00918 - Demand Shock dalam Kerangka Makroekonomi dan Perspektif Ekonomi Islam

Abstract

This article examines the concept of demand shock within the macroeconomic AD–AS framework and explores its interpretation through the lens of Islamic economics. Demand shock, defined as a sudden change in aggregate demand that simultaneously affects output and price levels, is analyzed through two complementary approaches. From the conventional macroeconomic perspective, demand shock operates via shifts in the AD curve within the AD–AS equilibrium model, generating demand-pull inflation when aggregate demand exceeds productive capacity. From the Islamic economic perspective, this article draws on Al-Maqrizi's classification of inflation—distinguishing between natural inflation and human error inflation—to provide a normative evaluation of the sources and consequences of demand shocks. The article further identifies transmission channels of demand shock, including foreign capital inflows, remittances, fiscal policy, and inflation expectations, as well as negative demand shocks arising from aggregate demand contractions. Normative Islamic principles—including the primacy of the real sector, the prohibition of riba and gharar, the restriction of money demand to transactional motives, and the concept of halal consumption oriented toward falah—are discussed as frameworks for evaluating demand shocks. Policy responses within Islamic economics, encompassing interest-free monetary stabilization, zakat-based redistribution, accountable fiscal policy, and market ethics prohibiting false demand, are also elaborated. The article concludes that contemporary Islamic economic literature treats demand shock as a real and manageable phenomenon requiring interest-free instruments, real-sector linkages, and ethical market governance.

Keywords: demand shock, aggregate demand, AD–AS model, Islamic economics, demand-pull inflation, Al-Maqrizi

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep demand shock dalam kerangka makroekonomi AD–AS dan mengeksplorasi interpretasinya melalui perspektif ekonomi Islam. Demand shock, yang didefinisikan sebagai perubahan mendadak pada permintaan agregat yang secara bersamaan memengaruhi output dan tingkat harga, dianalisis melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Dari perspektif makroekonomi konvensional, demand shock bekerja melalui pergeseran kurva AD dalam model keseimbangan AD–AS, menghasilkan demand-pull inflation ketika permintaan agregat melampaui kapasitas produktif. Dari perspektif ekonomi Islam, artikel ini merujuk pada klasifikasi inflasi Al-Maqrizi—yang membedakan natural inflation dan human error inflation—untuk memberikan evaluasi normatif atas sumber dan konsekuensi demand shock. Artikel ini selanjutnya mengidentifikasi kanal transmisi demand shock, meliputi arus masuk modal asing, remitansi, kebijakan fiskal, dan ekspektasi inflasi, serta demand shock negatif yang timbul dari kontraksi permintaan agregat. Prinsip-prinsip normatif ekonomi Islam—termasuk primasi sektor riil, larangan riba dan gharar, pembatasan motif permintaan uang pada motif transaksi, serta konsep konsumsi halal yang berorientasi pada falah—dibahas sebagai kerangka evaluasi demand shock. Respons kebijakan dalam ekonomi Islam, yang mencakup stabilisasi moneter tanpa bunga, redistribusi berbasis zakat, kebijakan fiskal yang akuntabel, dan etika pasar yang melarang permintaan palsu, juga diuraikan. Artikel ini menyimpulkan bahwa literatur ekonomi Islam kontemporer memperlakukan demand shock sebagai fenomena nyata yang perlu dikelola dengan instrumen nonbunga, keterkaitan sektor riil, dan tata kelola pasar yang etis.

Kata kunci: demand shock, permintaan agregat, model AD–AS, ekonomi Islam, demand-pull inflation, Al-Maqrizi

________________________________________

1. Pendahuluan

Stabilitas makroekonomi merupakan salah satu tujuan utama pengelolaan perekonomian, baik dalam sistem konvensional maupun dalam perspektif ekonomi Islam. Salah satu fenomena yang secara konsisten mengancam stabilitas tersebut adalah demand shock, yakni perubahan mendadak pada permintaan agregat yang berimplikasi simultan terhadap output dan tingkat harga. Pemahaman yang komprehensif atas mekanisme dan transmisi demand shock menjadi prasyarat bagi perumusan respons kebijakan yang tepat dan efektif.

Dalam kerangka makroekonomi konvensional, demand shock dipahami melalui model keseimbangan AD–AS yang telah lama menjadi rujukan utama analisis siklus bisnis dan kebijakan stabilisasi. Namun, perkembangan literatur ekonomi Islam kontemporer menunjukkan bahwa fenomena ini juga dapat—dan perlu—dikaji dari sudut pandang normatif dan etis yang khas bagi paradigma Islam, termasuk melalui warisan intelektual klasik seperti klasifikasi inflasi oleh Taqiyuddin Ahmad ibn Al-Maqrizi.

Artikel ini bertujuan menyajikan pembahasan sistematis tentang demand shock dengan memadukan dua perspektif tersebut. Bagian pertama menguraikan konsep demand shock dalam kerangka AD–AS konvensional berikut kaitannya dengan inflasi. Bagian kedua membahas perspektif ekonomi Islam, mencakup klasifikasi Al-Maqrizi, kanal transmisi yang disorot dalam literatur Islam, prinsip-prinsip normatif yang membingkai pembacaan demand shock, serta respons kebijakan yang ditawarkan. Bagian terakhir menyajikan catatan konseptual mengenai perdebatan inflasi dalam ekonomi Islam dan relevansinya bagi analisis demand shock.

________________________________________

2. Konsep Demand Shock dalam Kerangka Makroekonomi (AD–AS)

Dalam makroekonomi, demand shock dapat dipahami sebagai kejutan atau perubahan mendadak pada permintaan agregat (aggregate demand/AD) yang menggeser keseimbangan makro sehingga memengaruhi output dan tingkat harga (Cattelan, 2017; Dwihapsari et al., 2021). Kerangka yang lazim dipakai untuk menjelaskan transmisi ini adalah model keseimbangan AD–AS, di mana ekuilibrium tercapai ketika permintaan agregat sama dengan penawaran agregat (Dwihapsari et al., 2021), dan perubahan AD menggeser titik ekuilibrium ke kombinasi output–harga yang baru (Dwihapsari et al., 2021; Putria, 2022). Literatur makro yang dirujuk dalam sumber-sumber ini juga menekankan bahwa ketika output riil melebihi potensinya, tekanan permintaan agregat meningkat—sering dikaitkan dengan output gap—sehingga tekanan inflasi membesar (Altameemi & Al-Slehat, 2022; Cattelan, 2017).

Keterkaitan demand shock dengan inflasi juga diekspresikan melalui konsep demand-pull inflation, yakni inflasi yang berasal dari peningkatan permintaan agregat relatif terhadap kemampuan ekonomi menyediakan barang dan jasa (Juanda & Gladiola, 2022; Putria, 2022). Beberapa sumber secara eksplisit memformulasikan demand-pull inflation sebagai kondisi ketika permintaan agregat meningkat lebih cepat dibanding kapasitas produktif perekonomian (Juanda & Gladiola, 2022) atau ketika AD melampaui AS dalam konteks output gap (Altameemi & Al-Slehat, 2022). Dengan demikian, secara definisional dalam korpus rujukan ini, demand shock (kejutan AD) adalah salah satu mekanisme kunci yang menjelaskan perubahan serentak output dan harga melalui pergeseran AD dalam kerangka AD–AS (Dwihapsari et al., 2021; Putria, 2022).

________________________________________

3. Demand Shock dalam Perspektif Ekonomi Islam: Klasifikasi Al-Maqrizi dan Implikasi Harga-Output

Sejumlah rujukan yang memakai perspektif ekonomi Islam mengaitkan fenomena kenaikan harga dengan klasifikasi inflasi oleh Taqiyuddin Ahmad ibn Al-Maqrizi, yang membedakan natural inflation dan human error inflation (Fadilla & Aravik, 2018; Hutabarat et al., 2003; Juanda & Gladiola, 2022). Dalam klasifikasi ini, natural inflation dipandang dapat terjadi karena sebab alamiah di luar kendali manusia, dan secara eksplisit dikaitkan dengan turunnya penawaran agregat (AS) atau naiknya permintaan agregat (AD) (Hutabarat et al., 2003; Juanda & Gladiola, 2022). Karena itu, kejutan permintaan agregat (demand shock)—yakni kenaikan AD yang mendadak—dapat dipetakan dalam logika Al-Maqrizi sebagaimana dikutip sebagai salah satu bentuk pemicu natural inflation ketika ia mendorong kenaikan tingkat harga dan perubahan output dalam keseimbangan baru (Dwihapsari et al., 2021; Hutabarat et al., 2003; Juanda & Gladiola, 2022).

Berbeda dari natural inflation, human error inflation dalam rujukan yang sama dipaparkan sebagai inflasi yang timbul karena kesalahan manusia, misalnya korupsi, administrasi yang buruk, pajak berlebihan, dan pencetakan uang berlebihan untuk keuntungan (seigniorage) (Muin, 2022; Waluyo, 2017). Dengan kerangka ini, ekonomi Islam tidak hanya membaca demand shock sebagai fenomena "mekanis" pergeseran AD, tetapi juga menilai apakah kejutan AD tersebut berasal dari sebab yang "alamiah" atau dari distorsi tata kelola/etik ekonomi yang termasuk human error (Fadilla & Aravik, 2018; Muin, 2022; Waluyo, 2017). Literatur yang mengevaluasi inflasi juga menyatakan bahwa inflasi Indonesia banyak dipengaruhi faktor kejutan (shock) yang mengganggu produksi dan distribusi (Fadilla & Aravik, 2018), sehingga pembahasan shock, termasuk demand shock, relevan untuk menghubungkan dinamika AD–AS dengan agenda stabilisasi dalam perspektif syariah (Fadilla & Aravik, 2018; Hutabarat et al., 2003).

________________________________________

4. Sumber dan Kanal Transmisi Demand Shock

4.1. Arus Masuk Uang dari Luar Negeri, Remitan, dan Dorongan AD

Beberapa rujukan mencontohkan kenaikan AD yang berasal dari arus uang masuk dari luar negeri. Al-Maqrizi sebagaimana dikutip menjelaskan bahwa natural inflation dapat terjadi ketika AD naik karena uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak (Hutabarat et al., 2003). Sumber lain yang membahas inflasi dan pandangan Islam juga mengaitkan peningkatan permintaan agregat dengan kondisi ekspor meningkat dan impor menurun sehingga net export membesar dan AD terdorong naik (Lubis & Soemitra, 2022). Selain itu, studi tentang remitansi menyatakan remitansi memengaruhi jumlah uang yang beredar di daerah asal dan meningkatkan daya beli terhadap barang dan jasa konsumtif, yang pada gilirannya memicu kenaikan harga—sebuah jalur yang konsisten dengan narasi demand-pull melalui kenaikan permintaan agregat (Muin, 2022). Dengan demikian, di dalam korpus rujukan yang tersedia, demand shock dapat muncul dari faktor eksternal yang memperbesar likuiditas dan daya beli domestik serta mendorong AD (Hutabarat et al., 2003; Lubis & Soemitra, 2022; Muin, 2022).

4.2. Kebijakan Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah sebagai Pendorong Permintaan Efektif

Dalam teori kebijakan fiskal yang dirangkum oleh rujukan perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal diposisikan sebagai instrumen penting dalam manajemen permintaan (demand management) dan memengaruhi kinerja perekonomian melalui mekanisme penerimaan serta belanja negara (Dewi, 2017). Rujukan yang sama menekankan bahwa pengeluaran negara dimaksudkan untuk menambah permintaan efektif dalam pasar dan mendistribusikan pendapatan ke kelompok rumah tangga dengan kecenderungan konsumsi yang tinggi (Dewi, 2017). Di sisi lain, sumber yang membahas penanggulangan inflasi dalam ekonomi Islam menyatakan bahwa penerapan kebijakan fiskal melalui Baitul Mal dapat berdampak positif pada investasi, penawaran agregat, serta inflasi dan pertumbuhan (Fadilla & Aravik, 2018). Bila pengeluaran pemerintah atau redistribusi pendapatan memicu kenaikan permintaan efektif secara cepat, maka dalam bahasa AD–AS hal itu dapat berperan sebagai pemicu demand shock (kejutan AD) (Dewi, 2017; Dwihapsari et al., 2021).

4.3. Ekspektasi dan Perilaku Pelaku Ekonomi

Rujukan mengenai inflasi dan stabilitas sistem keuangan mencantumkan ekspektasi inflasi sebagai salah satu faktor yang memengaruhi inflasi, yang dipengaruhi oleh perilaku masyarakat atau pelaku ekonomi—baik yang bersifat adaptif maupun forward looking (Altameemi & Al-Slehat, 2022). Studi remitansi juga menyebut terbentuknya expected inflation melalui perilaku pedagang dalam penetapan harga (Muin, 2022). Walaupun sumber-sumber ini membahasnya dalam konteks inflasi, implikasinya bagi demand shock adalah: perubahan ekspektasi dapat mempercepat perubahan keputusan konsumsi dan produksi serta memengaruhi permintaan agregat, sehingga memperkuat perubahan output dan harga yang mengikuti pergeseran AD (Altameemi & Al-Slehat, 2022; Dwihapsari et al., 2021; Muin, 2022).

4.4. Demand Shock Negatif: Penurunan AD dan Kontraksi Output

Kejutan permintaan tidak hanya berupa lonjakan AD. Rujukan tentang pemulihan konsumsi rumah tangga di Jawa Timur menyatakan pandemi menyebabkan kelesuan permintaan dan bahwa pengurangan permintaan agregat memiliki pengaruh negatif karena produsen merespons dengan mengurangi output melalui pemangkasan penggunaan kapital maupun tenaga kerja (Torrado-Bayona & García-Torres, 2021). Rujukan lain tentang pembiayaan perbankan syariah juga menarasikan mekanisme ketika permintaan barang dan jasa menurun, produsen menurunkan pasokan dan mengurangi produksi sehingga ekonomi mengalami perlambatan (Suharianto & Lubis, 2022). Dua sumber ini memperlihatkan kanal "AD turun → output turun" sebagai bentuk demand shock negatif yang terutama berdampak pada aktivitas riil, yakni output dan penggunaan faktor produksi (Suharianto & Lubis, 2022; Torrado-Bayona & García-Torres, 2021).

________________________________________

5. Prinsip Normatif Ekonomi Islam yang Membingkai Pembacaan Demand Shock

5.1. Primasi Sektor Riil dan Keterkaitan Keuangan–Aktivitas Nyata

Salah satu karakterisasi ekonomi Islam sebagai paradigma alternatif menekankan primacy of real economy, transactional equilibrium, serta profit-and risk-sharing dalam relasi komersial (Risdiana et al., 2020). Sejalan dengan itu, analisis stabilitas moneter Islam menyatakan bahwa bank Islam membiayai transaksi yang didukung barang atau aset riil ataupun investasi proyek berbasis profit-sharing, dan tidak membiayai transaksi keuangan semata seperti obligasi atau derivatif; implikasinya, kemampuan penciptaan uang dan ekspansi kredit bersifat lebih terbatas dan lebih terkait dengan ekonomi riil (Utami & Suryaningsih, 2011). Literatur kebijakan moneter tanpa bunga juga mengkritik sistem berbunga karena mendorong alokasi finansial yang tidak efisien dan ketidakstabilan, serta mengusulkan pengalihan ke skema pembiayaan yang lebih adil seperti equity financing (mudharabah, syirkah) (Rakhmawati & Suhadi, 2018). Dalam kerangka ini, guncangan permintaan yang bersumber dari spekulasi finansial atau ekspansi kredit yang tidak terkait sektor riil dipandang sebagai sumber ketidakstabilan yang perlu dibatasi, sehingga jalur demand shock dinilai bukan hanya dari besarnya pergeseran AD, tetapi juga dari kualitas, kehalalan, serta keterkaitannya dengan sektor riil (Rakhmawati & Suhadi, 2018; Risdiana et al., 2020; Utami & Suryaningsih, 2011).

5.2. Uang Terutama untuk Transaksi Riil: Motif Permintaan Uang dalam Islam

Beberapa rujukan menegaskan bahwa uang dalam konsep ekonomi Islam digunakan untuk transaksi kegiatan yang bersifat riil (Febi & Nurmaida, 2019), dan fungsi uang ditekankan sebagai medium of exchange—bukan komoditas yang diperdagangkan untuk keuntungan (Utami & Suryaningsih, 2011). Dalam pembahasan instrumen moneter syariah, permintaan uang dalam Islam dikelompokkan dalam dua motif, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga (Parisi, 2018); sementara rujukan kebijakan moneter tanpa bunga juga menyebut bahwa permintaan uang secara teori terdiri dari permintaan transaksi, cadangan, dan spekulasi, lalu mengarahkan kebijakan moneter tanpa bunga pada sistem bagi hasil atau investasi sektor riil (Rakhmawati & Suhadi, 2018). Kerangka motif permintaan uang ini relevan untuk memahami demand shock karena perubahan mendadak dalam motif transaksi atau berjaga-jaga—misalnya akibat kejutan pendapatan atau ketidakpastian—akan mengubah permintaan uang dan pada akhirnya memengaruhi agregat permintaan barang dan jasa melalui kanal moneter dan kanal belanja (Cattelan, 2017; Parisi, 2018; Rakhmawati & Suhadi, 2018).

5.3. Permintaan "yang Sah" Dibatasi Halal–Haram dan Tujuan Falah

Konsep permintaan dalam ekonomi Islam tidak menilai semua komoditas layak dikonsumsi; ada pembedaan halal dan haram, dan orientasi permintaan diarahkan pada kesejahteraan (falah) (Haryati, 2018). Dengan demikian, "kenaikan permintaan agregat" dalam perspektif Islam tidak otomatis dipandang positif; ia dinilai bersamaan dengan objek permintaan serta konsekuensi sosialnya (Dewi, 2017; Haryati, 2018). Ini menambahkan dimensi normatif pada analisis demand shock: pergeseran AD perlu diuji apakah berasal dari konsumsi atau aktivitas yang dibenarkan dan membawa kemaslahatan, ataukah dari aktivitas yang dilarang atau merusak keseimbangan sosial-ekonomi (Haryati, 2018; Risdiana et al., 2020).

________________________________________

6. Respons Kebijakan terhadap Demand Shock menurut Ekonomi Islam

6.1. Stabilisasi Moneter Tanpa Bunga dan Penautan ke Sektor Riil

Rujukan kebijakan moneter tanpa bunga menegaskan penggantian sistem bunga dengan sistem bagi hasil atau investasi ke sektor riil melalui akad muamalah; besar-kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter ditentukan oleh hasil investasi atau pembiayaan bank di sektor riil, sehingga ketika sektor riil berjalan lancar, return sektor moneter meningkat (Rakhmawati & Suhadi, 2018). Sumber lain menekankan bahwa bank sentral Islam memerlukan instrumen bebas bunga untuk mengontrol kebijakan moneter dan dapat memakai instrumen tersebut untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar; penghapusan bunga dinyatakan tidak menghambat kontrol jumlah uang beredar (Parisi, 2018). Perspektif stabilitas nilai uang juga mempostulasikan permintaan uang dalam Islam berhubungan positif dengan output agregat (tujuan transaksi) dan berhubungan dengan tingkat bagi hasil pada aset sebagai substitusi terhadap motif penyimpan nilai, serta menekankan pentingnya stabilitas nilai uang (Utami & Suryaningsih, 2011). Dalam konteks demand shock, paket gagasan ini menyiratkan strategi meredam gejolak permintaan agregat melalui: (i) kebijakan moneter nonbunga, (ii) pembiayaan berbasis bagi hasil, dan (iii) penguatan keterkaitan uang–aktivitas riil, sehingga fluktuasi AD tidak didorong oleh instrumen berbasis bunga atau transaksi finansial spekulatif (Parisi, 2018; Rakhmawati & Suhadi, 2018; Utami & Suryaningsih, 2011).

6.2. Kebijakan Fiskal, Redistribusi, dan Instrumen Sosial (Zakat/Infak/Sedekah/Wakaf)

Dalam rujukan yang menekankan sistem bagi hasil sebagai fondasi stabilitas moneter syariah, Islam mensyaratkan mekanisme zakat serta dukungan instrumen sejenis (infak, sedekah, wakaf) (Parisi, 2018). Sumber ini menyatakan mekanisme zakat memastikan aktivitas ekonomi berjalan pada tingkat minimal pemenuhan kebutuhan primer, sementara infak, sedekah, dan instrumen sejenis mendorong permintaan agregat karena membantu umat mencapai taraf hidup di atas tingkat minimum (Parisi, 2018). Sementara itu, literatur kebijakan fiskal menekankan pengeluaran negara dapat menambah permintaan efektif dan mendistribusikan pendapatan (Dewi, 2017), dan studi pemulihan konsumsi menunjukkan bahwa bantuan sosial per kapita berpengaruh positif mendorong pemulihan konsumsi rumah tangga sebagai komponen penting AD (Torrado-Bayona & García-Torres, 2021). Jika dikaitkan dengan demand shock negatif (AD jatuh), maka instrumen sosial dan kebijakan fiskal atau redistribusi dapat diposisikan sebagai penyangga permintaan agregat agar penurunan output dan pemangkasan tenaga kerja oleh produsen tidak makin dalam (Dewi, 2017; Parisi, 2018; Torrado-Bayona & García-Torres, 2021).

6.3. Mengurangi Human Error: Korupsi, Pajak Berlebihan, dan Pencetakan Uang Berlebihan

Beberapa rujukan yang mengadopsi Al-Maqrizi menyebut human error inflation dapat bersumber dari korupsi, administrasi yang buruk, pajak berlebihan, serta pencetakan uang berlebihan (seigniorage) (Muin, 2022; Waluyo, 2017). Dalam kajian determinan inflasi berbasis pendekatan Al-Maqrizi, dinyatakan bahwa Islam dan Al-Maqrizi melarang praktik korupsi serta penggunaan suku bunga sebagai instrumen kebijakan pemerintah (Waluyo, 2017). Rujukan pengendalian inflasi juga memasukkan anjuran mencetak uang dengan jumlah rendah atau minimal yang dibutuhkan untuk transaksi (Fadilla & Aravik, 2018). Dalam perspektif demand shock, agenda ini dapat dibaca sebagai upaya pencegahan kejutan AD yang "dibuat manusia" (man-made demand shock), misalnya akibat ekspansi uang berlebihan atau distorsi pajak dan korupsi yang merusak penawaran dan mendorong ketidakstabilan permintaan (Fadilla & Aravik, 2018; Muin, 2022; Waluyo, 2017).

6.4. Etika Pasar: Larangan "Permintaan Palsu" dan Praktik yang Merusak Keadilan Transaksi

Dalam fikih muamalah, praktik ba'i an-najasy dijelaskan sebagai tindakan melebihkan harga atau pujian palsu atas barang untuk menjebak orang lain, dan praktik ini diartikan sebagai penciptaan permintaan palsu (false demand); ia dinilai terlarang karena mengandung unsur kezaliman, gharar, dan riba (Rifai et al., 2017). Rujukan lain tentang stabilisasi moneter Islam juga menegaskan larangan transaksi gharar dan riba sebagai bagian dari solusi menjaga kestabilan moneter (Juanda & Gladiola, 2022). Dalam konteks demand shock, larangan "permintaan palsu" ini penting karena menunjukkan bahwa ekonomi Islam memandang manipulasi permintaan—yang dapat memicu lonjakan permintaan semu dan volatilitas harga—sebagai distorsi yang harus dicegah, bukan sekadar fenomena pasar yang netral (Juanda & Gladiola, 2022; Rifai et al., 2017).

________________________________________

7. Catatan Konseptual: Perdebatan tentang Inflasi dalam Ekonomi Islam dan Relevansinya bagi Demand Shock

Sebagian rujukan menyatakan bahwa "dalam Islam tidak dikenal inflasi" karena mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham yang dianggap stabil (Waluyo, 2017). Namun, dalam korpus rujukan yang sama, tetap terdapat pembahasan sistematis mengenai inflasi, termasuk demand-pull inflation, klasifikasi Al-Maqrizi, serta rekomendasi kebijakan stabilisasi (Fadilla & Aravik, 2018; Hutabarat et al., 2003; Juanda & Gladiola, 2022). Dengan demikian, untuk kebutuhan analisis demand shock "menurut ekonomi Islam" berdasarkan sumber yang tersedia, terdapat dua lapisan: (i) satu klaim normatif-historis tentang stabilitas mata uang ideal (dinar-dirham) (Waluyo, 2017), dan (ii) satu tradisi analitis-operasional yang tetap membahas inflasi dan kejutan AD atau AS serta instrumen kebijakan syariah untuk stabilisasi (Fadilla & Aravik, 2018; Hutabarat et al., 2003; Juanda & Gladiola, 2022).

Sintesis yang paling konsisten dengan keseluruhan rujukan adalah: sekalipun ada pandangan bahwa sistem moneter ideal Islam mengarah pada stabilitas nilai uang (Waluyo, 2017), rujukan kontemporer tetap memperlakukan shock, termasuk demand shock, sebagai problem nyata yang perlu dikelola dengan instrumen nonbunga, penguatan sektor riil, kebijakan fiskal yang akuntabel, serta instrumen redistribusi dan etika pasar (Dewi, 2017; Parisi, 2018; Rakhmawati & Suhadi, 2018; Rifai et al., 2017; Utami & Suryaningsih, 2011).

________________________________________

8. Penutup

Artikel ini telah memaparkan bahwa demand shock—sebagai perubahan mendadak pada permintaan agregat—dapat dipahami secara komprehensif melalui perpaduan kerangka konvensional AD–AS dan perspektif normatif ekonomi Islam. Kerangka AD–AS menjelaskan mekanisme transmisi demand shock terhadap output dan harga, sedangkan perspektif ekonomi Islam—khususnya melalui klasifikasi Al-Maqrizi—menambahkan dimensi evaluatif yang membedakan antara kejutan yang bersifat alamiah dan yang bersumber dari kesalahan tata kelola manusia.

Kanal transmisi demand shock yang diidentifikasi dalam literatur mencakup arus masuk modal asing, remitansi, kebijakan fiskal, serta perubahan ekspektasi pelaku ekonomi—baik yang bersifat ekspansif (positive demand shock) maupun kontraktif (negative demand shock). Prinsip-prinsip normatif Islam, meliputi primasi sektor riil, larangan riba dan gharar, pembatasan motif permintaan uang pada transaksi yang sah, serta orientasi konsumsi pada falah, memberikan kerangka etis yang membedakan demand shock yang dapat dibenarkan dari yang harus dicegah.

Respons kebijakan yang ditawarkan literatur ekonomi Islam mencakup stabilisasi moneter tanpa bunga, redistribusi melalui zakat dan instrumen sosial lainnya, kebijakan fiskal yang akuntabel, serta penegakan etika pasar termasuk larangan praktik ba'i an-najasy. Secara keseluruhan, literatur kontemporer ekonomi Islam menegaskan bahwa demand shock adalah fenomena nyata yang memerlukan penanganan serius dengan seperangkat instrumen yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

________________________________________

Daftar Pustaka

Altameemi, A. F., & Al-Slehat, Z. A. F. (2022). Islamic investment financing and commercial banks facilities: Mediation effect of the Islamic bank size. International Journal of Professional Business Review, 7(4), e0458. https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i4.e458

Cattelan, V. (2017). L'economia islamica: alternativa apparente o reale? Oriente Moderno, 97(2), 270–290. https://doi.org/10.1163/22138617-12340155

Dewi, M. S. (2017). Analisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap inflasi di Indonesia sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan inflation targeting framework periode 2002:1–2010:12. Media Ekonomi, 19(2), 3–29. https://doi.org/10.25105/me.v19i2.827

Dwihapsari, R., Kurniaputri, M. R., & Huda, N. (2021). Analisis efektivitas kebijakan moneter dalam perspektif konvensional dan syariah terhadap inflasi di Indonesia tahun 2013–2020. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2). https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2368

Fadilla, F., & Aravik, H. (2018). Pandangan Islam dan pengaruh kurs, BI rate terhadap inflasi. Jurnal Ecoment Global, 3(2), 95–108. https://doi.org/10.35908/jeg.v3i2.478

Febi, F., & Nurmaida, D. (2019). Analisis pengaruh tingkat inflasi, transaksi pasar uang antar bank syariah (PUAS) dan investasi syariah terhadap imbal hasil sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS). J-Ebis (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 3(2), 164–186. https://doi.org/10.32505/v3i2.1243

Haryati, E. (2018). Remitansi tenaga kerja Indonesia: Dampaknya terhadap inflasi dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 13(3), 388–405. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2009.v13.i3.390

Hutabarat, A. R., Anglingkusumo, R., Majardi, F., & Wimanda, R. E. (2003). Policy rules untuk pengendalian inflasi secara forward looking. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 3(3), 81–103. https://doi.org/10.21098/bemp.v3i3.301

Juanda, B., & Gladiola, S. (2022). Analisis keberlanjutan serta pengaruh surat berharga negara dan faktor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 7(3), 239–254. https://doi.org/10.33105/itrev.v7i3.529

Lubis, S. N., & Soemitra, A. (2022). Evaluation of the regional inflation control team's (TPID) performance on the Medan City economy. Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Review, 2(1). https://doi.org/10.53697/emba.v2i1.561

Muin, M. F. (2022). Recovery of household consumption as accelerator of economic recovery in East Java: Empirical study and macro policy strategies. East Java Economic Journal, 6(1), 32–59. https://doi.org/10.53572/ejavec.v6i1.75

Parisi, S. A. (2018). Determinan inflasi: Pendekatan Al-Maqrizi dan perspektif manajemen syariah. Islamic Economics Journal, 4(2), 217. https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2965

Putria, U. (2022). Sistem bagi hasil sebagai pondasi stabilitas moneter syariah. Islamica, 6(1), 44–52. https://doi.org/10.59908/islamica.v6i1.6

Rakhmawati, I., & Suhadi, S. (2018). Daya tahan sektor rumah tangga dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 5(1), 65. https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i1.2955

Rifai, S. A., Susanti, H., & Setyaningrum, A. (2017). Analisis pengaruh kurs rupiah, laju inflasi, jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekspor terhadap total pembiayaan perbankan syariah dengan dana pihak ketiga sebagai variabel moderating. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(1), 13. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.13-27

Risdiana, A., Ramadhan, R. B., & Nawawi, I. (2020). Transformasi dakwah berbasis "kitab kuning" ke platform digital. Jurnal Lektur Keagamaan, 18(1), 1–28. https://doi.org/10.31291/jlka.v18i1.682

Suharianto, J., & Lubis, H. R. (2022). Pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Niagawan, 11(2), 168–177. https://doi.org/10.24114/niaga.v11i2.35113

Torrado-Bayona, M. C., & García-Torres, N. E. (2021). Ruta para la internacionalización de productos agrícolas de Norte de Santander, con base en la Certificación Halal. Aibi Revista de Investigación Administración e Ingeniería, 8(S1), 244–268. https://doi.org/10.15649/2346030x.2467

Utami, S. R., & Suryaningsih, R. (2011). Analisis pengaruh narrow money (M1) dan broad money (M2) terhadap laju inflasi di Indonesia. Ultimaccounting: Jurnal Ilmu Akuntansi, 3(1), 33–45. https://doi.org/10.31937/akuntansi.v3i1.41

Waluyo, J. (2017). Pengaruh pembiayaan defisit anggaran terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi: Suatu simulasi model ekonomi makro Indonesia 1970–2003. Kinerja, 10(1), 1–22. https://doi.org/10.24002/kinerja.v10i1.915