00916 - Defisit Anggaran dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Instrumen Pembiayaan Syariah

Abstract

This article examines the concept of fiscal deficit from the perspective of Islamic economics through a conceptual literature review approach. Fiscal deficit is generally defined as a condition in which government expenditure exceeds government revenue within a given budget period. However, Islamic economics does not merely adopt this arithmetic definition; rather, it emphasizes paradigmatic differences in budgeting objectives, expenditure quality, and financing mechanisms. Normatively, Islamic economics encourages a balanced budget based on cash-basis principles and treasury availability, so that deficits are considered something to be prevented and public debt minimized compared to conventional practices. Nevertheless, the literature shows nuance: deficits can be considered to a limited extent if directed toward broad public objectives and accompanied by repayment capacity, provided they are carefully calculated to avoid debt dependency—particularly foreign debt—and do not finance wasteful spending. When financing is required, the references consistently emphasize riba-free mechanisms linked to the real sector, such as sovereign sukuk (especially for capital/infrastructure expenditure), financing schemes based on Islamic contracts (mudarabah/musharakah), non-riba instrument innovations (such as Rastin Swap Bonds), as well as optimization of Islamic revenue and redistribution instruments (zakat, waqf, etc.). The Indonesian context is presented as a contemporary illustration of how budget deficits drive financing needs and how Islamic financial instruments can serve as viable alternatives.

Keywords: fiscal deficit, Islamic economics, Islamic fiscal policy, sukuk, zakat, riba-free financing

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep defisit anggaran dari perspektif ekonomi Islam melalui pendekatan kajian literatur konseptual. Defisit anggaran secara umum didefinisikan sebagai kondisi pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan pemerintah dalam periode anggaran tertentu. Namun, ekonomi Islam tidak sekadar mengadopsi definisi aritmetika ini, melainkan menekankan perbedaan paradigmatik dalam tujuan penganggaran, kualitas belanja, dan mekanisme pembiayaan. Secara normatif, ekonomi Islam mendorong anggaran berimbang berbasis prinsip kas (cash-basis) dan ketersediaan kas negara (treasury availability), sehingga defisit dipandang perlu dicegah dan utang publik diperkecil dibanding praktik konvensional. Meskipun demikian, literatur menunjukkan nuansa: defisit dapat dipertimbangkan secara terbatas jika diarahkan untuk tujuan publik yang luas dan disertai kemampuan membayar, asalkan dihitung dengan cermat agar tidak menjerat ketergantungan utang—terutama utang luar negeri—dan tidak membiayai pemborosan. Ketika pembiayaan diperlukan, rujukan secara konsisten menekankan mekanisme bebas riba yang terkait sektor riil, seperti ṣukūk negara (terutama untuk belanja modal/infrastruktur), skema pembiayaan berbasis akad syariah (muḍārabah/musyārakah), inovasi instrumen non-riba (seperti Rastin Swap Bonds), serta optimalisasi instrumen penerimaan dan redistribusi Islam (zakat, wakaf, dan sebagainya). Konteks Indonesia disajikan sebagai ilustrasi kontemporer tentang bagaimana defisit anggaran mendorong kebutuhan pembiayaan dan bagaimana instrumen keuangan syariah dapat menjadi alternatif yang layak.

Kata kunci: defisit anggaran, ekonomi Islam, kebijakan fiskal Islam, ṣukūk, zakat, pembiayaan bebas riba

________________________________________

1. Pendahuluan

Defisit anggaran merupakan salah satu isu sentral dalam kajian ekonomi publik, baik dalam kerangka konvensional maupun Islam. Kondisi ini terjadi ketika pengeluaran pemerintah melampaui pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode anggaran tertentu, sehingga menimbulkan kebutuhan pembiayaan yang tidak sederhana. Dalam perspektif konvensional, defisit sering kali dilihat semata-mata sebagai persoalan teknis-fiskal yang dapat diatasi melalui pinjaman atau pencetakan uang. Sebaliknya, ekonomi Islam memandang persoalan ini secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi aritmetika anggaran, melainkan juga dari sisi paradigma, tujuan, dan etika pengelolaan keuangan publik.

Kajian terhadap defisit anggaran dalam perspektif Islam menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya perhatian terhadap sistem keuangan syariah secara global, termasuk perkembangan instrumen seperti ṣukūk, zakat, dan wakaf sebagai alternatif pembiayaan publik. Literatur ekonomi Islam kontemporer menunjukkan bahwa respons terhadap defisit anggaran tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar keuangan publik Islam, seperti larangan riba, keterkaitan dengan sektor riil, dan prioritas pada kesejahteraan serta distribusi yang adil.

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan secara sistematis konsep defisit anggaran dalam perspektif ekonomi Islam, meliputi definisi dan posisi konseptualnya, tujuan fiskal dalam Islam, prinsip-prinsip normatif penganggaran, nuansa pandangan tentang kebolehan defisit, risiko yang ditimbulkan, kerangka respons Islam, serta ilustrasi kontemporer dari pengalaman Indonesia.

________________________________________

2. Definisi Defisit Anggaran dan Posisi Konseptualnya

Dalam literatur ekonomi publik, defisit anggaran umumnya dipahami sebagai keadaan ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan pemerintah dalam suatu periode anggaran tertentu (Citaningati & Kamaluddin, 2022; Faiz, 2023). Definisi ini juga digunakan dalam pembahasan instrumen pembiayaan publik Islam, misalnya ṣukūk, ketika budget deficit diposisikan sebagai "situasi ketika belanja pemerintah melebihi penerimaan pemerintah" (Citaningati & Kamaluddin, 2022).

Namun demikian, kajian yang membandingkan perspektif konvensional dan Islam menekankan bahwa perbedaan utama bukan pada definisi aritmetiknya, melainkan pada paradigma dan tujuan penganggaran serta cara negara merespons kekurangan kas atau pendapatan tersebut (Faiz, 2023; Kasanah & Ryandono, 2022). Dalam perspektif Islam, pembahasan defisit anggaran tidak dapat dipisahkan dari karakter keuangan publik Islam, seperti Bait al-Māl, desain penerimaan-pengeluaran, dan larangan riba (Ahmed, 2019; Faiz, 2023; Kasanah & Ryandono, 2022).

________________________________________

3. Tujuan Fiskal dan Penganggaran dalam Ekonomi Islam: Kesejahteraan dan Distribusi

Literatur ekonomi publik Islam menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan belanja publik dalam Islam diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip syariah, bukan semata mengejar target makro "pertumbuhan" sebagaimana sering ditekankan dalam paradigma konvensional (Jaelani, 2017; Syamsuri & Jamilah, 2020). Dalam terminologi fikih dan keuangan publik Islam, anggaran dipahami sebagai spending dari kas negara (Bait al-Māl) untuk memenuhi kebutuhan publik sesuai syariah (Jaelani, 2017). Sejalan dengan itu, studi kontemporer tentang instrumen pendapatan publik Islam—zakat, kharāj, 'ushr, dan jizyah—menyimpulkan bahwa tujuan akhir ekonomi-politik Islam adalah pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga, dengan penekanan pada keadilan dan kesejahteraan (Syamsuri & Jamilah, 2020).

Kajian kritis mengenai defisit publik juga menyatakan bahwa fondasi khas Islam dalam memandang defisit terkait erat dengan konsep kepemilikan yang berbeda dari kapitalisme; terutama, fungsi belanja publik diposisikan untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat, bukan terutama sebagai mesin pertumbuhan (Faiz, 2023). Dengan demikian, ketika defisit dibahas dalam ekonomi Islam, pertanyaan kuncinya bukan hanya "berapa besar defisit", tetapi "untuk apa belanja dilakukan", "dari sumber apa ia dibiayai", dan "apakah mekanismenya sesuai prinsip syariah—terutama bebas riba dan terkait aktivitas riil" (Ahmed, 2019; Faiz, 2023; Kasanah & Ryandono, 2022).

________________________________________

4. Prinsip Dasar: Kecenderungan pada Anggaran Berimbang Berbasis Ketersediaan Kas (Cash-Basis)

Sejumlah sumber menekankan bahwa praktik fiskal pemerintahan Islam klasik—dan ideal normatif yang sering dirujuk—cenderung pada anggaran berimbang, di mana pengeluaran dilakukan ketika penerimaan tersedia (Ahmed, 2019; Baita et al., 2023; Wojciechowska-Toruńska, 2014). Dalam kerangka perbandingan, disebutkan bahwa pemerintah Islam membelanjakan untuk kepentingan publik dengan penganggaran berbasis kas (cash-basis budgeting) dan sistem anggaran yang "berdiri di atas ketersediaan harta/treasury availability" (Faiz, 2023). Prinsip serupa ditegaskan dalam kajian mengenai posisi utang publik dalam kebijakan fiskal Islam: praktik penganggaran Islam dipandang berbeda dengan sistem defisit, karena pemimpin "pada masa Islam" berprinsip bahwa pengeluaran dilakukan hanya jika terdapat penerimaan (Ahmed, 2019).

Implikasinya bagi definisi "defisit" adalah sebagai berikut. Meskipun secara konsep akuntansi defisit berarti spending > revenue (Citaningati & Kamaluddin, 2022; Faiz, 2023), ekonomi Islam dalam ideal normatifnya menekankan pencegahan defisit berulang melalui disiplin belanja dan desain anggaran yang mengikuti realisasi penerimaan atau kemampuan kas Bait al-Māl (Ahmed, 2019; Baita et al., 2023; Faiz, 2023). Karena itu, beberapa tulisan tentang kebijakan fiskal Islam juga menyatakan bahwa defisit anggaran "jarang terjadi" karena logika belanja yang menunggu penerimaan (Muslim et al., 2019; Wojciechowska-Toruńska, 2014).

________________________________________

5. Apakah Defisit Anggaran "Dilarang" dalam Ekonomi Islam? Nuansa Pandangan

Sumber-sumber yang tersedia menunjukkan nuansa pandangan yang perlu diperhatikan.

5.1 Kecenderungan Normatif untuk Meminimalkan Utang dan Defisit

Kajian komparatif menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam, utang publik seharusnya lebih kecil dibanding ekonomi konvensional dan termasuk dalam kebijakan publik yang mengarah pada minimisasi level utang (Faiz, 2023). Literatur lain juga menekankan anggaran berimbang dan prinsip moderasi—tawassuṭ—untuk mencegah belanja berlebihan dan mendorong pengelolaan anggaran yang seimbang (Benbekhti et al., 2019).

5.2 Defisit Dapat Dipertimbangkan Secara Terbatas, Tetapi Harus "Dihitung dengan Hati-Hati"

Studi tentang instrumen pendapatan publik Islam menyatakan bahwa gagasan defisit ala Keynes "dapat diterima" bila data menunjukkan peningkatan hasil (yields) dan kemampuan membayar kembali utang, tetapi penggunaannya harus diperhitungkan secara cermat karena ketergantungan pada defisit—misalnya bergantung pada bantuan luar negeri—dapat menimbulkan "bondage" yang sulit diputus (Syamsuri & Jamilah, 2020). Sejalan dengan itu, kajian praktik bank sentral syariah menyatakan bahwa kerangka defisit dapat digunakan bila defisit dibatasi pada tujuan yang luas dan stabilitas harga serta tidak menjadi pembenaran belanja yang sia-sia; namun pemerintah tetap harus menyiapkan kontrak atau struktur pendanaan yang sesuai syariah untuk membiayai defisit tersebut (Riswan et al., 2023).

5.3 Utang Publik Dapat Mubah, Tetapi Bersyarat

Kajian mengenai peran dan posisi utang publik dalam kebijakan fiskal Islam menyatakan bahwa meskipun ada pendapat yang membolehkan penggunaan utang publik untuk menutup defisit, terdapat ketentuan: skema utang tidak boleh berbasis bunga atau riba, dilakukan dalam keadaan darurat, dan diarahkan untuk kebutuhan penting masyarakat (Ahmed, 2019). Pandangan terkait kebolehan utang—domestik maupun luar negeri—dengan syarat bebas riba juga ditegaskan dalam studi-studi tentang utang negara dalam perspektif Islam, termasuk penekanan agar urgensi dan maṣlaḥah menjadi pertimbangan kebijakan (Baita, 2019; Hafiz, 2019).

Dengan demikian, berdasarkan sumber yang tersedia, ekonomi Islam tidak dapat disederhanakan menjadi "defisit selalu haram". Yang lebih tepat adalah: Islam menormakan disiplin anggaran yang berimbang dan berbasis ketersediaan kas, meminimalkan ketergantungan pada defisit dan utang, dan—bila ada gap pembiayaan—mengarahkan solusi pada instrumen syariah yang bebas riba dan terkait sektor riil (Ahmed, 2019; Faiz, 2023; Riswan et al., 2023; Syamsuri & Jamilah, 2020).

________________________________________

6. Mengapa Defisit Dipersoalkan? Risiko Pembiayaan Defisit dan Etika Fiskal Islam

Literatur tentang pembiayaan defisit menyoroti bahwa membiayai defisit dengan pinjaman berbunga—terutama ketika suku bunga rendah—dapat meningkatkan utang ke tingkat yang tidak berkelanjutan dan menciptakan masalah ekonomi jangka panjang (Kasanah & Ryandono, 2022). Dalam kajian manajemen belanja publik, disebutkan bahwa defisit sering dibiayai melalui pinjaman internal atau eksternal maupun pencetakan uang, yang pada gilirannya dapat mendorong inflasi, resesi, bahkan depresi (Syamsuri & Jamilah, 2020). Sumber lain yang membahas hubungan fiskal-moneter juga merangkum risiko defisit kronis: peningkatan beban utang, potensi crowding out investasi produktif, dan tekanan inflasi (Muslim et al., 2019).

Di sisi lain, beberapa komentar dalam debat ekonomi kontemporer yang menjadi latar diskusi defisit mengingatkan bahwa defisit tidak selalu murni akibat "kecerobohan belanja", tetapi dapat menjadi konsekuensi slump—turunnya aktivitas ekonomi—yang menurunkan pendapatan pemerintah (Fund, 2008a). Walaupun demikian, sumber-sumber yang relevan untuk ekonomi Islam menekankan bahwa sekalipun defisit dapat terjadi karena kondisi makro, kerangka Islam menuntut kualitas belanja, pencegahan pemborosan, serta pembiayaan yang patuh syariah (Kasanah & Ryandono, 2022; Riswan et al., 2023).

________________________________________

7. Kerangka Respons Islam ketika Terjadi Kesenjangan Anggaran: Pemisahan Belanja, Prioritas Sumber, dan Instrumen Syariah

7.1 Memisahkan Belanja Rutin (Current) dan Belanja Modal (Capital)

Salah satu kontribusi penting literatur adalah anjuran untuk membedakan belanja pemerintah menjadi belanja rutin atau berjalan (current) dan belanja modal (capital/infrastruktur), karena sumber pembiayaannya dapat berbeda dalam perspektif Islam (Kasanah & Ryandono, 2022). Dalam kerangka tersebut:

• Belanja rutin "seharusnya" ditutup oleh zakat—untuk fungsi distributif—dan pajak—untuk layanan pemerintah dan barang publik (Kasanah & Ryandono, 2022).

• Belanja modal atau infrastruktur dapat dibiayai dengan menerbitkan ṣukūk, dan pada masa resesi pemerintah dapat menggunakan belanja kontra-siklus dengan zakat atau pajak serta penerbitan ṣukūk untuk investasi infrastruktur (Kasanah & Ryandono, 2022).

Kerangka ini secara eksplisit membatasi kecenderungan utang berlebihan karena dana yang dihimpun melalui instrumen syariah, seperti ṣukūk, dikaitkan dengan aktivitas dan atau aset ekonomi riil (Kasanah & Ryandono, 2022; Riswan et al., 2023).

7.2 Prinsip Umum: Utamakan Sumber Internal dan Reformasi Belanja, Hindari Riba

Studi tentang kebijakan defisit Indonesia menekankan bahwa dalam Islam, umat "harus berusaha menghindari utang", terutama jika mengandung riba atau bunga (Khair & Bilen, 2022). Masih dalam studi yang sama, dikutip pandangan Chapra bahwa menutup defisit sebaiknya dilakukan dengan reformasi sistem pajak dan program belanja negara, bukan melalui kebijakan moneter atau pinjaman dari pihak luar; Chapra menekankan kebijakan pemerintah lebih banyak melalui peningkatan pajak dan penghilangan pinjaman (Khair & Bilen, 2022). Pandangan ini konsisten dengan prinsip dalam pembahasan pembiayaan defisit Islam yang menuntut pembiayaan non-riba dan keterkaitan dengan sektor riil (Baita, 2019; Kasanah & Ryandono, 2022; Riswan et al., 2023).

7.3 Instrumen Pendapatan dan Redistribusi yang Relevan untuk Mengurangi Tekanan Defisit

Literatur yang tersedia menyebutkan berbagai sumber pendapatan dan instrumen redistribusi dalam keuangan publik Islam, antara lain:

• Zakat sebagai sumber penerimaan publik yang memiliki peran ekonomi untuk menentukan belanja sekaligus memberi stabilitas anggaran (Ahmed, 2019).

• Alternatif penerimaan dengan potensi besar melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ahmed, 2019).

• Dalam konteks integrasi ke sistem fiskal modern, penelitian tentang integrasi zakat sebagai sumber penerimaan negara menekankan adanya tantangan institusional dan kebijakan, seperti kepercayaan publik, institusi zakat yang kuat, dan isu earmarking karena zakat dipandang hanya untuk belanja sosial (Zulkhibri, 2019).

• Kajian respons krisis melalui solusi fiskal historis Islam merekomendasikan mobilisasi sumber internal melalui redistribusi sukarela dan wajib, misalnya pembayaran zakat lebih awal, dana di luar anggaran (extrabudgetary funds), wealth tax, dan pemanfaatan cadangan bank berlebih (Haque, 2019).

• Kajian lain menekankan prinsip moderasi (tawassuṭ) untuk mewujudkan anggaran berimbang dan mencegah belanja yang boros (Benbekhti et al., 2019).

Secara sintesis, sumber-sumber ini menggambarkan arah kebijakan: mengurangi tekanan defisit melalui optimalisasi penerimaan syariah dan redistribusi, sambil menjaga aturan penggunaan, misalnya zakat yang terikat tujuan atau kelompok penerima (Ahmed, 2019; Haque, 2019; Zulkhibri, 2019).

7.4 Instrumen Pembiayaan Defisit yang Patuh Syariah (Non-Riba, Asset-Linked, Risk-Sharing)

Jika kesenjangan pembiayaan tetap ada, referensi menyajikan beberapa opsi instrumen syariah sebagai berikut.

Pertama, Sovereign ṣukūk/SBSN. Literatur defisit publik menyatakan bahwa dalam terminologi ekonomi Islam modern, utang publik dapat diidentifikasi sebagai mobilisasi dana publik melalui sovereign sukuk (Faiz, 2023). Kerangka pembiayaan defisit Islam menyebut "padanan" pinjaman pemerintah adalah penggunaan mode pembiayaan Islam yang terkait aktivitas ekonomi riil (Kasanah & Ryandono, 2022). Studi Nigeria menempatkan ṣukūk sebagai alternatif instrumen berbunga untuk menghasilkan penerimaan dan membiayai defisit anggaran atau infrastruktur, serta berpotensi mendukung keberlanjutan fiskal (Citaningati & Kamaluddin, 2022). Kajian bank sentral syariah juga menyatakan bahwa untuk menutup defisit, pemerintah dapat meminjam melalui instrumen ṣukūk asset-backed/asset-based untuk membiayai proyek pembangunan dan menghindari instrumen berbasis bunga, serta dapat mendorong skema kemitraan publik-swasta (private-public partnerships) (Riswan et al., 2023).

Kedua, kontrak bagi hasil dan akad bisnis syariah sebagai basis pembiayaan. Studi tentang utang publik dalam kebijakan fiskal Islam menyatakan bahwa instrumen utang dapat dilakukan sesuai aturan Islam melalui konsep muḍārabah, musyārakah, serta kontrak jual-beli untuk kegiatan bisnis (Ahmed, 2019). Studi tentang utang luar negeri atau dalam negeri dalam perspektif Islam juga menyatakan adanya pandangan yang membolehkan defisit yang ditutup pembiayaan eksternal selama mekanisme diselaraskan dengan prinsip syariah, dan menyebut penggunaan akad seperti muḍārabah dan musyārakah sebagai bentuk pembiayaan yang dapat dikembangkan (Hafiz, 2019).

Ketiga, instrumen treasury bills non-riba (Rastin Swap Bonds). Paper tentang kebijakan moneter Islam menekankan masalah utama: treasury bill konvensional tidak dapat digunakan dalam sistem bebas riba; karena itu diusulkan Rastin Swap Bonds (RSBs) sebagai non-usury treasury bills untuk membantu mengelola defisit atau surplus anggaran pemerintah antar tahun (Fund, 2008b). Dalam kerangka tersebut, Treasury RSB diposisikan sebagai instrumen untuk pembiayaan defisit dalam lingkungan bebas riba (Fund, 2008b).

Keempat, instrumen historis: Esham (asal-usul sukuk) untuk mobilisasi dana publik. Kajian tentang esham dalam pengalaman Ottoman menyatakan bahwa esham memobilisasi dana berbiaya rendah dari publik dalam waktu singkat dan menjadi pilihan yang lebih baik daripada mencari utang luar negeri; esham juga dipaparkan sebagai alternatif yang lebih sederhana dan berbiaya lebih rendah dibanding sukuk, serta bekerja tanpa perlu ekspansi uang beredar (money creation) (Hasbi, 2022). Studi ini menempatkan esham sebagai contoh instrumen fiskal yang mengalirkan dana ke sektor riil dan berpotensi membantu stabilitas harga (Hasbi, 2022).

Secara sintesis, benang merah dari opsi pembiayaan syariah ini adalah: menghindari riba atau bunga, mengaitkan pembiayaan dengan aset atau aktivitas riil, dan—dalam banyak desain—mendekatkan negara ke mekanisme berbagi risiko (Fund, 2008b; Hasbi, 2022; Kasanah & Ryandono, 2022; Riswan et al., 2023).

________________________________________

8. Ilustrasi Kontemporer (Indonesia): Defisit, Utang, dan Alternatif Instrumen Syariah

Sejumlah referensi menggunakan Indonesia sebagai konteks untuk menunjukkan bagaimana defisit anggaran memicu kebutuhan pembiayaan. Studi kebijakan defisit anggaran Indonesia menyatakan bahwa defisit terjadi ketika anggaran belanja lebih besar dari pendapatan, sehingga pemerintah terdorong berutang—termasuk utang luar negeri—dan penelitian tersebut mengusulkan instrumen seperti zakat dan wakaf serta penerbitan SBSN atau sukuk sebagai alternatif pembiayaan (Khair & Bilen, 2022). Studi lain menyebut bahwa sukuk negara berperan sebagai alternatif pembiayaan APBN dan dapat mengurangi pembiayaan defisit, sekaligus mendorong pengembangan pasar keuangan syariah (Fund, 2010).

Referensi juga menyediakan contoh angka untuk menggambarkan mekanisme defisit Indonesia. Satu studi melaporkan bahwa belanja negara Indonesia pada 2019 "mencapai Rp2.309,3 triliun" yang menyebabkan "defisit Rp348,7 triliun" (Khair & Bilen, 2022). Studi lain tentang sukuk negara menyatakan bahwa "total pendapatan negara 2021 adalah IDR 1.743,6 triliun" dan "total belanja negara 2021 adalah IDR 2.750 triliun", serta menyebut bahwa belanja yang lebih besar dari pendapatan disebut defisit anggaran dalam makroekonomi (Fund, 2010). Pada saat yang sama, penelitian integrasi zakat memperlihatkan bahwa memasukkan zakat sebagai sumber penerimaan negara menghadapi tantangan tata kelola dan earmarking—keterikatan penggunaan (Zulkhibri, 2019)—sehingga opsi "mengganti defisit dengan zakat" menuntut desain kelembagaan yang tidak sederhana (Khair & Bilen, 2022; Zulkhibri, 2019).

________________________________________

9. Simpulan

Berdasarkan literatur yang dikaji, defisit anggaran dalam ekonomi Islam dapat dirangkum sebagai berikut.

Pertama, secara definisi, defisit tetap berarti pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan dalam periode anggaran (Citaningati & Kamaluddin, 2022; Faiz, 2023).

Kedua, secara normatif, ekonomi Islam menekankan anggaran berimbang berbasis ketersediaan kas (cash-basis; treasury availability) dan disiplin belanja, sehingga defisit dipandang perlu dicegah dan utang diperkecil dibanding praktik konvensional (Ahmed, 2019; Baita et al., 2023; Faiz, 2023).

Ketiga, terdapat nuansa: defisit dapat dipertimbangkan secara terbatas bila untuk tujuan yang luas dan disertai kemampuan membayar, tetapi penggunaannya harus dihitung dengan hati-hati agar tidak menjerat ketergantungan utang—terutama utang luar negeri—dan tidak membiayai pemborosan (Riswan et al., 2023; Syamsuri & Jamilah, 2020).

Keempat, jika pembiayaan diperlukan, rujukan menekankan mekanisme bebas riba dan terkait sektor riil, seperti ṣukūk—terutama untuk belanja modal atau infrastruktur—serta skema pembiayaan berbasis akad syariah (muḍārabah/musyārakah) atau inovasi instrumen non-riba seperti RSB, diiringi optimalisasi instrumen penerimaan dan redistribusi seperti zakat dan wakaf (Ahmed, 2019; Fund, 2008b; Kasanah & Ryandono, 2022; Riswan et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmed, H. (2019). Fiscal policy and deficit financing: Islamic perspectives. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 32(1), 79–85. https://doi.org/10.4197/islec.32-1.5

Baita, A. J. (2019). Appraisal of economic benefits of ṣukūk in financing budget deficits in Nigeria. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 32(1), 145–158. https://doi.org/10.4197/islec.32-1.11

Baita, A. J., Malami, H. U., & Al-Faryan, M. A. S. (2023). Fiscal policy and sukuk market development in OIC countries. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(8), 1216–1231. https://doi.org/10.1108/jiabr-06-2022-0159

Benbekhti, S. E., Boulila, H., Benladghem, F., & Benbouziane, M. (2019). The asymmetric effect of sukuk on government budget: Dealing with deficit in Malaysia. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 8(1), 93–104. https://doi.org/10.15408/sjie.v8i1.8068

Citaningati, P. R., & Kamaluddin, K. (2022). An alternative for the external debt with the implementation of Islamic financial instrument: Study on Indonesia deficit budget policy. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 26(3), 501–514. https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i3.7789

Faiz, I. A. (2023). Critical perspective on public deficits: Contrasting conventional and Islamic views. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(8), 1315–1337. https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2021-0245

Fund, I. M. (2008a). Islamic Republic of Afghanistan (IMF Staff Country Reports, 2008/229). International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781451800401.002

Fund, I. M. (2008b). Islamic Republic of Iran (IMF Staff Country Reports, 2008/285). International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781451819069.002

Fund, I. M. (2010). Islamic Republic of Iran: 2009 Article IV Consultation (IMF Staff Country Reports, 10/74). International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781451981797.002

Hafiz, O. Z. (2019). Ṣukūk: A Sharīʿah compliant tool for financing budget deficits. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 32(1), 119–124. https://doi.org/10.4197/islec.32-1.9

Haque, M. H. M. (2019). Deficit financing in contemporary economies: Effects and implications. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 32(1), 87–95. https://doi.org/10.4197/islec.32-1.6

Hasbi, Z. N. (2022). Portrait of public debt, fiscal space, and debt impact: Islamic finance study on Islamic countries territory. Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(2), 141. https://doi.org/10.29300/ba.v7i2.7760

Jaelani, A. (2017). Fiscal policy in Indonesia: Analysis of state budget 2017 in Islamic economic perspective. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2881093

Kasanah, R., & Ryandono, M. N. H. (2022). Role and position of public debt in Islamic fiscal policy in Indonesia. Afebi Islamic Finance and Economic Review, 6(01), 43. https://doi.org/10.47312/aifer.v6i01.379

Khair, A., & Bilen, M. (2022). Historical Islamic fiscal solutions in times of crises and its contemporary equivalences. İslam Ekonomisi Dergisi, 2(2), 1–24. https://doi.org/10.55237/jie.1048837

Muslim, M. B., Saepullah, S., & Widayatsari, A. (2019). Political economy from the perspective of Ibn Khaldun. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 11(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.13341

Riswan, R., Rustam, A., & Razak, L. A. (2023). Sukuk negara as an alternative for APBN financing in Indonesia. Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam, 2(2), 111–121. https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i2.2014

Syamsuri, S., & Jamilah, A. M. N. (2020). The relations between fiscal and monetary policy in state budget management in Indonesia according to Abu Ubaid Al Qasim Bin Salam. Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, 11(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v11i2.242

Wojciechowska-Toruńska, I. (2014). Fiscal discipline in a Muslim country: A case of Turkey. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (346). https://doi.org/10.15611/pn.2014.346.31

Zulkhibri, M. Z. M. (2019). Sustainable level debt, expansionary austerity, and fiscal consolidation theories: A critical analysis. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 32(1), 111–118. https://doi.org/10.4197/islec.32-1.8