00924 - Duopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Normatif Berbasis Syariah dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep duopoli sebagai struktur pasar yang didominasi oleh dua pelaku utama dalam perspektif ekonomi Islam. Kajian ini bersifat normatif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan kaidah fiqh muamalah sebagai kerangka analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak menilai duopoli semata-mata dari bentuk strukturnya, melainkan dari kepatuhan perilaku pasar terhadap nilai-nilai syariah serta dampaknya terhadap kemaslahatan publik. Duopoli dapat diterima (mubah) sepanjang tidak mengandung unsur-unsur terlarang seperti ikhtikār (penimbunan), penipuan (tadlīs), eksploitasi, dan ketidakadilan yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, duopoli menjadi tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam apabila dijadikan instrumen rekayasa kelangkaan, asimetri informasi, atau pengambilan keuntungan yang melampaui batas kewajaran. Negara memiliki peran pengawasan melalui mekanisme hisbah, meskipun batas intervensinya—khususnya dalam penetapan harga—masih menjadi perdebatan di kalangan fukaha. Kajian ini menyimpulkan bahwa penilaian terhadap duopoli dalam ekonomi Islam bersifat conduct-based (berbasis perilaku), bukan structure-based (berbasis struktur) semata.

Kata kunci: Duopoli, Ekonomi Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah, Ikhtikār, Mekanisme Pasar

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of duopoly as a market structure dominated by two major actors from the perspective of Islamic economics. The study adopts a normative-qualitative approach, employing the framework of maqāṣid al-syarī'ah and the principles of fiqh mu'āmalah as analytical tools. The findings indicate that Islamic economics does not evaluate duopoly solely on the basis of its structural form, but rather on the conformity of market conduct to Sharia values and its implications for public welfare (maslahah). Duopoly is permissible (mubah) as long as it does not involve prohibited elements such as ikhtikār (hoarding), deception (tadlīs), exploitation, or injustice that harms the public. Conversely, duopoly becomes incompatible with Islamic economic principles when it serves as an instrument for artificial scarcity, information asymmetry, or excessive profit-taking. The state holds a supervisory role through the hisbah mechanism, although the limits of its intervention—particularly regarding price control—remain a subject of scholarly debate among Islamic jurists. This study concludes that the evaluation of duopoly in Islamic economics is fundamentally conduct-based rather than merely structure-based.

Keywords: Duopoly, Islamic Economics, Maqāṣid al-Syarī'ah, Ikhtikār, Market Mechanism

________________________________________

1. Pendahuluan

Struktur pasar merupakan salah satu variabel fundamental dalam analisis ekonomi yang menentukan tingkat persaingan, pembentukan harga, serta distribusi manfaat di antara pelaku ekonomi. Dalam diskursus ekonomi konvensional, duopoli—sebagai struktur pasar yang hanya terdiri dari dua penjual atau produsen yang mendominasi pasar—mendapat perhatian tersendiri karena posisinya yang berada di antara monopoli dan oligopoli. Namun, bagaimana ekonomi Islam memandang keberadaan dan keberlakuan struktur pasar semacam ini?

Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat ekonomi Islam memiliki seperangkat prinsip normatif yang tidak hanya mengatur akad dan transaksi secara mikro, tetapi juga mengarahkan tata kelola pasar secara makro demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan. Literatur ekonomi Islam menyebut istilah duopoli dalam pembahasan struktur pasar bersama monopoli dan oligopoli, tetapi tidak selalu memberikan definisi formal duopoli secara tersendiri (Rusliah et al., 2022; Sifa', 2020). Karena itu, kajian ini difokuskan pada penilaian syariah terhadap struktur pasar yang terkonsentrasi pada dua pelaku utama, dengan menekankan bahwa Islam menilai pasar bukan hanya dari bentuknya, tetapi terutama dari perilaku dan dampaknya terhadap keadilan serta kemaslahatan (Alim & Marasabessy, 2023; Deviana, 2021; Pratiwi et al., 2022).

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah bereputasi yang relevan dengan tema ekonomi Islam, mekanisme pasar, dan struktur pasar. Analisis dilakukan dengan kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan kaidah fiqh muamalah untuk mengidentifikasi posisi normatif duopoli dalam perspektif ekonomi Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Prinsip Dasar Pasar dalam Perspektif Islam (Kerangka Normatif)

Literatur yang tersedia menegaskan bahwa Islam menempatkan pasar sebagai institusi penting dalam aktivitas muamalah dan jual-beli, dengan penguatan prinsip moralitas—fair play/persaingan yang adil, kejujuran, transparansi, dan keadilan—dalam mekanisme pasar (Wulpiah, 2016). Pada saat yang sama, beberapa kajian menekankan bahwa Islam mendorong pasar yang berciri persaingan sempurna (ideal normatif) yang dibingkai oleh syariah, yakni kebebasan pasar tidak bersifat absolut melainkan "dibungkus" oleh aturan dan nilai syariah (Deviana, 2021; Pratiwi et al., 2022).

Kerangka normatif ini dikaitkan pula dengan tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu realisasi kemaslahatan dan peniadaan kerusakan/mafsadah dalam aktivitas ekonomi (Mubayyinah, 2019; Nst et al., 2024). Selaras dengan orientasi maqāṣid, beberapa sumber menegaskan bahwa ekonomi Islam berorientasi pada keseimbangan dan keadilan sosial; ketidakadilan dalam distribusi dan praktik ekonomi dipandang dapat memicu konflik sosial sehingga mekanisme ekonomi seharusnya diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata (Mubayyinah, 2019).

Dengan demikian, penilaian terhadap struktur pasar seperti duopoli dalam ekonomi Islam harus diletakkan pada dua pilar: (i) kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah (kejujuran, keadilan, tidak merugikan), dan (ii) konsekuensi kemaslahatan/kerusakan terhadap publik (Mubayyinah, 2019; Nst et al., 2024; Pratiwi et al., 2022; Wulpiah, 2016).

________________________________________

3.2 Status Duopoli: Antara Kebolehan Muamalah dan Potensi Penyimpangan

3.2.1 Kaidah Asal Muamalah: Pada Dasarnya Boleh, Kecuali Ada Dalil Larangan

Beberapa rujukan menegaskan kaidah fiqh muamalah bahwa hukum asal transaksi/aktivitas muamalah adalah mubah (boleh) kecuali terdapat dalil yang melarang (Harahap et al., 2019; Nst et al., 2024; Suryani et al., 2021). Kerangka ini penting karena struktur pasar—termasuk duopoli—pada dirinya bukan "akad" tunggal, melainkan konteks persaingan/pertukaran. Maka penilaiannya dalam ekonomi Islam cenderung bergerak dari sekadar bentuk pasar menuju perilaku muamalah dan praktik yang menyertainya (Nst et al., 2024; Pratiwi et al., 2022; Wulpiah, 2016).

3.2.2 Pandangan yang Lebih Permisif: Duopoli Tidak Otomatis Dilarang jika Tidak Melampaui Batas Keuntungan yang Wajar

Salah satu sumber secara eksplisit menyatakan bahwa "dalam konsep Islam monopoli, duopoli, oligopoli tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal" (Sifa', 2020). Pernyataan ini menunjukkan adanya pendekatan yang membedakan antara keberadaan struktur pasar terkonsentrasi versus perilaku eksploitatif, misalnya pengambilan keuntungan yang melampaui batas kewajaran. Namun, sumber tersebut tidak merinci ukuran "keuntungan normal" ataupun indikator operasionalnya (Sifa', 2020), sehingga klaim kebolehan ini harus dipahami sebagai prinsip umum bersyarat yang masih memerlukan alat ukur fiqh/maqāṣid untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kezaliman dan kerugian publik (Mubayyinah, 2019; Nst et al., 2024; Pratiwi et al., 2022).

3.2.3 Pandangan yang Lebih Kritis: Struktur Pasar Tidak Sempurna Dapat Memicu Ketidakadilan dan Inefisiensi

Sumber lain menekankan bahwa pasar persaingan sempurna dipandang paling ideal karena pelaku bebas masuk/keluar pasar dan memperoleh informasi yang sama; sebaliknya, monopoli dan oligopoli dapat menciptakan inefisiensi, asimetri informasi, dan ketidakadilan (Alim & Marasabessy, 2023). Meskipun rujukan ini tidak menyebut duopoli secara khusus, ia menyediakan kerangka bahwa struktur pasar yang terkonsentrasi dapat berkorelasi dengan masalah keadilan—terutama ketika terjadi asimetri informasi dan pemaksaan kondisi terhadap pihak lain (Alim & Marasabessy, 2023).

Di sisi lain, kajian tentang etika persaingan bisnis dari perspektif Al-Qur'an juga menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang menekan harga pasar dan membuat pasar "tidak sempurna"—misalnya ikhtikār (penimbunan/hoarding untuk menaikkan harga)—bertentangan dengan nilai Islam karena Islam mendorong pasar yang berciri persaingan sempurna berbasis nilai kejujuran dan larangan menimbulkan mudarat (Pratiwi et al., 2022).

3.2.4 Sintesis Perbedaan Penekanan Sumber

Rujukan Sifa' (2020) cenderung menegaskan bahwa keberadaan duopoli tidak otomatis haram selama tidak melampaui "keuntungan normal," sedangkan Alim & Marasabessy (2023) dan Pratiwi et al. (2022) menekankan bahwa struktur pasar tidak sempurna sering terkait dengan ketidakadilan dan kerusakan mekanisme pasar, terutama bila disertai praktik manipulatif seperti ikhtikār. Perbedaan ini dapat didamaikan pada tingkat metodologis: ekonomi Islam pada dasarnya menilai perilaku (akhlak muamalah), dampak (maslahah/mafsadah), serta pengawasan lebih daripada sekadar klasifikasi struktur pasar (Mubayyinah, 2019; Nst et al., 2024; Pratiwi et al., 2022; Wulpiah, 2016).

________________________________________

3.3 Kriteria Penilaian Duopoli agar Selaras dengan Ekonomi Islam

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, duopoli sebagai konteks pasar yang terkonsentrasi pada dua pelaku dinilai dapat diterima dalam ekonomi Islam sepanjang tidak menjadi sarana praktik terlarang dan tetap menjaga kemaslahatan publik (Mubayyinah, 2019; Nst et al., 2024; Pratiwi et al., 2022; Sifa', 2020). Kriteria yang dapat disarikan dari rujukan adalah sebagai berikut.

3.3.1 Menghindari Ikhtikār/Penimbunan dan Rekayasa Kelangkaan

Ikhtikār dijelaskan sebagai tindakan menahan atau menimbun barang terutama saat kelangkaan untuk menaikkan harga (Pratiwi et al., 2022). Praktik ini dipandang sebagai bentuk penekanan harga pasar yang merusak karakter pasar yang diidealkan Islam, dan disebut tercela—sebagaimana hadis yang menyatakan: "tidaklah menimbun kecuali orang yang bersalah" (Pratiwi et al., 2022). Sumber lain juga menyatakan bahwa ikhtikār merugikan hak publik karena menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga (Alim & Marasabessy, 2023). Bahkan, satu rujukan menegaskan bahwa dalam praktiknya ikhtikār dapat berbentuk monopoli, oligopoli, atau duopoli (Rusliah et al., 2022). Artinya, duopoli menjadi problematik dalam perspektif ekonomi Islam bila ia menjadi wadah ikhtikār yang merugikan masyarakat (Alim & Marasabessy, 2023; Pratiwi et al., 2022; Rusliah et al., 2022).

3.3.2 Menjaga Etika Persaingan: Kejujuran, Transparansi, dan Keadilan

Rujukan tentang mekanisme pasar menekankan bahwa proses pembentukan harga dipengaruhi banyak faktor dan memerlukan prinsip moral seperti persaingan adil, kejujuran, transparansi, dan keadilan (Wulpiah, 2016). Kajian persaingan bisnis dalam perspektif Al-Qur'an juga menegaskan dorongan pada pasar yang berciri persaingan sempurna berbasis nilai: kejujuran, menepati janji, dan tidak merugikan pihak lain (Pratiwi et al., 2022). Karena itu, dalam konteks duopoli, fokus ekonomi Islam bukan semata "jumlah pelaku," tetapi apakah dua pelaku dominan menjalankan aktivitas bisnis tanpa penipuan/tadlīs dan tanpa menimbulkan mudarat kepada pihak lain (Alim & Marasabessy, 2023; Pratiwi et al., 2022; Wulpiah, 2016).

3.3.3 Tidak Melakukan Kezaliman dan Tidak Menimbulkan Kerusakan Sosial-Ekonomi (Maslahah-Oriented)

Sumber maqāṣid menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam ditegakkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan kerusakan (Mubayyinah, 2019). Dalam perspektif maqāṣid dan fiqh muamalah, maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai alat kontrol (social control) sekaligus social engineering untuk merealisasikan kemaslahatan (Nst et al., 2024). Karena itu, duopoli tidak dapat dinilai hanya dari bentuk pasar; ia harus diuji dari dampaknya terhadap kemaslahatan umum, terutama dalam hal perlindungan hak dan pencegahan kerugian publik (Mubayyinah, 2019; Nst et al., 2024). Ini sejalan dengan penekanan bahwa praktik pasar yang mengandung ketidakadilan dan ketimpangan dipandang sebagai praktik yang "tidak sehat" dan perlu diwaspadai (Alim & Marasabessy, 2023).

3.3.4 Menghindari Pengambilan Keuntungan yang Eksesif dan Eksploitasi

Satu sumber menyebut batas normatif bahwa monopoli/duopoli/oligopoli tidak dilarang selama tidak mengambil keuntungan di atas "keuntungan normal" (Sifa', 2020). Walaupun konsep "keuntungan normal" tidak dielaborasi lebih lanjut oleh sumber tersebut (Sifa', 2020), klaim ini konsisten dengan orientasi maqāṣid yang menolak kezaliman dan menekankan kemaslahatan publik (Mubayyinah, 2019; Nst et al., 2024), serta dengan literatur etika pasar yang melarang tindakan yang memaksa pembeli dalam keadaan terpaksa/praktik jual beli yang eksploitatif (Alim & Marasabessy, 2023). Dengan demikian, indikator "keuntungan normal" dalam Sifa' (2020) dapat dibaca sebagai penegasan prinsip anti-eksploitasi, bukan sekadar formula ekonomi teknis (Alim & Marasabessy, 2023; Mubayyinah, 2019; Sifa', 2020).

________________________________________

3.4 Peran Negara (Hisbah, Intervensi, dan Anti-Praktik Tidak Adil) dalam Konteks Duopoli

Beberapa rujukan menempatkan negara sebagai aktor penting untuk menjaga keseimbangan pasar. Islam menjamin kebebasan pasar dalam penentuan harga, tetapi kebebasan itu tidak absolut dan harus berada dalam bingkai syariah; keseimbangan antara pasar–negara–individu ditekankan (iqtiṣād/keseimbangan) dan gangguan yang merusak keseimbangan pasar harus dicegah (Deviana, 2021). Dalam studi tentang monopoli, pemerintah diposisikan secara strategis dalam memerangi praktik monopoli yang tidak adil demi kesejahteraan dan keadilan sosial, meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai sejauh mana peran pemerintah dalam pasar monopoli (Abdillah et al., 2023).

Lebih spesifik, intervensi pemerintah dinilai dapat dilakukan ketika terdapat bukti pedagang melakukan ikhtikār atau terdapat monopoli di pasar (Astrin & Wahyudi, 2023). Sumber tentang mekanisme pasar dalam pemikiran Abu Yusuf juga menegaskan bahwa ia menolak penetapan harga oleh otoritas secara umum, namun tetap membuka ruang intervensi harga dalam kondisi tertentu (Sifa', 2020). Di sisi lain, rujukan intervensi pemerintah juga mencatat adanya pendapat sebagian ulama fiqh yang menolak keterlibatan negara dalam pemaksaan harga dengan dasar hadis Nabi yang menolak menetapkan harga meskipun harga tinggi (Astrin & Wahyudi, 2023).

Dengan demikian, sumber-sumber yang tersedia mengisyaratkan dua hal yang harus disintesiskan: (i) perlunya pengawasan/penertiban bila terjadi praktik merusak seperti ikhtikār/monopoli yang menzalimi, dan (ii) kehati-hatian agar intervensi negara tidak berubah menjadi pemaksaan yang tidak proporsional dan tidak sesuai dengan prinsip syariah (Abdillah et al., 2023; Astrin & Wahyudi, 2023; Deviana, 2021; Sifa', 2020).

Dalam konteks duopoli, sintesis logis yang didukung sumber adalah: apabila duopoli menjadi sarana ikhtikār—yang dapat berwujud duopoli menurut salah satu rujukan (Rusliah et al., 2022)—atau melahirkan ketidakadilan/kerusakan mekanisme pasar (Alim & Marasabessy, 2023; Pratiwi et al., 2022), maka mekanisme pengawasan pasar (hisbah) dan kebijakan negara untuk mencegah praktik tidak adil mendapatkan dasar normatif dalam literatur yang ada (Abdillah et al., 2023; Astrin & Wahyudi, 2023; Deviana, 2021). Namun, bentuk intervensinya—misalnya penetapan harga—diperdebatkan dan dapat bersifat kondisional menurut sebagian pemikir/ulama seperti Abu Yusuf (Sifa', 2020), serta diperselisihkan menurut sebagian fukaha yang menolak pemaksaan harga (Astrin & Wahyudi, 2023).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, ekonomi Islam tidak menilai duopoli semata-mata dari "dua penjual dominan," melainkan dari kepatuhan perilaku pasar terhadap nilai syariah dan dampaknya terhadap kemaslahatan (Mubayyinah, 2019; Nst et al., 2024; Pratiwi et al., 2022; Wulpiah, 2016). Satu rujukan secara eksplisit menyatakan duopoli tidak dilarang selama tidak mengambil keuntungan di atas "keuntungan normal" (Sifa', 2020), tetapi rujukan lain menekankan bahwa struktur pasar tidak sempurna berisiko menimbulkan inefisiensi, asimetri informasi, dan ketidakadilan (Alim & Marasabessy, 2023), serta praktik seperti ikhtikār dipandang terlarang karena merusak pasar dan merugikan publik (Alim & Marasabessy, 2023; Pratiwi et al., 2022).

Posisi yang paling kuat dari sintesis referensi dapat dirumuskan dalam tiga poin berikut.

Pertama, duopoli dapat diterima (mubah) sebagai struktur pasar dalam kerangka kaidah umum muamalah—asalnya boleh—selama tidak mengandung unsur terlarang (Harahap et al., 2019; Nst et al., 2024; Suryani et al., 2021), dan sejalan dengan syarat tidak eksploitatif sebagaimana dinyatakan dalam salah satu rujukan (Sifa', 2020).

Kedua, duopoli menjadi tidak sejalan dengan ekonomi Islam ketika berfungsi sebagai instrumen ikhtikār/rekayasa kelangkaan, penipuan, ketidakadilan, atau merugikan kepentingan publik (Alim & Marasabessy, 2023; Pratiwi et al., 2022; Rusliah et al., 2022).

Ketiga, negara berperan dalam pengawasan dan penindakan praktik tidak adil, namun bentuk dan batas intervensi—terutama penetapan harga—adalah wilayah perdebatan fiqh dan dapat bersifat kondisional (Abdillah et al., 2023; Astrin & Wahyudi, 2023; Sifa', 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdillah, A., Ridho, A., Muslimin, J., Munawar, W., & Elkushli, S. A. A. (2023). Islamic Economics and Politico-Legal Policy: Defining The Fundamental Role of Government In Creating Prudential Business System. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 6(2), 281–312. https://doi.org/10.18196/ijief.v6i2.16826

Alim, M. N., & Marasabessy, R. H. (2023). Panic Buying and Hoarding of Medicine During the Covid-19 Pandemic in the Perspective of Islamic Ethics. Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 8(2), 285–300. https://doi.org/10.51590/waraqat.v8i2.624

Astrin, L., & Wahyudi, A. (2023). Intervensi Pemerintah terhadap Harga Gabah. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(3), 1586–1598. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5550

Deviana, A. (2021). The Role of The Market in Improving The Community Economy According to The Islamic Economic Perspective (Case Study of The Senggol Kuripan Market in Indonesia). Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 4(2), 15–23. https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v4i2.2014

Harahap, S. A. R., Azmi, M. U., & Lahuri, S. B. (2019). Fiqh Review on The Use of Sharia Credit Card Based on Fatwa DSN MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, 3(2). https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v3i2.3912

Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. Journal of Sharia Economics, 1(1), 14–29. https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55

Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship Ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 1017. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12787

Pratiwi, A., Aidid, H., & Misbahuddin, M. (2022). The Holy Quran Perspective of Business Competition. Jurnal Al-Dustur, 5(1), 39–76. https://doi.org/10.30863/jad.v5i1.2388

Rusliah, N. F. F., Jumaria, J., & Kuri'ain, N. (2022). Tindak Pidana Ekonomi (Penimbunan dan Perampasan). https://doi.org/10.31219/osf.io/a2dw5

Sifa', M. A. (2020). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abu Yusuf). Journal of Sharia Economics, 2(1), 29–46. https://doi.org/10.35896/jse.v2i1.91

Suryani, S., Faisal, Y. A., Fathoni, M. A., & Santoso, L. (2021). Good Corporate Governance (GCG) Principle in Sharia Banking: An Islamic Law Perspective. International Journal of Law Reconstruction, 5(2), 242. https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.14973

Wulpiah, W. (2016). Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, 1(1), 42–62. https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.605