00814 - Kebijakan Fiskal dalam Sistem Ekonomi Islam

Abstrak

Kebijakan fiskal dalam tatanan ekonomi Islam berlandaskan secara teoretis pada tujuan-tujuan syariat (Maqāṣid al-Sharī‘ah). Kebijakan ini memiliki arsitektur keuangan publik yang khas, yaitu memadukan kewajiban keagamaan (zakat, wakaf, kharaj, jizyah, ushr) dengan fungsi negara modern (alokasi, distribusi, dan stabilisasi) demi keadilan sosial dan kesejahteraan. Artikel ini menyintesiskan literatur tentang (i) landasan maqasid bagi keuangan publik yang berorientasi kesejahteraan; (ii) instrumen fiskal klasik beserta kerangka tata kelola modernnya; (iii) peran wakaf sebagai instrumen keuangan publik; (iv) tata kelola, desain regulasi, dan kepercayaan sebagai penentu efektivitas instrumen fiskal Islam; (v) pengalaman Indonesia dan Malaysia; serta (vi) pertimbangan desain kebijakan untuk mengintegrasikan kebijakan fiskal Islam dengan pengelolaan makroekonomi konvensional. Literatur menunjukkan bahwa instrumen-instrumen tersebut dapat mendukung pertumbuhan yang berkeadilan, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas sosial apabila dikelola dengan baik dan diintegrasikan dengan kebijakan makroekonomi modern. Perdebatan antara zakat dan pajak belum final, dan efektivitas zakat bersifat kontekstual. Tata kelola, sistem data, dan kapasitas kelembagaan menjadi faktor penentu keberhasilan.

Kata kunci: kebijakan fiskal Islam; maqāṣid al-sharī‘ah; zakat; wakaf; keuangan publik; Indonesia; Malaysia

Abstract

Fiscal policy in an Islamic economic order is theoretically grounded in the Shariah objectives (Maqāṣid al-Sharī‘ah), with a distinctive architecture of public finance that integrates religious obligations (zakāt, waqf, kharāj, jizyah, ushr) with modern state functions (allocation, distribution, and stabilization) in pursuit of social justice and welfare. This article synthesizes the literature on (i) the maqāsid-based justification for welfare-oriented public finance; (ii) the classical fiscal instruments and their modern governance frameworks; (iii) the role of waqf as a public finance tool; (iv) governance, regulatory design, and trust as determinants of the effectiveness of Islamic fiscal instruments; (v) the experiences of Indonesia and Malaysia; and (vi) policy design considerations for integrating Islamic fiscal policy with conventional macroeconomic management. The literature indicates that these instruments can support equitable growth, poverty alleviation, and social stability when properly governed and integrated with modern macroeconomic policy. The zakāt-versus-tax debate remains unsettled, and the efficacy of zakāt is context-dependent. Governance, data systems, and institutional capacity are critical to success.

Keywords: Islamic fiscal policy; maqāṣid al-sharī‘ah; zakāt; waqf; public finance; Indonesia; Malaysia

1. Pendahuluan

Kebijakan fiskal dalam tatanan ekonomi Islam secara teoretis berlandaskan pada tujuan-tujuan syariat (Maqāṣid al-Sharī‘ah). Kebijakan ini memiliki arsitektur keuangan publik yang khas, yang memadukan kewajiban keagamaan (zakat, wakaf, kharaj, jizyah, ushr) dengan fungsi negara modern (alokasi, distribusi, dan stabilisasi) demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Dalam kerangka ini, negara memikul tanggung jawab suci untuk memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya agar lima maqasid (pemeliharaan agama/dīn, jiwa/nafs, akal/‘aql, keturunan/nasl, dan harta/māl) dapat dimajukan secara selaras dengan etika Islam dan kesejahteraan publik. Literatur inti yang mengaitkan keuangan publik Islam dengan kebijakan fiskal menekankan bahwa tindakan pemerintah hendaknya memajukan kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan sosial, sekaligus menjaga disiplin fiskal dan penggunaan instrumen yang sesuai syariah.

Di Indonesia dan konteks mayoritas Muslim lainnya, para akademisi dan pembuat kebijakan telah menganalisis kebijakan APBN melalui lensa Islam. Mereka berpendapat bahwa kebijakan fiskal hendaknya memadukan perangkat makro konvensional dengan instrumen pendanaan Islam (zakat, wakaf, kharaj, jizyah) untuk merealisasikan maqasid serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Ghania et al., 2023; Ismail & Pratomo, 2021; Jaelani, 2017a, 2017b; Jahan, 2021; Nurlaili & Fauzi, 2024; Setyaningrum, 2015). Sintesis ini menjadi dasar bagi uraian yang koheren mengenai desain kebijakan, instrumen, tata kelola, dan jalur implementasi yang selaras dengan etika Islam sekaligus praktik keuangan publik modern (Ismail & Pratomo, 2021; Jaelani, 2017a; Jahan, 2021; Nurlaili & Fauzi, 2024; Setyaningrum, 2015).

2. Landasan Teoretis: Maqasid dan Keuangan Publik dalam Islam

2.1 Maqasid al-Shari’ah sebagai Kompas Makroekonomi

Kebijakan fiskal Islam kerap dibingkai sebagai upaya mengejar maqasid, yakni perlindungan dan peningkatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam literatur ekonomi Islam Indonesia, kebijakan fiskal dalam perspektif Islam digambarkan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan publik dengan mendistribusikan kesejahteraan pada kehidupan beragama, keadilan dan keamanan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga, serta akses terhadap pekerjaan (Jaelani, 2017a). Penekanan lima aspek ini mencerminkan kerangka maqasid yang lebih luas dalam pemikiran ekonomi Islam klasik dan kontemporer (Ghania et al., 2023; Jahan, 2021). Hal ini juga bergema dalam pembahasan tentang zakat, jizyah, kharaj, dan wakaf sebagai instrumen yang mengonkretkan tujuan-tujuan tersebut dalam kebijakan negara (Elasrag, 2017; Ismail & Pratomo, 2021; Jahan, 2021).

2.2 Keuangan Publik dalam Islam: Sumber dan Instrumen

Keuangan publik Islam secara tradisional terdiri atas zakat (sedekah wajib atas aset yang memenuhi syarat), ushr (zakat atas hasil pertanian), kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak kepala bagi nonmuslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam), dan wakaf (dana abadi untuk barang publik). Instrumen-instrumen ini telah dikaji sebagai perangkat keuangan publik dalam desain kebijakan berbasis maqasid. Karya-karya yang secara eksplisit membingkai korpus ini mencakup analisis tentang cakupan dan teori kebijakan fiskal Islam, peran alokasi sumber daya, dan distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam (Ismail & Pratomo, 2021; Jahan, 2021; Roslan & Akbar, 2020; Setyaningrum, 2015). Literatur kontemporer juga memandang zakat secara fungsional analog dengan pajak kekayaan dan sebagai alat pengentasan kemiskinan dalam kerangka fiskal yang lebih luas (Jahan, 2021; Nabi, 2013; Suprayitno, 2019).

2.3 Hubungan dengan Teori Fiskal Barat

Dalam literatur Islam, kebijakan fiskal bukanlah penolakan terhadap makroekonomi konvensional, melainkan penyesuaian ulang instrumen fiskal agar mencerminkan etika Islam. Etika tersebut meliputi sirkulasi kekayaan, larangan riba (bunga), pembiayaan berbasis pembagian risiko, dan pembiayaan berbasis aset sebagai tulang punggung pertumbuhan yang disertai keadilan distribusi. Pembahasan mendasar menghubungkan kebijakan pajak Islam dengan maqasid dan argumen kesejahteraan publik, serta mengontraskan redistribusi berbasis zakat dengan perpajakan konvensional (Abdullahi, 2019; Farhang et al., 2009; Jahan, 2021; Saba et al., 2015). Pembahasan ini menekankan bahwa Islam tidak menghapus kebutuhan mobilisasi pendapatan, tetapi mengarahkannya melalui instrumen yang selaras dengan syariah dan tujuan kesejahteraan sosial (Ismail & Pratomo, 2021; Jahan, 2021; Wahab & Rahman, 2011).

3. Instrumen Fiskal Inti dalam Kerangka Islam

3.1 Zakat, Ushr, Kharaj, dan Jizyah: Perangkat Keuangan Publik Klasik

Zakat merupakan pajak kekayaan dengan tujuan distributif yang eksplisit, yaitu menyempitkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan (fisāri) serta mendanai program kesejahteraan bagi mustahiqīn (kaum miskin yang berhak dan kategori lain yang disebut dalam hukum dan petunjuk Al-Qur’an). Ushr adalah bentuk khusus zakat yang berlaku pada hasil pertanian; kharaj merupakan pajak tanah dalam yurisprudensi Islam klasik; dan jizyah adalah pajak kepala bagi nonmuslim di bawah pemerintahan Islam. Secara kolektif, instrumen-instrumen ini menjadi jangkar keuangan publik dalam Islam dengan mengaitkan pembentukan pendapatan pada redistribusi yang etis dan tujuan kesejahteraan sosial. Studi kontemporer merangkum instrumen-instrumen ini sebagai bagian integral keuangan publik Islam dan membahas peran regulasi serta fiskalnya dalam negara modern (Jahan, 2021). Studi tersebut juga membahas implikasi ekonomi politik dari penggunaan zakat berdampingan dengan perpajakan, serta potensi wakaf untuk melengkapi atau menggantikan keuangan publik dalam konteks yang sesuai (Elasrag, 2017; Jahan, 2021; Nurlaili & Fauzi, 2024).

3.2 Wakaf sebagai Instrumen Keuangan Publik

Wakaf (dana abadi) menyediakan mekanisme pendanaan barang dan jasa publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) di luar siklus pajak-dan-belanja yang lazim, sehingga memperluas ruang fiskal dan mengurangi efek crowding-out dalam sistem keuangan publik. Literatur menekankan wakaf sebagai mekanisme tata kelola untuk meningkatkan efisiensi keuangan publik, tata kelola, dan penyediaan layanan, dengan usulan pelembagaan pengelolaan wakaf, standar tata kelola, dan administrasi yang transparan (Elasrag, 2017; Kunaifi & Syah, 2023; Suliman, 2019). Beberapa analisis kontemporer memperlakukan wakaf sebagai sumber pendapatan pelengkap yang memperluas perangkat fiskal di luar zakat dan pajak (Kunaifi & Syah, 2023; Suliman, 2019).

3.3 Zakat sebagai Instrumen Makrofiskal

Zakat dapat berfungsi sebagai instrumen redistributif tingkat makro yang mampu memengaruhi konsumsi rumah tangga, investasi, dan permintaan agregat bila diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional. Kajian empiris di konteks mayoritas Muslim (misalnya Malaysia) menunjukkan bahwa distribusi zakat dapat memengaruhi variabel makroekonomi seperti pertumbuhan, konsumsi, dan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa program zakat yang dirancang dengan baik dapat mendukung tujuan pembangunan dan kesejahteraan tanpa melanggar syariah ataupun kerangka ekonomi yang lebih luas (Suprayitno, 2019). Analisis komparatif juga mengeksplorasi pendekatan wajib versus sukarela dalam pengumpulan zakat dan dampaknya terhadap mobilisasi pendapatan (Athief et al., 2022; Jaelani, 2016; Wahab & Rahman, 2011).

3.4 Interaksi dengan Kebijakan Fiskal Konvensional

Sistem fiskal Islam memungkinkan perangkat kebijakan konvensional (perpajakan, belanja publik, pengelolaan utang) beroperasi dalam kerangka yang sesuai syariah. Beberapa studi memodelkan bagaimana instrumen fiskal Islam (zakat, wakaf) dapat diintegrasikan dengan kebijakan fiskal konvensional untuk mengurangi defisit, menstabilkan anggaran, dan mendukung pertumbuhan sambil mempertahankan keadilan sosial. Misalnya, diskusi ilmiah tentang keuangan publik dalam Islam menekankan bahwa zakat dan wakaf dapat melengkapi perpajakan dan pengelolaan utang publik, sehingga membuka jalan menuju anggaran yang lebih seimbang dengan ketergantungan yang lebih rendah pada pembiayaan berbasis bunga (Kadir et al., 2024; Nabi, 2013; Saba et al., 2015; Wahab & Rahman, 2011).

4. Tata Kelola Keuangan Publik, Desain Kebijakan, dan Tujuan Berbasis Maqasid

4.1 Tata Kelola, Kepercayaan, dan Kepatuhan Zakat

Tata kelola dan kepercayaan pada lembaga zakat secara signifikan memengaruhi mobilisasi dan kepatuhan zakat. Kajian empiris menunjukkan bahwa kepercayaan pada lembaga zakat meningkatkan kepatuhan zakat para pengusaha, yang menegaskan pentingnya kualitas tata kelola, kejelasan regulasi, transparansi, dan akuntabilitas bagi efektivitas kebijakan fiskal yang menggunakan instrumen Islam (Jaelani, 2016; Mohsin, 2023). Temuan ini menekankan bahwa desain kelembagaan dan tata kelola bukanlah hal pinggiran, melainkan inti efektivitas kebijakan ketika zakat diandalkan sebagai instrumen kebijakan fiskal. Literatur juga menyoroti variasi pengumpulan zakat bergantung pada desain regulasi (wajib versus sukarela) di berbagai negara serta potensi interaksi yang menyerupai pajak untuk meningkatkan mobilisasi (Athief et al., 2022; Jaelani, 2016).

4.2 Arsitektur Konstitusional dan Hukum untuk Keuangan Publik di Ekonomi Islam

Sejumlah makalah menganalisis bagaimana aturan konstitusional, pengakuan wakaf, dan pendapatan keagamaan membentuk hasil kebijakan fiskal. Misalnya, analisis kerangka konstitusional menunjukkan bagaimana pencantuman atau pengakuan wakaf dalam konstitusi dapat mengubah komposisi pendapatan dan ruang fiskal, serta bagaimana pendapatan keagamaan berinteraksi dengan perpajakan konvensional dalam arsitektur keuangan publik. Studi-studi ini menekankan dimensi hukum-kelembagaan yang membatasi himpunan kebijakan fiskal Islam yang layak dan efektivitas reformasi di negara-negara mayoritas Muslim (Anjum, 2022; Ismail, 2021; Ismail & Pratomo, 2021; Nafiu, 2013).

5. Indonesia dan Malaysia sebagai Contoh: Kebijakan Fiskal dalam Kerangka Islam

Malaysia: tata kelola zakat dan integrasinya dengan kerangka fiskal. Malaysia memberikan contoh konkret tentang bagaimana instrumen keuangan publik Islam (zakat, wakaf) dapat diintegrasikan ke dalam kerangka fiskal modern. Studi-studi membahas tata kelola zakat di Malaysia, termasuk peran bank sentral (Bank Negara Malaysia, BNM) dan Dewan Penasihat Syariah (Shariah Advisory Council, SAC) dalam menyelaraskan keuangan Islam dengan standar regulasi. Literatur mencatat bahwa zakat dan wakaf tertanam dalam arsitektur keuangan dan kesejahteraan, dengan bukti empiris bahwa kepercayaan, tata kelola, dan kepatuhan memengaruhi mobilisasi zakat dan hasil fiskal. Pengalaman Malaysia menggambarkan bagaimana zakat dapat berfungsi sebagai mekanisme pendapatan dan kesejahteraan tambahan sambil menjaga koherensi regulasi dan memastikan kepatuhan syariah (Eldaia et al., 2021; Islam, 2026; Jaelani, 2016; Nurlaili & Fauzi, 2024; Zengin, 2022), serta analisis terkait lainnya. Sumber-sumber ini menggambarkan bagaimana perangkat fiskal Islam dapat diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan makroekonomi yang kokoh, termasuk melalui fitur zakat yang menyerupai perpajakan dan infrastruktur kesejahteraan berbasis wakaf (Eldaia et al., 2021; Nurlaili & Fauzi, 2024; Zengin, 2022).

6. Zakat, Wakaf, dan Artikulasi Pajak dalam Pembuatan Kebijakan

6.1 Perdebatan Zakat versus Pajak dalam Desain Kebijakan

Tema yang berulang dalam literatur adalah apakah zakat sebaiknya melengkapi atau menggantikan perpajakan konvensional dalam pemerintahan Islam. Sebagian sarjana berpendapat bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen dasar untuk redistribusi dan kesejahteraan, sedangkan pajak tetap diperlukan untuk mendanai pengeluaran publik di luar basis zakat. Sarjana lain mengusulkan integrasi zakat yang lebih kuat ke dalam kerangka fiskal (termasuk rabat pajak atau penyelarasan administrasi) untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan, kesetaraan, dan hasil yang berpihak pada kaum miskin. Analisis komparatif menunjukkan bahwa negara-negara menerapkan pendekatan yang beragam (zakat wajib versus sukarela) dengan implikasi fiskal dan kesejahteraan sosial yang berbeda. Literatur menekankan perlunya desain regulasi untuk memaksimalkan mobilisasi zakat sambil menjaga tujuan spiritual dan fungsi sosialnya (Ismail & Pratomo, 2021; Jaelani, 2016; Nurlaili & Fauzi, 2024; Suprayitno, 2019; Wahab & Rahman, 2011).

6.2 Tata Kelola Zakat dan Desain Kebijakan

Kepercayaan pada lembaga zakat dan struktur tata kelola secara signifikan memengaruhi kepatuhan zakat dan efisiensi pengumpulan. Studi empiris dalam konteks keuangan Islam dan keuangan publik menunjukkan bahwa penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas zakat dapat meningkatkan mobilisasi pendapatan dan hasil kebijakan, yang pada gilirannya mendukung stabilisasi makroekonomi dan tujuan perlindungan sosial (Jaelani, 2016; Mohsin, 2023; Wahab & Rahman, 2011). Literatur juga mendokumentasikan bahwa zakat dapat berinteraksi dengan rezim pajak modern (misalnya rabat atau pembebasan pajak) untuk meningkatkan hasil fiskal secara keseluruhan, meskipun rancangan pastinya bergantung pada kondisi hukum dan kelembagaan masing-masing negara (Fund, 2012; Suprayitno, 2019; Wahab & Rahman, 2011).

6.3 Peran Makroekonomi Zakat

Studi tingkat makro, terutama yang berfokus pada Malaysia dan konteks serupa, memberikan bukti bahwa distribusi zakat dapat memengaruhi secara positif variabel makroekonomi seperti pertumbuhan, konsumsi, dan investasi apabila dirancang dengan baik dan dikelola dengan semestinya. Temuan ini mendukung pandangan bahwa kebijakan fiskal Islam, bila diimplementasikan dengan benar, dapat berkontribusi pada stabilisasi makro dan tujuan kesejahteraan tanpa mengompromikan prinsip-prinsip syariah (Nurlaili & Fauzi, 2024; Suprayitno, 2019; Wahab & Rahman, 2011).

7. Pengelolaan Belanja Publik, Utang, dan Islam

7.1 Utang dan Kebijakan Fiskal Ekspansif dalam Ekonomi Islam

Satu untaian literatur membahas pendekatan Islam terhadap utang publik dan defisit. Literatur ini menekankan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan pada keadilan sosial dan penghindaran utang berbasis riba, sambil berupaya menjamin keadilan distributif dan kesejahteraan kaum miskin. Sebagian sarjana mengontraskan pembiayaan defisit dengan pembiayaan pengurangan defisit dalam kerangka Islam. Mereka berpendapat bahwa utang publik hendaknya dikelola untuk menghindari beban yang tidak berkelanjutan, dan bahwa zakat, wakaf, serta pendapatan lain dapat digunakan untuk mendukung proyek publik sebagai pengganti pinjaman berbunga tinggi, selaras dengan maqasid dan kepatuhan syariah (Jahan, 2021; Suhendar & Sholihah, 2020; Suliman, 2019).

7.2 Sukuk dan Pembiayaan Sesuai Syariah sebagai Instrumen Kebijakan Publik

Keuangan publik Islam mencakup perangkat pembiayaan nonbunga seperti sukuk (obligasi Islam) yang memungkinkan pemerintah membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan sesuai syariah. Literatur membahas bagaimana penerbitan sukuk menjadi instrumen yang menonjol dalam keuangan publik Islam serta bagaimana interaksinya dengan kebijakan makroekonomi, pengelolaan utang, dan ruang fiskal. Literatur ini menggarisbawahi bahwa peralihan ke instrumen utang yang sesuai syariah dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi dan pembiayaan pembangunan (Khan et al., 2022; Nurhanifah, 2024; Suliman, 2019; Zengin, 2022; Zulkhibri, 2019).

7.3 Interaksi Kebijakan Fiskal Islam dengan Tata Kelola Makroekonomi

Di seluruh literatur, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berinteraksi dengan kebijakan moneter dan kerangka tata kelola yang lebih luas. Peran regulator, tata kelola syariah, dan administrasi pajak/zakat membentuk seberapa efektif instrumen kebijakan fiskal diterjemahkan menjadi capaian kesejahteraan dan stabilitas makro. Karya empiris dan konseptual menekankan perlunya keselarasan antara aturan fiskal, tata kelola syariah, dan kebijakan moneter untuk mencapai pertumbuhan hijau, kesejahteraan sosial, dan keuangan publik yang efisien (Alawneh, 2022; Ghodsi et al., 2023; Islam, 2026).

8. Implikasi Kebijakan dan Panduan Praktis

8.1 Memperkuat Tata Kelola Zakat dan Infrastruktur Data

Untuk merealisasikan potensi makroekonomi zakat, pembuat kebijakan perlu menekankan kualitas tata kelola, transparansi, dan efisiensi administrasi. Kepercayaan pada lembaga zakat merupakan determinan penting kepatuhan dan pengumpulan. Mekanisme tata kelola yang kuat, bersama panduan regulasi yang jelas dan sistem data, dapat meningkatkan kinerja pendapatan sekaligus hasil sosial (Fund, 2012; Jaelani, 2016; Mohsin, 2023; Wahab & Rahman, 2011).

8.2 Mengintegrasikan Wakaf ke dalam Keuangan Publik Jika Memungkinkan

Wakaf menawarkan mekanisme untuk membiayai barang publik dan infrastruktur, memperluas ruang fiskal, dan mengurangi ketergantungan pada perpajakan serta utang konvensional untuk hasil publik tertentu. Desain kebijakan hendaknya mempertimbangkan standar tata kelola wakaf, akuntabilitas, dan integrasi dengan aturan keuangan publik untuk memaksimalkan dampak (Elasrag, 2017; Kunaifi & Syah, 2023; Suliman, 2019).

8.3 Menyelaraskan Kebijakan Fiskal dengan Pengelolaan Makroekonomi

Kebijakan fiskal Islam hendaknya berdampingan dengan pengelolaan makroekonomi konvensional (aturan fiskal, pengelolaan utang, kebijakan stabilisasi) agar instrumen Islam dimanfaatkan untuk menstabilkan ekonomi, mendukung pertumbuhan, dan menumbuhkan kesetaraan. Studi kasus dan karya teoretis menekankan saling melengkapinya mekanisme keuangan publik Islam dengan kerangka makroekonomi standar, termasuk pada masa krisis (misalnya COVID-19) ketika belanja ekspansif dan belanja kesejahteraan yang tertarget sangat penting (El-Mubarak et al., 2021; Jaelani, 2017b; Jaelani & Hanim, 2020; Setyaningrum, 2015).

8.4 Membina Kapasitas Kelembagaan dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Data

Literatur menyoroti bahwa efektivitas kebijakan fiskal Islam bertumpu pada kapabilitas dalam administrasi pendapatan (zakat, wakaf, integrasi pajak), pengelolaan belanja, dan tata kelola. Analisis berbasis data, transparansi, dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan instrumen fiskal Islam memberikan capaian kesejahteraan sambil tetap sesuai syariah dan stabilitas makroekonomi (Jaelani, 2016; Suprayitno, 2019; Wahab & Rahman, 2011).

9. Nuansa dan Potensi Perbedaan Pendapat

Perdebatan zakat versus pajak belum tuntas secara universal. Sebagian sarjana berpendapat bahwa zakat dapat dan seharusnya menjadi instrumen utama redistribusi, yang berpotensi mengurangi ketergantungan pada perpajakan konvensional. Sarjana lain mengusulkan pendekatan campuran yang menempatkan zakat sebagai pelengkap perpajakan di bawah kerangka hukum yang jelas. Literatur mendokumentasikan beragam pandangan ini dan menekankan bahwa desain kebijakan perlu memperhitungkan konteks kelembagaan nasional, penafsiran keagamaan, dan struktur ekonomi (Ismail & Pratomo, 2021; Jaelani, 2016; Jahan, 2021; Wahab & Rahman, 2011).

Peran wakaf bervariasi menurut negara dan konteks regulasi. Meskipun wakaf dapat memperluas ruang fiskal dan menyediakan barang publik, efisiensi dan tata kelola lembaga wakaf, serta integrasinya dengan anggaran negara, berbeda antarwilayah. Nuansa ini diakui dalam analisis komparatif dan literatur normatif yang menyerukan kerangka tata kelola terstandar untuk meningkatkan efektivitas wakaf (Elasrag, 2017; Kunaifi & Syah, 2023; Suliman, 2019).

Efikasi zakat terhadap variabel makroekonomi bersifat kontekstual. Bukti empiris dari Malaysia dan konteks lain menunjukkan bahwa distribusi zakat dapat memengaruhi hasil makroekonomi bila dikelola dengan baik dan diintegrasikan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih luas. Namun, hasilnya bergantung pada desain program, cakupan, dan kualitas tata kelola (Nurlaili & Fauzi, 2024; Suprayitno, 2019; Wahab & Rahman, 2011).

Kebijakan makroekonomi Islam tidak bersifat monolitik. Terdapat variasi penafsiran dan implementasi di berbagai ekonomi mayoritas Muslim, yang memengaruhi kemampuan generalisasi hasil. Beberapa studi menekankan perlunya desain konstitusional, regulasi, dan kelembagaan yang spesifik bagi setiap negara untuk merealisasikan potensi kebijakan fiskal Islam (Ghania et al., 2023; Ismail & Pratomo, 2021; Jaelani, 2016; Wahab & Rahman, 2011).

10. Simpulan

Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam bertumpu pada kerangka maqasid tentang kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan sosial, dengan perangkat keuangan publik yang mencakup zakat, ushr, kharaj, jizyah, dan wakaf sebagai instrumen integral berdampingan dengan perpajakan dan belanja publik konvensional. Literatur menekankan bahwa instrumen-instrumen ini dapat membantu mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas sosial apabila dikelola dengan baik dan diintegrasikan dengan kebijakan makroekonomi modern. Studi kasus Indonesia memperlihatkan bagaimana APBN dan pengelolaan belanja publik dapat dianalisis melalui lensa Islam, sekaligus menyoroti potensi perluasan sumber pendapatan Islam untuk mendukung kesejahteraan dan stabilisasi makro (Jaelani, 2017a, 2017b, 2018; Setyaningrum, 2015). Tata kelola zakat di Malaysia menggambarkan bahwa keuangan publik yang sesuai syariah dapat berdampingan dengan kerangka regulasi modern, sehingga memaksimalkan kepatuhan keagamaan sekaligus efektivitas fiskal (Islam, 2026; Jaelani, 2016; Nurlaili & Fauzi, 2024). Di semua konteks tersebut, tata kelola, sistem data, dan kapasitas kelembagaan merupakan faktor kritis bagi keberhasilan kebijakan fiskal Islam (Jaelani, 2016; Mohsin, 2023; Suprayitno, 2019; Wahab & Rahman, 2011, 2011).

Catatan tentang Cakupan dan Nuansa

• Sintesis ini mencerminkan sintesis literatur berikut: (i) justifikasi berbasis maqasid bagi keuangan publik yang berorientasi kesejahteraan dalam Islam; (ii) instrumen fiskal kanonik (zakat, ushr, kharaj, jizyah) beserta kerangka tata kelola modernnya; (iii) peran wakaf sebagai perangkat keuangan publik untuk mendanai kesejahteraan dan barang publik; (iv) tata kelola, desain regulasi, dan kepercayaan sebagai determinan sentral efektivitas instrumen fiskal Islam; (v) pengalaman negara di Indonesia dan Malaysia dengan wawasan empiris dan normatif; serta (vi) pertimbangan desain kebijakan untuk mengintegrasikan kebijakan fiskal Islam dengan pengelolaan makroekonomi konvensional.

• Terdapat perdebatan bernuansa tentang zakat versus perpajakan dalam desain kebijakan. Literatur mendokumentasikan baik pandangan yang mendukung redistribusi berbasis zakat yang lebih kuat maupun yang menyarankan pendekatan campuran yang menghormati konteks konstitusional dan administratif nasional (Ismail & Pratomo, 2021; Jaelani, 2016; Jahan, 2021; Wahab & Rahman, 2011).

• Basis bukti tentang dampak makroekonomi zakat bersifat kontekstual. Di Malaysia dan konteks lain, distribusi zakat dikaitkan dengan perbaikan indikator makro di bawah tata kelola yang memadai, sementara kualitas tata kelola sangat penting bagi efektivitas kebijakan (Nurlaili & Fauzi, 2024; Suprayitno, 2019; Wahab & Rahman, 2011).

• Pembiayaan berbasis wakaf dan tata kelola zakat tampak sebagai komponen yang kian penting dalam keuangan publik Islam, menawarkan mekanisme untuk melengkapi belanja publik dan pembiayaan utang dengan sumber dana nonbunga serta penyediaan kesejahteraan sosial (Elasrag, 2017; Kunaifi & Syah, 2023; Suliman, 2019).

• Literatur IMF dan tata kelola makrokeuangan yang berlandaskan kerangka konvensional memberikan konteks komparatif bagi desain kebijakan di ekonomi mayoritas Muslim, dengan menyoroti pertimbangan ruang fiskal, pengelolaan utang, dan koherensi regulasi ketika instrumen Islam digunakan (Ismail & Pratomo, 2021; Khan et al., 2022; Suliman, 2019) (dan sumber rujukan silang yang tercantum di atas).

Daftar Pustaka

Abdullahi, S. I. (2019). Applications of operation research in Zakah administration. Journal of Research in Emerging Markets, 1(4), 1–10. https://doi.org/10.30585/jrems.v1i4.364

Alawneh, A. M. (2022). Relationship between Fiscal Policy and Islamic Finance: A Case Study of the Jordan Islamic Bank. International Journal of Asian Social Science, 12(7), 249–263. https://doi.org/10.55493/5007.v12i7.4545

Anjum, M. I. (2022). An Islamic critique of rival economic systems’ theories of interest. International Journal of Ethics and Systems, 38(4), 598–620. https://doi.org/10.1108/ijoes-08-2021-0155

Athief, F. H. N., Rachman, M. A., Rizki, D., Hakim, L., & Noh, M. S. B. M. (2022). Taxation policy and regulation efficiency on increasing zakat collection: countries comparison analysis. Journal of Islamic Accounting and Finance Research, 4(2), 301–326. https://doi.org/10.21580/jiafr.2022.4.2.14168

El-Mubarak, A. M. O. I., Mustapha, Z., & Hassan, I. (2021). Regulation not Mere Legislation: The Issue of Enhancing Islamic Banking Performance Across Nigeria. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(8). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i8/10749

Elasrag, H. (2017). Towards a New Role of the Institution of Waqf. https://doi.org/10.2139/ssrn.3011290

Eldaia, M., Hanefah, M. M., Marzuki, A. B., & Shatnawi, S. A. (2021). Impact of COVID-19 on Malaysian Takaful Business. 304–316. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69221-6_22

Farhang, Mossavar-Rahmani, Hamid, H., & Maleki. (2009). Islamic economics versus market economics: The concept of taxations. Chinese Business Review, 08(12). https://doi.org/10.17265/1537-1506/2009.12.003

Fund, I. M. (2012). Qatar. Rapport Des Services Du Fmi Sur Les Économies Nationales (Imf Staff Country Reports French), 2012(018), 1. https://doi.org/10.5089/9781463934491.002

Ghania, N. A., Farhan, F., Rahmadhani, H., Eriska, M., Jenifer, Rahman, A. Z., & Pratama, S. A. I. (2023). GOVERNMENT’S STRATEGY TO OVERCOME THE IMPACT OF FISCAL AND MONETARY POLICY ON THE INDONESIAN ECONOMY. Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (Ijoms), 2(2), 289–301. https://doi.org/10.59066/ijoms.v2i2.352

Ghodsi, D., Roudsari, A. H., Khoshfetrat, M.-R., Abdollah-PouriHosseini, S. F., Babapour, M., Esfarjani, F., Ajami, M., Zargaraan, A., & Mohammadi‐Nasrabadi, F. (2023). Why has the taxing policy on sugar sweetened beverages not reduced their purchase in Iranian households? Frontiers in Nutrition, 10. https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1035094

Islam, A. (2026). The Role of Institutional Quality on Fiscal Policy, Natural Resources, and Islamic Finance Channels in Driving Green Growth across D-8 Countries. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-10040258/v1

Ismail, A. G. (2021). A MODEL OF ISLAMIC PUBLIC FINANCE IN MALAYSIA’S CONSTITUTION. Diponegoro Law Review, 6(1), 33–50. https://doi.org/10.14710/dilrev.6.1.2021.33-50

Ismail, A. G., & Pratomo, W. A. (2021). Constitutional Rules on Waqf and Fiscal Policy Outcomes. Sriwijaya Law Review, 262–272. https://doi.org/10.28946/slrev.vol5.iss2.1169.pp262-272

Jaelani, A. (2016). Zakat Accounting: Metaphor and Accounting Treatment for Business Organization. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2843071

Jaelani, A. (2017a). Fiscal Policy in Indonesia: Analysis of State Budget 2017 in Islamic Economic Perspective. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2881093

Jaelani, A. (2017b). Public Expenditure Management in Indonesia: Islamic Economic Review on State Budget 2017. https://doi.org/10.20944/preprints201706.0122.v1

Jaelani, A. (2018). PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT IN INDONESIA: Hunafa Jurnal Studia Islamika, 15(2), 189–224. https://doi.org/10.24239/jsi.v15i2.527.189-224

Jaelani, A., & Hanim, T. F. (2020). Sustainability of Public Finance During The COVID-19 Outbreaks in Indonesia. Al-Amwal Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari Ah, 12(1), 109. https://doi.org/10.24235/amwal.v1i1.6557

Jahan, S. N. (2021). Zakat versus Taxation as Islamic Fiscal Policy Tool. International Journal of Islamic Economics, 3(01), 37–46. https://doi.org/10.32332/ijie.v3i1.3129

Kadir, S., Fahrika, A. I., & Misbach, I. (2024). Conventional Fiscal Policy System and Islamic Economics in The Indonesian Economy. Widya Cipta - Jurnal Sekretari Dan Manajemen, 8(1), 72–79. https://doi.org/10.31294/widyacipta.v8i1.17149

Khan, A., Habib, R. I., & Akhtar, N. (2022). A Comparative Study of Parliamentary & Presidential Systems of Government: Economic Implications for Pakistan. Journal of Economics Management & Business Administration, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.59075/jemba.v1i1.60

Kunaifi, A., & Syah, A. F. (2023). Natural Resource Management in the Perspective of Fiqh Rules: An Islamic State Budget Proposal For Indonesia. Jurnal Kajian Peradaban Islam, 6(1), 83–92. https://doi.org/10.47076/jkpis.v6i1.184

Mohsin, M. I. A. (2023). MITIGATING INFLATION VIA ISLAMIC FINANCE & ISLAMIC SOCIAL FINANCE. I-Iecons E-Proceedings, 765–777. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.91

Nabi, N. (2013). Islamic Economic Thought in the Medieval Times: Some Reflections. Journal of Islamic Thought and Civilization, 03(02), 21–32. https://doi.org/10.32350/jitc.32.03

Nafiu, O. S. (2013). A FRAMEWORK OF ISLAMIC ECONOMICS WITH REFERENCE TO ISLAMIC TAXATION AND ALLOWABLE EXPENDITURES. Iium Law Journal, 20(2). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v20i2.92

Nurhanifah, N. V. (2024). Understanding Sukuk Market Development: An Overview of Opportunities and Challenges. Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy, 1(2), 1–11. https://doi.org/10.47134/wiep.v1i2.155

Nurlaili, ‎, & Fauzi, A. (2024). The Role of Waqaf and Zakat as Fiscal Policy Instruments in Indonesia. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16245

Roslan, M. A. A., & Akbar, M. A. (2020). A Review on the Contribution of Zakat and Taxation towards Economic Development Postulated by Two Contemporary Research Scholars. International Conference of Zakat, 218–230. https://doi.org/10.37706/iconz.2020.228

Saba, I., Kibriya, R., & Kouser, R. (2015). Antecedents of Financial Performance of Banking Sector: Panel Analysis of Islamic, Conventional and Mix Banks in Pakistan. Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies, 1(1), 9–30. https://doi.org/10.26710/jafee.v1i1.61

Setyaningrum, A. (2015). Application of Pattern of Islamic State Revenue Policy to Improve the Ability of Indonesia’s Fiscal. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 7(2), 251–261. https://doi.org/10.15408/aiq.v7i2.1702

Suhendar, F. R., & Sholihah, N. A. (2020). Financial Policies Supporting Acceleration of Sustainable Economic and Fiscal Growth in Indonesia. Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research, 5(2), 110–118. https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v5i2.4172

Suliman, K. M. (2019). The Political Economy of Fiscal Institutions and Macroeconomic Management in Sudan. 275–328. https://doi.org/10.1093/oso/9780198822226.003.0010

Suprayitno, E. (2019). Zakat and SDGs : The Impact of Zakat on Economic Growth, Consumption and Investment in Malaysia. https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.39

Wahab, N. A., & Rahman, A. R. A. (2011). A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2(1), 43–62. https://doi.org/10.1108/17590811111129508

Zengin, M. (2022). General Information about Malaysia. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19.c66

Zulkhibri, M. Z. M. (2019). Sustainable Level Debt, Expansionary Austerity, and Fiscal Consolidation Theories: A Critical Analysis. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 32(1), 111–118. https://doi.org/10.4197/islec.32-1.8