00772 - Penguatan Ekosistem Zakat: Digitalisasi, Standarisasi KPI, Sistem Informasi, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Amil

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Penguatan ekosistem zakat di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup empat dimensi utama: digitalisasi layanan zakat, standarisasi pengukuran kinerja melalui Key Performance Indicators (KPI), pengembangan sistem informasi terpadu, dan peningkatan kualitas sumber daya amil. Meskipun potensi zakat Indonesia mencapai Rp233,8 triliun, realisasi penghimpunannya hanya sebesar Rp10 triliun atau sekitar 5,2% dari potensi yang ada. Artikel ini mengkaji secara komprehensif strategi penguatan ekosistem zakat melalui: (1) pengembangan digitalisasi zakat berbasis teknologi yang ramah pengguna (user-friendly); (2) penyusunan KPI untuk standarisasi pengukuran dampak lembaga zakat; (3) pengembangan basis data bersama melalui Sistem Informasi Zakat (SIZ); dan (4) peningkatan kualitas sumber daya amil yang profesional dan berkompetensi melalui sertifikasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keempat dimensi ini saling mendukung dan memperkuat satu sama lain dalam membangun ekosistem zakat yang kuat, transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat. Implementasi strategi penguatan yang komprehensif dan terkoordinasi diharapkan dapat mengoptimalkan potensi zakat sehingga memberikan kontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: ekosistem zakat; digitalisasi; KPI lembaga zakat; sistem informasi zakat; sertifikasi amil

Abstract
Strengthening Indonesia's zakat ecosystem requires a comprehensive approach encompassing four main dimensions: digitalization of zakat services, performance measurement standardization through Key Performance Indicators (KPI), integrated information system development, and improvement of amil human resource quality. Although Indonesia's zakat potential reaches IDR 233.8 trillion, actual collection only amounts to IDR 10 trillion, approximately 5.2% of the existing potential. This article comprehensively examines strategies to strengthen the zakat ecosystem through: (1) development of user-friendly technology-based zakat digitalization; (2) formulation of KPIs for standardizing zakat institution impact measurement; (3) development of a shared database through the Zakat Information System (SIZ); and (4) enhancement of professional and competent amil human resources through certification. The findings indicate that these four dimensions mutually support and reinforce one another in building a strong, transparent, accountable, and socially impactful zakat ecosystem. The implementation of a comprehensive and coordinated strengthening strategy is expected to optimize zakat potential, thereby making a significant contribution to poverty alleviation and improving the welfare of Indonesian society.

Keywords: zakat ecosystem; digitalization; zakat institution KPI; zakat information system; amil certification

1. Pendahuluan
Pengelolaan zakat di Indonesia merupakan salah satu instrumen strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara kelembagaan, pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan oleh dua jenis organisasi utama, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat (Bastiar & Bahri, 2019). Kerangka hukum pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan mandat kepada BAZNAS sebagai koordinator nasional seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, maupun LAZ (Setiovani et al., 2022). Berdasarkan data Kementerian Agama, saat ini terdapat 512 BAZNAS, 49.132 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 145 LAZ, dan 10.124 amil yang beroperasi di seluruh Indonesia (Ansoriyah et al., 2023).
Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, realisasi penghimpunannya masih jauh dari optimal. Studi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS pada tahun 2019 menyatakan potensi zakat di Indonesia sebesar Rp233,8 triliun, sementara penghimpunan dana hanya memperoleh Rp10 triliun atau sekitar 5,2% dari potensi yang ada (Febrianti & Yasin, 2023). Kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi ini menunjukkan perlunya penguatan ekosistem zakat secara menyeluruh, yang mencakup digitalisasi layanan, standarisasi pengukuran kinerja, pengembangan sistem informasi terpadu, dan peningkatan kualitas sumber daya amil yang profesional dan berkompetensi.
Artikel ini membahas secara komprehensif strategi penguatan ekosistem zakat yang mencakup empat dimensi utama: (1) pengembangan digitalisasi zakat berbasis teknologi yang user-friendly; (2) penyusunan key performance indicators (KPI) untuk standarisasi pengukuran dampak lembaga zakat; (3) pengembangan basis data bersama melalui Sistem Informasi Zakat (SIZ); dan (4) peningkatan kualitas sumber daya amil yang profesional dan berkompetensi melalui sertifikasi.

2. Pengembangan Digitalisasi Zakat Berbasis Teknologi yang User-Friendly
2.1 Urgensi Digitalisasi dalam Pengelolaan Zakat
Di era revolusi industri 4.0, digitalisasi telah menjadi keniscayaan bagi seluruh sektor, termasuk pengelolaan zakat. Adopsi teknologi dalam pengelolaan zakat oleh lembaga zakat berperan signifikan dalam banyak sisi. Lembaga zakat telah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pembayaran zakat, infak, sadaqah, dan wakaf dengan sistem pembayaran zakat secara daring. Teknologi digital dalam pengelolaan zakat, baik dari segi pengumpulan maupun distribusi, secara signifikan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan zakat, sehingga lembaga zakat dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat (Makarim & Hamzah, 2024). Melalui teknologi digital, informasi penyaluran zakat kepada mustahik akan cepat diketahui oleh masyarakat sebagai wujud transparansi lembaga (Makarim & Hamzah, 2024).
Perilaku muzakki Indonesia saat ini diperkirakan mengalami pergeseran dari transaksi fisik menuju transaksi digital dalam hal menunaikan zakat. Hampir semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) saat ini, termasuk BAZNAS, tergerak untuk terus melakukan inovasi-inovasi digital dalam sosialisasi dan fundraising, guna mengoptimalkan penghimpunan zakat (Ardiansyah, 2021). Dengan bertambahnya pengguna internet, semakin banyaknya pengguna smartphone, meningkatnya pengguna layanan media sosial, dan tersedianya aplikasi pembayaran daring, maka terjadi perubahan perilaku seseorang dalam berdonasi (Mulyono et al., 2022). Tren berdonasi secara daring semakin tinggi, dengan semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia yang menjadikan kemudahan dalam berdonasi (Mulyono et al., 2022).

2.2 Optimalisasi Website BAZNAS dan LAZ Tingkat Daerah
Salah satu aspek fundamental dalam digitalisasi zakat adalah ketersediaan website yang user-friendly bagi BAZNAS dan LAZ di tingkat daerah. Evaluasi terhadap website BAZNAS menunjukkan bahwa masih ada BAZNAS Kabupaten/Kota yang tidak memiliki website, serta ada yang memiliki website namun tidak bisa diakses (Ansoriyah et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan teknologi digital berbasis website pada BAZNAS tingkat daerah masih sangat diperlukan.
Transparansi dan amanah menjadi aspek penting yang harus diwujudkan oleh BAZNAS dalam melaksanakan fungsi pengelolaan zakat. Evaluasi terhadap website BAZNAS menunjukkan bahwa aspek keterbukaan, baik dalam informasi keuangan maupun penerima manfaat, sudah disediakan, namun perlu meningkatkan detail profil mustahik dan daerah penerima manfaat (Ansoriyah et al., 2023). Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa sebanyak 42,9% BAZNAS belum menyampaikan laporan detail terkait pengelolaan dana secara rinci, yang menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan BAZNAS melalui website masih bersifat umum (Ansoriyah et al., 2023).
Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan berbasis teknologi informasi sangat penting dalam mengelola sebuah lembaga. Dengan akuntabilitas dan transparansi yang baik, akan memberikan citra yang baik bagi lembaga sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik (Andreani & Syafina, 2022). Pada BAZNAS, transparansi yang baik akan memberikan dampak positif baik bagi muzakki maupun bagi BAZNAS itu sendiri. Dengan transparansi yang baik, para muzakki atau pihak eksternal BAZNAS akan lebih percaya dan lebih merasa aman untuk menyalurkan zakatnya pada BAZNAS (Andreani & Syafina, 2022).
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa BAZNAS daerah belum memanfaatkan teknologi secara optimal. Sebagai contoh, BAZNAS Banyumas belum melakukannya dengan efektif, terbukti dengan website BAZNAS Banyumas yang belum bisa diakses dan Instagram yang tidak terlalu aktif, sementara teknologi internet dengan media sosial hampir selalu digunakan pada era modern ini (Syahputr & Makhrus, 2020). Hal ini menegaskan perlunya akselerasi optimalisasi website pada seluruh BAZNAS dan LAZ berskala daerah.
Lebih lanjut, setiap organisasi maupun lembaga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik, tidak terkecuali pada organisasi pengelola zakat seperti LAZ, BAZNAS, UPZ, dan sebagainya (Andreani & Syafina, 2022). Informasi yang telah diolah amil harus dipublikasikan melalui jaringan internet yang disediakan pada website OPZ. Pengungkapan informasi pada website OPZ diperuntukkan bagi pemangku kepentingan yang memerlukan informasi terkait pengelolaan zakat (Arifah & Muhammad, 2021).

2.3 Optimalisasi Crowdfunding dan E-Commerce untuk Penghimpunan Zakat
Selain website, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital berbasis crowdfunding dan e-commerce pada BAZNAS dan LAZ berskala daerah merupakan langkah strategis yang perlu diprioritaskan. Dalam pembayaran zakat secara digital, ada beberapa platform yang telah disediakan dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yaitu internal platform, external platform, dan crowdfunding platform (Makarim & Hamzah, 2024). Hadirnya portal pembayaran zakat secara daring menjadi peluang dan tantangan bagi LAZ untuk mengikuti perkembangan zaman dalam merumuskan strategi penghimpunan zakat (Mulyono et al., 2022).
Penelitian mengenai efektivitas penggunaan e-commerce dalam menunjang penyerapan zakat pada LAZ Al-Azhar menunjukkan bahwa fitur pembayaran zakat dalam e-commerce terbukti efektif (Rohman & Indrarini, 2021). Meskipun demikian, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, seperti mengedukasi masyarakat mengenai fitur ini agar distribusi zakat melalui e-commerce dapat dimaksimalkan (Rohman & Indrarini, 2021). Berkaca pada keberhasilan platform galang dana daring Kitabisa.com, berdasarkan laporan keuangan audit tahun 2020, tercatat bahwa penerimaan dari program donasi daring yang dikampanyekan oleh fundraiser telah menghimpun donasi sebanyak Rp871,9 miliar, mengalami lonjakan yang cukup tajam jika dibandingkan dengan penerimaan donasi pada tahun 2019 yang sebesar Rp502 miliar, atau terjadi kenaikan sebesar 58 persen (Mulyono et al., 2022).
Strategi digital fundraising yang digunakan oleh LAZ Global Zakat menggunakan dua metode, yaitu organik (unpaid) dan berbayar (paid). Strategi digital fundraising, baik organik maupun berbayar, mengarahkan muzakki atau calon muzakki ke platform crowdfunding sebagai media pembayaran langsung (Mulyono et al., 2022). Selain itu, perlunya sinergi institusional dalam fundraising zakat dengan e-commerce sangat efektif, terutama pasca pandemi Covid-19 (Kinanti et al., 2021).
Digitalisasi ZISWAF dioptimalkan pengembangan dan risetnya untuk mempermudah sosialisasi (edukasi publik), layanan pembayaran, dan pengelolaan Dana Sosial Islam. Pengembangan digitalisasi ZISWAF berpotensi besar untuk memberikan kemudahan dalam layanan pembayaran ZISWAF. Tidak hanya itu, informasi terkait program dan pendistribusian dana ZISWAF juga dapat dilakukan secara digital melalui media sosial atau sejenisnya (Lubis & Latifah, 2019).
Implementasi teknologi informasi pada LAZ masa kini dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana ZISWAF kepada masyarakat sangat berpotensi terhadap peningkatan jumlah dana dan perekonomian masyarakat. Semakin berkembangnya teknologi informasi serta mudahnya fungsi pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang ditawarkan di berbagai platform, maka diharapkan sistem informasi ini bisa menunjukkan kontribusi yang positif dan sangat besar terhadap pengumpulan dan pendistribusian dana ZISWAF (Maulana et al., 2021).

2.4 Pemanfaatan Layanan Multipayment Perbankan untuk Pembayaran Zakat
Pemanfaatan layanan multipayment pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk pembayaran zakat pada BAZNAS dan LAZ berskala daerah merupakan salah satu strategi penting dalam memperluas aksesibilitas layanan zakat. Pengembangan digitalisasi harus selalu ditingkatkan melihat adanya dampak positif digitalisasi pembayaran zakat terhadap potensi penerimaan zakat. Diperlukan manajemen strategis untuk meningkatkan minat muzakki menggunakan zakat digital, salah satunya adalah dengan memanfaatkan "keterikatan" (attachment) dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan solidaritas antarsesama manusia sehingga secara spontan ia akan memanfaatkan media digital sebagai alat yang tepat dalam pembayaran zakat (Makarim & Hamzah, 2024).
Sebagai contoh konkret, BAZNAS Jawa Barat telah bekerja sama dengan GoPay, Wecare.id, Kitabisa.com, dan LinkAja dalam memperluas kanal pembayaran zakat secara digital (Maulana et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa integrasi layanan perbankan dan fintech dalam ekosistem zakat dapat secara signifikan meningkatkan kemudahan akses bagi muzakki. Selain itu, LAZISMU Kota Blitar juga memanfaatkan rekening bank sebagai salah satu strategi fundraising di era pandemi Covid-19 (Khoir & Nashrullah, 2022).
Transparansi yang diberikan oleh BAZNAS melalui pemanfaatan media secara daring dan luring juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan muzakki (Masruroh et al., 2023). Dengan membangun kepercayaan melalui berbagai langkah, termasuk pengelolaan dana yang profesional dan pelaporan yang teratur dan transparan, BAZNAS dapat menginspirasi dan mendorong lebih banyak muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga mereka (Afandi et al., 2023).

3. Penyusunan Key Performance Indicators (KPI) untuk Standarisasi Pengukuran Dampak Lembaga Zakat
3.1 Urgensi KPI dalam Evaluasi Kinerja BAZNAS dan LAZ
Pengukuran kinerja lembaga zakat merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat. Melihat tugas lembaga zakat yang begitu kompleks, kinerja lembaga zakat perlu mendapat perhatian khusus untuk dievaluasi dalam hal manajemen dana zakat, karena zakat memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dan program pembangunan (Bastiar & Bahri, 2019). Evaluasi kinerja yang terstandarisasi melalui KPI akan memungkinkan BAZNAS dan Kementerian Agama untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan audit secara sistematis dan terukur.
Penelitian menunjukkan bahwa indikator kelembagaan dan indikator dampak zakat pada LAZ di Indonesia berada pada kategori cukup baik, serta terdapat pengaruh indikator kelembagaan terhadap indikator dampak zakat pada LAZ di Indonesia (Yulyanti et al., 2022). Hal ini menegaskan pentingnya pengembangan KPI yang komprehensif yang mencakup dimensi kelembagaan maupun dampak sosial dari pengelolaan zakat.
Kelemahan dalam sistem dan prosedur dapat dilihat dari dimensi panduan tata kelola yang kurang dipahami dan diaplikasikan, jarangnya bahkan cenderung tidak dilakukan penilaian kebijakan rutin, dan lemahnya evaluasi kinerja pengelolaan lembaga zakat serta prosedur operasi standar (Susilowati & Setyorini, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa penyusunan KPI yang terstandarisasi merupakan kebutuhan mendesak bagi ekosistem zakat Indonesia.

3.2 Model-Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat
Berbagai model pengukuran kinerja lembaga zakat telah dikembangkan di Indonesia. Model-model tersebut mencakup Indeks Zakat Nasional (IZN), Indeks Desa Zakat (IDZ), Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST), Balance Scorecard, Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), dan International Standard of Zakat Management (ISZM) (Bastiar & Bahri, 2019). Setiap model pengukuran memiliki karakteristik masing-masing dengan metode pengukuran yang berbeda satu sama lain (Bastiar & Bahri, 2019).
Indeks Zakat Nasional (IZN) yang diluncurkan oleh BAZNAS merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur kinerja lembaga zakat. IZN diharapkan dapat memberi gambaran peran zakat dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan penerima zakat/mustahik, sekaligus memetakan perkembangan institusi zakat (Yunus, 2019). Penelitian pada BAZNAS Yogyakarta menunjukkan bahwa berdasarkan nilai yang diperoleh, BAZNAS Yogyakarta memperoleh nilai indeks 0,75 yang menunjukkan kinerja baik, bahwa BAZNAS Yogyakarta sudah memenuhi kriteria manajemen yang baik sesuai dengan standar Indeks Zakat Nasional (S, 2020).
Untuk evaluasi kinerja manajemen, amil BAZNAS menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN), sedangkan amil LAZNAS menggunakan balance scorecard untuk mengukur kinerja manajemen (Solahudin et al., 2021). Untuk meningkatkan kualitas manajemen, amil dapat menerapkan Zakat Core Principles (ZCP) yang telah disusun oleh Bank Indonesia, BAZNAS, dan negara-negara lain yang tergabung dalam IWG. Delapan belas prinsip-prinsip utama yang terdapat dalam ZCP dapat menjadi acuan bagi amil BAZNAS dan LAZNAS dalam mengelola ZIS (Solahudin et al., 2021).

3.3 Komponen KPI untuk Evaluasi BAZNAS dan LAZ
Penyusunan KPI untuk standar penilaian dan evaluasi dampak sosial kinerja BAZNAS dan LAZ perlu mencakup berbagai dimensi yang komprehensif. Berdasarkan penelitian mengenai indikator kinerja Zakat Community Development (ZCD), terdapat lima indikator utama yang perlu diperhatikan: (1) Indikator Kelembagaan, (2) Indikator Penguatan Kapasitas Komunitas, (3) Indikator Pengembangan Usaha Komunitas, (4) Indikator Pengembangan Kerja, dan (5) Indikator Penilaian Keagamaan (Mursyidah, 2019).
Evaluasi yang dilakukan BAZNAS Jawa Barat pada program pendayagunaan dilakukan dengan evaluasi per semester, yang mencakup pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bagaimana program berjalan dengan efektif dan efisien (Fitriani et al., 2022). Sementara itu, BAZNAS Kota Bogor melaksanakan kegiatan evaluasi setiap bulan, setiap 6 bulan, dan evaluasi tahunan, yang membahas berbagai kendala serta menemukan solusi dari setiap permasalahan (Setiovani et al., 2022).
Implementasi evaluasi BAZNAS dan LAZ berbasis KPI yang telah terstandarisasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek berikut: pertama, pengukuran efisiensi penghimpunan dan penyaluran dana zakat; kedua, pengukuran dampak sosial terhadap mustahik; ketiga, pengukuran kualitas tata kelola kelembagaan; dan keempat, pengukuran tingkat transparansi dan akuntabilitas. Penelitian pada BAZNAS Kabupaten Solok menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Solok tidak melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sehingga tidak terdapat dampak zakat dari sisi material dan spiritual mustahik (Alfian et al., 2022). Hal ini menegaskan pentingnya implementasi KPI yang mencakup dimensi pemantauan dan evaluasi dampak secara komprehensif.
Kinerja BAZNAS dan LAZ yang profesional, transparan, dan akuntabel akan mampu menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap zakat (Potton, 2023). Untuk menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik, lembaga amil zakat harus memiliki laporan keuangan yang terstandarisasi dan dapat diaudit secara berkala (Potton, 2023).

3.4 Audit dan Pemantauan Berbasis KPI
Pelaksanaan proses pemantauan, evaluasi, dan audit BAZNAS dan LAZ berdasarkan KPI oleh BAZNAS dan Kementerian Agama merupakan komponen penting dalam ekosistem zakat yang kuat. Terdapat beberapa audit yang telah dilaksanakan di beberapa lembaga pengelolaan zakat dan wakaf, yang pada praktiknya sebagian besar dari lembaga pengelola zakat dan wakaf melaksanakan audit berupa audit syariah, audit keuangan, audit internal, audit eksternal, dan audit operasional (Mursidin, 2022).
BAZNAS dan LAZ harus membuat laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga kualitas manajemen BAZNAS dan LAZ dapat dievaluasi, dinilai, dan dibandingkan (Bastiar & Bahri, 2019). Pengelolaan dana zakat yang akuntabel dan transparan akan meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat untuk menjadikan BAZ dan LAZ sebagai pilihan utama dalam menyalurkan zakat (Mursidin, 2022).
Transparansi yang diberikan oleh BAZNAS dengan melaksanakan rencana kerja tahunan yang membahas tentang rencana program kerja selama satu tahun ke depan, sekaligus membahas tentang evaluasi program kerja yang sudah terlaksana selama satu tahun, merupakan praktik tata kelola yang baik yang perlu distandarisasi melalui KPI (Masruroh et al., 2023). Penerapan prinsip Good Governance yang meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan merupakan landasan penting dalam penyusunan KPI untuk lembaga zakat (Winanto, 2024).

4. Pengembangan Basis Data Bersama Melalui Sistem Informasi Zakat (SIZ)
4.1 Urgensi Sistem Informasi Terpadu dalam Pengelolaan Zakat
Pengembangan basis data bersama yang dapat diakses oleh seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melalui Sistem Informasi Zakat (SIZ) merupakan salah satu pilar penting dalam penguatan ekosistem zakat. Kualitas dan tingkat efektivitas pada bidang penghimpunan dana zakat pada sebuah lembaga zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah (BAZNAS) maupun yang dikelola masyarakat pada LAZ, sangat tergantung pada kelengkapan alat kerja berupa pengelolaan database, sistem informasi, dan e-commerce yang dimiliki (Iswandi, 2021). Menurut Beik, keberadaan database akan menunjukkan kinerja lembaga dalam pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup mustahik (Iswandi, 2021).
Salah satu kelemahan yang teridentifikasi dalam kinerja BAZNAS di berbagai daerah adalah belum lengkapnya database lembaga zakat. Penelitian pada BAZNAS Kota Mataram menunjukkan bahwa pada indikator database mendapat nilai indeks 0,33 yang berarti kinerja indikator ini adalah baik, namun masih perlu ditingkatkan (Pratomo & Afkar, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi zakat yang terpadu dan komprehensif merupakan kebutuhan mendesak.

4.2 Optimalisasi SIMBA BAZNAS
Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh BAZNAS untuk mendukung pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS Indonesia menerapkan sistem aplikasi SIMBA pada sistem keuangan yang semestinya juga diterapkan oleh BAZNAS yang ada di seluruh Indonesia dan harus dikembangkan lagi dengan sistem aplikasi yang lain untuk mendukung pengelolaan zakat pada LAZ yang terdapat di Indonesia (Maulana et al., 2021). Adapun aplikasi teknologi informasi ZISWAF yang diterapkan oleh LAZ yaitu jenis ERP (Enterprise Resource Planning), SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS), Public, dan Supporting (Maulana et al., 2021).
Optimalisasi penggunaan SIMBA BAZNAS bagi seluruh BAZNAS berskala daerah merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem data zakat yang terintegrasi. Dengan sistem informasi yang terpadu, BAZNAS pusat dapat melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap kinerja BAZNAS daerah secara lebih efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan misi BAZNAS Provinsi Jawa Barat untuk mengoptimalkan secara terukur penghimpunan zakat dan menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi (Fitriani et al., 2022).

4.3 Pemberlakuan Sistem Informasi Zakat (SIZ) bagi LAZ
Selain SIMBA yang digunakan oleh BAZNAS, pemberlakuan Sistem Informasi Zakat (SIZ) bagi LAZ yang tidak beroperasi di bawah BAZNAS merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem data zakat yang komprehensif. Sistem ini akan memungkinkan seluruh OPZ untuk berbagi data dan informasi secara real-time, sehingga dapat menghindari tumpang tindih program dan meningkatkan koordinasi antarlembaga.
Beberapa permasalahan yang muncul dalam program pendayagunaan zakat, di antaranya adalah tumpang tindih program BAZNAS dengan yang dilakukan LAZ, serta persoalan manajemen koordinasi antara BAZNAS dan BAZDA di provinsi, kabupaten, dan kota (Mursyidah, 2019). Dengan adanya SIZ yang terintegrasi, permasalahan koordinasi ini dapat diminimalisasi secara signifikan.
LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan (Alfian et al., 2022). Sistem informasi yang terpadu akan memfasilitasi proses pelaporan ini secara lebih efisien dan akurat. Selain itu, publik dapat berperan dalam memberikan rekomendasi dan sebagai pengawas dari peningkatan dampak pengelolaan zakat melalui akses terhadap sistem informasi yang transparan (Makarim & Hamzah, 2024).
Terbentuknya Sistem Informasi Zakat (SIZ) yang dapat diakses oleh masyarakat akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat secara keseluruhan. Transparansi yang baik akan memberikan dampak positif bagi muzakki maupun bagi lembaga zakat itu sendiri, karena para muzakki akan lebih percaya dan lebih merasa aman untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang transparan (Andreani & Syafina, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa transparansi BAZNAS dan LAZ memiliki pengaruh terhadap kepercayaan muzakki; semakin tinggi tingkat transparansi, maka akan semakin tinggi kepercayaan muzakki (Assa'diyah & Pramono, 2019).

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Amil yang Profesional dan Berkompetensi
5.1 Urgensi Profesionalisme Amil Zakat
Amil zakat merupakan salah satu ujung tombak yang berkontribusi dan membantu negara dalam mengentaskan kemiskinan (Ridwan et al., 2023). Kualitas sumber daya amil yang profesional dan berkompetensi merupakan faktor determinan dalam keberhasilan pengelolaan zakat. Penelitian menunjukkan bahwa masih banyak amil zakat yang belum kompeten, dan kompetensi amil ini penting agar dana zakat bisa disalurkan lebih efektif (Susilowati & Setyorini, 2018).
Profesionalisme amil zakat memiliki korelasi yang signifikan dengan efektivitas pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian pada LAZ Daarut Tauhiid Bogor menunjukkan bahwa nilai profesionalitas amil zakat adalah 0,600, dan variabel Profesionalitas Amil Zakat (X1) dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat (X2) terhadap variabel endogen efektivitas pemberdayaan ekonomi umat (Y) memiliki nilai 0,920 atau 92% (Alhubbufillah et al., 2019). Hal ini menegaskan bahwa peningkatan profesionalisme amil zakat akan berdampak langsung pada efektivitas pemberdayaan ekonomi umat.
Kepengurusan yang terdiri dari profesional, bukan anggota partai politik, memiliki kompetensi di bidang zakat, dan pendanaan dibiayai APBN/APBD dan dari dana amil, merupakan persyaratan penting bagi amil zakat yang profesional (Iswari & Rosyid, 2020). Amil zakat yang profesional harus bekerja penuh waktu (full time) dan mendapat gaji yang cukup, sehingga dapat mencurahkan segala potensinya untuk mengelola zakat dengan baik (Iswari & Rosyid, 2020).
Organisasi pengelola zakat sangat mendesak untuk segera melaksanakan management training serta kerja sama dengan perguruan tinggi untuk pemenuhan kebutuhan tenaga amil yang profesional (Susilowati & Setyorini, 2018). Ada empat hal yang bisa dilakukan dalam meningkatkan profesionalisme amil zakat, yaitu: memberikan jam kerja secara penuh waktu (full time) kepada amil; bekerja sama dengan perguruan tinggi dengan cara memberikan On the Job Training (OJT) atau magang di BAZNAS kepada mahasiswa terbaik; sertifikasi amil; dan pengembangan kompetensi berkelanjutan (Susilowati & Setyorini, 2018).

5.2 Akselerasi Implementasi Sertifikasi Amil Zakat
Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat merupakan landasan hukum penting dalam upaya standarisasi kompetensi amil zakat di Indonesia. LSP Badan Amil Zakat Nasional sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapat lisensi oleh BNSP menjalankan tugas untuk melakukan uji kompetensi amil zakat. Sertifikasi merupakan bentuk pengakuan terhadap kompetensi suatu profesi, sehingga amil yang sudah disertifikasi berarti kompetensinya sudah diakui (Pohan et al., 2024).
Diharapkan melalui sertifikasi ini bisa meningkatkan kompetensi dan kapasitas amil dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan pelayanan secara profesional. Sertifikasi amil sendiri dilakukan untuk memastikan agar amil zakat memiliki standar yang sama dalam bekerja sebagai amil dan pekerjaan yang dilakukannya bisa dipertanggungjawabkan secara profesional (Pohan et al., 2024). Amil zakat memiliki peranan penting dalam menjadi perantara penerimaan dan penyaluran dana zakat pada masyarakat (Pohan et al., 2024).
Peningkatan kapasitas dan standarisasi amil zakat menjadi sesuatu yang penting. Peningkatan kapasitas ini selain dalam hal kemampuan skill dan wawasan, juga dibutuhkan kompetensi standarisasi amil, sehingga nantinya amil zakat akan mudah bersinergi dengan amil zakat pada lembaga atau badan lainnya, baik dalam menjalankan sinergi program maupun kemitraan dan kerja sama program (Pohan et al., 2024). Strategi yang paling penting untuk menangkis ancaman yang ada di lembaga zakat adalah memberikan pelatihan dan sertifikasi amil (Pohan et al., 2024).

5.3 Penyusunan Kurikulum Standar Kompetensi Amil Zakat
Penyusunan kurikulum untuk standar kompetensi amil zakat merupakan langkah fundamental dalam membangun ekosistem sumber daya amil yang profesional. Kurikulum tersebut sekurang-kurangnya harus mencakup materi terkait fikih zakat, manajemen program, manajemen dan pelaporan keuangan, serta standar pencatatan akuntansi lembaga filantropi.
Pentingnya pemahaman fikih zakat bagi amil tidak dapat diabaikan. Amil adalah mereka yang berkontribusi dalam melakukan kegiatan zakat, mulai dari penghimpunan dana zakat, mendistribusikan ke mustahik, hingga membuat laporan pengeluaran dan pemasukan dana zakat (S, 2020). Pemahaman yang mendalam tentang fikih zakat akan memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah.
Dalam hal manajemen dan pelaporan keuangan, PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah merupakan standar yang wajib dipahami oleh seluruh amil zakat. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat adalah amil yang bukan dari background akuntansi sehingga sangat terkendala untuk menyusun laporan secara baik dan benar (Potton, 2023). Oleh karena itu, kurikulum pelatihan amil harus mencakup materi akuntansi zakat yang komprehensif.
Penelitian pada BAZNAS Kota Jambi menunjukkan bahwa BAZNAS Jambi menggunakan PSAK No. 109 dalam pelaporannya, namun tidak menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketetapan atau draft yang ada (Ferawati et al., 2022). Kondisi ini menegaskan perlunya pelatihan yang lebih intensif bagi amil dalam hal penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Forum Zakat (FOZ) juga merancang inisiatif yang berlaku sebagai standar industri untuk mendorong transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas LAZ, seperti kode etik dan standar profesi amil, standar manajemen kinerja LAZ, serta standar akuntansi dan pelaporan keuangan (Faishal, 2022). Standar-standar ini dapat menjadi referensi penting dalam penyusunan kurikulum pelatihan amil zakat.

5.4 Pengembangan Lembaga Pelatihan Amil Zakat
Peningkatan jumlah lembaga pelatihan amil zakat yang memiliki kurikulum terstandarisasi dan dapat memberikan Sertifikasi Amil Zakat merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem sumber daya amil yang berkualitas. Untuk melahirkan seorang amil yang profesional, LAZ DPU Kaltim telah melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi amil. Amil baru menjalani masa training 3 bulan dengan materi zakat secara komprehensif dan penguatan akhlak karimah seorang muslim (Zaroni & Norvadewi, 2020).
Selain itu, pelatihan dan pengembangan rutin dilakukan dengan program SDB (Salam DPU Berkah) setiap pagi di jam awal kerja berupa tausiah pagi oleh masing-masing departemen secara bergantian tentang kompetensi inti dan kompetensi keahlian amil. Setiap hari Sabtu, pengembangan kompetensi amil dilakukan melalui acara CURGAS (Curhat Gagasan), dan sekolah fikih zakat yang mengundang narasumber eksternal (Zaroni & Norvadewi, 2020).
Pentingnya pelatihan amil juga ditegaskan dalam penelitian di 14 negara bagian Malaysia, yang menyimpulkan bahwa sangat penting untuk meningkatkan peran amil zakat melalui kursus dan pelatihan yang efektif (Zaroni & Norvadewi, 2020). Untuk melahirkan amil yang profesional, perlu dikembangkan sebuah model terpadu bagi amil zakat melalui sertifikasi (Zaroni & Norvadewi, 2020).
BAZNAS dapat mengintensifkan penyelenggaraan koordinasi, berbagai pelatihan dan sertifikasi, dan agenda lainnya untuk pegawai-pegawai LAZ dan UPZ. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencetak amil yang profesional sekaligus meningkatkan kapabilitas dan kapasitas LAZ dan UPZ (Syahputri et al., 2020). Dengan kompetensi SDM yang dimiliki kampus, penguatan amil zakat bisa lebih dimaksimalkan menjadi pengembangan dan peningkatan kompetensi, sehingga pengelolaan zakat akan dapat diwujudkan lebih optimal dan lebih modern dengan mengikuti perkembangan zaman (Syahputri et al., 2020).
Peningkatan kompetensi amil zakat sangat dibutuhkan guna memaksimalkan peran zakat menjadi bagian dari problem solver sosial ekonomi masyarakat yang terus berkembang (Ridwan et al., 2023). Program pendampingan manajemen penghimpunan dana ZISKA bagi amil yang melibatkan 48 peserta amil dari beberapa unsur lembaga dan unit amil zakat menunjukkan bahwa sebanyak 71% (30 orang) amil peserta program telah berhasil melakukan pengelolaan penghimpunan dana ZISKA (Ridwan et al., 2023).

5.5 Mendorong BAZNAS dan LAZ untuk Meningkatkan Jumlah SDM Bersertifikasi
Mendorong BAZNAS dan LAZ untuk meningkatkan jumlah SDM yang memperoleh Sertifikasi Amil Zakat merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem amil yang profesional. Penelitian pada LAZ Persada Jatim Indonesia menunjukkan bahwa salah satu strategi yang dilakukan adalah mengikuti pelatihan dan sertifikasi amil yang diadakan oleh Forum Zakat (FOZ) (Karim et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi amil telah menjadi bagian dari strategi pengembangan SDM di beberapa LAZ.
Guna mencapai visi lembaga, pengelola Sumber Daya Manusia BAZNAS Kabupaten Karanganyar setiap tahunnya selalu melakukan evaluasi dan perbaikan baik melalui penilaian kinerja, penilaian amil, rekrutmen, pembinaan dan pelatihan, serta perencanaan lainnya (Winanto, 2024). Praktik ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM amil yang berkelanjutan merupakan bagian integral dari tata kelola BAZNAS yang baik.
Proses manajemen sumber daya manusia di lembaga zakat mencakup beberapa tahapan, mulai dari proses rekrutmen, penempatan, pembinaan dan pelatihan, hingga evaluasi sumber daya manusia (Ardiansyah, 2021). Keunikan tahapan manajemen sumber daya manusia di lembaga zakat dibandingkan dengan organisasi dan perusahaan pada umumnya terletak pada penekanan nilai-nilai keislaman dalam setiap tahapan pengelolaan SDM (Ardiansyah, 2021).

6. Output yang Diharapkan dari Penguatan Ekosistem Zakat
6.1 Peningkatan Aksesibilitas Layanan Digital Zakat
Sebagai hasil dari implementasi strategi penguatan ekosistem zakat, diharapkan terjadi peningkatan jumlah BAZNAS dan LAZ, khususnya pada tingkat daerah, yang memiliki website yang user-friendly dan memiliki fitur donasi daring. Evaluasi terhadap website BAZNAS menunjukkan bahwa masih ada BAZNAS Kabupaten/Kota yang tidak memiliki website serta ada yang memiliki website namun tidak bisa diakses (Ansoriyah et al., 2023). Kondisi ini perlu segera diperbaiki melalui program optimalisasi website yang terstruktur dan terukur.
Peningkatan jumlah BAZNAS dan LAZ yang layanannya dapat diakses melalui multipayment perbankan (ATM dan internet banking/mobile banking), e-commerce, dan teknologi finansial juga merupakan target penting. Penghimpunan zakat berbasis digital merupakan keharusan bagi OPZ, karena di era digitalisasi hampir semua masyarakat sudah dapat mengakses dan menggunakan media sosial berbasis internet (Rohman & Indrarini, 2021). Dengan memperluas kanal pembayaran zakat, diharapkan lebih banyak muzakki yang dapat menunaikan kewajiban zakatnya melalui lembaga resmi.

6.2 Terbentuknya KPI dan Sistem Pemantauan-Evaluasi yang Terstandarisasi
Terbentuknya KPI untuk mengevaluasi BAZNAS dan LAZ, serta terlaksananya proses pemantauan, evaluasi, dan audit BAZNAS dan LAZ berdasarkan KPI oleh BAZNAS dan Kementerian Agama, merupakan output penting yang diharapkan. Evaluasi kinerja yang terstandarisasi akan memungkinkan identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, serta memberikan umpan balik dan koreksi terhadap pengambilan keputusan dalam BAZNAS (Setiovani et al., 2022).
Penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Solok tidak melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sehingga tidak terdapat dampak zakat dari sisi material dan spiritual mustahik (Alfian et al., 2022). Kondisi ini menegaskan bahwa implementasi KPI yang mencakup dimensi pemantauan dan evaluasi dampak secara komprehensif merupakan kebutuhan mendesak bagi seluruh BAZNAS dan LAZ di Indonesia.

6.3 Peningkatan Penggunaan SIMBA dan Terbentuknya SIZ
Meningkatnya jumlah BAZ dan LAZ yang menggunakan SIMBA secara aktif, serta terbentuknya Sistem Informasi Zakat (SIZ) yang dapat diakses oleh masyarakat, merupakan output penting dalam penguatan ekosistem data zakat. Sistem informasi yang terpadu akan memfasilitasi koordinasi antarlembaga zakat, meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat, dan memudahkan proses pelaporan kepada BAZNAS dan Kementerian Agama.
Keberadaan database yang komprehensif akan menunjukkan kinerja lembaga dalam pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup mustahik (Iswandi, 2021). Dengan SIZ yang dapat diakses oleh masyarakat, tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat diharapkan akan meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan penghimpunan dana zakat.

6.4 Tersusunnya Kurikulum dan Terbentuknya Pusdiklat Amil Zakat
Tersusunnya kurikulum untuk standar kompetensi amil yang terdiri sekurang-kurangnya atas materi terkait fikih zakat, manajemen program, manajemen dan pelaporan keuangan, serta standar pencatatan akuntansi lembaga filantropi, merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem amil yang profesional. Kurikulum yang terstandarisasi akan memastikan bahwa seluruh amil zakat di Indonesia memiliki kompetensi dasar yang sama dalam mengelola dana zakat.
Terbentuknya Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Amil Zakat, serta beberapa lembaga pelatihan amil yang memiliki kurikulum terstandarisasi dan dapat memberikan Sertifikasi Amil Zakat, merupakan infrastruktur penting dalam pengembangan SDM amil zakat. Meningkatnya jumlah amil yang bersertifikasi dari setiap BAZNAS dan LAZ akan menjadi indikator keberhasilan program peningkatan kualitas SDM amil zakat.

7. Tantangan dan Rekomendasi
7.1 Tantangan dalam Implementasi
Implementasi strategi penguatan ekosistem zakat menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi digitalisasi, tidak semua masyarakat sadar akan kemudahan dalam berzakat, berinfak, bersedekah, dan berwakaf uang dengan kemudahan yang berbasis IT yang telah diberikan (Maulana et al., 2021). Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil juga menjadi hambatan dalam implementasi digitalisasi zakat secara merata.
Dari sisi SDM, kualitas sumber daya yang rendah di BAZNAS Kabupaten dapat dilihat dari dimensi sertifikasi dan pengembangan amil yang stagnan (Susilowati & Setyorini, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mendorong BAZNAS dan LAZ untuk meningkatkan jumlah SDM yang memperoleh sertifikasi amil zakat.
Dari sisi koordinasi kelembagaan, relasi antara BAZNAS dan LAZ belum terbangun secara efektif formal kelembagaan, sehingga masih terdapat kesenjangan antara BAZNAS dan LAZ baik dari segi kesefahaman maupun praktik pengelolaan zakat yang masih berjalan sendiri-sendiri (Hidayat, 2019). Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme koordinasi antara BAZNAS dan LAZ melalui sistem informasi yang terpadu.

7.2 Rekomendasi Strategis
Berdasarkan analisis komprehensif di atas, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk memperkuat ekosistem zakat di Indonesia.
Pertama, dalam hal digitalisasi, perlu dilakukan akselerasi pengembangan website yang user-friendly bagi seluruh BAZNAS dan LAZ berskala daerah, disertai dengan fitur donasi daring yang terintegrasi dengan berbagai kanal pembayaran digital. Pengembangan digitalisasi harus selalu ditingkatkan melihat adanya dampak positif digitalisasi pembayaran zakat terhadap potensi penerimaan zakat (Makarim & Hamzah, 2024).
Kedua, dalam hal KPI, perlu disusun KPI yang komprehensif dan terstandarisasi yang mencakup dimensi kelembagaan, dampak sosial, transparansi, dan akuntabilitas. KPI ini harus diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh BAZNAS dan LAZ, dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terstruktur.
Ketiga, dalam hal sistem informasi, perlu dipercepat implementasi SIMBA bagi seluruh BAZNAS berskala daerah, serta dikembangkan SIZ yang dapat diakses oleh seluruh OPZ dan masyarakat umum. Sistem informasi yang terpadu akan meningkatkan koordinasi antarlembaga dan transparansi pengelolaan dana zakat.
Keempat, dalam hal SDM amil, perlu disusun kurikulum standar kompetensi amil yang komprehensif, didirikan Pusdiklat Amil Zakat, dan diperbanyak lembaga pelatihan amil yang bersertifikasi. Mendorong BAZNAS dan LAZ untuk meningkatkan jumlah SDM yang memperoleh sertifikasi amil zakat merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem amil yang profesional.

8. Kesimpulan
Penguatan ekosistem zakat melalui digitalisasi, standarisasi KPI, pengembangan sistem informasi terpadu, dan peningkatan kualitas SDM amil merupakan strategi yang saling melengkapi dan terintegrasi dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia. Digitalisasi zakat yang user-friendly akan meningkatkan aksesibilitas layanan zakat bagi muzakki, sementara KPI yang terstandarisasi akan memastikan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana zakat (Ansoriyah et al., 2023; Makarim & Hamzah, 2024).
Sistem informasi zakat yang terpadu akan memfasilitasi koordinasi antarlembaga dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat (Iswandi, 2021; Maulana et al., 2021), sementara peningkatan kualitas SDM amil melalui sertifikasi dan pelatihan akan memastikan bahwa dana zakat dikelola secara profesional dan sesuai dengan ketentuan syariah (Pohan et al., 2024; Susilowati & Setyorini, 2018). Keempat dimensi ini saling mendukung dan memperkuat satu sama lain dalam membangun ekosistem zakat yang kuat, transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.
Dengan implementasi strategi penguatan ekosistem zakat yang komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan potensi zakat yang sangat besar di Indonesia dapat dioptimalkan secara lebih efektif, sehingga zakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Hamdiah, 2024; Rasyid & Hannase, 2021).

Daftar Pustaka
Afandi, M., Diana, I. N., & Asnawi, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan terhadap Minat Muzakki di Baznas Kota Malang. Mukadimah Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu-Ilmu Sosial, 7(2), 421–430. https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7708
Alfian, A. M., Pujiyono, A., & Alfian, A. (2022). Analisis Model Indeks Zakat Nasional Untuk Menilai Kinerja Zakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Solok Sumatera Barat Tahun 2020). Jes (Jurnal Ekonomi Syariah), 7(1), 44–62. https://doi.org/10.30736/jesa.v7i1.232
Alhubbufillah, M. A., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2019). Hubungan Profesionalitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen, 5(2), 285. https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.285
Andreani, Y., & Syafina, L. (2022). Akuntanbilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. Akua Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 1(2), 203–209. https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.771
Ansoriyah, F., Widiyarta, A., Ibrahim, A. Z., & Amal, N. N. (2023). Evaluasi Transparansi dan Amanah: Tinjauan terhadap Website Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Spirit Publik Jurnal Administrasi Publik, 18(2), 233. https://doi.org/10.20961/sp.v18i2.80136
Ardiansyah, H. (2021). Human Resource Management in Quality Improvement of ZIS Management at LAZISMU Purbalingga in the New Normal Era. Journal of Business Management Review, 2(2), 147–161. https://doi.org/10.47153/jbmr22.1072021
Arifah, A., & Muhammad, R. (2021). Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat. Jurnal Akademi Akuntansi, 4(1). https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16014
Assa'diyah, H., & Pramono, S. (2019). Kenapa Muzakki Percaya Kepada Lembaga Amil Zakat? Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 7(1), 81–100. https://doi.org/10.35836/jakis.v7i1.68
Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. Ziswaf Jurnal Zakat Dan Wakaf, 6(1), 43. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609
Faishal, A. J. (2022). Evaluasi Satu Dekade Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia). El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4(3), 707–718. https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.2029
Febrianti, B., & Yasin, A. (2023). Pengaruh Literasi Zakat, Altruisme, dan Citra Lembaga terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Lazis Nurul Falah Surabaya dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(6), 2921–2939. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3720
Ferawati, R., Baining, M. E., & Pasania, A. K. (2022). Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada BAZNAS Kota Jambi. Jurnal Akuntansi Syariah (Jaksya), 2(2), 113. https://doi.org/10.31958/jaksya.v2i2.5794
Fitriani, K., Machendrawaty, N., & Sadiah, D. (2022). Manajemen Strategis Pendayagunaan Zakat BAZNAS Jawa Barat terhadap Kesejahteraan Mustahik. Tadbir Jurnal Manajemen Dakwah, 7(1), 31–50. https://doi.org/10.15575/tadbir.v7i1.33841
Hamdiah, V. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 333. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257
Hidayat, T. (2019). Kinerja dan Adaptasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Provinsi DI Yogyakarta Pasca Judicial Review UU Zakat No. 23 Tahun 2011. Dakwah Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan, 22(2), 178–197. https://doi.org/10.15408/dakwah.v22i2.12067
Iswandi, A. (2021). Peran Lembaga Ziswaf dalam Distribusi Ekonomi pada Saat Terjadi Pandemi Covid-19. Al-Tasyree Jurnal Bisnis Keuangan Dan Ekonomi Syariah, 13(02), 96–107. https://doi.org/10.59833/altasyree.v13i02.298
Iswari, P. W., & Rosyid, M. (2020). Tinjauan Prinsip Good Governance dan Perspektif Islam dalam Operasional Lembaga ZIS. Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf, 1(1), 88–105. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i1.2367
Karim, B. A., Satria, A., & Sobirin. (2023). Strategi Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mensejahterakan Yatim dan Dhuafa di Bojonegoro. Journal of Islamic Studies, 1(3), 300–316. https://doi.org/10.61341/jis/v1i3.024
Khoir, M. J. S., & Nashrullah, M. F. (2022). Strategi Fundraising LAZISNU Kota Blitar di Era Pandemi COVID-19. Sakina Journal of Family Studies, 6(4). https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.1722
Kinanti, R. A., Imani, S., Hasanah, M., & Asyaria, K. (2021). Optimalisasi Fundraising Zakat pada Kerjasama Institusional Indonesia melalui E-Commerce Pasca Pandemi COVID-19. Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf, 2(1), 20–37. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3290
Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 3(1), 45–56. https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999
Makarim, D. F., & Hamzah, M. Z. (2024). Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 463. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406
Masruroh, N., Arifin, S., Alfawwaz, A. A. F., & Munawwaroh, S. (2023). Peningkatan Integritas melalui Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember. Catimore Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 6–18. https://doi.org/10.56921/cpkm.v2i2.79
Maulana, A., Julina, J., & Romus, M. (2021). Implementasi Teknologi Informasi dalam Pengumpulan dan Penyaluran ZISWAF dan Dampaknya terhadap Perekonomian Masyarakat. Mabis Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 1(2). https://doi.org/10.31958/mabis.v1i2.4550
Mulyono, S. H., Ayuniyyah, Q., & Ibdalsyah, I. (2022). Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 67. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4346
Mursidin, K. (2022). Penerapan Audit Zakat dan Waqaf di Indonesia. Saujana Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah, 4(02), 25–35. https://doi.org/10.59636/saujana.v4i02.74
Mursyidah, A. (2019). Analisis Indikator Kinerja Zakat Community Development Dalam Rangka Pemberdayaan Mustahik Produktif. Islamic Economics Journal, 5(1), 119. https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3670
Pohan, N. S., Siregar, S., & Rahma, T. I. F. (2024). Strategi Rumah Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 632. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12764
Potton, Z. (2023). Strategi Implementasi PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1967. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8901
Pratomo, A. S., & Afkar, S. Z. (2020). Indeks Dimensi Makro BAZNAS Kota Mataram Berdasarkan Indeks Zakat Nasional. Kodifikasia, 14(1), 195. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i1.1937
Rasyid, A. M. I., & Hannase, M. (2021). Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional. Jurnal Sosial Dan Sains, 1(9), 957–967. https://doi.org/10.36418/sosains.v1i9.193
Ridwan, M., Sukamto, S., & Sriyono, S. (2023). Pendampingan Manajemen Penghimpunan Dana ZISKA pada LAZ dan UPZ di Kabupaten Semarang. Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming, 6(2), 470–479. https://doi.org/10.30591/japhb.v6i2.5147
Rohman, T., & Indrarini, R. (2021). Efektivitas Penggunaan E-Commerce Dalam Menunjang Penyerapan Zakat Studi Kasus Laz Al-Azhar. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, 4(2), 13–25. https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p13-25
S, N. M. (2020). Analisis Kinerja dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat: Studi BAZNAS Yogyakarta Periode 2015-2018. Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam, 7(1), 45. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i1.13975
Setiovani, N. A., Rahman, A., & Yuningsih, Y. (2022). Peranan Kinerja Karyawan BAZNAS Kota Bogor dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki. Tadbir Jurnal Manajemen Dakwah, 7(2), 193–214. https://doi.org/10.15575/tadbir.v7i2.20646
Solahudin, A., Zumroh, A., Prihardiansyah, F., & Hudaya, M. T. (2021). Manajemen Amil dan Nazir Indonesia. Jurnal Manajemen Dakwah, 8(1). https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19925
Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(2). https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021
Syahputr, D. A., & Makhrus, Muh. (2020). Strategi Pengelolaan Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Banyumas. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, (1), 183. https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8947
Syahputri, T. H., Indriana, M. M., Aqilah, S., & Rohim, A. N. (2020). Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(2), 191. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2124
Winanto, E. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance Baznas Ditinjau Dari UU RI No 23 Tahun 2011. Sanaamul Quran Jurnal Wawasan Keislaman, 5(1). https://doi.org/10.62096/sq.v5i1.62
Yulyanti, A., Senjiati, I. H., & Permana, I. (2022). Pengaruh Indikator Kelembagaan terhadap Indikator Dampak Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Bandung Conference Series Sharia Economic Law, 2(1). https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.346
Yunus, A. R. (2019). Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (Tinjauan Makro). Assets Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi, 9(1), 24. https://doi.org/10.24252/.v9i1.10052
Zaroni, A. N., & Norvadewi, N. (2020). Manajemen Amil Profesional di Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat Kalimantan Timur. Al-Tijary, 6(1), 63–77. https://doi.org/10.21093/at.v6i1.2674
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar