00818 - Peran Ekonomi Islam pada SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran ekonomi Islam dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Melalui pendekatan kajian literatur, artikel ini menganalisis berbagai instrumen ekonomi Islam, meliputi zakat, infak, sedekah, wakaf, perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, serta inovasi keuangan syariah seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan sukuk hijau. Hasil kajian menunjukkan bahwa instrumen-instrumen tersebut secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pengurangan angka kematian, penanggulangan penyakit, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kerangka maqashid syariah, khususnya prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs), memberikan landasan filosofis yang kuat bagi upaya ekonomi Islam dalam mendukung SDGs Goal 3. Untuk memaksimalkan kontribusi tersebut, diperlukan optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf, pengembangan inovasi instrumen keuangan syariah, peningkatan sinergi antarlembaga, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dana sosial Islam.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, SDGs Goal 3, Zakat, Wakaf, Perbankan Syariah, Maqashid Syariah, Kesehatan

Abstract

This article examines the role of Islamic economics in supporting the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 3 on Good Health and Well-being. Through a literature review approach, this article analyzes various Islamic economic instruments, including zakat, infaq, sadaqah, waqf, Islamic banking, Islamic microfinance institutions, and Islamic financial innovations such as Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) and green sukuk. The findings indicate that these instruments directly and indirectly contribute to improving public access to quality healthcare, reducing mortality rates, combating diseases, and enhancing overall community welfare. The maqashid shariah framework, particularly the principle of the protection of life (hifz al-nafs), provides a strong philosophical foundation for Islamic economics in supporting SDGs Goal 3. To maximize these contributions, optimization of zakat and waqf management, development of innovative Islamic financial instruments, enhanced inter-institutional synergy, and utilization of digital technology in managing Islamic social funds are required.

Keywords: Islamic Economics, SDGs Goal 3, Zakat, Waqf, Islamic Banking, Maqashid Shariah, Health

1. Pendahuluan

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlangsungan hidup, kualitas lingkungan hidup, dan pembangunan yang dapat dinikmati semua orang (Rokhlinasari & Widagdo, 2023). SDGs memuat 17 tujuan pembangunan yang mencakup 169 target hingga tahun 2030, yang meliputi penghapusan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan perlindungan lingkungan (Suwanan et al., 2022). Salah satu dari 17 tujuan tersebut adalah SDGs Goal 3, yakni "Kehidupan Sehat dan Sejahtera" (Good Health and Well-being), yang bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (Kurniawan, 2022).

Dalam konteks pencapaian SDGs Goal 3, ekonomi Islam memiliki peran yang sangat strategis dan relevan. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material semata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan lingkungan yang secara holistik mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (Amsari et al., 2024). Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umat secara inheren selaras dengan tujuan SDGs Goal 3 (Wartoyo & Haida, 2023). Artikel ini akan mengkaji secara komprehensif bagaimana berbagai instrumen dan mekanisme ekonomi Islam berkontribusi terhadap pencapaian SDGs Goal 3, mulai dari instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, hingga peran perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan inovasi keuangan syariah lainnya.

2. Landasan Konseptual: Ekonomi Islam dan SDGs Goal 3

2.1 Filosofi Ekonomi Islam dalam Konteks Kesehatan dan Kesejahteraan

Ekonomi Islam dibangun di atas fondasi nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjadikan kesejahteraan manusia secara holistik sebagai tujuan utamanya (Amsari et al., 2024). Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung mengukur kesejahteraan hanya dari aspek material seperti GDP dan GNI, ekonomi Islam mengukur kesejahteraan secara lebih komprehensif yang mencakup aspek material dan spiritual (Rahmah et al., 2024). Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan (falah) mencakup semua faktor material dan imaterial, karena pemenuhan kebutuhan manusia didasarkan pada faktor imaterial yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi spiritual (Apriani et al., 2024).

Basis pembangunan ekonomi Islam terletak pada prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjadi panduan utama dalam membentuk struktur ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembangunan ekonomi Islam tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga spiritual dan moral, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat (Amsari et al., 2024). Dalam konteks SDGs Goal 3, filosofi ini sangat relevan karena kesehatan dan kesejahteraan dalam Islam dipandang sebagai bagian integral dari maqashid syariah, yakni perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama hukum Islam (Firdaus, 2022).

Maqashid syariah, yang merujuk pada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan umat manusia, menjadi kerangka pemikiran yang relevan untuk memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi dan kesehatan masyarakat (Syuhada & Birusman, 2024). Konsep maqashid syariah mencakup perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Mustaqim, 2023). Perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) secara langsung berkaitan dengan SDGs Goal 3, karena mencakup upaya menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.

2.2 Relevansi Prinsip Ekonomi Islam dengan SDGs Goal 3

Ekonomi Islam memiliki karakteristik yang secara inheren selaras dengan SDGs Goal 3. Pertama, prinsip larangan riba dalam ekonomi Islam mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih berkeadilan dan inklusif, sehingga masyarakat miskin dapat mengakses layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka (Haikal & Efendi, 2024). Kedua, prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) dalam transaksi keuangan Islam mendorong distribusi risiko yang lebih merata, sehingga tidak ada pihak yang menanggung beban berlebihan dalam kondisi sakit atau darurat kesehatan (Jan et al., 2021). Ketiga, kewajiban zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan secara langsung mendukung akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan (Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

Menurut perspektif Islam, pembangunan ekonomi harus sejalan dengan tujuan fundamental hukum Islam yang bersifat inklusif, adil, dan menyeluruh, meliputi aspek kehidupan material dan non-material (Firdaus, 2022). Dalam konteks SDGs Goal 3, hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan melalui instrumen ekonomi Islam harus mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, mengurangi angka kematian ibu dan anak, serta memerangi berbagai penyakit yang masih menjadi tantangan global.

Ekonomi Islam juga menekankan pentingnya keadilan distributif, di mana manfaat ekonomi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan (Amsari et al., 2024). Paradigma ini menganjurkan strategi pembangunan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan secara umum, tetapi juga mengurangi disparitas ekonomi, mengatasi kemiskinan, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Amsari et al., 2024). Dalam konteks SDGs Goal 3, keadilan distributif ini sangat penting karena akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas seringkali tidak merata antara kelompok kaya dan miskin.

3. Zakat sebagai Instrumen Utama Ekonomi Islam dalam Mendukung SDGs Goal 3

3.1 Konsep dan Potensi Zakat untuk Kesehatan

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (Rohim, 2020). Dalam ekonomi syariah, zakat merupakan sektor sosial yang dijalankan dalam sistem keuangan, sehingga sistem ekonomi syariah tidak hanya menyasar pada sektor komersial semata, namun diimbangi dengan sektor sosial yang berjalan beriringan (Rohim, 2020). Zakat memainkan peran penting dalam mendukung SDGs melalui implementasi berbagai program bantuan, termasuk program kesehatan yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs Goal 3 (Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

Kontribusi zakat terhadap implementasi SDGs telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam bentuk program kemandirian, pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan kepedulian sosial (Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Dalam konteks SDGs Goal 3, program kesehatan yang dibiayai dari dana zakat mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Zakat dalam mewujudkan SDGs dengan maqashid syariah ditunjukkan pada program bantuan yang diselenggarakan BAZNAS, termasuk program kesehatan dan kesejahteraan yang baik (Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah secara langsung maupun tidak langsung berperan positif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan seperti tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan yang bermutu, pemerataan ekonomi, dan kesehatan yang baik (Utama, 2021). Dengan demikian, zakat memiliki peran yang signifikan dalam merealisasikan SDGs Goal 3 melalui berbagai program kesehatan yang dibiayai dari dana zakat (Rohim, 2020).

3.2 Program Kesehatan Berbasis Zakat

Berbagai lembaga amil zakat di Indonesia telah mengembangkan program-program kesehatan yang secara langsung mendukung pencapaian SDGs Goal 3. LAZISMU Kabupaten Pekalongan, misalnya, telah mengembangkan program kesehatan yang mencakup bantuan kepada pasien yang tidak mampu, penyediaan layanan ambulans gratis bagi masyarakat miskin, BPJS kesehatan bagi yang tidak tercakup BPJS, pencegahan dan perawatan stunting, serta perawatan TB dan HIV dalam bentuk penyediaan bantuan makanan bagi penderita TB resisten (Effendi & Nariah, 2023). Program-program ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs Goal 3 yang bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang.

Strategi pengelolaan zakat yang efektif sangat penting untuk memaksimalkan kontribusi zakat terhadap SDGs Goal 3. Zakat merupakan salah satu instrumen ampuh untuk memberikan solusi pembangunan dan pemerataan ekonomi secara adil dan bijaksana, dan apabila dilakukan secara optimal dalam penghimpunan, pengorganisasian zakat harus dilakukan secara efektif dengan dukungan regulasi dan aparat yang profesional (Amymie et al., 2017). Optimalisasi pengelolaan zakat akan meningkatkan kemampuan lembaga zakat untuk membiayai program-program kesehatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Penelitian tentang BAZNAS Jawa Barat menunjukkan bahwa strategi penguatan pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Jawa Barat dengan irisan program SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya (Amymie, 2019). Dalam konteks SDGs Goal 3, program-program kesehatan yang dibiayai dari dana zakat BAZNAS Jawa Barat mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

3.3 Zakat dan Pengentasan Kemiskinan sebagai Prasyarat Kesehatan

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan melalui instrumen zakat secara tidak langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs Goal 3. Zakat memainkan peran yang penting dalam mendukung SDGs melalui implementasi berbagai program bantuan, termasuk program pengentasan kemiskinan yang merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kesehatan masyarakat (Rokhlinasari & Widagdo, 2023).

BMT Abadi Syariah di Kota Medan, misalnya, telah menjalankan perannya secara efektif dalam pengembangan program pengentasan kemiskinan yang mencakup inisiatif pemberian makanan pokok gratis, alokasi uang tunai bagi masyarakat miskin, pembangunan rumah bagi masyarakat miskin, program rehabilitasi rumah, penyediaan beasiswa pendidikan, penguatan ekonomi, peningkatan kesehatan masyarakat, dan inisiatif manfaat sosial lainnya (Rispan & Kamilah, 2025). Program peningkatan kesehatan masyarakat yang dijalankan oleh BMT Abadi Syariah secara langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs Goal 3.

Lembaga Keuangan Mikro Islam (LKMI) juga berkontribusi pada tujuan SDGs Goal 3 melalui pemberian beasiswa berbasis zakat dan pemberdayaan perempuan (Rispan & Kamilah, 2025). Dengan mengintegrasikan prinsip syariah, inovasi teknologi, dan dukungan kebijakan yang tepat, LKMI dapat menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan SDGs di negara-negara berkembang, termasuk SDGs Goal 3 (Rispan & Kamilah, 2025).

4. Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan Kesehatan dalam Ekonomi Islam

4.1 Peran Wakaf dalam Pembiayaan Fasilitas Kesehatan

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian SDGs Goal 3 melalui pembiayaan fasilitas dan layanan kesehatan. Wakaf adalah instrumen yang kuat, permanen, dan pervasif karena memiliki karakteristik sebagai aset yang diserahkan secara sukarela dan bersifat berkesinambungan, sehingga menjadi instrumen prioritas bagi banyak negara muslim termasuk Indonesia (Ula & Abdillah, 2023). Dalam sejarahnya, wakaf memainkan peran penting dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, termasuk dalam membiayai berbagai sarana dan prasarana kesehatan.

Wakaf produktif mengacu pada strategi memanfaatkan aset-aset wakaf untuk kegiatan produktif yang dapat menghasilkan pendapatan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Agil et al., 2023). Dalam konteks SDGs Goal 3, wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan operasional fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas yang melayani masyarakat miskin. Wakaf juga memberikan kontribusi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan mendukung tujuan SDGs untuk masyarakat tanpa kemiskinan, menyediakan pekerjaan yang layak, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Agil et al., 2023).

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi instrumen keuangan Islam yang menggabungkan wakaf uang dengan sukuk negara, yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial termasuk pembangunan dan pemberian fasilitas kesehatan (Oftafiana & Laila, 2024). Imbal hasil CWLS telah banyak memberikan kontribusi bagi sektor ekonomi ataupun sektor lainnya, seperti pemulihan ekonomi pascapandemi, pembangunan dan pemberian fasilitas kesehatan, pemberdayaan petani dan peternak, dan berbagai program kemaslahatan lainnya (Oftafiana & Laila, 2024). Kontribusi CWLS dalam pembangunan dan pemberian fasilitas kesehatan secara langsung mendukung pencapaian SDGs Goal 3.

4.2 Cash Waqf Linked Sukuk dan Fasilitas Kesehatan

CWLS merupakan program wakaf uang berjangka hasil kolaborasi dan inovasi di bidang keuangan serta investasi sosial Islam di Indonesia, yang dikembangkan untuk mendukung pasar keuangan syariah, menghimpun dana sosial Islam, dan mendorong ragam bisnis bank syariah (Baiti & Syufa'at, 2021). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan urgensi penerbitan CWLS antara lain memperkuat kapasitas ekonomi keuangan syariah, memperkuat pengelolaan kelembagaan wakaf nasional, mendukung pencapaian SDGs, dan mendorong investasi sosial (Oftafiana & Laila, 2024).

Dalam konteks SDGs Goal 3, CWLS telah terbukti berkontribusi dalam pembangunan dan pemberian fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan CWLS terbukti dapat menyokong perekonomian serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dan manfaat inisiatif wakaf ini dapat dimanfaatkan dengan baik di bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, dan program kemasyarakatan, serta penguatan ekonomi dan kesejahteraan umat (Danugroho & Sa'adah, 2021). Dengan demikian, CWLS merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang paling inovatif dalam mendukung pencapaian SDGs Goal 3.

Tujuan pembentukan CWLS antara lain adalah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan wakaf uang secara produktif, mengembangkan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial di Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung Gerakan Wakaf Nasional, serta membantu pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia (Danugroho & Sa'adah, 2021). Semua tujuan ini secara tidak langsung mendukung pencapaian SDGs Goal 3 melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akses terhadap layanan kesehatan.

4.3 Wakaf Produktif untuk Ketahanan Pangan dan Kesehatan

Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kesehatan masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro Islam (LKMI) memiliki peran dalam mewujudkan ketahanan pangan pada masyarakat pedesaan, yaitu pengembangan ekonomi, adopsi teknologi baru, mekanisme pertanian yang lebih baik, peningkatan produktivitas, peningkatan standar hidup petani, dan pemberantasan kemiskinan (Syamsuri et al., 2022). Ketahanan pangan yang terjamin akan berkontribusi pada peningkatan status gizi masyarakat, yang merupakan salah satu indikator penting dalam SDGs Goal 3.

Dalam menguatkan ketahanan pangan pedesaan melalui implementasi Keuangan Mikro Islam, hal ini telah sesuai dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam menyelesaikan kemiskinan (Syamsuri et al., 2022). Dengan demikian, peran LKMI dalam mendukung ketahanan pangan secara tidak langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs Goal 3 melalui peningkatan status gizi dan kesehatan masyarakat pedesaan.

5. Perbankan Syariah dan Kontribusinya terhadap SDGs Goal 3

5.1 Dana Sosial Perbankan Syariah untuk Kesehatan

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs Goal 3 melalui pengelolaan dana sosial zakat dan infak yang digunakan untuk membiayai program-program kesehatan. Dana sosial zakat dan infak tidak hanya berperan sebagai sumber bantuan finansial bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memegang peran strategis dalam membentuk program-program yang berkelanjutan (Pahala, 2023). Bank Syariah, sebagai perantara, berhasil mengelola dana dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, menciptakan dampak positif dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Pahala, 2023).

Program-program yang didanai dari dana sosial perbankan syariah meliputi pembangunan sekolah, klinik kesehatan, dan inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat (Pahala, 2023). Pembangunan klinik kesehatan yang dibiayai dari dana sosial perbankan syariah secara langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs Goal 3 dengan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Pengelolaan dana sosial oleh bank syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, di mana dana zakat dan infak dapat digunakan untuk mendanai berbagai program, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga pengembangan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan (Pahala, 2023).

Perbankan syariah juga menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mencakup berbagai inisiatif kesehatan. Bank Syariah Mandiri, misalnya, melalui program CSR-nya telah melaksanakan program perbaikan kesehatan dan program sosial, termasuk bantuan kesehatan dan pelaksanaan donor darah (Irawan & Muarifah, 2020). Program-program CSR perbankan syariah yang berfokus pada kesehatan ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs Goal 3.

5.2 Pembiayaan Syariah untuk Sektor Kesehatan

Perbankan syariah juga dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs Goal 3 melalui pembiayaan proyek-proyek di sektor kesehatan. Melalui beragam skema pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Syariah tidak hanya menjadi sumber dana, tetapi juga mitra strategis untuk mencapai tujuan pembangunan sektor-sektor utama (Kismawadi, 2023). Dalam konteks SDGs Goal 3, pembiayaan syariah dapat digunakan untuk membiayai pembangunan rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya yang melayani masyarakat.

Implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah juga mendukung pencapaian SDGs Goal 3. Kebijakan keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Andatu & Hilabi, 2023). Melalui kebijakan ini, perbankan syariah didorong untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam operasionalnya, termasuk dalam pembiayaan proyek-proyek di sektor kesehatan.

Perbankan syariah juga memiliki peran dalam mendistribusikan manfaat ekonomi kepada pemangku kepentingan melalui kesejahteraan pegawai, pajak untuk pemerintah, zakat dan dana kebajikan untuk masyarakat (Andatu & Hilabi, 2023). Dana kebajikan yang disalurkan oleh perbankan syariah dapat digunakan untuk membiayai program-program kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga berkontribusi pada pencapaian SDGs Goal 3.

5.3 Islamic Social Responsibility dan Kesehatan Masyarakat

Perbankan syariah memiliki kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab sosial yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, karena prinsip-prinsip Islam mengharuskan setiap entitas bisnis untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan (Mukhlis et al., 2022). Dalam konteks SDGs Goal 3, tanggung jawab sosial perbankan syariah mencakup berbagai inisiatif kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan kerangka pelaporan tanggung jawab sosial yang khusus dirancang untuk lembaga keuangan Islam, yang mencakup berbagai aspek termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (Fauzi et al., 2020). Melalui ISR, perbankan syariah dapat melaporkan kontribusinya terhadap pencapaian SDGs Goal 3 secara transparan dan akuntabel. Penelitian menunjukkan bahwa bank syariah lebih berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dibandingkan bank konvensional, karena dibarengi dengan pembinaan dan pengembangan ekonomi umat (HS, 2020).

6. Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan SDGs Goal 3

6.1 Peran LKMS dalam Meningkatkan Akses Kesehatan

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) memiliki peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan melalui berbagai mekanisme. Pertama, LKMS menyediakan pembiayaan mikro yang memungkinkan masyarakat miskin untuk membiayai kebutuhan kesehatan mereka. Kedua, LKMS mengelola dana sosial seperti zakat dan infak yang dapat digunakan untuk membiayai program-program kesehatan. Ketiga, LKMS mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka untuk mengakses layanan kesehatan.

Lembaga keuangan syariah dan SDGs memiliki kesamaan tujuan untuk hadir mensejahterakan masyarakat, melalui layanan keuangan dan produk lembaga keuangan mikro syariah bisa mewujudkan tujuan SDGs yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat dan memberi kesejahteraan (Apriani et al., 2024). Dalam konteks SDGs Goal 3, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang difasilitasi oleh LKMS akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.

LKMI juga berkontribusi pada tujuan SDGs Goal 3 melalui pemberian beasiswa berbasis zakat yang memungkinkan masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan kesehatan, serta melalui pemberdayaan perempuan yang merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kesehatan keluarga (Rispan & Kamilah, 2025). Dengan mengintegrasikan prinsip syariah, inovasi teknologi, dan dukungan kebijakan yang tepat, LKMI dapat menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan SDGs di negara-negara berkembang, termasuk SDGs Goal 3 (Rispan & Kamilah, 2025).

6.2 BMT dan Program Kesehatan Masyarakat

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk LKMS yang memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs Goal 3 melalui berbagai program kesehatan masyarakat. BMT Abadi Syariah di Kota Medan, misalnya, telah menjalankan program peningkatan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinannya (Rispan & Kamilah, 2025). Program kesehatan yang dijalankan oleh BMT Abadi Syariah mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Kontribusi LKMI terhadap SDGs tidak terbatas pada tujuan pengentasan kemiskinan saja, tetapi juga berkontribusi pada tujuan lainnya, termasuk SDGs Goal 3 melalui program-program kesehatan yang dibiayai dari dana zakat dan infak (Rispan & Kamilah, 2025). Melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual, LKMI memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan (Rispan & Kamilah, 2025).

Ziswaf (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) sebagai instrumen pemberdayaan memiliki peran dan kontribusi strategis yang digunakan mewujudkan SDGs, termasuk SDGs Goal 3 (Khanifa, 2018). Dalam mendukung kinerja SDGs di Indonesia, kontribusi pemerintah membuat aturan khusus zakat dan wakaf, di mana zakat didukung oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Khanifa, 2018).

7. Instrumen Keuangan Syariah Inovatif untuk SDGs Goal 3

7.1 Sukuk Hijau dan Pembiayaan Infrastruktur Kesehatan

Sukuk hijau merupakan instrumen keuangan syariah yang inovatif yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur kesehatan yang ramah lingkungan. Green Sukuk adalah instrumen obligasi Islam yang menggabungkan prinsip syariah dengan proyek-proyek hijau untuk membiayai upaya mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan konservasi keanekaragaman hayati (Hiljannah et al., 2023). Dalam konteks SDGs Goal 3, sukuk hijau dapat digunakan untuk membiayai pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ramah lingkungan, yang tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat.

Sukuk hijau juga memiliki peran penting dalam mewujudkan inklusivitas keuangan dan tanggung jawab sosial, serta membantu negara-negara Islam, khususnya, dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan (Hiljannah et al., 2023). Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk meningkatkan kondisi lingkungan sebagai salah satu dari berbagai tujuan yang ditetapkan dalam agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia (Hiljannah et al., 2023). Dalam konteks SDGs Goal 3, komitmen ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat.

7.2 Islamic Green Banking dan Kesehatan Lingkungan

Islamic Green Banking merupakan konsep perbankan syariah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan praktik perbankan ramah lingkungan. Konsep Islamic Green Banking merupakan penggabungan dari konsep Islamic Banking dan Green Banking yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan sosial ke dalam praktik keuangan (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Dalam konteks SDGs Goal 3, Islamic Green Banking berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat.

Inisiatif perbankan ramah lingkungan dalam keuangan Islam bertujuan untuk mendukung kelestarian lingkungan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Kualitas lingkungan yang baik merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kesehatan masyarakat, sehingga upaya pelestarian lingkungan melalui Islamic Green Banking secara tidak langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs Goal 3.

Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan Islam yang menyerukan pentingnya menjaga ciptaannya memiliki peran pendukung dalam membantu menyelesaikan masalah lingkungan saat ini (Hanum & Anggraeni, 2023). Masalah lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, dan degradasi ekosistem merupakan faktor-faktor yang secara langsung memengaruhi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya perbankan syariah dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui konsep green banking secara tidak langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs Goal 3.

7.3 Pembiayaan Mudharabah untuk Sektor Kesehatan

Akad mudharabah merupakan salah satu instrumen pembiayaan syariah yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan sektor kesehatan. Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan ukuran bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati (Firmanie, 2023). Dalam konteks SDGs Goal 3, pembiayaan mudharabah dapat digunakan untuk membiayai pengembangan usaha di sektor kesehatan, seperti klinik, apotek, dan layanan kesehatan lainnya yang melayani masyarakat.

Investasi mudharabah dapat menjadi salah satu alternatif instrumen investasi syariah bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran berinvestasi serta mendukung peningkatan sektor riil sehingga berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan perealisasian SDGs dalam aspek peningkatan produktivitas, penciptaan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, serta pendistribusian keuntungan (Firmanie, 2023). Dalam konteks SDGs Goal 3, pembiayaan mudharabah untuk sektor kesehatan akan meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.

8. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Pencapaian SDGs Goal 3

8.1 Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs) dan SDGs Goal 3

Maqashid syariah, khususnya prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs), memiliki relevansi yang sangat kuat dengan SDGs Goal 3. Perlindungan jiwa dalam maqashid syariah mencakup upaya menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, yang secara langsung selaras dengan tujuan SDGs Goal 3 untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang (Firdaus, 2022). Dalam konteks ekonomi Islam, perlindungan jiwa ini diwujudkan melalui berbagai instrumen keuangan Islam yang mendukung akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Maqashid syariah juga sangat penting dalam kancah ekonomi, baik dari segi norma konvensional maupun syariah (Syuhada & Birusman, 2024). Semua hukum dalam ekonomi Islam, mulai dari fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiskal dan moneter, harus mempertimbangkan maqashid syariah (Syuhada & Birusman, 2024). Dalam konteks SDGs Goal 3, hal ini berarti bahwa semua kebijakan dan produk keuangan Islam harus dirancang sedemikian rupa sehingga mendukung perlindungan jiwa dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Implementasi maqashid syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh, sejalan dengan ajaran agama Islam (Syuhada & Birusman, 2024). Dalam konteks SDGs Goal 3, sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan akan memastikan bahwa semua anggota masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

8.2 Maslahah sebagai Prinsip Pemberdayaan Ekonomi untuk Kesehatan

Prinsip maslahah dalam Islam memiliki peran sentral dalam perancangan dan pengaturan sistem keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai etis dan prinsip keadilan (Muhibban & Munir, 2023). Dalam konteks SDGs Goal 3, prinsip maslahah mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan Islam yang memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi berbasis maslahah tidak hanya mengejar pertumbuhan materiil, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan (Muhibban & Munir, 2023).

Prinsip maslahah juga memiliki dampak pada kebijakan pembangunan ekonomi yang berfokus pada inklusi keuangan, di mana memastikan akses terhadap layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi prioritas dalam implementasi prinsip ini (Muhibban & Munir, 2023). Dalam konteks SDGs Goal 3, inklusi keuangan yang didorong oleh prinsip maslahah akan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.

Penerapan prinsip maslahah dalam sistem keuangan juga memberikan dasar bagi pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada inklusi keuangan (Muhibban & Munir, 2023). Dengan memastikan akses terhadap layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan, prinsip maslahah mendukung pencapaian SDGs Goal 3 melalui peningkatan kemampuan masyarakat untuk membiayai kebutuhan kesehatan mereka.

9. Inklusi Keuangan Syariah dan SDGs Goal 3

9.1 Inklusi Keuangan sebagai Enabler Kesehatan

Inklusi keuangan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung pencapaian SDGs Goal 3. Inklusi keuangan menyiratkan bahwa individu dan bisnis diberikan akses ke berbagai layanan keuangan yang tepat dan produk keuangan yang terjangkau yang memenuhi kebutuhan mereka (Frita et al., 2021). Dalam konteks SDGs Goal 3, inklusi keuangan yang difasilitasi oleh lembaga keuangan syariah akan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.

Penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap infrastruktur nasional, yang mencakup infrastruktur kesehatan (Frita et al., 2021). Dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, lembaga keuangan syariah berkontribusi pada pembangunan infrastruktur kesehatan yang lebih merata dan berkualitas. Dalam program SDGs, pembangunan infrastruktur merupakan tujuan yang ke-9 dari 17 tujuan yang akan dijadikan target pembangunan global (Frita et al., 2021).

Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), keadilan, dan transparansi (Apriani et al., 2024). Tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan fokus pada pertumbuhan yang inklusif, pemerataan, dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang (Apriani et al., 2024). Dalam konteks SDGs Goal 3, keuangan syariah yang inklusif dan berkeadilan akan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

9.2 Digitalisasi Keuangan Syariah untuk Akses Kesehatan

Digitalisasi keuangan syariah merupakan salah satu inovasi yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan kesehatan. Teknologi keuangan (fintech) syariah memiliki potensi untuk mendukung dan memastikan bahwa proses transaksi keuangan Islam dapat diakses oleh jutaan konsumen sehingga tujuan inklusi keuangan dapat tercapai dan mendukung perkembangan industri keuangan yang memiliki nilai efisiensi transaksi sehingga dapat mewujudkan keuangan Islam yang berkelanjutan (Darma, 2022).

Digitalisasi zakat melalui fintech dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung ekosistem ekonomi digital Islam (Alfarizi, 2023). Dengan meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat melalui teknologi digital, lebih banyak dana zakat dapat disalurkan untuk program-program kesehatan yang mendukung pencapaian SDGs Goal 3. Secara tidak langsung, zakat telah mendukung pencapaian SDGs khususnya keadilan akses pendidikan, kesehatan, dan mencegah kemiskinan kelaparan (Alfarizi, 2023).

Proses transformasi digital yang diterapkan pada lembaga keuangan sosial syariah akan memberikan hasil pada tiga aspek yaitu aspek output, outcome, dan impact. Pada aspek impact, akan terdapat kegiatan yang bersifat value creation, perubahan cara berorganisasi yang lebih baik, digital society yang semakin luas, serta democratic principles yang semakin baik. Dalam konteks SDGs Goal 3, transformasi digital lembaga keuangan sosial syariah akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program kesehatan yang dibiayai dari dana zakat dan wakaf.

10. Tantangan dan Peluang Ekonomi Islam dalam Mendukung SDGs Goal 3

10.1 Tantangan yang Dihadapi

Meskipun ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian SDGs Goal 3, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, terdapat tiga tantangan utama keuangan syariah dalam mendukung SDGs, yaitu minimnya inovasi dalam produk, kurangnya ahli keuangan syariah, serta lemahnya komitmen dalam memenuhi standar internasional (Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Tantangan-tantangan ini juga berlaku dalam konteks SDGs Goal 3, di mana diperlukan inovasi produk keuangan syariah yang lebih kreatif untuk membiayai program-program kesehatan.

Kedua, perbankan syariah belum sepenuhnya melaksanakan aktivitas yang dapat menciptakan kesejahteraan global, persaingan dan kerja sama yang bersifat mutual, menyejahterakan ketimpangan masyarakat, membangun peradaban dan menjaga nilai-nilai Islam (Sukardi, 2016). Dalam konteks SDGs Goal 3, hal ini berarti bahwa perbankan syariah belum sepenuhnya memanfaatkan potensinya untuk mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah masih dalam tahap awal, di mana kegiatan bisnis lembaga jasa keuangan masih dalam tahap meningkatkan kesadaran terhadap sistem keuangan dalam memberikan pembiayaan (Andatu & Hilabi, 2023). Dalam konteks SDGs Goal 3, hal ini berarti bahwa perbankan syariah belum sepenuhnya mengintegrasikan pertimbangan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam kebijakan pembiayaannya.

10.2 Peluang dan Rekomendasi

Meskipun terdapat berbagai tantangan, ekonomi Islam juga memiliki banyak peluang untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pencapaian SDGs Goal 3. Pertama, potensi zakat yang sangat besar di Indonesia belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mendukung program-program kesehatan. Dalam konteks Indonesia, potensi zakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan sangat besar, terutama karena jumlah umat Islam yang besar (Syadali, 2023). Optimalisasi pengelolaan zakat akan meningkatkan kemampuan lembaga zakat untuk membiayai program-program kesehatan yang lebih komprehensif.

Kedua, inovasi instrumen keuangan syariah seperti CWLS dan sukuk hijau membuka peluang baru untuk membiayai infrastruktur kesehatan yang berkualitas. Inovasi dalam instrumen keuangan syariah membuka peluang baru untuk pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan, seperti energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan inisiatif yang mendukung penanggulangan kemiskinan (Haerunnisa et al., 2023). Dalam konteks SDGs Goal 3, inovasi ini dapat diperluas untuk mencakup pembiayaan infrastruktur kesehatan yang ramah lingkungan.

Ketiga, sinergi antara ekonomi syariah dan program pemerintah dalam bidang kesehatan dapat meningkatkan efektivitas upaya pencapaian SDGs Goal 3. Ekonomi Islam, ketika dikombinasikan dengan kerangka ekonomi nasional, memberikan kontribusi positif dalam menangani dan meningkatkan kondisi ekonomi, termasuk melalui instrumen filantropi seperti pengelolaan zakat, infak, wakaf, sedekah, dan takaful (Rakhmawati & Afandi, 2022). Sinergi antara instrumen-instrumen ini dengan program pemerintah dalam bidang kesehatan akan meningkatkan efektivitas upaya pencapaian SDGs Goal 3.

11. Perspektif Komparatif: Ekonomi Islam dan SDGs Goal 3 di Tingkat Global

11.1 Perbankan Syariah dan SDGs di Negara-Negara OKI

Penelitian tentang hubungan antara perbankan syariah dan SDGs di negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian SDGs, termasuk SDGs Goal 3. Penelitian yang menyelidiki hubungan antara kinerja perbankan dan keuangan Islam di lima negara utama OKI (Saudi Arabia, Turkey, Indonesia, Malaysia, dan United Arab Emirates) dan indikator SDG menunjukkan bahwa tiga dari empat indikator SDG mempunyai dampak signifikan terhadap total aset perbankan syariah (Basalma, 2024).

Keuangan Islam diharapkan memainkan peran signifikan dalam mengarahkan investasi menuju sektor-sektor yang paling berkelanjutan dalam energi, transportasi, konstruksi, dan manajemen limbah (Basalma, 2024). Dalam konteks SDGs Goal 3, keuangan Islam dapat mengarahkan investasi menuju sektor kesehatan yang berkelanjutan, sehingga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Instrumen keuangan Islam yang inovatif dapat secara signifikan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Basalma, 2024). Instrumen zakat dapat disalurkan ke SDGs Goal 1 (tanpa kemiskinan), Goal 2 (tanpa kelaparan), Goal 3 (kesehatan yang baik), Goal 4 (pendidikan berkualitas), Goal 6 (air bersih dan sanitasi), Goal 7 (energi terbarukan), Goal 8 (pekerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi), Goal 10 (mengurangi ketimpangan), dan Goal 15 (kehidupan di darat) untuk pembangunan berkelanjutan (Jan et al., 2021).

11.2 Indikator Keberlanjutan Perbankan Syariah dan SDGs Goal 3

Penelitian tentang indikator keberlanjutan perbankan syariah dan SDGs menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs Goal 3. Penelitian yang bertujuan untuk membangun hubungan indikator keberlanjutan utama perbankan syariah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (UN SDGs) menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat berkontribusi pada berbagai tujuan SDGs, termasuk SDGs Goal 3 (Mahendra et al., 2021).

Instrumen amal (charity) oleh bank syariah dapat ditargetkan menuju tujuan tanpa kemiskinan (Goal 1), tanpa kelaparan (Goal 2), kesehatan yang baik (Goal 3), dan pendidikan berkualitas (Goal 4) untuk mengurangi dampak yang tidak diinginkan dari COVID-19 (Jan et al., 2021). Dalam konteks SDGs Goal 3, instrumen amal perbankan syariah dapat digunakan untuk membiayai program-program kesehatan yang membantu masyarakat yang terdampak pandemi dan krisis kesehatan lainnya.

Metode pembiayaan sosial Islam biasanya digunakan untuk mendanai inisiatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan proyek energi alternatif (Adirestuty et al., 2024). Dalam konteks SDGs Goal 3, pembiayaan sosial Islam yang diarahkan pada layanan kesehatan akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

12. Aktualisasi Ekonomi Islam dalam Pertumbuhan Ekonomi dan SDGs Goal 3

12.1 Pertumbuhan Ekonomi Islam dan Kesehatan

Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan melalui instrumen ekonomi Islam memiliki dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat membantu meningkatkan sistem layanan kesehatan, mengurangi angka kematian ibu dan anak, memerangi penyakit, dan mendorong cakupan kesehatan universal, yang selaras dengan SDGs Goal 3 (Wartoyo & Haida, 2023). Dalam konteks ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan harus bersifat inklusif dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan.

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia (Wartoyo & Haida, 2023). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari peningkatan GDP, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan manusia secara holistik, termasuk peningkatan kesehatan masyarakat. Hal ini sangat relevan dengan SDGs Goal 3 yang bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang.

Aktualisasi program SDGs dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah berjalan pada jalur yang benar, meskipun belum sepenuhnya tercapai. Indikatornya adalah bahwa upaya yang dilakukan sejauh ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui kebijakan fiskal yang disertai mobilisasi zakat dan wakaf produktif, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan langsung dan bantuan modal usaha (Wartoyo & Haida, 2023). Upaya-upaya ini secara tidak langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs Goal 3 melalui peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan.

12.2 Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi Islam

Transformasi paradigma pembangunan ekonomi melalui pendekatan ekonomi Islam dapat menciptakan landasan yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan yang mendukung pencapaian SDGs Goal 3. Implementasi konsep ekonomi Islam memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana faktor-faktor seperti keadilan distributif, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan menjadi pusat dalam membentuk kebijakan ekonomi berbasis syariah (Amsari et al., 2024).

Dengan merangkul nilai-nilai ekonomi syariah, diharapkan transformasi paradigma pembangunan ekonomi dapat membawa dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan, menciptakan landasan yang kuat untuk masa depan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan (Amsari et al., 2024). Dalam konteks SDGs Goal 3, transformasi paradigma ini akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pengintegrasian nilai-nilai ekonomi Islam dalam proses transformasi ini menjadi kunci untuk mengatasi ketidakseimbangan dan mencapai pembangunan yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan (Amsari et al., 2024). Dalam konteks SDGs Goal 3, pengintegrasian nilai-nilai ekonomi Islam dalam kebijakan pembangunan akan memastikan bahwa akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

13. Kesimpulan

Ekonomi Islam memiliki peran yang sangat strategis dan komprehensif dalam mendukung pencapaian SDGs Goal 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera). Melalui berbagai instrumen dan mekanisme yang dimilikinya, ekonomi Islam berkontribusi pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pengurangan angka kematian ibu dan anak, penanggulangan penyakit, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan pilar utama ekonomi Islam dalam mendukung SDGs Goal 3 (Oftafiana & Laila, 2024; Rokhlinasari & Widagdo, 2023; Utama, 2021). Melalui program-program kesehatan yang dibiayai dari dana zakat dan wakaf, lembaga-lembaga amil zakat dan nazhir wakaf berkontribusi secara langsung pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Inovasi instrumen keuangan Islam seperti CWLS dan sukuk hijau membuka peluang baru untuk membiayai infrastruktur kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan (Hiljannah et al., 2023; Oftafiana & Laila, 2024).

Perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah juga memiliki peran penting dalam mendukung SDGs Goal 3 melalui pengelolaan dana sosial, pembiayaan sektor kesehatan, dan program CSR yang berfokus pada kesehatan masyarakat (Apriani et al., 2024; Pahala, 2023; Rispan & Kamilah, 2025). Prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs), memberikan landasan filosofis yang kuat bagi upaya ekonomi Islam dalam mendukung pencapaian SDGs Goal 3 (Firdaus, 2022; Syuhada & Birusman, 2024).

Untuk memaksimalkan kontribusi ekonomi Islam terhadap SDGs Goal 3, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf untuk membiayai program-program kesehatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (Amymie, 2019; Amymie et al., 2017). Kedua, pengembangan inovasi instrumen keuangan syariah yang lebih kreatif untuk membiayai infrastruktur kesehatan (Haerunnisa et al., 2023; Rokhlinasari & Widagdo, 2023). Ketiga, peningkatan sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung program-program kesehatan yang selaras dengan SDGs Goal 3 (Wartoyo & Haida, 2023). Keempat, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana sosial Islam yang digunakan untuk program-program kesehatan (Alfarizi, 2023; Darma, 2022).

Dengan mengoptimalkan peran ekonomi Islam melalui berbagai instrumen dan mekanisme yang dimilikinya, Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya dapat mempercepat pencapaian SDGs Goal 3 dan mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan pembangunan berkelanjutan global.

Daftar Pustaka

Adirestuty, F., Adawiyah, R. A. A., Ratnasari, R. T., Chazanah, I. N., & Irsyad, S. M. (2024). Analisis laporan keberlanjutan studi komparasi Bank Syariah Indonesia dan Maybank Islamic Berhad 2019-2022. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 769. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11152

Agil, M., Sholikhah, N. N., Zunaidi, A., & Ahmada, M. (2023). Meminimalkan risiko dan maksimalkan keuntungan: Strategi manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf produktif. Al-Muraqabah Journal of Management and Sharia Business, 3(2), 1–20. https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v3i2.1055

Alfarizi, M. (2023). Zakat melalui FinTech: Analitik literatur perspektif hukum ekonomi Islam. Jurnal Kawakib, 4(1), 41–56. https://doi.org/10.24036/kwkib.v4i1.88

Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah. Ekonomis Journal of Economics and Business, 8(1), 729. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703

Amymie, F. (2019). Optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dalam pelaksanaan tujuan program pembangunan berkelanjutan (SDGs). Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah), 17(1), 1–18. https://doi.org/10.15575/anida.v17i1.5046

Amymie, F., Yaya, Y., & Sadiah, D. (2017). Optimalisasi pendayagunaan zakat dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan (SDGs). Tadbir Jurnal Manajemen Dakwah, 2(4), 417–434. https://doi.org/10.15575/tadbir.v2i4.669

Andatu, M., & Hilabi, A. (2023). Implementasi regulasi keuangan berkelanjutan pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Al Irsyad Jurnal Studi Islam, 2(1), 23–34. https://doi.org/10.54150/alirsyad.v2i1.116

Apriani, A., Putri, A. N., Ardiansyah, M., Asiillah, R. A. A., Solihah, A., & Sari, D. O. V. (2024). Keuangan mikro syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan: Menyelaraskan prinsip dengan praktik. Journal of Economics and Business, 2(1), 99–108. https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.477

Baiti, E. N., & Syufa'at, S. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk sebagai instrumen pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 37. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275

Basalma, E. O. (2024). The SDG-Islamic banking nexus: Insights from the OIC top economies. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 13(1), 347–368. https://doi.org/10.22373/share.v13i1.21917

Danugroho, A., & Sa'adah, A. H. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di tengah pandemi Covid-19 dan implementasinya terhadap ketahanan ekonomi. Proceeding International Relations on Indonesian Foreign Policy Conference, 1(1), 21–36. https://doi.org/10.33005/irofonic.v1i1.10

Darma, S. (2022). Potensi cryptocurrency dalam inklusi keuangan Islam berkelanjutan. Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking, 4(1), 89. https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.6190

Effendi, B., & Nariah, S. (2023). Strategi pengelolaan zakat dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 6(2), 218. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.20195

Fauzi, M., Akbarudin, W. H., Darmasetiawan, I. E., & Darussalam, A. (2020). Penerapan tanggung jawab sosial perbankan syariah milik negara dengan indeks Islamic Social Reporting. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 488. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1342

Firdaus, S. (2022). Al-Qur'an dan pembangunan lingkungan berkelanjutan di Indonesia: Analisis maqashid syariah untuk pencapaian SDGs. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 120. https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11594

Firmanie, M. A. K. (2023). Implementasi akad mudharabah dalam mendorong kegiatan usaha masyarakat untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 9(2), 385–396. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1795

Frita, N., Hamdani, I., & Devi, A. (2021). Pengaruh inklusi keuangan dan bank syariah terhadap infrastruktur nasional dan pertumbuhan ekonomi dalam program SDGs. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(1), 155–182. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i1.690

Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis strukturalisme terhadap peran katalisator instrumen keuangan syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 3(2), 124. https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853

Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang perbankan syariah. Maqasidi Jurnal Syariah dan Hukum, 26–39. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988

Hanum, R. K., & Anggraeni, D. G. (2023). Penerapan konsep green sharia banking di Indonesia dalam mendukung Net Zero Emission 2060. Ecoprofit Sustainable and Environment Business, 1(1). https://doi.org/10.61511/ecoprofit.v1i1.2023.103

Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., Putra, A. T., & Sarjono, O. R. (2023). The role of green sukuk for sustainable national development: Peran green sukuk terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 149–157. https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577

HS, S. (2020). Corporate Social Responsibility dan pemberdayaan masyarakat (studi komparatif bank syariah dan bank konvensional). Jurnal Indo-Islamika, 6(1), 22–56. https://doi.org/10.15408/idi.v6i1.14793

Irawan, F., & Muarifah, E. (2020). Analisis penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif Sharia Enterprise Theory. Minhaj Jurnal Ilmu Syariah, 1(2), 149–178. https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.309

Jan, A., Mata, M. N., Albinsson, P. A., Martins, J. M., Hassan, R., & Mata, P. N. (2021). Alignment of Islamic banking sustainability indicators with Sustainable Development Goals: Policy recommendations for addressing the COVID-19 pandemic. Sustainability, 13(5), 2607. https://doi.org/10.3390/su13052607

Khanifa, N. K. (2018). Penguatan peran Ziswaf dalam menyongsong era SDGs: Kajian filantropi BMT Tamzis Wonosobo. Cakrawala Jurnal Studi Islam, 13(2), 149–168. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2329

Kismawadi, E. R. (2023). Interaksi bank syariah dan variabel makroekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. J-Ebis (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam). https://doi.org/10.32505/j-ebis.v8i1.7055

Kurniawan, R. (2022). Otoritas Baitul Mal Aceh dalam menyukseskan Sustainable Development Goals. Madania Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 12(2), 53. https://doi.org/10.24014/jiik.v12i2.17494

Latifah, E. (2022). Peran ekonomi syariah dalam mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. At Tariiz Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(03), 108–120. https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i03.275

Mahendra, A. P., Pertiwi, C., Abdullah, M. F., & Wahyudi, R. (2021). Perbandingan profitabilitas perbankan syariah Indonesia dan Malaysia di masa pandemi Covid-19. At-Tasharruf Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, 3(2), 48–56. https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6777

Muhibban, & Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan ekonomi berlandaskan maslahah dalam hukum Islam. Jurnal Kajian Islam Modern, 10(01), 34–45. https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311

Mukhlis, M., Mawaddahirham, M., Sugianto, S., & Jauhari, F. B. (2022). Islamic issues social responsibility Islamic banking. Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 7(1), 33. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i1.286

Mustaqim, D. A. (2023). Strategi pengembangan pariwisata halal sebagai pendorong ekonomi berkelanjutan berbasis maqashid syariah. Ab-Joiec Al-Bahjah Journal of Islamic Economics, 1(1), 26–43. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20

Ningluthfi, A. C., & Nurohman, Y. A. (2024). Peran Islamic Green Banking terhadap Sustainable Development Goals di Indonesia. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(5), 3689–3703. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1182

Oftafiana, T., & Laila, R. N. (2024). Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam pemerataan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(5), 3274–3288. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1262

Pahala, L. (2023). Peran dana sosial zakat dan infak dalam pengembangan program kesejahteraan masyarakat melalui bank syariah. Persya Jurnal Perbankan Syariah, 1(2), 45–51. https://doi.org/10.62070/persya.v1i2.13

Rahmah, Z. Z., Yuliani, Y., Mutfarida, B., Purnama, C., Fatmah, D., Rahmah, M., Hasani, S., & Rahmah, Y. (2024). Manajemen pendapatan nasional dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam: Analisis kritis. Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa, 21(1), 32–44. https://doi.org/10.29313/performa.v21i1.3713

Rakhmawati, I., & Afandi, J. (2022). Ekonomi syariah: Menjawab strategi pemulihan ekonomi pascapandemi. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 5(1), 74. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.14486

Rispan, & Kamilah. (2025). Pengentasan kemiskinan untuk mencapai SDGs: Peran BMT Mandiri Abadi Syariah di Kota Medan. Future Academia the Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 3(1), 128–136. https://doi.org/10.61579/future.v3i1.345

Rohim, A. N. (2020). Relevansi nilai dasar bela negara dengan pembayaran zakat dan implikasinya terhadap ketahanan pribadi. Jurnal Ketahanan Nasional, 26(3), 293. https://doi.org/10.22146/jkn.55254

Rokhlinasari, S., & Widagdo, R. (2023). Zakat sebagai instrumen keuangan syariah inklusif dalam mewujudkan Sustainable Development Goals. Journal of Economics and Business UBS, 12(6), 3979–3988. https://doi.org/10.52644/joeb.v12i6.1523

Sukardi, B. (2016). Inklusivisme maqashid syariah menuju pembangunan berkelanjutan bank syariah di Indonesia. Tsaqafah, 12(1), 209. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.375

Suwanan, A. F., Munir, S., & Merlinda, S. (2022). Analisis peran dan tantangan sukuk hijau bagi ketahanan perubahan iklim pada wilayah rentan selama pandemi Covid-19. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(4), 978–989. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.767

Syadali, M. R. (2023). Zakat, belanja pemerintah, utang pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia: Sebuah analisis kritis melalui literature review. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3414. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9451

Syamsuri, S., Ahmad, R. A., Lahuri, S. B., & Jamal, M. (2022). Peran keuangan mikro Islam terhadap ketahanan pangan pedesaan berkelanjutan era revolusi 4.0. Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 6(3). https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i3.4807

Syuhada, E. F., & Birusman, N. (2024). Implementasi maqashid syariah dalam pemberdayaan ekonomi di masyarakat dan kemiskinan di wilayah dengan batubara. Rayah Al-Islam, 8(1), 346–361. https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.944

Ula, T., & Abdillah, M. A. (2023). Tinjauan ekonomi syariah terhadap penggunaan e-wakaf serta perannya dalam mendorong generasi muda berwakaf. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 15(1), 139–156. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5631

Utama, R. P. (2021). Peran zakat, infak, sedekah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals di Indonesia. Kutubkhanah, 21(2). https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v21i2.15639

Wartoyo, W., & Haida, N. (2023). The actualization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia economic growth an Islamic economic perspective. Iqtishaduna, 14(1), 107–124. https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v14i1.6706