00869 - Neraca Pembayaran dalam Perspektif Ekonomi Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji neraca pembayaran (balance of payments/BOP) dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif. Neraca pembayaran didefinisikan sebagai catatan sistematis seluruh transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri dalam periode tertentu. Kajian ini menelaah struktur, fungsi, dan landasan normatif Islam yang membingkai transaksi eksternal suatu negara, mencakup prinsip pelarangan riba, gharar, dan maysir; keterikatan uang pada sektor riil; serta akuntabilitas pencatatan berbasis nilai-nilai syariah. Pemikiran Ibn Khaldun dan M. Umer Chapra digunakan sebagai pijakan analitis untuk memahami hubungan antara produksi, surplus/defisit neraca pembayaran, dan stabilitas moneter. Implementasi modern dibahas melalui peran perbankan syariah, mekanisme letter of credit syariah, dan manajemen risiko nilai tukar. Artikel ini menyimpulkan bahwa perbaikan neraca pembayaran dalam perspektif Islam diarahkan pada penguatan sektor riil, perdagangan halal, dan pembiayaan syariah yang adil—bukan semata rekayasa finansial berbasis bunga.

Kata Kunci: neraca pembayaran, ekonomi Islam, transaksi berjalan, riba, sektor riil, perbankan syariah

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the balance of payments (BOP) from the perspective of Islamic economics. The balance of payments is defined as a systematic record of all international economic transactions between residents of a country and non-residents within a specific period. This study reviews the structure, functions, and Islamic normative framework governing a country's external transactions, encompassing the prohibition of riba, gharar, and maysir; the linkage of money to the real sector; and accountability in recording based on Sharia values. The thoughts of Ibn Khaldun and M. Umer Chapra serve as analytical foundations for understanding the relationship between production, balance of payments surplus/deficit, and monetary stability. Modern implementation is discussed through the role of Islamic banking, the mechanism of Islamic letters of credit, and exchange rate risk management. This article concludes that improving the balance of payments from an Islamic perspective is directed toward strengthening the real sector, halal trade, and fair Islamic financing—rather than mere interest-based financial engineering.

Keywords: balance of payments, Islamic economics, current account, riba, real sector, Islamic banking

________________________________________

1. Pendahuluan

Neraca pembayaran merupakan salah satu instrumen statistik makroekonomi paling fundamental dalam mengukur posisi ekonomi internasional suatu negara. Sebagai catatan yang disusun secara sistematis mengenai seluruh transaksi ekonomi antara penduduk (residen) suatu negara dan penduduk luar negeri (nonresiden/rest of the world) dalam suatu periode tertentu, neraca pembayaran mencerminkan kesehatan fundamental eksternal sebuah perekonomian (Dasopang, 2023; Indonesia, 2004; Istianah, 2021; Sukamto & Aisah, 2021; Triyawan, 2022).

Dalam perkembangan kajian ekonomi kontemporer, perspektif ekonomi Islam semakin mendapat perhatian sebagai kerangka analitis alternatif yang tidak sekadar menawarkan kritik terhadap sistem konvensional, tetapi juga membangun konstruksi normatif yang kohesif. Ekonomi Islam tidak mengubah definisi makroekonomi neraca pembayaran itu sendiri, melainkan memberikan kerangka normatif (syariah) mengenai jenis transaksi lintas batas yang boleh terjadi, bagaimana transaksi dibiayai dan diselesaikan, serta bagaimana akuntabilitas dan keadilan informasi transaksi dijaga (Istiqomah, 2022; Ridwan, 2016).

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan komprehensif mengenai neraca pembayaran dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup: definisi dan ruang lingkup, struktur dan komponen, fungsi analitis, landasan normatif Islam, pemikiran ekonom Islam terkemuka, implementasi modern, serta arah kebijakan yang konsisten dengan prinsip syariah.

________________________________________

2. Definisi, Ruang Lingkup, dan Sifat Pencatatan

Secara ekonomi, neraca pembayaran (balance of payments/BOP) dipahami sebagai catatan yang disusun secara sistematis mengenai seluruh transaksi ekonomi internasional antara penduduk (residen) suatu negara dan penduduk luar negeri (nonresiden/rest of the world) dalam suatu periode tertentu (Dasopang, 2023; Indonesia, 2004; Istianah, 2021; Sukamto & Aisah, 2021; Triyawan, 2022). Ruang lingkup transaksi yang dicatat mencakup, setidaknya, perdagangan barang dan/atau jasa, serta transfer keuangan/moneter dan transaksi lain yang merefleksikan hubungan ekonomi lintas batas (Indonesia, 2004; Istianah, 2021; Triyawan, 2022). Beberapa sumber menegaskan bahwa yang dicatat adalah transaksi ekonomi internasional yang dapat dipandang sebagai pertukaran nilai barang/jasa dan/atau peralihan posisi aset serta kewajiban antara residen dan nonresiden (Dasopang, 2023; Saragih, 2016).

Dari sisi metodologi pencatatan, Bank Indonesia—dalam rujukan metodologi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikutip dalam literatur—dijelaskan menggunakan sistem double entry, sehingga setiap transaksi dicatat sebagai debit dan kredit pada entri yang berbeda namun bernilai sama, sesuai praktik pembukuan umum (Saragih, 2016). Prinsip "pencatatan sistematis" ini selaras dengan penekanan literatur ekonomi bahwa neraca pembayaran adalah "laporan" yang mengukur dan mengikhtisarkan transaksi ekonomi internasional pada suatu periode tertentu (Dasopang, 2023; Indonesia, 2004; Saragih, 2016).

Perspektif ekonomi Islam tidak mengubah definisi makroekonomi neraca pembayaran sebagai "catatan sistematis transaksi residen–nonresiden", tetapi memberi kerangka normatif (syariah) mengenai: (i) jenis transaksi lintas batas yang boleh terjadi, (ii) bagaimana transaksi dibiayai dan diselesaikan, dan (iii) bagaimana akuntabilitas dan keadilan informasi transaksi dijaga (Istiqomah, 2022; Ridwan, 2016). Dengan demikian, "neraca pembayaran menurut ekonomi Islam" dapat dipahami sebagai neraca pembayaran yang tetap mengikuti logika statistik makroekonomi, namun transaksi yang mendasarinya diarahkan agar sesuai prinsip syariah—misalnya bebas riba, gharar, dan maysir; berbasis aktivitas sektor riil; serta berorientasi keadilan/kemaslahatan (Indonesia, 2004b; NOER, 2022; Ridwan, 2016).

________________________________________

3. Struktur dan Komponen Neraca Pembayaran

Literatur yang tersedia menggambarkan neraca pembayaran terdiri dari beberapa kelompok akun utama, meskipun terdapat variasi terminologi dan pemisahan pos antarsumber.

3.1 Transaksi Berjalan (Current Account)

Banyak sumber menyatakan transaksi berjalan mencakup perdagangan barang dan jasa, pendapatan (income), dan transfer berjalan (current transfer) (Fathoni, 2020; Handoko, 2015; Indonesia, 2004a). Komponen transaksi berjalan juga sering diuraikan sebagai neraca perdagangan, jasa-jasa, pendapatan, dan transfer berjalan (Handoko, 2015). Dalam pembahasan lain, transaksi berjalan juga diringkas sebagai gabungan neraca perdagangan (ekspor–impor), neraca jasa bersih, serta transfer (Arsyad et al., 2021; Maulina, 2022). Literatur tentang remitansi dan defisit transaksi berjalan bahkan menegaskan transaksi berjalan terdiri dari empat komponen: neraca perdagangan barang, neraca jasa, neraca pendapatan, dan neraca transfer (Larasati, 2023).

3.2 Transaksi Modal, Transaksi Finansial, dan/atau Transaksi Modal dan Finansial

Sebagian sumber menyebut neraca pembayaran terdiri dari transaksi modal dan transaksi finansial sebagai komponen terpisah (Handoko, 2015; Saragih, 2016). Sumber lain mengelompokkan keduanya sebagai "transaksi modal dan finansial" dalam satu pos gabungan yang berperan menutup defisit transaksi berjalan melalui aliran modal masuk (capital inflows) (Maleha et al., 2022; Ningsih et al., 2024).

3.3 Pos Selisih Perhitungan (Errors and Omissions) dan Neraca Keseluruhan

Ada sumber yang secara eksplisit memasukkan selisih perhitungan serta "neraca keseluruhan" sebagai bagian dari ringkasan neraca pembayaran (Indonesia, 2004a). Literatur lain menggunakan istilah "selisih yang belum" (errors and omissions/E&O) dalam struktur neraca pembayaran (Maulina, 2022; Saragih, 2016).

3.4 Pos Cadangan Devisa (Reserve Assets) / Perubahan Cadangan Devisa

Beberapa sumber menegaskan adanya pos yang terkait cadangan devisa dalam neraca pembayaran, baik sebagai "pos cadangan devisa" maupun konsekuensi dari surplus/defisit neraca pembayaran (Putra, 2024; Putri et al., 2023; Saragih, 2016). Bahkan ada uraian bahwa neraca lalu lintas moneter mencatat perubahan cadangan devisa (emas dan devisa) (Putra, 2024).

Perlu dicatat bahwa perbedaan klasifikasi—misalnya pemisahan "modal" dan "finansial", atau penggabungan "modal dan finansial"—tidak mengubah ide pokok bahwa neraca pembayaran mengelompokkan transaksi lintas batas menjadi pos yang merekam arus barang/jasa dan pendapatan/transfer, serta pos yang merekam arus modal/keuangan dan implikasinya terhadap cadangan devisa (Handoko, 2015; Indonesia, 2004a; Maleha et al., 2022; Saragih, 2016).

________________________________________

4. Fungsi Neraca Pembayaran dan Kaitannya dengan Cadangan Devisa

Banyak sumber memosisikan neraca pembayaran sebagai indikator kondisi ekonomi dan/atau fundamental eksternal, karena ia menggambarkan arus transaksi internasional dan posisi keuangan eksternal suatu negara (Afriyeni & Susanto, 2019; Indonesia, 2004a; Maleha et al., 2022). Neraca pembayaran juga dipakai untuk mengukur kemampuan perekonomian mendukung transaksi internasional, termasuk transaksi yang terkait kewajiban utang dan ekspor–impor (Harahap & Sugianto, 2023). Sumber lain menegaskan neraca pembayaran diperlukan untuk mengetahui aliran modal—khususnya melalui neraca modal—dan menjadi dasar evaluasi transaksi internasional (Deti et al., 2017).

Keterkaitan neraca pembayaran dengan cadangan devisa dinyatakan secara eksplisit dalam beberapa rujukan berikut.

Pertama, surplus neraca pembayaran dikaitkan dengan bertambahnya cadangan devisa, sedangkan defisit berasosiasi dengan penurunan cadangan devisa (Putra, 2024; Putri et al., 2023; Widiarma, 2022). Kedua, secara identitas makro, terdapat hubungan bahwa CA + KFA = saldo neraca pembayaran = perubahan cadangan devisa; jika saldo neraca pembayaran surplus maka cadangan devisa bertambah, dan sebaliknya (Widiarma, 2022). Ketiga, tekanan defisit—misalnya defisit perdagangan—dapat meningkatkan kebutuhan valuta asing dan dapat mengurangi cadangan devisa, sehingga neraca pembayaran dipantau oleh bank sentral (Khatimah, 2017). Keempat, literatur tentang cadangan devisa menegaskan bahwa cadangan devisa merupakan indikator kemampuan negara melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional, serta posisi cadangan devisa dapat dilihat dari neraca pembayaran (Putri et al., 2023).

Di sisi lain, hubungan nilai tukar dan neraca pembayaran juga muncul dalam literatur: neraca pembayaran berkaitan dengan perdagangan internasional, sehingga kebijakan nilai tukar dipandang relevan untuk menjaga "saldo eksternal yang sehat" sebagaimana tercermin dalam neraca pembayaran (Hermansyah, 2017). Studi panel lintas negara juga menyatakan kurs memengaruhi neraca pembayaran dan sebaliknya (simultanitas) (Eksyar et al., 2020). Literatur mengenai depresiasi rupiah mencatat bahwa defisit transaksi berjalan dan kebutuhan pembayaran eksternal dapat memperlemah rupiah karena membutuhkan dolar AS untuk pembayarannya (Khatimah, 2017).

________________________________________

5. Landasan Normatif Islam dalam Perspektif Neraca Pembayaran

5.1 Prinsip Pencatatan, Akuntabilitas, dan "Neraca" sebagai Mîzân (Keseimbangan)

Dalam kerangka akuntansi syariah, terdapat penekanan bahwa Islam mendorong pencatatan transaksi, terutama transaksi tidak tunai, yang dirujuk dalam diskursus akuntansi syariah berbasis QS. Al-Baqarah: 282 (Istiqomah, 2022; Jarwo & Purnomo, 2024; NOER, 2022). Selain itu, literatur juga mengaitkan konsep "neraca" dengan perintah menyempurnakan takaran dan menimbang dengan neraca yang benar—dirujuk dalam pembahasan QS. al-Isra: 35—sebagai landasan etika pengukuran dan penyajian pos-pos dalam neraca (NOER, 2022). Dalam perspektif ini, pelaporan—termasuk ringkasan transaksi seperti neraca pembayaran—diposisikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban (accountability) dan harus memenuhi prinsip keadilan dan kebenaran dalam pencatatan (Istiqomah, 2022; NOER, 2022).

Karena neraca pembayaran pada dasarnya merupakan statistik yang "mencatat" transaksi eksternal secara sistematis (Istianah, 2021; Saragih, 2016), maka pembingkaian Islam menuntut agar transaksi eksternal yang masuk ke dalamnya: (i) jelas akadnya, (ii) valid informasinya, dan (iii) dijalankan tanpa unsur kedzaliman—sejalan dengan tujuan akuntansi syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan penentuan hak–kewajiban pihak yang terlibat (NOER, 2022). Dengan kata lain, ekonomi Islam menguatkan aspek integritas pencatatan yang menjadi prasyarat statistik neraca pembayaran itu sendiri (Istiqomah, 2022; NOER, 2022; Saragih, 2016).

5.2 Prinsip Muamalah: Larangan Riba, Gharar, Maysir, dan Syarat Transaksi Syariah

Literatur perbankan syariah menegaskan bank syariah beroperasi tanpa mengandalkan bunga serta menekankan asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan pelarangan riba (Kuswantoro, 2017). Dalam definisi kepatuhan syariah, suatu transaksi sesuai prinsip syariah jika tidak mengandung unsur kedzaliman, riba, gharar, maysir, penipuan, dan tidak melibatkan materi haram (Ridwan, 2016). Prinsip-prinsip ini memberi implikasi langsung pada transaksi internasional yang menjadi isi neraca pembayaran: arus pembayaran lintas negara—baik perdagangan, jasa, maupun arus modal—seharusnya dibangun di atas transaksi yang halal dan adil, bukan transaksi yang bertumpu pada riba atau spekulasi yang dilarang (Indonesia, 2004b; Kuswantoro, 2017; Ridwan, 2016).

5.3 Uang dan Keterkaitan dengan Sektor Riil: Implikasi terhadap Transaksi Eksternal

Literatur kebijakan moneter Islam menegaskan perbedaan penting dari moneter syariah adalah menghindari instrumen berbasis bunga, karena bunga dipandang sebagai riba; penggantiannya diarahkan pada mekanisme berbasis margin/bagi hasil (Indonesia, 2004b; Wahyuni et al., 2022). Literatur lain menekankan bahwa dalam keuangan syariah, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan komoditas; uang tidak menghasilkan nilai tambah kecuali jika dikonversi menjadi barang/jasa, sehingga transaksi keuangan harus dilatarbelakangi transaksi sektor riil (I. N. Putri & Astuty, 2020; Sary et al., 2023). Penekanan keterikatan uang pada aktivitas ekonomi nyata juga dinyatakan dalam gagasan pengembangan instrumen pasar uang syariah: uang "berkembang" bila terkait kegiatan ekonomi dasar/riil, baik perdagangan, industri, atau sewa-menyewa, termasuk melalui penyertaan modal (Sukarna et al., 2024).

Implikasinya terhadap neraca pembayaran bersifat konseptual: posisi eksternal yang sehat (surplus/defisit) seharusnya dipahami bukan semata fenomena finansial, melainkan refleksi dinamika produksi, perdagangan, dan transaksi riil yang mendasari arus devisa, serta kualitas pembiayaan/perjanjian yang digunakan dalam transaksi internasional (I. N. Putri & Astuty, 2020; Sukarna et al., 2024). Dengan demikian, perbaikan neraca pembayaran dalam perspektif ekonomi Islam cenderung diarahkan pada penguatan fondasi sektor riil dan pembiayaan syariah yang sesuai akad, bukan sekadar rekayasa finansial berbasis bunga (I. N. Putri & Astuty, 2020; Sukarna et al., 2024).

________________________________________

6. Neraca Pembayaran dalam Pemikiran Ekonomi Islam

6.1 Ibn Khaldun: Produksi dan Neraca Pembayaran Positif

Literatur pemikiran Ibn Khaldun menegaskan bahwa kekayaan bangsa tidak ditentukan oleh banyaknya uang, melainkan oleh produksi barang dan jasa serta neraca pembayaran yang sehat (Kusrini, 2020). Lebih jauh, dinyatakan bahwa neraca pembayaran positif meningkatkan kekayaan negara, dan neraca pembayaran positif menggambarkan: (i) tingkat produksi yang tinggi yang memungkinkan ekspor, dan (ii) efisiensi produksi yang menopang surplus eksternal (Kusrini, 2020). Ini memberikan justifikasi normatif-analitis: perbaikan neraca pembayaran menurut ekonomi Islam—dalam kerangka Ibn Khaldun—sangat terkait dengan agenda meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing ekspor (Kusrini, 2020).

6.2 M. Umer Chapra: Surplus/Defisit Neraca Pembayaran dan Inflasi

Dalam pembahasan konsep moneter Islam yang dikaitkan dengan M. Umer Chapra, disebutkan bahwa hanya beberapa negara muslim yang mengalami surplus neraca pembayaran, sedangkan banyak yang mengalami defisit (Handoko, 2015; Sukmana, 2017). Literatur tersebut juga memuat argumen bahwa surplus neraca pembayaran dalam konteks tertentu tidak menyebabkan ekspansi otomatis penawaran uang, dan dampaknya pada inflasi bergantung pada bagaimana pemerintah "menguangkan" surplus dan membelanjakannya domestik sesuai kapasitas ekonomi menghasilkan penawaran riil (Handoko, 2015). Masih dalam sumber yang sama, ditegaskan klaim konseptual bahwa defisit neraca pembayaran dapat berkorelasi dengan inflasi, sedangkan surplus tidak harus memicu inflasi bila pengeluaran pemerintah diatur sesuai kapasitas riil (Handoko, 2015).

Perlu dicatat bahwa argumen ini merupakan bagian dari kerangka teoretis yang dikutip dalam kajian literatur, sehingga perlu dipahami sebagai konseptualisasi Chapra dalam pembacaan penulis, bukan sebagai hukum empiris universal (Handoko, 2015; Sukmana, 2017). Namun demikian, kerangka tersebut tetap relevan untuk "neraca pembayaran menurut ekonomi Islam" karena menempatkan keseimbangan eksternal dalam hubungan erat dengan stabilitas moneter dan disiplin kebijakan makro yang konsisten dengan sektor riil (Handoko, 2015; Sukmana, 2017).

________________________________________

7. Keseimbangan Neraca Pembayaran sebagai Tujuan Kebijakan Moneter Syariah

Beberapa sumber menegaskan bahwa kebijakan moneter secara umum menargetkan stabilitas harga, kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran internasional (Fathoni, 2020; Hariyanto, 2016; Wahyuni et al., 2022). Dalam literatur yang secara eksplisit meninjau perspektif Islam, tujuan kebijakan moneter mencakup kestabilan harga, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran internasional yang seimbang (Wahyuni et al., 2022); bahkan disebutkan bahwa kebijakan moneter syariah harus bebas dari pengaruh suku bunga/riba (Wahyuni et al., 2022). Literatur instrumen moneter Islam di Indonesia juga memasukkan "keseimbangan neraca pembayaran internasional" dan dorongan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan/arah kebijakan (Hariyanto, 2016). Literatur lain menegaskan indikator keberhasilan kebijakan moneter dapat dilihat dari stabilitas ekonomi dan perbaikan neraca pembayaran (Prasetya et al., 2022).

Di sisi instrumen, terdapat pembahasan mengenai instrumen moneter/PUAS dan instrumen syariah bank sentral—misalnya repo syariah, instrumen PUAS, dan sertifikat syariah—dalam kajian instrumen moneter Islam (Badriati & Ramadhan, 2023; Hariyanto, 2016). Walaupun uraian instrumen tidak otomatis merupakan teori neraca pembayaran, ia relevan karena neraca pembayaran diposisikan sebagai salah satu sasaran akhir kebijakan moneter, sehingga instrumen-instrumen moneter syariah dipahami sebagai bagian dari arsitektur stabilisasi yang turut menjaga stabilitas eksternal (Badriati & Ramadhan, 2023; Hariyanto, 2016; Wahyuni et al., 2022).

________________________________________

8. Implementasi Transaksi Internasional yang Sesuai Syariah

8.1 Keterlibatan Perbankan Syariah pada Transaksi Devisa dan Sharf

Literatur menyatakan perbankan syariah—terutama bank devisa syariah—tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya pada pasar valuta asing, sehingga diperlukan sistem operasional transaksi valuta asing yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah agar masyarakat yakin terhadap kesyariahannya, misalnya dalam layanan sharf (Handoko, 2015). Di sini terlihat kaitan langsung: transaksi valuta asing adalah bagian dari mekanisme pembayaran internasional yang menopang ekspor–impor dan arus keuangan; karenanya, kepatuhan syariah pada sharf merupakan prasyarat agar transaksi internasional—yang kemudian tercermin dalam neraca pembayaran—tidak menyimpang dari prinsip muamalah (Handoko, 2015; Ridwan, 2016).

8.2 Letter of Credit (L/C) Syariah sebagai Mekanisme Pembayaran Perdagangan Internasional

Dalam konteks trade finance, literatur menyatakan L/C merupakan metode yang digunakan dalam perdagangan internasional dan dipandang membantu mempermudah transaksi ekspor–impor dengan aman bagi eksportir dan importir (Taulo et al., 2024). Dalam kajian yang secara eksplisit berangkat dari perbankan syariah, disebutkan bahwa transaksi L/C ekspor-impor dapat menggunakan akad kafalah bil ujrah (Taulo et al., 2024). Selain itu, kontribusi trade finance melalui perbankan syariah dipahami dapat memperlancar transaksi internasional dan berkontribusi pada perekonomian nasional serta cadangan devisa (Taulo et al., 2024). Literatur prosedural L/C pada bank syariah juga menekankan L/C sebagai metode pembayaran ekspor-impor yang umum digunakan, serta kebutuhan SOP dan akad-akad yang digunakan dalam bank syariah untuk menopang layanan trade finance (MA & Padli, 2020).

Dari perspektif neraca pembayaran, transaksi ekspor–impor yang difasilitasi L/C tercermin pada pos-pos transaksi berjalan (barang/jasa) (Handoko, 2015; Indonesia, 2004a), sementara mekanisme pembiayaannya dapat memengaruhi arus keuangan serta biaya/risiko perdagangan (MA & Padli, 2020; Taulo et al., 2024). Karena ekonomi Islam mensyaratkan transaksi harus bebas riba/gharar/maysir dan tidak mengandung kedzaliman (Ridwan, 2016), penggunaan akad yang dinyatakan boleh (kafalah bil ujrah) menjadi cara menghubungkan kebutuhan pembayaran internasional dengan kepatuhan syariah (Taulo et al., 2024).

8.3 Risiko Nilai Tukar dan Risiko Kepatuhan Syariah dalam Transaksi Lintas Batas

Literatur manajemen risiko bank syariah mengakui adanya risiko pergerakan nilai tukar dalam transaksi perdagangan dengan penangguhan (deferred trade) yang muncul dari kontrak-kontrak yang ditawarkan bank syariah (Samsul et al., 2021). Hal ini penting karena neraca pembayaran sangat sensitif terhadap kurs dan arus modal (Eksyar et al., 2020); sehingga manajemen risiko di lembaga keuangan syariah menjadi bagian dari tata kelola transaksi internasional agar arus perdagangan/keuangan tidak memunculkan instabilitas yang merugikan (Eksyar et al., 2020; Khatimah, 2017; Samsul et al., 2021). Selain itu, pentingnya pengawasan kesesuaian syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditekankan untuk memastikan produk dan transaksi bank syariah benar-benar sesuai syariah (Samsul et al., 2021), sejalan dengan definisi transaksi syariah yang harus bebas dari unsur terlarang (Ridwan, 2016).

________________________________________

9. Strategi Perbaikan Neraca Pembayaran yang Konsisten dengan Ekonomi Islam

Sejumlah literatur menyatakan transaksi internasional (ekspor–impor) tercermin dalam neraca transaksi berjalan sebagai komponen neraca pembayaran (Arsyad et al., 2021; Maulina, 2022). Karena itu, strategi yang sering disarankan untuk menjaga keseimbangan eksternal adalah mendorong ekspor dan mengelola impor, yang pada akhirnya memengaruhi penerimaan devisa dan kestabilan neraca pembayaran (T. P. A. T. B. Indonesia, 2005; Nasution et al., 2023). Dalam literatur kebijakan dan implikasi pandemi pada perdagangan, disebutkan perlunya program pemerintah untuk mendorong ekspor agar menaikkan penerimaan dan devisa negara serta menyeimbangkan neraca perdagangan maupun neraca pembayaran (T. P. A. T. B. Indonesia, 2005).

Dalam ranah ekonomi syariah dan industri halal, literatur menegaskan bahwa cadangan devisa diperlukan untuk transaksi internasional dan posisinya dapat dilihat dari neraca pembayaran (J. D. Putri et al., 2023). Selain itu, peningkatan produksi komoditas halal dipandang dapat membawa komoditas halal Indonesia menuju perdagangan internasional (J. D. Putri et al., 2023). Dengan kerangka Ibn Khaldun yang menautkan neraca pembayaran positif pada produksi tinggi dan kemampuan ekspor (Kusrini, 2020), penguatan industri/produksi—termasuk ekosistem halal—dapat dibaca sebagai strategi yang koheren dengan ekonomi Islam untuk memperbaiki kinerja eksternal melalui transaksi berjalan (Kusrini, 2020; J. D. Putri et al., 2023).

Tambahan lain yang relevan adalah remitansi: literatur tentang defisit transaksi berjalan menegaskan remitansi termasuk dalam komponen transaksi berjalan melalui pos transfer dan dapat berkontribusi dalam mengurangi defisit transaksi berjalan (Larasati, 2023). Ini menunjukkan bahwa dalam praktik, perbaikan neraca pembayaran tidak hanya terkait perdagangan barang, tetapi juga jasa, pendapatan, dan transfer seperti remitansi (Handoko, 2015; Larasati, 2023).

________________________________________

10. Catatan Kritis: Fiat Money, Dominasi USD, dan Usulan Mata Uang Stabil

Sebagian literatur moneter Islam menawarkan kritik terhadap sistem konvensional berbasis suku bunga dan menyarankan sistem moneter Islam berbasis transaksi aset, bebas bunga, menghindari spekulasi (maisir) dan ketidakpastian (gharar), serta menyebut penggunaan mata uang yang stabil (dinar dan dirham) (T. P. L. T. B. Indonesia, 2004b; Salam, 2016). Literatur lain mengemukakan bahwa fluktuasi nilai tukar dan inflasi lebih terlihat ketika menggunakan fiat money, dan ada saran dalam ekonomi Islam untuk kembali menggunakan emas dan perak serta membatasi impor berlebihan (Hidayatullah, 2020).

Namun demikian, terdapat pula literatur yang menekankan bahwa dinar–dirham bukan solusi absolut untuk krisis; kendala utamanya antara lain keterbatasan ketersediaan emas, kurang praktis, dan krisis tidak semata persoalan mata uang, tetapi juga keterkaitan transaksi luar negeri dan keseimbangan neraca pembayaran (Alifah, 2020). Dengan demikian, dalam perspektif akademik yang berbasis sumber-sumber ini, diskursus mata uang "stabil" perlu ditempatkan sebagai salah satu wacana, sementara analisis neraca pembayaran tetap harus mempertimbangkan kompleksitas transaksi eksternal dan kondisi mitra dagang (Alifah, 2020).

________________________________________

11. Penutup

Berdasarkan kajian komprehensif di atas, dapat dirumuskan beberapa simpulan pokok sebagai berikut.

Pertama, dari sisi definisi, neraca pembayaran adalah catatan sistematis transaksi ekonomi internasional residen–nonresiden dalam periode tertentu (Istianah, 2021; Saragih, 2016). Kedua, dari sisi komponen umum, neraca pembayaran mencakup transaksi berjalan (barang, jasa, pendapatan, transfer) (Handoko, 2015; Indonesia, 2004a; Larasati, 2023); transaksi modal/finansial atau gabungan modal dan finansial (Indonesia, 2004a; Maleha et al., 2022; Ningsih et al., 2024); selisih perhitungan/E&O (Indonesia, 2004a; Saragih, 2016); serta kaitannya dengan cadangan devisa (J. D. Putri et al., 2023; Saragih, 2016; Widiarma, 2022).

Ketiga, dari sisi fungsi, neraca pembayaran berfungsi sebagai indikator kondisi/fundamental eksternal; bahan kebijakan; pemantau arus modal; pengukur kemampuan memenuhi kewajiban luar negeri; dan berkorelasi dengan perubahan cadangan devisa (Afriyeni & Susanto, 2019; Indonesia, 2004a; Khatimah, 2017; Widiarma, 2022).

Keempat, dari perspektif Islam yang bersifat normatif, transaksi harus adil dan tercatat sesuai prinsip akuntabilitas, dengan rujukan QS. Al-Baqarah: 282 dalam literatur akuntansi syariah (Istiqomah, 2022; Jarwo & Purnomo, 2024; NOER, 2022); bebas riba/gharar/maysir dan kedzaliman (Indonesia, 2004b; Kuswantoro, 2017; Ridwan, 2016); serta uang dipandang sebagai alat tukar yang terkait sektor riil (I. N. Putri & Astuty, 2020; Sukarna et al., 2024).

Kelima, dari sisi pemikiran Islam, Ibn Khaldun mengaitkan kekayaan dengan produksi dan neraca pembayaran positif (Kusrini, 2020); sementara kerangka Chapra mengaitkan dinamika surplus/defisit neraca pembayaran dengan kebijakan pemerintah dan stabilitas harga (Handoko, 2015; Sukmana, 2017). Keenam, dari sisi implementasi modern, perbankan syariah terlibat pada transaksi devisa/sharf (Handoko, 2015); L/C syariah dengan akad kafalah bil ujrah dan trade finance dapat memfasilitasi ekspor–impor serta terkait devisa (MA & Padli, 2020; Taulo et al., 2024); serta risiko kurs perlu dikelola pada kontrak perdagangan berjangka/tertunda (Samsul et al., 2021).

Ketujuh, dari sisi arah kebijakan, keseimbangan neraca pembayaran merupakan salah satu tujuan kebijakan moneter, termasuk dalam pembahasan moneter syariah (Fathoni, 2020; Hariyanto, 2016; Prasetya et al., 2022; Wahyuni et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Afriyeni, A., & Susanto, R. (2019). Manajemen risiko pada bank syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/yj9kb

Alifah, E. I. (2020). Analisis komparatif SBSN dengan SUN dalam menangani defisit APBN. Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial, 1(2), 233–246. https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.55

Arsyad, K., Rum, M., & Sudirman, S. (2021). Murabahah funding structure as alternative instrument for Islamic financial application. At-Thariqah Jurnal Ekonomi, 1(1), 1–30. https://doi.org/10.47945/at-thariqah.v1i1.282

Badriati, I., & Ramadhan, D. (2023). Pengaruh piutang murabahah terhadap laba bersih Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021–2022. Jurnal Al-Fatih Global Mulia, 5(1), 1–16. https://doi.org/10.59729/alfatih.v5i1.57

Dasopang, N. S. (2023). Managemen keuangan internasional dalam perusahaan multinasional. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Syariah, 2(3), 19–24. https://doi.org/10.55883/jiemas.v2i3.26

Deti, S., Samin, S., Amiruddin, A., & Salenda, K. (2017). Kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas. Jurnal Diskursus Islam, 5(2), 261–282. https://doi.org/10.24252/jdi.v5i2.7046

Eksyar, S., Apribadi, I., & Novita, E. (2020). Implementasi kebijakan moneter ekonomi Indonesia periode 2003–2009. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 2(1), 43–54. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i3.74

Fathoni, M. A. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 428. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146

Handoko, R. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja transaksi berjalan Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 14(4), 35. https://doi.org/10.31685/kek.v14i4.54

Harahap, M. I., & Sugianto, S. (2023). Pengaruh inflasi, suku bunga dan pembiayaan bank syariah terhadap ekspor Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 23(2). https://doi.org/10.30596/15122

Hariyanto, H. (2016). Perlakuan akuntansi syariah PSAK Nomor 102 pada BMT Ummah Banjarmasin. Al-Banjari Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 14(2). https://doi.org/10.18592/al-banjari.v14i2.657

Hermansyah, H. (2017). Zakat lembaga dalam perspektif ekonomi Islam. Journal Competency of Business, 1(2), 115–124. https://doi.org/10.47200/jcob.v1i2.650

Hidayatullah, M. S. (2020). Studi Al-Quran dan hadits tentang eksistensi dan konstruksi akuntansi syariah. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 14(2), 209–226. https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.543

Indonesia, T. P. A. T. B. (2005). Tinjauan umum. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 7(4), 485–498. https://doi.org/10.21098/bemp.v7i4.121

Indonesia, T. P. L. T. B. (2004a). Perkembangan moneter, perbankan dan sistem pembayaran triwulan II – 2003. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 6(1), 1–11. https://doi.org/10.21098/bemp.v6i1.324

Indonesia, T. P. L. T. B. (2004b). Perkembangan moneter, perbankan dan sistem pembayaran triwulan IV – 2003. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 6(3), 1–12. https://doi.org/10.21098/bemp.v6i3.332

Istianah, I. (2021). Peran letter of credit dalam kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi nasional melalui perbankan syariah. Investi Jurnal Investasi Islam, 2(1), 160–176. https://doi.org/10.32806/ivi.v2i1.90

Istiqomah, B. S. H. (2022). Konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter. https://doi.org/10.31219/osf.io/th2vk

Jarwo, R. A., & Purnomo, D. (2024). Analisis pengaruh perang dagang AS-China bagi kondisi ekonomi ASEAN-4 periode 2017–2020. Journal of Economics Research and Policy Studies, 4(1), 16–25. https://doi.org/10.53088/jerps.v4i1.796

Khatimah, H. (2017). Sukuk dan kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan. Optimal Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 11(1), 83–103. https://doi.org/10.33558/optimal.v11i1.211

Kusrini, E. (2020). Peranan uang dalam perspektif syariah Islam. Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 3(2). https://doi.org/10.30762/itr.v3i2.2049

Kuswantoro, M. (2017). Analisis pengaruh inflasi, kurs, utang luar negeri dan ekspor terhadap cadangan devisa Indonesia. Tirtayasa Ekonomika, 12(1), 146. https://doi.org/10.35448/jte.v12i1.4442

Larasati, N. S. (2023). Pembuatan SOP letter of credit pada produk trade finance Bank BJB Syariah. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(7), 1677–1696. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.329

MA, Z., & Padli, H. (2020). Sejarah perkembangan akuntansi syariah: Tinjauan literatur Islam. Iltizam Journal of Sharia Economic Research, 4(2), 69. https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.507

Maleha, N. Y., Nopriansyah, W., & Setiawan, B. (2022). Dinamika transaksi cryptocurrency: Antara haram dan halal. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3114. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5935

Maulina, I. (2022). Sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Jurnal Investasi Islam, 7(1), 1–13. https://doi.org/10.32505/jii.v7i1.3623

Nasution, T. S., Harahap, S. A. P., Hasibuan, E. K. S., & Matondang, K. (2023). The role of the 2019–2021 international balance of payments for Indonesia economic balance. Indonesian Journal of Advanced Research, 2(7), 803–812. https://doi.org/10.55927/ijar.v2i7.4328

Ningsih, R., Setiabudi, B. K., & Zain, M. A. (2024). Analysis of the influence of sharia monetary policy on economic development in Indonesia. Al-Fadilah Islamic Economics Journal, 2(1), 39–51. https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.18

NOER, Muh. A. (2022). Instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/g3kuf

Prasetya, M. A. W., Simorangkir, C., & Pribadi, D. M. A. (2022). Perdagangan internasional Indonesia: Sebuah komparasi di masa pandemi COVID-19. Exero Journal of Research in Business and Economics, 5(1), 87–115. https://doi.org/10.24071/exero.v5i1.5043

Putra, R. F. (2024). Konsep nilai tukar rupiah, aliran modal asing dan kebijakan moneter dalam tinjauan perspektif Islam. Al-Ittifaq Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 61. https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v4i2.11311

Putri, I. N., & Astuty, F. (2020). Pengaruh kurs dan produk domestik bruto terhadap neraca transaksi berjalan melalui pendekatan error correction model (ECM). Jemper (Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan), 2(1), 1. https://doi.org/10.32897/jemper.v2i1.250

Putri, J. D., Priyatna, M. R., Empy, M. N., Yusuf, F., & Wiryanto, F. S. (2023). Akad e-commerce jual beli online ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah. Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 8(1), 43–59. https://doi.org/10.32505/muamalat.v8i1.5193

Ridwan, R. (2016). Sistem operasi bank syariah dan penyajian dalam akuntansi syariah. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 9(2). https://doi.org/10.30984/as.v9i2.30

Salam, A. (2016). Mekanisme kliring pada perbankan konvensional perspektif Islam. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 2(2), 187. https://doi.org/10.21927/jesi.2012.2(2).187-212

Samsul, E. M., Nuraeni, N., Indriani, A., & Necayanti, N. (2021). Kebijakan fiskal dan moneter Indonesia serta pengaruhnya terhadap pasar domestik di masa pandemi COVID-19. Jurnal Accounting Information System (AIMS), 4(2), 46–57. https://doi.org/10.32627/aims.v4i2.228

Saragih, J. P. (2016). Depresiasi rupiah terhadap dolar AS dan pengaruhnya terhadap ekspor dan impor. J. Budg., 1(1), 78–101. https://doi.org/10.22212/jbudget.v1i1.29

Sary, M. S., Mas'ud, R., & Azkar, Muh. (2023). Strategi PT. Bank NTB Syariah dalam mengatasi pembiayaan musyarakah bermasalah masa COVID-19. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 6(2), 1223–1235. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1255

Sukamto, S., & Aisah, S. (2021). Relevansi konsep moneter Islam M. Umar Chapra dengan kebijakan moneter di Indonesia. Malia (Terakreditasi), 12(2), 165–180. https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2660

Sukarna, S., Faisal, F., Hadi, S., & Husenudin, A. (2024). Implementasi kebijakan moneter ekonomi Indonesia periode 2003–2009: Studi pemikiran M. Umer Chapra. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(4), 4139–4152. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.888

Sukmana, E. T. (2017). Penerapan dasar akrual pada akuntansi lembaga keuangan syariah. Al-Amwal Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 9(2). https://doi.org/10.24235/amwal.v9i2.2237

Taulo, D. N. M., Rahma, I. N., & Yasin, M. (2024). Menganalisis neraca pembayaran sebagai tolak ukur kemampuan perekonomian nasional dalam menopang transaksi-transaksi internasional. Trending Jurnal Manajemen dan Ekonomi, 2(2), 312–319. https://doi.org/10.30640/trending.v2i2.2364

Triyawan, A. (2022). Ekonomi internasional sebuah pemikiran dalam perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/759h2

Wahyuni, A. D., Madjakusumah, D. G., & Srisusilawati, P. (2022). Analisis stabilitas fiat money dalam inflasi dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Bandung Conference Series Sharia Economic Law, 2(2). https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2699

Widiarma, I. (2022). Pengaruh container shortage berdampak pada trade balance Jawa Timur dan perekonomian nasional. Eqien Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 11(04). https://doi.org/10.34308/eqien.v11i04.1203