00825 - Peran Ekonomi Islam pada SGDs 10: Upaya Mengurangi Ketimpangan Melalui Zakat, Wakaf, Dan Keuangan Mikro Syariah

Abstract

Sustainable Development Goal 10 (SDG 10) targets the reduction of inequality within and among countries through policies, financial innovation, and socio-financial instruments. This article examines the role of Islamic economic instruments—zakat, waqf, and Islamic microfinance—in supporting SDG 10 through wealth redistribution, community economic empowerment, and improved access to financial services for vulnerable groups. Drawing on empirical literature from Indonesia, this study finds that well-designed zakat and waqf management can support poverty reduction, improve the Human Development Index (HDI), and expand economic opportunities for mustahiq through productive empowerment programs, including support for micro, small, and medium enterprises (MSMEs), education, health, and other social intervention programs. A policy framework integrating the Maqāṣid Sharī'ah approach, zakat/waqf instruments, and Islamic microfinance models is consistently found to align with SDG principles—particularly SDG 10—and to facilitate cross-sector collaboration (government, corporations, communities) in reducing inequality. The study concludes that Islamic economics contributes substantively to SDG 10 through three main pathways: wealth redistribution via zakat, economic empowerment via Islamic microfinance and MSME support, and strengthening public capacity via productive waqf and community-based philanthropy.

Keywords: Islamic economics, SDG 10, zakat, waqf, Islamic microfinance, inequality, Maqāṣid Sharī'ah

Abstrak

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-10 (SDG 10) menargetkan pengurangan ketimpangan di dalam dan antarnegara melalui kebijakan, inovasi keuangan, dan instrumen sosial-keuangan. Artikel ini mengkaji peran instrumen ekonomi Islam—zakat, wakaf, dan keuangan mikro syariah—dalam mendukung SDG 10 melalui redistribusi pendapatan, pemberdayaan ekonomi komunitas, dan peningkatan akses ke layanan keuangan bagi kelompok rentan. Berdasarkan literatur empiris dari Indonesia, studi ini menemukan bahwa desain pengelolaan zakat dan wakaf yang tepat dapat mendukung pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan peningkatan peluang ekonomi bagi mustahik melalui program-program pemberdayaan umat, seperti dukungan untuk UMKM, pendidikan, kesehatan, dan program-program intervensi sosial lainnya. Kerangka kebijakan yang menggabungkan pendekatan Maqāṣid Syariah, instrumen zakat/wakaf, dan model pembiayaan mikro syariah secara konsisten terbukti selaras dengan prinsip SDGs—terutama SDG 10—dan memfasilitasi kerja sama lintas sektor (pemerintah, korporasi, komunitas) untuk mengurangi ketimpangan. Studi ini menyimpulkan bahwa ekonomi Islam berkontribusi secara substansial terhadap SDG 10 melalui tiga jalur utama: redistribusi kekayaan melalui zakat, pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan mikro syariah dan dukungan UMKM, serta penguatan kapasitas publik melalui wakaf produktif dan filantropi berbasis komunitas.

Kata kunci: ekonomi Islam, SDG 10, zakat, wakaf, keuangan mikro syariah, ketimpangan, Maqāṣid Syariah

A. Pendahuluan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-10 (SDG 10) secara eksplisit berorientasi pada pengurangan ketimpangan di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa studi yang menelusuri peran keuangan Islam dalam kerangka SDGs menekankan bahwa instrumen Islam seperti zakat, wakaf, dan microfinance Islam dapat menopang divergensi sosial-ekonomi secara konstruktif, termasuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses kepada peluang ekonomi bagi kelompok rentan (Hiljannah et al., 2023; Mahmudi & Absor, 2023; Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Dalam konteks Indonesia, literatur empiris menunjukkan bahwa alokasi zakat untuk pendidikan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi—terutama UMKM—terkait erat dengan capaian SDGs dan potensi untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, yakni ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin serta antardaerah (Mahmudi & Absor, 2023; Putri et al., 2023; Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

Pada tingkat nasional, literatur juga menegaskan bahwa SDGs telah menjadi kerangka evaluasi bagi praktik filantropi Islam, zakat, dan institusi keuangan Islam (OPZ/LAZ) dalam upaya mengurangi kesenjangan melalui program-program produktif dan peningkatan akses layanan keuangan serta peluang kerja bagi kaum dhuafa dan mustahik (Apriani et al., 2024; Hiljannah et al., 2023; Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

Sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa mekanisme keuangan Islam—termasuk zakat, wakaf, serta keuangan mikro syariah—berperan penting dalam mendukung SDG 10 melalui redistribusi pendapatan, pemberdayaan ekonomi komunitas, dan peningkatan akses ke layanan keuangan bagi kelompok rentan (Apriani et al., 2024; Hiljannah et al., 2023; Mahmudi & Absor, 2023; Maisyarah & Hadi, 2024; Mustofa, 2021; Rokhlinasari & Widagdo, 2023; Trimulato & Nuringsih, 2019). Validasi empiris lokal dan regional menunjukkan bahwa desain pengelolaan zakat dan wakaf yang tepat dapat mendukung pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan peningkatan peluang ekonomi bagi mustahik melalui program-program pemberdayaan umat (Effendi & Nariah, 2023; Kurniawan, 2022; Mahmudi & Absor, 2023; Putri et al., 2023; Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Struktur kebijakan yang menggabungkan pendekatan Maqāṣid Syariah, instrumen zakat/wakaf, dan model pembiayaan mikro syariah secara konsisten terbukti selaras dengan prinsip SDGs—terutama SDG 10—dan memfasilitasi kerja sama lintas sektor untuk mengurangi ketimpangan (Hiljannah et al., 2023; Mustofa, 2021; Rokhlinasari & Widagdo, 2023; Simanjuntak et al., 2024).

B. Kerangka Teoritis: Ekonomi Islam, Maqāṣid, dan Instrumen Pemberdayaan

1. Maqāṣid Syariah sebagai Fondasi Normatif

Maqāṣid Syariah sebagai fondasi normatif ekonomi Islam menekankan tujuan-tujuan umum hukum Islam—mencegah kerusakan, memelihara hak-hak, dan menjaga kemaslahatan manusia—yang sejalan dengan SDGs, terutama dalam hal keadilan sosial, kesejahteraan, dan perlindungan hak semua pihak. Beberapa peneliti menekankan bahwa kerangka Maqāṣid Syariah dapat memandu desain kebijakan ekonomi Islam agar selaras dengan tujuan SDGs serta memandu distribusi manfaat bagi umat manusia secara inklusif (Mustofa, 2021).

2. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi

Zakat, wakaf, dan ziswaf adalah instrumen inti ekonomi Islam untuk redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi umat, dan penyediaan layanan publik berbasis komunitas. Zakat secara tradisional memiliki potensi untuk menggerakkan redistribusi kekayaan dari orang mampu kepada mustahik (miskin, fakir, dan lain-lain) dan, ketika diarahkan pada program-program produktif (UMKM, modal kerja untuk usaha kecil), memiliki implikasi langsung terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Hiljannah et al., 2023; Mahmudi & Absor, 2023; Putri et al., 2023; Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

3. Wakaf sebagai Endowmen Publik Berkelanjutan

Wakaf, sebagai endowmen publik, memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya berkelanjutan bagi infrastruktur sosial (pendidikan, kesehatan, layanan publik). Model pengelolaan wakaf uang dan wakaf produktif telah dipelajari sebagai alat untuk memperluas akses ke layanan dasar bagi komunitas dan pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan proyek yang sesuai prinsip syariah (Maisyarah & Hadi, 2024; Maivalinda et al., 2021). Dalam kerangka SDGs, wakaf dipandang sebagai instrumen yang dapat memperkuat kapasitas publik dan mengurangi ketimpangan melalui redistribusi manfaat jangka panjang.

4. Keuangan Mikro Syariah sebagai Pembiayaan Inklusif

Keuangan mikro syariah, sebagai bentuk pembiayaan inklusif yang berlandaskan prinsip syariah (tanpa riba, keadilan, bagi hasil), berpotensi meningkatkan akses ke pembiayaan bagi UMKM dan rumah tangga berpendapatan rendah. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa sistem mikrofinansial Islam dapat meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga miskin, memperluas peluang kerja, dan mendukung kegiatan ekonomi lokal—yang pada gilirannya menyasar pengurangan ketimpangan (SDG 10) melalui peningkatan akses ke modal, pelatihan, dan jaringan pasar (Apriani et al., 2024; Rokhlinasari & Widagdo, 2023; Trimulato & Nuringsih, 2019; Zahara et al., 2023).

C. Analisis Peran Ekonomi Islam terhadap SDG 10

1. Redistribusi dan Keadilan Distribusi Kekayaan

Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari pihak mampu kepada mustahik. Administrasi zakat yang terencana dan terukur, seperti program-program yang diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM, telah dikaitkan dengan peningkatan indikator kesejahteraan manusia (IPM) di komunitas penerima. Contoh empiris menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang terarah pada pendidikan dan pemberdayaan UMKM dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan akses ke peluang ekonomi bagi kelompok miskin dan marjinal (Mahmudi & Absor, 2023; Putri et al., 2023; Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Selain itu, kebijakan pengelolaan zakat yang selaras dengan SDGs telah diidentifikasi sebagai paradigma yang mendorong kesejahteraan bagi mustahik melalui program-program yang terukur (Hiljannah et al., 2023).

Konten studi spesifik menunjukkan bahwa alokasi dana zakat di daerah tertentu—misalnya Boyolali—dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui penggunaan zakat untuk pendidikan, bantuan sosial, dan pengembangan ekonomi kreatif/UMKM. Hal ini menandakan bagaimana zakat berkontribusi pada pengurangan ketimpangan melalui peningkatan kapasitas ekonomi dan peluang hidup yang lebih baik bagi mustahik (Mahmudi & Absor, 2023).

2. Pemberdayaan Ekonomi melalui UMKM dan Pembiayaan Inklusif

Model pembiayaan produktif melalui bank syariah untuk UMKM kreatif menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis prinsip syariah dapat memfasilitasi akses ke pembiayaan bagi pelaku UMKM yang berpotensi meningkatkan pendapatan, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Studi menunjukkan bahwa pembiayaan produktif untuk UMKM—meskipun mengurangi pembiayaan modal kerja pada beberapa periode—di sisi lain meningkatkan kontribusi sektor riil dan kesejahteraan pelaku UMKM dalam kerangka SDGs, termasuk tujuan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan akses ke pekerjaan layak bagi lebih banyak orang (Trimulato et al., 2021).

Keuangan mikro syariah berperan dalam peningkatan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga berpendapatan rendah. Penelitian menunjukkan bahwa ekosistem LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) berkontribusi terhadap pencapaian SDGs melalui peningkatan pendapatan rumah tangga, kesempatan kerja, dan literasi keuangan. Hal ini relevan terhadap SDG 10 yang menargetkan pengurangan ketimpangan dan peningkatan akses ke layanan keuangan bagi kelompok rentan (Apriani et al., 2024; Trimulato & Nuringsih, 2019).

Secara eksperimental, literatur menunjukkan bahwa program-program filantropi zakat untuk UMKM—misalnya dukungan modal, pelatihan, akses pasar, dan sebagainya—meningkatkan kemampuan usaha mikro dan menurunkan dominasi kemiskinan jangka pendek yang pada gilirannya menurunkan kesenjangan pendapatan antarkelompok di tingkat domestik (Putri et al., 2023; Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

3. Endowmen dan Filantropi untuk Kesejahteraan Inklusif

Wakaf uang dan wakaf produktif dipelajari sebagai instrumen yang efektif untuk memperluas kesempatan ekonomi dan akses kepada fasilitas publik (pendidikan dan kesehatan) dengan dampak jangka panjang yang berkontribusi pada pengurangan ketimpangan. Model pengelolaan wakaf berbasis digital menunjukkan potensi untuk meningkatkan penghimpunan wakaf, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperluas program SDGs melalui pembiayaan proyek publik. Ini sejalan dengan upaya mengurangi ketimpangan melalui pemanfaatan aset wakaf untuk membangun fasilitas berkelanjutan, termasuk kesehatan dan pendidikan (Maisyarah & Hadi, 2024; Maivalinda et al., 2021).

Kajian terkait wakaf juga menekankan relevansi maqashid syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang menegaskan bahwa pengelolaan wakaf dapat selaras dengan prinsip syariah dan tujuan SDG, sehingga dapat menjadi pendorong bagi ketidaksetaraan yang lebih rendah melalui alokasi sumber daya publik yang lebih adil (Maisyarah & Hadi, 2024; Mustofa, 2021).

4. Peran Lintas Sektor dan Kemitraan

Peningkatan dampak SDG 10 melalui ekonomi Islam tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sektor lain. Literatur menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak (penta-helix: pemerintah, akademia, industri, masyarakat, dan media) berkontribusi pada implementasi SDGs—termasuk SDG 10—melalui kombinasi kebijakan yang tepat, pembiayaan, dan inovasi teknologi. Kerangka penta-helix dan kajian kolaborasi semacam itu menunjukkan efektivitasnya dalam implementasi program SDGs pada tingkat desa/kota maupun nasional, yang pada akhirnya mengurangi ketimpangan antardaerah dan antarsosial-ekonomi (Rosiani, 2023; Simanjuntak et al., 2024).

D. Studi Kasus dan Temuan Kontekstual

Studi kasus zakat dan SDGs di Indonesia menunjukkan beberapa temuan penting berikut.

Pertama, strategi penyaluran zakat untuk pencapaian SDGs dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan memetakan prioritas alokasi—pendidikan, kesehatan, serta ekonomi kreatif/UMKM—sebagai jalur pengurangan ketimpangan (Mahmudi & Absor, 2023).

Kedua, pengelolaan zakat secara terstruktur di institusi zakat (LAZ/BAZNAS) menunjukkan bahwa integrasi SDGs ke dalam program zakat dapat mengarah pada pemberdayaan ekonomi (UMKM), pengentasan kemiskinan, dan peningkatan akses terhadap layanan sosial bagi kaum madani, sehingga meminimalkan ketimpangan (Effendi & Nariah, 2023; Hiljannah et al., 2023; Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

Ketiga, wakaf sebagai instrumen endowmen untuk pembangunan berkelanjutan (pendidikan dan kesehatan) menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi untuk memperluas jangkauan layanan sosial dan mengurangi kesenjangan akses terhadap fasilitas publik di komunitas miskin dan rentan (Maisyarah & Hadi, 2024; Maivalinda et al., 2021).

Namun demikian, perbedaan nuansa muncul dalam bagaimana zakat dibenahi untuk mengurangi ketimpangan. Beberapa studi menekankan keseimbangan antara pemberdayaan ekonomi (produktif) dan bantuan langsung (konsumtif). Pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dan ekonomi produktif cenderung lebih efektif dalam menurunkan ketimpangan jangka panjang, sedangkan bantuan konsumtif dapat mempunyai dampak jangka pendek terhadap kesejahteraan, namun bisa lebih berbahaya jika tidak diiringi dengan kapasitas ekonomi jangka panjang bagi mustahik—misalnya melalui modal kerja, pelatihan, dan akses pasar (Mahmudi & Absor, 2023; Putri et al., 2023; Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

E. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Praktis

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi kebijakan untuk SDG 10 berbasis ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, perkuat arus pembiayaan produktif zakat untuk UMKM melalui skema mudharabah/musyarakah dan kredit tanpa riba bagi komunitas rentan, dengan pengawasan dan pelaporan transparan agar dampaknya terukur terhadap pengurangan ketimpangan. Hal ini dapat dioperasikan melalui program-program yang telah dideskripsikan dalam studi bank syariah/SDGs, misalnya pembiayaan UMKM, pelatihan usaha, dan akses pasar (Rokhlinasari & Widagdo, 2023; Trimulato et al., 2021; Trimulato & Nuringsih, 2019).

Kedua, kembangkan wakaf produktif yang terintegrasi dengan perencanaan SDGs di tingkat daerah (desa/kota) untuk membiayai layanan publik yang inklusif (pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial). Wakaf digital dapat meningkatkan akuntabilitas, partisipasi publik, dan akses pembiayaan jangka panjang bagi mustahik; ini dapat memperkecil kesenjangan akses antardaerah dan kelompok sosial (Maisyarah & Hadi, 2024; Maivalinda et al., 2021; Mustofa, 2021).

Ketiga, tumbuhkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga dakwah/filantropi, dan organisasi keuangan Islam melalui model kemitraan penta-helix untuk memperluas dampak SDGs—khususnya SDG 10—dengan mengintegrasikan kebijakan fiskal, pelatihan ekonomi, dan program-program perlindungan sosial yang lebih luas (Rosiani, 2023; Simanjuntak et al., 2024).

Keempat, perkuat mekanisme evaluasi dampak kebijakan SDGs berbasis Islam melalui indikator yang relevan dengan ketimpangan: akses ke layanan keuangan, peluang kerja layak, kepemilikan aset (melalui wakaf/zakat), dan literasi keuangan. Hal ini sejalan dengan kerangka ukur SDGs dan program-program Islam di Indonesia (Hiljannah et al., 2023; Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

Kelima, perluas literasi dan adopsi kebijakan terkait maqāṣid syariah sebagai pedoman desain program ekonomi Islam agar program zakat, wakaf, dan microfinance selaras dengan tujuan SDGs secara menyeluruh (termasuk ketimpangan) dan mempertahankan keseimbangan ketiga pilar (ekonomi, sosial, lingkungan) (Mustofa, 2021).

F. Nuansa dan Pertimbangan Penting

Berbagai referensi menekankan bahwa terdapat nuansa dalam bagaimana zakat dan filantropi Islam dioptimalkan untuk SDGs. Ada kecenderungan untuk menyeimbangkan antara distribusi langsung (konsumtif) dan pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan produktif. Beberapa studi menegaskan bahwa program-program yang menekankan pemberdayaan UMKM dan akses ke modal/pasar melalui zakat/kredit syariah lebih berpotensi menurunkan ketimpangan jangka panjang dibandingkan dengan alokasi konsumtif saja (Mahmudi & Absor, 2023; Putri et al., 2023; Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Namun, kombinasi keduanya secara strategis juga dapat meningkatkan dampak sosial-ekonomi secara lebih luas jika didesain dengan tata kelola yang baik (Hiljannah et al., 2023).

Ketergantungan pada data dan kapasitas institusional juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa daerah di Indonesia memerlukan peningkatan kapasitas institusi zakat dan wakaf—transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan—agar program-program SDGs dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara publik (Hiljannah et al., 2023; Maisyarah & Hadi, 2024; Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

G. Simpulan

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa ekonomi Islam berkontribusi secara substansial terhadap SDG 10 melalui tiga jalur utama: (a) redistribusi kekayaan melalui zakat; (b) pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan mikro syariah dan dukungan UMKM; serta (c) penguatan kapasitas publik melalui wakaf produktif dan filantropi berbasis komunitas. Instrumen-instrumen ini—ketika dirancang dan dijalankan dalam kerangka Maqāṣid Syariah dan dioperasikan dengan tata kelola yang baik—berpotensi mengurangi ketimpangan, meningkatkan akses ke layanan keuangan, dan memperluas peluang ekonomi bagi kelompok rentan di Indonesia maupun di negara-negara berkembang lainnya (Apriani et al., 2024; Hiljannah et al., 2023; Mahmudi & Absor, 2023; Maisyarah & Hadi, 2024; Maivalinda et al., 2021; Mustofa, 2021; Putri et al., 2023; Rokhlinasari & Widagdo, 2023; Trimulato & Nuringsih, 2019).

Serangkaian studi kasus Indonesia menguatkan temuan bahwa program zakat/filantropi yang terarah pada pemberdayaan ekonomi (UMKM, pelatihan, akses modal) cenderung lebih efektif dalam mengatasi ketimpangan dibandingkan dengan fokus pada bantuan konsumtif semata. Namun, kebijakan yang seimbang antara bantuan langsung dan pemberdayaan jangka panjang biasanya memberikan dampak paling luas terhadap SDG 10 melalui peningkatan kapasitas, akses ke sumber daya, dan inklusivitas ekonomi (Mahmudi & Absor, 2023; Putri et al., 2023; Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

Beberapa sumber menekankan peran krusial maqāṣid syariah sebagai basis normatif untuk SDGs dan kebijakan Islam termasuk SDG 10 (Mustofa, 2021), sementara sumber lain menekankan implementasi praktis—zakat, wakaf, microfinance—melalui studi kasus spesifik daerah/kota/organisasi. Perbedaan nuansa ini memperkaya pemahaman bagaimana ekonomi Islam dapat diaktualisasikan secara kontekstual untuk mengurangi ketimpangan.

Daftar Pustaka

Apriani, A., Putri, A. N., Ardiansyah, M., Asiillah, R. A. A., Solihah, A., & Sari, D. O. V. (2024). Keuangan mikro syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan: Menyelaraskan prinsip dengan praktik. Journal of Economics and Business, 2(1), 99–108. https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.477

Effendi, B., & Nariah, S. (2023). Strategi pengelolaan zakat dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 6(2), 218. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.20195

Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., Putra, A. T., & Sarjono, O. R. (2023). The role of green sukuk for sustainable national development: Peran green sukuk terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 149–157. https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577

Kurniawan, R. (2022). Otoritas Baitul Mal Aceh dalam menyukseskan Sustainable Development Goals. Madania Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 12(2), 53. https://doi.org/10.24014/jiik.v12i2.17494

Mahmudi, I., & Absor, M. U. (2023). Strategi penyaluran dana zakat guna realisasi agenda SDGs dan meningkatkan capaian indeks pembangunan manusia: Studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Boyolali. Sentri Jurnal Riset Ilmiah, 2(3), 802–812. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.630

Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi model pengelolaan wakaf berbasis digital dalam meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 887. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079

Maivalinda, M., Srihasnita, R., & Firsta, F. (2021). Mengukur minat wakaf uang generasi milenial dalam mendukung pendanaan pembangunan berkelanjutan Sumatera Barat. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, 23(1), 84–93. https://doi.org/10.47233/jebd.v23i1.175

Mustofa, I. (2021). Nalar filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tata kelola filantropi Islam berbasis masjid di Surabaya. Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, 11(1), 129–156. https://doi.org/10.15642/maliyah.2021.11.1.129-156

Putri, S., Sudiarti, S., & Harahap, R. D. (2023). Analisis pemberdayaan UMKM melalui filantropi zakat dalam mewujudkan SDGs (Sustainable Development Goals). Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(6), 3058–3069. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3757

Rokhlinasari, S., & Widagdo, R. (2023). Zakat sebagai instrumen keuangan syariah inklusif dalam mewujudkan Sustainable Development Goals. Journal of Economics and Business UBS, 12(6), 3979–3988. https://doi.org/10.52644/joeb.v12i6.1523

Rosiani, T. (2023). Dampak tata kelola BUMDes dan peran kolaborasi penta-helix dalam mewujudkan SDGs desa. Jurnal Ekonomika dan Manajemen, 12(2), 80. https://doi.org/10.36080/jem.v12i2.2539

Simanjuntak, L., Satya, L. S., Braggi, M. C., & Kitorang, K. (2024). Analisis kolaborasi penta-helix dalam implementasi Sustainable Development Goals pada program Desa Berdaya - Taman Inspirasi Waibu. Jurnal Ekonomika Manajemen Akuntansi dan Perbankan Syariah, 13(1), 100–111. https://doi.org/10.24903/je.v13i1.2685

Trimulato, T., & Nuringsih, N. (2019). Keterkaitan lembaga keuangan mikro syariah dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 3(2), 159. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9869

Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pembiayaan produktif UMKM di bank syariah. Islamic Review Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 10(1), 19–38. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269

Zahara, O. V., Putra, R. E., & Sofiatin. (2023). Potensi urban beekeeping dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan: Studi kasus di Kota Bandung. Jurnal Sumberdaya Hayati, 9(1), 7–16. https://doi.org/10.29244/jsdh.9.1.7-16