00822 - Peran Ekonomi Islam pada SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Abstract

The Sustainable Development Goals (SDGs) represent a global development agenda agreed upon by 193 United Nations member states in 2015, consisting of 17 goals and 169 targets to be achieved by 2030. Among these goals, SDG 7 specifically focuses on ensuring access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. This article comprehensively examines the role of Islamic economics in supporting SDG 7 through various Islamic financial instruments, Sharia principles, and the real contributions of Islamic economic institutions in Indonesia. Using a qualitative literature review approach, this study finds that Islamic economic instruments—including green sukuk, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), sharia financing, productive zakat, and productive waqf—have significant potential to provide sustainable and equitable funding for clean energy projects. Islamic finance characteristics that are free from speculation, oriented toward maslahah (public benefit), and grounded in social justice principles make it highly compatible with the spirit of SDG 7. Furthermore, Islamic Green Banking, mosque-based economy, and Islamic microfinance institutions also play strategic roles in accelerating the clean energy transition in Indonesia. However, several challenges remain, including limited understanding of SDGs among Islamic economic actors, insufficient sharia financial products specifically designed for SDG 7, and low literacy regarding green sukuk among market participants. This article concludes that through synergy between Islamic economic instruments and national energy policy, Indonesia—as the country with the world's largest Muslim population—has tremendous potential to realize SDG 7 through the integration of Islamic values and the global development agenda.

Keywords: Islamic Economics, SDGs 7, Green Sukuk, Clean Energy, Waqf, Zakat, Islamic Green Banking

Abstrak

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang harus dicapai pada tahun 2030. Di antara tujuan-tujuan tersebut, SDGs 7 secara khusus berfokus pada penyediaan energi bersih dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Artikel ini mengkaji secara komprehensif peran ekonomi Islam dalam mendukung SDGs 7 melalui berbagai instrumen keuangan Islam, prinsip-prinsip syariah, serta kontribusi nyata lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa instrumen-instrumen ekonomi Islam—meliputi green sukuk, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), pembiayaan syariah, zakat produktif, dan wakaf produktif—memiliki potensi besar untuk menyediakan pendanaan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi proyek-proyek energi bersih. Karakteristik keuangan syariah yang bebas dari spekulasi, berorientasi pada kemaslahatan, dan berlandaskan pada prinsip keadilan sosial menjadikannya sangat kompatibel dengan semangat SDGs 7. Selain itu, Islamic Green Banking, ekonomi berbasis masjid, dan lembaga keuangan mikro syariah juga memainkan peran strategis dalam mempercepat transisi energi bersih di Indonesia. Namun demikian, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, di antaranya keterbatasan pemahaman tentang SDGs di kalangan pelaku ekonomi Islam, kurangnya produk keuangan syariah yang spesifik untuk SDGs 7, serta masih rendahnya literasi green sukuk di kalangan pelaku pasar. Artikel ini menyimpulkan bahwa melalui sinergi antara instrumen ekonomi Islam dan kebijakan energi nasional, Indonesia—sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkan SDGs 7 melalui integrasi nilai-nilai Islam dengan agenda pembangunan global.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, SDGs 7, Green Sukuk, Energi Bersih, Wakaf, Zakat, Islamic Green Banking

1. Pendahuluan

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang harus dicapai pada tahun 2030 (Latifah, 2022; Trimulato & Nuringsih, 2019). SDGs dirancang untuk menjawab berbagai tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim, dengan prinsip universalitas, integrasi, dan inklusivitas agar tidak ada satu pun pihak yang tertinggal (Apriani et al., 2024; Trimulato & Nuringsih, 2019). Di antara 17 tujuan tersebut, SDGs 7 secara khusus berfokus pada penyediaan energi bersih dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat—sebuah tujuan yang memiliki relevansi mendalam dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Ekonomi Islam, dengan ekosistem produk dan instrumennya yang beragam, memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi SDGs di Indonesia (Latifah, 2022). Karakteristik keuangan syariah yang bebas dari spekulasi, berorientasi pada kemaslahatan, dan berlandaskan pada prinsip keadilan sosial menjadikannya sangat kompatibel dengan semangat pembangunan berkelanjutan (Iswanaji et al., 2021; Latifah, 2022). Lebih jauh, instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, sukuk hijau, dan pembiayaan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian SDGs 7, yakni memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.

Artikel ini mengkaji secara komprehensif bagaimana ekonomi Islam berperan dalam mendukung SDGs 7, dengan menelaah berbagai instrumen keuangan Islam, prinsip-prinsip syariah yang relevan, serta kontribusi nyata lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia dalam mewujudkan energi bersih dan terjangkau.

2. SDGs 7 dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan

SDGs 7 merupakan salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang secara spesifik menargetkan penyediaan energi bersih dan terjangkau. Tujuan ini mencakup akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, peningkatan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global, serta peningkatan efisiensi energi. Dalam kerangka SDGs yang lebih luas, SDGs 7 memiliki keterkaitan erat dengan tujuan-tujuan lain seperti SDGs 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), SDGs 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), SDGs 11 (kota dan komunitas berkelanjutan), serta SDGs 13 (penanganan perubahan iklim) (Iswanaji et al., 2021; Latifah, 2022).

Dalam konteks Indonesia, SDGs 7 menjadi sangat relevan mengingat masih terdapat kesenjangan akses energi di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan ganda: di satu sisi harus memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, di sisi lain harus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tidak merusak lingkungan (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai tujuan SDGs melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Mustofa, 2021; Nasrulloh, 2022).

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan (Ayatina et al., 2021). Ketiga pilar ini harus dikembangkan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan dan pembangunan tidak terjebak pada model konvensional yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (Ayatina et al., 2021). Dalam konteks inilah ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan holistik dan berkeadilan dalam pembangunan.

3. Landasan Filosofis Ekonomi Islam dalam Mendukung SDGs 7

3.1 Maqashid Syariah sebagai Fondasi

Ekonomi Islam berlandaskan pada maqashid syariah, yakni tujuan-tujuan fundamental hukum Islam yang ditetapkan Allah untuk mewujudkan kebaikan bagi seluruh umat manusia (Firdaus, 2022). Maqashid syariah mencakup perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama—yang semuanya memiliki relevansi dengan upaya penyediaan energi bersih dan terjangkau. Akses terhadap energi bersih secara langsung berkaitan dengan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) karena energi yang bersih mengurangi polusi udara dan dampak negatif terhadap kesehatan manusia (Firdaus, 2022).

Dalam perspektif maqashid syariah, pembangunan dalam sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara komprehensif (Firdaus, 2022). Oleh karena itu, SDGs harus sejalan dengan tujuan fundamental hukum Islam, yaitu mencegah kerusakan dan mencapai kesejahteraan bagi seluruh umat manusia (Firdaus, 2022). Prinsip ini secara langsung mendukung semangat SDGs 7 yang bertujuan memastikan bahwa transisi menuju energi bersih tidak meninggalkan siapa pun.

3.2 Etika Sosial Qur'anik dan SDGs

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan berbagai pilar SDGs, termasuk pilar pembangunan ekonomi dan lingkungan (Munir & Arifullah, 2023). Pilar pembangunan ekonomi SDGs mencakup energi bersih dan murah sebagai salah satu tujuannya, dan Islam telah lama membahas berbagai tujuan pilar pembangunan ekonomi ini (Munir & Arifullah, 2023). Nilai-nilai Islam seperti keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan umat memiliki relevansi kuat dengan tujuan-tujuan SDGs (Chairy et al., 2024).

Dalam konteks SDGs 7, prinsip Islam tentang larangan israf (pemborosan) dan kewajiban menjaga lingkungan (hifz al-bi'ah) menjadi landasan etis yang kuat untuk mendorong penggunaan energi yang efisien dan berkelanjutan. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan (Firdaus, 2022). Prinsip ini secara langsung mendukung transisi menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

4. Instrumen Keuangan Islam untuk Mendukung SDGs 7

4.1 Green Sukuk: Instrumen Utama Pembiayaan Energi Bersih

Salah satu instrumen keuangan Islam yang paling relevan dengan SDGs 7 adalah green sukuk atau sukuk hijau. Green sukuk merupakan instrumen obligasi syariah yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan proyek-proyek hijau untuk membiayai upaya mitigasi perubahan iklim, adaptasi iklim, dan konservasi keanekaragaman hayati (Hiljannah et al., 2023). Dana yang diperoleh dari penerbitan green sukuk secara khusus dialokasikan untuk proyek-proyek yang memenuhi kriteria hijau, termasuk sektor energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan reboisasi (Hiljannah et al., 2023).

Indonesia merupakan negara pertama yang menerbitkan instrumen pembiayaan syariah sukuk hijau (sovereign green sukuk) (Suwanan et al., 2022). Penerbitan green sukuk oleh pemerintah Indonesia dimulai sejak tahun 2018 sebagai instrumen pembiayaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan guna mengurangi dampak perubahan iklim global (Suwanan et al., 2022). Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui instrumen keuangan Islam.

Green sukuk memiliki peran penting dalam mewujudkan inklusivitas keuangan dan tanggung jawab sosial, serta membantu negara-negara Islam dalam mencapai tujuan SDGs (Hiljannah et al., 2023). Secara spesifik, green sukuk berkontribusi pada SDGs 7 melalui pembiayaan proyek-proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan air. Selain itu, green sukuk juga mendukung SDGs 6 (air bersih dan sanitasi), SDGs 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), serta SDGs 11 (kota berkelanjutan dan masyarakat) (Iswanaji et al., 2021).

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi green sukuk untuk SDGs. Pertama, kurangnya pemahaman dari pelaku pasar menjadi hambatan utama dalam promosi dan literasi green sukuk (Mareta et al., 2024). Kedua, terdapat hambatan hukum dan peraturan, termasuk kebutuhan akan kerangka hukum yang kuat untuk menjamin bahwa proyek tersebut benar-benar ramah lingkungan (Mareta et al., 2024). Ketiga, masih sedikitnya jumlah proyek sukuk hijau yang terkait langsung dengan SDGs 7 menjadi tantangan tersendiri (Mareta et al., 2024).

Namun demikian, potensi green sukuk sangat besar. Diprediksi bahwa penerbitan green sukuk hingga tahun 2029 mencapai 419 triliun rupiah di Indonesia (Hiljannah et al., 2023). Dengan populasi Muslim global yang mencapai 1,84 miliar orang pada tahun 2022, potensi pengembangan green sukuk sangat menjanjikan (Hiljannah et al., 2023). Pemerintah Indonesia terus melakukan inovasi untuk mewujudkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penerbitan green sukuk (Hiljannah et al., 2023).

4.2 Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Inovasi Pembiayaan Sosial-Energi

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi instrumen keuangan Islam yang menggabungkan wakaf uang dengan sukuk negara (Oftafiana & Laila, 2024). CWLS bertujuan untuk mendukung program pembangunan sarana sosial, termasuk yang berkaitan dengan energi bersih dan infrastruktur berkelanjutan (Wahyuni, 2022). Instrumen ini memiliki urgensi yang signifikan karena dapat memperkuat kapasitas ekonomi keuangan syariah, memperkuat manajemen lembaga wakaf nasional, mendukung pencapaian SDGs, dan mendorong investasi sosial (Oftafiana & Laila, 2024).

CWLS dapat memberikan keberlanjutan perekonomian karena dalam keuangan Islam terdapat sektor sosial yang berpotensi mendorong sektor komersial dan memberikan hubungan imbal balik yang memberikan manfaat besar dalam menyejahterakan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Wahyuni, 2022). Dalam konteks SDGs 7, CWLS dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek energi bersih di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh pembiayaan komersial konvensional.

Keberhasilan CWLS menginspirasi inisiatif pembiayaan sosial baru yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga mengurangi beban APBN (Oftafiana & Laila, 2024). Hal ini sangat relevan dalam konteks pembiayaan SDGs 7, di mana kebutuhan investasi untuk transisi energi bersih sangat besar dan tidak dapat dipenuhi oleh anggaran pemerintah semata.

4.3 Pembiayaan Syariah untuk Sektor Energi Terbarukan

Lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek energi terbarukan. Akad-akad syariah seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah dapat diaplikasikan dalam pembiayaan proyek energi bersih (Latifah, 2022). Akad Mudharabah, misalnya, merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, yang dapat diterapkan dalam investasi proyek energi terbarukan (Firmanie, 2023).

Investasi mudharabah dapat menjadi salah satu alternatif instrumen investasi syariah bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran berinvestasi serta mendukung peningkatan sektor riil sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan perealisasian SDGs (Firmanie, 2023). Dalam konteks SDGs 7, pembiayaan mudharabah dapat digunakan untuk mendanai usaha-usaha energi terbarukan skala kecil dan menengah yang dikelola oleh masyarakat.

Keuangan syariah memiliki potensi mobilisasi sumber daya yang kuat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka jalan bagi realisasi tujuan yang terkait dengan SDGs 7 (energi yang terjangkau dan bersih), SDGs 6 (air bersih dan sanitasi), SDGs 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), dan SDGs 11 (kota berkelanjutan dan masyarakat) (Iswanaji et al., 2021). Dengan demikian, keuangan syariah tidak hanya mendukung SDGs 7 secara langsung, tetapi juga berkontribusi pada tujuan-tujuan SDGs yang saling terkait.

5. Peran Islamic Green Banking dalam SDGs 7

Islamic Green Banking merupakan paradigma baru perbankan syariah yang mengintegrasikan peran Islamic Banking dan Green Banking dalam kegiatan operasional (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Konsep ini sangat relevan dengan SDGs 7 karena menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, termasuk dalam hal pembiayaan proyek energi bersih.

Islamic Green Banking dapat dikaji dari beberapa perspektif yang relevan dengan SDGs 7 (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Pertama, dari perspektif SDGs, Islamic Green Banking secara langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs 7 melalui pembiayaan proyek-proyek energi terbarukan dan efisiensi energi. Prinsip-prinsip perbankan syariah yang dapat menjadi kekuatan penggerak keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan sangat sejalan dengan semangat SDGs 7 (Ningluthfi & Nurohman, 2024).

Kedua, dari perspektif teknologi, Islamic Green Banking memanfaatkan inovasi teknologi untuk mendukung pembiayaan proyek energi bersih yang lebih efisien dan transparan (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Digitalisasi layanan perbankan syariah dapat memperluas jangkauan pembiayaan energi bersih ke daerah-daerah terpencil yang selama ini tidak terlayani oleh perbankan konvensional.

Ketiga, dari perspektif Green Finance, Islamic Green Banking menyediakan instrumen pembiayaan hijau yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung transisi energi (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Hal ini mencakup pembiayaan panel surya, turbin angin, dan infrastruktur energi terbarukan lainnya.

Keempat, dari perspektif operasional perusahaan, Islamic Green Banking mendorong bank syariah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan dalam operasional sehari-hari, termasuk penggunaan energi terbarukan dalam operasional kantor (Ningluthfi & Nurohman, 2024).

Kelima, dari perspektif Maqasid Syariah, Islamic Green Banking memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, sejalan dengan tujuan maqashid syariah (Ningluthfi & Nurohman, 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa Islamic Green Banking mampu memberikan dampak dan kontribusi terhadap berbagai tujuan SDGs di Indonesia (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Dalam konteks SDGs 7, Islamic Green Banking berperan sebagai katalisator transisi energi bersih dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai syariah untuk proyek-proyek energi terbarukan.

6. Peran Zakat dan Wakaf dalam Mendukung SDGs 7

6.1 Zakat sebagai Instrumen Redistribusi untuk Akses Energi

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam yang memiliki fungsi redistribusi kekayaan dari golongan mampu kepada golongan yang membutuhkan (Utama, 2021). Dalam konteks SDGs 7, zakat dapat berperan dalam memastikan bahwa masyarakat miskin dan rentan memiliki akses terhadap energi bersih dan terjangkau. Hal ini sejalan dengan prinsip SDGs yang menekankan bahwa tidak ada satu pun pihak yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Keuangan Islam dinilai dapat berperan dalam realisasi tujuan yang berkaitan dengan SDGs 1 (tidak ada kemiskinan), SDGs 2 (tidak ada kelaparan), SDGs 3 (kesehatan dan kesejahteraan), SDGs 5 (kesetaraan gender), SDGs 8 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi), dan SDGs 16 (perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat) (Iswanaji et al., 2021). Meskipun SDGs 7 tidak secara eksplisit disebutkan, akses terhadap energi bersih memiliki keterkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan (SDGs 1) dan kesehatan (SDGs 3), yang keduanya merupakan area di mana zakat memiliki peran signifikan.

Zakat, infak, dan sedekah memiliki peran positif dalam mencapai tujuan SDGs di Indonesia melalui lima pilar program: ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan sosial kemanusiaan (Utama, 2021). Program-program zakat yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara tidak langsung mendukung SDGs 7 dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk mengakses energi bersih.

Pengelolaan zakat yang selaras dengan SDGs akan berdampak pada pencapaian SDGs secara keseluruhan (Muharromah & Mustofa, 2021). Lembaga-lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS telah mengintegrasikan program-program zakat ke dalam program nasional pencapaian SDGs (Abdullah, 2018). Dalam konteks SDGs 7, program zakat produktif yang diarahkan pada pengembangan usaha berbasis energi terbarukan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung transisi energi bersih di tingkat komunitas.

6.2 Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur Energi

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi bersih. Wakaf produktif, yang dikelola sedemikian rupa untuk menghasilkan barang atau jasa, dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur energi terbarukan di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh pembiayaan komersial (Adam et al., 2023).

Instrumen keuangan sosial syariah seperti wakaf dapat mencapai SDGs karena kemanfaatan wakaf tidak hanya untuk kelompok Muslim tetapi juga untuk non-Muslim (Rini, 2020). Dalam konteks SDGs 7, wakaf dapat digunakan untuk membiayai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya komunal, instalasi biogas, atau infrastruktur energi terbarukan lainnya yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama.

Wakaf juga memberikan kontribusi dalam mencapai SDGs dengan mendukung tujuan SDGs untuk masyarakat tanpa kemiskinan, menyediakan pekerjaan yang layak, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Agil et al., 2023). Dalam konteks energi bersih, wakaf produktif yang diinvestasikan dalam proyek energi terbarukan dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi hijau, sekaligus menyediakan energi bersih yang terjangkau bagi masyarakat.

Lembaga wakaf dapat memainkan peran perantara dalam mengaktualisasikan target bersama dalam SDGs (Maisyarah & Hadi, 2024). Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, wakaf dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk proyek-proyek energi bersih yang mendukung SDGs 7.

7. Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan SDGs 7

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) memiliki peran strategis dalam mendukung SDGs 7, terutama dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengadopsi teknologi energi bersih. LKMS seperti BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan BMT (Baitul Maal wa Tamwil) berperan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional (Apriani et al., 2024).

Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran yang kuat dalam pencapaian SDGs (Apriani et al., 2024; Trimulato et al., 2021). Dalam konteks SDGs 7, LKMS dapat menyediakan pembiayaan mikro untuk pembelian panel surya, kompor biogas, atau peralatan hemat energi lainnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembiayaan ini dapat menggunakan akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) atau ijarah (sewa) yang sesuai dengan prinsip syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah memainkan peran penting dalam mencapai SDGs dengan memberikan modal usaha kepada usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan taraf perekonomian seluruh masyarakat (Apriani et al., 2024). Dalam konteks energi bersih, LKMS dapat mendukung pengembangan usaha-usaha berbasis energi terbarukan di tingkat komunitas, seperti usaha pengolahan biomassa, produksi biogas, atau jasa instalasi panel surya.

Pertumbuhan LKMS di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Data menunjukkan bahwa komponen BPRS tumbuh 10 persen, aspek pembiayaan tumbuh 17,1 persen, dan rasio keuangan BMT yang masih beroperasi tumbuh sebesar 403,5 persen (Apriani et al., 2024). Pertumbuhan ini menunjukkan kapasitas LKMS yang semakin besar untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs, termasuk SDGs 7.

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki keunggulan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan keberlanjutan ekonomi (Sari & Sulistyowati, 2023). Melalui pendekatan inklusif yang berbasis prinsip syariah dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, LKMS dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia (Sari & Sulistyowati, 2023).

8. Industri Halal dan Energi Bersih dalam Kerangka SDGs 7

Industri halal merupakan salah satu ekosistem ekonomi Islam yang memiliki relevansi dengan SDGs 7. Dalam perspektif ekonomi Islam, perwujudan SDGs di Indonesia dapat dicapai melalui industri halal yang selalu berpengaruh terhadap tercapainya SDGs (Putro et al., 2023). Industri halal yang berlandaskan prinsip halal dan thoyyib (baik dan bersih) secara inheren mendorong penggunaan bahan-bahan dan proses produksi yang ramah lingkungan, yang sejalan dengan semangat SDGs 7.

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia mempunyai visi untuk mewujudkan Indonesia mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia (Putro et al., 2023). Dalam kerangka ini, pengembangan industri halal yang berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek energi bersih sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip halal dan thoyyib. Penggunaan energi terbarukan dalam proses produksi halal tidak hanya mengurangi jejak karbon, tetapi juga meningkatkan kualitas produk halal itu sendiri.

Segala program dan regulasi yang berlaku dengan memperhatikan asas halal dan thoyyib diharapkan mampu memberikan konsep pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan SDGs 2030 (Putro et al., 2023). SDGs adalah sebuah program yang mengintegrasikan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk kemaslahatan manusia dan keberlangsungan bumi (Putro et al., 2023). Dalam konteks ini, industri halal yang menggunakan energi bersih merupakan manifestasi nyata dari integrasi nilai-nilai Islam dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

9. Peran Ekonomi Berbasis Masjid dalam Mendukung SDGs 7

Masjid sebagai institusi sentral dalam kehidupan umat Islam memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs 7. Ekonomi berbasis masjid merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan kesejahteraan umat menurut sudut pandang Islam (Mustofa, 2021). Dalam konteks SDGs 7, masjid dapat berperan sebagai pusat edukasi dan demonstrasi penggunaan energi bersih di tingkat komunitas.

Ekonomi berbasis masjid diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian 17 target SDGs di Indonesia (Mustofa, 2021). Masjid yang mengadopsi teknologi energi terbarukan, seperti panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik operasional, dapat menjadi contoh nyata bagi masyarakat sekitar tentang manfaat energi bersih. Selain itu, pengelolaan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) melalui masjid dapat diarahkan untuk mendukung proyek-proyek energi bersih di komunitas sekitar.

Di samping itu, masjid merupakan tempat yang strategis dan paling dekat dengan masyarakat sehingga dalam pengelolaan instrumen pembangunan Islam, khususnya dana ZISWAF, dapat dikelola dan disalurkan kepada yang membutuhkan (Mustofa, 2021). Dalam konteks SDGs 7, masjid dapat menjadi pusat distribusi informasi tentang energi bersih dan menjadi fasilitator akses masyarakat terhadap teknologi energi terbarukan yang terjangkau.

Program EcoMosque yang telah diterapkan di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, merupakan contoh nyata bagaimana masjid dapat berkontribusi pada SDGs 7 (Auvaria, 2018). EcoMosque adalah program yang meningkatkan kesadaran dan aspek partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, termasuk penggunaan energi yang efisien dan berkelanjutan (Auvaria, 2018). Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sangat berpotensi dalam pelaksanaan EcoMosque, mengingat jumlah masjid yang mencapai 800.000 (Auvaria, 2018).

10. Keuangan Syariah dan Inklusi Energi

Inklusi keuangan merupakan prasyarat penting untuk inklusi energi. Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan formal akan kesulitan untuk mengakses pembiayaan yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi energi bersih. Dalam konteks ini, keuangan syariah memiliki peran penting dalam memperluas inklusi keuangan, yang pada gilirannya mendukung inklusi energi.

Lembaga keuangan syariah memiliki keunggulan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan keberlanjutan ekonomi (Sari & Sulistyowati, 2023). Melalui pendekatan inklusif yang berbasis prinsip syariah, lembaga keuangan syariah dapat menjangkau segmen masyarakat yang selama ini tidak terlayani oleh perbankan konvensional, termasuk masyarakat di daerah terpencil yang membutuhkan akses energi bersih.

Inklusi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap infrastruktur nasional (Frita et al., 2021). Dalam konteks SDGs 7, inklusi keuangan syariah dapat mendukung pembangunan infrastruktur energi bersih di daerah-daerah yang selama ini tidak terjangkau oleh investasi swasta. Bank syariah, melalui produk-produk pembiayaan yang inovatif dan sesuai syariah, dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan akses energi universal.

Keuangan syariah dengan potensinya sebagai peredam tekanan atau "shock absorber" terhadap guncangan eksternal dapat membantu dalam mencapai SDGs 8 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi) dan pertumbuhan lainnya terkait SDGs (Iswanaji et al., 2021). Dalam konteks energi bersih, keuangan syariah yang stabil dan tidak spekulatif dapat menyediakan pembiayaan jangka panjang yang diperlukan untuk proyek-proyek energi terbarukan yang membutuhkan investasi besar di awal, tetapi memberikan manfaat jangka panjang.

11. Tantangan dan Peluang Ekonomi Islam dalam Mendukung SDGs 7

11.1 Tantangan

Meskipun ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mendukung SDGs 7, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, masih terdapat kekhawatiran bahwa banyak target SDGs yang tidak akan tercapai hingga batas waktu 2030 (Latifah, 2022). Hal ini menuntut percepatan kontribusi ekonomi Islam dalam mendukung SDGs 7.

Kedua, terdapat keterbatasan pemahaman tentang SDGs di kalangan pelaku ekonomi Islam (Chairy et al., 2024). Banyak lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya memahami bagaimana mereka dapat berkontribusi pada SDGs 7 secara spesifik. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif tentang keterkaitan antara instrumen keuangan Islam dan SDGs 7.

Ketiga, industri perbankan Islam global menunjukkan ketidakefisienan dalam merespons konsep-konsep kontemporer tentang Corporate Social Performance (CSP) dan SDGs (Adirestuty et al., 2024). Ketidaksesuaian ini berpotensi memengaruhi pertumbuhan keuangan sektor perbankan Islam, terutama dalam kontribusinya terhadap SDGs 7.

Keempat, terdapat tantangan dalam hal promosi dan literasi green sukuk. Kurangnya pemahaman dari pelaku pasar menyebabkan perusahaan tidak termotivasi untuk menerbitkan green sukuk (Mareta et al., 2024). Hal ini menghambat mobilisasi dana untuk proyek-proyek energi bersih melalui instrumen keuangan Islam.

Kelima, masih terdapat perdebatan tentang sejauh mana instrumen ekonomi Islam dapat diintegrasikan dengan kerangka SDGs. Beberapa pihak berpendapat bahwa merealisasikan instrumen sosial ekonomi Islam dengan menggunakan SDGs sebagai pedoman dianggap sebagai kegiatan yang bertentangan dalam Islam (Muharromah & Mustofa, 2021). Namun, pandangan ini tidak mendapat dukungan luas, dan mayoritas akademisi dan praktisi ekonomi Islam melihat SDGs sebagai kerangka yang kompatibel dengan nilai-nilai Islam.

11.2 Peluang

Di sisi lain, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh ekonomi Islam untuk berkontribusi lebih besar pada SDGs 7. Pertama, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk mengembangkan instrumen keuangan Islam yang mendukung SDGs 7 (Chairy et al., 2024). Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, mobilisasi dana melalui zakat, wakaf, dan sukuk untuk proyek energi bersih dapat dilakukan dalam skala yang signifikan.

Kedua, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi ekonomi Islam untuk mendukung SDGs 7. Digitalisasi layanan keuangan syariah dapat memperluas jangkauan pembiayaan energi bersih ke daerah-daerah terpencil yang selama ini tidak terlayani (Maisyarah & Hadi, 2024). Platform crowdfunding wakaf berbasis digital, misalnya, dapat digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat luas guna membiayai proyek energi terbarukan di daerah terpencil.

Ketiga, meningkatnya kesadaran global tentang perubahan iklim dan kebutuhan transisi energi menciptakan permintaan yang besar terhadap instrumen pembiayaan hijau yang sesuai syariah. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan green sukuk dan instrumen keuangan Islam hijau lainnya (Hiljannah et al., 2023).

Keempat, dukungan pemerintah Indonesia terhadap pengembangan ekonomi syariah dan pencapaian SDGs menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kontribusi ekonomi Islam terhadap SDGs 7. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 dan berbagai regulasi pendukung memberikan kerangka yang jelas bagi pengembangan instrumen keuangan Islam yang mendukung SDGs (Putro et al., 2023).

12. Sinergi antara Ekonomi Islam dan Kebijakan Energi Nasional

Untuk memaksimalkan kontribusi ekonomi Islam terhadap SDGs 7, diperlukan sinergi yang kuat antara instrumen ekonomi Islam dan kebijakan energi nasional. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai tujuan SDGs melalui berbagai regulasi dan kebijakan (Nasrulloh, 2022). Dalam konteks ini, integrasi instrumen keuangan Islam ke dalam kebijakan energi nasional dapat mempercepat pencapaian SDGs 7.

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat sinergi ini antara lain sebagai berikut. Pertama, pengembangan regulasi yang mendukung penggunaan instrumen keuangan Islam untuk pembiayaan proyek energi bersih. Hal ini mencakup insentif pajak untuk penerbitan green sukuk, kemudahan perizinan untuk proyek energi terbarukan yang dibiayai melalui instrumen syariah, dan standar pelaporan yang jelas untuk proyek-proyek yang didanai melalui wakaf dan zakat produktif.

Kedua, penguatan kapasitas lembaga keuangan syariah dalam menilai dan membiayai proyek energi terbarukan. Banyak lembaga keuangan syariah yang belum memiliki keahlian teknis yang memadai untuk mengevaluasi proyek energi bersih. Pelatihan dan pengembangan kapasitas di bidang ini sangat diperlukan.

Ketiga, pengembangan produk-produk keuangan syariah yang inovatif dan spesifik untuk mendukung SDGs 7. Misalnya, pengembangan produk tabungan syariah yang terkait dengan proyek energi terbarukan, atau produk asuransi syariah (takaful) yang melindungi investasi di sektor energi bersih.

Keempat, penguatan peran BAZNAS dan lembaga wakaf dalam mendukung SDGs 7 melalui program-program yang secara spesifik diarahkan pada penyediaan akses energi bersih bagi masyarakat miskin dan rentan.

13. Studi Kasus: Kontribusi Nyata Ekonomi Islam terhadap SDGs 7 di Indonesia

13.1 Green Sukuk Indonesia

Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan dalam pengembangan green sukuk sebagai instrumen pembiayaan SDGs 7. Sebagai negara pertama yang menerbitkan sovereign green sukuk, Indonesia telah menunjukkan perannya dalam mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim melalui penggunaan instrumen sukuk hijau di pasar keuangan Islam global (Suwanan et al., 2022). Dana yang diperoleh dari penerbitan green sukuk digunakan untuk membiayai berbagai proyek energi terbarukan dan efisiensi energi yang berkontribusi langsung pada SDGs 7.

13.2 Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian Berkelanjutan

Pembiayaan syariah untuk sektor pertanian juga memiliki relevansi dengan SDGs 7, terutama dalam konteks penggunaan energi bersih dalam proses produksi pertanian. Akad-akad syariah seperti Muzara'ah, Musaqah, dan Murabahah dalam pertanian dan peternakan dapat mendukung adopsi teknologi pertanian yang hemat energi dan ramah lingkungan (Latifah, 2022). Pembiayaan pada sektor pertanian yang mampu mendukung terwujudnya SDGs, khususnya di bidang perekonomian, dapat diintegrasikan dengan program energi bersih untuk menciptakan pertanian yang berkelanjutan (Ningluthfi & Nurohman, 2024).

13.3 Program Wakaf untuk Infrastruktur Energi

Beberapa lembaga wakaf di Indonesia telah mulai mengembangkan program wakaf produktif yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur energi bersih di daerah terpencil. Wakaf produktif yang dikelola sedemikian rupa untuk menghasilkan barang atau jasa dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya komunal atau instalasi biogas di desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik (Adam et al., 2023).

14. Kesimpulan

Ekonomi Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pencapaian SDGs 7 (energi bersih dan terjangkau) di Indonesia. Melalui berbagai instrumen keuangan Islam seperti green sukuk, Cash Waqf Linked Sukuk, pembiayaan syariah, zakat produktif, dan wakaf produktif, ekonomi Islam dapat menyediakan sumber pendanaan yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk proyek-proyek energi bersih (Hiljannah et al., 2023; Iswanaji et al., 2021; Latifah, 2022; Mareta et al., 2024; Ningluthfi & Nurohman, 2024; Oftafiana & Laila, 2024).

Karakteristik keuangan syariah yang bebas dari spekulasi, berorientasi pada kemaslahatan, dan berlandaskan pada prinsip keadilan sosial menjadikannya sangat kompatibel dengan semangat SDGs 7 (Latifah, 2022). Prinsip-prinsip Islam tentang larangan pemborosan, kewajiban menjaga lingkungan, dan tanggung jawab sosial memberikan landasan etis yang kuat untuk mendorong transisi menuju energi bersih (Firdaus, 2022; Munir & Arifullah, 2023).

Lembaga-lembaga ekonomi Islam, mulai dari bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, lembaga zakat, hingga lembaga wakaf, semuanya memiliki peran yang dapat dimainkan dalam mendukung SDGs 7 (Apriani et al., 2024; Sari & Sulistyowati, 2023; Trimulato et al., 2021; Utama, 2021). Sinergi antara berbagai instrumen dan lembaga ekonomi Islam, didukung oleh kebijakan pemerintah yang kondusif, dapat mempercepat pencapaian SDGs 7 di Indonesia.

Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, termasuk keterbatasan pemahaman tentang SDGs di kalangan pelaku ekonomi Islam, kurangnya produk keuangan syariah yang spesifik untuk mendukung SDGs 7, dan masih rendahnya literasi tentang green sukuk di kalangan pelaku pasar (Adirestuty et al., 2024; Chairy et al., 2024; Mareta et al., 2024). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat sipil.

Dengan potensi yang dimilikinya, ekonomi Islam dapat menjadi kekuatan penggerak yang signifikan dalam mewujudkan SDGs 7 di Indonesia. Komitmen Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia untuk mengembangkan ekonomi syariah yang berkelanjutan memberikan harapan besar bahwa SDGs 7 dapat tercapai melalui sinergi antara nilai-nilai Islam dan agenda pembangunan global (Chairy et al., 2024; Hiljannah et al., 2023; Putro et al., 2023).

Daftar Pustaka

Abdullah, M. R. (2018). Pengelolaan zakat dalam tinjauan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 3(1), 10–22. https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.196

Adam, M., Meuraxa, R. A., & Harahap, I. (2023). Model implementasi peran wakaf terhadap sektor pertanian dalam membangun negara. JEKKP (Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik), 4(2), 24–29. https://doi.org/10.30743/jekkp.v4i2.6423

Adirestuty, F., Adawiyah, R. A. A., Ratnasari, R. T., Chazanah, I. N., & Irsyad, S. M. (2024). Analisis laporan keberlanjutan studi komparasi Bank Syariah Indonesia dan Maybank Islamic Berhad 2019–2022. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 769. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11152

Agil, M., Sholikhah, N. N., Zunaidi, A., & Ahmada, M. (2023). Meminimalkan risiko dan maksimalkan keuntungan: Strategi manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf produktif. Al-Muraqabah Journal of Management and Sharia Business, 3(2), 1–20. https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v3i2.1055

Al-Jayyousi, O., Tok, E., Saniff, S. M., Hasan, W. N. W., Janahi, N. A., & Yesuf, A. J. (2022). Re-thinking sustainable development within Islamic worldviews: A systematic literature review. Sustainability, 14(12), 7300. https://doi.org/10.3390/su14127300

Apriani, A., Putri, A. N., Ardiansyah, M., Asiillah, R. A. A., Solihah, A., & Sari, D. O. V. (2024). Keuangan mikro syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan: Menyelaraskan prinsip dengan praktik. Journal of Economics and Business, 2(1), 99–108. https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.477

Auvaria, S. W. (2018). Improvement of awareness and aspect of community participation in environmental management and climate change adaptation by eco-mosque. Al-Ard Jurnal Teknik Lingkungan, 4(1), 9–15. https://doi.org/10.29080/alard.v4i1.321

Ayatina, H., Mashabi, I., Alifa, H. L., Zahara, W., & Makfi, M. M. (2021). Peran hukum keluarga sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia. At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam, 3(2), 721–730. https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss2.art1

Chairy, A., Istiqomah, I., & Nahdiyah, A. C. F. (2024). Sustainable Development Goals (SDGs) dan pendidikan Islam di perguruan tinggi: Sinergi untuk masa depan. Academia Jurnal Inovasi Riset Akademik, 4(3), 124–134. https://doi.org/10.51878/academia.v4i3.3631

Firdaus, S. (2022). Al-Qur'an dan pembangunan lingkungan berkelanjutan di Indonesia: Analisis maqashid syariah untuk pencapaian SDGs. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 120. https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11594

Firmanie, M. A. K. (2023). Implementasi akad mudharabah dalam mendorong kegiatan usaha masyarakat untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 9(2), 385–396. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795

Frita, N., Hamdani, I., & Devi, A. (2021). Pengaruh inklusi keuangan dan bank syariah terhadap infrastruktur nasional dan pertumbuhan ekonomi dalam program SDGs. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(1), 155–182. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i1.690

Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., Putra, A. T., & Sarjono, O. R. (2023). The role of green sukuk for sustainable national development: Peran green sukuk terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 149–157. https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577

Iswanaji, C., Hasbi, M. Z. N., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analitycal Networking Process (ANP) distribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan (studi kasus lembaga BAZNAS Kabupaten Jember Jawa Timur). Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance, 4(1), 195–208. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681

Latifah, E. (2022). Peran ekonomi syariah dalam mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. At Tariiz Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(03), 108–120. https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i03.275

Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi model pengelolaan wakaf berbasis digital dalam meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 887. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079

Mareta, A. P., Anggraini, F. D., Kustiyah, K., & Hayati, M. (2024). Kontribusi green sukuk pada implementasi tujuan pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Anggaran Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 2(4), 157–166. https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i4.955

Muharromah, G. L., & Mustofa, M. (2021). Paradigma SDGs dalam manajemen zakat di Indonesia. Malia (Terakreditasi), 13(1), 1–16. https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2788

Munir, M., & Arifullah, M. (2023). Etika sosial Qur'anik bagi Sustainable Development Goals. Jurnal Yaqzhan Analisis Filsafat Agama dan Kemanusiaan, 9(2), 219. https://doi.org/10.24235/jy.v9i2.14167

Mustofa, I. (2021). Nalar filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tata kelola filantropi Islam berbasis masjid di Surabaya. Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, 11(1), 129–156. https://doi.org/10.15642/maliyah.2021.11.1.129-156

Nasrulloh, N. (2022). Implementasi etika bisnis Islam dan transformasi digital UMKM Madura dalam mendukung ketercapaian Sustainable Development Goals. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 7(1), 63–75. https://doi.org/10.30736/jesa.v7i1.183

Ningluthfi, A. C., & Nurohman, Y. A. (2024). Peran Islamic Green Banking terhadap Sustainable Development Goals di Indonesia. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(5), 3689–3703. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1182

Oftafiana, T., & Laila, R. N. (2024). Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam pemerataan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(5), 3274–3288. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1262

Putro, H. S., Ni'mah, Y. L., Wilujeng, S. A., Astuti, S. B., Aunurohim, A., Ersam, T., Santoso, M., Atmaja, L., Putro, A. P., Maharani, A. R., Aldianita, A. K., Rini, C. P., Noveilya, D., Simanjuntak, I. P., Aditya, M. R., Anaqah, N. D., Gunadyani, N. K. G. K., Farida, N., Putra, R. R. S., … Sari, F. I. E. (2023). Membangun industri halal dalam mendukung masterplan ekonomi syariah Indonesia melalui program gerakan menuju sertifikasi halal (GEMESH). Sewagati, 7(4), 584–592. https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.544

Rini, N. (2020). Model wakaf uang pada pembiayaan barang publik di Indonesia. Fidusia Jurnal Keuangan dan Perbankan, 3(1). https://doi.org/10.24127/jf.v3i1.467

Sari, W. R., & Sulistyowati, S. (2023). Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 3(2), 44–52. https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1690

Suwanan, A. F., Munir, S., & Merlinda, S. (2022). Analisis peran dan tantangan sukuk hijau bagi ketahanan perubahan iklim pada wilayah rentan selama pandemi Covid-19. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(4), 978–989. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.767

Trimulato, T., & Nuringsih, N. (2019). Keterkaitan lembaga keuangan mikro syariah dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 3(2), 159. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9869

Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pembiayaan produktif UMKM di bank syariah. Islamic Review Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 10(1), 19–38. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269

Utama, R. P. (2021). Peran zakat, infak, sedekah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals di Indonesia. Kutubkhanah, 21(2). https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v21i2.15639

Wahyuni, S. (2022). Makalah Cash Waqf Linked Sukuk. OSF Preprint. https://doi.org/10.31219/osf.io/zcbw3