00911 - Biaya Modal dalam Ekonomi Islam: Sintesis Konseptual dan Praktik Manajemen Keuangan Syariah

Abstract

Cost of capital is defined as the minimum rate of return expected on invested capital. In conventional finance, this concept is closely tied to interest rates, which are explicitly prohibited in Islamic economics. This article synthesizes the conceptual and empirical literature on cost of capital within the Islamic economic framework. Through a review of studies on Islamic banks and Sharīʿah-compliant companies, this article demonstrates that Islamic economics reframes the minimum rate of return through Sharīʿah-compliant mechanisms—particularly profit-and-loss sharing (PLS) and Sharīʿah-based contracts—rather than pre-determined interest. In practice, Weighted Average Cost of Capital (WACC) remains widely used as a measurement tool in Islamic financial analysis, particularly in Economic Value Added (EVA) frameworks, as long as its component contracts comply with Sharīʿah principles. Empirical evidence indicates that cost of capital functions as an internal investment threshold rather than a direct determinant of market value in Islamic banking. This article concludes that cost of capital in Islamic economics represents a hurdle rate grounded in opportunity cost and risk compensation, operationalized through Sharīʿah contracts, and must be understood within the broader objectives of maqāṣid al-Sharīʿah beyond purely financial returns.

Keywords: cost of capital, Islamic economics, WACC, profit-and-loss sharing, Economic Value Added, Sharīʿah-compliant finance

________________________________________

Abstrak

Biaya modal (cost of capital) didefinisikan sebagai tingkat imbal hasil minimum yang diharapkan atas modal yang diinvestasikan. Dalam keuangan konvensional, konsep ini erat kaitannya dengan suku bunga yang secara tegas dilarang dalam ekonomi Islam. Artikel ini mensintesis literatur konseptual dan empiris mengenai biaya modal dalam kerangka ekonomi Islam. Melalui kajian terhadap berbagai studi pada bank syariah dan perusahaan patuh syariah, artikel ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam membingkai ulang "imbal hasil minimum" melalui mekanisme yang sesuai syariah—khususnya bagi hasil (profit-and-loss sharing/PLS) dan kontrak berbasis akad syariah—bukan bunga yang dipatok di muka. Dalam praktiknya, Weighted Average Cost of Capital (WACC) tetap digunakan secara luas sebagai alat pengukuran dalam analisis keuangan syariah, terutama dalam kerangka Economic Value Added (EVA), selama komponen kontraknya memenuhi prinsip syariah. Bukti empiris menunjukkan bahwa biaya modal lebih berfungsi sebagai ambang keputusan investasi internal daripada determinan langsung nilai pasar pada perbankan syariah. Artikel ini menyimpulkan bahwa biaya modal dalam ekonomi Islam merupakan hurdle rate yang berakar pada biaya peluang dan kompensasi risiko, dioperasionalisasi melalui kontrak syariah, dan harus dipahami dalam kerangka tujuan maqāṣid al-Sharīʿah yang lebih luas, melampaui sekadar imbal hasil finansial.

Kata Kunci: biaya modal, ekonomi Islam, WACC, bagi hasil, Economic Value Added, keuangan syariah

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam dunia keuangan modern, cost of capital merupakan salah satu konsep sentral yang menjadi dasar pengambilan keputusan investasi, penetapan struktur modal, dan penilaian kinerja perusahaan. Secara umum, biaya modal dipahami sebagai tingkat imbal hasil minimum yang harus dicapai atas suatu investasi agar memenuhi harapan investor dan pemilik modal. Konsep ini mencerminkan biaya peluang (opportunity cost) dari modal yang ditanamkan, sekaligus menjadi tolok ukur penciptaan nilai ekonomi bagi entitas bisnis.

Namun, dalam konteks ekonomi Islam, pemahaman dan penerapan biaya modal tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan pendekatan konvensional. Ekonomi Islam dibangun di atas prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), mendorong aktivitas berbasis sektor riil, dan menekankan keadilan dalam distribusi risiko serta imbal hasil. Larangan riba secara fundamental mengubah cara "harga modal" dibentuk dan dipahami, karena bunga sebagai harga waktu dari uang tidak dapat diterima sebagai basis penentuan biaya modal.

Di sisi lain, praktik manajemen keuangan pada bank syariah dan perusahaan patuh syariah menunjukkan bahwa instrumen analisis keuangan konvensional—seperti WACC dan EVA—tetap digunakan secara luas, meskipun dengan penyesuaian konseptual yang diselaraskan dengan prinsip syariah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana sesungguhnya ekonomi Islam memaknai dan mengoperasionalisasikan konsep biaya modal?

Artikel ini bertujuan mensintesis berbagai literatur konseptual dan empiris untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pembahasan mencakup landasan syariah yang membentuk pemaknaan biaya modal, mekanisme bagi hasil sebagai alternatif bunga, pengukuran biaya modal dalam praktik keuangan syariah, kekhasan perbankan syariah yang memengaruhi komponen biaya modal, bukti empiris dari berbagai studi, serta implikasi praktis dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan syariah.

________________________________________

2. Definisi Biaya Modal sebagai "Imbal Hasil Minimum" dalam Ekonomi dan Keuangan Islam

Dalam literatur manajemen keuangan yang digunakan juga pada konteks entitas dan instrumen syariah, cost of capital dipahami sebagai tingkat imbal hasil minimum yang diharapkan atas suatu investasi modal agar memenuhi ekspektasi imbal hasil investor dan/atau pemilik modal, termasuk unsur biaya peluang (opportunity cost) dari modal yang ditanamkan (Sopharia et al., 2024). Definisi ini juga diletakkan sebagai dasar bahwa cost of capital adalah ambang minimum kinerja operasi (misalnya NOPAT) yang diperlukan agar penciptaan nilai (misalnya EVA) menjadi positif (Sopharia et al., 2024), serta merupakan parameter yang perlu diperhatikan perusahaan ketika memutuskan investasi karena WACC yang tinggi menuntut tingkat pengembalian yang tinggi (Darmawan & Nafhanti, 2019).

Di banyak studi kinerja perusahaan/bank syariah, cost of capital diperlakukan sebagai besaran yang "mewakili" tuntutan kompensasi atas risiko dan harapan return investor, sehingga menjadi komponen penting dalam penilaian berbasis nilai seperti Economic Value Added (EVA) (Campisi et al., 2018; Mifrahi & Fakhrunnas, 2018; Shubber & Alzafiri, 2008). Secara konseptual, ini menegaskan bahwa frasa "tingkat imbal hasil minimum yang diharapkan atas modal yang diinvestasikan" selaras dengan pemaknaan cost of capital sebagai hurdle rate investasi (ambang kelayakan) dalam praktik analisis nilai tambah ekonomi pada konteks syariah (Shubber & Alzafiri, 2008; Sopharia et al., 2024).

________________________________________

3. Landasan Syariah yang Membentuk Cara Ekonomi Islam Memaknai Biaya Modal

3.1 Larangan Riba (Bunga) dan Konsekuensinya bagi "Harga Modal"

Dalam pembahasan struktur modal dan keuangan Islam, utang (debt) dalam keuangan konvensional dipandang identik dengan interest rate (bunga), sementara dalam Islam terdapat pelarangan riba (Battisti et al., 2020). Karena itu, "biaya modal" dalam ekonomi Islam tidak dapat disederhanakan sebagai bunga yang dipatok di muka, melainkan perlu dibingkai melalui mekanisme syariah yang menghindari riba (Battisti et al., 2020)—misalnya melalui profit-and-loss sharing (PLS) yang disepakati para pihak atau pembiayaan berbasis akad syariah yang relevan.

Konsisten dengan itu, studi perbandingan mekanisme operasional menegaskan perbedaan prinsip: bank konvensional memperoleh pendapatan melalui sistem bunga, sedangkan perbankan syariah menjalankan bisnis tanpa sistem bunga dan menggunakan mekanisme profit and loss sharing yang disepakati para pihak. Dalam konteks pembiayaan/investasi syariah yang lebih luas, pembiayaan patuh syariah juga ditegaskan melarang suku bunga (interest rates) sebagaimana di pasar keuangan konvensional. Ini memberi dasar normatif bahwa ketika ekonomi Islam berbicara "imbal hasil minimum" atas modal, ukuran itu harus dibaca sebagai tingkat return yang diharapkan/ditargetkan melalui kontrak syariah, bukan bunga yang dijanjikan di muka (Battisti et al., 2020).

3.2 Uang Bukan "Modal" dalam Pengertian Komoditas yang Menghasilkan Bunga

Salah satu pembeda konseptual yang dicatat dalam kajian komparatif adalah bahwa dalam konsep uang pada bank syariah/Islam, terdapat penegasan bahwa "uang bukan modal" (money is not capital). Implikasi akademiknya: biaya modal dalam ekonomi Islam lebih dekat pada biaya penggunaan sumber dana untuk aktivitas riil dan produktif (yang menghasilkan return melalui risiko dan kinerja aktivitas), bukan "harga waktu dari uang" (time value of money) yang diwujudkan sebagai bunga yang pasti (Battisti et al., 2020).

3.3 Ketentuan tentang Modal: Harus Jelas, Berbasis Aset Riil, dan Bukan Utang

Dalam uraian struktur modal menurut perspektif Islam, terdapat ketentuan bahwa: (i) modal harus diketahui jumlah dan jenisnya; (ii) modal harus berbentuk aset riil (uang atau barang) dan harus ada saat transaksi; serta (iii) modal bukan merupakan utang untuk menghindari riba (Battisti et al., 2020). Selain itu, artikel yang sama menekankan perlunya pembatasan penggunaan utang pada perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam dan menautkannya dengan isu syariah screening (Battisti et al., 2020). Kerangka ini relevan langsung bagi cost of capital dalam ekonomi Islam karena komposisi sumber dana (utang vs. ekuitas/kemitraan) dan keterikatannya pada aset riil akan memengaruhi cara biaya modal dihitung dan diinterpretasikan (Battisti et al., 2020; Darmawan & Nafhanti, 2019).

________________________________________

4. Biaya Modal dalam Sistem Bagi Hasil: Opportunity Cost dan Penetapan Nisbah

Salah satu cara literatur memformalkan "imbal hasil yang diharapkan" dalam sistem syariah adalah melalui model bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil bank syariah, dari investasi modal $K$ pada aktivitas bisnis diperoleh tingkat return $\rho$; pada bank konvensional $\rho$ berkorespondensi dengan $r$ (bunga). Studi yang sama mendefinisikan "opportunity cost" dalam skema bagi hasil (dengan asumsi bank risk-neutral) melalui persamaan yang menautkan $(1+\rho)K$ dengan ekspektasi penerimaan usaha dan nisbah bagi hasil $\alpha$. Lebih lanjut, besar nisbah bagi hasil $\alpha$ dinyatakan bergantung pada besarnya opportunity cost $\rho$, modal yang diinvestasikan $K$, probabilitas keberhasilan, dan penerimaan usaha ketika berhasil.

Sintesis konseptualnya: ekonomi Islam dapat memaknai cost of capital sebagai ambang imbal hasil yang diharapkan ($\rho$) yang "menggantikan peran" bunga sebagai pembanding, namun tetap ditempatkan dalam logika syariah—yakni melalui pembagian hasil dan keterkaitan dengan kinerja usaha serta probabilitas keberhasilan, bukan janji bunga tetap. Ini memperjelas bahwa "imbal hasil minimum" dalam ekonomi Islam dapat dipahami sebagai biaya peluang modal dalam kontrak syariah, yang memengaruhi parameter kontraktual (misalnya nisbah) dan keputusan penyaluran dana.

________________________________________

5. Pengukuran Biaya Modal dalam Praktik Manajemen Keuangan Syariah: WACC dan EVA

5.1 Mengapa WACC Tetap Digunakan (Meski Bunga Dilarang)?

Studi-studi EVA pada perusahaan/bank syariah secara eksplisit memakai Weighted Average Cost of Capital (WACC) sebagai ringkasan biaya berbagai sumber dana (Campisi et al., 2018; Shubber & Alzafiri, 2008). Secara definisional, WACC dijelaskan sebagai rata-rata tertimbang dari biaya masing-masing komponen modal yang ditimbang menurut proporsinya dalam struktur modal (Darmawan & Nafhanti, 2019; Sopharia et al., 2024). Literatur EVA pada saham/indeks syariah juga menegaskan WACC sebagai total biaya dari setiap komponen modal yang ditimbang berdasarkan proporsi relatifnya, karena setiap bentuk pendanaan mengandung risiko berbeda bagi investor (Sopharia et al., 2024).

Dengan demikian, penggunaan WACC pada konteks syariah dapat disintesis sebagai alat manajemen/penilaian yang mengukur tingkat pengembalian minimum yang diminta pemodal (pemegang ekuitas dan penyedia dana lain) dalam struktur pendanaan aktual, sementara kepatuhan syariah menuntut bahwa komponen-komponen pendanaan dan kontraknya tidak mengandung riba (Battisti et al., 2020). Bahkan pada studi pembiayaan proyek yang membandingkan pembiayaan Islam vs. konvensional, indikator profitabilitas/bankabilitas tetap memasukkan WACC bersama NPV dan IRR, menunjukkan WACC dipakai sebagai parameter diskonto dan kelayakan investasi, terlepas dari perbedaan mekanisme "biaya" antara bunga dan komisi/mekanisme syariah.

5.2 Rumus Dasar yang Sering Dipakai pada Studi EVA Syariah

Banyak studi EVA pada bank/perusahaan syariah merumuskan hubungan biaya modal sebagai berikut:

$$\text{Capital Charges} = \text{WACC} \times \text{Invested Capital}$$

(Campisi et al., 2018; Shubber & Alzafiri, 2008; Zulhilmi et al., 2021)

$$\text{EVA} = \text{NOPAT} - \text{Capital Charges}$$

(Campisi et al., 2018; Shubber & Alzafiri, 2008; Zulhilmi et al., 2021)

Kerangka ini dijelaskan secara eksplisit pada studi EVA bank syariah (misalnya BSI) yang menyebut elemen EVA meliputi NOPAT, Invested Capital, WACC, dan Capital Charges (Shubber & Alzafiri, 2008). Studi EVA lainnya pada perusahaan yang terdaftar di indeks syariah (JII) juga menyatakan EVA diperoleh dari selisih NOPAT dengan biaya modal; EVA positif menandakan tingkat pengembalian atas modal lebih tinggi daripada biaya modal sehingga entitas menciptakan nilai tambah bagi investor (Ningtyas & Kurniawan, 2022; Zulhilmi et al., 2021). Pada studi komparasi kinerja bank syariah dengan EVA, dinyatakan bahwa EVA dihitung sebagai selisih NOPAT terhadap biaya modal (Capital Charges) dan biaya modal diperoleh dari WACC dikali Invested Capital (Campisi et al., 2018).

5.3 Makna EVA Positif/Negatif sebagai Interpretasi "Imbal Hasil Minimum"

Dalam sintesis literatur EVA syariah, EVA positif ditafsirkan sebagai kondisi ketika pengembalian operasi (NOPAT) melampaui biaya modal sehingga terjadi penciptaan nilai tambah ekonomi (Ningtyas & Kurniawan, 2022; Zulhilmi et al., 2021). Sebaliknya, EVA negatif mengindikasikan modal entitas "berkurang" karena pengembalian tidak menutup biaya modal (Ningtyas & Kurniawan, 2022). Dengan kata lain, WACC/biaya modal bertindak sebagai "imbal hasil minimum" yang harus "dikalahkan" oleh kinerja operasi agar nilai ekonomi tercipta (Ningtyas & Kurniawan, 2022; Sopharia et al., 2024; Zulhilmi et al., 2021).

Hal ini sejalan pula dengan argumen bahwa biaya modal akan ditetapkan berdasarkan tingkat risiko dan harapan investasi investor (dalam konteks EVA/penilaian berbasis nilai) (Mifrahi & Fakhrunnas, 2018), sehingga biaya modal merepresentasikan tuntutan minimum pemodal terhadap perusahaan/bank syariah dalam kerangka risiko-imbalan (Campisi et al., 2018; Mifrahi & Fakhrunnas, 2018).

________________________________________

6. Kekhasan Perbankan Syariah yang Memengaruhi Komponen Biaya Modal

6.1 Dana Pihak Ketiga dan "Biaya" Pendanaan Tanpa Istilah Bunga

Dalam analisis risiko likuiditas bank syariah, ditegaskan bahwa data proyeksi mencakup estimasi pendapatan dan interest costs, namun bank syariah tidak mengenal istilah biaya bunga dan menggantinya dengan proyeksi bagi hasil, serta menggunakan skema dana berupa deposito dan kemitraan investasi (Muhlis & Ariska, 2023). Ini penting untuk sintesis cost of capital karena "biaya dana" pada bank syariah (yang memengaruhi WACC dan capital charges) secara prinsip tidak dinyatakan sebagai bunga, melainkan sebagai hasil/imbal hasil yang dibagikan atau diproyeksikan sesuai skema syariah (Muhlis & Ariska, 2023).

6.2 Simpanan sebagai Instrumen PLS dan Implikasinya pada Penghitungan Biaya Modal

Studi empiris tentang cost of capital pada institusi perbankan Islam menegaskan bahwa akun deposito bukanlah liabilitas, karena masuk definisi instrumen profit-and-loss sharing. Studi yang sama juga melaporkan adanya korelasi positif tinggi antara nilai pasar bank Islam dan ukuran deposito, serta bahwa nilai pasar bank Islam independen dari cost of capital. Sintesisnya: dalam kerangka syariah, klasifikasi dan risiko instrumen pendanaan (misalnya deposito PLS) dapat berbeda dari praktik konvensional, sehingga struktur modal yang menjadi dasar WACC dan interpretasi cost of capital juga memerlukan penyesuaian konseptual (Muhlis & Ariska, 2023).

________________________________________

7. Bukti Empiris dan Nuansa: Hubungan Biaya Modal, Leverage, dan Nilai Perusahaan pada Entitas Syariah

7.1 Biaya Modal dan Nilai Perusahaan Bank Syariah: Hasil yang Tidak Seragam

Terdapat nuansa hasil empiris yang perlu ditegaskan. Pertama, pada studi bank umum syariah di Indonesia (menggunakan kerangka teori struktur modal), dilaporkan bahwa secara parsial biaya modal tidak memengaruhi nilai perusahaan bank syariah komersial; sementara variabel lain (tarif pajak dan profitabilitas) berpengaruh (Darmawan & Nafhanti, 2019). Kedua, studi khusus cost of capital bank Islam (kasus empat bank) menyatakan nilai pasar bank Islam independen dari cost of capital, dan menekankan perbedaan perlakuan akun deposito sebagai instrumen PLS.

Kedua temuan tersebut konsisten dalam arah "ketidakterkaitan" nilai pasar/nilai perusahaan dengan biaya modal, tetapi basis argumennya berbeda: satu melalui pengujian variabel biaya modal dalam panel bank syariah (Darmawan & Nafhanti, 2019), satu lagi melalui argumen instrumen PLS dan observasi hubungan nilai pasar dengan deposito. Ini menunjukkan bahwa dalam praktik bank syariah, biaya modal dapat penting sebagai ambang internal keputusan investasi (misalnya dalam EVA), tetapi tidak selalu tercermin sebagai determinan langsung nilai perusahaan di pasar, setidaknya pada sampel dan pendekatan tertentu (Darmawan & Nafhanti, 2019).

7.2 Leverage dan WACC pada Perusahaan Patuh Syariah: WACC Lebih Tinggi tetapi Nilai Pasar Juga Lebih Tinggi

Studi pada perusahaan Sharīʿah-compliant di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa level leverage yang lebih rendah (tipikal perusahaan patuh syariah) berimplikasi pada biaya modal (cost of equity dan WACC) yang lebih tinggi dibanding non-syariah; namun secara simultan perusahaan patuh syariah memiliki nilai pasar lebih tinggi (diukur dengan multiple) dibanding non-syariah (Yasin et al., 2023). Temuan ini menambah nuansa penting: meskipun kepatuhan syariah (antara lain berdampak pada struktur leverage) dapat menaikkan WACC, hal itu tidak otomatis menurunkan nilai pasar; pada konteks sampel penelitian tersebut justru terjadi nilai pasar lebih tinggi (Yasin et al., 2023). Ini relevan dengan diskusi pembatasan utang dan syariah screening dalam kerangka struktur modal Islam (Battisti et al., 2020), karena pembatasan leverage dapat mengubah komposisi biaya modal dan pada saat yang sama berinteraksi dengan persepsi nilai pasar (Yasin et al., 2023).

________________________________________

8. Contoh Penerapan "Imbal Hasil Minimum" (Biaya Modal) pada Bank Syariah: Kasus EVA Bank Syariah Indonesia

Studi EVA pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menegaskan bahwa WACC digunakan untuk menghitung capital charges berdasarkan struktur modal (rasio utang terhadap ekuitas), dan melaporkan bahwa WACC rata-rata tahun 2020 (pra-merger) adalah 2,399%, meningkat menjadi 2,413% pada 2021 (pascamerger), dan meningkat lagi menjadi 2,420% pada 2022 (Shubber & Alzafiri, 2008). Studi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa kenaikan WACC menunjukkan ekspektasi imbal hasil minimum atas modal BSI meningkat (Shubber & Alzafiri, 2008). Ini merupakan contoh langsung dari konsep cost of capital sebagai tingkat imbal hasil minimum yang diharapkan atas modal yang diinvestasikan (Shubber & Alzafiri, 2008).

________________________________________

9. Implikasi Praktis: Bagaimana Ekonomi Islam Menggunakan Biaya Modal untuk Keputusan Investasi dan Pembiayaan

9.1 WACC sebagai Discount Rate dan Kriteria Kelayakan (NPV/IRR) dalam Pembiayaan Syariah

Dalam evaluasi profitabilitas dan bankabilitas proyek, literatur memasukkan NPV, IRR, dan WACC sebagai indikator dan parameter utama. Studi pada pembiayaan patuh syariah untuk investasi aset riil (dengan sukuk) juga menegaskan larangan interest rates dan memperlakukan pembayaran pembiayaan konvensional sebagai pokok + interest, sementara pada pembiayaan Islam sebagai pokok + komisi Islam. Dengan demikian, biaya modal (WACC) tetap memainkan peran teknis sebagai parameter kelayakan dan diskonto, sementara bentuk "biaya" yang mendasarinya mengikuti mekanisme yang dibenarkan syariah (Muhlis & Ariska, 2023).

9.2 Pendanaan Sukuk dan Komponen Biaya/Risiko yang Terkait Biaya Modal

Dalam pembahasan strategi pendanaan Bank Umum Syariah (BUS) melalui penerbitan sukuk, studi menempatkan cost sebagai salah satu dimensi penting dan menyebut sub-faktor biaya yang dipertimbangkan termasuk capital expenses dan loan costs, bersama dimensi manfaat, peluang, dan risiko. Walaupun studi tersebut berfokus pada strategi pendanaan, ia memperkuat bahwa dalam praktik perbankan syariah, keputusan sumber dana (misalnya sukuk) membawa konsekuensi biaya yang pada gilirannya berelasi dengan cost of capital sebagai ambang return yang harus dicapai (Darmawan & Nafhanti, 2019; Sopharia et al., 2024).

________________________________________

10. Integrasi dengan Tujuan Syariah: Biaya Modal Penting, tetapi Bukan Satu-satunya Ukuran Kinerja dalam Ekonomi Islam

Sebagian literatur menekankan bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah tidak cukup hanya dengan instrumen ortodoks berupa rasio keuangan, karena perlu memasukkan dimensi kesesuaian syariah dan tujuan maqashid (Ramdhoni & Fauzi, 2020). Bahkan kajian lain menegaskan bahwa evaluasi kinerja bank syariah yang masih bergantung pada metrik konvensional cenderung memprioritaskan aspek finansial dan memiliki kelemahan ketika diterapkan pada bank syariah sebagai entitas bisnis Islami.

Sintesisnya: cost of capital (sebagai ambang imbal hasil minimum) adalah alat penting untuk disiplin investasi dan akuntabilitas nilai ekonomi (misalnya melalui EVA), namun ekonomi Islam juga menuntut agar keputusan dan evaluasi kinerja tidak semata mengejar return finansial, melainkan selaras dengan tujuan syariah dan kepatuhan (Ramdhoni & Fauzi, 2020).

________________________________________

11. Kesimpulan

Dalam ekonomi Islam, cost of capital (biaya modal) dapat disintesis sebagai tingkat imbal hasil minimum (ambang kelayakan/hurdle rate) yang diharapkan atas modal yang diinvestasikan, yang merefleksikan biaya peluang dan tuntutan kompensasi risiko pemodal (Darmawan & Nafhanti, 2019; Sopharia et al., 2024). Namun, karena Islam melarang riba/bunga dan menekankan modal berbasis aset riil serta mekanisme bagi hasil, maka "imbal hasil minimum" tersebut dibingkai melalui kontrak syariah (misalnya PLS, komisi syariah) dan bukan bunga yang dipatok di muka (Battisti et al., 2020; Muhlis & Ariska, 2023).

Dalam praktik analisis keuangan syariah, konsep ini sering dioperasionalisasi melalui WACC dan digunakan sebagai dasar capital charges pada EVA, sehingga EVA positif menunjukkan pengembalian melampaui biaya modal (imbal hasil minimum) (Campisi et al., 2018; Shubber & Alzafiri, 2008). Bukti empiris menunjukkan bahwa biaya modal lebih berfungsi sebagai ambang keputusan investasi internal daripada determinan langsung nilai pasar pada bank syariah, dengan hasil yang bervariasi tergantung pada sampel dan pendekatan yang digunakan (Darmawan & Nafhanti, 2019; Yasin et al., 2023).

Akhirnya, meskipun biaya modal merupakan parameter penting dalam disiplin investasi dan penciptaan nilai ekonomi, ekonomi Islam menegaskan bahwa evaluasi kinerja entitas syariah tidak boleh semata bertumpu pada ukuran finansial, melainkan harus selaras dengan tujuan maqāṣid al-Sharīʿah secara menyeluruh (Ramdhoni & Fauzi, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Battisti, E., Bollani, L., Miglietta, N., & Salvi, A. (2020). The impact of leverage on the cost of capital and market value. Management Research Review, 43(9), 1081–1096. https://doi.org/10.1108/mrr-01-2019-0007

Campisi, D., Gitto, S., & Morea, D. (2018). Shari'ah-Compliant Finance: A Possible Novel Paradigm for Green Economy Investments in Italy. Sustainability, 10(11), 3915. https://doi.org/10.3390/su10113915

Darmawan, D., & Nafhanti, D. T. (2019). Understanding the Corporate Values of Islamic Commercial Banks with the Theory of MM Preposition and David Durand in Capital Structure Theory. Review of Islamic Economics and Finance, 2(1). https://doi.org/10.17509/rief.v2i1.17801

Mifrahi, M. N., & Fakhrunnas, F. (2018). Islamic Bank performance based on Maqasid Based Performance Evaluation Model (MPEM). Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 4(2), 93–103. https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss2.art6

Muhlis, M., & Ariska, N. L. O. D. (2023). Paradigma pengukuran kinerja industri bank syariah dan nilai perusahaan: Analisis Financial Value Added. Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi, 20(02), 131–144. https://doi.org/10.25134/equi.v20i02.7455

Ningtyas, J. D. A., & Kurniawan, P. C. (2022). Analisis kinerja keuangan dengan pendekatan Economic Value Added (EVA) pada perusahaan yang terdaftar pada JII tahun 2021. Econbank Journal of Economics and Banking, 4(2), 98–104. https://doi.org/10.35829/econbank.v4i2.56

Ramdhoni, M. I., & Fauzi, F. A. (2020). An Analysis of Islamic Banks Performance using Sharia Maqashid Index, Sharia Conformity and Profitability (SCnP) and CAMELS. International Journal of Applied Business Research, 2(01), 15–30. https://doi.org/10.35313/ijabr.v2i01.79

Shubber, K., & Alzafiri, E. (2008). Cost of capital of Islamic banking institutions: an empirical study of a special case. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 1(1), 10–19. https://doi.org/10.1108/17538390810864223

Sopharia, M. A., Purnamasari, P., & Wahyuningtyas, I. A. A. (2024). Does The Merger of Large Sharia Bank Work? A Study of Islamic Bank in Indonesia. International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies, 4(1), 82–92. https://doi.org/10.31098/ijeiis.v4i1.2417

Yasin, M., Kabul, L. Muh., & Herman, L. E. (2023). Overcoming Asymmetric Information with A Profit Sharing System at Bank Sharia: Acceleration of Theory and Practice. Financial Engineering, 1, 185–193. https://doi.org/10.37394/232032.2023.1.18

Zulhilmi, M., Safitri, W. D., & Rahmi, R. (2021). Analisis Economic Value Added (EVA) pada perusahaan sektor I yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Ekobis Syariah, 2(1), 1–10. https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i1.10001