00788 - Zakat Perusahaan: Tinjauan Komprehensif dari Perspektif Syariah, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia

Abstract

Corporate zakat is a relatively new concept in Islamic jurisprudence that has gained significant attention from scholars, academics, and policymakers in Indonesia. This article comprehensively examines corporate zakat from three main perspectives: sharia, regulation, and implementation. From the sharia perspective, corporate zakat is analogized to trade zakat through the qiyas method, with a nisab of 85 grams of gold. From the regulatory perspective, corporate zakat has been accommodated in Law Number 23 of 2011 on Zakat Management, although it has not yet been supported by a specific fatwa from the Indonesian Ulema Council (MUI). The potential of corporate zakat in Indonesia reaches IDR 6.71 trillion, but its realization is still far from this potential due to several challenges, including the voluntary nature of the zakat system, the absence of sanctions for non-compliant muzakki, and the lack of specific regulations. This article also discusses the comparison of corporate zakat management between Indonesia and Malaysia, as well as recommendations for its development, including the need for a specific MUI fatwa, strengthening of regulations with sanction mechanisms, synergy between zakat and taxation, and professionalization of corporate zakat management.

Keywords: corporate zakat, sharia, regulation, Indonesia, zakat management

Abstrak

Zakat perusahaan merupakan konsep yang relatif baru dalam khazanah fikih Islam yang mendapat perhatian signifikan dari para ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan di Indonesia. Artikel ini mengkaji secara komprehensif zakat perusahaan dari tiga perspektif utama, yaitu syariah, regulasi, dan implementasi. Dari perspektif syariah, zakat perusahaan di-qiyas-kan dengan zakat perdagangan melalui metode qiyas, dengan nisab sebesar 85 gram emas. Dari perspektif regulasi, zakat perusahaan telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, meskipun belum didukung oleh fatwa khusus dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Potensi zakat perusahaan di Indonesia mencapai Rp 6,71 triliun, namun realisasinya masih jauh dari potensi yang ada akibat beberapa tantangan, di antaranya sistem zakat yang bersifat sukarela, ketiadaan sanksi bagi muzakki yang tidak patuh, dan lemahnya regulasi khusus. Artikel ini juga membahas perbandingan pengelolaan zakat perusahaan antara Indonesia dan Malaysia, serta rekomendasi pengembangannya, meliputi perlunya fatwa khusus MUI, penguatan regulasi dengan mekanisme sanksi, sinergi antara zakat dan pajak, serta profesionalisasi pengelolaan zakat perusahaan.

Kata Kunci: zakat perusahaan, syariah, regulasi, Indonesia, pengelolaan zakat

1. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga dan memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi yang sangat signifikan (Septiawan & Bahri, 2019). Sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam Islam, zakat memiliki potensi besar untuk membantu negara dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial (Nafi, 2023). Di antara berbagai jenis zakat yang berkembang dalam fikih kontemporer, zakat perusahaan (corporate zakat) merupakan salah satu fenomena yang relatif baru dan menarik perhatian para ulama, akademisi, serta pembuat kebijakan di Indonesia (Ruslang et al., 2020).

Zakat perusahaan dapat didefinisikan sebagai kewajiban zakat yang dibebankan kepada badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam, sebagai bentuk kontribusi kepada lingkungan sosial untuk memenuhi akuntabilitas sosial perusahaan dan pertanggungjawabannya kepada Allah atas harta perusahaan (Septiawan & Bahri, 2019). Konsep ini merupakan fenomena baru dalam khazanah fikih Islam, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik (Ruslang et al., 2020). Para ulama kontemporer kemudian melakukan upaya ijtihad untuk merumuskan dasar hukum zakat perusahaan melalui metode qiyas, yakni menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan (Ruslang et al., 2020).

Potensi zakat perusahaan di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2019, potensi zakat perusahaan mencapai Rp 6,71 triliun (Mustafa et al., 2020). Angka ini merupakan bagian dari total potensi zakat Indonesia yang berjumlah Rp 233,8 triliun berdasarkan komponen zakat (Mustafa et al., 2020). Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat perusahaan masih sangat jauh dari potensi yang ada (Ruslang et al., 2020). Kondisi ini mendorong perlunya kajian yang komprehensif mengenai zakat perusahaan dari berbagai perspektif, baik syariah, regulasi, maupun implementasinya di Indonesia.

2. Landasan Konseptual Zakat Perusahaan dalam Perspektif Syariah

2.1 Dasar Hukum Zakat Perusahaan

Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadis, kemudian secara teknis diatur lebih lanjut dalam kaidah-kaidah fikih (Hakim, 2016). Landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan merujuk pada Surah at-Taubah ayat 103 dan al-Baqarah ayat 267 (Harahap et al., 2021). Kedua ayat ini menjadi pijakan bagi para ulama kontemporer dalam mewajibkan zakat atas harta perusahaan.

Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi, dengan perbedaan bahwa zakat perusahaan bersifat kolektif (Ruslang et al., 2020). Para ulama peserta muktamar internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan (Ruslang et al., 2020). Oleh karena itu, nisabnya adalah sama dengan nisab zakat perdagangan, yaitu 85 gram emas (Ruslang et al., 2020). Nisab zakat perusahaan sama dengan nisab zakat perdagangan dan sama dengan nisab zakat emas dan perak; menurut pendapat yang mu'tamar (akurat), 20 misqal itu sama dengan 85 gram emas (Harahap et al., 2021).

2.2 Perdebatan Ulama tentang Subjek Zakat Perusahaan

Para ulama Indonesia dalam menyikapi zakat perusahaan belum mencapai kesatuan pemikiran (unity of thought) (Komarudin & Hidayat, 2018). Terdapat dua kelompok pandangan yang berbeda.

Kelompok Pertama (Pandangan Sempit): Kelompok ini memilih untuk mendefinisikan zakat dalam arti sempit, bahwa subjek zakat (muzakki) secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu (Komarudin & Hidayat, 2018). Pandangan sempit ini berpendapat tidak ada zakat pada perusahaan, karena tidak ada penegasan dari Rasulullah (Komarudin & Hidayat, 2018). Perbedaan pendapat ini disebabkan karena memang lembaga badan hukum seperti perusahaan itu memang belum ada teks yang mewajibkannya sehingga ulama fikih generasi pertama tidak mewajibkan zakat (Komarudin & Hidayat, 2018).

Kelompok Kedua (Pandangan Luas): Kelompok ini mengatakan bahwa zakat harus diartikan secara luas, bahwa perusahaan bisa memiliki arti syakhṣiyyah i'tibāriyyah (badan yang disetarakan dengan individu/orang), dan dapat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat (Komarudin & Hidayat, 2018). Umumnya ulama kontemporer yang mendalami masalah zakat mengkategorikan perusahaan sebagai wajib zakat (Komarudin & Hidayat, 2018).

Dalam konteks harta perusahaan, Abdul Rahman menyatakan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh orang yang beragama Islam wajib membayar zakat sebagai kontribusi kepada lingkungan sosial untuk memenuhi akuntabilitas sosial perusahaan dan pertanggungjawabannya terhadap Allah atas harta perusahaan (Septiawan & Bahri, 2019). Pandangan ulama kontemporer ini rupanya banyak diikuti oleh legislator di Indonesia, terbukti dari banyaknya perundangan yang menyebutkan bahwa subjek zakat bukan hanya perorangan muslim saja, namun lembaga maupun badan hukum juga diakui sebagai subjek zakat (Komarudin & Hidayat, 2018).

2.3 Metode Qiyas dalam Penetapan Zakat Perusahaan

Ulama kontemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya qiyas, yaitu menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan (Ruslang et al., 2020). Dari perspektif syariah, zakat perusahaan di-qiyas-kan dengan zakat perdagangan (Septiawan & Bahri, 2019). Metode qiyas ini merupakan salah satu bentuk ijtihad yang diakui dalam hukum Islam, di mana para ulama mengupayakan seluruh tenaga dan pemikiran dalam membentuk keputusan hukum syara dalam problema kehidupan dengan bersandarkan ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah (Alfarizi, 2023).

Relevansi kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz terhadap regulasi zakat di Indonesia mencakup beberapa praktik perzakatan, seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat properti, serta aset dan usaha berkembang lainnya (Aqbar & Azwar, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa konsep zakat perusahaan memiliki akar historis dalam tradisi pengelolaan zakat Islam.

3. Regulasi Zakat Perusahaan di Indonesia

3.1 Sejarah Regulasi Zakat di Indonesia

Regulasi zakat di Indonesia terhitung masih baru apabila dibandingkan dengan masa Islam masuk ke Indonesia (Aisyah et al., 2020). Pada masa penjajahan, Belanda pernah mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 tentang kebijakan zakat, di mana pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi membantu pelaksanaan zakat (Aisyah et al., 2020). Setelah Indonesia merdeka, regulasi zakat di Indonesia pertama kali berupa Surat Edaran Kementerian Agama No. A/VII/17367 tahun 1951 (Aisyah et al., 2020).

Pascapenjajahan, perhatian pemerintah terhadap zakat semakin meningkat, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968, masing-masing tentang pembentukan BAZ dan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Septiawan & Bahri, 2019). Politik hukum pemerintah tentang zakat mencapai titik terang ketika terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menghasilkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 (Alamudi & Hasan, 2021).

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 menjadi milestone sejarah zakat Indonesia modern, berbasis desentralisasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional (Aisyah et al., 2020). Kewajiban zakat perusahaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, di mana bank syariah wajib mengeluarkan zakat yang dijelaskan pada Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) yang menyebutkan bahwa di antara wajib zakat yang harus dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan (Harahap et al., 2021).

3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menandai era baru transformasi pengelolaan zakat nasional yang melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat di Indonesia (Hakim, 2016). Zakat perusahaan telah diakomodir di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Komarudin & Hidayat, 2018). Bahkan BAZNAS sebagai lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menerima dan mendistribusikan zakat juga telah memfasilitasi perusahaan yang ingin mengeluarkan zakatnya (Komarudin & Hidayat, 2018).

Dari perspektif regulasi, zakat perusahaan diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tetapi tidak ada peraturan secara khusus yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional (Septiawan & Bahri, 2019). Hal ini berbeda dengan zakat profesi yang sudah ada dalam Fatwa DSN MUI (Septiawan & Bahri, 2019).

Dalam peraturan tersebut, perusahaan juga difasilitasi untuk berzakat, bahkan BAZNAS diperbolehkan untuk membuka UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di perusahaan swasta untuk membantu pengumpulan zakatnya (Komarudin & Hidayat, 2018). Dengan diberlakukannya regulasi ini sesuai UU No. 23 Tahun 2011 pasal 16 ayat (1), pemerintah menginstruksikan adanya pembentukan Unit Pengumpul Zakat di dalam instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan usaha lainnya (Kanata et al., 2020).

3.3 Zakat sebagai Pengurang Pajak

Salah satu aspek penting dalam regulasi zakat perusahaan adalah hubungannya dengan perpajakan. Pembahasan zakat sebagai pengurang pajak didasarkan pada Pasal 22 Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak" (Fitria & Lubis, 2022). Pada pasal ini dijelaskan bahwa zakat maal pribadi maupun perusahaan yang diserahkan kepada lembaga amil zakat yang resmi diakui oleh pemerintah dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Fitria & Lubis, 2022).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, zakat, infak, dan sedekah menjadi objek yang dikecualikan dari pajak, di mana bantuan dan sumbangan secara prosedur zakat yang dibayarkan mendapat perlakuan khusus (Ahmadi & Sutrisno, 2023). Kebijakan ini merupakan wujud format negara hukum Pancasila yang mengakomodir hukum yang bersumber dari hukum agama (Solihah, 2017).

Namun demikian, terdapat perbedaan antara Indonesia dan Malaysia dalam hal ini. Di Malaysia, zakat menjadi pengurang kewajiban perpajakan warga negara secara penuh (tax credit), sementara Indonesia masih menerapkan tax deduction (pengurang penghasilan kena pajak/PKP) (Hasibuan, 2020). Perbedaan ini menjadikan posisi zakat di Indonesia belum sekuat di Malaysia dalam konteks kebijakan fiskal (Hakim, 2016).

3.4 Kebijakan Publik Zakat Perusahaan: Tingkatan Makro, Meso, dan Mikro

Kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan (Bahri et al., 2020). Pertama, kebijakan makro yang mencakup undang-undang dan peraturan pemerintah. Kedua, kebijakan meso yang mencakup peraturan menteri dan lembaga. Ketiga, kebijakan mikro yang mencakup peraturan di tingkat operasional lembaga zakat.

Pada dimensi regulasi, zakat perusahaan di Indonesia diatur di dalam kebijakan publik yang bersifat makro, meso, dan mikro (Bahri et al., 2020). Regulasi yang ada saat ini, di mana zakat menjadi pengurang pendapatan kena pajak, termasuk yang belum efektif mendorong optimalisasi pengumpulan ZIS (Bahri et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasinya masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

4. Perusahaan sebagai Subjek Zakat: Perspektif Hukum dan Kelembagaan

4.1 Kedudukan Perusahaan sebagai Muzakki

Dalam konteks hukum Islam, perusahaan dapat dipandang sebagai syakhṣiyyah i'tibāriyyah (badan yang disetarakan dengan individu/orang) yang dapat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat (Komarudin & Hidayat, 2018). Pandangan ini sejalan dengan perkembangan fikih kontemporer yang mengakui eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri.

Perusahaan yang dimiliki oleh orang yang beragama Islam wajib membayar zakat sebagai kontribusi kepada lingkungan sosial untuk memenuhi akuntabilitas sosial perusahaan dan pertanggungjawabannya terhadap Allah atas harta perusahaan (Septiawan & Bahri, 2019). Selain itu, zakat perusahaan juga wajib ditunaikan oleh perusahaan jika memang sudah ada regulasi yang mengaturnya (Septiawan & Bahri, 2019).

Untuk membantu perusahaan menilai jumlah zakat yang harus dibayarkan, sebagian besar perusahaan yang ingin membayar zakat meminta saran dari petugas zakat negara untuk membantu mereka menghitungnya berdasarkan informasi keuangan yang diungkapkan (Septiawan & Bahri, 2019). Hal ini menunjukkan pentingnya peran lembaga amil zakat dalam memfasilitasi pembayaran zakat perusahaan.

4.2 Zakat Perusahaan dan Corporate Social Responsibility (CSR)

Program CSR (Corporate Social Responsibility) dan zakat perusahaan merupakan dua instrumen distribusi dana tanggung jawab sosial yang keduanya memiliki landasan hukum, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Hariyanto & Humaidy, 2019). Secara umum, zakat dan CSR mengandung visi dan misi yang sama, yaitu kepedulian terhadap kondisi sosial secara keseluruhan, khususnya kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman rakyat (Hariyanto & Humaidy, 2019).

Kegiatan tanggung jawab sosial Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mendasarkan kegiatan bisnisnya pada prinsip syariah Islam adalah dengan menyisihkan sebagian (2,5%) dari keuntungan perusahaan dalam bentuk pembayaran zakat (Hariyanto & Humaidy, 2019). Secara umum, pengeluaran dana zakat di sini bukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan administratif negara, tetapi juga untuk memperoleh nilai berkah sebagai perusahaan yang berbasis prinsip syariah (Hariyanto & Humaidy, 2019).

Dalam bingkai NKRI, institusi zakat telah mendapat respons pemerintah dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), bahkan sampai BAZDA di tingkat kabupaten (Hariyanto & Humaidy, 2019). Namun demikian, aplikasinya di Indonesia berbeda dengan di Malaysia; Indonesia lebih menekankan pendekatan bottom up daripada top down (Hariyanto & Humaidy, 2019).

4.3 Zakat Perusahaan Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki kewajiban khusus terkait zakat perusahaan. Bank syariah wajib mengelola zakat, sedekah, dan infak sesuai dengan ketentuan syariah (Purnomo, 2019). Bentuk kewajiban tersebut adalah dengan membayar zakat, menghimpun zakat, mencatatnya dalam sistem administrasi yang baik, dan mendistribusikannya (Purnomo, 2019).

Penelitian mengenai laba terhadap kemampuan membayar zakat Bank Muamalat menunjukkan bahwa laba berpengaruh terhadap kemampuan membayar zakat Bank Muamalat (Harahap et al., 2021). Perhitungan dana zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari laba sebelum pajak (Harahap et al., 2021). Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Muamalat, persentase laba dan zakat mengalami fluktuasi pada tahun 2013–2020, namun kenaikan persentase yang terjadi pada laba tidak selalu diikuti dengan kenaikan zakat (Harahap et al., 2021).

Pelaporan zakat perusahaan di Indonesia ada dalam PSAK No. 101 yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan entitas syariah terdiri dari 5 elemen (Ruslang et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa aspek akuntansi dan pelaporan zakat perusahaan telah mendapat perhatian dari standar akuntansi nasional.

5. Potensi dan Tantangan Zakat Perusahaan di Indonesia

5.1 Potensi Zakat Perusahaan

Potensi zakat perusahaan yang sangat besar dan belum terkelola dengan maksimal membuat pemerintah ikut andil dalam membuat regulasi zakat perusahaan, ditandai dengan diterbitkannya undang-undang yang mengatur tentang kewajiban zakat serta zakat sebagai pengurang pajak (Ruslang et al., 2020). Berdasarkan data BAZNAS, potensi zakat perusahaan mencapai Rp 6,71 triliun (Mustafa et al., 2020), yang merupakan bagian dari total potensi zakat nasional sebesar Rp 233,8 triliun (Mustafa et al., 2020).

Potensi zakat penghasilan tertinggi ditempati oleh zakat penghasilan pada pegawai BUMN sebesar Rp 2,57 triliun, disusul zakat karyawan perusahaan nasional yang mencapai Rp 2,301 miliar (Hambali, 2023). Angka-angka ini menunjukkan betapa besarnya potensi zakat yang bersumber dari sektor perusahaan dan korporasi di Indonesia.

Negara-negara Islam lainnya telah berhasil membuat kebijakan khusus mengatur pemungutan dan penyaluran zakat atas perusahaan yang wajib zakat (Ruslang et al., 2020). Indonesia seharusnya mampu menggerakkan perusahaan untuk berkomitmen penuh dalam mengeluarkan zakat (Ruslang et al., 2020).

5.2 Tantangan Implementasi Zakat Perusahaan

Meskipun ulama dan pemerintah telah membuat aturan kewajiban zakat, namun belum berpengaruh signifikan terhadap komitmen dan kemauan perusahaan untuk membayar zakat (Ruslang et al., 2020). Zakat perusahaan telah diatur oleh ulama melalui fatwa dan diatur pemerintah Indonesia lewat undang-undang zakat, namun belum memberikan efek signifikan terhadap pengumpulan zakat pada perusahaan (Ruslang et al., 2020).

Tidak adanya perusahaan yang menunaikan zakatnya merupakan indikasi kurangnya pemahaman terhadap hukum zakat dan lemahnya regulasi pemerintah mengenai pemberdayaan zakat (Purbasari, 2015). Untuk itu, pemerintah beserta BAZNAS dan LAZ perlu mengampanyekan kewajiban zakat bagi perusahaan, khususnya yang berbasis syariah dan BUMN (Purbasari, 2015).

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi zakat perusahaan antara lain sebagai berikut.

Pertama, ketiadaan fatwa khusus dari MUI. Dari perspektif regulasi, tidak ada peraturan secara khusus yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait zakat perusahaan (Septiawan & Bahri, 2019). Hal ini berbeda dengan zakat profesi yang sudah ada dalam Fatwa DSN MUI (Septiawan & Bahri, 2019).

Kedua, sistem sukarela. Di Indonesia, berdasarkan regulasi yang ada, zakat merupakan kewajiban individual yang bersifat sukarela (voluntary system) (Hakim, 2016). Karenanya, jika tetap mempertahankan zakat dengan sistem sukarela, zakat mestinya diatur dalam hukum privat (Hakim, 2016).

Ketiga, ketiadaan sanksi. Ketiadaan sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat dalam Undang-Undang No. 23/2011 menunjukkan bahwa pembayaran zakat adalah sukarela, sehingga regulasi zakat di Indonesia masih dianggap lemah dalam kerangka hukum yang dapat mengikat individu atau badan usaha yang terkena kewajiban zakat (Hakim, 2016).

Keempat, rendahnya penghimpunan. Masih ada dana zakat perusahaan dari Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang belum terungkap, membuktikan bahwa penghimpunan zakat perusahaan dari BUS di Indonesia masih sangat rendah (Ruslang et al., 2020).

Kelima, kurangnya model regulasi. Model regulasi pengelolaan zakat perusahaan perlu dirumuskan dengan didukung kesadaran perusahaan bahwa zakat merupakan kewajiban yang sebaiknya tidak diseremonialkan penyerahannya (Purbasari, 2015).

5.3 Perbandingan dengan Negara-Negara Muslim Lain

Di antara pelajaran penting dari negara-negara yang sudah relatif maju dalam pengelolaan zakatnya, terutama dari penghimpunan zakatnya seperti Malaysia dan Arab Saudi, adalah karena dukungan pemerintah dan regulasi yang memadai (Hakim, 2016). Bahkan penyiapan undang-undang zakat di Indonesia relatif lambat dibandingkan dengan negara muslim lainnya, seperti Malaysia dan Bangladesh (Setyani et al., 2021).

Malaysia dikenal sebagai negara yang sukses mengelola zakat (Setyani et al., 2021). Dari Kementerian MAI Malaysia, lahir terobosan yang amat inovatif yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Tabung Haji (TH) (Ruslang et al., 2020). Ada 4 (empat) kebijakan pengelolaan zakat oleh pemerintah Malaysia, antara lain: pemerintah merestui status hukum dan posisi PPZ sebagai perusahaan murni yang khusus menghimpun zakat; mengizinkan PPZ mengambil 12,5% dari total perolehan zakat setiap tahun untuk menggaji pegawai dan biaya operasional; pemerintah menetapkan zakat menjadi pengurang pajak; dan pemerintah menganggarkan dana (Ruslang et al., 2020).

Di Malaysia, zakat dikelola langsung oleh pemerintah pusat dan diserahkan pengelolaannya pada wilayah masing-masing negara bagian (Fitria & Lubis, 2022). Zakat di Malaysia menjadi pengurang kewajiban perpajakan warga negara secara penuh (Fitria & Lubis, 2022). Bila warga negara membayarkan zakat melalui Pusat Pemungutan Zakat, maka diberikan pengurangan kewajiban pajak, berbeda dengan perlakuan zakat di Indonesia (Fitria & Lubis, 2022).

Di beberapa negara dengan konstitusi Islam seperti Pakistan, Sudan, Libya, Yaman, Malaysia, dan Arab Saudi, sistem pemaksaan pembayaran zakat diterapkan (Hakim, 2016). Sementara itu, sistem sukarela berlaku di beberapa negara muslim seperti Kuwait, Indonesia, Bangladesh, Yordania, Mesir, dan Afrika Selatan (Hakim, 2016).

6. Pengelolaan Zakat Perusahaan: Kelembagaan dan Mekanisme

6.1 Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat Perusahaan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Noor, 2023). Zakat dikelola pemerintah dengan membuat regulasi, yang dengan regulasi tersebut dibentuklah lembaga secara khusus yang mengelola zakat mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten dan kota (Mustafa et al., 2020).

BAZNAS sebagai lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan dalam mengelola zakat diberi kewenangan untuk melakukan pelaksanaan pengumpulan zakat di seluruh Indonesia, di mana dalam pelaksanaannya di daerah-daerah dilakukan oleh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota (Hambali, 2023). Dalam melaksanakan pengumpulan tersebut, sasaran pengumpulan zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota antara lain terdapat pada perangkat daerah yang berada di bawah kewenangan masing-masing kepala daerah, selebihnya adalah lembaga pemerintah dan swasta (Hambali, 2023).

Keterlibatan pemerintah dalam mendorong terwujudnya pengelolaan dan pengurusan zakat sangat terasa dalam hal-hal berikut: (i) support pembentukan amil zakat; (ii) perlindungan hukum yang diberikannya kepada BAZNAS dan LAZ; (iii) mendorong profesionalitas dalam bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban secara berkala pengelolaan zakat oleh BAZNAS (Mustafa et al., 2020).

6.2 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Perusahaan

Salah satu mekanisme penting dalam penghimpunan zakat perusahaan adalah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZNAS diperbolehkan untuk membuka UPZ di perusahaan swasta untuk membantu pengumpulan zakatnya (Komarudin & Hidayat, 2018). Dengan diberlakukannya regulasi UU No. 23 Tahun 2011 pasal 16 ayat (1), pemerintah menginstruksikan adanya pembentukan Unit Pengumpul Zakat di dalam instansi pemerintah, BUMN, dan badan usaha lainnya (Kanata et al., 2020).

Namun demikian, implementasi UPZ di perusahaan masih menghadapi berbagai tantangan. Berkenaan dengan pengelolaan dana CSR dan zakat yang dijalankan perusahaan, zakat perusahaan belum dilakukan secara optimal karena memang belum ada perusahaan yang bekerja sama dalam pengelolaan zakat dan CSR secara menyeluruh (Hariyanto & Humaidy, 2019).

6.3 Akuntansi dan Pelaporan Zakat Perusahaan

Aspek akuntansi dan pelaporan merupakan bagian penting dalam pengelolaan zakat perusahaan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan zakat perusahaan di Indonesia ada dalam PSAK No. 101 yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Ruslang et al., 2020). Standar ini mengatur penyajian laporan keuangan entitas syariah yang mencakup komponen zakat.

Pengungkapan zakat dalam laporan keuangan bank syariah mencakup beberapa pokok, antara lain: sumber dana zakat yang berasal dari internal bank, sumber dana zakat yang berasal dari eksternal bank, dan kebijakan penyaluran zakat (Utama et al., 2023). Pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia telah menetapkan beberapa pokok pengungkapan yang harus dipaparkan bank syariah terkait dana zakat (Utama et al., 2023).

Sebelum ada ketetapan kewajiban untuk pelaporan zakat, Bank Muamalat Indonesia (BMI) sudah membentuk anak perusahaan yang dikhususkan sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infak, dan sedekah (Septyan, 2016). Hal ini menunjukkan inisiatif proaktif dari beberapa lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan zakat perusahaan.

7. Zakat Perusahaan dalam Konteks Ekonomi Syariah Indonesia

7.1 Zakat sebagai Instrumen Distribusi Ekonomi

Zakat merupakan salah satu instrumen distribusi harta kekayaan dalam Islam yang tergolong distribusi non-pasar (Taqiyudin, 2019). Zakat merupakan sarana komunikasi dengan manusia lain dalam masyarakat, sehingga lembaga zakat ini sangat penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis (Taqiyudin, 2019). Karena itu, penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberikan jaminan atas kepastian usaha (Mustafa et al., 2020).

Zakat dihimpun dari sumber-sumber penghasilan yang luas meliputi berbagai aspek ekonomi produktif, bahkan ahli fikih kontemporer memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan atau keahlian bekerja (Mustafa et al., 2020). Dalam konteks ini, zakat perusahaan menjadi salah satu sumber penting dalam penghimpunan dana zakat nasional.

Peningkatan daya beli atas suatu barang akan berimbas pada peningkatan produksi suatu perusahaan yang berarti akan terjadi penambahan kapasitas produksi, sehingga perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak dan dapat menambah perekonomian negara secara agregat (Irawan, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa zakat perusahaan memiliki dampak multiplier yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

7.2 Integrasi Zakat Perusahaan dalam Sistem Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi syariah yang signifikan di Indonesia menuntut suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada para praktisi ekonomi syariah dalam menjalankan ekonomi syariah (Khair, 2019). Keberadaan regulasi ekonomi syariah dalam tata hukum Indonesia diwarnai oleh dinamika hukum yang terus berkembang (Khair, 2019).

Dalam konteks ini, zakat perusahaan merupakan bagian integral dari sistem ekonomi syariah yang lebih luas. Beberapa lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, serta badan amil zakat dan wakaf dimasukkan dalam industri keuangan non-bank syariah (Ulum, 2018). Zakat perusahaan menjadi salah satu instrumen penting dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia.

Kaitannya dengan kewajiban zakat bagi perbankan syariah, hal ini menjadi salah satu perhatian penting pemerintah dalam mendorong perekonomian negara melalui kebijakan perbankan syariah (Pradina & Nurnasrina, 2023). Pelaksanaan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan kewajiban zakat bagi perbankan syariah merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam tata kelola perusahaan berbasis syariah (Pradina & Nurnasrina, 2023).

7.3 Zakat Perusahaan dan Pengentasan Kemiskinan

Zakat memiliki potensi besar untuk membantu negara dalam mengentaskan kemiskinan (Nafi, 2023). Pengelolaan zakat yang tidak profesional akan sulit untuk mewujudkan hal tersebut (Nafi, 2023). Oleh karena itu, negara membuat regulasi sebagai dasar hukum pengelolaan zakat oleh negara dengan tujuan pengelolaannya sesuai dengan syariah dan berhasil guna demi mewujudkan keadilan sosial di masyarakat (Nafi, 2023).

Zakat perusahaan, sebagai salah satu komponen dari total potensi zakat nasional, memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jika zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, economic with equity (Pradingga et al., 2024). Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar (Pradingga et al., 2024).

8. Rekomendasi dan Prospek Pengembangan Zakat Perusahaan

8.1 Perlunya Fatwa Khusus tentang Zakat Perusahaan

Untuk regulasi dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebaiknya membuat peraturan/fatwa khusus terkait zakat perusahaan yang saat ini belum ada (Septiawan & Bahri, 2019). Seperti halnya zakat profesi yang sudah ada dalam Fatwa DSN MUI, zakat perusahaan juga memerlukan landasan fatwa yang lebih spesifik dan komprehensif (Septiawan & Bahri, 2019).

Fatwa MUI merupakan salah satu regulasi yang menjadi pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan (Hadi & Ma'adi, 2021). Fungsi fatwa adalah tabyin (menjelaskan tentang hukum sehingga menjadi regulasi praktis bagi masyarakat yang membutuhkan hukum tersebut) dan taujih (memberikan petunjuk) (Hadi & Ma'adi, 2021). Dengan adanya fatwa khusus tentang zakat perusahaan, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi perusahaan dalam menunaikan kewajiban zakatnya.

8.2 Penguatan Regulasi dan Sanksi

Untuk mendukung pemahaman mengenai zakat diperlukan adanya regulasi yang berupa perundang-undangan maupun peraturan di bawah perundangan yang di dalamnya mengatur kewenangan amil zakat secara lebih luas dan pasal yang mengatur muzakki yang sudah nisab, serta terdapat pengaturan sanksi bukan hanya bagi pengelola zakat, tetapi juga ada sanksi untuk para muzakki yang sudah nisab yang tidak mengeluarkan zakat, sebagaimana halnya perundang-undangan perpajakan (Taqiyudin, 2019).

Regulasi zakat haruslah mengandung paradigma baru yang merujuk pada penyatuan zakat ke dalam sumber penerimaan utama negara (Aqbar & Azwar, 2019). Maksimalisasi pengumpulan zakat perusahaan dapat dilakukan dengan aturan dan sanksi yang mengikat bagi mereka yang melanggar regulasi pengelolaan zakat (Aqbar & Azwar, 2019).

8.3 Sinergi antara Zakat dan Pajak

Sinergitas antara pajak dan zakat di Indonesia hanya sebatas ada dalam sebagian regulasi perundang-undangan, tetapi belum ada skema lain yang aplikatif (Hasan, 2018). Diperlukan kolaborasi antara BAZNAS sebagai badan resmi amil zakat tingkat nasional dan pemerintah melalui direktorat perpajakan dalam program-program seperti penyuluhan, promosi, informasi di media, serta dalam meningkatkan target penerimaan zakat dan pajak (Hasan, 2018).

Pemerintah harus berupaya menciptakan keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan hukum, termasuk masalah kesejahteraan masyarakat, dengan mengoptimalkan regulasi pengelolaan zakat (Hasibuan, 2020). Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah mengadopsi model tax rebate seperti yang diterapkan di Malaysia, di mana zakat menjadi pengurang kewajiban pajak secara penuh (Hasibuan, 2020).

8.4 Profesionalisasi Pengelolaan Zakat Perusahaan

Agenda terbesar dunia zakat nasional saat ini adalah mendorong tata kelola yang baik dengan mendirikan otoritas zakat yang kuat dan kredibel, yang akan memiliki kewenangan regulasi dan pengawasan di tiga aspek utama, yaitu kepatuhan syariah, transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta efektivitas ekonomi dari pendayagunaan dana zakat (Irawan, 2020). Kompleksitas masalah zakat dan potensinya yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi mengharuskan zakat sudah saatnya dikelola secara profesional (Irawan, 2020).

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti seberapa besar zakat perusahaan yang telah dihimpun di Indonesia dan dihitung sudah berapa persen dari potensi yang ada (Septiawan & Bahri, 2019). Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang gap antara potensi dan realisasi zakat perusahaan di Indonesia.

9. Kesimpulan

Zakat perusahaan merupakan konsep yang relatif baru dalam khazanah fikih Islam, namun memiliki landasan yang kuat baik dari perspektif syariah maupun regulasi di Indonesia. Dari perspektif syariah, zakat perusahaan di-qiyas-kan dengan zakat perdagangan, dengan nisab yang sama yaitu 85 gram emas (Ruslang et al., 2020). Para ulama kontemporer umumnya mengkategorikan perusahaan sebagai wajib zakat, meskipun masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama (Komarudin & Hidayat, 2018).

Dari perspektif regulasi, zakat perusahaan telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya dalam Pasal 1 angka 5 (Komarudin & Hidayat, 2018). Namun demikian, regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum didukung oleh fatwa khusus dari MUI (Septiawan & Bahri, 2019). Sistem zakat yang bersifat sukarela dan ketiadaan sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat menjadi kelemahan utama dalam regulasi zakat perusahaan di Indonesia (Hakim, 2016).

Implementasi zakat perusahaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, karena sudah ada beberapa perusahaan yang melaksanakannya (Septiawan & Bahri, 2019). Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat perusahaan masih sangat jauh dari potensi yang ada (Ruslang et al., 2020). Diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, ulama, lembaga amil zakat, dan perusahaan itu sendiri, untuk mengoptimalkan potensi zakat perusahaan sebagai instrumen distribusi ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Ke depan, pengembangan zakat perusahaan memerlukan: (1) fatwa khusus dari MUI tentang zakat perusahaan; (2) penguatan regulasi dengan mekanisme sanksi yang lebih tegas; (3) sinergi yang lebih baik antara zakat dan pajak; (4) profesionalisasi pengelolaan zakat perusahaan; dan (5) peningkatan kesadaran dan komitmen perusahaan dalam menunaikan kewajiban zakatnya (Purbasari, 2015; Ruslang et al., 2020; Septiawan & Bahri, 2019; Taqiyudin, 2019). Dengan langkah-langkah tersebut, zakat perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan ekonomi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Ahmadi, A. Y., & Sutrisno, S. (2023). Analisis yuridis hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rayah Al-Islam, 7(1), 334–346. https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.669

Aisyah, A., Herliani, F., & Sopian, S. (2020). Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (perspektif sosial dan politik hukum). Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 18(2), 37. https://doi.org/10.32694/010870

Alamudi, I. A., & Hasan, A. (2021). Politik hukum pembentukan legislasi bidang ekonomi syariah di Indonesia. Journal of Islamic and Law Studies, 5(1). https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4749

Alfarizi, M. (2023). Zakat melalui FinTech: Analitik literatur perspektif hukum ekonomi Islam. Jurnal Kawakib, 4(1), 41–56. https://doi.org/10.24036/kwkib.v4i1.88

Aqbar, K., & Azwar, A. (2019). Kontekstualisasi kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz dalam perzakatan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 3(3), 198–218. https://doi.org/10.31685/kek.v3i3.503

Bahri, E. S., Aslam, M. M. M., & Wibowo, H. (2020). Analisis legitimasi zakat profesi dari dimensi syariah dan regulasi di Indonesia. Jurnal Dakwah Risalah, 31(2), 220. https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10874

Fitria, F., & Lubis, R. H. (2022). Implementasi faktor sosiologis-psikologis dan faktor institusional pada pengelolaan Ziswaf di Indonesia. Al-Tasyree: Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah, 14(01), 55–68. https://doi.org/10.59833/altasyree.v14i01.714

Hadi, S. M., & Ma'adi, A. S. (2021). Penerapan Fatwa DSN MUI No. 23 Tahun 2020 terhadap efisiensi penyaluran ZIS perspektif Fiqh Al-Aulawiyah di Lazismu Pamekasan. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 125–135. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.717

Hakim, B. R. (2016). Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (perspektif hukum Islam). Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 15(2). https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552

Hambali, A. (2023). Penyerapan aspirasi pengelola lembaga zakat di daerah terhadap rancangan regulasi pengumpulan zakat di lingkungan pemerintah daerah. Sepakat: Sesi Pengabdian pada Masyarakat, 3(1), 15–26. https://doi.org/10.56371/sepakat.v3i1.139

Harahap, A. H., Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2021). Analisis laba terhadap kemampuan membayar zakat Bank Muamalat. Journal of Islamic Social Finance Management, 2(2), 237–249. https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5017

Hariyanto, E., & Humaidy, Moh. A. A. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan zakat perusahaan perbankan syariah di Madura. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(3), 688. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2195

Hasan, N. I. (2018). Tinjauan penerapan pungutan pajak dan zakat menurut konsep ekonomi Islam di Indonesia. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 19(2), 75. https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628

Hasibuan, S. H. (2020). Tax rebate policy: Relevansinya dengan kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia. Lex Renaissance, 5(1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art4

Irawan, F. (2020). Peran filantropi zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 7(2), 105–117. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i2.215

Kanata, K., Rosnidah, I., & Jaelani, A. (2020). Manajemen zakat pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Majalengka: Polemik dan prospek. Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, 5(1), 62. https://doi.org/10.24235/inklusif.v5i2.5496

Khair, A. (2019). Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah. El-Mashlahah, 8(1). https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1322

Komarudin, P., & Hidayat, M. R. (2018). Perusahaan sebagai subjek zakat dalam perspektif fikih dan peraturan perundangan. Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 78. https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1598

Mustafa, M., Munir, A., & Kappaja, I. (2020). Zakat dan penanganan kemiskinan. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 2(2), 104–117. https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.46

Nafi, M. (2023). Pengelolaan zakat oleh negara Indonesia dalam pandangan Mazhab Syafii. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17(1), 35. https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1783

Noor, A. (2023). Hukum lembaga keuangan syariah non bank di Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/f6gvx

Pradina, M. A., & Nurnasrina, N. (2023). Aspek yuridis (landasan hukum) dan dasar hukum operasional perbankan syariah di Indonesia. Sharing: Journal of Islamic Economics Management and Business, 2(2), 1–7. https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.11149

Pradingga, M. F., Nasirudin, A., Cahyadi, E. A., Alfiansyah, S., Maliki, A., & Mubarok, A. Z. Z. (2024). Menggali potensi ekonomi zakat dan wakaf untuk kesetaraan sosial. Journal of Economics and Business, 2(1), 78–86. https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.475

Purbasari, I. (2015). Pengelolaan zakat oleh badan dan lembaga amil zakat di Surabaya dan Gresik. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 27(1), 68. https://doi.org/10.22146/jmh.15911

Purnomo, J. (2019). Syariah governance pada perbankan syariah. JES: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.2

Ruslang, R., Samsul, S., & Mustafa, M. (2020). Komitmen perusahaan menjadi muzakki. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 2(1), 25–35. https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.26

Septiawan, H., & Bahri, E. S. (2019). Tinjauan zakat perusahaan perspektif syariah dan regulasi. Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 18(2), 339–375. https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i2.11495

Septyan, K. (2016). Reformulasi indeks pengungkapan entitas syariah dan keunikan beragam kebijakan nilai syariah di beberapa negara. Equity, 19(2), 83–98. https://doi.org/10.34209/equ.v19i2.478

Setyani, O., Mushafi, M., Ghofur, A., & Rahmadani, P. (2021). Manajemen Ziswaf dunia. Jurnal Manajemen Dakwah, 8(1). https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19928

Solihah, C. (2017). Pembayaran zakat dan pajak di negara hukum Pancasila. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 17–27. https://doi.org/10.29313/sh.v15i1.2205

Taqiyudin, H. (2019). Eksistensi zakat sebagai instrumen dalam upaya menyeimbangkan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Muamalatuna, 10(2), 28. https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1812

Ulum, F. (2018). Progresifitas regulasi keuangan syariah di Indonesia. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(2), 419–443. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.419-443

Utama, I. W. W., Andiansyah, F., & Jamaris, E. (2023). Analisis tingkat kepatuhan syariah pada Bank Central Asia Syariah (BCAS). IJMA: Indonesian Journal of Management and Accounting, 4(2), 283. https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).283-295