00813 - Impor Perspektif Ekonomi Islam: Sintesis Landasan Teoretis, Implikasi Kebijakan, dan Perspektif Global

Abstrak

Ekonomi Islam secara luas dipandang sebagai kerangka ekonomi-etis terpadu yang berlandaskan syariat Islam dengan penekanan normatif pada keadilan sosial, kesejahteraan, dan penghindaran hasil-hasil yang eksploitatif atau tidak adil. Artikel ini menyintesiskan karya konseptual yang mendasar, argumen normatif, dan kajian empiris atau berorientasi kebijakan untuk menjelaskan bagaimana pemikiran ekonomi Islam berkembang, apa yang diidentifikasi sebagai tujuan intinya (terutama maqāṣid al-Sharī‘ah), dan bagaimana ekonomi Islam berinteraksi dengan tuntutan pembangunan modern seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pembahasan mencakup landasan prinsip, sumber, dan epistemologi; kerangka maqāṣid dan pembangunan berkelanjutan; uang, kebijakan moneter, dan sistem ekonomi Islam; regulasi, tata kelola, dan pengawasan syariah; keuangan sosial Islam dan kesejahteraan (zakat dan wakaf); serta pendidikan, kurikulum, dan epistemologi. Hasil sintesis menunjukkan adanya konsensus pada inti normatif bahwa syariah, maqāṣid, etika, dan kesejahteraan sosial semestinya mengarahkan aktivitas ekonomi, disertai perdebatan yang berkelanjutan mengenai fondasi metodologis, derajat reformasi yang diperlukan, dan arsitektur kelembagaan yang paling tepat. Implikasi kebijakan meliputi penyematan maqāṣid dalam perbankan sentral dan regulasi, penguatan tata kelola syariah, penguatan keuangan sosial Islam, serta pengembangan pendidikan dan kapasitas.

Kata kunci: ekonomi Islam; maqāṣid al-Sharī‘ah; tujuan pembangunan berkelanjutan; kebijakan moneter; tata kelola syariah; keuangan sosial Islam

Abstract

Islamic economics is widely described as an integrated ethical-economic framework grounded in Islamic law (Shariah), with a normative emphasis on social justice, welfare, and the avoidance of exploitative or inequitable outcomes. This article synthesizes foundational conceptual work, normative arguments, and empirical or policy-oriented studies to illuminate how Islamic economic thought has evolved, what it identifies as its core objectives (notably maqāṣid al-Sharī‘ah, or the goals of Shariah), and how it interfaces with modern development imperatives such as the Sustainable Development Goals (SDGs). The discussion covers core principles, sources, and epistemology; the maqāṣid framework and sustainable development; money, monetary policy, and the Islamic economic system; regulation, governance, and Shariah oversight; Islamic social finance and welfare (zakat and waqf); and education, curriculum, and epistemology. The synthesis shows a consensus on the normative core, namely that Shariah, maqāṣid, ethics, and social welfare should steer economic activity, alongside continuing debate on methodological foundations, the degree of reform required, and the most suitable institutional architectures. Policy implications include embedding maqāṣid in central banking and regulation, strengthening Shariah governance, reinforcing Islamic social finance, and developing education and capacity-building.

Keywords: Islamic economics; maqāṣid al-Sharī‘ah; sustainable development goals; monetary policy; Shariah governance; Islamic social finance

1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam secara luas dideskripsikan sebagai kerangka ekonomi-etis terpadu yang berlandaskan hukum Islam (syariah), dengan penekanan normatif pada keadilan sosial, kesejahteraan, dan penghindaran hasil-hasil yang eksploitatif atau tidak adil. Di seluruh literatur, para sarjana menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar subbidang keuangan Islam, melainkan disiplin tersendiri yang berupaya menyelaraskan aktivitas ekonomi dengan tuntunan Al-Qur’an dan Nabi sembari menanggapi pertanyaan ekonomi kontemporer, misalnya kebijakan moneter, regulasi keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan (Agus dkk., 2023; Mahyudi, 2018).

Sintesis ini memadukan karya konseptual yang mendasar, argumen normatif, dan kajian empiris atau berorientasi kebijakan untuk menjelaskan bagaimana pemikiran ekonomi Islam berkembang, apa yang diidentifikasi sebagai tujuan intinya (terutama maqāṣid al-Sharī‘ah, yakni tujuan-tujuan syariah), dan bagaimana ekonomi Islam berinteraksi dengan tuntutan pembangunan modern seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pada bagian-bagian yang terdapat perbedaan pendapat di antara para sarjana, artikel ini menyoroti titik-titik ketegangan dan ragam solusi yang diusulkan dalam penelitian yang dikutip. Seluruh klaim berpijak pada isi eksplisit referensi yang dikutip, dengan menggunakan kutipan atau ringkasan yang akurat sebagaimana didukung oleh materi sumber.

2. LANDASAN: PRINSIP INTI, SUMBER, DAN EPISTEMOLOGI

Ekonomi Islam berlandaskan pada sumber-sumber tekstual primer dan kerangka epistemik yang khas. Beberapa sarjana menekankan bahwa batasan berbasis syariah dan kepedulian etis semestinya mengatur aktivitas ekonomi, yang membedakan ekonomi Islam dari analisis sekuler murni dan merujuk pada kerangka Al-Qur’an dan Sunah sebagai bahan sumbernya (Agus dkk., 2023; Mahyudi, 2018). Literatur juga menekankan bahwa ekonomi Islam sering diperlakukan sebagai ilmu terpadu yang mengaitkan hukum, etika, dan ekonomi, bukan sekadar tambahan bagi ekonomi konvensional (Mahyudi, 2018). Klaim-klaim ini diperkuat oleh tinjauan yang lebih luas tentang ekonomi Islam sebagai disiplin yang menempatkan ekonomi moral di pusat analisis (Hassan & Lewis, 2014; Iqbal & Mirakhor, 2013).

Perdebatan kontemporer tentang metode dan teori masih berlangsung. Sebagian sarjana berargumen bahwa sebagian besar ekonomi Islam bertumpu pada teori ekonomi modern dengan sesekali memasukkan pemikiran Islam klasik, sedangkan yang lain mengadvokasi inti metodologis yang lebih eksplisit “Islami” (misalnya maqāṣid, akad etis, dan penalaran berbasis nilai) agar tidak sekadar mengemas ulang ekonomi konvensional (Mariyani, 2013). Sebuah meta-analisis terhadap 474 artikel menunjukkan ketergantungan yang luas pada teori modern (sering kali positivis) dibandingkan sumber Islam klasik, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara pemikiran Islam klasik dan praktik penelitian saat ini dalam IAF, IE, dan IBM (Mukhlısın dkk., 2022). Perdebatan ini menyoroti satu nuansa utama: meskipun banyak peneliti memasukkan Maqasid dan konsep Islam lainnya, paradigma penelitian yang dominan dalam literatur tetap berorientasi modern (Mukhlısın dkk., 2022).

Divergensi antara pemikiran Islam klasik dan praktik kontemporer juga bergema dalam tinjauan yang lebih luas. Sebagian sarjana memperingatkan bahwa proyek ekonomi Islam berisiko terserap ke dalam keuangan Islam atau direduksi menjadi instrumen keuangan, sementara yang lain berargumen perlunya reformasi yang benar-benar menempatkan maqāṣid dan ekonomi moral sebagai pusat perancangan kebijakan dan regulasi (Ahmed, 2015; Mariyani, 2013; Tayachi dkk., 2022). Ketidaksepakatan ini merupakan tema yang berulang dalam literatur dan menggarisbawahi perlunya konsolidasi metodologis yang koheren untuk mewujudkan tujuan normatif ekonomi Islam.

3. KERANGKA MAQASID DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Maqāṣid al-Sharī‘ah (tujuan-tujuan syariah) berulang kali ditempatkan sebagai prinsip pengorganisasi bagi ekonomi dan keuangan Islam. Kerangka maqāṣid disajikan sebagai lensa konseptual untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi, terutama dalam perancangan instrumen keuangan, regulasi, dan strategi pembangunan yang melindungi harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama. Perdebatan yang bersifat naik-turun masih berlanjut tentang bagaimana maqāṣid semestinya dioperasionalkan; sebagian penulis mengadvokasi penggunaan maqāṣid yang disiplin dan menyerupai indeks untuk membatasi praktik seperti inovasi keuangan tertentu yang dapat mengancam kesejahteraan sosial, sementara yang lain memperingatkan terhadap pelampauan batas yang dapat melegitimasi instrumen kontroversial (misalnya derivatif modern) apabila tidak berpijak pada kriteria tekstual dan moral (Güney, 2024; Khan, 2019).

Terdapat penekanan kuat pada penyelarasan keuangan Islam dengan SDGs, di mana maqāṣid diposisikan sebagai jembatan normatif menuju pembangunan berkelanjutan. Khan (2019) berargumen bahwa reformasi keuangan Islam demi SDGs memerlukan penerjemahan wawasan berbasis maqāṣid ke dalam reformasi regulasi dan kebijakan yang konkret; Al-Jayyousi dan rekan-rekannya menyerukan wacana baru yang menanamkan model pembangunan Islam dalam kerangka tata kelola dan kebijakan yang selaras dengan SDGs; dan karya-karya lain mengartikulasikan arah kebijakan yang menghubungkan tujuan syariah dengan indikator dan metrik kinerja SDGs (Al-Jayyousi dkk., 2022; Jan dkk., 2021; Khan, 2019). Kelompok penelitian ini secara eksplisit memperlakukan Maqasid sebagai alat hidup untuk mengoperasionalkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan pertumbuhan yang berpihak pada kaum miskin dalam ekonomi modern (Al-Jayyousi dkk., 2022; Jan dkk., 2021; Khan, 2019).

Sebuah posisi yang bernuansa mengakui adanya konvergensi dan divergensi konseptual antara SDP (Sustainable Development Paradigm) dan IEP (Islamic Economics Paradigm). Perbandingan sistematis Ghlamallah menemukan konvergensi konseptual yang nyata dalam tujuan kesejahteraan manusia, tetapi juga menyoroti kesenjangan yang berlanjut, terutama terkait kelayakan perwujudan penuh sistem ekonomi Islam dalam kerangka global dan struktur tata kelola yang ada (Ghlamallah, 2023). Benang merah yang sama bergema dalam penilaian yang lebih luas yang memperingatkan agar tidak mengidealkan keuangan Islam secara berlebihan sebagai solusi tunggal bagi tantangan pembangunan, dengan mencatat perlunya reformasi struktural dan tata kelola yang ditingkatkan untuk mengoperasionalkan maqāṣid dalam perancangan kebijakan (Ghlamallah, 2023; Hamoudi, 2018; Jan dkk., 2021).

4. UANG, KEBIJAKAN MONETER, DAN SISTEM EKONOMI ISLAM

Tema yang berulang adalah peralihan dari uang berbasis utang dan berbunga menuju model yang berakar pada bagi hasil untung-rugi (profit-and-loss sharing/PLS) dan pembiayaan berbasis aset. Literatur memperlakukan musyarakah dan mudarabah sebagai akad PLS inti yang menggambarkan perbedaan antara akad uang Islam dan konvensional, dengan berargumen bahwa kebijakan moneter Islam semestinya menghubungkan uang, kredit, dan ekonomi riil melalui pengaturan bagi hasil, bukan pembayaran bunga tetap (Adela, 2018; Louati & Boujelbène, 2015; Rafay & Farid, 2017). Implikasinya, kebijakan moneter dalam kerangka Islam semestinya dibangun di atas mekanisme yang sesuai syariah dan selaras dengan pembagian risiko, dukungan aset, dan investasi ekonomi riil.

Satu subaliran karya secara eksplisit memodelkan kebijakan moneter dalam kerangka Islam, dengan mengusulkan bahwa bank sentral pada prinsipnya dapat memengaruhi hasil makroekonomi melalui struktur Islam seperti instrumen berbasis musyarakah, bukan perangkat kebijakan berbasis bunga konvensional. Adela (2018) berargumen untuk sebuah paradigma di mana tingkat imbal hasil musyarakah dapat menggantikan suku bunga dalam memengaruhi pasar uang dan agregat makro, sehingga membingkai jalur metodologis untuk merancang ulang tuas kebijakan dalam ekonomi Islam (Adela, 2018). Garis penelitian ini dilengkapi oleh Esavi dkk. (2022), yang meninjau asal-usul dan implikasi berbagai pengaturan moneter yang melekat pada pemikiran Islam, serta membahas konsistensi teoretis dengan hasil yang optimal secara Pareto dalam kerangka moneter Islam (Esavi dkk., 2022).

Literatur mengakui bahwa dalam praktiknya, transmisi kebijakan moneter dalam keuangan Islam berkembang dalam rezim perbankan ganda dan hibrida. Studi empiris tentang respons bank syariah terhadap kebijakan moneter (misalnya di Indonesia) menunjukkan efek transmisi yang bernuansa, dipengaruhi oleh karakteristik spesifik bank dan fitur struktural sistem ganda, yang menyiratkan bahwa efektivitas kebijakan moneter pada segmen Islam dapat berbeda dari kanal konvensional; studi-studi ini juga menunjuk pada kebutuhan yang lebih luas akan pasar uang dan instrumen Islam untuk meningkatkan transmisi kebijakan (Avdukić & Khaleel, 2025; Zulkhibri & Sukmana, 2016). Pada saat yang sama, tinjauan mengenai kaitan uang dan ekonomi riil dalam pemikiran Islam menekankan idealisasi teoretis penyelarasan instrumen moneter dengan maqāṣid, sembari mencatat bahwa respons kebijakan aktual bergantung pada konteks regulasi dan kelembagaan (Esavi dkk., 2022; Hassan dkk., 2021).

5. REGULASI, TATA KELOLA, DAN PENGAWASAN SYARIAH

Tata kelola syariah dan arsitektur regulasi lembaga keuangan Islam (IFI) diperlakukan sebagai fondasi untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan tetap selaras dengan maqāṣid dan etika Islam. Ayub dkk. (2023) menelaah kesenjangan dalam tata kelola syariah dan mengusulkan paradigma tata kelola berorientasi nilai untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di samping legitimasi syariah; karya ini menempatkan tata kelola sebagai kanal utama untuk mengoperasionalkan maqāṣid di lembaga keuangan (Ayub dkk., 2023). Analisis terkait membandingkan berbagai rezim tata kelola, termasuk dewan syariah, praktik regulasi, dan kerangka pengawasan, dengan menyoroti kebutuhan penyelarasan yang lebih kuat antara tata kelola, kinerja, dan tujuan sosial (Ayub dkk., 2023; Hamoudi, 2018).

Literatur juga membahas bagaimana tata kelola Islam dapat dilembagakan dalam ekosistem regulasi yang lebih luas. Beberapa studi mengadvokasi reformasi tata kelola agar lebih baik memasukkan ekonomi moral Islam, termasuk perancangan arsitektur regulasi yang mendukung tujuan keberlanjutan dan kesejahteraan sosial dalam keuangan Islam, serta memperkuat keselarasan tata kelola korporasi dengan prinsip syariah (Abdullah & Asutay, 2021; Recent Developments in Asian Economics International Symposia in Economic Theory and Econometrics, 2021). Karya historis dan komparatif tentang regulasi, baik di konteks mayoritas Muslim maupun di Eropa, menggambarkan interaksi antara aturan syariah dan konvensi regulasi sekuler, dengan seruan bagi pendekatan yang harmonis dan koheren secara global yang menghormati keragaman doktrinal sambil memajukan tujuan sosial bersama (Chen, 2016; Gueddoudj, 2019).

Satu untai paralel menyelidiki bagaimana tata kelola syariah berinteraksi dengan perlindungan konsumen, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan pelaporan keberlanjutan. Literatur berargumen bahwa rezim tata kelola semestinya mengintegrasikan norma yang diilhami maqāṣid dan CSR sebagai bagian dari ekosistem keuangan berorientasi nilai yang lebih luas, guna mewujudkan SDGs dan hasil yang bertanggung jawab secara sosial melalui praktik Islam (Abdullahi & Gupta, 2022; Ayub dkk., 2023). Perdebatan empiris dan normatif tentang bagaimana kerangka demikian sebaiknya diimplementasikan, tanpa mengorbankan legitimasi syariah atau efisiensi pasar, tetap aktif dan diperdebatkan (Abdullahi & Gupta, 2022; Tayachi dkk., 2022).

6. KEUANGAN SOSIAL ISLAM DAN KESEJAHTERAAN: ZAKAT, WAKAF, DAN LAINNYA

Keuangan sosial Islam, yakni pemanfaatan zakat, wakaf, sedekah, dan qard al-hasan, muncul dalam literatur sebagai mekanisme sentral untuk pengentasan kemiskinan, redistribusi kekayaan, dan perlindungan sosial dalam ekonomi Islam. Potensi keuangan sosial Islam yang selaras dengan SDGs berulang kali ditekankan, dengan tinjauan sistematis yang menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam dapat berkontribusi pada beberapa SDGs dengan menyalurkan sumber daya keuangan kepada kaum miskin dan proyek kesejahteraan sosial (Dirie dkk., 2023). Selain itu, studi menyoroti peran zakat dan wakaf sebagai alat bagi keadilan sosial dan inklusi keuangan dalam paradigma pembangunan Islam (Al-Jayyousi dkk., 2022; Dirie dkk., 2023).

Literatur menekankan bahwa keuangan sosial Islam harus diintegrasikan ke dalam kerangka regulasi dan tata kelola yang lebih luas untuk memaksimalkan efektivitasnya. Hal ini mencakup pemastian kepatuhan syariah, pengembangan kapasitas kelembagaan untuk administrasi wakaf dan zakat, serta penyelarasan strategi keuangan sosial dengan maqāṣid dan tujuan pembangunan (Dirie dkk., 2023; Pericoli, 2020). Beberapa karya juga menelaah tantangan regulasi dan praktis dalam menanamkan keuangan sosial ke dalam ekosistem kebijakan nasional, dengan menyarankan reformasi tata kelola untuk mendorong penyampaian keuangan sosial yang lebih efektif (Hartanto dkk., 2023; Pericoli, 2020).

Beberapa tinjauan membahas ekonomi politik filantropi Islam dan potensinya untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sistemik, dengan berargumen bahwa jaring pengaman sosial semestinya dievaluasi ulang dan diperluas dalam kerangka etika Islam. Literatur menunjuk pada kebutuhan akan arsitektur kebijakan yang koheren yang mengintegrasikan keuangan sosial Islam dengan program kesejahteraan modern sembari menjaga legitimasi syariah (Dirie dkk., 2023; Pericoli, 2020).

7. PENDIDIKAN, KURIKULUM, DAN EPISTEMOLOGI: INFRASTRUKTUR PENGETAHUAN EKONOMI ISLAM

Pendidikan dan pengembangan kurikulum dalam ekonomi Islam dibingkai sebagai hal esensial bagi pertumbuhan disiplin ini dan bagi penyelarasan sumber daya manusia dengan kebutuhan industri. Studi-studi membahas rancangan kurikulum di Indonesia, Pakistan, Turki, dan Malaysia, dengan menyoroti integrasi pengetahuan berbasis syariah dengan ekonomi konvensional serta kebutuhan menyiapkan lulusan bagi industri keuangan Islam, baik perbankan syariah maupun lembaga keuangan sosial (Zarkasyi dkk., 2016). Literatur juga menekankan peran pelembagaan dan epistemologi dalam membentuk bidang ekonomi Islam, termasuk seruan untuk mengharmonisasikan pengetahuan Islam dan sekuler serta memperkuat fondasi epistemik berbasis maqāṣid dalam pengajaran dan penelitian (Ḥanafī, 2021).

Karya-karya ilmiah yang lebih luas berargumen bagi “Islamisasi pengetahuan” dan pendirian program ekonomi Islam yang koheren secara akademik yang menyeimbangkan sumber Al-Qur’an dengan teori ekonomi modern, serta mempromosikan seperangkat prinsip ekonomi yang universal namun berlandaskan Islam (Ḥanafī, 2021; Mahyudi, 2018). Alur pemikiran ini menekankan bahwa pendidikan merupakan tuas krusial untuk menerjemahkan teori yang selaras dengan maqāṣid ke dalam praktik kebijakan, regulasi, dan tata kelola lembaga keuangan, sehingga memfasilitasi perwujudan SDGs melalui penalaran ekonomi Islam (Ḥanafī, 2021; Mahyudi, 2018; Zarkasyi dkk., 2016).

8. PERDEBATAN, NUANSA, DAN ARAH PENELITIAN MENDATANG

Literatur ekonomi Islam menunjukkan perdebatan yang bertahan tentang fondasi metodologis yang tepat bagi bidang ini. Sebagian sarjana berargumen bahwa ekonomi modern tetap dominan, dengan teori Islam klasik memainkan peran terbatas, sedangkan yang lain mengadvokasi integrasi yang lebih dalam atas maqāṣid, etika, dan teori hukum Islam ke dalam analisis ekonomi untuk menciptakan paradigma yang khas Islami (Mariyani, 2013; Mukhlısın dkk., 2022). Perdebatan yang berlangsung ini menunjukkan bahwa bidang ini masih bekerja menuju identitas metodologis yang kukuh dan terpadu.

Ketegangan antara cita-cita ideal berbasis maqāṣid dan kendala regulasi serta pasar di dunia nyata berulang kali dicatat. Sebagian sarjana memperingatkan bahwa pengindeksan maqāṣid dapat disalahgunakan untuk membenarkan praktik yang tidak berlandaskan teks atau yang merusak tujuan inti syariah; yang lain berargumen bagi penerapan indeks maqāṣid yang disiplin untuk membatasi atau mengarahkan inovasi keuangan menuju kesejahteraan sosial (Güney, 2024). Nuansa ini menggarisbawahi perlunya pagar pengaman normatif dan tata kelola yang transparan untuk mencegah penyalahgunaan maqāṣid dalam inovasi keuangan.

Secara empiris, terdapat percakapan yang berlangsung tentang efektivitas keuangan Islam dalam mendorong pembangunan dan stabilitas makroekonomi. Beberapa meta-analisis menunjukkan bahwa perbankan Islam dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan kesejahteraan sosial, tetapi dalam beberapa kasus dapat meredam pertumbuhan jangka pendek ketika pembagian risiko dijalankan secara agresif; yang lain menekankan bahwa ketiadaan kerangka regulasi universal dan standardisasi lintas yurisdiksi mempersulit evaluasi dampak yang lebih luas (Foglie & Keshminder, 2022; Tayachi dkk., 2022). Literatur dengan demikian menyerukan lebih banyak penelitian lintas negara dan lintas lembaga dengan ukuran terstandar untuk menilai dampak nyata keuangan Islam terhadap pertumbuhan, inklusi, dan stabilitas.

Terdapat seruan yang jelas bagi penelitian yang lebih terintegrasi dan relevan secara kebijakan yang menghubungkan maqāṣid, keuangan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Karya-karya yang mengadvokasi reformasi selaras SDGs dalam keuangan Islam (misalnya Green Sukuk, tata kelola selaras ESG, dan instrumen keuangan sosial) menggambarkan jalur potensial ke depan, tetapi juga menekankan kebutuhan akan rancangan regulasi yang koheren dan keterbandingan internasional (Jan dkk., 2021; Pericoli, 2020). Perdebatan tetap terbuka tentang bagaimana reformasi demikian sebaiknya diimplementasikan sambil menjaga legitimasi syariah dan efisiensi pasar.

9. IMPLIKASI KEBIJAKAN: SINTESIS BAGI PRAKTIK DAN KEBIJAKAN

Implikasi kebijakan sentral di seluruh literatur adalah kebutuhan untuk menyematkan maqāṣid dan tujuan etis ke dalam perbankan sentral, regulasi, dan perancangan pasar keuangan. Beberapa studi mengusulkan jalur praktis: mengganti mekanisme serupa bunga tetap dengan instrumen berbasis bagi hasil untung-rugi; mengembangkan pasar uang Islam; menyelaraskan kerangka kedaulatan dan regulasi dengan maqāṣid untuk mendukung pertumbuhan inklusif dan pengurangan kemiskinan (Adela, 2018; Ayub dkk., 2023; Esavi dkk., 2022; Jan dkk., 2021).

Tata kelola syariah semestinya diperkuat untuk memastikan bahwa semua produk dan lembaga memenuhi tujuan konsistensi, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Usulan-usulan menekankan paradigma tata kelola yang lebih holistik yang mengaitkan kepatuhan syariah, akuntabilitas pemangku kepentingan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan perhatian eksplisit pada integrasi CSR dan keuangan sosial sebagai komponen ekosistem keuangan yang etis (Abdullah & Asutay, 2021; Ayub dkk., 2023; ShabbirHusain dkk., 2024). Alur karya ini juga menyerukan harmonisasi standar tata kelola syariah yang lebih besar lintas yurisdiksi untuk memfasilitasi aktivitas keuangan Islam lintas batas tanpa mengorbankan integritas doktrinal (Aldohni, 2014).

Literatur menyarankan bahwa pendidikan, pengembangan kurikulum, dan pembangunan kapasitas merupakan prasyarat bagi perwujudan praktis ekonomi Islam dalam kebijakan dan pasar. Program yang dirancang untuk menghasilkan profesional yang cakap dalam tata kelola syariah, akuntansi Islam, dan praktik keuangan Islam dapat mendukung pertumbuhan bidang ini dan penerjemahan maqāṣid ke dalam praktik kebijakan (Ḥanafī, 2021; Zarkasyi dkk., 2016). Infrastruktur epistemik yang kukuh, yang berlandaskan sumber Al-Qur’an dan Sunah sembari berinteraksi dengan teori ekonomi kontemporer, tampak esensial bagi implementasi prinsip ekonomi Islam yang berkelanjutan (Ḥanafī, 2021; Mahyudi, 2018).

Keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, qard al-hasan) merupakan instrumen utama bagi pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Arah kebijakan menekankan penguatan kelembagaan, integrasi yang lebih baik dengan program pembangunan nasional, dan penyelarasan dengan SDGs. Hal ini mencakup pertimbangan praktis untuk tata kelola, pelaporan, dan pengukuran dampak guna memastikan instrumen keuangan sosial menghasilkan capaian kesejahteraan yang nyata (Dirie dkk., 2023; Pericoli, 2020; Sairally, 2013).

10. NUANSA DAN AREA KESEPAKATAN

Terdapat konsensus pada inti normatif: syariah, maqāṣid, etika, dan kesejahteraan sosial semestinya mengarahkan aktivitas ekonomi, bukan semata keuntungan. Hal ini tercermin di seluruh karya yang mendasar maupun yang berorientasi kebijakan (Agus dkk., 2023; Khan, 2019; Mahyudi, 2018).

Terdapat kesepakatan bahwa ekonomi Islam harus berinteraksi dengan makroekonomi dan teori pembangunan modern, tetapi perdebatan masih berlangsung tentang seberapa kuat ekonomi Islam semestinya menyimpang dari atau menyatu dengan ekonomi konvensional. Sebagian sarjana menekankan reformasi mendalam dan pergeseran dalam pembuatan kebijakan yang mendasar, sedangkan yang lain mengadvokasi adaptasi yang lebih inkremental yang menjaga kompatibilitas dengan kerangka ekonomi yang berlaku (Mariyani, 2013; Mukhlısın dkk., 2022).

Terdapat pengakuan luas bahwa SDGs dan maqāṣid saling memberi informasi: maqāṣid menyediakan justifikasi normatif bagi tujuan pembangunan, sedangkan SDGs menawarkan target terukur dan struktur tata kelola untuk mengoperasionalkan tujuan-tujuan tersebut dalam kebijakan, regulasi, dan keuangan (Al-Jayyousi dkk., 2022; Jan dkk., 2021; Khan, 2019).

Terdapat minat luas pada potensi keuangan Islam untuk berkontribusi pada ketahanan sistem keuangan, kesejahteraan sosial, dan inklusi, tetapi hasil empiris bervariasi menurut yurisdiksi, ragam instrumen, dan lingkungan regulasi. Beberapa studi menyoroti ketahanan melalui pembagian risiko, sedangkan yang lain menekankan tantangan standardisasi dan kematangan pasar dalam mencapai dampak sistemik (Foglie & Keshminder, 2022; Tayachi dkk., 2022; Zulkhibri & Sukmana, 2016).

11. REFERENSI KUNCI TERPILIH (UNTUK ORIENTASI CEPAT)

• Perspektif fondasional dan komparatif tentang ekonomi Islam dan para sarjananya: Mannan dan Kahf; analisis komparatif pemikiran ekonomi Islam (Agus dkk., 2023).

• Lanskap teoretis dan metodologis ekonomi Islam, termasuk peran teori klasik dan maqāṣid: Mukhlısın dkk.; Mariyani; Mahyudi; Al-Jarhi; Zarqa (Cheong, 2008; Ḥanafī, 2021; Mariyani, 2013; Mukhlısın dkk., 2022; Zarqa, 2019).

• Maqasid, SDGs, dan wacana keberlanjutan dalam pembangunan Islam: Al-Jayyousi dkk.; Khan; Hassan & Lewis; Ghlamallah; Zarqa; karya dialog Zarqa; Jan dkk. tentang keselarasan SDGs (Al-Jayyousi dkk., 2022; Bouteraa dkk., 2024; Ghlamallah, 2023; Jan dkk., 2021; Khan, 2019; Zarqa, 2019).

• Kebijakan moneter dan teori moneter Islam, termasuk gagasan kebijakan berbasis musyarakah/mudarabah dan konteks perbankan ganda: Adela; Esavi dkk.; Ayub dkk.; Sairally (dalam wacana keuangan Islam yang lebih luas); perspektif ekosistem globalisasi Mirakhor (Adela, 2018; Ayub dkk., 2023; Esavi dkk., 2022; Hassan dkk., 2021; Mirakhor, 2009; Nouman dkk., 2018).

• Tata kelola syariah, regulasi, dan kerangka tata kelola untuk keuangan Islam: Ayub dkk.; Abdullah & Asutay; Chen; Gueddoudj; ShabbirHusain dkk. untuk perilaku konsumen, tata kelola, dan CSR (Abdullah & Asutay, 2021; Ayub dkk., 2023; Bouteraa dkk., 2024; Chen, 2016; Foglie & Keshminder, 2022; Gueddoudj, 2019).

• Keuangan sosial Islam dan SDGs: Dirie dkk.; Sairally; sukuk SRI dan keuangan sosial; integrasi zakat/wakaf dalam konteks pembangunan (Dirie dkk., 2023; Foglie & Keshminder, 2022; Hartanto dkk., 2023; Pericoli, 2020).

• Pendidikan, kurikulum, dan epistemologi: Zarkasyi dkk.; Mahyudi; Nouman & Ullah (lingkaran kebijakan); literatur modernisasi pengetahuan Islam (Ḥanafī, 2021; Louati & Boujelbène, 2015; Zarkasyi dkk., 2016).

• Perdebatan tentang integrasi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional dan kelayakan dalam kebijakan: Mariyani (ketegangan dalam ekonomi Islam); Zarqa (dialog dengan ekonomi konvensional); Al-Daghistani dan isu-isu makro terkait dalam regulasi keuangan Islam (Iqbal & Mirakhor, 2013; Mariyani, 2013; Zarqa, 2019).

12. KESIMPULAN

Literatur yang ditelaah menggambarkan ekonomi Islam sebagai disiplin yang bercita-cita memadukan etika Al-Qur’an, maqāṣid al-Sharī‘ah, dan keadilan sosial dengan analisis ekonomi dan perancangan kebijakan kontemporer. Penekanan dominan pada maqāṣid sebagai kompas normatif, ditambah dengan tuntutan pembangunan yang selaras dengan SDGs, membingkai ekonomi Islam sebagai proyek teoretis sekaligus program praktis untuk mereformasi sistem keuangan agar melayani pertumbuhan inklusif, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun terdapat kesepakatan luas tentang pentingnya menyelaraskan keuangan dengan tujuan etis, sosial, dan lingkungan, terdapat pula perdebatan yang berlanjut mengenai metodologi, derajat reformasi yang diperlukan untuk bergerak melampaui agenda yang terutama berfokus pada keuangan, serta arsitektur kelembagaan terbaik untuk menerjemahkan maqāṣid ke dalam kebijakan dan praktik di beragam konteks nasional.

Rangkaian karya ini berulang kali berargumen bahwa tata kelola syariah yang kukuh, instrumen keuangan sosial (zakat, wakaf), serta pendidikan dan pelatihan merupakan hal esensial untuk mewujudkan potensi normatif ekonomi Islam. Terakhir, aliran penelitian berorientasi kebijakan yang berkembang menunjuk pada jalur konkret, seperti mereformasi kebijakan moneter melalui instrumen berbasis PLS, memperluas keuangan sosial Islam, dan menyelaraskan tata kelola dengan maqāṣid, untuk meningkatkan ketahanan, inklusivitas, dan pembangunan berkelanjutan di masyarakat mayoritas Muslim maupun majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, H., & Asutay, M. (2021). Constituting Islamic Corporate Governance Theory through Islamic Moral Economy. 13–35. https://doi.org/10.1108/978-1-80043-786-920211002

Abdullahi, M. S. A., & Gupta, Y. K. (2022). Financing Agriculture in Nigeria: A Comparative Review of Roles Played by Private, Public, and International Financial Institutions and Agencies. Universal Journal of Accounting and Finance, 10(6), 925–937. https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100602

Adela, H. A. (2018). The impact of Musharakah financing on the monetary policy in the Islamic economy. Review of Economics and Political Science, 3(3/4), 139–152. https://doi.org/10.1108/reps-10-2018-014

Agus, N., Meriyati, & Nugraha, S. L. (2023). Comparative Study of Contemporary Islamic Economic Thoughts Muhammad Abdul Mannan and Monzer Kahf. Malia (Terakreditasi), 14(2), 297–308. https://doi.org/10.35891/ml.v14i2.3864

Ahmed, E. (2015). Religion and Ethics-Based Economic and Financial Systems: A Survey of Insights into Islamic Economics and Finance. Journal of Finance Issues, 14(1), 51–63. https://doi.org/10.58886/jfi.v14i1.2287

Al-Jayyousi, O., Tok, E., Saniff, S. M., Hasan, W. N. W., Janahi, N. A., & Yesuf, A. J. (2022). Re-Thinking Sustainable Development within Islamic Worldviews: A Systematic Literature Review. Sustainability, 14(12), 7300. https://doi.org/10.3390/su14127300

Aldohni, A. K. (2014). The Quest for a Better Legal and Regulatory Framework for Islamic Banking. Ecclesiastical Law Journal, 17(1), 15–35. https://doi.org/10.1017/s0956618x14000878

Avdukić, A., & Khaleel, F. (2025). Financial Exclusion, Soft Segregation and Moral Constraints as Drivers of Entrepreneurial Activities in Scottish Muslim Immigrants. Global Policy, 16(S1), 57–65. https://doi.org/10.1111/1758-5899.13481

Ayub, M., Hassan, M. K., & Saba, I. (2023). Revisiting the paradigm of Sharīʿah governance of Islamic financial institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(8), 1245–1265. https://doi.org/10.1108/jiabr-04-2022-0110

Bouteraa, M., Chekima, B., Amin, H., Elhachemi, T., Lada, S., & Ansar, R. (2024). Does consumer religiosity matter for green banking adoption? Evidence from a Muslim-majority market. Journal of Islamic Marketing, 15(7), 1807–1823. https://doi.org/10.1108/jima-02-2023-0049

Chen, V. (2016). Law and Society in the Evolution of Malaysia’s Islamic Capital Market Regulation. Asian Journal of Law and Society, 4(1), 133–156. https://doi.org/10.1017/als.2016.20

Cheong, J. (2008). Globalization and Migratory Processes in the Socio-reli-gious, Economic and Political Context of the Malay Muslims of Malaysia. Transformation an International Journal of Holistic Mission Studies, 25(4), 217–233. https://doi.org/10.1177/026537880802500404

Dirie, K. A., Alam, Md. M., & Maamor, S. (2023). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda. International Journal of Ethics and Systems, 40(4), 676–698. https://doi.org/10.1108/ijoes-12-2022-0317

Esavi, M., Khademalizadeh, A., & Tari, F. (2022). Providing an Islamic approach of monetary systems. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 16(2), 384–404. https://doi.org/10.1108/imefm-02-2022-0050

Foglie, A. D., & Keshminder, J. S. (2022). Challenges and opportunities of SRI sukuk toward financial system sustainability: a bibliometric and systematic literature review. International Journal of Emerging Markets, 19(10), 3202–3225. https://doi.org/10.1108/ijoem-04-2022-0601

Ghlamallah, E. (2023). SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ISLAMIC ECONOMICS PARADIGMS COMPARED. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 6(2 December), 84–98. https://doi.org/10.53840/ijiefer121

Gueddoudj, S. (2019). Islamic Finance: History, Theory and Development in Luxembourg. Islamic Banking and Finance Review, 06(01), 01–22. https://doi.org/10.32350/ibfr.2019.06.01

Güney, N. (2024). Maqāsid al-Sharī‘a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses. Religions, 15(1), 114. https://doi.org/10.3390/rel15010114

Hamoudi, H. A. (2018). Present at the Resurrection: Islamic Finance and Islamic Law. https://doi.org/10.31228/osf.io/853tr

Hartanto, S., Suparyanto, T., & Azwar, A. (2023). Islamic Finance Practices in Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia: A Systematic Literature Review. Millah Journal of Religious Studies, 435–464. https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art6

Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2014). Islam, the economy and economic life. https://doi.org/10.4337/9781783479825.00005

Hassan, M. K., Shah, S. M. A. R., Alazhari, M. A., & Selim, M. (2021). Towards the Implementation of Monetary Management in Islamic Economic System Based on Recent Developments. International Journal of Islamic Economics and Finance (Ijief), 4(2). https://doi.org/10.18196/ijief.v4i2.11777

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2013). Economic Development and Islamic Finance. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9953-8

Jan, A., Mata, M. N., Albinsson, P. A., Martins, J. M., Hassan, R. Bt., & Mata, P. N. (2021). Alignment of Islamic Banking Sustainability Indicators with Sustainable Development Goals: Policy Recommendations for Addressing the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 13(5), 2607. https://doi.org/10.3390/su13052607

Khan, T. (2019). Reforming Islamic Finance for Achieving Sustainable Development Goals. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 32(1), 3–21. https://doi.org/10.4197/islec.32-1.1

Louati, S., & Boujelbène, Y. (2015). Banks’ stability-efficiency within dual banking system: a stochastic frontier analysis. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 8(4), 472–490. https://doi.org/10.1108/imefm-12-2014-0121

Mahyudi, M. (2018). Method and Substance of Islamic Economics Revisited. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 31(2), 33–50. https://doi.org/10.4197/islec.31-2.3

Mariyani, E. (2013). Tensions in Islamic Economics. Trikonomika, 12(1), 1–19. https://doi.org/10.23969/trikonomika.v12i1.452

Mirakhor, A. (2009). Towards a Meeting-Point Between Islamic Finance and Globalisation. Icr Journal, 1(2), 246–275. https://doi.org/10.52282/icr.v1i2.746

Mukhlısın, M., Ismail, N., & Fikri, R. J. (2022). Mind the gap: theories in Islamic accounting and finance, Islamic economics and business management studies. Isra International Journal of Islamic Finance, 14(3), 333–348. https://doi.org/10.1108/ijif-11-2019-0175

Nouman, M., Ullah, K., & Gul, S. (2018). Why Islamic Banks Tend to Avoid Participatory Financing? A Demand, Regulation, and Uncertainty Framework. Business & Economic Review, 10(1), 1–32. https://doi.org/10.22547/ber/10.1.

Pericoli, A. (2020). Islamic finance and charity in the Muslim world. The role of the Islamic Development Bank in financing aid. Jeba (Journal of Economics and Business Aseanomics), 5(2). https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i2.1656

Rafay, A., & Farid, S. (2017). Maqasid-al-Shari‘ah vs. Contemporary Islamic Banking and Finance: The Case of Pakistan. Journal of Islamic Thought and Civilization, 7(2), 41–51. https://doi.org/10.29145/2017/jitc/72/070203

Recent Developments in Asian Economics International Symposia in Economic Theory and Econometrics. (2021). https://doi.org/10.1108/s1571-0386202128

Sairally, B. S. (2013). Evaluating the corporate social performance of Islamic financial institutions: an empirical study. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 6(3), 238–260. https://doi.org/10.1108/imefm-02-2013-0026

ShabbirHusain, R. V., Annamalai, B., & Chandrasekaran, S. (2024). Consumer behavior in Islamic banking: a systematic literature review and agenda for future research. Journal of Islamic Marketing, 15(5), 1326–1349. https://doi.org/10.1108/jima-06-2023-0195

Tayachi, T., Brahimi, T., Essafi, Y., & Abdallah, R. B. (2022). Analysis and Visualization of Scientific Research on Islamic Banking and Artificial Intelligence. https://doi.org/10.20944/preprints202211.0554.v2

Zarkasyi, H. F., Lahuri, S. B., Umam, K., & Cahyo, E. N. (2016). Curriculum Design of Master Program on Islamic Economics in Indonesian, Pakistan, Turkish, and Malaysian Universities. Tsaqafah, 12(1), 47. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.368

Zarqa, M. (2019). Islamic and Conventional Economics – Dialogue and Ethics. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 32(2), 125–135. https://doi.org/10.4197/islec.32-2.10

Zulkhibri, M., & Sukmana, R. (2016). Financing Channels and Monetary Policy in a Dual Banking System: Evidence from Islamic Banks in Indonesia. Economic Notes, 46(1), 117–143. https://doi.org/10.1111/ecno.12076

Ḥanafī, S. (2021). From Streamlining to Mainstreaming “Islamization of Knowledge.” American Journal of Islam and Society, 38(1–2). https://doi.org/10.35632/ajis.v38i1-2.1086