00839 - Akuntansi Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Sistematis atas Kerangka SNA, Instrumen Keuangan Syariah, dan Dimensi Sosial-Lingkungan

Abstract

National accounting as an aggregate measurement system for a country's economic activity has traditionally been developed based on the conventions of conventional finance within the System of National Accounts (SNA) framework. However, the growth of Islamic finance and the Islamic social sector raises fundamental questions about the adequacy of this framework in representing sharia-based economic activities. This article conducts a systematic literature review to examine the position of national accounting in Islamic economics, covering: (1) the principles of Islamic economics relevant to national accounting; (2) the treatment of Islamic finance in SNA and the Balance of Payments Manual (BPM), including updates in SNA 2025 and BPM7; (3) the measurement of Islamic banking output through FISIM; (4) the integration of Islamic social instruments such as zakat and social funds into the national income framework; and (5) the extension of national accounts through environmental satellite accounts (SEEA) in line with Islamic ethical values. The study concludes that national accounting according to Islamic economics can be operationally formulated as a combination of the SNA core framework, consistent statistical treatment of Islamic financial instruments, integration of Islamic social sector flows, and supplementation with sustainability satellite accounts—while maintaining international statistical consistency.

Keywords: national accounting, Islamic economics, System of National Accounts (SNA), Islamic finance, FISIM, zakat, SEEA

Abstrak

Akuntansi nasional sebagai sistem pengukuran agregat aktivitas ekonomi suatu negara secara historis dikembangkan berdasarkan konvensi keuangan konvensional dalam kerangka System of National Accounts (SNA). Namun, pertumbuhan keuangan Islam dan sektor sosial Islam memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kecukupan kerangka tersebut dalam merepresentasikan aktivitas ekonomi berbasis syariah. Artikel ini melakukan kajian literatur sistematis untuk mengkaji posisi akuntansi nasional dalam ekonomi Islam, mencakup: (1) prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan bagi akuntansi nasional; (2) perlakuan keuangan Islam dalam SNA dan Balance of Payments Manual (BPM), termasuk pembaruan dalam SNA 2025 dan BPM7; (3) pengukuran output perbankan syariah melalui FISIM; (4) integrasi instrumen sosial Islam seperti zakat dan dana sosial ke dalam kerangka pendapatan nasional; serta (5) perluasan akuntansi nasional melalui akun satelit lingkungan (SEEA) yang selaras dengan nilai etika Islam. Kajian menyimpulkan bahwa akuntansi nasional menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai kombinasi kerangka inti SNA, perlakuan statistik yang konsisten untuk instrumen keuangan Islam, integrasi arus sektor sosial Islam, dan penopangan melalui akun satelit keberlanjutan—dengan tetap menjaga konsistensi statistik internasional.

Kata Kunci: akuntansi nasional, ekonomi Islam, System of National Accounts (SNA), keuangan Islam, FISIM, zakat, SEEA

1. Pendahuluan

Akuntansi nasional merupakan sistem pencatatan dan pengukuran aktivitas ekonomi suatu negara secara agregat yang berfungsi menilai kondisi ekonomi, tingkat aktivitas, dan perkembangannya dalam suatu periode tertentu (Fund, 2009). Sebagai kerangka rujukan internasional utama, System of National Accounts (SNA) berkembang dalam tradisi pengelolaan makroekonomi Keynesian dan pengukuran produk serta nilai tambah nasional (Samah et al., 2020). Indikator utama dalam kerangka ini, yakni Produk Domestik Bruto (PDB), didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi pada harga pasar dalam suatu perekonomian selama periode tertentu (Samah et al., 2020).

Di sisi lain, perkembangan pesat keuangan Islam dan aktivitas sektor sosial Islam di berbagai negara memunculkan kebutuhan untuk mengkaji sejauh mana kerangka SNA mampu merepresentasikan karakteristik transaksi syariah secara koheren dan dapat dibandingkan lintas negara. Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip normatif yang khas—larangan riba, gharar, dan maysir; penekanan pada bagi hasil; serta keberadaan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf—yang secara mendasar berbeda dari asumsi yang menopang kerangka keuangan konvensional dalam SNA.

Urgensi kajian ini diperkuat oleh fakta bahwa hingga beberapa waktu lalu, rekomendasi yang komprehensif dan diakui secara internasional untuk pencatatan keuangan Islam dalam akun nasional dinyatakan absen (Sim, 2026). Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas dan keterbandingan statistik ekonomi di negara-negara dengan aktivitas keuangan Islam yang menonjol. Pembaruan terkini melalui SNA 2025 dan BPM7 menandai langkah signifikan dalam menutup kesenjangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk: (1) mengkaji posisi dan relevansi akuntansi nasional dalam kerangka ekonomi Islam; (2) mengidentifikasi perkembangan terkini perlakuan keuangan Islam dalam SNA dan BPM; (3) membahas isu-isu teknis pengukuran output perbankan syariah; (4) menganalisis upaya integrasi instrumen sosial Islam ke dalam kerangka makro; serta (5) merumuskan sintesis operasional akuntansi nasional menurut ekonomi Islam.

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis (systematic literature review) dengan menelaah sumber-sumber ilmiah yang relevan, mencakup artikel jurnal bereputasi, laporan lembaga internasional, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi nasional, keuangan Islam, dan instrumen sosial Islam. Sumber-sumber dikaji secara tematik berdasarkan sub-topik utama: (1) kerangka SNA dan ekonomi Islam; (2) perlakuan statistik keuangan Islam; (3) pengukuran FISIM untuk perbankan syariah; (4) integrasi zakat dan dana sosial Islam; serta (5) akun satelit lingkungan dan keberlanjutan. Sintesis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan mengidentifikasi konsensus, ketegangan konseptual, dan implikasi kebijakan dari masing-masing tema.

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Akuntansi Nasional dan Posisinya dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi makro modern, akuntansi nasional merujuk pada sistem pembukuan pemerintah yang menyajikan pencatatan dan pengukuran aktivitas ekonomi suatu negara secara agregat untuk menilai kondisi ekonomi, aktivitas ekonomi, dan perkembangan dalam suatu periode tertentu (Fund, 2009). Kerangka yang secara internasional menjadi rujukan utama untuk akuntansi nasional adalah System of National Accounts (SNA), yang historisnya berkembang untuk kebutuhan pengelolaan makroekonomi (misalnya tradisi Keynesian) dan pengukuran produk/nilai tambah nasional (Samah et al., 2020). Dalam kerangka SNA, indikator utama seperti Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi pada harga pasar dalam suatu perekonomian selama periode tertentu, dengan karakteristik cakupan tertentu—misalnya pembedaan produksi domestik dan pendapatan dari luar negeri (Samah et al., 2020).

Dari perspektif ekonomi Islam, kebutuhan akuntansi nasional tetap relevan karena ekonomi Islam juga membahas pengukuran pendapatan/produk nasional dan pemantauan output nasional sebagai alat untuk menilai aktivitas ekonomi negara dan perkembangannya (Havinga, 2020). Namun demikian, ekonomi Islam menekankan bahwa pengukuran agregat perlu mencerminkan karakter transaksi dan tujuan normatif yang khas, terutama karena aktivitas ekonomi/keuangan yang sesuai syariah memiliki struktur kontrak dan terminologi yang berbeda dari keuangan konvensional (Mauliyah, 2019; Sim, 2026). Dengan demikian, akuntansi nasional menurut ekonomi Islam secara praktis dapat dipahami sebagai kompilasi SNA yang tetap konsisten secara statistik, tetapi mampu merepresentasikan aktivitas ekonomi/keuangan berbasis syariah—dan instrumen sosial Islam—secara koheren dan dapat dibandingkan lintas negara (Mauliyah, 2019; Sim, 2026).

3.2 Prinsip Ekonomi dan Keuangan Islam yang Relevan bagi Akuntansi Nasional

Keuangan Islam berbasis syariah melarang penerimaan maupun pembayaran riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (perjudian), serta praktik seperti short sales atau pembiayaan aktivitas yang dinilai merusak masyarakat (Sim, 2026). Sebagai gantinya, keuangan Islam menonjolkan pembagian risiko dan hasil (risk-reward sharing), transaksi yang memiliki tujuan ekonomi riil, serta tuntutan keadilan dalam tindakan para pihak (Sim, 2026). Literatur lain menegaskan karakter moral dan aturan pembeda ini—misalnya larangan riba/maisir/gharar, syarat bahwa pendapatan berasal dari aktivitas produktif, serta pentingnya transparansi untuk mengurangi eksploitasi dan asimetri informasi (Clarke & Islam, 2005). Prinsip-prinsip ini mengimplikasikan bahwa statistik makro—termasuk akun nasional—perlu mengklasifikasikan dan menamai arus pendapatan/biaya serta instrumen keuangan secara tepat agar sesuai dengan substansi kontrak syariah dan dapat dipahami pengguna (Mauliyah, 2019; Nurhadi, 2019).

Dalam kerangka yang lebih luas, beberapa karya menekankan bahwa sistem ekonomi Islam juga menautkan kebijakan ekonomi dengan tujuan sosial—misalnya keadilan distribusi, inklusi, dan perlindungan dari aktivitas spekulatif yang merugikan (Clarke & Islam, 2005; YOUSIF, 2019). Karena itu, akuntansi nasional menurut ekonomi Islam sering diperdebatkan bukan hanya soal teknik kompilasi, tetapi juga soal apakah akun nasional perlu diperluas atau ditopang oleh akun satelit yang menangkap sektor sosial Islam dan dimensi keberlanjutan secara lebih memadai (Fund, 2009; Messkoub et al., 2021; Wardana et al., 2023).

3.3 Akuntansi Nasional (SNA) dan Batas Produksi: Implikasi bagi Agenda Ekonomi Islam

SNA membedakan aktivitas berdasarkan apakah output-nya dipertukarkan di pasar (moneter) sehingga masuk ke dalam SNA Production Boundary (Muttaqin et al., 2023). Salah satu konsekuensinya adalah bahwa layanan rumah tangga untuk konsumsi sendiri—misalnya domestic work—tidak dicakup oleh SNA Production Boundary, meskipun dipandang produktif dalam "General Production Boundary" (Muttaqin et al., 2023). Studi berbasis survei penggunaan waktu di Iran menekankan bahwa kontribusi kerja domestik tak berbayar tidak tercatat dalam SNA, sehingga estimasi moneter tambahan diperlukan untuk membuat kontribusi tersebut terlihat bagi implikasi kebijakan sosial (Muttaqin et al., 2023).

Di sisi lain, beberapa penulis menegaskan bahwa perhitungan pendapatan nasional umumnya hanya memasukkan pendapatan yang berasal dari partisipasi dalam proses produksi, serta pendapatan nasional dapat diukur melalui pendekatan pendapatan, pengeluaran, atau nilai tambah (Havinga, 2020). Bagi diskursus ekonomi Islam, titik krusialnya adalah: (i) bagaimana memastikan aktivitas syariah yang sebenarnya produktif dan terkait sektor riil terukur dengan tepat dalam akun produksi/pendapatan; dan (ii) bagaimana menilai aktivitas yang bernilai sosial—termasuk yang tidak tercakup dalam batas produksi SNA—melalui pendekatan akun satelit atau perluasan kerangka (Messkoub et al., 2021; Muttaqin et al., 2023; Sim, 2026).

3.4 Perlakuan Keuangan Islam dalam SNA/BPM: Dari Ketiadaan Pedoman Menuju Rekomendasi Internasional

3.4.1 Masalah Awal: SNA/BPM Berfokus pada Keuangan Konvensional

Sebelumnya, statistik makro seperti SNA dan Balance of Payments Manual (BPM) secara tradisional lebih menekankan perlakuan koheren untuk keuangan konvensional dibanding keuangan Islam, sehingga rekomendasi yang komprehensif dan diakui internasional untuk pencatatan keuangan Islam dalam akun nasional dan statistik sektor eksternal dinyatakan absen (Sim, 2026). Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas dan keterbandingan statistik ekonomi di negara dengan aktivitas keuangan Islam yang menonjol (Sim, 2026).

3.4.2 Pembaruan: SNA 2025 dan BPM7 Memasukkan Rekomendasi Keuangan Islam

Sim menjelaskan bahwa kesenjangan tersebut telah ditangani melalui upaya global untuk memperbarui SNA 2008 dan BPM6, yang menghasilkan rekomendasi mengenai keuangan Islam dalam SNA 2025 dan BPM7 sehingga statistik keuangan Islam dapat dikompilasi lebih baik untuk pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan (Sim, 2026). Laporan tahunan IMF Committee on Balance of Payments Statistics juga menegaskan bahwa pembaruan BPM7 dikoordinasikan dengan pembaruan SNA, dan Islamic Finance termasuk isu yang dibahas dalam proses pembaruan tersebut (Rahman et al., 2022).

3.4.3 Fokus Teknis Rekomendasi: Instrumen, Property Income, Sektor Institusi, dan Output

Sim menyebut bahwa dalam respons atas kebutuhan pedoman, dibentuk task force yang mengembangkan rekomendasi awal terkait klasifikasi instrumen keuangan Islam, perlakuan property income yang terkait, sektorisasi korporasi keuangan Islam, serta metode menghitung output korporasi keuangan Islam dari perspektif akun nasional (Sim, 2026). Upaya ini kemudian dilanjutkan melalui pembentukan tim untuk mengembangkan panduan konsisten perlakuan keuangan Islam dalam akun nasional dan sektor eksternal dalam payung pembaruan SNA/BPM (Sim, 2026). Tujuan statistiknya antara lain membuat return dari aktivitas keuangan Islam lebih terlihat dalam akun SNA/BPM dan memfasilitasi perbandingan langsung dengan keuangan konvensional untuk tujuan kebijakan dan analisis stabilitas/ketahanan sistem keuangan (Sim, 2026).

3.5 Pengukuran Output Perbankan Syariah dalam Akun Nasional: FISIM dan Penyesuaian Terminologi

Salah satu area teknis penting dalam akun nasional adalah pengukuran jasa intermediasi bank melalui Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM), yaitu konsep dalam akun nasional untuk menilai aktivitas bank sebagai perantara antara penabung dan peminjam—umumnya dikembangkan dalam konteks bank konvensional (Mauliyah, 2019; Nurhadi, 2019). Samah et al. menunjukkan bahwa dalam perbankan syariah, istilah dan pengakuan item laporan keuangan berbeda: "pinjaman" sering dinyatakan sebagai pembiayaan (financing), sedangkan "bunga dibayar/diterima" dinyatakan sebagai profit distributed to depositors dan income derived from investment agar sesuai syariah—dalam konteks Malaysia (Mauliyah, 2019). Havinga menegaskan pentingnya perubahan istilah ini karena terkait kepatuhan syariah dan kebutuhan pengguna (Nurhadi, 2019).

Dari sisi metode, Samah et al. menekankan bahwa proses perhitungan FISIM untuk aktivitas perbankan syariah dalam kerangka SNA 2008 pada dasarnya mirip dengan metodologi bank konvensional, dengan perbedaan utama pada penyesuaian istilah/pos—misalnya pembiayaan versus pinjaman—yang dipakai dalam perbankan syariah (Mauliyah, 2019; Nurhadi, 2019). Mereka juga menyatakan bahwa dalam ketiadaan pedoman resmi saat itu, metode yang digunakan telah menjadi cara yang memadai dan dapat diterima untuk mengestimasi kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian, sembari menekankan perlunya pedoman universal agar estimasi lintas negara dapat diperbandingkan (Mauliyah, 2019). Pengalaman Malaysia menunjukkan upaya institusional untuk memasukkan statistik keuangan Islam dalam kerangka SNA, misalnya dengan pembuatan kode klasifikasi industri untuk statistik perbankan/keuangan Islam dan kompilasi yang tidak terbatas pada akun produksi tetapi juga akun lain—akumulasi, finansial, dan sebagainya (Mauliyah, 2019).

3.6 Memasukkan Instrumen Sosial Islam (Zakat dan Dana Sosial) ke dalam Kerangka Agregat

3.6.1 Zakat dalam Arus Sirkular dan Akun Pendapatan Nasional

Khreis et al. menekankan pentingnya memasukkan zakat ke dalam akun pendapatan nasional dan circular flow sebagai elemen terpisah, dengan argumen bahwa zakat berpengaruh pada variabel makro—misalnya permintaan dan penawaran agregat, konsumsi, dan investasi—serta berdampak pada sektor rumah tangga, institusi, dan pemerintah, termasuk pada pendapatan nasional/personal (Fund, 2009). Mereka juga mendefinisikan National Income Accounts sebagai sistem pembukuan pemerintah untuk mengukur kesehatan ekonomi, proyeksi pertumbuhan, aktivitas ekonomi, dan pembangunan dalam suatu periode, sekaligus memberi informasi tentang kinerja ekonomi (Fund, 2009). Dengan demikian, dari sudut pandang akuntansi nasional ekonomi Islam, zakat diposisikan bukan sekadar isu filantropi, melainkan kandidat arus ekonomi utama yang secara teoritis perlu direpresentasikan dalam struktur akun makro (Fund, 2009).

3.6.2 Dana Sosial Islam dan Lembaga Sosial: Isu yang Belum Tercatat dalam Pendapatan Nasional

Dalam konteks Indonesia, Muttaqin et al. menyatakan bahwa aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana oleh organisasi sosial dan lembaga nirlaba sosial—yang mencakup bentuk dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban, dan hibah/grants—belum diperhitungkan dalam pendapatan nasional, padahal aktivitas tersebut dinilai dapat membantu perekonomian (Messkoub et al., 2021). Mereka menggunakan argumen bahwa memasukkan dana sosial ke dalam perhitungan makro sebagai "sektor sosial" dapat memengaruhi besaran agregat—misalnya GDP—dan memberikan mekanisme stabilisasi ketika terjadi krisis/bencana, serta mendorong investasi sosial/infrastruktur (Messkoub et al., 2021). Klaim ini bersifat konseptual-deskriptif (library research) dan ditawarkan sebagai agenda pengembangan model ekonomi Islam dalam perhitungan pendapatan nasional, bukan sebagai praktik standar resmi SNA (Messkoub et al., 2021), sehingga menandai adanya ketegangan antara kebutuhan representasi sosial-ekonomi Islam dan batas/konvensi statistik SNA (Messkoub et al., 2021; Muttaqin et al., 2023; Samah et al., 2020).

3.6.3 Kerangka Islamic Social Finance sebagai Justifikasi Tujuan Distribusi dan Inklusi

Al-Roubaie menempatkan Islamic social finance—misalnya zakat, wakaf, dan donasi sukarela—sebagai mekanisme yang berorientasi pada ekuitas/keadilan, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan, serta sebagai instrumen yang memberdayakan masyarakat untuk menciptakan peluang pembangunan (YOUSIF, 2019). Sementara itu, Muhmad et al. menekankan bahwa zakat merupakan pilar distribusi pendapatan yang berfokus membantu kelompok miskin dan dikaitkan dengan agenda kesejahteraan lintas generasi, serta menilai adanya kebutuhan perhatian pada dimensi keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan seiring pertumbuhan keuangan Islam (Wardana et al., 2023). Literatur ini mendukung rasionalitas normatif mengapa akun makro dalam perspektif ekonomi Islam sering mendorong visibilitas yang lebih kuat terhadap arus sosial seperti zakat, meskipun bentuk integrasi statistiknya—apakah dalam akun inti atau akun satelit—tetap menjadi isu metodologis (Fund, 2009; Wardana et al., 2023; YOUSIF, 2019).

3.7 Keberlanjutan dan Akuntansi Lingkungan: Perluasan melalui Akun Satelit (SEEA) dan Relevansi Nilai Islam

Clarke dan Islam menegaskan bahwa meskipun GDP dapat mengukur "ekonomi yang sehat", GDP tidak dapat mengukur keberlanjutan, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara ukuran akun nasional dan tujuan keberlanjutan (Samah et al., 2020). Untuk mengatasi sebagian ketidakselarasan itu, mereka membahas perkembangan System of Environmental and Economic Accounting (SEEA) di bawah PBB, yang bertujuan mengaitkan lingkungan dan ekonomi dalam kerangka SNA sebagai sistem satelit berbasis prinsip akuntansi sumber daya alam (Samah et al., 2020). Mereka juga menjelaskan bahwa SEEA mengintegrasikan tabel penggunaan/nilai tambah, neraca aset lingkungan dan ekonomi, serta tabel konsumsi antara/akhir dan akumulasi kapital (Samah et al., 2020). Uraian terkait akun lingkungan ini sejalan dengan ringkasan evolusi akuntansi lingkungan yang menyebut bahwa PBB mengembangkan akun ekonomi-lingkungan terintegrasi yang mencakup antara lain disagregasi aliran moneter terkait lingkungan dan aset dalam SNA, akun fisik (material flow, penggunaan sumber daya, limbah), serta valuasi aspek lingkungan non-pasar (Grassa et al., 2022).

Dalam literatur akuntansi dan keuangan Islam, Syamlan dan Mukhlisin menyatakan bahwa lembaga keuangan Islam seharusnya mengklasifikasikan sumber pendapatan—misalnya pendapatan denda keterlambatan—dan juga mempertimbangkan apakah pendapatan berasal dari proyek yang merusak ekosistem/komunitas, serta menyebut rujukan pada protokol PBB 1993 tentang integrated environmental and economic accounting (Susilowati et al., 2023). Di sisi pembiayaan, Al-Roubaie dan Sarea menekankan bahwa pembiayaan syariah menautkan investasi pada aset riil—misalnya mudharabah, musyarakah, murabahah—dan mengarahkan pembiayaan pada proyek yang selaras norma etika untuk mengurangi risiko degradasi lingkungan, serta menyatakan perlunya dukungan pemerintah untuk merealisasikan potensi keuangan Islam dalam mencapai tujuan nasional termasuk lingkungan (Al‐Roubaie, 2022). Dengan demikian, akuntansi nasional menurut ekonomi Islam sering disintesiskan sebagai kombinasi: akun inti SNA + perlakuan statistik yang benar untuk instrumen syariah + akun satelit lingkungan (SEEA) dan/atau pengungkapan tambahan yang selaras dengan tujuan etika dan kemaslahatan (Al‐Roubaie, 2022; Samah et al., 2020; Sim, 2026; Wardana et al., 2023).

3.8 Isu Kepatuhan Syariah dalam Agregasi: Dana Non-Halal dan Implikasi Klasifikasi

Nurhadi membahas isu dana non-halal pada lembaga keuangan syariah dan memaknai dana non-halal sebagai pendapatan yang berasal dari aktivitas non-halal, serta mendiskusikan prinsip pemisahan dan penyaluran untuk kemaslahatan umat/komunitas dalam perspektif filsafat hukum Islam (Sardar & Iqbal, 2023). Walaupun artikel tersebut berfokus pada penilaian hukum/filosofis, implikasinya bagi akuntansi—termasuk pelaporan dan pada akhirnya statistik agregat—adalah adanya kebutuhan untuk identifikasi, pemisahan, dan klasifikasi sumber pendapatan yang tidak sesuai syariah agar pelaporan lembaga dan interpretasi ekonomi tidak mencampurkan komponen yang secara normatif harus dikecualikan atau diperlakukan khusus (Sardar & Iqbal, 2023). Pada level akun nasional, isu ini mempertegas pentingnya rekomendasi perlakuan statistik yang konsisten untuk aktivitas keuangan Islam agar kualitas dan interpretabilitas statistik terjaga (Mauliyah, 2019; Sardar & Iqbal, 2023; Sim, 2026).

4. Sintesis: Kerangka Kerja Akuntansi Nasional Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis literatur, akuntansi nasional menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut:

Pertama, menggunakan SNA sebagai kerangka inti untuk pencatatan agregat—produksi, pendapatan, pengeluaran, akumulasi, neraca—karena SNA merupakan metode standar untuk mengukur output/pendapatan nasional dan aktivitas ekonomi agregat (Fund, 2009; Havinga, 2020; Samah et al., 2020).

Kedua, memastikan perlakuan keuangan Islam tertangkap secara koheren dalam akun nasional dan statistik sektor eksternal melalui rekomendasi yang kini berkembang dalam pembaruan SNA/BPM, terutama terkait klasifikasi instrumen, property income, sektorisasi lembaga keuangan Islam, serta pengukuran output (Rahman et al., 2022; Sim, 2026).

Ketiga, mengadopsi prosedur teknis pengukuran jasa intermediasi—misalnya FISIM—yang kompatibel dengan SNA, sambil menyesuaikan terminologi dan substansi kontrak syariah—misalnya pembiayaan dan bagi hasil—agar statistik dapat dipakai dan diperbandingkan (Mauliyah, 2019; Nurhadi, 2019).

Keempat, mempertimbangkan integrasi instrumen sosial Islam—zakat dan dana sosial—dalam arus makro, setidaknya melalui pemodelan circular flow dan/atau akun satelit/penyajian terpisah, karena sebagian literatur menilai zakat dan aktivitas lembaga sosial perlu ditampilkan dalam kerangka pendapatan nasional untuk mencerminkan peran ekonomi dan stabilisasi (Fund, 2009; Messkoub et al., 2021; Wardana et al., 2023; YOUSIF, 2019).

Kelima, melengkapi akun nasional dengan akun satelit keberlanjutan/lingkungan (SEEA) untuk menutup keterbatasan GDP dalam mengukur keberlanjutan, yang juga sejalan dengan dorongan etika investasi dan pembiayaan syariah yang menghindari dampak negatif dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Al‐Roubaie, 2022; Samah et al., 2020; Wardana et al., 2023).

Keenam, mengakui keterbatasan batas produksi SNA terkait aktivitas non-pasar—misalnya kerja domestik tak berbayar—dan mempertimbangkan estimasi satelit untuk membuat kontribusinya terlihat bagi kebijakan kesejahteraan, sejalan dengan diskusi tentang kegiatan produktif di luar pasar (Muttaqin et al., 2023).

Ketujuh, menjaga kepatuhan syariah melalui klasifikasi yang memadai atas pendapatan/arus yang non-halal agar tidak terjadi pencampuran normatif dalam interpretasi kinerja sektor keuangan Islam (Sardar & Iqbal, 2023), sambil tetap menjaga konsistensi statistik internasional (Sim, 2026).

5. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa akuntansi nasional dan ekonomi Islam tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan dapat diintegrasikan secara bertahap melalui: (1) adopsi rekomendasi teknis SNA 2025 dan BPM7 untuk keuangan Islam; (2) pengembangan akun satelit yang merepresentasikan instrumen sosial Islam; dan (3) perluasan dimensi keberlanjutan melalui kerangka SEEA. Pembaruan internasional terkini—khususnya dalam SNA 2025 dan BPM7—menandai kemajuan nyata dalam mengatasi ketidakhadiran pedoman statistik yang selama ini menjadi hambatan utama.

Kendati demikian, sejumlah ketegangan konseptual tetap ada, terutama menyangkut batas produksi SNA yang belum sepenuhnya mengakomodasi aktivitas sosial-ekonomi Islam yang bernilai namun tidak dipasarkan, serta perdebatan metodologis tentang bentuk integrasi statistik zakat dan dana sosial—apakah dalam akun inti atau akun satelit. Agenda penelitian ke depan perlu difokuskan pada pengembangan metodologi pengukuran yang lebih komprehensif dan pembangunan konsensus internasional yang lebih inklusif terhadap keragaman sistem ekonomi, termasuk ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

Al‐Roubaie, A. (2022). Islamic Social Finance and Global Inequalities: The Case of COVID-19. Tafhim Ikim Journal of Islam and the Contemporary World, 15(2), 1–26. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol15no2.1

Clarke, M., & Islam, S. M. N. (2005). National account measures and sustainability objectives: present approaches and future prospects. Sustainable Development, 14(4), 219–233. https://doi.org/10.1002/sd.264

Fund, I. M. (2009). Malaysia. IMF Staff Country Reports, 2009(253), 1. https://doi.org/10.5089/9781451828337.002

Grassa, R., Khlif, H., & Khelil, I. (2022). The development of Islamic accounting education in the UAE and its challenges: an institutional perspective. Journal of Financial Reporting and Accounting, 22(3), 527–545. https://doi.org/10.1108/jfra-08-2021-0215

Havinga, I. (2020). Guest Editorial. Statistical Journal of the IAOS, 36(3), 585–593. https://doi.org/10.3233/sji-209007

Mauliyah, N. I. (2019). The Role of Sharia Accountant for Sustainable Development Goals (SDGs). Journal of Islamic Economics Perspectives, 1(1), 26–39. https://doi.org/10.35719/jiep.v1i1.4

Messkoub, M., Mehri, N., & Ghazi-Tabatabai, M. (2021). What is unpaid female labour worth? Evidence from the Time Use Surveys of Iran in 2008 and 2009. JTUR. https://doi.org/10.32797/jtur-2021-1

Muttaqin, A. A., Noor, I., Afifah, N., & Syahrin, F. A. (2023). The Role of the Social Sector in the Islamic Economic Model: Evidence from Indonesia. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 6(1), 132–167. https://doi.org/10.21154/elbarka.v6i1.5881

Nurhadi, N. (2019). Subhat income of sharia financial institutions according to dual law (formal and sharia law). Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 19(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.12982

Rahman, T. H. T. A., Shahimi, S., & Nor, S. M. (2022). Does Islamic banking promote financial inclusion among women in OIC member countries? International Journal of Islamic Business, 7(1), 16–31. https://doi.org/10.32890/ijib2022.7.1.2

Samah, K. A., Kasim, M. Y., & Arupin, M. F. M. (2020). Calculation of financial intermediation services indirectly measured (FISIM) for Islamic banking activity in Malaysia. Statistical Journal of the IAOS, 36(3), 677–682. https://doi.org/10.3233/sji-200657

Sardar, S., & Iqbal, M. F. (2023). An overview of Islamic banking in Pakistan: Modern economic perspectives. Journal of Religious and Social Studies, 3(1 Jan-Jun), 27–49. https://doi.org/10.53583/jrss05.03.2023

Sim, B. (2026). Islamic finance in the system of national accounts and balance of payments: Recommendations and policy implications. Statistical Journal of the IAOS, 42(1), 91–100. https://doi.org/10.1177/18747655261424332

Susilowati, E., Sulistyowati, E., Pujiati, D., Andayani, S., & Aliyyah, W. N. (2023). Cultural application of accounting and economic systems: An Islamic perspective. Journal of Intercultural Communication, 66–74. https://doi.org/10.36923/jicc.v23i2.139

Wardana, A. S., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2023). Legal institutions facilitating institutions as determinants of banking operational policy direction. Qistina Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(1), 577–584. https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.538

YOUSIF, H. F. (2019). Implications of the central bank's control on deposits and credit in Islamic banks. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 156. https://doi.org/10.33537/sobild.2019.10.2.14