid dan prinsip keadilan–keseimbangan agar belanja publik benar-benar meningkatkan kesejahteraan wilayah (Ajidin, 2024; Fawaz et al., 2022; Majid & Anshori, 2022).

5.3 Wakaf Produktif dan CWLS sebagai Pembiayaan Sosial Wilayah

Strategi pembangunan ekonomi syariah (termasuk masa krisis) memasukkan penguatan wakaf: cash waqf, wakaf produktif, wakaf linked sukuk, dan wakaf untuk infrastruktur sebagai bagian dari strategi pembangunan (Apriliana, 2022). Kajian systematic literature review tentang Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) pada perguruan tinggi di Indonesia menyimpulkan CWLS sejalan dengan maqashid dan tidak bertentangan dengan hukum positif maupun hukum Islam, serta dana CWLS dapat digunakan untuk tujuan sosial seperti pemulihan bencana, pemberdayaan masyarakat, pengadaan fasilitas kesehatan, hingga pembiayaan UMKM saat pandemi (Rasyid & Hannase, 2021). Ini memberi dasar bahwa pada skala regional, wakaf/sukuk sosial dapat menjadi skema pembiayaan komplementer untuk agenda pembangunan wilayah yang berorientasi kesejahteraan (Apriliana, 2022; Fawaz et al., 2022; Rasyid & Hannase, 2021).

Namun, bibliometrik manajemen risiko wakaf produktif menunjukkan riset manajemen risiko wakaf produktif (2011–2020; 46 artikel; 108 sitasi dalam satu pemetaan) didominasi pendekatan kualitatif/konseptual dibanding kuantitatif, sehingga riset empiris masih tergolong jarang (Yuliadi, 2014). Konsekuensinya, ekonomi regional Islam memerlukan penguatan bukti terapan di daerah—misalnya bagaimana wakaf produktif dikelola lintas wilayah dan bagaimana risiko memengaruhi outcome kesejahteraan (Rasyid & Hannase, 2021; Yuliadi, 2014).

5.4 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dan Inklusi Ekonomi Lokal

Studi kasus akses pengusaha UMKM perempuan pada BMT di Palembang (dengan kerangka gender dan ekonomi Islam) menyimpulkan BMT memberikan akses yang terbuka dan luas bagi pengusaha perempuan, serta berpotensi mendorong kesetaraan gender karena mengakui pentingnya potensi, partisipasi, dan akses perempuan pada sumber-sumber keuangan (Tsauri, 2023). Pada skala regional, temuan ini relevan karena akses pembiayaan UMKM merupakan penentu dinamika ekonomi lokal, dan ekonomi regional Islam dapat menempatkan BMT sebagai instrumen inklusi yang konsisten dengan nilai keadilan distributif (Majid & Anshori, 2022; Sopian et al., 2022; Tsauri, 2023).

________________________________________

6. Aktor Sosial-Keagamaan Wilayah: Pesantren, Masjid, dan Organisasi Intelektual Muda

6.1 Pesantren sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi Wilayah

Penelitian strategi pemberdayaan ekonomi pesantren Sumatera Utara menggunakan ANP menegaskan pesantren sebagai lembaga yang juga memiliki peran sosial-agama dan ekonomi, dan menyajikan konteks sebaran pesantren di Sumatera Utara (183 pesantren tersebar di 23 kabupaten/kota pada 2019 menurut data Kementerian Agama RI dalam artikel tersebut) serta menggunakan data primer dari expert responden (lima pimpinan pesantren) (Budiarto & Maftukhatusolikhah, 2019). Kerangka ini mendukung gagasan bahwa ekonomi regional Islam dapat mengandalkan pesantren sebagai institusi lokal untuk pengembangan industri halal dan pemulihan ekonomi, namun perlu strategi berbasis kendala dan prioritas kebijakan (Apriliana, 2022; Budiarto & Maftukhatusolikhah, 2019).

Selain itu, literasi ekonomi syariah pada santri juga menunjukkan basis pendidikan pesantren dapat menjadi kanal penguatan literasi ekonomi regional: penelitian literasi ekonomi syariah pada santri di Jombang menyebut literasi ekonomi syariah Indonesia masih rendah (16,3%) dan menemukan tingkat literasi santri pada kategori tertentu (dengan pengukuran kuantitatif) (Syaifullah et al., 2022). Karena literasi memengaruhi penerimaan dan praktik ekonomi syariah, penguatan SDM dan literasi di pesantren dapat dipahami sebagai investasi sosial wilayah bagi ekosistem ekonomi syariah daerah (Apriliana, 2022; Budiarto & Maftukhatusolikhah, 2019; Syaifullah et al., 2022).

6.2 Masjid dan Pemberdayaan Umat pada Tingkat Kabupaten/Kota

Penelitian kuantitatif tentang pengelolaan masjid dan pemberdayaan umat di Ponorogo dan Bojonegoro menyatakan pengelolaan masjid berpengaruh terhadap pemberdayaan umat (dengan besaran pengaruh tertentu pada masing-masing kabupaten) dan mencatat kelemahan pada aspek pengorganisasian serta bahwa masjid masih kurang memperhatikan pemberdayaan ekonomi jamaah (Effiyanti et al., 2018). Sementara itu, kajian pemberdayaan masjid sebagai pusat pendidikan Islam (studi pustaka) menekankan perlunya optimalisasi manajemen masjid dan bidang-bidang termasuk bidang ekonomi (misalnya pemberdayaan kaum miskin dan kemandirian masjid) (Dahlia et al., 2024). Sintesis keduanya menunjukkan: pada skala regional, masjid adalah institusi sosial yang potensial untuk pemberdayaan ekonomi lokal, tetapi memerlukan perbaikan manajemen dan agenda ekonomi yang lebih operasional agar fungsi sosial-ekonominya tidak menyempit (Dahlia et al., 2024; Effiyanti et al., 2018).

6.3 Organisasi Mahasiswa/Komunitas Ilmu: FoSSEI dan Pemerataan Gerakan Ekonomi Islam Daerah

Studi tentang FoSSEI Sulawesi Selatan menunjukkan FoSSEI berperan dalam pengembangan ekonomi Islam di tingkat provinsi sebagai organisasi pengembangan keilmuan mahasiswa dan edukasi/sosialisasi ekonomi Islam kepada masyarakat, namun pengembangan keilmuan dinilai belum maksimal dampaknya di luar KSEI; studi ini juga mendorong peningkatan sosialisasi, pembentukan KSEI di daerah yang belum memiliki, dan perlunya kerja sama dengan pemerintah daerah agar pengembangan ekonomi Islam menyentuh sektor riil (Nurjanah, 2023). Dalam ekonomi regional Islam, peran FoSSEI dapat dibaca sebagai penguat "infrastruktur pengetahuan" dan jaringan sosial yang menopang adopsi ekonomi syariah di wilayah, tetapi membutuhkan integrasi dengan kebijakan daerah dan sektor riil agar berdampak ekonomi, bukan hanya wacana (Budiarto & Maftukhatusolikhah, 2019; Nurjanah, 2023; Syaifullah et al., 2022).

________________________________________

7. Metode Analisis Ekonomi Regional yang Kompatibel dengan Agenda Ekonomi Islam

7.1 Location Quotient (LQ) untuk Sektor Basis dan Prioritas Pengembangan

Studi Kabupaten Sambas menggunakan LQ untuk mengidentifikasi sektor basis dan non-basis, menghasilkan klasifikasi sektor basis/non-basis, dan mengaitkannya dengan kebutuhan agar pemerintah dan masyarakat mengedepankan nilai realistis, keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, kecukupan, dan kesejahteraan (Nasrullah et al., 2022). Studi pesisir selatan DIY juga menggunakan LQ untuk membaca potensi ekonomi wilayah pesisir, dan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi melalui semangat kerja dan kerja sama (pesan moral) guna meningkatkan kualitas hidup (Ilhamdi & Nugraha, 2023). Sintesisnya: LQ sebagai alat ekonomi regional dapat dipertahankan dalam ekonomi regional Islam, tetapi interpretasinya perlu ditambatkan pada nilai keadilan-kesejahteraan sehingga sektor "unggulan" tidak hanya unggul secara kontribusi, melainkan juga sejalan dengan tujuan falah/maslahah (Ilhamdi & Nugraha, 2023; Nasrullah et al., 2022; Sugiyanti et al., 2024).

7.2 Shift-Share untuk Membaca Pergeseran Kinerja Sektoral dan Daya Saing Wilayah

Penelitian Sambas menegaskan shift-share sebagai analisis pergeseran pangsa sektor ekonomi untuk menganalisis kinerja ekonomi regional (Nasrullah et al., 2022). Studi pesisir selatan DIY juga memanfaatkan shift-share untuk menilai kontribusi subsektor terhadap PDRB dan perubahan PDRB regional seiring faktor lokasi (Ilhamdi & Nugraha, 2023). Dalam ekonomi regional Islam, shift-share dapat dipakai untuk mengidentifikasi sektor yang bertumbuh/menurun, lalu menilai respons kebijakan (anggaran, intervensi pasar, filantropi) agar perubahan struktural tidak memperlebar ketimpangan sosial dan tetap sesuai prinsip keadilan distributif (Fawaz et al., 2022; Sopian et al., 2022; Towpek, 2019).

7.3 Mengintegrasikan "Screening Syariah" pada Sektor dan Kebijakan

Kajian praktik jual-beli di pasar tradisional dalam perspektif ekonomi Islam menegaskan ekonomi Islam sebagai konsep yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis dan mengikat aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi; praktik transaksi dinilai dengan kriteria menghindari riba dan gharar serta membawa manfaat dan menghindari mudharat (Pratistawiningrat & Karmila, 2024). Kajian fiqh muamalah kontemporer juga menegaskan kaidah dasar bahwa semua praktik muamalah pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dan prinsip utama muamalah meliputi bebas riba, bebas gharar/tadlis, tidak maysir, serta menghindari produk haram dan akad fasid/batil (Rahmawati, 2018). Karena itu, ekonomi regional Islam tidak hanya mengukur "sektor basis" secara statistik (LQ/shift-share), tetapi juga menuntut penyaringan: sektor/aktivitas ekonomi yang berkembang perlu dinilai kepatuhan muamalahnya agar pertumbuhan wilayah tidak bertumpu pada aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah (Najwa, 2017; Pratistawiningrat & Karmila, 2024; Rahmawati, 2018).

________________________________________

8. Kebijakan Ekonomi Regional dalam Perspektif Islam: Belanja Publik, Intervensi Pasar, dan Desentralisasi

8.1 Belanja Daerah, PDRB, dan Governance

Seperti dicatat studi Bogor, pembangunan daerah adalah bagian integral pembangunan nasional dalam prinsip otonomi daerah dan belanja pemerintah untuk pembangunan dapat memperkuat aktivitas ekonomi; studi tersebut kemudian menguji pengaruh belanja hibah dan bantuan sosial terhadap PDRB serta mendorong good governance (Ajidin, 2024). Dengan kacamata fiqh budgeting, persoalan transparansi anggaran dan minimnya penerapan fiqh budgeting di tingkat praktis menuntut kontekstualisasi berbasis maqashid serta integrasi instrumen fiskal modern (pajak) dan fiskal Islam (zakat) (Fawaz et al., 2022). Sintesisnya: kebijakan belanja daerah dalam ekonomi regional Islam tidak cukup dinilai dari korelasi terhadap PDRB, tetapi juga dari desain tata kelola dan orientasi maqashid agar belanja publik mendorong pemerataan dan mencegah distorsi (misalnya korupsi/mark-up) (Ajidin, 2024; Fawaz et al., 2022; Suhartini & Ahrori, 2019).

8.2 Intervensi Pemerintah dalam Pasar untuk Mencegah Kemudaratan (Tas'ir al-Jabari)

Kajian peran pemerintah/Bulog di Aceh menyatakan ekonomi Islam menegaskan mekanisme pasar (permintaan–penawaran) tetapi intervensi pemerintah diperlukan jika terdapat kemudaratan dan kezaliman; konsep tas'ir al-jabari dibahas sebagai dasar legitimasi intervensi untuk stabilisasi ketersediaan dan harga beras (Ajo, 2021). Dalam ekonomi regional Islam, ini relevan karena banyak daerah menghadapi volatilitas harga pangan dan risiko kelangkaan; intervensi pasar daerah dapat dipahami sebagai kebijakan kesejahteraan (maslahah) selama diarahkan untuk mencegah mudharat dan menjaga akses kebutuhan dasar wilayah (Ajo, 2021; Paizal et al., 2023; Sopian et al., 2022).

8.3 Pembangunan Manusia, Desentralisasi Fiskal, dan Kemiskinan Wilayah

Studi di kawasan timur Indonesia menyimpulkan pembangunan manusia dan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan langsung pada kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan (Gobel, 2020). Temuan ini perlu dibaca berdampingan dengan studi ZIS–kemiskinan (2006–2017) yang menemukan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap kemiskinan, sementara penyaluran ZIS signifikan (Azwar, 2023). Nuansa kedua hasil ini menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan–kemiskinan di tingkat regional dapat bervariasi menurut desain model, wilayah, dan instrumen yang dianalisis; bagi ekonomi regional Islam, hal ini memperkuat kebutuhan memasukkan instrumen redistribusi (zakat/ZIS) dan kualitas pembangunan manusia sebagai variabel kebijakan daerah, bukan mengandalkan pertumbuhan agregat semata (Azwar, 2023; Gobel, 2020; Towpek, 2019).

________________________________________

9. Sektor-Sektor Ekonomi Wilayah Berbasis Halal: Pariwisata Halal dan Ekonomi Digital Syariah

9.1 Pariwisata Halal dan Kebutuhan Infrastruktur/Regulasi Daerah

Kajian sarana-prasarana pariwisata halal menegaskan pariwisata halal membutuhkan fasilitas dan layanan sesuai syariah, dan problem yang muncul adalah belum terpenuhinya kriteria halal yang ditentukan berdasarkan Fatwa MUI 108/DSN-MUI/X/2016 (Ubaidillah, 2017). Studi tentang Muslim Friendly Hospitality di Jawa Tengah menyatakan Jawa Tengah belum menerapkan regulasi MFH, tetapi praktik wisata halal berjalan dan memiliki potensi; studi tersebut juga menyebut skor potensi MFH berdasarkan IMTI (dengan skor tertentu) serta menekankan perlunya regulasi sebagai syarat utama pengembangan MFH (Thalib & Monantun, 2023). Selain itu, tinjauan sistematis pengalaman wisata halal menyatakan masih ada area yang kurang dieksplorasi dalam riset wisata halal dan menyoroti gap disiplin kajian yang cenderung dominan ekonomi-bisnis (Pratama, 2022). Maka, dalam ekonomi regional Islam, pariwisata halal perlu diposisikan sebagai sektor basis potensial wilayah yang mensyaratkan: (i) kesesuaian fasilitas dengan standar syariah, (ii) dukungan regulasi daerah, dan (iii) riset lintas-disiplin untuk memahami dimensi sosial-budaya serta pengalaman wisatawan, bukan hanya manajemen layanan (Pratama, 2022; Ubaidillah, 2017).

9.2 Digitalisasi Transaksi dan Fintech Syariah sebagai Pengungkit Ekonomi Lokal (dengan Syarat Kepatuhan Nilai)

Kajian digitalisasi dalam bisnis/keuangan syariah menekankan adanya perubahan signifikan pada praktik transaksi dan kebutuhan memastikan kepatuhan pada prinsip syariah serta integritas nilai Islam di era digitalisasi (Ubaidillah, 2017a). Kajian peran Al-Qur'an dan Sunnah dalam pengembangan ekonomi syariah (khususnya fintech syariah) menegaskan fintech syariah telah dikembangkan dan mendapat regulasi DSN, namun tantangan mencakup minimnya pemahaman perbedaan fintech syariah vs. konvensional (Rusydiana & Farisi, 2016). Literatur kerangka aset digital berbasis blockchain yang sejalan dengan syariah juga menekankan kebutuhan menimbang prinsip syariah secara khusus dalam ekosistem cryptoasset dan menyoroti isu regulasi dan literasi keuangan sebagai hambatan (Pane et al., 2024). Untuk ekonomi regional Islam, digitalisasi dapat memperluas inklusi dan efisiensi ekonomi daerah, tetapi harus dipandu oleh kepatuhan syariah, literasi masyarakat, dan dukungan regulasi agar inovasi tidak menimbulkan gharar/ketidakpastian dan problem tata kelola (Pane et al., 2024; Rahmawati, 2018; Ubaidillah, 2017a).

________________________________________

10. Agenda Sintesis: Kerangka Kerja Analisis Ekonomi Regional Islam (Langkah Operasional)

Berangkat dari sintesis di atas, kerangka kerja yang konsisten dengan literatur dapat dirumuskan sebagai berikut.

1) Diagnosa struktur dan potensi ekonomi wilayah

Gunakan LQ untuk sektor basis/non-basis dan shift-share untuk pergeseran kinerja sektoral, sebagaimana praktik pada Sambas dan pesisir DIY (Ilhamdi & Nugraha, 2023; Nasrullah et al., 2022).

2) Penilaian kepatuhan syariah dan kualitas kemaslahatan sektor

Sektor unggulan dinilai dengan prinsip fiqh muamalah (bebas riba/gharar/maysir, menghindari produk haram) dan orientasi manfaat vs. mudharat (Pratistawiningrat & Karmila, 2024; Rahmawati, 2018).

3) Desain kebijakan fiskal daerah yang berorientasi maqashid dan governance

Belanja daerah (hibah/bansos, dsb.) dievaluasi dampaknya pada PDRB sekaligus ditata melalui good governance; fiqh budgeting menuntut kontekstualisasi maqashid dan integrasi pajak–zakat (Ajidin, 2024; Fawaz et al., 2022).

4) Penguatan instrumen redistribusi dan pembiayaan sosial

Optimalkan zakat/ZIS dan tata kelola institusinya karena berdampak pada kemiskinan/kesejahteraan; perlu sinergi ekonomi–politik dalam governance zakat daerah (Azwar, 2023; Suhartini & Ahrori, 2019). Kembangkan wakaf produktif/CWLS untuk pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan UMKM/fasilitas sosial (Apriliana, 2022; Rasyid & Hannase, 2021).

5) Pengembangan institusi lokal: pesantren dan masjid sebagai pusat pemberdayaan

Terapkan strategi pemberdayaan ekonomi pesantren berbasis kendala dan prioritas (misalnya ANP) serta jadikan pendidikan/literasi ekonomi syariah sebagai basis ekosistem wilayah (Budiarto & Maftukhatusolikhah, 2019; Syaifullah et al., 2022). Perkuat manajemen masjid dan perluas fungsi ekonomi masjid untuk pemberdayaan umat (Dahlia et al., 2024; Effiyanti et al., 2018).

6) Penguatan SDM, literasi, dan jaringan sosial-pengetahuan

Peran organisasi mahasiswa/komunitas seperti FoSSEI menunjukkan fungsi edukasi/sosialisasi ekonomi Islam tingkat provinsi, namun perlu kolaborasi pemerintah daerah dan fokus sektor riil agar berdampak (Nurjanah, 2023).

7) Sektor unggulan halal dan digitalisasi yang patuh syariah

Pariwisata halal memerlukan standar fasilitas sesuai fatwa, dukungan regulasi daerah, dan riset lintas disiplin (Pratama, 2022; Ubaidillah, 2017b). Digitalisasi/fintech/blockchain dapat memperluas layanan ekonomi daerah, tetapi harus memastikan kepatuhan nilai dan literasi masyarakat (Pane et al., 2024; Ubaidillah, 2017a).

Kerangka ini konsisten dengan mandat metodologis ekonomi Islam yang menekankan paduan nilai syariah dalam postulat/aksioma dan orientasi falah/keadilan, sekaligus mengakui perlunya pengalaman empiris dan analisis kontekstual (Fathurrahman, 2018; Sopian et al., 2022; Wahid & Muhsin, 2022).

________________________________________

11. Kesimpulan

Ekonomi regional menurut ekonomi Islam adalah kajian ekonomi wilayah (struktur–pertumbuhan–kebijakan–institusi) yang menggunakan alat analisis ekonomi regional seperti LQ dan shift-share untuk memetakan sektor dan kinerja wilayah (Ilhamdi & Nugraha, 2023; Nasrullah et al., 2022), namun diarahkan oleh paradigma ekonomi Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah serta memadukan ekonomi dengan fiqh muamalah dan orientasi falah/maslahah (Paizal et al., 2023; Rahmawati, 2018; Sopian et al., 2022). Dalam praktiknya, ekonomi regional Islam menuntut: (i) tata kelola belanja publik berbasis good governance dan maqashid (fiqh budgeting), (ii) penguatan instrumen redistribusi (zakat/ZIS) dan pembiayaan sosial (wakaf/CWLS), (iii) pemberdayaan institusi lokal (pesantren, masjid, BMT, organisasi intelektual muda), serta (iv) pengembangan sektor halal (pariwisata halal) dan ekonomi digital syariah yang menjaga integritas nilai dan kepatuhan muamalah (Ajidin, 2024; Azwar, 2023; Nurjanah, 2023; Pane et al., 2024; Rasyid & Hannase, 2021; Suhartini & Ahrori, 2019; Tsauri, 2023; Ubaidillah, 2017b). Nuansa temuan empiris lintas studi (misalnya variasi hubungan pertumbuhan dan kemiskinan) memperkuat argumen bahwa kebijakan wilayah dalam perspektif Islam tidak cukup bertumpu pada pertumbuhan agregat, melainkan harus menata distribusi, kelembagaan, dan kualitas pembangunan manusia demi keadilan dan kesejahteraan (Azwar, 2023; Gobel, 2020; Towpek, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ajidin, Z. A. (2024). Judi Online dalam Kajian Ekonomi Syariah: Studi Literatur. Jurnal Penelitian Inovatif, 4(1), 137–148. https://doi.org/10.54082/jupin.279

Ajo, A. (2021). Tren Penelitian Pangan Halal Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan di Masa dan Sesudah Pandemi COVID-19. Media Agribisnis, 5(2), 123–132. https://doi.org/10.35326/agribisnis.v5i2.1713

Apriliana, E. S. (2022). Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Ekonomi Islam. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 19. https://doi.org/10.31602/iqt.v6i1.3097

Azwar, A. (2023). Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan Literasi dan Sumber Daya Manusia Ekonomi Syariah di Indonesia. Info Artha, 7(1), 18–30. https://doi.org/10.31092/jia.v7i1.1757

Budiarto, D., & Maftukhatusolikhah, M. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Perspektif Gender dan Ekonomi Islam: Studi Kasus Akses Pengusaha UMKM Perempuan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah BMT di Palembang. I-Finance a Research Journal on Islamic Finance, 5(1), 34–45. https://doi.org/10.19109/ifinace.v5i1.3715

Dahlia, D., Srimauludiyah, Arifin, T., & Abdal. (2024). Dampak Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi dalam Bisnis Syariah: Analisis Sosiologi Hukum terhadap Perubahan pada Praktik Transaksi Keuangan Islam. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(4), 2396–2404. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.971

Effiyanti, T., Pratiwi, D. E., & Dalimunthe, M. B. (2018). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berorientasi KKNI pada Mata Kuliah Ekonomi Syariah. Niagawan, 7(1), 44–49. https://doi.org/10.24114/niaga.v7i1.9354

Fathurrahman, A. (2018). Memahami Kebijakan Ekonomi Politik Tiga Khalifah (Sebuah Kajian Historis Tiga Fase Peradaban Islam). Jes (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(2), 156–167. https://doi.org/10.30736/jes.v2i2.36

Fawaz, E. T., Mubarok, A. A. M. H., & Maulana, M. A. (2022). Analisis Perkembangan Ekonomi di Era Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 dalam Merekonstruksi Kepribadian Islam untuk Mengurangi Krisis Moral (Lost of Adab). The Academy of Management and Business, 1(3), 119–126. https://doi.org/10.55824/tamb.v1i3.182

Gobel, Y. P. (2020). Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi COVID-19 dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam dan NDEAS Model. Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance, 3(2), 209–223. https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5809

Habibah, St., & Astuti, S. Kom. H. M. (2019). Pengaruh Modal dan Lama Usaha terhadap Pendapatan Pedagang dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi pada Pedagang Pasar Sentral Watampone). Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 1(1), 63–82. https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v1i1.255

Ilhamdi, I., & Nugraha, D. P. (2023). Analisis Tinjauan Bibliometrik pada Literatur Sistem Moneter Islam. Asy Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 8(2), 114–146. https://doi.org/10.32923/asy.v8i2.3754

Majid, A., & Anshori, M. (2022). Perkembangan Istilah Literatur Hadis Nusantara Kontemporer. Mashdar Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis, 4(1), 35–48. https://doi.org/10.15548/mashdar.v4i1.4521

Najwa, M. (2017). Ekonomi Politik Institusi Zakat: Satu Penelitian terhadap Institusi Zakat di Pulau Pinang. Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam, 3(1), 330. https://doi.org/10.30997/jsei.v3i1.714

Nasrullah, N., Oktaviany, M., & Azzochrah, N. A. (2022). Peran Fossei dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Provinsi Sulawesi Selatan. Maqrizi Journal of Economics and Islamic Economics, 2(2), 140–156. https://doi.org/10.30984/maqrizi.v2i2.422

Nurjanah, N. (2023). Pemikiran Sosiologi Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4646. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9132

Nurtiyasari, D., Syahputra, A., & Wijayanti, A. (2022). Metode Analytic Network Process untuk Menyusun Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Sumatera Utara di Era New Normal. Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang, 10(1), 15. https://doi.org/10.26714/jsunimus.10.1.2022.15-25

Paizal, M., Kusnadi, I. H., & Sukmawati, U. S. (2023). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Kabupaten Sambas melalui Pendekatan Location Quotient dan Shift Share Tahun 2017–2022. Shar-E Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 9(2), 53–69. https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i2.1903

Pane, P. M., Bangun, B. B., Rahmadani, F., & Hasyim, H. (2024). Pengaruh Regulasi Keuangan Islam terhadap Pertumbuhan Bank Syariah. As-Syirkah Islamic Economic & Financial Journal, 3(2). https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.164

Pratama, R. A. (2022). Penggunaan Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Kesesuaiannya dengan Faktor-Faktor Pendidikan di SMA Negeri 1 Ujanmas. Al-Manar, 11(1), 12–24. https://doi.org/10.36668/jal.v11i1.376

Pratistawiningrat, P., & Karmila, M. (2024). Analisis Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata Halal. Jurnal Kajian Ruang, 4(1), 33. https://doi.org/10.30659/jkr.v4i1.36656

Rahmawati, L. (2018). Pengembangan Kewirausahaan Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya Menuju Islamic Entrepreneurial University. Oeconomicus Journal of Economics, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.15642/oje.2018.3.1.81-100

Rasyid, A. M. I., & Hannase, M. (2021). Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional. Jurnal Sosial dan Sains, 1(9), 957–967. https://doi.org/10.36418/sosains.v1i9.193

Rusydiana, A. S., & Farisi, S. (2016). Studi Literatur tentang Riset Zakat. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 281–290. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4458

Sopian, A., Basri, H., & Suhartini, A. (2022). Peran Pesantren Alam Khoiro Ummah dalam Pengembangan Ekonomi Islam. Analytica Islamica, 11(2), 353. https://doi.org/10.30829/jai.v11i2.13912

Sugiyanti, M., Akbar, I. M., Febyana, N. N., & Aprilia, D. (2024). Dinamika Ilmu Pengetahuan Dunia dalam Konteks Sistem Ekonomi Konvensional dan Sistem Ekonomi Islam. Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal, 4(1), 74–85. https://doi.org/10.15575/likuid.v4i1.30939

Suhartini, Rr., & Ahrori, S. (2019). Geneologi dan Transformasi Keilmuan Dakwah. Jurnal Komunikasi Islam, 9(1), 154–170. https://doi.org/10.15642/jki.2019.9.1.154-170

Syaifullah, H., Muttaqien, M. K., & Hasbillah, M. F. N. (2022). Interkoneksi Bank Syariah dengan Lembaga Filantropi Islam. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 10(1), 79. https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13016

Thalib, M. A., & Monantun, W. P. (2023). Mengungkap Praktik Akuntansi Pendapatan oleh Para Guru Honorer TK. Goodwood Akuntansi dan Auditing Reviu, 2(1), 1–12. https://doi.org/10.35912/gaar.v2i1.2367

Towpek, H. (2019). Pemikiran Ekonomi Syeikh Daud al-Fatani. Journal of Contemporary Islamic Studies, 4(1), 48–66. https://doi.org/10.24191/jcis.v4i1.19

Tsauri, S. (2023). Pengembangan Ekonomi Syariah melalui Lembaga Keuangan Berdasarkan Pandangan Prof. Imam Suprayogo. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1827. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8732

Ubaidillah, A. (2017a). Membangun Fondasi Keilmuan Ekonomi Islam: Telaah Metodologi Muhammad Akram Khan. Jes (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.12

Ubaidillah, A. (2017b). Menelusuri Metodologi Ekonomi Islam Abdel-Rahman Yousri Ahmed. Jes (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(2). https://doi.org/10.30736/jesa.v2i2.22

Wahid, S. H., & Muhsin, M. (2022). Kontekstualisasi Fiqh Budgeting di Indonesia: Systematic Literature Review. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 87–108. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.4856

Yuliadi, I. (2014). Potensi Pembangunan Masyarakat Pesisir Selatan DIY: Masalah dan Tantangannya. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 6(2), 479. https://doi.org/10.18326/infsl3.v8i2.479-500

Yulitasari, L. (2024). Paradigma Ekonomi Islam dan Perkembangan Ekonomi Umat di Indonesia. Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 4(1), 14. https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i1.212