00789 - Zakat Peternakan: Kajian Komprehensif dalam Perspektif Fikih, Hukum Positif, dan Pemberdayaan Ekonomi

Abstract

Livestock zakat is one of the branches of mal zakat that has a long history in the tradition of Islamic jurisprudence. This article comprehensively examines various aspects of livestock zakat, including its sharia foundation, classical and contemporary jurisprudential provisions, positive legal regulations in Indonesia, the potential and realization of livestock zakat collection, as well as the utilization of livestock zakat as an instrument for economic empowerment of mustahik. Using a literature review approach, this study finds that livestock zakat has a strong sharia foundation in the Quran, Hadith, and scholarly ijtihad. In classical jurisprudence, livestock zakat covers three main types of animals, namely camels, cattle, and goats/sheep, with different nisab and rate provisions for each type. In contemporary jurisprudential developments, the scope of livestock zakat has been expanded to accommodate various forms of modern livestock businesses. In Indonesian positive law, livestock zakat has received recognition and a strong legal basis through Law Number 23 of 2011 on Zakat Management. The potential of livestock zakat in Indonesia is very large, reaching Rp9.51 trillion based on BAZNAS data, but the realization of its collection is still far from optimal. Livestock zakat not only functions as an obligation issued from livestock businesses, but also as an effective economic empowerment instrument through the distribution of productive zakat to mustahik in the livestock sector.

Keywords: livestock zakat, Islamic jurisprudence, economic empowerment, mustahik, BAZNAS

Abstrak

Zakat peternakan merupakan salah satu cabang zakat mal yang memiliki sejarah panjang dalam tradisi fikih Islam. Artikel ini membahas secara komprehensif berbagai aspek zakat peternakan, meliputi landasan syariat, ketentuan fikih klasik dan kontemporer, regulasi hukum positif di Indonesia, potensi dan realisasi penghimpunan zakat peternakan, serta pemanfaatan zakat peternakan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, penelitian ini menemukan bahwa zakat peternakan memiliki landasan syariat yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Dalam fikih klasik, zakat peternakan mencakup tiga jenis hewan ternak utama, yaitu unta, sapi, dan kambing/domba, dengan ketentuan nisab dan kadar yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis hewan. Dalam perkembangan fikih kontemporer, cakupan zakat peternakan telah diperluas untuk mengakomodasi berbagai bentuk usaha peternakan modern. Dalam hukum positif Indonesia, zakat peternakan telah mendapatkan pengakuan dan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Potensi zakat peternakan di Indonesia sangat besar, mencapai Rp9,51 triliun berdasarkan data BAZNAS, namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari optimal. Zakat peternakan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban yang dikeluarkan dari usaha peternakan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif melalui penyaluran zakat produktif kepada mustahik di sektor peternakan.

Kata Kunci: zakat peternakan, fikih Islam, pemberdayaan ekonomi, mustahik, BAZNAS

1. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi yang sangat signifikan. Sebagai kewajiban yang diperintahkan langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis, zakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana pensucian harta dan jiwa, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan (Tho'in et al., 2020). Dalam konteks yang lebih luas, zakat telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, mencakup berbagai jenis harta termasuk hasil pertanian dan peternakan (Tho'in et al., 2020).

Zakat peternakan merupakan salah satu cabang zakat mal yang memiliki sejarah panjang dalam tradisi fikih Islam. Hewan ternak yang memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti sapi, unta, kambing, dan domba, telah menjadi objek zakat yang diatur secara rinci dalam syariat Islam (Tho'in et al., 2020). Dalam perkembangan zaman, cakupan zakat peternakan tidak hanya terbatas pada hewan-hewan yang disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi juga berkembang mencakup berbagai jenis usaha peternakan modern yang menghasilkan keuntungan besar (Hakim, 2016).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara tegas menyebutkan peternakan dan perikanan sebagai salah satu objek zakat mal yang wajib dikeluarkan zakatnya (Hakim, 2016; Musa & Maualana, 2020; Toha, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa negara telah mengakui dan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan zakat peternakan di Indonesia. Potensi zakat peternakan di Indonesia pun sangat besar; berdasarkan data BAZNAS, potensi zakat peternakan mencapai Rp9,51 triliun (Fitria et al., 2022; Handa et al., 2022; Munandar & Amirullah, 2021; Riyanto et al., 2023).

Artikel ini akan membahas secara komprehensif berbagai aspek zakat peternakan, mulai dari landasan syariat, ketentuan fikih klasik dan kontemporer, regulasi hukum positif di Indonesia, potensi dan realisasi zakat peternakan, hingga pemanfaatan zakat peternakan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik.

2. Landasan Syariat Zakat Peternakan

2.1 Dasar Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis

Kewajiban zakat, termasuk zakat peternakan, bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Secara etimologis, zakat berasal dari makna kesucian, bertambah, tumbuh/berkembang, dan keberkahan (Katni et al., 2021). Zakat dalam arti suci berarti membersihkan diri, jiwa, dan harta; seseorang yang mengeluarkan zakat berarti telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir, tamak, dan membersihkan hartanya dari hak orang lain (Katni et al., 2021).

Zakat peternakan telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat (Tho'in et al., 2020). Pada masa awal Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian (Murtadho, 2013; Supriatna & Jubaedah, 2021). Khalifah Umar bin Khattab, dalam kebijakan fiskalnya, mengelompokkan harta yang menjadi objek zakat menjadi dua: harta yang terdiri dari hasil pertanian, peternakan, dan hasil perdagangan yang dihitung dan disalurkan oleh amil; serta harta yang terdiri dari emas dan perak yang dapat disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahik tanpa melalui amil (DEWI, 2021).

Pengenaan zakat peternakan dilakukan secara regresif (regressive rate), di mana semakin banyak jumlah hewan peliharaan, semakin kecil rate-nya, dengan pembedaan ukuran untuk tiap jenis hewan (Murtadho, 2013; Supriatna & Jubaedah, 2021). Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem zakat Islam yang mempertimbangkan kemampuan muzakki.

2.2 Sejarah Praktik Zakat Peternakan

Dalam sejarah peradaban Islam, zakat peternakan telah menjadi bagian integral dari sistem fiskal negara Islam. Di awal-awal masa Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai dari usaha peternakan dan pertanian (Supriatna & Jubaedah, 2021). Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan zakat sangat optimal hingga selama 30 bulan tidak ditemukan lagi masyarakat miskin yang berhak menerima zakat, karena semua zakat yang dikeluarkan oleh muzakki didistribusikan secara optimal, tidak sebatas konsumtif melainkan juga produktif (Darmayati, 2023).

Pergeseran pola pendapatan masyarakat pada masa awal pemerintahan Islam yang bersumber dari hasil pertanian, peternakan, dan perdagangan kepada multi-income pada era modern menuntut perlunya mengkaji dan melakukan istimbat hukum dalam rangka memperluas sumber zakat (Hakim, 2016). Hal ini menjadi dasar bagi para ulama kontemporer untuk mengembangkan fikih zakat agar dapat mengakomodasi berbagai bentuk usaha peternakan modern.

3. Ketentuan Fikih Zakat Peternakan Klasik

3.1 Jenis Hewan Ternak yang Wajib Dizakati

Dalam fikih klasik, hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba/kambing (Nurhayati, 2022). Para ulama telah bersepakat dalam menetapkan kewajiban zakat terhadap hewan-hewan ini (Farhan, 2019). Hewan ternak ini dikenai zakat karena diternakkan untuk tujuan pengembangan melalui susu dan anaknya (Uyun, 2015).

Mengenai hewan ternak di luar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat (Nurhayati, 2022). Apabila diperhatikan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa hewan ternak selain tiga jenis tersebut, yang kini dalam perekonomian modern berkembang pesat seperti peternakan unggas, tidaklah termasuk pada kategori zakat hewan ternak, melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak awal jenis peternakan ini sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan (Nurhayati, 2022).

Zakat peternakan ini hanya diperlukan bagi hewan-hewan yang sengaja diternakkan, tidak dengan maksud diperjualbelikan. Sedangkan untuk hewan yang dibudidayakan dengan maksud untuk diperjualbelikan hewannya ataupun hasilnya, seperti ayam (pedaging dan petelur), bebek, sapi (perah atau potong), unta, kuda, biri-biri, madu, dan lain sebagainya, dikenakan zakat perdagangan (Nurhayati, 2022).

3.2 Nisab dan Kadar Zakat Hewan Ternak

Besarnya nisab untuk peternakan/hewan ternak adalah minimal berjumlah 5 ekor kambing dan unta baik jantan maupun betina; untuk sapi atau kerbau minimal berjumlah 30 ekor baik jantan maupun betina; dan untuk kambing minimal berjumlah 40 ekor setelah berlalu satu tahun (Habib, 2016).

Secara lebih rinci, ketentuan zakat untuk masing-masing jenis hewan ternak adalah sebagai berikut.

Zakat Unta: Nisab-nya 5 ekor dengan zakat 1 ekor kambing (Sulaiman, 2021). Zakat unta terus meningkat seiring bertambahnya jumlah unta yang dimiliki.

Zakat Sapi: Nisab-nya 30 ekor dan zakatnya satu ekor sapi seumur 1 tahun (Sulaiman, 2021). Untuk peternakan sapi, nisab-nya telah mencapai 30 ekor (Humaemah, 2013).

Zakat Kambing/Domba: Nisab-nya 40 ekor, maka zakatnya adalah seekor saja (Sulaiman, 2021). Demikian juga dengan peternakan kambing mencapai 40 ekor, maka zakatnya adalah seekor saja (Sulaiman, 2021).

Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat (Hendarsyah, 2013). Zakat peternakan dikenakan secara regresif (regressive rate) di mana makin banyak jumlah hewan peliharaan, makin kecil rate-nya dan pembedaan ukurannya untuk tiap jenis hewan (Murtadho, 2013).

3.3 Syarat Wajib Zakat Peternakan

Zakat peternakan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum kewajiban zakat berlaku. Syarat harta yang dikenakan zakat mal secara umum adalah milik penuh, halal, cukup nisab, dan haul (Zuleha, 2023). Dalam konteks zakat peternakan, hewan ternak harus telah mencapai batas minimal (nisab) yang telah ditentukan oleh agama (Tho'in et al., 2020).

Selain itu, para ulama dalam Mazhab Hanafiyyah menjelaskan bahwa kewajiban zakat tidak boleh dibebankan kepada fakir miskin, sehingga terdapat syarat tambahan berupa al-hâjat al-aşliyyah (kelebihan kebutuhan dasar) dan harta bebas utang (MH., 2021). Utang yang mengurangi jumlah nisab dan utang yang berkaitan dengan kebutuhan pokok serta sudah jatuh tempo pembayarannya dapat membatalkan kewajiban zakat (MH., 2021).

Haul (berlalunya satu tahun) juga merupakan syarat penting dalam zakat peternakan. Para ulama sepanjang zaman di manapun berada telah bersepakat tentang disyaratkannya haul dalam zakat harta, peternakan, dan perdagangan (Herman et al., 2020). Harta yang diperoleh murni hasil perniagaan atau peternakan, maka masa haulnya ditentukan mulai awal masa kepemilikan (Herman et al., 2020).

4. Perkembangan Fikih Zakat Peternakan Kontemporer

4.1 Perluasan Objek Zakat Peternakan

Dalam era modern, objek zakat peternakan mengalami perluasan yang signifikan. Para ulama kontemporer, terutama Yusuf al-Qaradawi, telah melakukan ijtihad untuk memperluas cakupan harta zakat berdasarkan teori qiyas dan maslahah (Aziz, 2018). Salah satu pengembangan penting adalah zakat madu dan produksi hewani, yang mencakup berbagai produk yang dihasilkan dari usaha peternakan (Aziz, 2018; Mustofa, 2014).

Di sektor peternakan, pola pengelolaan usaha bukan hanya dihasilkan dari berternak, tetapi juga penggemukan ternak. Bahkan pola yang kedua ini banyak dikelola dengan cara modern yang penghasilannya lebih cepat dan menjanjikan (Hakim, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa fikih zakat peternakan perlu terus berkembang untuk mengakomodasi berbagai bentuk usaha peternakan modern.

Dalam memahami objek zakat, misalnya zakat peternakan yang hanya meliputi tiga macam yaitu unta, sapi atau lembu, dan kambing, pada era sekarang bisa dikembangkan meliputi peternakan ayam, itik, dan lele (Uyun, 2015). Pengembangan ini didasarkan pada prinsip bahwa zakat bukanlah bentuk ibadah atau doktrin baku yang tidak dapat diubah, tetapi zakat merupakan ibadah maliyah yang harus dikaji dan dikembangkan berdasarkan realitas keadaan dan waktu (Hakim, 2016).

4.2 Zakat Susu Perah: Kasus Kontemporer

Salah satu isu kontemporer yang menarik dalam zakat peternakan adalah zakat produksi peternakan sapi perah, khususnya zakat susu. Pada masa sekarang, zakat produksi peternakan sapi perah masih awam di kalangan masyarakat. Mereka beranggapan bahwa hasil produksi peternakan sapi perah tidak wajib dikeluarkan zakatnya (Supriyanto & Lestari, 2021).

Padahal jika dilihat dari 'illat hukumnya, zakat produksi peternakan sapi perah bisa berkembang secara kuantitas serta dapat menghasilkan keuntungan (Supriyanto & Lestari, 2021). Yusuf Qardlawi berpendapat bahwa susu harus diperlakukan sama dengan madu, sehingga zakatnya dianalogikan dengan zakat pertanian (Supriyanto & Lestari, 2021). Namun dalam praktiknya, masyarakat Desa Bendosari menganalogikan zakat susu sapi perah dengan zakat perdagangan, sehingga pelaksanaan zakat susu sapi perah yang mereka laksanakan tidak sesuai dengan fikih zakat Yusuf Qardlawi (Supriyanto & Lestari, 2021).

Perbedaan pendapat ini mencerminkan dinamika ijtihad dalam fikih zakat kontemporer. Jelasnya, harta yang produktif adalah harta yang dikembangkan melalui kegiatan perdagangan atau peternakan; perdagangan akan menghasilkan keuntungan, sementara peternakan akan menghasilkan susu, anak-keturunan, daging, dan sebagainya (Aziz, 2018).

4.3 Zakat Ayam Petelur

Zakat ayam petelur merupakan contoh lain dari perkembangan fikih zakat peternakan kontemporer. Banyak praktik peternakan ayam petelur menghasilkan keuntungan besar (Purwanto & Setiawan, 2022). Model penghitungan zakat yang digunakan oleh para peternak ayam petelur umumnya adalah zakat perdagangan, dengan kadar 2,5% dari jumlah aset yang dimiliki dalam perdagangan (Purwanto & Setiawan, 2022).

Beberapa peternak ayam petelur di Desa Ngrejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, telah menyadari kewajiban mereka untuk mengeluarkan zakat komersial sebesar 2,5% setiap tahun (Purwanto & Setiawan, 2022). Namun dalam implementasinya, masih ada beberapa aspek yang belum mereka pahami sepenuhnya, seperti golongan orang yang wajib diperlakukan (Purwanto & Setiawan, 2022).

Perusahaan peternakan ayam petelur, peternakan sapi, lebah, dan lain sebagainya yang tidak bergerak di bidang perdagangan termasuk dalam kategori mustaghallat (aset produktif) yang menjadi perdebatan di kalangan ulama mengenai kewajiban zakatnya (Sahil, 2018). Sebagian ulama berpendapat bahwa mustaghallat tidak wajib zakat, sementara mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa mustaghallat wajib dikeluarkan zakatnya jika keuntungan yang dihasilkan telah mencapai batas nisab emas setelah perputaran tahun (haul) (Irfandi, 2022).

5. Zakat Peternakan dalam Hukum Positif Indonesia

5.1 Landasan Regulasi

Zakat peternakan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat termasuk hasil peternakan (Hakim, 2016; Mustofa, 2014). Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat (1) secara tegas menyebutkan peternakan dan perikanan sebagai salah satu objek zakat mal (Abdullah, 2018; Effendi et al., 2022; Hakim, 2016; Musa & Maualana, 2020; Mustofa, 2014; Toha, 2021).

Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa zakat harta terdiri dari, antara lain, zakat peternakan dan perikanan (Ernawati, 2016). Hal ini menunjukkan konsistensi regulasi Indonesia dalam mengakui zakat peternakan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam yang memiliki usaha peternakan yang telah mencapai nisab dan haul.

Peternakan dan perikanan adalah zakat yang diambil dari usaha peternakan dan perikanan yang telah mencapai nisab dan haul (Effendi et al., 2022). Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi para peternak Muslim di Indonesia mengenai kewajiban zakat mereka.

5.2 Regulasi di Malaysia dan Brunei Darussalam

Sebagai perbandingan, di Malaysia, zakat peternakan juga diakui dalam berbagai regulasi di tingkat negeri. Di Selangor, jenis zakat yang dikenal dalam aturan tersebut adalah zakat fitrah, pendapatan, perdagangan, tabungan, saham, emas/perak, pertanian, dan peternakan (Famulia, 2020). Di Pahang, jenis zakat yang dikenal termasuk zakat fitrah, pendapatan, perdagangan, tabungan, emas/perak, harta, pertanian, dan peternakan (Famulia, 2020). Di Terengganu, jenis zakat yang dikenal termasuk zakat fitrah, pendapatan, perdagangan, tabungan, saham, emas/perak, zakat harta, pertanian, peternakan, qadha, dan tambang (Famulia, 2020).

Di Brunei Darussalam, pengelolaan zakat dan pajak diatur secara berbeda karena keduanya tidak dianggap saling berkaitan (Famulia, 2020). Perbedaan model pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan zakat dan pajak di ketiga negara tersebut (Famulia, 2020).

6. Potensi Zakat Peternakan di Indonesia

6.1 Besaran Potensi

Potensi zakat peternakan di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data BAZNAS, potensi zakat peternakan mencapai Rp9,51 triliun (Fitria et al., 2022; Handa et al., 2022; Munandar & Amirullah, 2021; Riyanto et al., 2023). Angka ini merupakan bagian dari total potensi zakat di Indonesia yang pada tahun 2019 mencapai Rp233,8 triliun (Alawy & Zaki, 2021; Munandar & Amirullah, 2021; Riyanto et al., 2023).

Rincian potensi zakat di Indonesia berdasarkan data PUSKAS BAZNAS adalah sebagai berikut: zakat penghasilan sebesar Rp139,07 triliun, zakat uang sebesar Rp58,76 triliun, zakat pertanian sebesar Rp19,79 triliun, zakat peternakan sebesar Rp9,51 triliun, dan zakat perusahaan sebesar Rp6,71 triliun (Alawy & Zaki, 2021; Munandar & Amirullah, 2021). Sementara berdasarkan Outlook Zakat Indonesia 2021, potensi zakat Indonesia mencapai Rp327,6 triliun, yang terdiri dari zakat perusahaan (Rp144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (Rp139,07 triliun), zakat uang (Rp58,76 triliun), zakat pertanian (Rp19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp9,52 triliun) (Salahuddin & Azkar, 2023).

Potensi zakat peternakan yang mencapai Rp9,51 triliun ini menunjukkan betapa besarnya kontribusi sektor peternakan dalam perekonomian Indonesia dan betapa signifikannya potensi zakat yang dapat dihimpun dari sektor ini (Fitria et al., 2022; Munandar & Amirullah, 2021; Riyanto et al., 2023).

6.2 Kesenjangan antara Potensi dan Realisasi

Meskipun potensi zakat peternakan sangat besar, realisasi penghimpunannya masih jauh dari optimal. Pada tahun 2021, zakat yang berhasil dikumpulkan hanya sebesar Rp17 triliun dari Rp327 triliun potensi zakat yang dimiliki, yang berarti hanya 5% dari total potensi zakat yang ada di masyarakat (Effendi et al., 2022). Kesenjangan yang besar antara potensi dan realisasi ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat peternakan.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi zakat peternakan antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat peternakan, rendahnya kesadaran para peternak Muslim untuk menunaikan zakat, serta belum optimalnya peran lembaga amil zakat dalam menghimpun zakat dari sektor peternakan (Haliyah et al., 2018). Seharusnya BAZNAS bisa bekerja sama dengan kementerian lain yang lebih strategis, seperti Kementerian Pertanian, untuk mengumpulkan zakat-zakat lainnya, seperti zakat pertanian, peternakan, dan sebagainya (Haliyah et al., 2018).

Diversifikasi zakat tidak diikuti dengan strategi pengumpulan zakat sesuai dengan klasifikasi objek zakat. Padahal dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 sudah jelas bahwa objek zakat sangat beragam, namun hingga saat ini porsi zakat yang masih dominan yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS belum menyentuh zakat peternakan, pertanian, dan sebagainya (Haliyah et al., 2018).

7. Zakat Peternakan sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

7.1 Konsep Zakat Produktif di Sektor Peternakan

Zakat peternakan tidak hanya dapat dipahami sebagai kewajiban yang dikeluarkan dari usaha peternakan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi melalui penyaluran zakat produktif kepada mustahik di sektor peternakan. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya (Akmal, 2021).

Pendayagunaan zakat produktif memberikan dua ekor kambing ternak kepada mustahik untuk diberdayakan sehingga bisa membantu permasalahan ekonomi (Fahrizal & Ma'adi, 2021). Dari berbagai penelitian lapangan yang dilakukan, diketahui bahwa pada umumnya penggunaan zakat harta di antaranya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti dipergunakan untuk usaha pertanian, peternakan, dan usaha kecil lainnya (Akmal, 2021; Tikawati & Lestari, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian, zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan mustahik (Fatoni & Utami, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif di sektor peternakan memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik.

7.2 Program Balai Ternak BAZNAS

Salah satu program unggulan BAZNAS dalam pemberdayaan mustahik di sektor peternakan adalah program Balai Ternak. Pemberdayaan mustahik melalui program balai ternak merupakan bentuk penyaluran zakat produktif dengan target mengubah mustahik menjadi muzaki (Fatoni & Utami, 2023). Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) memiliki program unggulan yaitu Balai Ternak sebagai program pemberdayaan ekonomi mustahik dalam subsektor peternakan (Fatoni & Utami, 2023).

Secara umum, aktivitas pemberdayaan utama dari program Balai Ternak BAZNAS di antaranya: (1) pemberdayaan peternak mustahik melalui pendayagunaan aset produktif berupa ternak dan sarana produksi peternakan; (2) inisiasi dan pengembangan usaha kelembagaan peternak; (3) pembangunan sentra produksi peternakan; dan (4) membangun jaringan pemasaran produk hasil peternakan dan turunannya (Fatoni & Utami, 2023).

Program Balai Ternak BAZNAS telah diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh (Fatoni & Utami, 2023). Program ini telah terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik.

7.3 Program Zakat Community Development (ZCD) di Sektor Peternakan

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah program pemberdayaan buatan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (Putra et al., 2021). Program ini telah banyak diimplementasikan di sektor peternakan di berbagai daerah di Indonesia.

Di Kabupaten Tanah Datar, program ZCD telah berlangsung sejak tahun 2017 dengan fokus pada pengembangan peternakan kambing (Putra et al., 2021). Populasi ternak kambing anggota ZCD Tanah Datar terus berkembang, meskipun sempat mengalami gangguan akibat pandemi COVID-19 (Putra et al., 2021). Program ZCD di Desa Wlahar Wetan, Kabupaten Banyumas, menggabungkan pola pertanian dan peternakan dalam kegiatan pertanian terpadu (Rindjani & Hadi, 2022).

Contoh nyata kegiatan ZCD yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyuasin meliputi: peternakan itik petelur di Desa Telok Payo Ulu Banyuasin II Sumatera Selatan, dan peternakan kambing di Desa Telok Payo Ilir Banyuasin II Sumatera Selatan (Sumantri, 2018). Program-program ini menunjukkan bahwa ZCD telah berhasil mengintegrasikan zakat dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor peternakan.

7.4 Program Sentra Pembibitan Kambing Unggul

Salah satu program pemberdayaan mustahik yang inovatif di sektor peternakan adalah program sentra pembibitan kambing unggul Boerka di Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Program ini melibatkan BAZNAS RI dan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam pengelolaannya (Nopiardo, 2020). Wujud nyata respon terhadap tawaran tersebut adalah dengan merencanakan tim pengelola dan program untuk pendayagunaan zakat khususnya peternakan kambing (Nopiardo, 2020).

Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pada program pemberdayaan mustahik melalui sentra pembibitan kambing unggul Boerka di Nagari Andaleh sudah berjalan dengan baik (Nopiardo, 2020). Pada aspek perencanaan terlihat sangat sederhana, namun pada tahap pelaksanaan cukup banyak inovasi kegiatan yang terkadang belum direncanakan (Nopiardo, 2020).

7.5 Zakat Produktif Ternak Bergulir

Konsep zakat produktif ternak bergulir merupakan salah satu inovasi dalam penyaluran zakat di sektor peternakan. BAZNAS Pamekasan, misalnya, membantu masyarakat dalam permasalahan perekonomian akibat COVID-19 dengan pendayagunaan yang dilakukan pada pemberdayaan ekonomi di sektor peternakan, yaitu membantu mustahik dengan memberi bantuan ternak sebagai pengelolaan zakat produktif (Fahrizal & Ma'adi, 2021).

Sistem ternak bergulir ini memungkinkan dana zakat untuk terus berputar dan memberikan manfaat kepada lebih banyak mustahik. Setelah mustahik berhasil mengembangkan ternaknya, mereka diharapkan dapat mengembalikan modal awal kepada lembaga zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik lain yang membutuhkan (Riyaldi, 2017).

8. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Zakat Produktif di Sektor Peternakan

8.1 Faktor Eksternal

Berdasarkan penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerima zakat produktif Baitul Mal Aceh (BMA), faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori: faktor eksternal dan faktor internal (Riyaldi, 2017). Faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan usaha asnaf di sektor peternakan meliputi bantuan modal usaha dan bimbingan petugas BMA (Riyaldi, 2017).

Bantuan modal usaha dalam bentuk hewan berupa lembu jantan untuk digemukkan oleh peternak (asnaf) dengan bentuk kerja sama sistem mudharabah (bagi hasil) merupakan salah satu bentuk dukungan eksternal yang penting (Riyaldi, 2017). Dalam masa tertentu ketika lembu sudah layak dijual, maka lembu akan dijual, dan modal seluruhnya dikembalikan kepada BMA untuk dibagikan lagi kepada penerima zakat produktif yang lama maupun yang baru (Riyaldi, 2017).

Namun, program peternakan BMA hanya berlangsung selama dua tahun (2006 dan 2007) karena ada penerima zakat produktif yang tidak jujur dan akibat pertumbuhan hewan yang tidak baik sehingga tidak layak dijual dengan harga yang tinggi (Riyaldi, 2017). Hal ini menunjukkan pentingnya seleksi mustahik yang tepat dan pengawasan yang ketat dalam program zakat produktif di sektor peternakan.

8.2 Faktor Internal

Faktor internal yang memengaruhi keberhasilan usaha asnaf di sektor peternakan meliputi spiritual dan sumber daya manusia (Riyaldi, 2017). Aspek spiritual mencakup keimanan dan ketakwaan mustahik, yang menjadi motivasi utama dalam mengelola usaha peternakan dengan baik. Aspek sumber daya manusia mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mustahik dalam bidang peternakan.

Aspek pakan merupakan hal yang paling penting yang harus dipahami oleh tiap peternak karena pakan adalah salah satu kunci sukses dan berjalannya sebuah peternakan (Fasya, 2021). Oleh karena itu, program pemberdayaan mustahik di sektor peternakan harus mencakup pelatihan dan pendampingan yang komprehensif, termasuk aspek manajemen pakan.

8.3 Peran Pendampingan

Pendampingan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program zakat produktif di sektor peternakan. BAZNAS Kutai Timur, misalnya, bekerja sama dengan Dinas Peternakan untuk pendampingan kelompok mustahik sapi yang ada di Kecamatan Sangatta Selatan (Hajrah, 2023). Pendampingan ini mencakup berbagai aspek teknis peternakan, mulai dari pemilihan bibit, manajemen pakan, kesehatan hewan, hingga pemasaran hasil ternak.

Program Zakat Community Development di Kabupaten Tanah Datar juga melakukan pendampingan secara intensif kepada para peternak kambing, termasuk pelatihan tentang cara dan tahapan mendirikan pabrik pakan mini dan pendirian lembaga pengelola usaha peternakan (Putra et al., 2021). Pendampingan dilakukan dengan interaksi langsung atau melalui media sosial selama kegiatan berlangsung (Putra et al., 2021).

9. Implementasi Zakat Peternakan di Berbagai Lembaga Amil Zakat

9.1 BAZNAS

BAZNAS sebagai lembaga pemerintahan yang bersifat non-struktural memiliki peranan penting dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di sektor peternakan (Fatoni & Utami, 2023). Berbagai program BAZNAS di sektor peternakan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, melalui program Sumut Makmur, memberikan bantuan modal yang diberikan kepada mustahik untuk usaha-usaha kecil, peternakan, dan pertanian yang mereka miliki (Manurung & Marliyah, 2022). BAZNAS Provinsi Sumut juga memberikan modal bergulir (tanpa bunga) kepada masyarakat muslim yang memiliki usaha kecil seperti menjual makanan, sembako, pertanian, peternakan, dan lain-lain (Manurung & Marliyah, 2022).

UPZ Lubuk Dalam menjadi UPZ percontohan di Provinsi Riau dalam sektor pendayagunaan zakat maal di bidang peternakan (Toha, 2021). Mustahik yang mendapatkan zakat produktif pada sektor peternakan berjumlah sebanyak lima orang (Toha, 2021). Pendayagunaan zakat produktif yang berjalan paling baik adalah di sektor peternakan sapi dan kambing (Toha, 2021).

9.2 LAZISMU

LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah) juga memiliki program pemberdayaan di sektor peternakan. Program pemberdayaan pertanian dan peternakan LAZISMU Banyumas memiliki aksi tani mandiri yaitu program dengan pemberdayaan model one stop empowerment yang terdiri atas community development, pendampingan pengelolaan pertanian, dan permodalan (Mu'takhiroh & Nurlaeli, 2018).

Program Masyarakat Ternak Mandiri LAZISMU merupakan pemberdayaan peternak melalui sistem peternakan terpadu berbasis komunitas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi peternak dalam bentuk pelatihan, permodalan, pendampingan, dan akses pasar (Nilfah, 2023). Program ini menunjukkan komitmen LAZISMU dalam memberdayakan mustahik di sektor peternakan secara komprehensif.

LAZISMU Kabupaten Pekalongan juga memiliki Program Peternakan Masyarakat Mandiri (PMM) sebagai salah satu program pemberdayaan yang dilakukan melalui pengembangan peternakan dengan pendekatan Lead of Empowerment (B. Effendi & Nariah, 2023). Kegiatan dari program ini di antaranya yaitu bantuan modal ternak untuk masyarakat, pendampingan atau pelatihan budi daya ternak, dan pembentukan karakter peternakan masyarakat (B. Effendi & Nariah, 2023).

9.3 Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif di sektor peternakan. Pemerintah melalui Baitul Mal melakukan program memberikan modal usaha kepada masyarakat yang memiliki usahanya untuk mengembangkan usahanya, baik usaha sektor pertanian, peternakan, industri, maupun perdagangan (Azhari et al., 2021).

Program ini sudah membina 2.083 mustahik kelompok usaha kecil yang ada di Aceh seperti Banda Aceh dan Aceh Besar dengan memberikan modal usaha kepada fakir miskin yang bertani palawija, pedagang kecil, industri rumahan, peternakan, dan berupa barang seperti becak motor (Azhari et al., 2021). Bantuan modal usaha zakat produktif dari Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan pendapatan mustahiq di Kota Banda Aceh (Akmal et al., 2022).

9.4 Dompet Dhuafa

Dompet Dhuafa juga memiliki program pemberdayaan di sektor peternakan melalui berbagai instrumen, termasuk zakat dan wakaf produktif. Program Local Business Development (LBD) Dompet Dhuafa Sumatera Selatan mencakup peternakan lele, kebun buah naga, dan peternakan patin yang dilaksanakan di tiga desa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Oktamia et al., 1970). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak distribusi dana ZIS mencapai rasio 1,178:1 yang berarti program LBD masih layak dilakukan (Oktamia et al., 1970).

Dompet Dhuafa Banten juga memiliki program wakaf produktif melalui DD Farm yang melibatkan orang yang ahli di bidang peternakan dalam pengelolaannya (Setiawan et al., 2021). Strategi pengelolaan wakaf produktif di DD Banten terdiri dari empat strategi, yaitu: mendirikan Dompet Dhuafa Farm, pengelolaan DD Farm melibatkan ahli di bidang peternakan, pengembangan unit-unit bisnis peternakan, dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (Setiawan et al., 2021).

10. Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan Zakat Peternakan

10.1 Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan zakat peternakan adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat peternakan. Pemahaman masyarakat tentang zakat masih tergolong rendah, yang kemudian menghambat pengelolaan zakat (Umar et al., 2023). Banyak peternak Muslim yang belum mengetahui bahwa usaha peternakan mereka wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab dan haul.

Masyarakat di berbagai daerah cenderung hanya berfokus pada zakat fitrah saja, sedangkan untuk zakat mal termasuk zakat peternakan masih kurang dipahami oleh sebagian besar masyarakat (Ardiansyah & Idayanti, 2023). Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengumpulan dana zakat, mengingat potensi zakat mal dari sektor peternakan cukup besar (Ardiansyah & Idayanti, 2023).

10.2 Keterbatasan Sumber Daya Manusia Lembaga Zakat

Keterbatasan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola zakat juga menjadi hambatan dalam optimalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat peternakan. Problematika yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam mengelola zakat secara produktif antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan mekanisme pencairan dana (Akmal et al., 2022).

Lembaga atau organisasi pengelola zakat masih menghadapi masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan organisasi, managerial skill, sistem manajemen organisasi, kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, pemanfaatan teknologi, pembuatan dan pelaporan laporan keuangan, dan citra lembaga (M. S. Effendi et al., 2022). Hal ini berdampak pada kemampuan lembaga zakat untuk menjangkau para peternak Muslim yang wajib zakat dan mengelola program pemberdayaan di sektor peternakan secara efektif.

10.3 Tantangan dalam Program Pemberdayaan

Program pemberdayaan mustahik di sektor peternakan juga menghadapi berbagai tantangan. Pandemi COVID-19, misalnya, mengguncang banyak hal dan membuat para peternak kambing program ZCD di Kabupaten Tanah Datar mengalami demotivasi karena banyak kegiatan dan usaha terhambat (Putra et al., 2021). Penjualan produk berupa ternak kambing juga mengalami gangguan yang cukup berarti (Putra et al., 2021).

Selain itu, ada penerima zakat produktif yang tidak jujur dalam mengelola hewan ternak yang diberikan, serta pertumbuhan hewan yang tidak baik sehingga tidak layak dijual dengan harga yang tinggi (Riyaldi, 2017). Hal ini menunjukkan pentingnya seleksi mustahik yang ketat dan pengawasan yang berkelanjutan dalam program zakat produktif di sektor peternakan.

11. Strategi Optimalisasi Zakat Peternakan

11.1 Peningkatan Literasi Zakat

Peningkatan literasi zakat di kalangan peternak Muslim merupakan langkah penting dalam optimalisasi zakat peternakan. Sosialisasi dan edukasi tentang kewajiban zakat peternakan perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan (Zuleha, 2023). Pemahaman akan fungsi dana zakat perlu disosialisasikan sebagai gerakan kolektif nasional untuk meningkatkan perekonomian rakyat (Windianingsih et al., 2022).

Pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap motivasi membayar zakat (Suryadi & Rimet, 2023). Oleh karena itu, program literasi zakat yang komprehensif, mencakup aspek fikih, hukum positif, dan manfaat sosial-ekonomi zakat peternakan, perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara luas.

11.2 Penguatan Kelembagaan Amil Zakat

Penguatan kelembagaan amil zakat merupakan kunci dalam optimalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat peternakan. Dibutuhkan adanya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas Unit Pengelola Zakat guna mewujudkan tujuan pengelolaan zakat (M. S. Effendi et al., 2022). Lembaga amil zakat harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menjangkau para peternak Muslim yang wajib zakat dan mengelola program pemberdayaan di sektor peternakan secara efektif.

Pengelolaan zakat berasalkan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Tho'in et al., 2020). Prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan dalam penguatan kelembagaan amil zakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dapat meningkat.

11.3 Inovasi Program Pemberdayaan

Inovasi dalam program pemberdayaan mustahik di sektor peternakan juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak zakat peternakan. Program-program inovatif seperti sentra pembibitan kambing unggul, pabrik pakan mini, dan lembaga usaha peternakan perlu dikembangkan dan direplikasi di berbagai daerah (Nopiardo, 2020; Putra et al., 2021).

Wakaf produktif juga dapat menjadi instrumen komplementer dalam pemberdayaan sektor peternakan. Wakaf peternakan hewan kurban, misalnya, merupakan wakaf yang terkumpul dari orang yang berwakaf, kemudian digunakan untuk pemberdayaan dalam bentuk peternakan hewan kurban (Pramono et al., 2019). Keuntungan dari mustahik peternak hewan kurban akan meningkatkan perekonomiannya, sehingga dari yang awalnya sebagai seorang mustahik atau penerima hasil dana zakat, peternak hewan kurban tersebut dapat menjadi muzaki (Pramono et al., 2019).

11.4 Sinergi dengan Pemerintah dan Sektor Swasta

Sinergi antara lembaga amil zakat, pemerintah, dan sektor swasta sangat penting dalam optimalisasi zakat peternakan. BAZNAS Kutai Timur, misalnya, bekerja sama dengan Dinas Peternakan untuk pendampingan kelompok mustahik sapi (Hajrah, 2023). Kerja sama semacam ini perlu diperluas dan diperkuat di berbagai daerah.

Perlu adanya sinergitas yang baik antarpemangku kepentingan (stakeholder) zakat, di antaranya pemerintah, lembaga zakat, bank sentral, otoritas jasa keuangan, dan masyarakat agar dapat mewujudkan inklusi zakat masyarakat Indonesia yang tinggi (Munandar & Amirullah, 2021). Dalam konteks zakat peternakan, sinergi dengan Kementerian Pertanian dan Dinas Peternakan di berbagai daerah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat peternakan.

12. Dampak Zakat Peternakan terhadap Kesejahteraan Mustahik

12.1 Peningkatan Pendapatan

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif di sektor peternakan dapat meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan. Kehadiran lembaga amil zakat telah mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga (mustahik) melalui program zakat produktif (Munandar & Amirullah, 2021). Program pemberdayaan memberikan dampak yang sangat baik terhadap peningkatan pendapatan mustahik (Ayuni, 2023).

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan dalam membantu meningkatkan perekonomiannya jika diarahkan pada kegiatan produktif (Manurung & Marliyah, 2022). Dengan memberikan modal kepada kelompok mustahik untuk membantu perekonomian mereka, seperti usaha penggemukan sapi, mustahik dapat meningkatkan pendapatannya secara berkelanjutan (Hajrah, 2023).

12.2 Transformasi Mustahik menjadi Muzaki

Salah satu tujuan utama dari program zakat produktif di sektor peternakan adalah transformasi mustahik menjadi muzaki. Penyaluran zakat produktif dengan target mengubah mustahik menjadi muzaki merupakan visi yang ingin dicapai oleh berbagai lembaga amil zakat (Fatoni & Utami, 2023). Keuntungan dari penjualan peternak hewan kurban juga semakin bertambah dan dapat terus bergulir untuk meningkatkan kemakmuran rakyat (Pramono et al., 2019).

Pendayagunaan zakat secara produktif pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta kepada salah seorang mustahik yang rutin menerima zakat tetapi nasibnya belum berubah. Pada saat penyerahan tiga ekor unta tersebut, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat namun sebagai pembayar zakat (Ernawati, 2016).

12.3 Pemberdayaan Komunitas

Zakat peternakan juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap pemberdayaan komunitas. Program ZCD yang menggabungkan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif telah terbukti memberikan dampak positif bagi komunitas mustahik (Hajrah, 2023; Putra et al., 2021). Perubahan kehidupan ekonomi mustahik setelah mendapatkan pendayagunaan zakat pada program ZCD mencakup adanya kemandirian dan meningkatnya keterampilan anggota penerima program ZCD, peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan yang lebih maju, serta perubahan sikap dan perilaku (Riyadi, 2023).

13. Kesimpulan

Zakat peternakan merupakan salah satu cabang zakat mal yang memiliki landasan syariat yang kuat, baik dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun ijtihad para ulama. Dalam fikih klasik, zakat peternakan mencakup tiga jenis hewan ternak utama, yaitu unta, sapi, dan kambing/domba, dengan ketentuan nisab dan kadar yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis hewan (Habib, 2016; Sulaiman, 2021). Dalam perkembangan fikih kontemporer, cakupan zakat peternakan telah diperluas untuk mengakomodasi berbagai bentuk usaha peternakan modern, termasuk peternakan ayam, sapi perah, dan berbagai jenis hewan ternak lainnya (Hakim, 2016; Nurhayati, 2022; Uyun, 2015).

Dalam hukum positif Indonesia, zakat peternakan telah mendapatkan pengakuan dan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Abdullah, 2018; M. S. Effendi et al., 2022; Hakim, 2016; Musa & Maualana, 2020; Mustofa, 2014; Toha, 2021). Potensi zakat peternakan di Indonesia sangat besar, mencapai Rp9,51 triliun berdasarkan data BAZNAS (Fitria et al., 2022; Handa et al., 2022; Munandar & Amirullah, 2021; Riyanto et al., 2023), namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari optimal.

Zakat peternakan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban yang dikeluarkan dari usaha peternakan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif melalui penyaluran zakat produktif kepada mustahik di sektor peternakan (Akmal, 2021; Fahrizal & Ma'adi, 2021; Fatoni & Utami, 2023). Berbagai program pemberdayaan mustahik di sektor peternakan, seperti program Balai Ternak BAZNAS, program ZCD, dan program sentra pembibitan kambing unggul, telah terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan mustahik (Fatoni & Utami, 2023; Nopiardo, 2020; Putra et al., 2021).

Untuk mengoptimalkan potensi zakat peternakan, diperlukan upaya yang komprehensif dan sinergis dari berbagai pihak, termasuk peningkatan literasi zakat di kalangan peternak Muslim, penguatan kelembagaan amil zakat, inovasi program pemberdayaan, dan sinergi dengan pemerintah dan sektor swasta (M. S. Effendi et al., 2022; Haliyah et al., 2018; Munandar & Amirullah, 2021). Dengan optimalisasi zakat peternakan, diharapkan kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat semakin signifikan.

Daftar Referensi

Abdullah, J. (2018). Institusi Pengelola Zakat Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Ziswaf Jurnal Zakat Dan Wakaf, 5(1), 171. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3602

Akmal, F., Adi, I. R., & Machdum, S. V. (2022). Sumber Daya Manusia dan Problematika Pengelolaan Zakat Secara Produktif oleh Baitul Mal Aceh. JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi), 9(3), 1534–1543. https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i3.44983

Akmal. (2021). Pendayagunaan Zakat dan Pengaruhnya terhadap Pengentasan Kemiskinan. https://doi.org/10.31219/osf.io/sbv36

Alawy, S., & Zaki, I. (2021). Strategi Pengelolaan Dana Filantropi di Masa Pandemi. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(4), 496. https://doi.org/10.20473/vol8iss20214pp496-508

Ardiansyah, A., & Idayanti, R. (2023). Payment of Zakat Mal with Religious Commitment to the Ajjalireng Bone Community. Maro Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 6(2), 297–310. https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.2522

Ayuni, N. R. (2023). Peran Dompet Ummat sebagai Lembaga Amil Zakat melalui Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik di Kota Pontianak. Jurnal Muamalat Indonesia, 3(2). https://doi.org/10.26418/jmi.v3i2.69295

Azhari, R., Nurdin, A., & Alqarni, W. (2021). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Baitul Mal di Aceh. Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 2(1), 1–12. https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.22

Aziz, J. A. (2018). Dekonstruksi Paradigmatik Pengembangan Zakat: Analisis Kritis Pemikiran Yusuf al-Qaradawi. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 17(2), 191. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.191-215

Darmayati. (2023). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. Rayah Al-Islam, 7(3), 1682–1690. https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.881

DEWI. (2021). Konsep Ekonomi pada Masa Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. https://doi.org/10.31219/osf.io/anbsh

Effendi, B., & Nariah, S. (2023). Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 6(2), 218. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.20195

Effendi, M. S., Halkam, H., Warnanti, A., Nugroho, M. I., & Firdaus, V. F. (2022). Peningkatan Kapasitas Organisasi Nirlaba bagi Unit Pengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 5(3). https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i3.23266

Ernawati, E. (2016). Karakteristik Program Pemberdayaan Mustahik oleh Lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 10(2), 309. https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.309-334

Fahrizal, M., & Ma'adi, A. S. (2021). Zakat Produktif Ternak Bergulir sebagai Sarana Kesejahteraan Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19. Oetoesan-Hindia Telaah Pemikiran Kebangsaan, 3(2), 88–97. https://doi.org/10.34199/oh.v3i2.69

Famulia, L. (2020). Analisis Perbandingan Hubungan Zakat dan Pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 54(1), 27. https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.417

Farhan. (2019). Religiusitas Komunitas Muslim di Media Sosial. Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam, 4(2), 151–173. https://doi.org/10.36835/assyariah.v4i2.106

Fasya, Z. (2021). Pendampingan kepada Pengusaha di Pedesaan dalam Mendukung Eksistensi Madrasah Diniyah di Desa Pagerwojo Tulungagung Jawa Timur. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 1(2), 441–452. https://doi.org/10.54082/jamsi.133

Fatoni, A., & Utami, K. D. S. (2023). Pemberdayaan Mustahik melalui Program Balai Ternak BAZNAS di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. El-Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(1), 376–382. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.3320

Fitria, S., Danisworo, D. S., Miftahurrohman, M., & Andriana, M. (2022). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Dana Zakat Perusahaan pada Bank Umum Syariah. Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 3(1), 152–164. https://doi.org/10.35313/jaief.v3i1.3811

Habib, A. A. (2016). The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109. JABE (Journal of Accounting and Business Education), 1(1), 1. https://doi.org/10.26675/jabe.v1i1.6725

Hajrah, H. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Program Zakat Community Development di Badan Amil Zakat Nasional Kutai Timur. At-Tawazun Jurnal Ekonomi Syariah, 11(01), 37–46. https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i01.227

Hakim, I. (2016). Diversifikasi Penghasilan Kontemporer sebagai Alternatif Sumber Dana Zakat. Falah Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 103–112. https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2701

Haliyah, T., Muhtadi, R., & Premananto, G. C. (2018). Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Menutupi Government Expenditure di Indonesia. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 4(2), 187–216. https://doi.org/10.36420/ju.v4i2.3502

Handa, E. R. A. M., Wihdayanti, A., & Katman, Muh. N. (2022). Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah. Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 3(2), 91–96. https://doi.org/10.55623/au.v3i2.128

Hendarsyah, D. (2013). Pemanfaatan Zakat Online BAZNAS bagi Muzaki. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2(2), 485–512. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v2i2.32

Herman, S., Anshor, S. bin, Yunta, A. H. D., & S, S. M. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Profesi dengan Sistem Payroll. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(4), 650–672. https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.286

Humaemah, R. (2013). Peran Zakat dalam Pengembangan Sektor Riil. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 4(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v4i2.15

Irfandi, I. (2022). Zakat Aset Produktif (Mustaghallat) dalam Tinjauan Fikih. Sibatik Journal Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi dan Pendidikan, 1(6), 809–822. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.95

Katni, K., Rois, A. K., Candrakusuma, M., & Iman, N. (2021). Internalisasi Nilai Islam dalam Membangun Kemandirian Sosial melalui Filantropi Islam Berbasis Organisasi Keagamaan di Ponorogo. Muaddib Studi Kependidikan dan Keislaman, 11(2), 140–159. https://doi.org/10.24269/muaddib.v1i2.4584

MH., M. (2021). Al-Hâjat Al-Aşliyyah dan Harta Terbebas Hutang sebagai Syarat Wajib Zakat Mâl. Jurnal Al-Kharaj Studi Ekonomi Syariah Muamalah dan Hukum Ekonomi, 1(2), 142–150. https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i2.1961

Manurung, W. S. R., & Marliyah, M. (2022). Analysis of the Effectiveness of the Distribution of Zakat Funds through the Prosperous North Sumatra Program at the National BAZNAS of North Sumatra Province. Jurnal Akuntansi Manajemen dan Bisnis Digital, 1(2). https://doi.org/10.37676/jambd.v1i2.2255

Munandar, E., & Amirullah, M. (2021). Kontribusi Sektor Riil, Sektor Moneter dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah di Indonesia. Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 84. https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.866

Murtadho, A. (2013). Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 33–50. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759

Musa, A., & Maualana, I. (2020). Persepsi Dokter terhadap Zakat Penghasilan. Al-Mudharabah Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), 1–10. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1285

Mustofa, I. (2014). Zakat Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Hukum. Millah Journal of Religious Studies, 13(2), 163–190. https://doi.org/10.20885/millah.vol13.iss2.art8

Mu'takhiroh, A., & Nurlaeli, I. (2018). Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam Pemberdayaan Perekonomian Mustahik di Banyumas Tahun 2010–2014. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 35. https://doi.org/10.30595/jhes.v1i1.3711

Nilfah. (2023). Makalah Manajemen Zakat LAZ Muhammadiyah. https://doi.org/10.31219/osf.io/xwp56

Nopiardo, W. (2020). Manajemen Pemberdayaan Mustahik melalui Sentra Pembibitan Kambing Unggul Boerka di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. At-Tijaroh Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, 6(1), 63–76. https://doi.org/10.24952/tijaroh.v6i1.2282

Nurhayati, S. (2022). Kesadaran Petani Sawit terhadap Kewajiban Zakat Sawit. Al Hisab Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 72–95. https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i2.91

Oktamia, D., Zainuri, A., & Azwari, P. C. (1970). Social Return on Investment pada Program Ekonomi Local Business Development Dompet Dhuafa Sumatera Selatan. Intizar, 26(2), 65–72. https://doi.org/10.19109/intizar.v26i2.7853

Pramono, N. H., Merlina, M., & Astuti, W. (2019). "Cerdas Bersama Wakaf (CB Wakaf)": Strategi dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang di Era Digital. Sains Manajemen, 5(2). https://doi.org/10.30656/sm.v5i2.1867

Purwanto, M. A., & Setiawan, S. (2022). Zakat Ayam Petelur dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law, 6(1), 53–71. https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.4

Putra, R. A., Madarisa, F., & Pazla, R. (2021). Penguatan Peternak Kambing melalui Program Zakat Community Development di Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Hilirisasi Ipteks, 4(1), 73–81. https://doi.org/10.25077/jhi.v4i2.489

Riyadi, A. (2023). Pendayagunaan Dana Zakat melalui Program Zakat Community Development BAZNAS Kabupaten Kendal. Tadbir Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan, 5(1), 89–110. https://doi.org/10.24952/tadbir.v5i1.6892

Riyaldi, M. H. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh: Satu Analisis. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 1(2), 185–202. https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.7163

Riyanto, M., Effendi, A., Widoyo, A. F., & Fatchurrohman, M. (2023). Strategi Pengembangan SDM dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Baitul Mal Forum Komunikasi Aktivis Masjid Kota Surakarta. Pawarta Journal of Communication and Da'wah, 1(1), 33–41. https://doi.org/10.54090/pawarta.105

Rindjani, S. F., & Hadi, R. (2022). The Utilization Optimizing of Productive Zakat in Implementation Sustainable Development Goals to Improve Mustahik's Welfare. Social Science Studies, 2(5), 368–386. https://doi.org/10.47153/sss25.4282022

Sahil, I. (2018). Pro Kontra Zakat Mustaghallah. Syaikhuna Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, 9(2), 267–284. https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3263

Salahuddin, Muh., & Azkar, Muh. (2023). Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dalam Perspektif Total Quality Management. Palapa, 11(2), 889–910. https://doi.org/10.36088/palapa.v11i2.4061

Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Wakaf Produktif Dompet Dhuafa Banten. Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking, 3(1), 64. https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587

Sulaiman, R. (2021). Zakat dan Keadilan Sosial. Asy-Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 6(2), 125–144. https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.2062

Sumantri, R. (2018). Efektivitas Dana Zakat pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan dengan Pendekatan CIBEST. I-Economics A Research Journal on Islamic Economics, 3(2), 209. https://doi.org/10.19109/ieconomics.v3i2.1688

Supriatna, S., & Jubaedah, D. (2021). Kebijakan Fiskal Masa Al-Khilafah Al-Islamiyah. Asy-Syari'ah, 22(2), 291–312. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9116

Supriyanto, S., & Lestari, R. T. (2021). Pelaksanaan Zakat Susu Perah di Desa Bendosari Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar Ditinjau dari Fikih Zakat Yusuf Qardlawi. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 2(1), 79–100. https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.175

Suryadi, N., & Rimet, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan, Kepercayaan terhadap Motivasi Petani Sawit dalam Membayar Zakat Hasil Perkebunan. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 20(1), 72–80. https://doi.org/10.31849/jieb.v20i1.11572

Tho'in, M., Budiyono, B., Ma'ruf, M. H., & Rukmini, R. (2020). Pendampingan Pengelolaan dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam bagi Para Takmir Masjid. Budimas Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1). https://doi.org/10.29040/budimas.v2i1.2107

Tikawati, T., & Lestari, E. D. (2019). Analisis Peran Program Zakat Community Development BAZNAS Kota Samarinda dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda. Al-Tijary, 5(1), 59–73. https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1303

Toha, L. R. S. M. (2021). Pendayagunaan Zakat Maal pada Unit Pengumpulan Zakat. Dakwatul Islam, 6(1), 29–36. https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v6i1.373

Umar, U., Luthfi, M., & Ambo, R. (2023). Implementasi Zakat Produktif dan Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik. Tasamuh Jurnal Studi Islam, 15(2), 222–245. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i2.1072

Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. Islamuna Jurnal Studi Islam, 2(2), 218–234. https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663

Windianingsih, A., Darmawan, M. W., & Najih, A. (2022). Peningkatan Literasi Zakat dan Wakaf dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukadamai Tanah Sereal Bogor Jawa Barat. Jurnal Abdimas Le Mujtamak, 2(1), 1–10. https://doi.org/10.46257/jal.v2i1.422

Zuleha, S. (2023). Pelaksanaan Zakat Perkebunan Buah Langsat di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. CBJIS Cross-Border Journal of Islamic Studies, 5(2), 57–62. https://doi.org/10.37567/cbjis.v5i2.2413