• 00824 - Peran Ekonomi Islam dalam SDG 9: Menyelaraskan Keuangan Berbasis Maqāṣid dengan Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

    AFANIN MEDIA UTAMA



    Abstrak
    Sintesis ini mengkaji bagaimana teori ekonomi Islam dan keuangan Islam dapat berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal/SDG) 9, yang bertujuan membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memacu inovasi. Dengan merujuk pada beragam referensi yang mengaitkan instrumen keuangan Islam (sukuk hijau, wakaf, zakat, qardh al-ḥasan, keuangan yang bertanggung jawab secara sosial, dan teknologi finansial), Maqāṣid al-Sharīʿah, serta indikator SDG 9, artikel ini memetakan mekanisme, persyaratan tata kelola, dan pengalaman regional yang menggambarkan bagaimana perangkat keuangan Islamicate dapat memobilisasi modal untuk infrastruktur dan inovasi sekaligus menanamkan tujuan etis, sosial, dan lingkungan. Artikel ini menyoroti sinergi dan ketegangan antarsumber, termasuk studi kasus dari Qatar, Türkiye, Malaysia, Indonesia, dan Afrika, serta membahas imperatif kebijakan seperti kerangka regulasi, standar pengungkapan, dan kolaborasi publik–swasta. Sintesis ini menegaskan bahwa ekonomi Islam menawarkan jalur holistik menuju SDG 9 dengan mengarahkan modal ke infrastruktur yang tangguh dan industrialisasi yang digerakkan oleh modal manusia, berlandaskan Maqāṣid dan intermediasi berbasis nilai (Value-Based Intermediation/VBI).

    Kata kunci: ekonomi Islam; SDG 9; Maqāṣid al-Sharīʿah; sukuk hijau; wakaf; zakat; qardh al-ḥasan; intermediasi berbasis nilai

    Abstract
    This synthesis examines how Islamic economic theory and Islamic finance can contribute to Sustainable Development Goal (SDG) 9, which seeks to build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, and foster innovation. Drawing on a diverse set of references that connect Islamic finance instruments (green sukuk, waqf, zakat, qardh al-ḥasan, socially responsible finance, fintech), Maqāṣid al-Sharīʿah, and SDG 9 indicators, we map mechanisms, governance requirements, and regional experiences that illustrate how Islamicate financial tools can mobilize capital for infrastructure and innovation while embedding ethical, social, and environmental objectives. We highlight synergies and tensions across sources, including case studies from Qatar, Türkiye, Malaysia, Indonesia, and Africa, and discuss policy imperatives such as regulatory frameworks, disclosure standards, and public–private collaboration. The synthesis emphasizes that Islamic economics offers a holistic pathway to SDG 9 by directing capital to resilient infrastructure and human-capital–driven industrialization, anchored in Maqāṣid and value-based intermediation (VBI).

    Keywords: Islamic economics; SDG 9; Maqāṣid al-Sharīʿah; green sukuk; waqf; zakat; qardh al-ḥasan; value-based intermediation

    1. Pendahuluan: SDG 9 dan Janji Ekonomi Islam
    SDG 9 berfokus pada tiga ambisi yang saling terkait, yaitu (i) membangun infrastruktur yang tangguh, (ii) mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta (iii) memacu inovasi (Jovanović et al., 2023). Dalam kerangka ini, ekonomi Islam menyediakan perangkat yang khas untuk membiayai, mengalokasikan risiko, dan memandu keputusan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (keadilan, kewajaran, larangan riba, serta promosi aktivitas berbasis aset dan sektor riil) dan dengan maslahah (kesejahteraan publik) sebagai tujuan panduan (Abbas & Aravossis, 2024). Literatur yang berkembang memosisikan keuangan Islam bukan sekadar sebagai pelengkap berbasis keimanan bagi instrumen konvensional, melainkan sebagai mekanisme yang layak untuk memajukan SDG 9 melalui pembiayaan infrastruktur, investasi hijau, dan keuangan inklusif (termasuk keuangan mikro dan filantropi berbasis wakaf) (Ahmed et al., 2015; Dewi et al., 2023; Raimi et al., 2024). Sintesis ini menghimpun berbagai untaian literatur untuk menguraikan bagaimana ekonomi Islam dapat mengoperasionalkan target dan indikator SDG 9.

    1.1 Kerangka dan Indikator SDG 9
    Target SDG 9 menekankan infrastruktur yang tangguh, industrialisasi berkelanjutan, dan inovasi, dengan seperangkat indikator yang mencakup ukuran akses internet, kualitas infrastruktur, kinerja logistik, luaran ilmiah, dan intensitas penelitian dan pengembangan (litbang) (I1–I7) (Jovanović et al., 2023). Indikator-indikator ini menunjukkan di mana keuangan Islam dapat berkontribusi, yakni melalui pembiayaan infrastruktur digital dan fisik, industri berbasis pengetahuan, dan ekosistem yang mendukung litbang. Kerangka dan indikator SDG 9 dibahas secara eksplisit dalam analisis komparatif Serbia dan negara-negara tetangganya sebagai acuan untuk memahami metrik SDG 9 dan relevansinya bagi kebijakan dan keputusan investasi (Jovanović et al., 2023).

    1.2 Ekonomi Islam sebagai Keselarasan dengan SDG 9 melalui Maqāṣid dan Keuangan Inklusif
    Literatur menekankan bahwa maqāṣid (tujuan) Islam menitikberatkan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang selaras dengan penekanan SDG 9 pada infrastruktur, inovasi, dan pertumbuhan inklusif. Keselarasan ini dikristalkan dalam pembahasan mengenai peran keuangan Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui mekanisme seperti sukuk hijau, wakaf, zakat, dan keuangan inovatif yang menyasar infrastruktur, usaha kecil dan menengah (UKM), serta proyek hijau (Abbas & Aravossis, 2024; Dewi et al., 2023; Raimi et al., 2024).

    1.3 Konteks Regional dan Kelembagaan
    Ekosistem pembiayaan pembangunan Islam terus berkembang. Kerangka keuangan hijau, penerbitan berskala kedaulatan dan yang didukung negara, serta reformasi regulasi digunakan untuk memobilisasi modal bagi infrastruktur berkelanjutan dan proyek terkait iklim di negara-negara seperti Qatar, Türkiye, Malaysia, Indonesia, dan lainnya, dengan tingkat partisipasi sektor swasta dan kematangan pengungkapan regulasi yang beragam (Ahmad et al., 2025; Dewi et al., 2023; Hulwati et al., 2024; Raimi et al., 2024; Sukmana & Rusydiana, 2023; Trimulato et al., 2023). Konteks-konteks ini menggambarkan lingkungan kelembagaan tempat keuangan Islam dapat mendukung SDG 9.

    2. Kerangka Teoretis: Maqāṣid, Keuangan Islam, dan SDG 9
    2.1 Maqāṣid al-Sharīʿah dan SDG 9
    Ekonomi Islam bertumpu pada Maqāṣid, yakni prinsip-prinsip yang menjaga iman, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menyediakan kompas etis bagi pembiayaan pembangunan. Keselarasan dengan SDG 9 dikemukakan melalui penekanan bersama pada kesejahteraan sosial, investasi dalam infrastruktur, produksi berkelanjutan, dan akses yang setara terhadap peluang ekonomi (Abbas & Aravossis, 2024; Dewi et al., 2023). Kerangka ini menyiratkan bahwa instrumen ISF (Islamic Sustainable Finance, keuangan berkelanjutan Islam) dapat dirancang untuk memajukan imperatif ketangguhan dan inklusivitas SDG 9 sambil tetap setia pada etika syariah (Raimi et al., 2024).

    2.2 Intermediasi Berbasis Nilai (VBI) dan SDG 9
    VBI merupakan kerangka berbasis syariah yang bertujuan mengarahkan kembali perbankan Islam menuju luaran yang menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang positif, sejalan dengan Maqāṣid. Pembahasan empiris mengenai VBI dalam konteks Indonesia berargumen bahwa keuangan yang patuh syariah harus menghasilkan maslahah dan meminimalkan mudarat, sehingga mendukung SDG, termasuk SDG 9, melalui keuangan etis, investasi infrastruktur berkelanjutan, dan inklusi sosial (Dewi et al., 2023). Kerangka ini memperkuat klaim bahwa keuangan Islam dapat mengoperasionalkan SDG 9 dengan membentuk desain produk, penyaringan investasi, dan tata kelola ke arah infrastruktur dan inovasi yang berkelanjutan.

    2.3 Keuangan Islam sebagai Seperangkat Mekanisme bagi SDG 9
    Sebuah tinjauan literatur kritis mengidentifikasi mekanisme keuangan Islam tertentu yang relevan langsung dengan SDG: Sukuk Hijau Islam, Dana Investasi yang Bertanggung Jawab secara Sosial, Keuangan Mikro Islam, Investasi Dampak Islam, dan Lives and Livelihoods Fund (LLF). Instrumen-instrumen ini, yang dianalisis bersama Maqāṣid, menggambarkan bagaimana keuangan Islam dapat memobilisasi modal swasta untuk infrastruktur hijau, pengembangan UKM, kesetaraan sosial, dan ketangguhan iklim, yang merupakan unsur inti agenda infrastruktur dan inovasi SDG 9 (Raimi et al., 2024). Literatur yang sama mencatat bahwa ISF dapat mendorong kewirausahaan hijau, dukungan terhadap UKM, dan pembiayaan alternatif yang selaras dengan target SDG (Raimi et al., 2024).

    3. Instrumen dan Mekanisme: Bagaimana Ekonomi Islam Memajukan SDG 9
    3.1 Keuangan Hijau, Sukuk Hijau, dan Investasi yang Selaras dengan Iklim
    Sukuk Hijau Islam dan pembiayaan iklim Islam. Instrumen keuangan Islam seperti Sukuk Hijau disorot sebagai mekanisme untuk memobilisasi modal bagi pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan SDG (termasuk SDG 9). Literatur menekankan bahwa instrumen ISF mendorong kewirausahaan hijau, pembiayaan UKM, dan investasi yang kompatibel dengan iklim, selaras dengan Maqāṣid dan target SDG (Raimi et al., 2024). Selain itu, penilaian global atas pembiayaan iklim Islam menegaskan potensi instrumen keuangan Islam (misalnya sukuk hijau, REIT hijau, dan instrumen terkait iklim) untuk mendanai infrastruktur dan produksi berkelanjutan sambil mempertahankan prinsip etis dan prinsip pembagian risiko (Ahmed et al., 2015; Dewi et al., 2023; Unlocking Islamic Climate Finance, 2022).
    IsDB dan pembiayaan infrastruktur regional. Konsep entitas supranasional infrastruktur regional (regional infrastructure supranational entities/RISE) dalam keuangan Islam menunjukkan mekanisme kelembagaan yang menghimpun sumber daya bank pembangunan multilateral (MDB) untuk menyusun proyek yang terukur dan layak dibiayai (bankable), termasuk investasi infrastruktur dan terkait iklim, di bawah kerangka yang patuh syariah. Kerangka ini menggambarkan jalur menuju SDG 9 dengan menghimpun modal lintas negara bagi infrastruktur yang tangguh dan proyek yang digerakkan oleh inovasi (Unlocking Islamic Climate Finance, 2022).

    3.2 Wakaf, Zakat, dan Keuangan Sosial Islam sebagai Katalis SDG 9
    Model berbasis wakaf untuk infrastruktur dan aksi iklim. Model wakaf–sukuk dan konsep wakaf hijau diusulkan sebagai instrumen untuk mendanai infrastruktur dan inisiatif terkait iklim. Eksplorasi berbasis Delphi dan studi kasus menunjukkan bahwa wakaf dapat disusun untuk mendukung SDG melalui proyek lingkungan dan infrastruktur (misalnya ketangguhan iklim, infrastruktur hijau), dengan sukuk berperan sebagai tulang punggung likuiditas dan penghimpunan dana bagi aset wakaf. Instrumen-instrumen ini menggambarkan jembatan antara filantropi dan pasar modal yang dapat menjawab agenda infrastruktur SDG 9 sambil mempertahankan kepatuhan syariah (Alibašić, 2023; Rusydiana et al., 2024; Sukmana & Rusydiana, 2023).
    Zakat dan ketangguhan bencana. Dana zakat yang diarahkan pada mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan dapat membiayai infrastruktur tangguh dan program sosial yang mendukung target SDG terkait pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketangguhan infrastruktur. Kajian empiris tentang mitigasi bencana menunjukkan potensi zakat untuk berkontribusi pada luaran pembangunan berkelanjutan melalui infrastruktur yang tahan lama, layanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, selaras dengan tujuan ketangguhan dan pertumbuhan inklusif SDG 9 (Hulwati et al., 2024).
    Wakaf dan SDG 11 sebagai pelengkap SDG 9. Model wakaf yang terkait dengan Maqāṣid Syariah menekankan pelestarian bi'ah (lingkungan) dan memobilisasi aset wakaf untuk mendanai infrastruktur perkotaan, perumahan, dan layanan publik. Meskipun SDG 11 berfokus pada kota dan permukiman yang berkelanjutan, perangkat wakaf–sukuk diposisikan sebagai sarana untuk mewujudkan SDG 9 melalui infrastruktur yang tangguh dan pembangunan perkotaan yang inklusif, yang menggambarkan sinergi lintas sektor antara SDG 9 dan SDG 11 dalam eksperimentasi keuangan Islam (Rusydiana et al., 2024).

    3.3 Qardh al-Ḥasan, Keuangan Mikro, dan Pembiayaan Sosial bagi Industrialisasi Inklusif
    Pinjaman altruistik (qardh al-ḥasan) untuk ketangguhan usaha. Qardh al-ḥasan, yaitu pinjaman amal tanpa bunga, diusulkan sebagai alat untuk mendukung usaha tahap awal dan memungkinkan pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan modal sabar (patient capital) bagi usaha inovatif yang selaras dengan tujuan industrialisasi dan infrastruktur SDG 9 (Ibrahim & Alenezi, 2024). Kerangka tersebut menekankan bagaimana instrumen ini, yang berlandaskan solidaritas sosial dan keadilan ekonomi, dapat menumbuhkan ketangguhan di kalangan perusahaan rintisan di negara berkembang (Ibrahim & Alenezi, 2024).
    Keuangan mikro dan inklusi keuangan sebagai pendorong SDG 9. Keuangan mikro Islam dan investasi dampak disorot sebagai sarana untuk memperluas akses modal bagi UKM dan wirausaha mikro, yang mendukung industrialisasi inklusif dan pertumbuhan berbasis pengetahuan yang hendak didorong SDG 9. Peran keuangan mikro dalam ISF berulang kali ditekankan sebagai bagian dari mekanisme yang lebih luas untuk mengkatalisasi pembangunan industri dan inovasi dengan memungkinkan akses pembiayaan bagi sektor riil (Aassouli et al., 2018; Momin et al., 2025; Raimi et al., 2024).

    3.4 Fintech Islam, Fintech Syariah, dan Keuangan Digital bagi SDG 9
    Fintech syariah dan SDG 9. Keterkaitan antara perbankan syariah dan fintech syariah dipaparkan sebagai jalur untuk mendukung SDG dengan memanfaatkan layanan keuangan digital guna menjangkau segmen yang belum terlayani, membuka keuangan inklusif bagi UKM dan perusahaan rintisan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Trimulato et al., 2023). Sinergi antara keuangan Islam dan fintech dibingkai sebagai jalur untuk meningkatkan skala pembiayaan bagi infrastruktur hijau dan proyek berdampak sosial (Trimulato et al., 2023).
    Luaran SDG 9 berbasis fintech dalam konteks yang selaras secara religius. Analisis rantai nilai halal berbasis fintech dan pemasaran digital dalam konteks pesantren menunjukkan bagaimana adopsi fintech dapat memajukan keberlanjutan bisnis dan SDG, termasuk SDG 9. Meskipun kajian-kajian ini berkaitan dengan adopsi SDG yang lebih luas, kajian tersebut menggambarkan mekanisme yang memungkinkan keuangan berbasis teknologi dan platform patuh syariah mendukung inovasi industri dan usaha terkait infrastruktur di lingkungan mayoritas Muslim (Syamsu et al., 2022).

    3.5 Tata Kelola, Regulasi, dan Pengungkapan untuk Keselarasan dengan SDG 9
    Kerangka regulasi dan taksonomi hijau. Pengalaman keuangan hijau Qatar–Türkiye menekankan pentingnya taksonomi, standar pengungkapan, dan reformasi regulasi untuk memobilisasi modal swasta bagi infrastruktur hijau, transisi energi, dan ketangguhan iklim. Unsur-unsur tata kelola ini sangat penting untuk memastikan bahwa instrumen keuangan Islam berkontribusi pada SDG 9 dengan dampak yang kredibel dan dapat diverifikasi (Ahmad et al., 2025).
    Manajemen likuiditas dan keseimbangan antara stabilitas dan keberlanjutan. Para sarjana telah mengusulkan struktur manajemen likuiditas yang mendamaikan kebutuhan risiko/imbal hasil lembaga keuangan Islam dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (misalnya model sejenis Unleveraged Green Investment Trust) untuk menyelaraskan keuangan Islam dengan persyaratan Basel III sambil mendanai proyek hijau (Aassouli et al., 2018). Rangkaian kajian ini menyoroti bagaimana kerangka regulasi dan wahana likuiditas yang inovatif dapat memungkinkan investasi terkait SDG 9 dalam infrastruktur dan teknologi hijau.

    4. Pengalaman Regional dan Kasus Ilustratif
    Qatar dan Türkiye sebagai laboratorium keuangan hijau. Pola pembiayaan SDG global menunjukkan bahwa pasar Teluk dan sekitarnya sedang bereksperimen dengan reformasi regulasi dan diversifikasi instrumen untuk menarik modal swasta bagi infrastruktur hijau dan transisi energi. Penerbitan obligasi yang kelebihan permintaan (oversubscribed) dan diversifikasi ke arah instrumen yang selaras dengan taksonomi hijau menggambarkan bagaimana kebijakan publik dan prinsip keuangan Islam dapat diterapkan untuk mendukung SDG 9 dalam konteks ekonomi transisi (Ahmad et al., 2025).
    Malaysia dan Indonesia sebagai pusat keuangan Islam bagi SDG 9. Ekosistem keuangan Islam Malaysia yang mapan, termasuk sukuk hijau dan pembiayaan infrastruktur hijau, menyediakan templat untuk menyelaraskan investasi SDG 9 dengan praktik keuangan yang patuh syariah. Di Indonesia, VBI dan strategi berbasis wakaf sedang dijajaki untuk mewujudkan SDG melalui keuangan hijau, pembangunan infrastruktur, dan layanan keuangan inklusif (Dewi et al., 2023; Raimi et al., 2024; Sukmana & Rusydiana, 2023).
    Afrika dan negara berkembang. Kajian tentang SDG 9 pada UKM Afrika menyoroti pentingnya kepercayaan CEO, komitmen organisasi, dan kapabilitas dinamis bagi peningkatan industri dan investasi infrastruktur di pasar berkembang. Meskipun tidak secara eksklusif berfokus pada keuangan Islam, kajian-kajian ini menjelaskan bagaimana faktor tata kelola dan organisasi berinteraksi dengan pembiayaan untuk mewujudkan SDG 9 dalam konteks yang terbatas sumber dayanya (Affran et al., 2025; Zauro et al., 2024).
    Indikator SDG 9 dan nexus infrastruktur–inovasi. Indikator SDG 9 Serbia dan negara-negara tetangganya (penggunaan internet, pita lebar, kualitas infrastruktur, logistik, skor universitas/penelitian tingkat atas, belanja litbang) menggambarkan target operasional yang dapat dijadikan tolok ukur pembiayaan SDG 9. Program infrastruktur yang digerakkan keuangan Islam dapat dirancang untuk menjawab indikator-indikator ini dengan membiayai infrastruktur digital, ekosistem litbang, dan lingkungan yang ramah inovasi (Jovanović et al., 2023).

    5. Sintesis: Implikasi bagi Kebijakan, Praktik, dan Penelitian Mendatang
    5.1 Implikasi Kebijakan
    Konvergensi keuangan Islam dengan SDG 9 menunjukkan perlunya kebijakan yang (i) mendorong taksonomi hijau dan pengungkapan terstandar untuk menarik modal swasta bagi infrastruktur, (ii) mendukung program infrastruktur berbasis wakaf dan didukung zakat, (iii) memungkinkan inovasi manajemen likuiditas yang mendanai proyek hijau sambil menjaga kepatuhan syariah, dan (iv) membangun ekosistem regulasi yang mendorong kemitraan publik–swasta (KPS) dan pembiayaan infrastruktur lintas negara, semuanya berlandaskan prinsip Maqāṣid dan VBI (Aassouli et al., 2018; Ahmad et al., 2025; Dewi et al., 2023; Raimi et al., 2024).

    5.2 Implikasi Praktis bagi Praktisi Keuangan Islam
    Lembaga keuangan dapat merancang produk dan portofolio yang secara eksplisit menyasar luaran SDG 9, misalnya sukuk hijau untuk infrastruktur, fasilitas publik yang didanai wakaf, fasilitas qardh al-ḥasan bagi UKM yang bergerak dalam rantai nilai terkait infrastruktur, dan platform keuangan digital untuk memperluas akses kredit bagi UKM, sembari tetap setia pada prinsip syariah dan tujuan sosial (Hulwati et al., 2024; Ibrahim & Alenezi, 2024; Raimi et al., 2024; Sukmana & Rusydiana, 2023; Trimulato et al., 2023).

    5.3 Tata Kelola dan Pengukuran
    Untuk mewujudkan potensi keuangan Islam bagi SDG 9, struktur tata kelola yang kuat dan pengukuran dampak sangat penting. Hal ini mencakup penyelarasan penyaringan produk dengan Maqāṣid, penerapan pengungkapan yang transparan untuk instrumen keuangan hijau, dan penghubungan luaran proyek dengan indikator SDG 9 (I1–I7) atau yang setara, guna menunjukkan kemajuan menuju infrastruktur yang tangguh, industrialisasi berkelanjutan, dan inovasi (Dewi et al., 2023; Jovanović et al., 2023).

    5.4 Keterbatasan dan Nuansa
    Meskipun literatur optimistis terhadap potensi keuangan Islam bagi SDG 9, beberapa sumber mencatat tantangan, yaitu terbatasnya partisipasi sektor swasta, ketergantungan pada ekonomi hidrokarbon, dan perlunya standar pengungkapan yang harmonis. Faktor-faktor ini menuntut strategi yang spesifik konteks dan pembelajaran regional, termasuk kolaborasi publik–swasta dan pengembangan kapasitas untuk mewujudkan agenda SDG 9 melalui keuangan Islam (Ahmad et al., 2025; Ahmed et al., 2015).

    5.5 Area untuk Penelitian Lanjutan
    Penelitian mendatang dapat mengkaji (a) efektivitas wakaf–sukuk dan wakaf hijau di berbagai yurisdiksi, (b) peran qardh al-ḥasan dalam ekosistem perusahaan rintisan berorientasi SDG 9 yang dapat diskalakan, (c) bagaimana kerangka Industri 5.0–Masyarakat 5.0 bersinggungan dengan keuangan Islam dalam kota pintar dan kawasan industri, dan (d) penilaian empiris atas luaran SDG 9 dari portofolio keuangan Islam menggunakan indikator SDG 9 di beragam perekonomian (Adel & Alani, 2024; Dewi et al., 2023; Jovanović et al., 2023; Sukmana & Rusydiana, 2023; Syamsu et al., 2022).

    6. Kesimpulan
    Ekonomi Islam, yang berlandaskan Maqāṣid al-Sharīʿah dan dioperasionalkan melalui keuangan Islam, menawarkan jalur yang koheren dan berlandaskan etika menuju SDG 9: ekonomi Islam menyalurkan modal ke infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif, dan memacu inovasi dalam kerangka yang menekankan keadilan sosial, inklusi keuangan, dan penatagunaan lingkungan. Literatur mengidentifikasi instrumen konkret, yaitu Sukuk Hijau, keuangan hijau Islam, wakaf, zakat, qardh al-ḥasan, keuangan mikro Islam, dan fintech syariah, yang dapat dimobilisasi untuk memajukan target SDG 9. Literatur juga menyoroti persyaratan tata kelola, reformasi regulasi, dan kolaborasi lintas negara sebagai pemungkin yang esensial, dengan pengalaman regional dari Qatar, Türkiye, Malaysia, Indonesia, dan Afrika yang menggambarkan baik peluang maupun tantangan. Secara keseluruhan, sumber-sumber ini menggambarkan ekonomi Islam bukan sebagai tambahan yang periferal, melainkan sebagai pendekatan yang berprinsip dan mampu secara instrumental untuk mencapai infrastruktur yang tahan lama, pertumbuhan inklusif, dan luaran inovasi SDG 9.

    Daftar Pustaka
    Aassouli, D., Ebrahim, M., & Basiruddin, R. (2018). Can UGITs promote liquidity management and sustainable development? Isra International Journal of Islamic Finance, 10(2), 126–142. https://doi.org/10.1108/ijif-12-2017-0055
    Abbas, N., & Aravossis, S. (2024). Exploring the intersection of islamic economics and sustainable development: Challenges, opportunities, and policy implications. Seriat Ekonomisi, 1(2), 10–20. https://doi.org/10.35335/wyp8gp53
    Adel, A., & Alani, N. H. (2024). Human-Centric Collaboration and Industry 5.0 Framework in Smart Cities and Communities: Fostering Sustainable Development Goals 3, 4, 9, and 11 in Society 5.0. Smart Cities, 7(4), 1723–1775. https://doi.org/10.3390/smartcities7040068
    Affran, S., Agyapong, K., & Duncan, E. (2025). The Role of CEO Trust and Organizational Commitment in Advancing Sustainable Development Goal 9: Evidence From SMEs in Ghana. Sustainable Development, 34(S2), 1259–1273. https://doi.org/10.1002/sd.70384
    Ahmad, F., Boumaiza, A., Yazici, M. S., Taşaltın, N., & Özmen, S. (2025). From Global Mapping to Local Action: Green Finance, Regulatory Frameworks, and Policy Transformation for Sustainable Energy Transition in Qatar and Türkiye. Sustainable Development, 34(2), 1648–1684. https://doi.org/10.1002/sd.70373
    Ahmed, H., Mohieldin, M., Verbeek, J. H. A. M., & Aboulmagd, F. W. (2015). On the Sustainable Development Goals and the Role of Islamic Finance. https://doi.org/10.1596/1813-9450-7266
    Alibašić, H. (2023). Exploring the influence of Islamic governance and religious regimes on sustainability and resilience planning: A study of public administration in Muslim-majority countries. Public Policy and Administration, 39(4), 556–587. https://doi.org/10.1177/09520767231223282
    Dewi, S., Yaswirman, Y., Helmi, H., & Henmaidi, H. (2023). Value Based Intermediation (VBI) as a Sharia Banking Strategy in Supporting Sustainable Development in Indonesia. Al-Kharaj Journal of Islamic Economic and Business, 5(3). https://doi.org/10.24256/kharaj.v5i3.4155
    Hulwati, H., Andespa, R., Mujiono, S., & Syofyan, A. (2024). Zakat for Humanity in Disaster Mitigation. International Journal of Sustainable Development and Planning, 19(5), 1929–1939. https://doi.org/10.18280/ijsdp.190531
    Ibrahim, A. A., & Alenezi, A. (2024). Leveraging Qardh al-Hasan within Islamic Finance: A Conceptual Framework for Advancing Sustainable Development among Early-stage Enterprises. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 18(1), 18–54. https://doi.org/10.30993/tifbr.v18i1.368
    Jovanović, M., Krstić, B., & Jovanović, M. (2023). Comparative analysis of industry, innovation and infrastructure of Serbia and neighbouring countries as determinants of sustainability. Economics of Sustainable Development, 7(2), 1–10. https://doi.org/10.5937/esd2302001j
    Momin, M., Dsouza, S., Naqvi, A., & Rini, R. (2025). Environment Innovation and ESG Performance in EU Firms: Exploring the Impact of Environmental Innovation on Sustainability Outcomes. Business Strategy and the Environment, 35(4), 4925–4941. https://doi.org/10.1002/bse.70411
    Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Ashafa, S. A. (2024). Does Islamic Sustainable Finance Support Sustainable Development Goals to Avert Financial Risk in the Management of Islamic Finance Products? A Critical Literature Review. Journal of Risk and Financial Management, 17(6), 236. https://doi.org/10.3390/jrfm17060236
    Rusydiana, A. S., Laila, N., & Aslan, H. (2024). Islamic Waqf, Maqashid Shariah, and SDG-11. International Journal of Waqf, 3(2). https://doi.org/10.58968/ijw.v3i2.352
    Sukmana, R., & Rusydiana, A. S. (2023). Waqf Model for Climate Change: A Delphi Method Approach. International Journal of Waqf, 3(1). https://doi.org/10.58968/ijw.v3i1.335
    Syamsu, N., Sofyan, S., Aisya, S., & MD, M. (2022). Integration of Using Fintech and Social Media for The Business Sustainability in Pesantren. Ekonomika Syariah Journal of Economic Studies, 6(2), 167. https://doi.org/10.30983/es.v6i2.6024
    Trimulato, T., Mustamin, A., & Syarifuddin, S. (2023). Linkage of Sharia Banking and Sharia Fintech to Support the Sustainable Development Goals Program. Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam, 7(2), 104. https://doi.org/10.31958/imara.v7i2.10849
    Unlocking Islamic Climate Finance. (2022). https://doi.org/10.22617/tcs220511-2
    Zauro, Z. S., Civín, A. S., & Bouma, O. (2024). Islamic Economics for Sustainable Development. Seriat Ekonomisi, 1(2), 53–70. https://doi.org/10.35335/ac1n5382
  • 0 Comments:

    Posting Komentar