00773 - Strategi Penguatan Integrasi Kelembagaan Institusi Zakat di Indonesia: Ekosistem Tata Kelola, Regulasi Terintegrasi, dan Reformasi Kebijakan Fiskal

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji strategi penguatan integrasi kelembagaan institusi zakat di Indonesia melalui tiga dimensi utama: pembentukan ekosistem tata kelola zakat nasional yang terstandar dan terintegrasi, penguatan integrasi institusi zakat dengan pemangku kepentingan, serta pencapaian output-output strategis yang terukur. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar, namun realisasinya masih jauh dari optimal akibat lemahnya ekosistem tata kelola, ketidakjelasan pembagian wewenang antara regulator dan operator, serta minimnya integrasi antara institusi zakat dengan sistem perpajakan nasional. Dengan menggunakan metode kajian literatur dan analisis komparatif terhadap pengalaman negara-negara Muslim seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Sudan, Pakistan, dan Turki, artikel ini merumuskan berbagai rekomendasi strategis. Temuan menunjukkan bahwa reformasi regulasi—khususnya perubahan posisi zakat dari tax deduction menjadi tax credit melalui revisi UU No. 36 Tahun 2008—merupakan langkah paling mendesak. Di samping itu, pemberlakuan pemotongan zakat otomatis pada berbagai segmen, regulasi wajib zakat bagi badan usaha, serta penguatan pemisahan fungsi regulator dan operator BAZNAS menjadi agenda prioritas yang harus diwujudkan secara sinergis.

Kata Kunci: Zakat, Integrasi Kelembagaan, Tata Kelola Zakat, Tax Credit, Reformasi Fiskal, BAZNAS

Abstract
This article examines strategies for strengthening the institutional integration of zakat institutions in Indonesia through three main dimensions: the establishment of a standardized and integrated national zakat governance ecosystem, the strengthening of zakat institutional integration with stakeholders, and the achievement of measurable strategic outputs. Indonesia, as the country with the world's largest Muslim population, holds enormous zakat potential, yet its realization remains far from optimal due to weak governance ecosystems, unclear division of authority between regulators and operators, and minimal integration between zakat institutions and the national taxation system. Employing literature review methods and comparative analysis of Muslim countries' experiences—including Malaysia, Brunei Darussalam, Sudan, Pakistan, and Turkey—this article formulates various strategic recommendations. Findings indicate that regulatory reform—particularly repositioning zakat from a tax deduction to a tax credit through revision of Law No. 36 of 2008—is the most urgent step. Additionally, the implementation of automatic zakat deductions across various segments, mandatory zakat regulations for business entities, and the strengthening of the separation between BAZNAS's regulatory and operational functions constitute priority agendas that must be realized synergistically.

Keywords: Zakat, Institutional Integration, Zakat Governance, Tax Credit, Fiscal Reform, BAZNAS

1. Pendahuluan
Penguatan integrasi kelembagaan institusi zakat merupakan salah satu agenda strategis yang mendesak dalam pembangunan sistem keuangan Islam di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, namun realisasinya masih jauh dari optimal (Lubis & Latifah, 2019). Kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat ini tidak terlepas dari lemahnya ekosistem tata kelola zakat nasional, ketidakjelasan pembagian wewenang antara regulator dan operator, serta minimnya integrasi antara institusi zakat dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk sistem perpajakan nasional (Hakim, 2016).
Regulasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam pembangunan zakat (Hakim, 2016). Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 membawa angin segar bagi dunia perzakatan di Indonesia, meskipun masih terdapat berbagai kelemahan substansial yang perlu diatasi (Hakim, 2016). Dalam konteks ini, strategi penguatan integrasi kelembagaan institusi zakat mencakup tiga dimensi utama: (a) pembentukan ekosistem tata kelola zakat nasional yang terstandar dan terintegrasi; (b) penguatan integrasi institusi zakat dengan pemangku kepentingan lainnya; dan (c) pencapaian output-output strategis yang terukur.

2. Pembentukan Ekosistem Tata Kelola Zakat Nasional yang Terstandar dan Terintegrasi
2.1 Akselerasi Implementasi Peraturan BAZNAS tentang Tata Kelola Zakat Nasional
Implementasi tata kelola zakat yang terstandar secara nasional merupakan prasyarat fundamental bagi optimalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui UU No. 23 Tahun 2011 yang memberikan kerangka regulasi dan institusional agar sektor zakat menjadi efektif (Hakim, 2016). Namun demikian, implementasi peraturan tersebut di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) di tingkat daerah (Amiruddin, 2015).
Akselerasi implementasi tata kelola zakat sesuai dengan Zakat Core Principles (ZCP) memerlukan optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Dalam struktur pengelolaan zakat di Indonesia, dapat diidentifikasi berbagai lembaga pengelola zakat, di mana pihak pemerintah melalui UU No. 38 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat nasional dan Badan Zakat Daerah (BAZDA) di tingkat daerah (Amiruddin, 2015). Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam mengestimasi potensi zakat di Indonesia karena semakin banyaknya BAZ dan LAZ yang mengelola dan mendistribusikan zakat, sehingga pengawasan dan monitoring terhadap LAZ menjadi sulit (Musnandar & Sutomo, 2022).
Pengalaman komparatif dari Malaysia menunjukkan bahwa regulasi yang bersifat mandatory menjadikan pengelolaan zakat lebih efektif, karena semakin tinggi tingkat regulasi maka dapat berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat (Djafar et al., 2023; Rakhmat & Beik, 2022). Oleh karena itu, akselerasi implementasi peraturan BAZNAS tentang tata kelola zakat secara nasional perlu didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang kuat, termasuk mekanisme pelaporan yang jelas bagi lembaga/badan amil zakat (Amiruddin, 2015).
Salah satu permasalahan mendasar dalam tata kelola zakat di Indonesia adalah belum adanya mekanisme pelaporan yang jelas bagi lembaga/badan amil zakat, masalah hubungan zakat dan pajak yang belum berjalan dengan baik, serta ketiadaan sanksi bagi muzaki yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya (Amiruddin, 2015). Kondisi ini menyebabkan pengelolaan zakat masih dilakukan secara sederhana, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat, adanya dualisme institusi pengelola zakat, lemahnya penerapan prinsip pengelolaan organisasi, rendahnya penguasaan teknologi oleh institusi zakat, dan rendahnya pemahaman zakat di kalangan masyarakat (Pratama & Indrayanti, 2021).

2.2 Memperjelas Porsi Wewenang Pelaksana Zakat: Regulator dan Operator
Salah satu isu krusial dalam tata kelola zakat di Indonesia adalah ketidakjelasan fungsi dan batasan BAZNAS dalam menjalankan peran ganda sebagai regulator sekaligus operator. Kondisi ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan zakat secara keseluruhan. Sebagaimana diidentifikasi dalam berbagai kajian, UU No. 23 Tahun 2011 dianggap memiliki kelemahan yaitu tidak adanya pemisahan yang jelas mengenai fungsi regulasi, pengawasan, dan pelaksanaan dalam mengelola zakat (Wijayati, 2021).
Dalam konteks ini, BAZNAS memiliki peran ganda yang tidak mudah untuk diimplementasikan, yakni sebagai supervisor dan manager dana zakat secara nasional (Yahya, 2020). Ketidakjelasan peran ini berimplikasi pada tumpang tindih program antara BAZNAS dan LAZ, baik dalam aspek penghimpunan maupun penyaluran zakat. Oleh karena itu, diferensiasi target penghimpunan maupun penyaluran antara BAZNAS dan LAZ menjadi sangat penting untuk menghindari duplikasi program dan memastikan efisiensi penggunaan dana zakat.
Pengalaman dari negara-negara lain menunjukkan pentingnya pemisahan fungsi yang jelas dalam pengelolaan zakat. Di Malaysia, misalnya, terdapat koordinasi yang jelas antara berbagai lembaga pengelola zakat melalui Jawazh yang berada di bawah kantor Perdana Menteri dan menjalankan fungsi koordinasi seluruh lembaga zakat di Malaysia, sehingga pengelolaan zakat Malaysia tergolong berhasil, terutama dalam hal penghimpunan zakat (Setyani et al., 2021). Pelajaran dari pengalaman Malaysia ini relevan untuk diterapkan dalam konteks Indonesia, di mana pemisahan fungsi regulator dan operator yang jelas akan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan zakat.
Dalam perspektif good governance, implementasi tata kelola yang baik pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat ditunjukkan dengan adanya kontrol internal, pengukuran kinerja, serta kepatuhan karyawan terhadap deskripsi kerja (Arifah & Muhammad, 2021). Lebih lanjut, diperlukan struktur tata kelola untuk mengawal OPZ melalui adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun pengawas manajemen yang menjadi representasi kepentingan muzaki selaku bagian dari pemangku kepentingan (Arifah & Muhammad, 2021).
Diferensiasi target penghimpunan dan penyaluran antara BAZNAS dan LAZ juga perlu mempertimbangkan aspek segmentasi kelompok sasaran dan bidang program. Tujuan dari fundraising zakat adalah menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan dan pendukung, membangun citra lembaga, serta memuaskan donatur (Pratama & Indrayanti, 2021). Dengan diferensiasi yang jelas, masing-masing lembaga dapat fokus pada segmen dan bidang tertentu, sehingga cakupan program zakat secara keseluruhan menjadi lebih luas dan efektif.

3. Penguatan Integrasi Institusi Zakat dengan Pemangku Kepentingan Lainnya
3.1 Pemberlakuan Program Wajib Zakat bagi Instansi-Instansi Tertentu
3.1.1 Pemotongan Zakat Penghasilan Otomatis bagi Karyawan Instansi Pemerintahan
Salah satu strategi penting untuk meningkatkan realisasi penghimpunan zakat adalah melalui mekanisme pemotongan zakat penghasilan secara otomatis bagi karyawan instansi berbasis pemerintahan, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Strategi ini didasarkan pada potensi besar zakat penghasilan dari sektor aparatur negara yang belum teroptimalkan secara maksimal.
Dalam konteks zakat penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat potensi yang sangat signifikan namun belum terealisasi secara optimal. Studi tentang potensi zakat ASN di Kota Depok mengidentifikasi sejumlah faktor yang menyebabkan kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat ASN, di antaranya adalah kurangnya pemahaman tentang zakat penghasilan, tingginya biaya hidup, sosialisasi yang tidak merata, ketiadaan regulasi yang mengikat ASN untuk membayar zakat penghasilan, dan adanya kewajiban pajak penghasilan yang juga harus ditunaikan ASN (Adilah & Armen, 2022).
Mekanisme pemotongan zakat secara otomatis bagi PNS dan karyawan BUMN merupakan salah satu strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan realisasi zakat. Dalam hal ini, pemerintah bisa menyediakan satu sistem di mana penghasilan para karyawan dipotong zakat jika sudah mencapai nisab (Musthofa, 2020). Strategi ini sejalan dengan pengalaman Malaysia, di mana melalui sistem potongan pajak secara berjadwal atau sistem potongan bulanan (PCB), para pembayar zakat menikmati pengurangan pajak penghasilan sebesar jumlah pembayaran zakatnya (Pratama & Indrayanti, 2021).
Implementasi pemotongan zakat otomatis bagi karyawan instansi pemerintahan juga perlu mempertimbangkan aspek regulasi yang mendukung. Dalam konteks Aceh, misalnya, Pasal 192 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala (Anisah et al., 2017; Dahlawi, 2019). Pengalaman Aceh ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya dukungan regulasi yang kuat dan koordinasi antarlembaga dalam implementasi pemotongan zakat otomatis.

3.1.2 Pemotongan Zakat Penghasilan Otomatis bagi Karyawan Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan segmen strategis lainnya yang perlu diintegrasikan dalam sistem pemotongan zakat otomatis. Karyawan LKS, yang secara inheren memiliki pemahaman lebih baik tentang prinsip-prinsip keuangan Islam termasuk zakat, merupakan kelompok yang paling siap untuk menerapkan mekanisme pemotongan zakat otomatis.
Dalam konteks perbankan syariah, pembayaran zakat melalui lembaga resmi dapat diajukan sebagai pengurang pajak, sehingga fungsi pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat sejalan dengan tujuan pembayaran zakat dalam Islam (Rismawati & Supriadi, 2023). Integrasi antara sistem pengelolaan zakat dan perbankan syariah akan menciptakan ekosistem keuangan Islam yang lebih komprehensif dan saling mendukung.
3.1.3 Pemotongan Zakat Penghasilan Otomatis bagi Karyawan Lembaga di Bawah Organisasi Berbasis Islam
Organisasi Berbasis Islam (OBI) merupakan kelompok pemangku kepentingan yang memiliki potensi besar dalam mendukung penghimpunan zakat. Karyawan lembaga di bawah OBI, yang secara ideologis memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai Islam termasuk kewajiban zakat, merupakan segmen yang strategis untuk diintegrasikan dalam sistem pemotongan zakat otomatis.
Dalam perspektif hukum Islam, zakat tidak berbasis kesukarelaan penderma, namun berbasis kewajiban dan paksaan seperti berupa sanksi (Hakim, 2016). Oleh karena itu, pemberlakuan pemotongan zakat otomatis bagi karyawan lembaga di bawah OBI merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat memperkuat ekosistem zakat nasional secara keseluruhan.

3.1.4 Mendorong Nasabah Perbankan Syariah untuk Otomatisasi Pemotongan Zakat
Perbankan syariah merupakan salah satu kanal strategis untuk meningkatkan penghimpunan zakat melalui mekanisme otomatisasi. Mendorong nasabah perbankan syariah untuk melakukan otomatisasi pemotongan zakat pada saldo rekening merupakan inovasi yang dapat secara signifikan meningkatkan realisasi zakat nasional.
Salah satu strategi penting untuk meningkatkan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia adalah dengan melakukan digitalisasi zakat (Lubis & Latifah, 2019). Dalam konteks ini, otomatisasi pemotongan zakat melalui perbankan syariah merupakan bentuk konkret dari digitalisasi zakat yang dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan muzaki dalam menunaikan kewajiban zakatnya.
Pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa integrasi antara sistem perbankan dan pengelolaan zakat dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat secara signifikan. Di Malaysia, semua jenis zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada lembaga pengelola zakat mendapat insentif sebagai pengurang pajak (Setyani et al., 2021), yang pada gilirannya mendorong lebih banyak muzaki untuk membayar zakat melalui lembaga resmi, termasuk melalui kanal perbankan.

3.2 Pembentukan Integrasi Regulasi dengan Institusi Pemangku Kepentingan Zakat
3.2.1 Zakat sebagai Pengurang Pajak: Dari Tax Deduction menuju Tax Credit
Salah satu isu paling krusial dalam integrasi regulasi zakat dan pajak di Indonesia adalah posisi zakat dalam sistem perpajakan nasional. Saat ini, Indonesia menerapkan sistem zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction), di mana zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 (Firdaus, 2022; Hasan, 2018; Wartoyo, 2019; Yulianti, 2023a, 2023b).
Ketentuan ini pertama kali diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian dipertegas oleh UU No. 23 Tahun 2011. Latar belakang dari pengurangan ini adalah agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak (Firdaus, 2022; Hasan, 2018; Wartoyo, 2019; Zahroh & Harkaneri, 2020). Namun demikian, sistem tax deduction yang berlaku saat ini dinilai belum memberikan insentif yang cukup signifikan bagi muzaki untuk membayar zakat melalui lembaga resmi.
Dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, zakat masih dijadikan sebagai pengurang Pendapatan Tidak Kena Pajak, dan oleh karenanya revisi UU ini untuk menjadikan zakat sebagai pengurang pajak sebagai bentuk insentif pembayaran zakat perlu segera dilakukan (Lubis & Latifah, 2019). Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara "zakat sebagai pengurang pajak penghasilan" (tax credit) dan "zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak" (tax deduction). Jika zakat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dampaknya terhadap jumlah akhir yang dibayarkan relatif kecil. Sebaliknya, jika zakat diperlakukan sebagai pengurang pajak penghasilan secara langsung, dampaknya jauh lebih besar bagi muzaki (Djatmiko, 2019).
Zakat sebagai pengurang pajak penghasilan akan meningkatkan dampak zakat di dalam perekonomian yang lebih besar (Djatmiko, 2019). Apabila zakat diletakkan sebagai pengurang pajak penghasilan, maka ia akan memiliki pengaruh yang lebih besar kepada konsumsi agregat, tabungan, dan investasi dibandingkan dengan zakat hanya diposisikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Arif, 2013).
Pengalaman Malaysia memberikan bukti empiris yang kuat tentang efektivitas sistem tax credit untuk zakat. Di Malaysia, kebijakan zakat sebagai pengurang pajak secara langsung (tax credit) mulai berlaku sejak tahun 1978, di mana melalui sistem potongan pajak berjadwal atau sistem potongan bulanan (PCB), para pembayar zakat menikmati pengurangan pajak sebesar bayaran zakat, atau zakat dapat digunakan untuk mengurangi pajak sampai 100% (Famulia, 2020; Suprayitno et al., 2013). Bahkan terbukti secara empiris bahwa di Malaysia, penerimaan zakat dan pajak justru meningkat setelah implementasi kebijakan zakat sebagai tax credit, sehingga tidak terjadi trade-off antara penerimaan pajak dan zakat (Mustofa & Fata, 2015; Suprayitno et al., 2013).
Revisi UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk mengakomodasi zakat sebagai tax credit merupakan langkah strategis yang perlu segera direalisasikan. Integrasi zakat dan pajak dengan konsep tax rebate policy merupakan suatu keniscayaan yang berdampak positif pada pendapatan zakat dan pajak sekaligus (Hasibuan, 2020). Ketika diperoleh kesepakatan dengan pihak pemerintah, jalan untuk merevisi undang-undang pengelolaan zakat pun akan lebih mudah (Hasibuan, 2020).
Namun demikian, terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan reformasi ini. Benturan pendapat ulama terkait integrasi zakat dan pajak menjadi salah satu penyebab tidak berjalannya konsep tersebut secara maksimal (Triantini, 2013). Sebagian masyarakat yang masih mempercayai ulama dengan pola pikir konvensional tentu akan menolak adanya regulasi pengintegrasian zakat dan pajak (Triantini, 2013). Oleh karena itu, perlu adanya kajian komprehensif tentang integrasi zakat dan pajak dalam konteks hukum Islam sehingga ditemukan pengertian yang komprehensif dan pasti serta dapat dijadikan hujah dalam ilmu zakat modern (Triantini, 2013).
Dalam konteks implementasi, masih banyak muzaki yang tidak mengetahui bahwa terdapat kebijakan zakat sebagai pengurang pajak (Fauzi, 2023; Lutfillah & Hakiki, 2019; Maulida & Ulfah, 2023; Salamah, 2017; Saufika & Qodri, 2023; Yuwono, 2018). Kurangnya sosialisasi dari pihak BAZNAS dan KPP Pratama menjadi salah satu faktor utama rendahnya pemanfaatan kebijakan ini (Fuadah & Afendi, 2020; Saufika & Qodri, 2023). Oleh karena itu, selain reformasi regulasi, diperlukan juga upaya sosialisasi yang masif dan terstruktur kepada masyarakat.

3.2.2 Regulasi yang Mewajibkan Zakat bagi Badan Usaha
Pemberlakuan regulasi yang mewajibkan zakat bagi badan usaha merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan penghimpunan zakat secara signifikan. Dalam perspektif syariah, zakat perusahaan di-qiyas-kan dengan zakat perdagangan (Septiawan & Bahri, 2019). Dari perspektif regulasi, zakat perusahaan diatur secara umum dalam UU No. 23 Tahun 2011, namun tidak ada peraturan secara khusus yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional (Septiawan & Bahri, 2019).
Potensi zakat perusahaan yang sangat besar dan belum terkelola dengan maksimal membuat pemerintah perlu ikut andil dalam membuat regulasi zakat perusahaan (Ruslang et al., 2020). Kendati ulama dan pemerintah telah membuat aturan kewajiban zakat, namun belum berpengaruh signifikan terhadap komitmen dan kemauan perusahaan untuk membayar zakat (Ruslang et al., 2020). Ketidakpatuhan dengan standar itu mungkin terjadi karena tidak adanya fatwa oleh MUI yang mewajibkan entitas untuk membayar zakat (Ruslang et al., 2020).
Dalam konteks regulasi perpajakan, zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga zakat yang sudah diresmikan/disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Septiawan & Bahri, 2019). Namun, ketentuan ini belum cukup untuk mendorong badan usaha secara aktif menunaikan kewajiban zakatnya.
Pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa sejak tahun 2005, pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan menerima zakat perusahaan menjadi pengurang pajak sebesar 25% (Ma'mun, 2017; Suprayitno et al., 2013). Kebijakan ini telah mendorong lebih banyak perusahaan di Malaysia untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Pelajaran dari Malaysia ini relevan untuk diterapkan dalam konteks Indonesia, di mana regulasi yang mewajibkan zakat bagi badan usaha, khususnya yang berbasis Islam, perlu segera diwujudkan.
Dalam perspektif hukum Islam, UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa "Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat" (Fauzan & Fata, 2018). Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk pemberlakuan regulasi yang mewajibkan zakat bagi badan usaha. Namun, ketiadaan sanksi bagi muzaki yang melalaikan kewajiban zakat dalam UU No. 23/2011 menunjukkan bahwa pembayaran zakat masih bersifat sukarela, sehingga regulasi perzakatan di Indonesia masih dinilai lemah dalam kerangka hukum yang dapat mengikat bagi perseorangan atau badan usaha (Nadila et al., 2023).

3.2.3 Regulasi Zakat Dikelola seperti Pajak dan BAZNAS sebagai Pejabat Pengelola Anggaran
Gagasan untuk mengelola zakat seperti pajak dan menjadikan BAZNAS sebagai pejabat pengelola anggaran merupakan salah satu opsi reformasi yang paling ambisius namun juga paling kontroversial dalam diskursus pengelolaan zakat di Indonesia. Gagasan ini berakar dari pemikiran tentang integrasi zakat dan pajak yang telah lama diperdebatkan oleh para ulama dan akademisi.
Dalam perspektif pemikiran Masdar Farid Mas'udi, integrasi zakat dan pajak pada level filosofisnya merupakan solusi problem pelaksanaan zakat dan pajak bagi umat Islam di Indonesia (Triantini, 2013; Wartoyo, 2019). Masdar melihat bahwa bentuk mudarat nyata atas pemisahan lembaga zakat dan pajak adalah tidak adanya dispensasi pembayaran pajak atas umat Islam yang telah membayar zakat (Nurhayati, 2009). Pemikiran ini mendorong gagasan untuk mengintegrasikan pengelolaan zakat dan pajak dalam satu sistem yang terpadu.
Adanya dualisme pengelolaan zakat dan pajak oleh dua lembaga yang berbeda menyebabkan adanya ketidaksinkronan antara pajak dengan zakat dan berbagai efek buruk lainnya. Pertama, zakat tidak dapat digunakan pemerintah untuk mendanai kegiatan pemerintah karena pengelola zakat menyerahkan zakat secara langsung kepada masyarakat, sehingga hal ini menyebabkan adanya dualisme kegiatan yang dibiayai dengan zakat namun juga dibiayai oleh APBN yang bersumber dari pajak. Kedua, pemungutan zakat masih jauh dari optimal (Ramadhan, 2017).
Salah satu usulan konkret adalah bahwa lembaga pemungut zakat dapat digabungkan ke dalam Direktorat Jenderal Pajak, mengingat adanya kesamaan fungsi antara zakat dengan pajak (Ramadhan, 2017). Apabila lembaga pemungut zakat digabungkan ke dalam Direktorat Jenderal Pajak, perlu ditambahkan beberapa unit organisasi baru, di antaranya: membentuk suatu subdirektorat yang memiliki fungsi untuk membuat regulasi terkait pemungutan zakat, dan membentuk suatu subdirektorat yang memiliki fungsi membuat kebijakan terkait penggalian potensi di bidang zakat (Ramadhan, 2017).
Namun demikian, gagasan ini juga menghadapi berbagai tantangan, baik dari perspektif hukum Islam maupun dari perspektif praktis. Dalam perspektif hukum Islam, tidaklah mungkin menggantikan kedudukan zakat dengan pajak; yang mungkin adalah memadukannya, antara lain dengan memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayar oleh seseorang (Patrajaya, 2019). Selain itu, sinergitas antara pajak dan zakat di Indonesia hanya sebatas ada dalam sebagian regulasi perundang-undangan, tetapi belum ada skema lain yang aplikatif, misalnya ada kolaborasi antara BAZNAS sebagai badan resmi amil zakat tingkat nasional dan pemerintah melalui direktorat perpajakan (Hasan, 2018).
Dalam konteks yang lebih moderat, gagasan untuk mengelola zakat seperti pajak dapat diimplementasikan melalui penguatan peran BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam pengelolaan zakat nasional, dengan dukungan regulasi yang kuat dan mekanisme penegakan yang efektif. Pemerintah sebagai regulator seharusnya bisa memaksimalkan potensi zakat juga pengelolaan zakat sebagaimana pemerintah mengelola dan mewajibkan pajak kepada masyarakat (Musthofa, 2020).

4. Output Strategis yang Diharapkan
4.1 Terlaksananya Implementasi Tata Kelola Zakat Nasional Sesuai ZCP
Output pertama yang diharapkan dari strategi penguatan integrasi kelembagaan institusi zakat adalah terlaksananya implementasi tata kelola zakat nasional yang sesuai dengan Zakat Core Principles (ZCP). Hal ini mencakup standardisasi prosedur pengelolaan zakat di seluruh tingkatan, dari nasional hingga daerah, serta penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan zakat.
Implementasi tata kelola yang baik pada OPZ dapat ditunjukkan dengan adanya kontrol internal, pengukuran kinerja, serta kepatuhan karyawan terhadap deskripsi kerja (Arifah & Muhammad, 2021). Lebih lanjut, informasi yang telah diolah amil harus dipublikasikan melalui jaringan internet yang disediakan pada website OPZ, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat (Arifah & Muhammad, 2021).

4.2 Terlaksananya Tata Kelola BAZNAS dan LAZ Sesuai Peraturan dan Standar BAZNAS
Output kedua adalah terlaksananya tata kelola BAZNAS dan LAZ yang sesuai dengan peraturan dan standar BAZNAS. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keterbukaan dalam pengelolaan zakat (Wijayati, 2021).
Dalam perspektif good amil governance, implementasi tata kelola yang baik dalam organisasi publik tidak terlepas dari prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keterbukaan/kejujuran yang sejalan dengan norma dan prinsip etika dalam syariah Islam (Wijayati, 2021). Penerapan prinsip-prinsip ini akan meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan penghimpunan zakat.

4.3 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi ke BAZNAS pada Tingkat Daerah
Output ketiga adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi ke BAZNAS pada tingkat daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa implementasi peraturan dan standar BAZNAS berjalan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.
Minimnya sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 17 Tahun 2000 menyebabkan banyak wajib pajak beragama Islam yang belum mengetahui bahwa pembayaran zakat bisa digunakan sebagai bagian pengurang pajak (Musnandar & Sutomo, 2022). Kondisi ini menunjukkan perlunya monitoring dan evaluasi yang lebih intensif terhadap implementasi regulasi zakat di tingkat daerah.

4.4 Berkurangnya Proporsi Penghimpunan Zakat oleh BAZNAS dan Terbentuknya Sumber Pendanaan Independen
Output keempat dan kelima berkaitan dengan restrukturisasi model penghimpunan zakat. Berkurangnya proporsi penghimpunan zakat oleh BAZNAS diharapkan dapat mendorong terbentuknya sumber pendanaan lain yang independen dan berkelanjutan bagi BAZNAS. Hal ini sejalan dengan prinsip diferensiasi peran antara BAZNAS dan LAZ, di mana BAZNAS lebih fokus pada fungsi regulasi dan koordinasi, sementara LAZ lebih aktif dalam fungsi penghimpunan dan penyaluran.

4.5 Terwujudnya Diferensiasi Penghimpunan dan Penyaluran Antarlembaga
Output keenam adalah terwujudnya diferensiasi penghimpunan dan penyaluran antarlembaga dengan fokus pada target kelompok dan bidang tertentu. Diferensiasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan bahwa seluruh segmen mustahik dapat terlayani secara optimal.
Dalam konteks ini, klasifikasi dan pengelompokan sasaran penerima zakat menjadi sangat penting, yaitu kelompok mustahik yang sesuai untuk menerima zakat produktif dan mustahik yang hanya bisa diberi zakat konsumtif (F., 2021; Istifhamah, 2020). Dengan diferensiasi yang jelas, implementasi dakwah Islam melalui zakat sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat optimal (F., 2021; Istifhamah, 2020).

4.6 Terlaksananya Pemotongan Zakat Otomatis pada Berbagai Segmen
Output ketujuh adalah terlaksananya pemotongan zakat otomatis pada karyawan instansi pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD, LKS, Organisasi Berbasis Islam, dan nasabah perbankan syariah. Implementasi pemotongan zakat otomatis ini akan secara signifikan meningkatkan realisasi penghimpunan zakat nasional.
Strategi zakat automation merupakan salah satu dari enam strategi utama yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan strategis pengembangan Ziswaf di Indonesia (Lubis & Latifah, 2019). Implementasi strategi ini memerlukan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, serta koordinasi yang erat antara BAZNAS, lembaga keuangan, dan instansi pemerintah terkait.

4.7 Meningkatnya Penghimpunan Zakat melalui Perbankan Syariah
Output kedelapan adalah meningkatnya jumlah penghimpunan zakat melalui perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan kanal strategis yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penghimpunan zakat, mengingat jangkauan dan infrastruktur yang dimilikinya.
Dalam konteks ini, integrasi antara sistem perbankan syariah dan pengelolaan zakat akan menciptakan ekosistem keuangan Islam yang lebih komprehensif. Pembayaran zakat melalui lembaga resmi dapat diajukan sebagai pengurang pajak, sehingga fungsi pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat sejalan dengan tujuan pembayaran zakat dalam Islam (Rismawati & Supriadi, 2023).

4.8 Terbentuknya Revisi UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Output kesembilan adalah terbentuknya revisi atas UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Revisi ini diperlukan untuk mengakomodasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan secara langsung (tax credit), bukan sekadar sebagai pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction).
Salah satu strategi penting untuk meningkatkan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia adalah dengan melakukan revisi regulasi terkait zakat, termasuk UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, untuk mendorong zakat sebagai tax credit yakni memberikan insentif bagi muzaki dalam membayar pajak (Lubis & Latifah, 2019). Revisi ini akan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi muzaki, karena zakat sebagai pengurang pajak penghasilan memiliki dampak lebih besar daripada jika zakat hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Djatmiko, 2019).
Dalam konteks perbandingan internasional, Malaysia telah membuktikan bahwa kebijakan zakat sebagai tax credit tidak mengurangi penerimaan pajak, bahkan justru meningkatkan penerimaan zakat dan pajak secara bersamaan (Mustofa & Fata, 2015; Suprayitno et al., 2013). Pengalaman ini memberikan landasan empiris yang kuat untuk mendorong revisi UU No. 36 Tahun 2008 di Indonesia.

4.9 Terbentuknya Regulasi yang Mewajibkan Zakat bagi Badan Usaha
Output kesepuluh adalah terbentuknya regulasi yang mewajibkan zakat bagi badan usaha, khususnya yang berbasis Islam. Regulasi ini akan memberikan kepastian hukum bagi badan usaha dalam menunaikan kewajiban zakatnya, sekaligus meningkatkan potensi penghimpunan zakat dari sektor korporasi.
Dalam perspektif syariah, zakat perusahaan merupakan kewajiban yang telah diatur oleh ulama melalui fatwa dan diatur pemerintah Indonesia lewat undang-undang zakat (Ruslang et al., 2020). Namun, implementasinya belum memberikan efek signifikan terhadap pengumpulan zakat pada perusahaan (Ruslang et al., 2020). Oleh karena itu, regulasi yang lebih tegas dan mengikat diperlukan untuk mendorong badan usaha, khususnya yang berbasis Islam, untuk menunaikan kewajiban zakatnya.

4.10 Terbentuknya Regulasi Zakat Dikelola seperti Pajak dan BAZNAS sebagai Pejabat Pengelola Anggaran
Output kesebelas adalah terbentuknya regulasi zakat dikelola seperti pajak dan BAZNAS sebagai pejabat pengelola anggaran. Meskipun ini merupakan output yang paling ambisius, namun jika berhasil diwujudkan akan memberikan dampak yang paling signifikan bagi optimalisasi pengelolaan zakat nasional.
Dalam konteks ini, sinergitas yang telah terbangun antara pajak dan zakat menghasilkan manfaat yang luar biasa (Fitria & Lubis, 2022). Kebijakan pemerintah yang telah memberikan insentif (pengurangan) atas kewajiban penghasilan kena pajak sebagaimana amanah UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan merupakan langkah awal yang perlu dikembangkan lebih lanjut (Fitria & Lubis, 2022).

5. Analisis Komparatif: Pelajaran dari Negara-Negara Muslim
Pengalaman berbagai negara Muslim dalam mengelola zakat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Malaysia merupakan contoh terbaik dalam hal integrasi zakat dan pajak, di mana zakat bersifat mandatory dan dapat menjadi pengurang pajak hingga 100% bagi individu (Djafar et al., 2023; Rakhmat & Beik, 2022). Berdasarkan regulasi yang bersifat mandatory seperti ini, pengelolaan zakat di Malaysia lebih efektif dibanding Indonesia (Djafar et al., 2023; Rakhmat & Beik, 2022).
Di sisi lain, Turki yang menganut paham sekularisme memiliki sistem zakat yang bersifat voluntary, meskipun zakat tetap dapat menjadi pengurang pajak melalui mekanisme donasi (Rakhmat & Beik, 2022). Pengalaman Turki menunjukkan bahwa sekularisme memiliki pengaruh negatif terhadap praktik pengelolaan zakat (Rakhmat & Beik, 2022).
Brunei Darussalam memiliki model yang berbeda, di mana pengelolaan zakat diatur oleh Majelis Ugama Islam Brunei Darussalam (MUIB) dan tidak ada pengenaan pajak penghasilan pribadi bagi masyarakat (Djafar et al., 2023; Iskandar, 2019). Model Brunei ini menunjukkan bahwa dalam sistem yang terintegrasi antara zakat dan pajak, beban ganda bagi umat Islam dapat dihilangkan sepenuhnya.
Pengalaman Sudan menunjukkan bahwa zakat menjadi suatu yang wajib bagi masyarakat sejak tahun 1986 melalui UU Zakat Nomor 1406, dengan pembentukan Dewan Zakat secara tersendiri, terpisah dari Direktorat Pajak (Setyani et al., 2021). Model Sudan ini memberikan pelajaran tentang pentingnya kelembagaan zakat yang kuat dan mandiri.
Pakistan memiliki sistem pengelolaan zakat yang bersifat sentralistik melalui Central Zakat Fund (CSF) (Amiruddin, 2015). Pengalaman Pakistan menunjukkan bahwa sentralisasi pengelolaan zakat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi zakat.

6. Tantangan dan Rekomendasi
6.1 Tantangan Implementasi
Implementasi strategi penguatan integrasi kelembagaan institusi zakat menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara sistematis. Pertama, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang regulasi zakat sebagai pengurang pajak. Masih banyak muzaki yang tidak mengetahui bahwa terdapat kebijakan zakat sebagai pengurang pajak (Fauzi, 2023; Lutfillah & Hakiki, 2019; Maulida & Ulfah, 2023; Salamah, 2017; Saufika & Qodri, 2023; Yuwono, 2018). Bahkan sekitar 52% responden tidak mengetahui bahwa terdapat kebijakan zakat sebagai pengurang pajak (Fauzi, 2023).
Kedua, kurangnya koordinasi antara BAZNAS dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Dari hasil penelitian, BAZNAS di berbagai daerah belum pernah mengadakan kerja sama dengan KPP Pratama, sehingga regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan belum bisa diterapkan secara optimal (Maulida & Ulfah, 2023).
Ketiga, ketiadaan sanksi bagi muzaki yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya. Ketiadaan sanksi bagi muzaki yang melalaikan kewajiban zakat dalam UU No. 23/2011 menunjukkan bahwa pembayaran zakat masih bersifat sukarela (Hakim, 2016; Nadila et al., 2023). Hal ini menyebabkan regulasi perzakatan di Indonesia masih dinilai lemah dalam kerangka hukum yang dapat mengikat.
Keempat, resistensi dari berbagai pihak terhadap reformasi regulasi zakat-pajak. Benturan pendapat ulama terkait integrasi zakat dan pajak menjadi salah satu penyebab tidak berjalannya konsep tersebut secara maksimal (Triantini, 2013). Selain itu, kekhawatiran pemerintah tentang potensi penurunan penerimaan pajak akibat kebijakan zakat sebagai tax credit juga menjadi hambatan (Sudirman, 2019).

6.2 Rekomendasi Strategis
Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan untuk mendukung implementasi strategi penguatan integrasi kelembagaan institusi zakat.
Pertama, perlu dilakukan revisi komprehensif terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk memperkuat fungsi regulasi dan pengawasan BAZNAS, memperjelas pemisahan peran antara regulator dan operator, serta mempertegas sanksi bagi muzaki yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya (Aqbar et al., 2021).
Kedua, revisi UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan perlu segera dilakukan untuk mengakomodasi zakat sebagai tax credit, bukan sekadar tax deduction (Djatmiko, 2019; Lubis & Latifah, 2019). Hal ini akan memberikan insentif yang lebih signifikan bagi muzaki untuk membayar zakat melalui lembaga resmi.
Ketiga, perlu dibentuk regulasi yang secara khusus mengatur kewajiban zakat bagi badan usaha, khususnya yang berbasis Islam, dengan mekanisme penegakan yang efektif (Ruslang et al., 2020; Septiawan & Bahri, 2019).
Keempat, perlu dibangun sistem informasi zakat yang terintegrasi secara nasional, yang menghubungkan BAZNAS, LAZ, lembaga keuangan syariah, dan instansi pemerintah terkait, untuk memfasilitasi pemotongan zakat otomatis dan pelaporan yang transparan (Lubis & Latifah, 2019).
Kelima, perlu dilakukan sosialisasi yang masif dan terstruktur kepada masyarakat tentang regulasi zakat sebagai pengurang pajak, melalui berbagai kanal komunikasi termasuk media sosial, seminar, dan program pendidikan (F., 2021; Istifhamah, 2020).
Keenam, perlu dibangun kolaborasi yang erat antara BAZNAS dan Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan sinergi yang optimal antara sistem pengelolaan zakat dan sistem perpajakan nasional (Hasan, 2018; Komarudin et al., 2023).

7. Kesimpulan
Strategi penguatan integrasi kelembagaan institusi zakat merupakan agenda yang kompleks namun sangat penting untuk diwujudkan dalam rangka mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tiga pilar utama strategi ini—pembentukan ekosistem tata kelola zakat nasional yang terstandar, penguatan integrasi dengan pemangku kepentingan, dan reformasi regulasi fiskal—saling berkaitan dan harus diimplementasikan secara sinergis.
Pengalaman komparatif dari Malaysia dan negara-negara Muslim lainnya menunjukkan bahwa regulasi yang kuat, sistem yang terintegrasi, dan insentif fiskal yang memadai merupakan kunci keberhasilan pengelolaan zakat (Djafar et al., 2023; Mustofa & Fata, 2015; Rakhmat & Beik, 2022; Suprayitno et al., 2013). Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan zakat sebagai instrumen utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial, asalkan didukung oleh ekosistem kelembagaan yang kuat dan terintegrasi.
Reformasi regulasi, khususnya revisi UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk mengakomodasi zakat sebagai tax credit, merupakan langkah yang paling mendesak dan strategis untuk segera diwujudkan (Djatmiko, 2019; Lubis & Latifah, 2019). Langkah ini, jika berhasil diimplementasikan, akan memberikan dampak yang signifikan tidak hanya bagi peningkatan penghimpunan zakat, tetapi juga bagi peningkatan kepatuhan pajak dan pengurangan beban ganda bagi umat Islam Indonesia (Hasibuan, 2020; Mustofa & Fata, 2015; Suprayitno et al., 2013).

Daftar Pustaka
Adilah, A. N., & Armen, R. E. (2022). Analisis potensi penghimpunan zakat ASN di Kota Depok menggunakan pendekatan SWOT. Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking, 3(2), 167. https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5370
Amiruddin, K. (2015). Model-model pengelolaan zakat di dunia Muslim. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 3(1). https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.137-164
Anisah, A., Syahrizal, S., & Syahbandir, M. (2017). Zakat penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan relevansinya dengan pengurangan jumlah pajak penghasilan di Aceh. Syiah Kuala Law Journal, 1(2), 83–101. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8475
Aqbar, K., Herman, S., & Asri, A. (2021). Pemaksaan zakat oleh pemerintah dalam perspektif hukum Islam dan penerapannya di Indonesia. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 2(1), 78–97. https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.325
Arif, M. N. R. A. (2013). Optimalisasi peran zakat dalam memberdayakan perekonomian umat. Ulul Albab Jurnal Studi Islam. https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2320
Arifah, A., & Muhammad, R. (2021). Akuntabilitas kontemporer organisasi pengelola zakat. Jurnal Akademi Akuntansi, 4(1). https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16014
Dahlawi, D. (2019). Implementasi zakat sebagai pendapatan asli daerah. Al-Ijtima'i International Journal of Government and Social Science, 5(1), 21–46. https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.463
Djafar, Lutfi, M., Muin, R., & Sugianto, S. (2023). Zakat management in countries that require zakat and countries that do not require zakat. Formosa Journal of Sustainable Research, 2(2), 311–324. https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i2.3076
Djatmiko, H. (2019). Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 9(1), 135. https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162
F., R. D. (2021). Potensi zakat sebagai filantropi Islam dalam pemberdayaan ekonomi. Jurnal Keislaman, 2(2), 150–165. https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3381
Famulia, L. (2020). Analisis perbandingan hubungan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 54(1), 27. https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.417
Fauzan, P. I., & Fata, A. K. (2018). Positivisasi syariah di Indonesia, legalisasi atau birokratisasi? Jurnal Konstitusi, 15(3), 592. https://doi.org/10.31078/jk1537
Fauzi, R. (2023). Analisis dampak zakat sebagai insentif pajak terhadap penerimaan pajak di Indonesia: Mini riset literatur. Jurnal Bisnis Mahasiswa, 3(4), 331–335. https://doi.org/10.60036/jbm.v3i4.art3
Firdaus, W. Y. (2022). Pembaruan sistem pembayaran zakat dalam Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 1–22. https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3459
Fitria, F., & Lubis, R. H. (2022). Implementasi faktor sosiologis-psikologis dan faktor institusional pada pengelolaan Ziswaf di Indonesia. Al-Tasyree Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah, 14(01), 55–68. https://doi.org/10.59833/altasyree.v14i01.714
Fuadah, S., & Afendi, A. (2020). Implementasi zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perorangan (Studi kasus Muzakki di BAZNAS Kabupaten Semarang). At-Taqaddum, 11(2), 142. https://doi.org/10.21580/at.v11i2.4445
Hakim, B. R. (2016). Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (perspektif hukum Islam). Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 15(2). https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552
Hasan, N. I. (2018). Tinjauan penerapan pungutan pajak dan zakat menurut konsep ekonomi Islam di Indonesia. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 19(2), 75. https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628
Hasibuan, S. H. (2020). Tax rebate policy: Relevansinya dengan kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia. Lex Renaissance, 5(1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art4
Iskandar, I. (2019). Zakat sebagai pengurang kewajiban pembayaran pajak: Adilkah bagi umat Islam? Ius Civile Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 3(1). https://doi.org/10.35308/jic.v3i1.1434
Istifhamah, L. (2020). Potensi zakat sebagai filantropi Islam dalam pemberdayaan ekonomi. Jurnal Keislaman, 3(1), 121–133. https://doi.org/10.54298/jk.v3i1.3120
Komarudin, P., Nurhayati, Y., Yanova, M. H., Habibie, D. F., & Anam, K. (2023). Zakat as a deduction from taxable income (Effectiveness study of Article 22 of Law on Zakat Management Number 23 of 2011 Banjarmasin City). Pena Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 21(1). https://doi.org/10.31941/pj.v21i1.2727
Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis strategi pengembangan zakat, infak, sedekah dan wakaf di Indonesia. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 3(1), 45–56. https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999
Lutfillah, N. Q., & Hakiki, I. (2019). Persepsi guru terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Imanensi Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 3(2), 12–18. https://doi.org/10.34202/imanensi.3.2.2018.12-18
Ma'mun, M. T. (2017). Prospek penerapan zakat pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, 2, 187–200. https://doi.org/10.36226/jrmb.v2is1.53
Maulida, M., & Ulfah, A. (2023). Peluang dan tantangan pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Pasal 22 Tahun 2011 tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. JIOSE Journal of Indonesian Sharia Economics, 2(2), 191–208. https://doi.org/10.35878/jiose.v2i2.903
Musnandar, A., & Sutomo. (2022). Konsep dan manajemen zakat dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Al-Mizan, 18(1), 1–20. https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2605
Musthofa, M. R. (2020). Strategi pengelolaan zakat: Analisis komparasi era Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan era sekarang di Indonesia. JEMASI Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 16(1), 1–13. https://doi.org/10.35449/jemasi.v16i1.57
Mustofa, M., & Fata, K. (2015). Zakat and tax: From the synergy to optimization. Al-Ulum, 15(1), 43. https://doi.org/10.30603/au.v15i1.171
Nadila, N., Syaripudin, A., & Hawariah, A. (2023). Sistem penyaluran zakat mal ke Palestina di Wahdah Inspirasi Zakat Makassar perspektif hukum Islam. Al-Qiblah Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, 2(1), 20–38. https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i1.865
Nurhayati, T. (2009). Zakat dan pajak dalam pandangan Masdar Farid Mas'udi. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 3(2), 205–224. https://doi.org/10.24090/mnh.v3i2.3674
Patrajaya, R. (2019). Tinjauan sosiologi hukum terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan pajak UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi analisis pendekatan Ushul Fikih). El-Mashlahah, 9(1). https://doi.org/10.23971/el-mas.v9i1.1342
Pratama, Y., & Indrayanti, K. W. (2021). Analisis yuridis pengaturan pengelolaan zakat dan pajak menurut sistem hukum di Indonesia dan Malaysia. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(1). https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5724
Rakhmat, A. S., & Beik, I. S. (2022). Pengelolaan zakat dan wakaf di Malaysia dan Turki: Studi komparatif. Iltizam Journal of Sharia Economic Research, 6(1), 48–58. https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1077
Ramadhan, M. R. (2017). Integrasi pajak dan zakat di Indonesia. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 8(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v8i1.54
Rismawati, R., & Supriadi, S. (2023). Perbandingan perlakuan pajak dan zakat pada produk keuangan islami mudharabah dan murabahah. Jurnal Akun Nabelo Jurnal Akuntansi Netral Akuntabel Objektif, 6(1), 1007–1019. https://doi.org/10.11594/untad.jan.2023.v6.i1.20161
Ruslang, R., Samsul, S., & Mustafa, M. (2020). Komitmen perusahaan menjadi muzaki. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 2(1), 25–35. https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.26
Salamah, S. (2017). Relasi zakat dan pajak: Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 6(1), 26. https://doi.org/10.18860/j.v6i1.4087
Saufika, Z. A., & Qodri, M. (2023). Implementasi Pasal 22 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Kota Jambi. Zaaken Journal of Civil and Business Law, 4(3), 425–435. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.31251
Septiawan, H., & Bahri, E. S. (2019). Tinjauan zakat perusahaan perspektif syariah dan regulasi. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 18(2), 339–375. https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i2.11495
Setyani, O., Mushafi, M., Ghofur, A., & Rahmadani, P. (2021). Manajemen Ziswaf dunia. Jurnal Manajemen Dakwah, 8(1). https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19928
Sudirman, S. (2019). Government policy on zakat and tax in Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 15(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2841
Suprayitno, E., Kader, R. A., & Harun, A. (2013). Zakat sebagai pengurang pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di Semenanjung Malaysia. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 7(1), 1. https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.1-28
Triantini, Z. E. (2013). Integrasi hukum pajak dan zakat di Indonesia: Telaah terhadap pemikiran Masdar Farid Mas'udi. Al-Ahkam, 23(2), 183. https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.22
Wartoyo, W. (2019). Sistem regulasi dan kebijakan perpajakan di Indonesia perspektif ekonomi Islam. Profit Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1), 71–97. https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.541
Wijayati, F. (2021). Conceptualization good amil governance in zakat institution. Journal of Business Management Review, 2(2), 107–135. https://doi.org/10.47153/jbmr22.1032021
Yahya, I. (2020). Zakat management in Indonesia: A legal political perspective. Al-Ahkam, 30(2), 195–214. https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6420
Yulianti, A. (2023a). Tingkat pemahaman mahasiswa terkait perbedaan zakat dan pajak. https://doi.org/10.31219/osf.io/4srw9
Yulianti, A. (2023b). Tingkat pemahaman mahasiswa terkait perbedaan zakat dan pajak serta regulasi pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak. https://doi.org/10.31219/osf.io/3myqv
Yuwono, A. B. (2018). Kedudukan potongan pajak pribadi terhadap zakat yang telah dibayarkan. Jurnal USM Law Review, 1(1), 82–93. https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2233
Zahroh, F., & Harkaneri, H. (2020). Perbandingan hukum pajak dan zakat menurut syariah dan negara. J-MACC Journal of Management and Accounting, 3(1), 38–50. https://doi.org/10.52166/j-macc.v3i1.1855
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar