00764 - Wakaf dalam Islam: Kajian Komprehensif tentang Konsep, Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya

Abstract

Waqf (Islamic endowment) is one of the most fundamental and influential institutions in Islamic civilization. As an Islamic philanthropic instrument that has existed for more than a millennium, waqf plays a very important role in the social, economic, educational, and religious development of Muslim communities around the world. This article comprehensively examines various aspects of waqf in Islam, including its concept and definition, legal basis, historical development, pillars and conditions, types of waqf, socio-economic roles, and contemporary developments and challenges. Using a qualitative approach with literature study method, this research analyzes various classical and contemporary sources regarding waqf. The results of the study show that waqf is a complex legal institution with profound theological, eschatological, and political dimensions. Throughout the history of Islamic civilization, waqf has been a pillar in the religious, social, cultural, scientific, economic, and political life of Islamic society. Contemporary developments show that waqf is undergoing significant re-evolution, with various innovations in the form of cash waqf, technology-based waqf, and various Islamic financial products based on waqf. The main challenges faced by waqf today are issues of governance, management, and adequate legal frameworks. However, with strong commitment from various stakeholders, including governments, scholars, academics, and the public, waqf has tremendous potential to contribute to the development of Muslim societies and even global society as a whole.

Keywords: waqf, Islamic endowment, Islamic philanthropy, Islamic law, socio-economic development

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu institusi paling fundamental dan berpengaruh dalam peradaban Islam. Sebagai instrumen filantropi Islam yang telah berusia lebih dari satu milenium, wakaf memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan masyarakat Muslim di seluruh dunia. Artikel ini mengkaji secara komprehensif berbagai aspek wakaf dalam Islam, mulai dari konsep dan definisi, dasar hukum, sejarah perkembangan, rukun dan syarat, jenis-jenis wakaf, peran sosial-ekonomi, hingga perkembangan wakaf kontemporer dan tantangan yang dihadapinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur, penelitian ini menganalisis berbagai sumber klasik dan kontemporer mengenai wakaf. Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf merupakan institusi hukum yang kompleks dengan dimensi teologis, eskatologis, dan politik yang mendalam. Sepanjang sejarah peradaban Islam, wakaf telah menjadi pilar dalam kehidupan keagamaan, sosial, budaya, ilmiah, ekonomi, dan politik masyarakat Islam. Perkembangan kontemporer menunjukkan bahwa wakaf sedang mengalami re-evolusi yang signifikan, dengan berbagai inovasi dalam bentuk wakaf tunai, wakaf berbasis teknologi, dan berbagai produk keuangan Islam berbasis wakaf. Tantangan utama yang dihadapi wakaf saat ini adalah masalah tata kelola, manajemen, dan kerangka hukum yang memadai. Namun, dengan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat, wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat Muslim dan bahkan masyarakat global secara keseluruhan.

Kata Kunci: wakaf, endowmen Islam, filantropi Islam, hukum Islam, pembangunan sosial-ekonomi

1. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu institusi paling fundamental dan berpengaruh dalam peradaban Islam. Sebagai instrumen filantropi Islam yang telah berusia lebih dari satu milenium, wakaf memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan masyarakat Muslim di seluruh dunia (Abdullah, 2020). Dalam terminologi hukum Islam, wakaf (jamak: awqāf) atau yang dikenal dengan istilah ḥabs, ḥubs, ḥubūs, ḥabīs (jamak: aḥbās) di Afrika Utara, atau bonyad di Iran, merujuk kepada tindakan mendirikan wakaf amal, wakaf itu sendiri, dan institusi wakaf (Dallh, 2023). Institusi ini merupakan mekanisme hukum yang telah diakui dan dikembangkan di bawah hukum Islam (Syariah) selama lebih dari satu milenium, di mana seorang waqif (pemberi wakaf) secara permanen menetapkan harta benda, manfaat, atau pendapatannya untuk digunakan oleh para penerima manfaat untuk tujuan-tujuan tertentu (Awadh, 2022).

Wakaf bukan sekadar instrumen amal biasa; ia merupakan sebuah institusi hukum yang kompleks dengan dimensi teologis, eskatologis, dan politik yang mendalam (Dallh, 2023). Keunikan wakaf terletak pada sifatnya yang permanen dan tidak dapat dicabut kembali, di mana harta yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik pribadi pemberi wakaf, melainkan menjadi milik institusi wakaf yang otonom (Hosseini, 2019). Sepanjang sejarah peradaban Islam, wakaf telah menjadi pilar dalam kehidupan keagamaan, sosial, budaya, ilmiah, ekonomi, dan politik masyarakat Islam ("A Historical Overview of Waqf," 2024). Bahkan non-Muslim di negara-negara Muslim pun turut mendirikan wakaf untuk kepentingan komunitas mereka ("A Historical Overview of Waqf," 2024).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai aspek wakaf dalam Islam, mulai dari konsep dan definisi, dasar hukum, sejarah perkembangan, rukun dan syarat, jenis-jenis wakaf, peran sosial-ekonomi, hingga perkembangan wakaf kontemporer dan tantangan yang dihadapinya.

2. Definisi dan Konsep Wakaf

2.1 Pengertian Etimologis dan Terminologis

Secara etimologis, kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab yang berarti berhenti, mencegah, atau menahan (al-habs). Ketika kata ini dikaitkan dengan harta benda seperti tanah, hewan, dan lainnya, ia berarti membekukan hak milik atas harta tertentu untuk manfaat-manfaat tertentu (Hidir et al., 2021). Dalam terminologi fikih, wakaf didefinisikan sebagai pengalihan hak milik pribadi ke dalam kepemilikan institusi wakaf yang memberikan manfaat bagi masyarakat (Shahrullah et al., 2024). Miftahul Huda mendefinisikan wakaf sebagai tindakan menahan harta benda, baik secara permanen maupun sementara, dengan menahan diri dari tindakan pribadi seperti menjual atau menghibahkan harta wakaf, guna memanfaatkan hasilnya secara berulang untuk kepentingan umum dan khusus, sesuai dengan niat wakif dan dalam batas-batas hukum Syariah (Shahrullah et al., 2024).

Peraturan wakaf ditetapkan berdasarkan akta hukum yang menyebutkan pemilik harta yang diwakafkan, substansi wakaf (ayn), dan penerima manfaat (mawquf'alayhi) dari pendapatannya (manfaa) (Guelida et al., 2022). Dengan demikian, wakaf memiliki tiga unsur pokok: pemberi wakaf (waqif), harta yang diwakafkan (mawquf bih), dan penerima manfaat (mawquf 'alayhi).

2.2 Perbedaan Pandangan Mazhab tentang Definisi Wakaf

Para ulama dari berbagai mazhab fikih memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai definisi dan syarat-syarat wakaf. Terdapat empat pendapat menurut empat mazhab fikih (madzhab) mengenai pemahaman wakaf (Nugroho & Hilal, 2019). Perbedaan pandangan ini terutama berkaitan dengan dua aspek yang paling diperdebatkan dalam literatur wakaf klasik, yaitu persyaratan untuk penyelesaian suatu wakaf dan status kepemilikannya (Abdullah, 2020a).

Dalam fase awalnya, kerangka konseptual wakaf tidak disepakati secara bulat oleh semua ulama; bahkan kebolehannya dalam Syariah sempat diperdebatkan secara kritis di antara mereka untuk beberapa waktu. Meskipun pendapat para ulama yang menyetujui keabsahan wakaf dalam Syariah akhirnya menang di kemudian hari, perbedaan pendapat tetap ada berkaitan dengan fitur-fitur yang diperlukan dan kriteria yang mendefinisikannya (Abdullah, 2020a).

Sebagaimana ditetapkan dalam teori hukum Islam, jika kepemilikan suatu objek dialihkan atau dipindahkan, maka ia harus berpindah kepada penerima yang ditentukan. Namun, ini bukan kasusnya dengan wakaf, karena kerangka konseptualnya menolak asosiasi kepemilikannya dengan individu atau entitas mana pun. Fenomena ini tampaknya menimbulkan dilema bagi para ulama klasik (Abdullah, 2020a).

3. Dasar Hukum Wakaf dalam Islam

3.1 Landasan Al-Qur'an

Meskipun tidak ada istilah spesifik untuk wakaf yang ditemukan dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menanamkan semangat wakaf kepada umat Muslim (Hussin et al., 2024). Para ulama fikih yang memvalidasi legalitas wakaf mengandalkan bukti dari Al-Qur'an, Sunnah, konsensus (ijma'), dan penalaran (qiyas) (Elasrag, 2017). Wakaf memiliki maqashid (tujuan) untuk tindakan amal yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang berarti wakaf memiliki dasar hukum yang jelas dan manfaat kepemilikannya adalah untuk kepentingan masyarakat (kepentingan umum/publik) (Qamariyanti, 2016).

3.2 Landasan Hadis

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW karena wakaf ditetapkan setelah Nabi berada di Madinah, pada tahun kedua Hijriyah (Sukarmi & Victoria, 2018). Terdapat dua pendapat yang berkembang di antara para ulama fikih Islam (fuqahā') tentang siapa yang pertama kali mengimplementasikan Syariah ini (Sukarmi & Victoria, 2018).

Hadis yang paling sering dikutip sebagai dasar hukum wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang menceritakan bahwa Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan kemudian bertanya kepada Nabi tentang apa yang harus dilakukannya dengan tanah tersebut. Nabi memerintahkannya untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya (Qamariyanti, 2016). Dari sinilah asal-usul wakaf dalam Islam.

Selain itu, hadis tentang sedekah jariyah juga menjadi landasan penting bagi wakaf. Nabi bersabda bahwa ketika seseorang meninggal dunia, amalnya terputus kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Wakaf dianggap sebagai bentuk utama dari sedekah jariyah karena manfaatnya yang terus mengalir bahkan setelah pemberi wakaf meninggal dunia ("A Historical Overview of Waqf," 2024).

3.3 Landasan Ijma' dan Qiyas

Perkembangan yurisprudensi wakaf sebagian besar bergantung pada ekstraksi fitur-fitur dari institusi hukum yang telah ada sebelumnya. Fitur-fitur dari ṣadaqat, mawarith, wasiyyah, dan hadiyyah secara kolektif memberikan landasan bagi fikih al-awqāf. Dasar hukum yurisprudensi wakaf pada dasarnya bergantung pada sumber-sumber sekunder Syariah secara umum dan pada aturan analogi (qiyas) khususnya (Abdullah, 2020b). Para ulama fikih mengembangkan aturan-aturan ini melalui penalaran analogis (Guelida et al., 2022).

Dalam literatur wakaf klasik, para ulama tampaknya lebih cenderung menerapkan tujuan hukum daripada alat-alat hukum. Korpus yurisprudensi wakaf mengandung indikasi bahwa para ulama awal tidak selalu bersikeras untuk mengatur institusi wakaf sesuai dengan aturan ketat uṣūl al-fiqh (prinsip-prinsip yurisprudensi Islam). Sebaliknya, para ulama Islam klasik memberikan banyak fokus pada kulliyat (aspek-aspek universal) Syariah (Abdullah, 2020b).

4. Sejarah Perkembangan Wakaf

4.1 Wakaf pada Masa Nabi dan Sahabat

Motivasi untuk beberapa wakaf pertama dalam sejarah Islam awal terutama bersumber dari dua faktor (Abdullah, 2020b). Sejak bagian paling awal sejarah Islam pada abad ketujuh, Nabi konon mengarahkan seorang khalifah, Farouk Umar bin al-Khattab, untuk membuat hartanya tidak dapat dipindahtangankan sehingga pendapatannya dapat selamanya didistribusikan untuk amal (Guelida et al., 2022).

Dalam sejarah Islam, masjid pertama yang dianggap sebagai wakaf pertama adalah Masjid Quba' di Madinah, yang dibangun saat kedatangan Nabi Muhammad SAW (Owais & Manaf, 2023). Enam bulan kemudian, Masjid Nabawi di pusat Madinah didirikan, mengikuti contoh yang ditetapkan oleh Quba' (Owais & Manaf, 2023). Umar bin Khattab (RA) membuat salah satu wakaf paling awal dalam sejarah Islam ketika ia menetapkan sebidang tanah yang diperoleh dari penaklukan Khaybar sebagai wakaf untuk kepentingan orang miskin, kerabat, untuk membebaskan budak, untuk jihad, dan untuk para musafir dan tamu (Owais & Manaf, 2023).

Selain itu, Abu Bakar (RA) dan Umar (RA) telah mewakafkan sebuah rumah di Madinah dan sebidang tanah di Thamgh masing-masing. Utsman (RA) juga mewakafkan sebuah sumur untuk umat Muslim yang hidup pada saat itu yang memberikan manfaat dari generasi ke generasi, sementara Ali bin Abi Thalib (RA) mewakafkan tanahnya di Yanbu' (Awadh, 2022). Jabir bin Abdullah (RA) berkata: "Tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang tidak mewakafkan suatu harta" (Awadh, 2022).

4.2 Perkembangan Wakaf pada Abad-Abad Awal Islam

Dalam tiga abad pertama Islam (abad ketujuh, kedelapan, dan kesembilan M), para ulama Muslim mengembangkan institusi hukum yang dikenal sebagai wakaf (Guelida et al., 2022). Peraturan wakaf dikembangkan pada abad ketiga Hijriyah (Guelida et al., 2022). Pada masa awal masyarakat Islam, wakaf berfungsi dalam tatanan struktural yang sederhana namun terbatas (Abdullah, 2018).

Perkembangan yurisprudensi wakaf pada periode awal Islam telah diuraikan oleh berbagai ulama. Dalam fase awal ini, kerangka konseptual wakaf tidak disepakati secara bulat oleh semua ulama; bahkan kebolehannya dalam Syariah sempat diperdebatkan secara kritis (Abdullah, 2020a). Proses perkembangan kerangka yurisprudensi wakaf oleh para ulama awal menunjukkan bahwa wakaf telah disamakan dengan berbagai konsep hukum Islam, seperti ṣadaqah, mawārīth, waṣiyah, hadiyah, hadi, dan ʿitq (pembebasan budak) (Abdullah, 2020a).

4.3 Wakaf pada Masa Mamluk dan Ottoman

Pada periode Mamluk di abad ke-16, wakaf telah memiliki sejarah panjang sebagai institusi hukum. Setelah enam abad, institusi ini telah matang dan kini mencakup barang tidak bergerak maupun bergerak (Dallh, 2023). Dokumen hukum yang diarsipkan memberikan kesempatan untuk lebih memahami posisi perempuan dan peran ekonomi mereka dalam konteks wakaf (Dallh, 2023).

Pada masa Ottoman, wakaf memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan kota-kota Islam. Konsul Prancis yang tiba di Aljazair pada tahun 1781 mengamati bahwa institusi wakaf dari dua tempat suci Islam (Haramayn) memiliki sebagian besar rumah di kota Aljazair dan sebagian besar taman yang mengelilinginya (Brahimi & Ben-Hamouche, 2023). Wakaf menjadi pilar dalam kehidupan keagamaan, sosial, budaya, ilmiah, ekonomi, dan politik masyarakat Islam ("A Historical Overview of Waqf," 2024).

4.4 Dampak Kolonialisme terhadap Wakaf

Pentingnya sistem wakaf bagi masyarakat Muslim sangat dirusak oleh kolonisasi negara-negara Muslim ("A Historical Overview of Waqf," 2024). Terdapat lima faktor yang berkontribusi pada kemunduran wakaf di zaman modern, yaitu: (1) perluasan kebebasan testasi dalam undang-undang saat ini telah mengurangi insentif penggunaan wakaf keluarga untuk menghindari hukum waris Islam; (2) kesejahteraan sosial, perusahaan ekonomi dan pembangunan, serta investasi dalam infrastruktur telah menjadi tanggung jawab negara dan lembaga lain; (3) motif keagamaan untuk mewakafkan institusi saleh dan amal tampaknya berkurang (Dahlan et al., 2022).

Di bawah pengaruh hukum Inggris yang menganggap trust keluarga sebagai non-amal, wakaf keluarga telah diperlakukan sebagai institusi non-amal, dan telah dirampas dari hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada wakaf amal (Sadique et al., 2016). Namun, dalam kasus Penang di Malaysia, penelitian menunjukkan bahwa penjajah Inggris tidak menghapuskan wakaf tetapi justru meningkatkan praktiknya sesuai dengan hukum trust dan amal Inggris (Dahlan et al., 2022).

5. Rukun dan Syarat Wakaf

5.1 Rukun Wakaf

Wakaf memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar sah secara hukum Islam. Berdasarkan berbagai sumber, rukun wakaf meliputi: (1) waqif (pemberi wakaf), (2) mawquf bih (harta yang diwakafkan), (3) mawquf 'alayhi (penerima manfaat), dan (4) sighat (ikrar wakaf).

Keabsahan wakaf bergantung pada kepemilikan pemilik atas harta atau manfaatnya, dan bahwa harta tersebut tidak tunduk pada hak-hak orang lain (Alhashmi, 2024). Harta yang dimaksudkan untuk didedikasikan haruslah kekayaan yang tidak diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah dan tidak Islami, diketahui dan dinilai secara menyeluruh, dan harus berada dalam kepemilikan waqif pada saat pendirian wakaf. Hasil dan manfaat aset wakaf harus terus-menerus, yaitu tidak berakhir ("A Historical Overview of Waqf," 2024).

5.2 Syarat Harta yang Diwakafkan

Harta yang diwakafkan harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, harta tersebut harus memiliki nilai dan dapat digunakan secara legal dalam keadaan normal. Kedua, harta tersebut harus memiliki substansi, dimiliki oleh seseorang, dan dapat digunakan dalam berbagai situasi, seperti untuk membeli, menjual, meminjam, meminjamkan, dan menghibahkan. Ketiga, harta tersebut harus dapat diidentifikasi dengan jelas dan bebas dari sengketa (Shahrullah et al., 2024).

Dalam fikih Islam, harta dibagi berdasarkan kemampuannya untuk dibagi. Harta dikategorikan menjadi dua kelompok utama: dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Ratnawati & Farizi, 2023). Jika harta yang tidak dapat dibagi dimaksudkan sebagian untuk donasi (hibah) atau wakaf, hal ini diperbolehkan (Ratnawati & Farizi, 2023). Apa yang dapat dialokasikan kepada mereka yang berhak menerima dari harta wakaf adalah hasil atau manfaat dari suatu aset, asalkan aset itu sendiri tidak dapat dibagi (Ratnawati & Farizi, 2023).

5.3 Syarat Waqif

Waqif harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk memiliki kapasitas hukum penuh (ahliyah) untuk melakukan tindakan hukum. Keabsahan wakaf bergantung pada kepemilikan pemilik atas harta atau manfaatnya (Alhashmi, 2024). Sementara dalam yurisprudensi Islam, tindakan hukum wakaf secara eksklusif bersifat individual, peraturan wakaf di beberapa negara telah memperluas haknya kepada institusi atau badan hukum mana pun yang bermaksud membuat wakaf (Jahar, 2019).

6. Jenis-Jenis Wakaf

6.1 Wakaf Berdasarkan Penerima Manfaat

Terdapat tiga jenis wakaf: wakaf publik, wakaf keluarga, dan wakaf bersama (Guelida et al., 2022). Dalam kaitannya dengan penerima manfaatnya, wakaf dibagi menjadi zurri (wakaf keluarga) dan khayri (wakaf umum), meskipun pembagian yang umum ditemukan dalam tulisan-tulisan kemudian ini tidak ditemukan dalam karya-karya utama hukum Islam (Sadique et al., 2016).

Wakaf Umum (Waqf Khairi/Am): Wakaf yang dibuat untuk tujuan amal publik. Jenis wakaf ini lebih liberal karena dapat terdiri dari berbagai jenis objek (Dahlan et al., 2022). Wakaf umum mencakup wakaf untuk masjid, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas publik lainnya.

Wakaf Keluarga (Waqf Zurri/Ahli): Wakaf yang dibuat untuk kepentingan individu seperti keturunan dan keluarga seseorang. Dari perspektif Syariah, tidak ada perbedaan esensial yang terlihat antara wakaf kesejahteraan publik dan wakaf yang dibuat untuk kepentingan individu seperti keturunan dan keluarga seseorang, dan keduanya diperlakukan sebagai jalan yang direkomendasikan untuk transfer manfaat sukarela (Sadique et al., 2016). Dalam salah satu wakaf pertama jenis ini yang dibuat dalam sejarah Islam, Nabi sendiri telah mengarahkan sahabat Abu Talhah (RA) untuk menetapkannya untuk keluarga dekatnya (Sadique et al., 2016).

Wakaf Bersama (Waqf Mushtarak): Wakaf yang mencakup penerima manfaat "atomistik" dan tujuan amal (Jadalhaq & Russi, 2020).

6.2 Wakaf Berdasarkan Objek

Wakaf Tidak Bergerak: Wakaf dalam bentuk tanah, bangunan, dan properti tidak bergerak lainnya. Ini merupakan bentuk wakaf yang paling tradisional dan paling umum dalam sejarah Islam.

Wakaf Bergerak: Seiring perkembangan fikih, wakaf atas aset bergerak juga diakui. Sementara dasar untuk istibdāl properti wakaf terletak pada pendapat Mazhab Ḥanbalī, pendapat Mazhab Shāfiʿī digunakan untuk berargumen tentang kebolehan mewakafkan aset bergerak secara independen sebagai wakaf (Abdullah, 2018).

Wakaf Tunai (Waqf al-Nuqud): Wakaf dalam bentuk uang tunai merupakan perkembangan yang relatif baru namun semakin penting. Wakaf tunai merupakan instrumen filantropi Islam yang penting di mana sumber daya moneter diwakafkan, memastikan kelangsungan kesejahteraan sosial (Qadri et al., 2024). Mekanisme filantropi Islam ini dirancang untuk memobilisasi dana melalui kontribusi sukarela uang tunai sebagai wakaf, yang kemudian diinvestasikan dalam usaha yang sesuai dengan syariah untuk menghasilkan pengembalian keuangan yang berkelanjutan (Qadri et al., 2024).

Maxim hukum yang populer di kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i menyatakan: "Sesungguhnya setiap entitas yang diperbolehkan dan bertahan dapat diwakafkan" (Hidayat, 2024). Maxim hukum ini secara implisit menjelaskan keabsahan aset yang diwakafkan, yang harus tahan lama dan dapat digunakan. Uang adalah salah satu contohnya (Hidayat, 2024).

7. Maqashid Syariah dalam Wakaf

7.1 Hubungan Wakaf dengan Maqashid Syariah

Analisis yurisprudensi wakaf klasik dari perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah (tujuan-tujuan lebih tinggi hukum Islam) menunjukkan bahwa konstituen-konstituen kunci maqashid terjalin dalam wacana klasik tentang hukum-hukum wakaf (Abdullah, 2020b). Para ulama dalam menurunkan prinsip-prinsip wakaf memastikan bahwa esensi-esensi Maqāṣid al-Sharī'ah secara halus bercampur dengan komponen-komponen yang diperlukan dari prinsip-prinsip fikih (Abdullah, 2020b).

Penerapan mekanisme analisis berbasis maqashid sangat penting dalam konteks modern untuk mengembangkan landasan pragmatis bagi interpretasi yurisprudensi wakaf klasik sedemikian rupa sehingga secara efektif merespons area-area dan isu-isu baru yang relevan dari cakupan wakaf (Abdullah, 2020b).

7.2 Lima Tujuan Pokok Maqashid dalam Konteks Wakaf

Wakaf berkontribusi pada perlindungan lima tujuan pokok Maqashid Syariah:

• Perlindungan Agama (Hifz al-Din): Wakaf untuk masjid, sekolah agama, dan institusi keagamaan lainnya berkontribusi langsung pada perlindungan dan pengembangan agama Islam.

• Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs): Wakaf untuk rumah sakit, klinik kesehatan, dan fasilitas medis berkontribusi pada perlindungan jiwa manusia.

• Perlindungan Akal (Hifz al-'Aql): Wakaf untuk institusi pendidikan, perpustakaan, dan pusat penelitian berkontribusi pada perlindungan dan pengembangan akal manusia.

• Perlindungan Keturunan (Hifz al-Nasl): Wakaf keluarga berkontribusi pada perlindungan keturunan dan keberlangsungan generasi.

• Perlindungan Harta (Hifz al-Mal): Wakaf sebagai instrumen ekonomi berkontribusi pada perlindungan dan pengembangan harta masyarakat.

Wakaf memiliki maqashid untuk tindakan amal yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang berarti wakaf memiliki dasar hukum yang jelas dan manfaat kepemilikannya adalah untuk kepentingan masyarakat (Qamariyanti, 2016).

8. Peran Sosial-Ekonomi Wakaf dalam Sejarah Islam

8.1 Wakaf dalam Pembangunan Pendidikan

Sejarah wakaf seperti sekolah, pusat penelitian, universitas, dan perpustakaan menunjukkan kekuatan wakaf budaya dan pelayanan wakaf kepada agama dan ilmu pengetahuan. Sejak awal Islam hingga sekarang, fungsi pendidikan dan budaya wakaf telah menjadi salah satu fungsinya yang paling menonjol dalam masyarakat Islam (Deloui et al., 2021). Wakaf memainkan peran penting dalam pembiayaan berbagai pendidikan dan kesehatan Islam. Misalnya di Mesir, Arab Saudi, Turki, dan beberapa negara lain, pembangunan dan berbagai fasilitas serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan dibiayai dari pengembangan wakaf (Sukarmi & Victoria, 2018).

Institusi-institusi pendidikan Islam awal, termasuk madrasah, didirikan dengan dukungan wakaf yang substansial (Yusuf, 2014). Wakaf juga dimaksudkan terutama untuk studi dan transmisi ilmu-ilmu Islam murni (Yusuf, 2014). Bahkan, konsep-konsep kunci dari Common Law, seperti trust, mungkin telah menyalin konsep-konsep hukum Islam; konstitusi-konstitusi dari perguruan tinggi paling awal di Oxford dan Cambridge mereplikasi desain madrasah amal Islam (Koehler, 2010).

8.2 Wakaf dalam Pembangunan Kesehatan

Rumah Sakit Al-Noori di Damaskus adalah salah satu rumah sakit terkenal yang dibangun di atas tanah wakaf dalam hal sektor kesehatan yang telah beroperasi selama tujuh abad dan bahkan beberapa bagian rumah sakit masih beroperasi hingga hari ini ("A Historical Overview of Waqf," 2024). Wakaf untuk kesehatan mencakup pembangunan rumah sakit, klinik, apotek, dan berbagai fasilitas kesehatan lainnya yang memberikan layanan gratis atau bersubsidi kepada masyarakat.

8.3 Wakaf dalam Pembangunan Infrastruktur

Wakaf memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur kota-kota Islam. Wakaf menjadi pilar dalam kehidupan keagamaan, sosial, budaya, ilmiah, ekonomi, dan politik masyarakat Islam ("A Historical Overview of Waqf," 2024). Hampir setiap negara Muslim memiliki kementerian yang menangani awqāf dan Urusan Islam ("A Historical Overview of Waqf," 2024).

Dalam konteks perkotaan, wakaf berkontribusi signifikan terhadap pembentukan kain perkotaan kota-kota Islam. Sifat hukum wakaf yang mencegah penjualan atau pembongkaran properti telah berkontribusi besar dalam membentuk kain perkotaan dengan cara tertentu (Brahimi & Ben-Hamouche, 2023).

8.4 Wakaf sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Wakaf merupakan instrumen yang sangat penting untuk solidaritas dan pembangunan sosial (Dallh, 2023). Tujuan wakaf dalam Syariah (hukum Islam) didefinisikan sebagai membantu orang miskin, yang tidak beruntung, yang membutuhkan, atau tujuan amal lainnya secara sukarela (Abdullah, 2020b). Pemanfaatan wakaf yang tepat sesuai dengan semangat dan tujuannya dapat menjadi instrumen yang berharga bagi masyarakat Muslim untuk memastikan solidaritas, kohesi, dan di atas segalanya pelestarian kebaikan bersama (Dallh, 2023).

Dalam konteks India, institusi wakaf memiliki jumlah sumber daya keuangan dan infrastruktur yang sangat besar, dan peran institusi ini dapat sangat penting dalam mengurangi kemiskinan, khususnya komunitas Muslim (Abdullah, 2020b). Pemanfaatan wakaf yang tepat dapat menjadi kritis dalam mengurangi tingkat kemiskinan di antara umat Muslim (Abdullah, 2020b).

9. Peran Perempuan dalam Wakaf

Penggunaan tradisional wakaf untuk melindungi dan mewariskan harta dan kekayaan konsisten dengan kebutuhan ekonomi perempuan, selaras dengan budaya sosio-politik, dan tidak melanggar hukum waris Islam (Dallh, 2023). Meskipun secara hukum hanya sepertiga dari harta keluarga yang dapat diwakafkan, pendirian wakaf memberikan kesempatan bagi banyak Muslim untuk menghindari hukum waris Islam (Dallh, 2023).

Pada periode Mamluk, dokumen hukum yang diarsipkan memberikan kesempatan untuk lebih memahami posisi perempuan dan peran ekonomi mereka dalam konteks wakaf (Dallh, 2023). Perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat wakaf, tetapi juga berperan aktif sebagai pendiri dan pengelola wakaf sepanjang sejarah Islam (Dallh, 2023).

10. Yurisprudensi Wakaf Klasik (Fiqh al-Awqaf)

10.1 Perkembangan Fiqh al-Awqaf

Yurisprudensi wakaf (fiqh al-awqāf) berkembang melalui proses yang panjang dan kompleks. Para ulama Islam awal tampaknya menggunakan tiga lapisan premis Syariah untuk menentukan status hukum wakaf dan menyimpulkan doktrin-doktrin yang terkait (Abdullah, 2020a). Proses perkembangan kerangka yurisprudensi wakaf sebagian besar bergantung pada ekstraksi fitur-fitur esensial dari beberapa institusi yang sudah mapan seperti ṣadaqah, mawārīth, waṣiyah, hadiyah, hadi, dan ʿitq (Abdullah, 2020a).

Meskipun yurisprudensi wakaf berhasil menghasilkan kerangka hukum yang masuk akal tentang pemisahan antara kepemilikan aktual dan kepemilikan manfaat dari suatu wakaf sejak abad kedua AH, namun ia tidak dapat secara terbuka menyatakan institusi tersebut sebagai entitas hukum yang terpisah hingga baru-baru ini (Abdullah, 2015).

10.2 Perbedaan Pandangan Mazhab dalam Fiqh al-Awqaf

Empat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai berbagai aspek wakaf. Sementara dasar untuk istibdāl (penggantian) properti wakaf terletak pada pendapat Mazhab Ḥanbalī, pendapat Mazhab Shāfiʿī digunakan untuk berargumen tentang kebolehan mewakafkan aset bergerak secara independen sebagai wakaf (Abdullah, 2018).

Dalam perkembangan terkini, sementara "hukum wakaf Turki terbaru dengan jelas memberikan kepribadian hukum kepada wakaf", sebuah kerangka hukum wakaf baru telah disiapkan bersama oleh Bank Pembangunan Islam/Institut Penelitian dan Pelatihan Islam (IDB/IRTI) dan Kuwait Public Foundation (KPF) (Abdullah, 2018).

10.3 Status Kepemilikan dalam Wakaf

Salah satu aspek yang paling diperdebatkan dalam yurisprudensi wakaf adalah status kepemilikannya. Sebagaimana ditetapkan dalam teori hukum Islam, jika kepemilikan suatu objek dialihkan atau dipindahkan, maka ia harus berpindah kepada penerima yang ditentukan. Namun, ini bukan kasusnya dengan wakaf, karena kerangka konseptualnya menolak asosiasi kepemilikannya dengan individu atau entitas mana pun (Abdullah, 2020a).

Fikih al-awqāf modern telah mengakui wakaf sebagai "entitas hukum terpisah atau 'theimmah' yang dapat terlibat dalam penjualan, pembelian, penyewaan, dan peminjaman" (Abdullah, 2015). Dalam konteks hukum umum, wakaf disamakan dengan trust amal dan dengan demikian umumnya dianggap sesuai dengan kerangka hukum trust (Abdullah, 2015).

11. Tata Kelola dan Manajemen Wakaf

11.1 Peran Nazir (Mutawalli)

Nazir atau mutawalli adalah pengelola wakaf yang bertanggung jawab untuk memelihara, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf, tanpa dapat menjual, menghibahkan, atau mewariskannya. Sementara manfaat atau hasil dari aset wakaf adalah untuk orang-orang tertentu dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan ajaran Islam (Ibrahim et al., 2020). Mutawalli harus bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka (Owais & Manaf, 2023).

Pengembangan wakaf masih menghadapi banyak hambatan, seperti pemahaman masyarakat tentang wakaf yang masih lemah, kepercayaan publik terhadap Nazir yang masih kurang, dan Nazir sendiri masih banyak yang tidak profesional (Ibrahim et al., 2020). Oleh karena itu, solusinya adalah mengembangkan Nazir wakaf, baik secara moral, manajerial, pengetahuan bisnis, dan meningkatkan Nazir yang belum menjadi pekerja penuh waktu (Ibrahim et al., 2020).

11.2 Kerangka Tata Kelola Korporat untuk Wakaf

Aset wakaf kumulatif global diperkirakan bernilai $105 miliar. Meskipun estimasi ini tidak didasarkan pada data yang tepat, ini hanya mencerminkan sekilas tentang apa yang mungkin dimiliki oleh institusi wakaf dalam proses dan perjuangan untuk peningkatan sosial-ekonomi umat (Abdullah, 2015). Namun, meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan masyarakat, sebagian besar dari total awqāf masih terbengkalai di seluruh dunia (Abdullah, 2015).

Dalam ekonomi modern, wakaf telah mengambil jalur baru, baik sebagai produk maupun sebagai institusi/entitas hukum, terutama dalam industri keuangan Islam (Abdullah, 2015). Konsekuensinya, skenario ini secara otomatis menuntut agar institusi tersebut diatur dengan adil dan dipantau secara ketat (Abdullah, 2015).

11.3 Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen krusial dalam pengelolaan wakaf. Kepercayaan adalah elemen penting dalam kedermawanan dan berfungsi sebagai fondasi untuk manajemen wakaf yang efektif (Dian et al., 2024). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekurangan dalam administrasi aset wakaf mencakup sumber daya manusia terampil yang tidak memadai, kurangnya pemanfaatan aset wakaf, ketidaksadaran komunitas tentang wakaf, penyalahgunaan aset wakaf, dan kekurangan transparansi dan akuntabilitas (Bushra et al., 2022).

12. Perkembangan Wakaf Kontemporer

12.1 Evolusi Wakaf Modern

Dibandingkan dengan struktur klasik wakaf yang terbatas dalam domain institusi amal permanen, wakaf modern telah menghadirkan beberapa dimensi baru ke dalam lipatannya (Abdullah, 2018). Wakaf modern sedang dalam proses re-evolusi. Wakaf, dalam skenario saat ini, telah berkembang menjadi produk keuangan, alat pengalihan properti, instrumen kontrak, alat investasi, mekanisme mitigasi risiko, dan entitas yang diinkorporasi (Abdullah, 2018).

Dalam industri keuangan Islam, mekanisme wakaf telah digunakan untuk mengembangkan berbagai produk keuangan inovatif. Daftar produk berbasis wakaf mencakup takāful (asuransi Islam), mikro-takāful, keuangan mikro Islam, kredit mikro Islam, qarḍ ḥasan (pinjaman kebajikan), dan unit trust Islam (Abdullah, 2018).

12.2 Wakaf Tunai dan Inovasi Keuangan

Wakaf tunai merupakan instrumen filantropi Islam yang penting di mana aset moneter diwakafkan untuk manfaat permanen komunitas, sesuai dengan kehendak ilahi Allah Azza wa Jalla, atau didedikasikan untuk usaha amal (Qadri et al., 2024). Pada dasarnya, wakaf tunai mewujudkan wakaf sumber daya keuangan oleh seorang individu, yang disebut sebagai waqif, kepada institusi wakaf yang bertugas sebagai pengelola aset (Qadri et al., 2024).

Mekanisme filantropi Islam ini dirancang untuk memobilisasi dana melalui kontribusi sukarela uang tunai sebagai wakaf, yang kemudian diinvestasikan dalam usaha yang sesuai dengan syariah untuk menghasilkan pengembalian keuangan yang berkelanjutan. Pendekatan seperti ini bersifat transformatif, memastikan permanensi modal yang diwakafkan dan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan (Qadri et al., 2024).

Wakaf tunai membuka peluang unik untuk menciptakan investasi guna menyediakan layanan keagamaan, pendidikan, dan sosial. Tabungan orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menebusnya dengan Sertifikat Wakaf Tunai (Sukarmi & Victoria, 2018).

12.3 Wakaf Berbasis Teknologi (FinTech)

Integrasi FinTech dengan wakaf Islam akan membantu sebagian besar institusi pendidikan yang bertujuan untuk berkembang (Faisal et al., 2022). FinTech-enabled-Endowment merupakan salah satu alternatif utama untuk dana yang bergantung pada donor, yang dapat menyediakan aliran pendapatan yang berkelanjutan bagi NPHDIs (Faisal et al., 2022). Inovasi dalam manajemen wakaf telah terjadi, antara lain, di Kuwait, Qatar, Emirates, Yordania, Arab Saudi, Mesir, Turki, Bangladesh, Malaysia, Singapura, bahkan Eropa dan Amerika (Purwaningsih & Basrowi, 2023).

12.4 Model-Model Wakaf Inovatif

Berbagai model wakaf inovatif telah diusulkan dan dikembangkan, termasuk wakaf paralel, instrumen sosial dan keuangan berbasis wakaf, ṣukūk berbasis wakaf, mikro-takāful, dan bank komoditas berbasis wakaf (Abdullah, 2018). Model wakaf tunai yang dipadukan dengan keuangan campuran (blended finance) juga telah dikembangkan untuk mengatasi tuntutan infrastruktur dan ekonomi (Qadri et al., 2024).

13. Wakaf dalam Berbagai Konteks Nasional

13.1 Wakaf di Indonesia

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam praktik wakaf. Praktik wakaf di Indonesia telah dilakukan oleh komunitas Muslim Indonesia sejak sebelum kemerdekaan (Purwaningsih & Basrowi, 2023). Wakaf produktif, yang merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi bagi masyarakat di Indonesia, belum terwujud sepenuhnya (Ibrahim et al., 2020).

Kerangka hukum yang mengatur wakaf tunai, yang diabadikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, memastikan kepatuhan terhadap hukum Syariah (Qadri et al., 2024). Undang-undang ini juga menekankan perlunya manajemen wakaf yang produktif (Shahrullah et al., 2024). Terobosan dalam regulasi wakaf datang dengan perluasan item yang dapat diwakafkan sebagai wakaf untuk mencakup semua kategori dengan nilai ekonomi (Jahar, 2019).

Reformasi sistem wakaf di Indonesia dapat dilihat sebagai tren modern intelektual Muslim yang mengadaptasi yurisprudensi Islam (fikih) ke kondisi sosial modern dengan cara menafsirkan ulang norma-norma Islam atas dasar maṣlaḥah (kepentingan publik) (Jahar, 2019). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga diperluas (Jahar, 2019).

13.2 Wakaf di Malaysia

Di Malaysia, wakaf dipegang di bawah Departemen Wakaf, Zakat, dan Haji (JAWHAR) di tingkat federal dan Dewan Agama Islam Negeri (SIRC) dari negara-negara masing-masing untuk tingkat negara (Hidir et al., 2021). Wakaf merupakan urusan negara yang tunduk pada hukum negara, mengingat posisi SIRC sebagai 'wali tunggal' properti wakaf di negara-negara masing-masing (Hussin et al., 2024).

Manajemen properti wakaf di Malaysia diserahkan kepada pemilik tanpa tunduk pada kontrol hukum atau kerangka regulasi hingga tahun 1952, di mana negara bagian Selangor mengeluarkan undang-undang berdasarkan hukum Islam, termasuk yang berkaitan dengan manajemen wakaf (Rafiq, 2023).

13.3 Wakaf di Kuwait

Kuwait memiliki sejarah wakaf yang sangat kaya dan pengalaman masa kini yang cukup besar, dengan variasi antara praktik pemerintah dan swasta (Al-Daihani et al., 2023). Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF) memainkan peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kuwait. Di antara program-programnya adalah inisiatif wakaf untuk pengembangan kesehatan, proyek sponsor mahasiswa, dan proyek pengembangan sosial dan ilmiah (Al-Daihani et al., 2023).

13.4 Wakaf di Singapura

Singapura merupakan salah satu negara yang paling maju dalam hal manajemen wakaf, meskipun merupakan negara minoritas Muslim (Mohiddin, 2019). Keberhasilan Singapura dalam pengelolaan wakaf disebabkan oleh struktur hukum yang solid, kebijakan pro-pembangunan, pendanaan inovatif, pemikiran fatwa yang progresif, tata kelola yang baik, dan keahlian serta pengetahuan berbasis kerja tim (Rafiq, 2023).

14. Wakaf dan Hak Asasi Manusia

14.1 Wakaf sebagai Instrumen Perdamaian dan Keamanan

Wakaf memainkan peran penting dalam memperkuat dan mempromosikan perdamaian positif dan komponen-komponen generasi ketiga hak asasi manusia (Deloui et al., 2021). Komponen-komponen hak asasi manusia generasi ketiga mencoba mewujudkan hal-hal seperti hak atas pembangunan, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan yang karena fungsinya, wakaf memainkan peran penting dalam menyediakan item-item yang disebutkan (Deloui et al., 2021).

Wakaf, sebagai salah satu institusi masyarakat sipil, membuka jalan bagi pengembangan institusi yang independen dari pemerintah dan dengan cara ini, dapat meningkatkan koefisien keamanan sosial (Deloui et al., 2021). Berbagai individu yang mendapat manfaat dari wakaf dalam kerangka hukum akan merasa relatif lebih aman di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi (Deloui et al., 2021).

14.2 Wakaf dan Kebebasan

Penelitian mengeksplorasi konsep kebebasan yang luas dalam wakaf Islam, menekankan pembebasan dari kendala-kendala masyarakat seperti kemiskinan dan kecacatan (Alhashmi, 2024). Contoh-contoh historis, seperti Universitas Al-Azhar, menyoroti peran penting wakaf dalam mendorong kemandirian dari tekanan negara, terutama dalam bidang pemikiran dan pendidikan (Alhashmi, 2024).

Kebebasan yang diberikan oleh yurisprudensi Islam mendorong masyarakat untuk berkontribusi pada aspek kebaikan ini (Alhashmi, 2024). Wakaf digambarkan sebagai vital dalam mempertahankan dan membebaskan masyarakat, menawarkan otonomi keuangan kepada para ulama dan institusi pendidikan (Alhashmi, 2024).

15. Tantangan dan Prospek Wakaf

15.1 Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf

Berbagai tantangan dihadapi dalam pengelolaan wakaf di berbagai negara. Pertama, banyak tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi sangat tinggi dikelola secara tradisional dan kurang kepercayaan (Maryani et al., 2023). Kedua, sebagian besar administrator wakaf tidak memenuhi tugas mereka sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang wakaf (Maryani et al., 2023). Ketiga, rendahnya pengetahuan dan pemahaman Nazir tentang norma hukum negara yang mengatur manajemen wakaf menyebabkan keraguan bagi Nazir dalam mengembangkan manajemen dan penggunaan produktif wakaf (Maryani et al., 2023).

Keempat, tidak adanya kerangka hukum yang jelas untuk wakaf di beberapa negara menjadi hambatan besar. Misalnya, di Pakistan, tidak ada undang-undang yang mengatur wakaf secara khusus (Faisal et al., 2022). Kelima, kurangnya kesadaran masyarakat tentang wakaf dan potensinya juga menjadi tantangan yang signifikan (Bushra et al., 2022).

15.2 Prospek dan Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berbagai rekomendasi telah diajukan. Pertama, perlu ada kerangka hukum yang kuat dan tidak statis untuk wakaf agar dapat tumbuh dan memperluas jangkauannya (Abdullah, 2020b). Kedua, perlu ada peningkatan kapasitas Nazir, baik secara moral, manajerial, maupun pengetahuan bisnis (Ibrahim et al., 2020). Ketiga, perlu ada inovasi dalam model wakaf untuk merespons kebutuhan modern (Abdullah, 2018).

Keempat, perlu ada transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan wakaf (Bushra et al., 2022). Kelima, perlu ada integrasi teknologi dalam pengelolaan wakaf untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan (Faisal et al., 2022). Keenam, perlu ada kolaborasi antara institusi wakaf, pemerintah, dan sektor swasta untuk memaksimalkan dampak wakaf (Qadri et al., 2024).

Kebangkitan wakaf dapat menjadi instrumen yang berharga bagi masyarakat Muslim untuk memastikan solidaritas, kohesi, dan di atas segalanya pelestarian kebaikan bersama (Dallh, 2023). Awqāf memiliki potensi untuk berkontribusi pada semua 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sehingga akan dimasukkan dalam instrumen pembiayaan arus utama yang menargetkan pencapaian SDGs (Faisal et al., 2022).

16. Kesimpulan

Wakaf merupakan institusi Islam yang kaya dan multidimensi yang telah memainkan peran yang sangat penting dalam peradaban Islam selama lebih dari satu milenium. Dari perspektif teologis, wakaf merupakan manifestasi dari semangat filantropi Islam yang mendalam, yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW ("A Historical Overview of Waqf," 2024). Dari perspektif hukum, wakaf merupakan institusi yang kompleks dengan yurisprudensi yang kaya dan beragam, yang telah berkembang melalui proses panjang ijtihad dan analogi oleh para ulama dari berbagai mazhab (Abdullah, 2020c, 2020a).

Dari perspektif sosial-ekonomi, wakaf telah terbukti menjadi instrumen yang efektif untuk pembangunan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan penyediaan layanan publik (Abdullah, 2020b; Dallh, 2023). Dari perspektif kontemporer, wakaf sedang mengalami re-evolusi yang signifikan, dengan berbagai inovasi dalam bentuk wakaf tunai, wakaf berbasis teknologi, dan berbagai produk keuangan Islam berbasis wakaf (Abdullah, 2018; Qadri et al., 2024).

Tantangan utama yang dihadapi wakaf saat ini adalah masalah tata kelola, manajemen, dan kerangka hukum yang memadai (Abdullah, 2020b; Bushra et al., 2022). Namun, dengan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat, wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat Muslim dan bahkan masyarakat global secara keseluruhan (Dallh, 2023; Faisal et al., 2022).

Sebagaimana diungkapkan oleh berbagai penelitian, kebangkitan wakaf bukan hanya tentang menghidupkan kembali institusi kuno, tetapi juga tentang mengadaptasinya untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan zaman modern, sambil tetap setia pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang mendasarinya (Abdullah, 2018; Jahar, 2019). Dengan demikian, wakaf dapat terus menjadi instrumen yang relevan dan efektif untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan dalam konteks Islam kontemporer.

Daftar Referensi

A Historical Overview of Waqf. (2024). International Journal of Sukuk and Waqf Research, 1–8. https://doi.org/10.46281/ijswr.v5i1.2170

Abdullah, M. (2015). A new framework of corporate governance for waqf: A preliminary proposal. ICR Journal, 6(3), 353–370. https://doi.org/10.52282/icr.v6i3.316

Abdullah, M. (2018). Evolution in waqf jurisprudence and Islamic financial innovation. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 4(1), 161–182. https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.920

Abdullah, M. (2019). Waqf and trust: The nature, structures and socio-economic impacts. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(4), 512–527. https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2016-0124

Abdullah, M. (2020a). Classical waqf, juristic analogy and framework of awqāf doctrines. ISRA International Journal of Islamic Finance, 12(2), 281–296. https://doi.org/10.1108/ijif-07-2019-0102

Abdullah, M. (2020b). Islamic endowment (waqf) in India: Towards poverty reduction of Muslims in the country. Journal of Research in Emerging Markets, 2(2), 48–60. https://doi.org/10.30585/jrems.v2i2.482

Abdullah, M. (2020c). Reflection of Maqāṣid al-Sharī'ah in the classical Fiqh al-Awqāf. Islamic Economic Studies, 27(2), 79–90. https://doi.org/10.1108/ies-06-2019-0011

Al-Daihani, M., Abdullah, A. S. C., & Madun, A. (2023). Waqf institutions in Kuwait: Historical perspective. Jurnal Syariah, 30(1), 100–122. https://doi.org/10.22452/syariah.vol30no1.4

Alhashmi, E. (2024). The role of endowments in achieving the goals of security and freedom. International Journal of Religion, 5(2), 276–288. https://doi.org/10.61707/yy80ya73

Ambrose, A. H. A. A., Hassan, M. A. G., & Hanafi, H. (2018). A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 11(3), 395–415. https://doi.org/10.1108/imefm-01-2017-0001

Awadh, A. H. (2022). An analysis study on the need of investing in the contemporary waqf fields on the Kenyan Coast. Journal of Asian and African Social Science and Humanities, 7(4), 13–28. https://doi.org/10.55327/jaash.v7i4.251

Brahimi, M., & Ben-Hamouche, M. (2023). Decoding the irregularity in the Casbah urban fabric. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, (2(38)). https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30062023/7998

Bushra, M. T. F., Nafees, S. M. M., Abdullah, M. M. A., & Mazahir, S. M. M. (2022). Management of waqf properties: A case study in Sri Lanka. Sprin Journal of Arts Humanities and Social Sciences, 300–310. https://doi.org/10.55559/sjahss.v1i06.32

Dahlan, S. Md., Mohamad, N. A., & Dahlan, N. H. M. (2022). Influence of the British colonialist on waqf practice in Penang, Malaysia. UUM Journal of Legal Studies, 13. https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.2.12

Dallh, M. (2023). Accumulate but distribute: Islamic emphasis on the establishment of waqf (pious endowment). Religion and Development, 2(1), 21–40. https://doi.org/10.30965/27507955-20230014

Deloui, J. S., Amiri, A. P., Jahangiri, A., & Behniafar, A. R. (2021). The role of endowments in the realization of peace and human rights. Propósitos y Representaciones, 9(SPE1). https://doi.org/10.20511/pyr2021.v9nspe1.890

Dian, S., Prajanti, W., Widiatningrum, T., & Daud, D. (2024). Analysis of the impacts of the Covid-19 pandemic on rice farming efficiency level: An empirical study in Central Java Province, Indonesia. Management and Accounting Review, 23(1). https://doi.org/10.24191/mar.v23i01-08

Elasrag, H. (2017). Towards a new role of the institution of waqf. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3011290

Faisal, M., Meraj, M., Mubarik, M. S., & Butt, M. W. F. (2022). FinTech-enabled-endowment: A proposed financial sustainability model for NPHDIs. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1444561/v1

Goodyear, M. (2021). Heaven or earth: The Hagia Sophia re-conversion, Turkish and international law, and the special case of universal religious sites. UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law, 19(1). https://doi.org/10.5070/n419156052

Guelida, B., Aydouni, O. el, & Ziani, Z. (2022). The Moroccan waqf and the Common-Law trust: A comparative study. UUM Journal of Legal Studies, 13(No.1), 283–309. https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.1.12

Hidayat, E. (2024). Induction and its relevance to the transformation of Sharia economic law in Indonesia: A study of four Madhhabs. Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 7(1), 71. https://doi.org/10.30659/jua.v7i1.28692

Hidir, B. M., Azila, A. S., & Affah, M. N. (2021). Inheritance of house unit on waqf land from Islamic and Malaysian law perspectives. International Journal of Asian Social Science, 11(2), 114–128. https://doi.org/10.18488/journal.1.2021.112.114.128

Hosseini, S. S. (2019). A comparative inspection of pious foundation in Iran and Germany law. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(5), 95. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i5.1036

Hussin, R., Ghazali, A. M., & Akhir, N. S. M. (2024). Waqf land development for private tahfiz schools in the state of Perlis, Malaysia: Procedures and advantages. UUM Journal of Legal Studies, 15(1), 149–170. https://doi.org/10.32890/uumjls2024.15.1.7

Ibrahim, D., Zainuri, A., & Huda, M. (2020). Empowering wakaf (Islamic endowment) for economic development: An insightful value of Nazir Waqf in Indonesia. UMRAN – Journal of Islamic and Civilizational Studies, 7(1), 103–114. https://doi.org/10.11113/umran2020.7n1.405

Jadalhaq, I. M., & Russi, L. (2020). Finding direction at the edge of law and life: Islamic fiqh, correspondence, and UAE Takāful insurance regulation. Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit et Société, 35(3), 477–497. https://doi.org/10.1017/cls.2020.19

Jahar, A. S. (2019). Bureaucratizing sharia in modern Indonesia: The case of zakat, waqf and family law. Studia Islamika, 26(2), 207–245. https://doi.org/10.15408/sdi.v26i2.7797

Koehler, B. (2010). Early Islamic charities as catalysts of institutional innovation. Economic Affairs, 30(3), 6–8. https://doi.org/10.1111/j.1468-0270.2010.02014.x

Martinelli, I. (2019). Community economic development prospect based on wakaf funds. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) Humanities and Social Sciences, 2(4), 409–423. https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.640

Maryani, M., Arifin, Z., Fathoni, M., Triana, N., Sasnifa, P., Ahmad, S. B., Hidayati, R., & Ramlah. (2023). Islamic philanthropy: Implementation of regulations and utilization of waqf proceeds in Jambi. Jurnal Hukum Islam, 21(1), 159–180. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_07

Mohiddin, M. N. (2019). Waqf development in minority Muslim country: Singapore's experience. Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance, 2(1), 19–34. https://doi.org/10.24191/jipsf/v2n12019_19-34

Nugroho, W. B., & Hilal, F. N. (2019). Micro waqf bank in Indonesia: Analysis of the constitution concept according to the Maqashid Sharia. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 3(1). https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v3i1.3905

Owais, M., & Manaf, Z. I. A. (2023). Comparative analysis of waqf institutions governance in India and Singapore. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 6(2), 257–282. https://doi.org/10.21154/elbarka.v6i2.5321

Purwaningsih, E., & Basrowi, B. (2023). The urgence of money wakf in improving the community's economy. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 9(2), 291–315. https://doi.org/10.20473/jebis.v9i2.37708

Qadri, R. A., Pratama, R. H., Khabibi, A., & Pratama, R. (2024). Refining the cash-waqf blended finance model for infrastructure development. Management and Accounting Review. https://doi.org/10.24191/mar.v23i01-09

Qamariyanti, Y. (2016). The contextual of waqf in philosophy of Islamic law based on the Qur'an and Hadith. Lambung Mangkurat Law Journal, 1(1), 15–26. https://doi.org/10.32801/abc.v1i1.9

Rafiq, M. (2023). The efficiency of waqf practice in human resource development: Evidence from different countries. International Journal of Islamic Economics and Governance, 4(1), 80–105. https://doi.org/10.58932/muld0025

Ratnawati, E. T. R., & Farizi, R. S. A. (2023). Protection of intellectual property rights in the perspective of Islamic law. Millah Journal of Religious Studies, 337–408. https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art4

Sadique, M. A., Ansari, A. H., Hingun, M., & Hasan, A. (2016). Socio-legal significance of family waqf in Islamic law: Its degeneration and revival. IIUM Law Journal. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v24i2.275

Shahrullah, R. S., Syarief, E., & Arifin, I. (2024). Strategic navigation of waqf law: Maximizing the productivity of waqf land management. Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir, 4(1), 1. https://doi.org/10.51825/yta.v4i1.23549

Sukarmi, S., & Victoria, A. (2018). Cash waqf in sustaining of Indonesian society "in legal & economic perspective." Al-Itqan Journal of Islamic Sciences and Comparative Studies, 83–97. https://doi.org/10.31436/al-itqan.v2i1.43

Uluyol, B., Secinaro, S., Calandra, D., & Lanzalonga, F. (2021). Mapping waqf research: A thirty-year bibliometric analysis. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(5), 748–767. https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2021-0031

Yusuf, A. A. (2014). Al-Qadi Abu Ya'la: Thoughts and influence on the development of legal theory of Islamic civilization and sciences of jurisprudence. UMRAN – Journal of Islamic and Civilizational Studies, 1(1). https://doi.org/10.11113/umran2014.1n1.7