00870 - Neraca dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual, Standar, dan Implementasi

Abstrak

Artikel ini mengkaji neraca (balance sheet) dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif, meliputi dimensi konseptual, landasan nilai, kerangka standar, dan realitas implementasi. Neraca dalam ekonomi Islam tidak sekadar dipahami sebagai laporan posisi keuangan yang memuat aset, kewajiban, dan ekuitas, tetapi juga diorientasikan pada pemenuhan tuntutan akuntabilitas (amanah), keadilan, dan kebenaran yang bersumber dari nilai-nilai syariah. Dalam konteks entitas syariah modern di Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 menjadi kerangka normatif utama yang mengharuskan penyertaan dana syirkah temporer (DST) sebagai unsur pembeda dari neraca konvensional, sehingga persamaan akuntansinya diperluas menjadi Aset = Liabilitas + DST + Ekuitas. Selain itu, neraca dalam ekosistem pelaporan syariah terhubung langsung dengan laporan fungsi sosial, yakni zakat dan dana kebajikan. Pada tataran konseptual, pengembangan neraca berbasis maal memproyeksikan neraca sebagai representasi kekayaan yang harus selaras dengan akuntabilitas ketuhanan, fungsi sosial, dan orientasi lingkungan. Namun, studi empiris menunjukkan masih terdapat kesenjangan kepatuhan yang signifikan, terutama dalam pemisahan DST dan kelengkapan komponen laporan keuangan syariah.

Kata kunci: neraca syariah, balance sheet, PSAK 101, dana syirkah temporer, akuntabilitas Islam, maal

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the balance sheet from an Islamic economic perspective, encompassing conceptual dimensions, value foundations, standard frameworks, and implementation realities. In Islamic economics, the balance sheet is not merely understood as a financial position report containing assets, liabilities, and equity, but is also oriented toward fulfilling the demands of accountability (amanah), justice, and truthfulness derived from Islamic values. In the context of modern Islamic entities in Indonesia, Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 101 serves as the primary normative framework, requiring the inclusion of temporary syirkah funds (dana syirkah temporer/DST) as a distinguishing element from conventional balance sheets, thus expanding the accounting equation to Assets = Liabilities + DST + Equity. Furthermore, the balance sheet within the Islamic reporting ecosystem is directly linked to social function reports, namely zakat and benevolence funds. At the conceptual level, the development of maal-based balance sheets projects the balance sheet as a representation of wealth that must align with divine accountability, social functions, and environmental orientation. However, empirical studies indicate that significant compliance gaps remain, particularly in the separation of DST and the completeness of Islamic financial reporting components.

Keywords: Islamic balance sheet, PSAK 101, temporary syirkah funds, Islamic accountability, maal

________________________________________

Penulis Korespondensi:

[Nama Penulis], [Institusi], [Email]

Diterima: [Tanggal] | Disetujui: [Tanggal] | Diterbitkan: [Tanggal]

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan instrumen utama dalam komunikasi informasi keuangan suatu entitas kepada para pemangku kepentingan. Di antara berbagai komponen laporan keuangan, neraca atau laporan posisi keuangan menempati posisi yang sangat strategis karena menyajikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan entitas pada titik waktu tertentu. Dalam konteks perkembangan ekonomi Islam yang semakin pesat, pemahaman tentang neraca tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasannya.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, mulai dari perbankan syariah, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), hingga lembaga amil zakat, telah mendorong kebutuhan akan kerangka pelaporan keuangan yang tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam secara substansial. Hal ini mendorong Ikatan Akuntan Indonesia untuk menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 sebagai standar khusus penyajian laporan keuangan entitas syariah.

Namun demikian, kajian tentang neraca dalam perspektif ekonomi Islam tidak berhenti pada aspek teknis-normatif semata. Terdapat dimensi filosofis yang lebih dalam, yakni bagaimana neraca diposisikan sebagai instrumen pertanggungjawaban yang bersifat multidimensi—ekonomi, moral-syariah, dan sosial—serta bagaimana pengembangan konseptual seperti neraca berbasis maal menawarkan paradigma yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan yang lebih luas.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis dan komprehensif tentang neraca dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup: (1) definisi dan landasan nilai neraca syariah, (2) kerangka standar PSAK syariah sebagai basis penyajian, (3) unsur-unsur neraca entitas syariah beserta kompleksitas klasifikasinya, (4) prinsip penyajian dan basis pengakuan, (5) fungsi sosial neraca dalam ekosistem pelaporan Islam, (6) pengembangan konseptual berbasis maal, serta (7) realitas implementasi dan kesenjangan kepatuhan yang masih terjadi di lapangan.

________________________________________

2. DEFINISI NERACA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

2.1 Pengertian Dasar Neraca

Dalam literatur akuntansi, termasuk yang digunakan di lingkungan ekonomi dan keuangan syariah, neraca—sering pula disebut laporan posisi keuangan—dipahami sebagai laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pada tanggal tertentu dan secara pokok memuat aset, kewajiban (liabilitas), dan ekuitas. Definisi ini muncul secara konsisten dalam pembahasan laporan keuangan yang menegaskan bahwa neraca "menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas" pada suatu tanggal tertentu serta berfungsi memberi gambaran posisi keuangan pada titik waktu tertentu (Mulawarman, 2007; Zulkifli et al., 2019). Dalam konteks penyusunan laporan, neraca dipandang sebagai "potret" posisi keuangan karena mengikhtisarkan sumber daya (aset) dan klaim atas sumber daya tersebut (liabilitas dan ekuitas) pada akhir periode pelaporan (Fatmawatie, 2022; Mulawarman, 2007).

2.2 Dimensi Nilai dalam Perspektif Islam

Pembacaan neraca "menurut ekonomi Islam" tidak berhenti pada struktur tiga unsur tersebut. Sejumlah rujukan menegaskan bahwa akuntansi syariah adalah penerapan nilai-nilai Islam dalam pencatatan dan pelaporan, sehingga neraca diposisikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban (accountability/amanah) yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga berdimensi moral-syariah dan sosial (Christian et al., 2021; Ruslan, 2022; Susanty, 2024). Dengan demikian, neraca dalam ekonomi Islam dipahami sebagai laporan posisi keuangan yang tetap menyajikan unsur-unsur posisi keuangan, tetapi diarahkan untuk memenuhi tuntutan keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban yang ditekankan dalam akuntansi syariah (Christian et al., 2021; Ruslan, 2022).

________________________________________

3. LANDASAN NILAI: AKUNTABILITAS, KEADILAN, DAN KEBENARAN

Beberapa rujukan secara eksplisit menempatkan akuntansi syariah sebagai akuntansi yang berorientasi sosial dan dibangun di atas prinsip universal seperti pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran (Ruslan, 2022). Kerangka ini memperluas makna "laporan posisi keuangan" dari sekadar representasi numerik menjadi media pertanggungjawaban yang lebih luas—termasuk dimensi religius dan sosial—sejalan dengan gagasan bahwa akuntansi syariah tidak hanya menerjemahkan fenomena ekonomi ke ukuran moneter, tetapi juga menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam (Ruslan, 2022).

Prinsip akuntabilitas dalam Islam juga sering dihubungkan dengan dorongan normatif untuk melakukan pencatatan transaksi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Rujukan tentang lembaga zakat menekankan bahwa akuntabilitas laporan keuangan merupakan manifestasi tanggung jawab kepada masyarakat, negara, dan Allah, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip akuntansi Islam yang dirumuskan dari QS. Al-Baqarah ayat 282, yakni penekanan pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran (Christian et al., 2021).

Dalam ranah pelaporan zakat, rujukan lain menegaskan konsep pengungkapan menyeluruh (comprehensive disclosure) karena masyarakat memiliki "hak untuk mengetahui" dampak kegiatan organisasi. Konsekuensinya, pelaporan posisi keuangan—termasuk neraca—menjadi instrumen penting akuntabilitas sosial (Yuliarti, 2018). Selaras dengan itu, kajian maqashid syariah menekankan urgensi pelaporan aset secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada manusia dan Allah SWT, sekaligus memastikan aktivitas entitas bersumber halal dan mematuhi prinsip syariah (Sinaga et al., 2022).

________________________________________

4. KERANGKA STANDAR: PSAK SYARIAH DAN PSAK 101

4.1 Kedudukan PSAK 101 dalam Pelaporan Syariah

Dalam konteks Indonesia, sejumlah rujukan menegaskan bahwa PSAK 101 adalah standar yang mengatur persyaratan penyajian, struktur, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan entitas syariah, sehingga neraca dalam entitas syariah dibahas dalam kerangka "laporan posisi keuangan" (Susanty, 2024). PSAK 101 juga dipaparkan sebagai acuan penyajian laporan keuangan entitas syariah dan disebut sebagai pengganti PSAK 59 yang lebih spesifik pada perbankan syariah, sehingga PSAK 101 menjadi rujukan presentasi untuk entitas syariah yang lebih luas (Faizal & Kusumawardhany, 2022).

4.2 Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah

Rujukan implementasi PSAK 101 menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas syariah "pada umumnya" terdiri dari tujuh komponen, yaitu: (1) laporan posisi keuangan (neraca), (2) laporan laba rugi, (3) laporan arus kas, (4) laporan perubahan ekuitas, (5) laporan sumber dan penggunaan dana zakat, (6) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan (7) catatan atas laporan keuangan (Susanty, 2024). Daftar komponen ini konsisten dengan pembahasan PSAK 101 pada studi lain yang memasukkan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan, serta laporan perubahan dana investasi terikat pada konteks tertentu (Faizal & Kusumawardhany, 2022; Muttaqin, 2015; Ruslan, 2022).

Implikasinya, neraca dalam ekonomi Islam—pada praktik entitas syariah—dipahami tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan laporan lain yang merekam fungsi sosial (zakat, kebajikan) dan pengungkapan kebijakan akuntansi. Hal ini menguatkan orientasi akuntabilitas yang lebih luas daripada pelaporan konvensional (Faizal & Kusumawardhany, 2022; Susanty, 2024; Yuliarti, 2018).

________________________________________

5. UNSUR NERACA ENTITAS SYARIAH

5.1 Empat Unsur Utama dalam Laporan Posisi Keuangan Syariah

Sejumlah rujukan PSAK syariah menyatakan bahwa pada neraca atau laporan posisi keuangan entitas syariah terdapat unsur: aset, kewajiban (liabilitas), dana syirkah temporer (DST), dan ekuitas (Savitri, 2024; Susanty, 2024). Definisi unsur-unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Aset dipahami sebagai sumber daya yang dikuasai entitas syariah akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan memberi manfaat ekonomi masa depan (Savitri, 2024; Susanty, 2024).

Liabilitas dipahami sebagai kewajiban masa kini entitas syariah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi (Savitri, 2024; Susanty, 2024).

Dana Syirkah Temporer (DST) diposisikan secara konseptual bukan sebagai liabilitas—karena ketika entitas mengalami kerugian, entitas syariah tidak wajib mengembalikan dana kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian entitas—dan bukan pula sebagai ekuitas karena memiliki jangka waktu dan tidak memberi hak kepemilikan seperti pemegang saham (Hidayatulloh & Mardian, 2020; Susanty, 2024).

Ekuitas dipahami sebagai hak residu atas aset entitas syariah setelah dikurangi kewajiban dan dana syirkah temporer, dan dapat mencakup setoran modal, saldo laba, serta pos cadangan tertentu (Savitri, 2024; Susanty, 2024).

Dengan struktur tersebut, rujukan praktik akuntansi syariah juga menekankan bahwa persamaan dasar akuntansi dalam akuntansi syariah dapat dinyatakan sebagai berikut (Muttaqin, 2015):

Aset = Kewajiban + Dana Syirkah Temporer + Ekuitas Pemilik

Kerangka penelitian lain yang mengadopsi acuan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) juga menuliskan unsur neraca entitas syariah meliputi aktiva/aset, kewajiban, dana syirkah temporer, hak minoritas, dan ekuitas, serta menurunkannya ke persamaan neraca berikut (Eliza & Ramdani, 2020):

Aktiva = Kewajiban + DST + Hak Minoritas + Ekuitas

5.2 Catatan Kritis: Problem Klasifikasi Dana Nasabah/Akun Investasi

Literatur juga mencatat kritik bahwa penyajian pemegang akun investasi—misalnya unrestricted investment account holders (UIAHs) dalam standar tertentu—sebagai kategori terpisah tanpa mereklasifikasi aset yang dapat diatribusikan kepada mereka berpotensi menimbulkan bias dan berlawanan dengan konsep full disclosure dan true and fair view (Sumarti & Sumarlan, 2023).

Kajian lain yang membahas AAOIFI dan implikasinya menegaskan logika pembentukan kategori baru: dana nasabah tidak dianggap liabilitas karena bank syariah tidak berkewajiban mengembalikan dana saat rugi, dan tidak dianggap ekuitas pemilik karena tidak memiliki hak kepemilikan seperti voting rights, sehingga disajikan sebagai kategori tersendiri di laporan posisi keuangan (Subas et al., 2022). Dua rujukan ini sejalan dalam menyoroti kompleksitas klasifikasi dana berbasis mudharabah/investasi pada neraca bank syariah, namun berbeda penekanan: satu menekankan kritik atas potensi bias disclosure (Sumarti & Sumarlan, 2023), sementara yang lain menekankan rasionalisasi pembentukan kategori baru dan problem fairness apabila hanya pemilik yang diatribusikan perubahan aset padahal aset dibiayai pemilik dan nasabah (Subas et al., 2022; Sumarti & Sumarlan, 2023).

________________________________________

6. PRINSIP PENYAJIAN NERACA

6.1 Penyajian Aset dan Liabilitas secara Sistematis

Rujukan laporan keuangan menekankan bahwa neraca harus disusun secara sistematis agar memberi gambaran posisi keuangan entitas (Fatmawatie, 2022; Mulawarman, 2007). Dalam praktik umum yang juga dipakai sebagai rujukan pada pembahasan entitas syariah, sisi aset lazim dikelompokkan berdasarkan tingkat kelancaran/likuiditas—misalnya aset lancar, aset tetap, dan aset lain (Nazhifah et al., 2020)—serta disusun menurut urutan yang paling likuid, misalnya kas disajikan lebih dahulu (Fatmawatie, 2022; Nazhifah et al., 2020). Pada sisi pasiva/klaim, pengelompokan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang juga dinyatakan sebagai struktur yang umum (Nazhifah et al., 2020; Zulkifli et al., 2019).

Kriteria klasifikasi kewajiban jangka pendek dalam rujukan laporan keuangan juga mencantumkan patokan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dari tanggal neraca atau terkait siklus operasi normal, dengan kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai jangka panjang (Zulkifli et al., 2019). Struktur klasifikasi ini memperkuat bahwa neraca syariah, pada level format, tetap memerlukan prinsip keterbandingan dan keterbacaan seperti penyajian berdasarkan likuiditas dan jatuh tempo (Fatmawatie, 2022; Zulkifli et al., 2019).

6.2 Persyaratan Minimum Pos dalam PSAK 101

Studi penerapan PSAK 101 merangkum bahwa penyajian neraca/laporan posisi keuangan lembaga syariah memiliki persyaratan minimum yang mencakup pos seperti kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, aset tidak berwujud, kewajiban usaha/terutang, kewajiban keuangan, hingga ekuitas (Hidayatulloh & Mardian, 2020). Rujukan lain yang membahas PSAK 101 juga menyajikan daftar pos laporan posisi keuangan, termasuk secara eksplisit memasukkan dana syirkah temporer sebagai salah satu pos yang harus muncul pada kerangka laporan posisi keuangan PSAK 101 (Adrianto, 2019). Dengan demikian, "neraca menurut ekonomi Islam" pada ranah standar (PSAK 101) memuat struktur pos yang minimal sekaligus memasukkan DST sebagai unsur pembeda dari neraca konvensional (Adrianto, 2019; Hidayatulloh & Mardian, 2020).

________________________________________

7. PENGAKUAN DAN BASIS AKUNTANSI

7.1 Kriteria Pengakuan Unsur Neraca

Dalam rujukan yang membahas standar syariah, pengakuan unsur neraca—aset, kewajiban, dana syirkah temporer, ekuitas—dijelaskan melalui definisi dan karakteristik yang menekankan adanya konsekuensi ekonomi masa depan dan keterukuran yang andal (Savitri, 2024; Susanty, 2024). Literatur lain yang membandingkan akuntansi syariah dan umum juga merumuskan prinsip umum pengakuan: aset diakui jika memiliki nilai/manfaat ekonomi masa depan dan dapat diukur; kewajiban diakui jika ada pengeluaran manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban; penghasilan/beban berhubungan dengan perubahan aset dan kewajiban (Sukmana, 2017). Walaupun rujukan tersebut membahas pengakuan secara umum pada akuntansi syariah versus umum, ia menguatkan bahwa logika pengakuan unsur neraca tetap terkait probabilitas manfaat ekonomi dan reliabilitas pengukuran (Sukmana, 2017).

7.2 Basis Akrual sebagai Kerangka Dominan dan Kritik atas Celah Manipulasi

Kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah menyatakan bahwa laporan keuangan disusun atas dasar akrual (Savitri, 2024). Pembahasan penerapan akuntansi pada lembaga keuangan syariah juga menegaskan bahwa akuntansi syariah menggunakan dasar akrual, dan dengan dasar akrual, neraca serta laporan laba rugi dinilai lebih akurat menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha (Muttaqin, 2015).

Bahkan, kajian problematika accrual accounting pada lembaga keuangan syariah menyatakan bahwa PSAK 101 mensyaratkan entitas syariah menyiapkan laporan keuangan dengan basis akrual, namun memperingatkan bahwa basis akrual memiliki "celah" yang dapat membuka ruang manipulasi data dan memunculkan earnings management (Suwita, 2020). Rujukan ini sekaligus memperlihatkan adanya ketegangan normatif-praktis: akrual diposisikan sebagai kewajiban standar pelaporan, tetapi penerapannya juga diperdebatkan dari sisi risiko penyimpangan perilaku pelaporan (Suwita, 2020).

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam—khususnya praktik entitas syariah modern—neraca umumnya tetap disusun dengan basis akrual sesuai kerangka PSAK syariah, namun literatur juga mengingatkan perlunya kehati-hatian agar akuntabilitas dan kejujuran pelaporan tidak terdegradasi oleh peluang rekayasa akrual (Muttaqin, 2015; Savitri, 2024; Suwita, 2020).

________________________________________

8. FUNGSI SOSIAL NERACA DALAM EKONOMI ISLAM

Salah satu kekhasan penting ekonomi Islam adalah adanya fungsi sosial—misalnya zakat—yang berimplikasi pada pelaporan. Rujukan akuntabilitas lembaga amil zakat menegaskan bahwa PSAK syariah 109 mengharuskan organisasi pengelola zakat menyusun neraca untuk menyediakan informasi aktiva, kewajiban, dan saldo dana serta hubungan antar unsur tersebut pada waktu tertentu (Christian et al., 2021). Rujukan lain tentang perlakuan akuntansi zakat juga menyajikan bahwa neraca lembaga amil memuat struktur aktiva—misalnya aktiva lancar, kas/bank, piutang, aktiva tetap—dan pasiva berupa kewajiban dan ekuitas/saldo dana (Aprilia & Pravitasari, 2022).

Studi rekonstruksi pelaporan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berbasis PSAK 109 menegaskan pemisahan saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan/neraca (Liza, 2022). Sejalan dengan prinsip akuntabilitas sosial, kajian pengungkapan PSAK 109 menegaskan bahwa neraca pada lembaga amil zakat/badan amil zakat menggambarkan posisi keuangan organisasi—kekayaan versus kewajiban dan modal—dan digunakan untuk menyediakan informasi kondisi keuangan secara umum bagi pihak berkepentingan (Yuliarti, 2018).

Dalam PSAK 101, fungsi sosial itu juga dipantulkan pada kewajiban penyajian laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana kebajikan sebagai komponen laporan keuangan entitas syariah (Faizal & Kusumawardhany, 2022; Muttaqin, 2015; Susanty, 2024). Artinya, neraca sebagai laporan posisi keuangan berada dalam satu ekosistem pelaporan yang memang dirancang untuk menampakkan pertanggungjawaban sosial—zakat dan kebajikan—sebagai bagian dari karakter ekonomi Islam (Faizal & Kusumawardhany, 2022; Susanty, 2024; Yuliarti, 2018).

________________________________________

9. PENGEMBANGAN KONSEPTUAL: NERACA BERBASIS MAAL DAN "KEKAYAAN ALTRUISTIK ISLAMI"

Selain kerangka standar, terdapat pengembangan konseptual yang menafsirkan neraca syariah melalui konsep maal (kekayaan). Studi yang menggagas neraca syariah berbasis maal merumuskan bahwa proses penciptaan aset harus ditempatkan dalam akuntabilitas kepada Allah dan memperhatikan kewajiban sekaligus ekuitas bagi perusahaan, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Studi ini juga mengusulkan pembagian aset ke dalam tingkatan seperti current assets, fixed assets, dan intangible assets, dengan penekanan bahwa aset likuid tidak memisahkan kepentingan ekonomi, sosial, maupun lingkungan (Mulawarman et al., 2011).

Pengembangan teori akuntansi syariah baru juga menegaskan bahwa "neraca berbasis maal" adalah kekayaan perusahaan berbentuk aset, kewajiban, dan ekuitas yang bernilai keseimbangan. Keseimbangan di sini tidak hanya terkait saving/keamanan arus masa depan, tetapi juga investasi yang melampaui realitas—termasuk kepentingan finansial, sosial, dan lingkungan—serta harus selalu "tersucikan" melalui proses tazkiyah (Harto & Riwandari, 2019). Kajian perkembangan riset nilai tambah syariah juga merangkum bahwa neraca syariah didasarkan pada konsep maal, dan ditekankan bahwa elemen dalam neraca syariah terkait ketaatan (abd'Allah) dan kreativitas khalifah (khalifatullah fil ardh) dalam aset, kewajiban, dan ekuitas (Mulyani et al., 2023).

Dengan demikian, pada tataran konseptual ekonomi Islam, neraca bukan sekadar daftar posisi aset-liabilitas-ekuitas, tetapi diproyeksikan sebagai representasi kekayaan (maal) yang harus selaras dengan akuntabilitas ketuhanan, fungsi sosial, dan perhatian lingkungan—suatu orientasi yang secara eksplisit dibedakan dari pemaknaan kekayaan yang semata individualistik (Mulawarman et al., 2011; Mulyani et al., 2023).

________________________________________

10. REALITAS IMPLEMENTASI: KESENJANGAN KEPATUHAN PSAK 101 DAN PROBLEM DST

10.1 Kesenjangan Kepatuhan pada Entitas Syariah

Sejumlah studi empiris implementasi PSAK 101 pada BMT/KSPPS dan koperasi syariah menunjukkan bahwa entitas sering belum sepenuhnya menyajikan laporan sesuai PSAK 101, misalnya tidak menyajikan laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan (Satiri, 2018; Susanty, 2024). Studi lain pada koperasi pesantren juga menyimpulkan bahwa entitas telah menyajikan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, tetapi belum menerapkan PSAK 101 secara menyeluruh karena beberapa laporan lain belum disajikan (Hidayatulloh & Mardian, 2020). Penelitian pada koperasi syariah di Medan menekankan bahwa ketidakoptimalan penyusunan laporan sesuai PSAK 101 dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman pimpinan dan minimnya pelatihan/informasi tentang PSAK 101 (Shulthoni & Arifanti, 2016).

10.2 Problem Pemisahan Dana Syirkah Temporer

Isu lain yang berulang adalah pemisahan DST. Studi praktik tabungan mudharabah pada BMT menunjukkan neraca disajikan "sesuai PSAK 101" namun belum memisahkan informasi antara kewajiban dan DST sebagaimana dipersyaratkan PSAK 101 (Dariana, 2019). Studi lain pada BMT juga menyatakan penyajian neraca belum sesuai PSAK 101 karena unsur neraca PSAK 101 mencakup aset, liabilitas, DST, dan ekuitas, sementara praktik entitas hanya menampilkan aset/kewajiban/ekuitas tanpa DST terpisah (Subas et al., 2022). Penelitian studi kasus KSPPS juga menemukan masalah bahwa DST masih digabungkan dengan pos kewajiban pada neraca, serta beberapa laporan PSAK 101 tidak dibuat (Eliza & Ramdani, 2020).

Rangkaian temuan ini memperlihatkan bahwa "neraca menurut ekonomi Islam" pada level standar mengharuskan struktur tertentu—termasuk DST—tetapi pada level praktik masih sering terjadi penyederhanaan atau ketidakpatuhan (Eliza & Ramdani, 2020; Shulthoni & Arifanti, 2016; Subas et al., 2022).

________________________________________

11. SIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap berbagai rujukan standar PSAK syariah dan pengembangan konseptual, neraca menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan secara akademik sebagai berikut.

Pertama, pada definisi intinya, neraca merupakan laporan posisi keuangan pada tanggal tertentu yang menggambarkan aset, kewajiban/liabilitas, dan ekuitas sebagai informasi posisi keuangan entitas (Mulawarman, 2007; Zulkifli et al., 2019).

Kedua, kekhasan entitas syariah modern terletak pada penyertaan dana syirkah temporer sebagai unsur laporan posisi keuangan yang tidak tepat diklasifikasikan sebagai liabilitas maupun ekuitas (Hidayatulloh & Mardian, 2020; Susanty, 2024), sehingga persamaan akuntansinya dapat diperluas menjadi Aset = Liabilitas + DST + Ekuitas, dengan variasi memasukkan hak minoritas pada kerangka tertentu (Eliza & Ramdani, 2020; Muttaqin, 2015).

Ketiga, landasan nilai dan tujuan neraca syariah adalah untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas (amanah), keadilan, dan kebenaran, serta menjadi bagian dari pertanggungjawaban sosial yang lebih luas—termasuk keterbukaan kepada masyarakat (Ruslan, 2022; Yuliarti, 2018).

Keempat, neraca dalam ekosistem pelaporan syariah terkait langsung dengan pelaporan fungsi sosial—zakat dan kebajikan—yang diposisikan sebagai komponen pelaporan dalam standar syariah (Faizal & Kusumawardhany, 2022; Susanty, 2024; Yuliarti, 2018), dan pada PSAK 109 menuntut pemisahan dana (zakat, infak/sedekah, amil, non-halal) pada laporan posisi keuangan organisasi pengelola ZIS (Christian et al., 2021; Liza, 2022).

Kelima, pada tataran pengayaan konseptual berbasis maal, neraca diproyeksikan sebagai representasi maal (kekayaan) yang seharusnya seimbang, tersucikan (tazkiyah), dan memuat orientasi finansial–sosial–lingkungan dalam akuntabilitas kepada Allah dan pemangku kepentingan (Mulawarman et al., 2011; Mulyani et al., 2023).

Kajian ini juga menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara tuntutan normatif standar (PSAK 101) dan realitas implementasi di lapangan, khususnya dalam hal pemisahan DST dan kelengkapan komponen laporan keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan teknis, dan penguatan pengawasan agar entitas syariah dapat memenuhi standar pelaporan yang mencerminkan nilai-nilai Islam secara substantif—bukan sekadar formal.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Adrianto, A. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 76 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum di Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya. Akuntansi Jurnal Akuntansi Integratif, 5(01), 14–26. https://doi.org/10.29080/jai.v5i01.154

Aprilia, A. S., & Pravitasari, D. (2022). Penerapan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar. Oikonomika Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), 43–56. https://doi.org/10.53491/oikonomika.v2i2.125

Christian, N., Aw, F., Fiorentina, F., Alice, A., & Aufah, A. (2021). Perkembangan Akuntansi Brunei Darussalam dan Analisis Shenanigans dalam Laporan Keuangannya. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 6(1), 32–43. https://doi.org/10.38043/jiab.v6i1.3017

Dariana, D. (2019). Analisis Rasio Profitabilitas pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Kembung Luar Ditinjau dari Perspektif Syariah. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 3(1), 87–101. https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.165

Eliza, A., & Ramdani, R. F. (2020). Perbandingan Historical Cost dan Current Cost sebagai Dasar Penilaian Zakat Perbankan Syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 8(1), 55–70. https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.126

Faizal, & Kusumawardhany, S. I. (2022). Kualitas Rumusan Misi dan Kinerja Keuangan pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI Tahun 2019. Al-Muhasib Journal of Islamic Accounting and Finance, 2(1), 45–71. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.193

Fatmawatie, N. (2022). Pengaruh Laba Akuntansi dan Aliran Kas Operasional terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index. Al-Muhasib Journal of Islamic Accounting and Finance, 1(2), 76–97. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v1i2.72

Harto, P. P., & Riwandari, R. (2019). Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 6(2). https://doi.org/10.35836/jakis.v6i2.4

Hidayatulloh, R., & Mardian, S. (2020). Perkembangan Riset Akuntansi Nilai Tambah Syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 8(2), 163–181. https://doi.org/10.35836/jakis.v8i2.281

Liza, C. (2022). Peningkatan Efektivitas Pembelajaran Akuntansi melalui Program MiCelAc (Microsoft Excel Accounting). JKIP Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan, 2(2), 92–102. https://doi.org/10.55583/jkip.v2i2.250

Mulawarman, A. D. (2007). Menggagas Neraca Syari'ah Berbasis Maal: Kontekstualisasi "Kekayaan Altruistik Islami". Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 4(2), 169–192. https://doi.org/10.21002/jaki.2007.09

Mulawarman, A. D., Triyuwono, I., Irianto, G., & Ludigdo, U. (2011). Menuju Teori Akuntansi Syariah Baru. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 61–78. https://doi.org/10.20885/jeki.vol1.iss1.art4

Mulyani, R., Baining, M. E., & Putriana, M. (2023). Analisis Akuntansi Persediaan Barang Dagang pada Toko Indomaret Basuki Rahmat di Kota Jambi. E-Bisnis Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 16(2), 397–421. https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i2.1356

Muttaqin, Muh. S. (2015). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Mandiri Periode 2011–2013 dalam Perspektif Rasio CAMELS. El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 5(2), 1099–1111. https://doi.org/10.15642/elqist.2015.5.2.1099-1111

Nazhifah, N., Wisandani, I., & Marlina, L. (2020). Analisis Implementasi PSAK 101 pada Laporan Keuangan di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya. Jurnal Ekonomi Syariah, 5(1), 42–58. https://doi.org/10.37058/jes.v5i1.1577

Ruslan, M. (2022). Analisis Sistem Keuangan Santri Putra Pondok Pesantren Banyuanyar Potoan Daya Palengaan Pamekasan. Islamic Economics and Finance Journal, 1(1), 42–58. https://doi.org/10.62005/iseco.v1i1.7

Satiri. (2018). Informasi Asimetri dalam Produk Mudharabah. Jurnal Satya Mandiri Manajemen dan Bisnis, 4(1), 76–82. https://doi.org/10.54964/satyamandiri.v4i1.315

Savitri, S. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Rumah Sakit Islam Sunan Kudus. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 16(1), 1–10. https://doi.org/10.55049/jeb.v16i1.244

Shulthoni, Moch., & Arifanti, R. (2016). Pemahaman Mahasiswa Akuntansi tentang Aset, Kewajiban dan Ekuitas. JABE (Journal of Accounting and Business Education), 2(4). https://doi.org/10.26675/jabe.v2i4.6076

Sinaga, D. I. S., Nurlaila, N., & Harahap, R. D. (2022). Analisis Penerapan SAK ETAP pada BUMDesa yang Ada di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi dan Pendidikan, 1(3), 97–118. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.16

Subas, Syauqi, R., & Homsin. (2022). Praktik Akuntansi Syariah pada Produk Tabungan Mudharabah di BMT Amanah Ummah Surabaya. Akuntansi, 1(3), 283–292. https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i3.99

Sukmana, E. T. (2017). Penerapan Dasar Akrual pada Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Al-Amwal Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(2). https://doi.org/10.24235/amwal.v9i2.2237

Sumarti, Y. A., & Sumarlan, A. (2023). An Analysis of Financial Statements Based on ISAK 35 at Al-Ikhlas Foundation, Bengkulu City. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan, 4(3). https://doi.org/10.53697/emak.v4i3.1263

Susanty, W. (2024). Analisis Laporan Keuangan dalam Perspektif PSAK 101. Journal Research of Economic and Business, 3(02), 35–44. https://doi.org/10.55537/jreb.v3i02.894

Suwita, L. (2020). Peranan Penyusunan Laporan Keuangan dalam Penyajian Informasi Keuangan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat. Wahana Riset Akuntansi, 8(1), 14. https://doi.org/10.24036/wra.v8i1.109085

Yuliarti, N. C. (2018). Perlakuan Akuntansi Zakat dalam Lembaga Amil Zakat. Jurnal Penelitian Ipteks, 3(1), 1. https://doi.org/10.32528/ipteks.v3i1.1874

Zulkifli, Z., Bakhri, B. S., & Rahmawati, R. (2019). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru. Al-Hikmah Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, 16(1), 1–22. https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16(1).2869