00838 - Akumulasi Modal dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Institusional

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep akumulasi modal dalam kerangka ekonomi Islam secara komprehensif melalui pendekatan kajian literatur. Akumulasi modal dalam ekonomi konvensional dipahami sebagai proses penambahan stok barang modal dari waktu ke waktu melalui investasi. Dalam ekonomi Islam, proses tersebut tidak bersifat netral secara normatif, melainkan harus berlangsung melalui aktivitas muamalah yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Kajian ini menelaah hakikat modal dan tujuan akumulasinya, prinsip-prinsip syariah yang membingkainya, saluran institusional yang tersedia, mekanisme screening dan tata kelola, serta hubungannya dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa akumulasi modal Islami dicirikan oleh: (1) orientasi pada investasi yang produktif; (2) pembingkaian oleh fiqh muamalah dengan larangan riba, maisir, dan gharar; (3) mekanisme risk-sharing dan profit-and-loss sharing (PLS); (4) dorongan distribusi kemaslahatan dan penghindaran penimbunan kekayaan; (5) keharusan screening dan pengawasan kepatuhan syariah; serta (6) spektrum kanal komersial dan sosial yang terintegrasi. Temuan empiris mengenai hubungan akumulasi modal syariah dengan pertumbuhan ekonomi bervariasi, menunjukkan ketergantungan pada komposisi instrumen, desain kebijakan, dan konteks ekonomi yang diteliti.

Kata kunci: akumulasi modal, ekonomi Islam, investasi syariah, pasar modal syariah, profit-and-loss sharing, maqashid al-shariah

Abstract

This article comprehensively examines the concept of capital accumulation within the framework of Islamic economics through a literature review approach. In conventional economics, capital accumulation is understood as the process of adding to the stock of capital goods over time through investment. In Islamic economics, this process is not normatively neutral; rather, it must occur through muamalah activities that are in accordance with sharia principles. This study examines the nature of capital and the objectives of its accumulation, the sharia principles that frame it, available institutional channels, screening and governance mechanisms, and its relationship to economic development and growth. The findings indicate that Islamic capital accumulation is characterized by: (1) an orientation toward productive investment; (2) a framework of fiqh muamalah prohibiting riba, maisir, and gharar; (3) risk-sharing and profit-and-loss sharing (PLS) mechanisms; (4) the promotion of maslahah distribution and the avoidance of wealth hoarding; (5) the necessity of sharia compliance screening and oversight; and (6) an integrated spectrum of commercial and social channels. Empirical findings on the relationship between Islamic capital accumulation and economic growth vary, reflecting dependence on instrument composition, policy design, and the economic context under study.

Keywords: capital accumulation, Islamic economics, Islamic investment, Islamic capital market, profit-and-loss sharing, maqashid al-shariah

1. Pendahuluan

Akumulasi modal merupakan salah satu konsep sentral dalam teori ekonomi yang menjelaskan bagaimana kapasitas produksi suatu perekonomian dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dalam pengertian ekonomi umum, akumulasi modal dipahami sebagai proses penambahan stok barang modal (capital goods) melalui investasi, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas produksi (Parsih & Roikhan, 2024). Sementara itu, perkembangan ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi alternatif telah mendorong lahirnya berbagai kajian yang menelaah bagaimana konsep-konsep ekonomi konvensional, termasuk akumulasi modal, dipahami dan dioperasionalisasikan dalam kerangka normatif syariah.

Perbedaan mendasar antara akumulasi modal dalam perspektif konvensional dan Islam terletak pada dimensi normatif yang melekat pada sistem Islam. Dalam ekonomi Islam, akumulasi modal tidak hanya dipandang sebagai fenomena ekonomi semata, tetapi juga sebagai aktivitas yang harus memenuhi standar-standar moral dan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini mencakup larangan terhadap riba, maisir, gharar, serta berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Kajian ini bertujuan untuk menyusun kerangka konseptual yang komprehensif mengenai akumulasi modal dalam ekonomi Islam dengan menelaah: (1) definisi dan titik berangkat konsep akumulasi modal; (2) hakikat modal dan tujuan akumulasinya; (3) prinsip-prinsip syariah yang membingkai proses tersebut; (4) saluran-saluran institusional akumulasi modal dalam ekosistem keuangan Islam; (5) mekanisme screening dan tata kelola kepatuhan syariah; serta (6) hubungan antara akumulasi modal syariah dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) yang bersifat konseptual-analitis. Sumber-sumber yang dikaji mencakup artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris yang membahas topik-topik yang berkaitan dengan akumulasi modal, investasi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan syariah, serta instrumen-instrumen keuangan Islam. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur, kemudian disintesiskan untuk membangun kerangka konseptual yang koheren mengenai akumulasi modal dalam perspektif ekonomi Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Definisi dan Titik Berangkat: Investasi sebagai Proses Penambahan Stok Modal

Dalam pengertian ekonomi, akumulasi modal dipahami sebagai proses penambahan stok barang modal (capital goods) dari waktu ke waktu melalui investasi, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas produksi (Parsih & Roikhan, 2024). Literatur tentang pasar modal syariah juga menegaskan hubungan umum bahwa akumulasi modal yang ditanamkan dalam bentuk investasi merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi, yakni investasi mendorong terbentuknya modal yang dapat membiayai aktivitas produktif (Rizal & Soemitra, 2022). Dalam kajian lain tentang saham syariah, investasi juga dijelaskan sebagai keadaan ketika perekonomian "memproduksi dan mengakumulasi modal," sehingga investasi diposisikan sebagai mekanisme yang membuat modal bertambah dan terakumulasi (Rodliyah & Ramasari, 2018).

Dalam ekonomi Islam, akumulasi modal tersebut tidak dipandang netral secara normatif, melainkan harus terjadi melalui aktivitas ekonomi (muamalah) yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Firmansyah, 2022; Heradhyaksa, 2020). Karena investasi dipahami sebagai bagian dari muamalah, kaidah fiqh yang sering dikutip dalam literatur pasar modal syariah menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh (mubah) kecuali ada dalil yang melarang (Firmansyah, 2022; Parsih & Roikhan, 2024; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021). Dengan demikian, akumulasi modal dalam ekonomi Islam dapat dipahami sebagai proses bertambahnya stok modal (fisik/finansial) melalui penempatan dana pada aktivitas dan instrumen yang halal serta mekanisme transaksinya bebas dari unsur yang dilarang syariah (Apriani et al., 2023; Heradhyaksa, 2020; Hidajat, 2019).

3.2 Hakikat Modal dan Tujuan Akumulasi: Produktivitas, Kemaslahatan, dan Distribusi

Beberapa rujukan menekankan bahwa Islam mendorong agar sumber daya/harta tidak sekadar disimpan, tetapi dibuat produktif melalui investasi sehingga memberi manfaat lebih luas (Muftia et al., 2023; Sarpini, 2020). Dalam konteks pasar modal, investasi disebut "sangat dianjurkan" karena membuat harta menjadi produktif dan memberi manfaat bagi pihak lain (Muftia et al., 2023), dan Islam dipaparkan melarang praktik penimbunan harta/uang yang menjadikannya tidak produktif (Oktaviani, 2021; Sarpini, 2020). Literatur tentang investasi syariah juga menegaskan orientasi normatif bahwa investasi dimaksudkan agar kekayaan tidak hanya berputar/terkonsentrasi pada kelompok kaya, melainkan dapat dirasakan oleh mereka yang membutuhkan modal usaha (Oktaviani, 2021).

Sejalan dengan itu, tulisan mengenai literasi keuangan syariah merumuskan prinsip bahwa akumulasi kekayaan yang "hanya dikendalikan oleh segelintir orang" tidak diperbolehkan dalam ekonomi syariah (Sudirman et al., 2019). Pembahasan rasionalitas larangan riba mengaitkan pelarangan tersebut dengan implikasi pada sektor riil: optimalisasi arus investasi ke sektor riil dan pencegahan akumulasi kekayaan yang berpotensi eksploitatif pada kelompok tertentu (Swadjaja et al., 2019). Dengan demikian, akumulasi modal dalam ekonomi Islam tidak berhenti pada peningkatan stok modal semata, tetapi diarahkan pada (i) produktivitas ekonomi riil dan (ii) tata kelola distribusi/kemanfaatan (maslahah) yang konsisten dengan maqashid al-shariah (Oktaviani, 2021; Selasi et al., 2022).

Literatur manajemen kekayaan Islam berbasis maqashid juga mengkritik orientasi wealth management yang hanya menekankan "wealth accumulation" dan "maximum returns" tanpa mengaitkannya dengan maqashid al-shariah, misalnya penjagaan harta (hifz al-mal) dan dimensi kemaslahatan lain, lalu menawarkan model pengendalian perilaku investasi agar praktik investasi, termasuk saham syariah, sejalan dengan maqashid (Selasi et al., 2022). Studi lain yang menilai praktik investor saham syariah menunjukkan bahwa tidak semua investor telah sepenuhnya mengaitkan investasi saham syariah dengan dimensi keberkahan dan tujuan muamalah yang lebih sempurna, sehingga aspek tujuan (teleologi) menjadi bagian penting dalam memahami akumulasi modal secara Islami (Selasi et al., 2022).

3.3 Prinsip-Prinsip Syariah yang Membingkai Akumulasi Modal

3.3.1 Hukum Asal Muamalah (Mubah) dan Batasannya

Berbagai rujukan tentang pasar modal syariah, fintech syariah, serta investasi menegaskan kaidah dasar: semua bentuk muamalah pada prinsipnya boleh kecuali ada dalil yang melarang (Firmansyah, 2022; Izzah & Sudiarti, 2022; Muftia et al., 2023; Parsih & Roikhan, 2024). Namun, kebolehan tersebut dibatasi oleh larangan unsur-unsur tertentu. Kajian literasi generasi Z menuliskan bahwa aktivitas ekonomi menjadi haram jika mengandung riba, maisir, gharar, batil, ihtikar, dan unsur terlarang lain serta merujuk fatwa DSN-MUI terkait (Izzah & Sudiarti, 2022). Kajian pasar modal syariah untuk pertumbuhan ekonomi juga menyebut instrumen syariah mensyaratkan eliminasi riba, maisir, gharar, dan larangan keterlibatan pada aktivitas haram, dengan perjudian sebagai salah satu contoh yang disebut (Rizal & Soemitra, 2022). Kajian tentang reksa dana syariah pun menekankan kontrak/aktivitas tidak boleh bertentangan dengan syariah, termasuk menghindari gharar, riba, dan praktik terlarang lain (Apriani et al., 2023).

3.3.2 Larangan Riba dan Konsekuensinya terhadap Pembentukan Modal

Beberapa sumber menegaskan riba (bunga) dilarang dalam kerangka lembaga keuangan syariah (Apriani et al., 2023), dan praktik pembiayaan/penempatan dana dalam Islam berupaya menghindari usury/interest melalui skema bagi hasil atau revenue sharing (Mafaza et al., 2022). Literatur tentang lembaga keuangan syariah secara eksplisit mengaitkan sistem bunga dengan dampak buruk pada akumulasi modal: "interest system will harm the accumulation of capital" dan menghambat investasi serta pembentukan modal yang pada akhirnya menekan produktivitas dan kesempatan kerja (Soemitra, 2021). Pembahasan rasionalitas pelarangan riba juga mengaitkan larangan riba dengan dorongan agar investasi mengalir ke sektor riil dan mencegah penumpukan kekayaan yang eksploitatif (Swadjaja et al., 2019). Dengan demikian, akumulasi modal yang "Islami" menuntut mekanisme pembiayaan/investasi yang tidak bertumpu pada pendapatan bunga yang ditetapkan di muka (ex ante), melainkan berbasis kinerja aktivitas ekonomi (Soemitra, 2021; Swadjaja et al., 2019).

3.3.3 Prinsip Risk-Sharing dan Profit-and-Loss Sharing (PLS) sebagai Mekanisme Akumulasi Modal

Dalam kajian kritis praktik keuangan Islam di Indonesia, ditegaskan proposisi dasar bahwa investasi berbasis modal yang tidak melibatkan risiko kewirausahaan tidak dianggap sesuai prinsip Islam; return atas modal ditentukan ex post dan besarnya return merupakan fungsi dari aktivitas ekonomi tempat dana digunakan (Irton et al., 2021). Prinsip PLS juga dipaparkan sebagai basis operasi lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah (Al-basyar & Yuliana, 2020). Kontrak mudharabah dan musyarakah berulang kali disebut sebagai instrumen utama PLS untuk memobilisasi dana dan menyalurkan pembiayaan/investasi (Arifin & Rizaldy, 2022; Sudarwanto et al., 2023).

Literatur tentang mudharabah menekankan bahwa mudharabah merupakan kerja sama pemilik modal dan pengelola modal dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian pada prinsipnya ditanggung pemilik modal, sesuai penjelasan konseptual pada studi literasi keuangan Islam (Arifin & Rizaldy, 2022). Dengan demikian, akumulasi modal dalam ekonomi Islam secara ideal bergerak melalui penguatan mekanisme kemitraan (partnership) dan berbagi risiko/hasil, bukan pemastian bunga (Irton et al., 2021; Sudarwanto et al., 2023).

3.4 Saluran Institusional Akumulasi Modal dalam Ekonomi Islam

Akumulasi modal dalam ekonomi Islam terutama diwujudkan melalui lembaga dan instrumen yang (i) memobilisasi dana dari pihak surplus dan (ii) menyalurkannya ke pihak defisit untuk aktivitas produktif, dengan tata kelola syariah (Aldiena & Hakim, 2019; Rizal & Soemitra, 2022; Soemitra, 2021).

3.4.1 Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah: Mobilisasi Dana dan Pembiayaan Sektor Riil

Literatur lembaga keuangan syariah menekankan peran lembaga keuangan dalam memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya untuk investasi produktif, serta bahwa penerapan prinsip jual-beli dan bagi hasil pada lembaga keuangan syariah membuat lembaga ini tidak hanya menyentuh sektor moneter, tetapi juga sektor riil, sehingga arus investasi mendorong peningkatan usaha produktif (Soemitra, 2021). Kajian kontrak mudharabah modern menjelaskan fungsi bank syariah sebagai intermediary yang menerima dana investor—di mana bank bertindak sebagai mudharib—dan kemudian menyalurkan modal melalui produk pembiayaan—di mana bank bertindak sebagai rabbul mal—yang menjadikan "modal produktif" melalui pembiayaan termasuk PLS financing (Sudarwanto et al., 2023). Literatur BMT/KJKS juga menekankan fungsi pengembangan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pelaku usaha kecil, melalui dorongan menabung dan dukungan pembiayaan (Aldiena & Hakim, 2019).

Dalam konteks akumulasi modal, mekanisme penghimpunan dana seperti deposito mudharabah dan penyalurannya ke pembiayaan produktif menciptakan transformasi dana menganggur menjadi modal produktif (Al-basyar & Yuliana, 2020; Aldiena & Hakim, 2019; Soemitra, 2021; Sudarwanto et al., 2023). Namun, literatur juga menekankan adanya risiko tinggi pada pembiayaan PLS, misalnya mudharabah, sehingga lembaga keuangan menerapkan manajemen risiko seperti analisis kelayakan dan, pada praktik modern, penerapan jaminan/kolateral untuk mencegah moral hazard, bukan untuk menjamin keuntungan (Reza et al., 2024; Sudarwanto et al., 2023). Dengan demikian, akumulasi modal melalui PLS mensyaratkan tata kelola risiko yang konsisten dengan tujuan kemaslahatan (maslahah) dan kehati-hatian (prudential) (Reza et al., 2024; Sudarwanto et al., 2023).

3.4.2 Pasar Modal Syariah: Penghimpunan Dana Jangka Panjang dan Alokasi Investasi

Pasar modal dipaparkan sebagai institusi yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha dan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk berinvestasi (Yani et al., 2024), serta sebagai pilar penting ekonomi modern untuk menyerap investasi dan memperkuat posisi keuangan perusahaan (Heradhyaksa, 2020). Dalam literatur Indonesia, pasar modal syariah ditempatkan sebagai bagian dari muamalah (Andriansyah, 2023; Apriani et al., 2023), dan didefinisikan regulator sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah sekaligus wahana investor menanamkan modal (Andriansyah, 2023). Dengan demikian, dari sisi fungsi ekonomi, pasar modal syariah dapat menjadi kanal akumulasi modal dengan mengalirkan dana investor menjadi pembiayaan/kapital bagi emiten untuk ekspansi, penambahan modal kerja, dan aktivitas produktif (Andriansyah, 2023; Febriyanti, 2023; Rodliyah & Ramasari, 2018).

Sejarah perkembangan kelembagaan pasar modal syariah Indonesia dalam beberapa rujukan dikaitkan dengan penerbitan reksa dana syariah sebagai penanda awal, peluncuran Jakarta Islamic Index (JII), dan peluncuran pasar modal syariah secara resmi (Anantyasari et al., 2022; Yani et al., 2024). Rujukan lain juga menegaskan bahwa Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) diluncurkan sebagai indeks komposit saham syariah di BEI (Risman, 2024), dan kajian pandemi Covid-19 menyebut peningkatan jumlah saham syariah pada periode tertentu sebagai indikator perkembangan instrumen (Andriansyah, 2023). Seluruh perkembangan ini memperluas pilihan instrumen investasi syariah, meliputi saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, sebagai saluran akumulasi modal finansial yang kemudian dapat membiayai akumulasi modal fisik di sektor riil (Andriansyah, 2023; Faruq, 2023; Izzah & Sudiarti, 2022; Parsih & Roikhan, 2024; Rizal & Soemitra, 2022).

3.4.3 Sukuk (Obligasi Syariah): Pembiayaan Berbasis Aset/Akad Syariah

Sukuk disebut sebagai salah satu produk pasar modal syariah (Faruq, 2023), dan kajian fiqh tentang obligasi syariah menegaskan legitimasi sukuk/obligasi syariah melalui rujukan pada fatwa DSN-MUI terkait, misalnya fatwa tentang obligasi syariah dan variasinya, sekaligus membedakannya dari obligasi konvensional terutama pada penolakan bunga yang ditetapkan di awal; yang ditetapkan adalah nisbah bagi hasil/struktur imbal hasil sesuai akad syariah (Desky & Mubarrak, 2022). Dengan demikian, sukuk menyediakan kanal akumulasi modal (penghimpunan dana) untuk pembiayaan, tetapi dengan struktur yang diarahkan agar bebas riba dan sesuai prinsip syariah (Desky & Mubarrak, 2022; Rizal & Soemitra, 2022). Literatur bibliometrik juga menempatkan sukuk sebagai salah satu inovasi produk keuangan Islam kontemporer (Faruq, 2023).

3.4.4 Modal Ventura Syariah: Penyertaan Ekuitas dan Bagi Hasil untuk Ekspansi Usaha

Studi pembiayaan modal ventura pada UMKM menegaskan penyaluran pembiayaan berbentuk penyertaan ekuitas (equity) tanpa bunga, dan menggunakan konsep revenue sharing untuk menghindari riba, serta berupaya menghindari gharar melalui prinsip kesepakatan kontraktual dan konsensual (Mafaza et al., 2022). Kajian lain menegaskan bahwa modal ventura syariah menggunakan akad musyarakah dan mudharabah dalam skema bagi hasil; musyarakah lebih cocok untuk perusahaan yang sudah berjalan namun membutuhkan tambahan modal ekspansi, sedangkan mudharabah digunakan ketika usaha baru didirikan dan prospektif (Broszkiewicz, 2020). Kanal ini memperlihatkan bentuk akumulasi modal yang sangat dekat dengan prinsip risk-sharing, karena modal ditanam sebagai partisipasi kepemilikan/kemitraan, bukan utang berbunga (Broszkiewicz, 2020; Mafaza et al., 2022).

3.4.5 Securities/Equity Crowdfunding Syariah: Inovasi Digital untuk Akses Permodalan

Equity crowdfunding dipaparkan sebagai inovasi fintech yang menghubungkan investor dan pengelola usaha melalui platform online, dan kajian kontrak syariahnya sering merekomendasikan mudharabah untuk relasi investor–pengelola usaha serta wakalah bil ujrah untuk relasi pengguna dengan penyelenggara platform (Fahmy & Zahra, 2023). Kajian lain menyatakan equity crowdfunding dalam perspektif KHES mengarah pada dua jenis akad utama: mudharabah dan musyarakah (Muslina & Syahputra, 2021). Pada level tata kelola, penelitian tentang Islamic crowdfunding menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas/keadilan serta kepatuhan syariah dalam kontrak pembiayaan digital (Laksono, 2022).

Namun, ada juga rujukan yang mengkritik bahwa aspek kepatuhan syariah dan pengawasan masih menjadi isu, sehingga keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS)/SSB serta regulasi yang memadai dipandang penting untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik (Firdaus et al., 2021; Jayaprawira & Abdussalam, 2019). Kajian perlindungan hukum SCF berbasis syariah bahkan menilai bahwa ketidakjelasan ijab qabul dan ketidakpatuhan pada prinsip syirkah dapat berimplikasi pada cacat/ketidakabsahan akad dan status ketidakhalalan aktivitas terkait (Surahman & Nurrohman, 2020). Dengan demikian, crowdfunding syariah dapat menjadi kanal akumulasi modal (penghimpunan modal untuk UMKM/proyek), tetapi kualitas akumulasi modal tersebut sangat bergantung pada pemenuhan rukun/ketentuan akad dan efektivitas pengawasan kepatuhan syariah (Fahmy & Zahra, 2023; Jayaprawira & Abdussalam, 2019; Surahman & Nurrohman, 2020).

3.4.6 Integrasi Instrumen Sosial (Wakaf) dengan Ekosistem Keuangan: Produktivisasi Dana dan Pembangunan

Kajian ekosistem keuangan syariah menegaskan wakaf sebagai instrumen strategis—bersama zakat, infaq, sedekah—untuk meningkatkan kemakmuran dan mengelola distribusi pendapatan guna mengurangi ketimpangan, serta menempatkan wakaf sebagai bagian penting pembangunan ekonomi terutama melalui dimensi sosial-ekonomi (Fahmi, 2019). Rujukan yang sama menyebut pengembangan produk gabungan seperti stock waqf dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam ekosistem Indonesia yang melibatkan otoritas/pelaku terkait (Fahmi, 2019). Studi lain tentang digitalisasi wakaf saham menyatakan wakaf saham merupakan inovasi yang hasilnya diarahkan untuk kemaslahatan umat dan dapat menambah manfaat wakaf melalui aset produktif, sehingga memperluas makna produktivitas dalam ekonomi Islam (Roro et al., 2019). Dengan demikian, selain akumulasi modal komersial (untuk profit), ekonomi Islam juga membuka jalur "akumulasi modal sosial" melalui instrumentasi filantropi produktif yang terintegrasi dengan pasar modal syariah (Fahmi, 2019; Roro et al., 2019).

3.5 Screening, Tata Kelola, dan Kepastian Kepatuhan Syariah dalam Proses Akumulasi Modal

Karena akumulasi modal dalam ekonomi Islam harus memenuhi batasan syariah, pasar modal syariah mengembangkan mekanisme screening (seleksi) untuk memastikan kesesuaian emiten/instrumen (Liizzah et al., 2023; Romziatussaadah, 1970). Studi perbandingan mekanisme screening menegaskan bahwa proses screening saham syariah melibatkan "kompromi/toleransi" tertentu dan dapat berbeda lintas yurisdiksi, sehingga indeks syariah di negara berbeda memakai kriteria berbeda (Liizzah et al., 2023). Studi lain menegaskan adanya perbedaan kriteria kualitatif dan kuantitatif screening di Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat, yang dipandang terkait adaptasi fiqh muamalah pada kondisi masing-masing negara (Romziatussaadah, 1970).

Dalam konteks Indonesia, kajian tentang Daftar Efek Syariah (DES) menjelaskan adanya kriteria kualitatif dan kuantitatif, termasuk toleransi atas porsi tertentu pendapatan non-halal; hal ini dijelaskan sebagai kebijakan yang dipengaruhi kondisi struktur ekonomi, misalnya sulitnya menemukan emiten yang sepenuhnya bebas keterkaitan bunga, dan diklaim tidak melanggar ketentuan fiqh muamalah (Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021). Studi lain secara khusus membahas kontroversi batas maksimum pendapatan non-halal (bunga) dalam kriteria DES dan menautkannya pada kebutuhan menjaga perkembangan pasar modal syariah (Kumala, 2022). Dengan demikian, literatur menunjukkan adanya ijtihad kebijakan, termasuk kompromi, dalam screening, sekaligus menegaskan pentingnya transparansi dan penguatan standar agar akumulasi modal melalui pasar modal syariah tetap kredibel (Kumala, 2022; Liizzah et al., 2023).

Dari sisi kelembagaan pengawasan, studi yurisdiksi menegaskan perlunya Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawal aktivitas yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah dan menyatakan bahwa DPS memiliki dasar hukum dalam regulasi OJK meskipun belum ada undang-undang khusus yang mengatur pasar modal syariah secara komprehensif (Yani et al., 2024). Dalam konteks crowdfunding, kajian lain juga menegaskan bahwa keberadaan DPS/SSB sangat strategis untuk memastikan kepatuhan syariah dalam setiap aktivitas equity crowdfunding syariah dan menjaga kredibilitasnya (Firdaus et al., 2021). Di ranah investasi digital, studi tentang investasi/finansial digital juga menekankan pentingnya memeriksa legalitas/registrasi entitas pada OJK untuk melindungi investor dari bisnis ilegal/penipuan (Parsih & Roikhan, 2024), selaras dengan argumen bahwa pengawasan kepatuhan syariah meningkatkan kepercayaan publik (Jayaprawira & Abdussalam, 2019).

3.6 Hubungan Akumulasi Modal Syariah dengan Pembangunan dan Pertumbuhan: Temuan yang Tidak Selalu Seragam

Sejumlah studi empiris di Indonesia mengaitkan perkembangan investasi pasar modal syariah dengan pertumbuhan ekonomi, namun hasilnya tidak selalu seragam. Studi time-series 2011–2021 menyimpulkan saham syariah dan sukuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan reksa dana syariah tidak signifikan; secara simultan ketiganya signifikan (Rizal & Soemitra, 2022). Studi lain berbasis ECM yang memasukkan indeks saham syariah (ISSI) sebagai salah satu variabel melaporkan bahwa variabel indeks saham syariah tidak signifikan terhadap pertumbuhan PDB, baik jangka pendek maupun jangka panjang, meskipun variabel lain seperti ziswaf dan indeks produksi signifikan (Risman, 2024). Penelitian regional di Sulawesi Selatan juga menemukan pembiayaan modal kerja syariah berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara investasi UMKM positif namun tidak signifikan; namun, keduanya secara simultan positif dan signifikan (Komarudin et al., 2023).

Perbedaan hasil-hasil ini menunjukkan bahwa keterkaitan akumulasi modal melalui instrumen dan pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada komposisi instrumen, desain kebijakan, dan konteks ekonomi yang diteliti, sebagaimana tercermin dalam variasi temuan antara studi (Komarudin et al., 2023; Risman, 2024; Rizal & Soemitra, 2022).

4. Sintesis: Ciri Khas Akumulasi Modal Islami

Berdasarkan sintesis literatur yang dikaji, akumulasi modal menurut ekonomi Islam memiliki ciri-ciri konseptual sebagai berikut.

Pertama, berbasis investasi yang produktif: akumulasi modal terjadi melalui investasi yang menambah stok barang modal dan kapasitas produksi (Parsih & Roikhan, 2024), sekaligus dimaknai sebagai proses "memproduksi dan mengakumulasi modal" (Rodliyah & Ramasari, 2018).

Kedua, dibingkai oleh fiqh muamalah: investasi pada dasarnya mubah, tetapi dibatasi oleh larangan unsur terlarang seperti riba, maisir, gharar, dan praktik batil (Izzah & Sudiarti, 2022; Muftia et al., 2023; Parsih & Roikhan, 2024; Rizal & Soemitra, 2022).

Ketiga, mengutamakan risk-sharing/PLS dan penghindaran riba: return idealnya ditentukan ex post sebagai fungsi aktivitas ekonomi dan melibatkan risiko kewirausahaan, bukan bunga yang ditetapkan di muka (Irton et al., 2021); PLS diposisikan sebagai prinsip operasi lembaga keuangan syariah (Al-basyar & Yuliana, 2020) dan diwujudkan melalui akad mudharabah/musyarakah (Arifin & Rizaldy, 2022; Sudarwanto et al., 2023).

Keempat, mendorong distribusi kemaslahatan dan menghindari penimbunan/konsentrasi kekayaan: investasi dipandang sebagai cara membuat harta produktif dan bermanfaat, sejalan dengan larangan penimbunan harta/uang tidak produktif (Muftia et al., 2023; Sarpini, 2020) dan prinsip bahwa akumulasi kekayaan yang hanya dikuasai segelintir orang tidak diperbolehkan (Sudirman et al., 2019), serta penegasan bahwa investasi syariah ditujukan agar kekayaan tidak hanya berputar pada kelompok kaya (Oktaviani, 2021).

Kelima, memerlukan screening, tata kelola, dan pengawasan kepatuhan: mekanisme screening saham syariah merupakan sarana pembedaan saham yang sesuai syariah dan mengandung toleransi tertentu serta bervariasi lintas yurisdiksi (Liizzah et al., 2023; Romziatussaadah, 1970); di Indonesia terdapat kebijakan DES termasuk toleransi pendapatan non-halal tertentu sebagai bentuk ijtihad kebijakan (Kumala, 2022; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021); pengawasan DPS/SSB dipandang penting untuk menjaga kepatuhan dan kepercayaan publik (Firdaus et al., 2021; Jayaprawira & Abdussalam, 2019; Yani et al., 2024).

Keenam, memiliki spektrum kanal komersial dan sosial: selain kanal komersial seperti bank, pasar modal, sukuk, venture capital, dan crowdfunding (Andriansyah, 2023; Desky & Mubarrak, 2022; Mafaza et al., 2022; Muslina & Syahputra, 2021), ekosistem Islam juga mengintegrasikan instrumen sosial seperti wakaf, termasuk wakaf saham dan CWLS, untuk pembangunan dan distribusi kesejahteraan (Fahmi, 2019; Roro et al., 2019).

5. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa akumulasi modal dalam ekonomi Islam merupakan proses investasi yang bertambah dari waktu ke waktu dengan orientasi produktivitas riil dan kemaslahatan, dijalankan melalui instrumen halal dan mekanisme kepatuhan syariah yang kuat (Fahmi, 2019; Irton et al., 2021; Izzah & Sudiarti, 2022; Parsih & Roikhan, 2024; Rizal & Soemitra, 2022; Yani et al., 2024). Perbedaan mendasar antara akumulasi modal Islami dan konvensional terletak pada kerangka normatif yang menyelubunginya: dalam Islam, akumulasi modal bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas sesuai maqashid al-shariah.

Temuan empiris mengenai hubungan antara instrumen keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi bervariasi, menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan konteks, komposisi instrumen, dan desain kebijakan yang berbeda-beda. Di sisi kelembagaan, penguatan mekanisme screening, transparansi standar DES, dan efektivitas DPS merupakan aspek yang perlu terus diperbaiki agar ekosistem keuangan syariah dapat secara optimal menjalankan fungsinya sebagai kanal akumulasi modal yang produktif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

Al-basyar, M. M., & Yuliana, I. (2020). Investments in Shares of Islamic Studies Thinking Jasser Auda. Ekuitas Jurnal Pendidikan Ekonomi, 8(1), 1. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v8i1.22957

Aldiena, E., & Hakim, M. H. A. (2019). The Impact of Companies' Internal Factors On The Performance of Their Stock Returns. Journal of Islamic Economic Laws, 2(1), 120–149. https://doi.org/10.23917/jisel.v2i1.7708

Anantyasari, M., Suwarno, A. E., Nashirudin, M., Mu'awanah, C., & Asri, N. B. (2022). Relevance of Islamic banking in Indonesia to the muamalah system of the prophet and the caliph. Journal of Islamic Economic Laws, 297–322. https://doi.org/10.23917/jisel.v5i2.17657

Andriansyah, Y. (2023). Analysis of fatwas by the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama on the stock market. Millah Journal of Religious Studies, 525–552. https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art9

Apriani, E., Latif, A., & Permana, I. (2023). A bibliometric analysis of sharia bonds (sukuk) in Islamic capital market. Proceeding International Pelita Bangsa, 1(01), 37–45. https://doi.org/10.37366/pipb.v1i01.2679

Arifin, Z., & Rizaldy, M. R. (2022). The impact of Islamic capital market literacy, financial behavior, and income on the interest to invest in Islamic capital markets among Generation Z: Case study on Gunadarma University students. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(1), 187–204. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1157

Broszkiewicz, M. (2020). Portfolio investments in Indonesia and Malaysia as examples of developing the investment attractiveness on Islamic capital markets. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 64(2), 19–32. https://doi.org/10.15611/pn.2020.2.02

Desky, H., & Mubarrak, H. (2022). The decision of the Aceh community to invest in sharia. International Journal of Management and Business Economics, 1(1), 46–58. https://doi.org/10.58540/ijmebe.v1i1.57

Fahmi, A. S. R. (2019). Potential of sharia financial institutions in supporting Indonesia's economic growth. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 3(1). https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v3i1.3906

Fahmy, E., & Zahra, I. A. (2023). Islamic securities crowdfunding based on Indonesia's Islamic and positive law perspective. International Journal of Economics Management Business and Social Science (Ijembis), 3(3), 726–738. https://doi.org/10.59889/ijembis.v3i3.154

Faruq, A. U. (2023). Bonds in Islamic economic review. Journal of Islamic Economics and Business, 2(2), 131–151. https://doi.org/10.15575/jieb.v2i2.22503

Febriyanti, N. (2023). Equity crowdfunding: Financing instruments MSMEs compilation of perspective sharia economic law. Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 26(1), 108–120. https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.108-120

Firdaus, M. I., Aziz, M. A., Sukoco, D., & Alafianta, N. F. (2021). Investment cooperation agreement on equity crowdfunding platform from the perspective of sharia economic law. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 5(1), 65. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v5i1.5626

Firmansyah, M. F. (2022). A scientometric analysis in Islamic equity market: Where shall we go? International Journal of Islamic Business Ethics, 7(1), 40. https://doi.org/10.30659/ijibe.7.1.40-55

Heradhyaksa, B. (2020). The jurisdiction of sharia supervisory board in Indonesia sharia capital market. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(9), 763–774. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i9.16591

Hidajat, R. (2019). Venture capital financing on MSMEs in PT Sarana Ventura Yogyakarta: A maslahah perspective. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 4(2), 101. https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i2.929

Irton, I., Khairawati, S., & Murtadlo, M. B. (2021). Investor behavior in Islamic capital markets: Study on Muslim students. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa, 18(3), 45–60. https://doi.org/10.29313/performa.v18i3.7986

Izzah, N., & Sudiarti, S. (2022). Generation Z's level of Muslim understanding on sharia capital market. Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman, 10(1), 54–69. https://doi.org/10.24952/masharif.v10i1.5771

Jayaprawira, A. R., & Abdussalam. (2019). Analysis of the implementation of the Islamic contract principle on Hajj fund management by Hajj Fund Management Agency (BPKH). Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v3i26.5405

Komarudin, P., Sodiki, M., Yanova, M. H., Hadi, H., & Yusuf, M. (2023). Profit sharing akad of sharia venture capital companies. Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 255–276. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2357

Kumala, R. (2022). Sharia financial services cooperative in review of fiqh muamalah. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi Dan Perbankan (Jeskape), 6(1), 190–210. https://doi.org/10.52490/jeskape.v6i1.505

Laksono, M. A. (2022). Perfection of shariah share in the progressiveness of the halal value chain. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 10(1), 101–113. https://doi.org/10.46899/jeps.v10i1.318

Liizzah, I., Priyono, A. A., & Masitah, D. (2023). Islamic views and calls to invest according to the Al-Qur'an surah Al-Hashr verse 18. Dirasah International Journal of Islamic Studies, 1(1), 18–26. https://doi.org/10.59373/drs.v1i1.3

Mafaza, S. A., Masrifah, A. R., Putri, E. R., & Zein, A. R. (2022). Determinant of sharia stock price evidence sharia stock price in Indonesia and Malaysia. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 12(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v12i2.268

Muftia, F. K., Silvia, A., Rahayu, S. R. S., & Chairani, Y. (2023). The role of Islamic capital market to Indonesia's economic growth in 2011–2021. Ekspansi Jurnal Ekonomi Keuangan Perbankan Dan Akuntansi, 15(1), 54–67. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v15i1.4684

Muslina, M., & Syahputra, A. (2021). Risk mitigation effects for mudhārabah financing accounting treatment (case study at Bank "YIX" in Aceh). Jurnal Al-Qardh, 6(2), 1–13. https://doi.org/10.23971/jaq.v6i2.3144

Oktaviani, F. (2021). Analysis of Islamic law on the requirements of a maximum of 10% of non-halal income in the issuance of the sharia securities list in Indonesia. JIL Journal of Indonesian Law, 2(1), 25–47. https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.25-47

Parsih, F., & Roikhan, R. (2024). Investing in systems digital finance in perspectives on Islamic law studies case: System online loans. Istinbath, 23(1), 139–155. https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.747

Reza, F., Tanjung, H., & Hakiem, H. (2024). Analysis of investment performance of Islamic mutual funds in Indonesia using Sharpe, Treynor and Jensen methods. Islamic Capital Market, 2(1). https://doi.org/10.58968/icm.v2i1.506

Risman, A. (2024). The behavioral Islamic finance: Conceptual framework and literature review. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (Iijse), 7(2), 3216–3230. https://doi.org/10.31538/iijse.v7i2.5071

Rizal, M., & Soemitra, A. (2022). Fiqh muamalah in sharia capital market in Indonesia. I-Best Islamic Banking & Economic Law Studies, 1(1), 48–65. https://doi.org/10.36769/ibest.v1i1.244

Rodliyah, N., & Ramasari, R. D. (2018). Implementation of syari'ah economic principles on the management of syari'ah mutual fund in Indonesia. Yuridika, 33(2), 316. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7380

Romziatussaadah, R. (1970). Trading implementation in Indonesia Stock Exchange, Palembang branch office according to the shari'ah law and business. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 20(2), 287–294. https://doi.org/10.19109/nurani.v20i2.6988

Roro, F. S. R., Hernoko, A. Y., & Anand, G. (2019). The characteristics of proportionality principle in Islamic crowdfunding in Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 455. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2013

Safitri, N., & Maftukhatusolikhah, M. (2021). Profit equalization reserve and DSN MUI No: 127/DSN-MUI/VII/2019 in maqashid syariah perspective. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 21(1), 31–40. https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1.8340

Sarpini, S. (2020). Application of musyarakah in Islamic banking. Journal of Islamic Economics Management and Business (Jiemb), 1(1), 173–190. https://doi.org/10.21580/jiemb.2019.1.1.3710

Selasi, D., Muzayyanah, M., Tatmimah, I., Sari, F., & Indriyani, R. (2022). Contribution of Islamic capital market to national capital market. Income Innovation of Economics and Management, 2(1), 1–7. https://doi.org/10.32764/income.v2i1.2558

Soemitra, A. (2021). The policy responses towards contemporary Islamic capital market in Indonesia: The dynamics and challenges. Ekonomika Syariah Journal of Economic Studies, 5(1), 31. https://doi.org/10.30983/es.v5i1.4298

Sudarwanto, A. S., Kharisma, D. B., & Cahyaningsih, D. T. (2023). Islamic crowdfunding and shariah compliance regulation: Problems and oversight. Journal of Financial Crime, 31(4), 1022–1036. https://doi.org/10.1108/jfc-01-2023-0003

Sudirman, W. F. R., Sagena, B., & Prajawati, M. I. (2019). The influence of Islamic ethical return, investment and firm value. Mec-J (Management and Economics Journal), 3(1), 13. https://doi.org/10.18860/mec-j.v0i2.4808

Surahman, M., & Nurrohman, N. (2020). Analysis of maqâshid al-syarȋ'ah on the application of the collateral in the mudhȃrabah contract in sharia financial institutions. Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 4(2), 276–287. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i2.5588

Swadjaja, I., Sawarjuwono, T., & Ludigdo, U. (2019). Model of Islamic wealth management based on maqasid al-shariah. Journal of Innovation in Business and Economics, 3(02). https://doi.org/10.22219/jibe.v3i02.7465

Yani, T. A., Abdurrahman, A., & Mulyana, I. (2024). Aceh as a model of halal trade in financial goods and services regulation based on Pancasila within the framework of national law in Indonesia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 8(1), 361. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.17680