00763 - Wakaf Tunai/Uang: Konsep, Regulasi, Implementasi, dan Potensinya dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Abstract

Cash waqf (waqf al-nuqud) is an Islamic philanthropic instrument that has significant potential in the socio-economic empowerment of the Muslim community. This article comprehensively examines cash waqf from multiple perspectives: its definition and legal foundations, scholarly debates across madhabs, regulatory frameworks in Indonesia, management mechanisms, product innovations such as Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) and Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), and future development challenges and opportunities. The method used is a literature review drawing on various academic sources, regulations, and fatwas related to cash waqf. The results show that, although there are differences of opinion among classical jurists — particularly between the Hanafi and Shafi'i schools — the majority of contemporary scholars permit cash waqf on the basis of istihsan bi al-'urf. In Indonesia, cash waqf has obtained strong legal legitimacy through MUI Fatwa Number 2 of 2002 and Law Number 41 of 2004 on Waqf. The potential for cash waqf in Indonesia reaches at least IDR 180 trillion per year, but its realization remains far below potential. Various challenges — including low public literacy, regulatory issues, and lack of nazhir professionalism — need to be addressed through comprehensive strategies encompassing socialization, productive management, capacity building, and digital transformation. With optimal management, cash waqf can become an effective instrument in realizing the socio-economic welfare of Muslims while contributing to sustainable national development.

Keywords: cash waqf, waqf al-nuqud, Cash Waqf Linked Sukuk, Islamic philanthropy, economic empowerment

Abstrak

Wakaf tunai (waqf al-nuqud) merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan sosial-ekonomi umat. Artikel ini mengkaji secara komprehensif wakaf tunai dari berbagai perspektif: definisi dan landasan hukumnya, perdebatan ulama antarmadzhab, regulasi di Indonesia, mekanisme pengelolaan, inovasi produk seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), serta tantangan dan peluang pengembangannya di masa depan. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (literature review) dengan menghimpun berbagai sumber akademis, regulasi, dan fatwa terkait wakaf tunai. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama klasik — terutama antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i — mayoritas ulama kontemporer membolehkan wakaf tunai atas dasar istihsan bi al-'urf. Di Indonesia, wakaf tunai telah mendapatkan legitimasi hukum yang kuat melalui Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai setidaknya Rp180 triliun per tahun, namun realisasinya masih jauh di bawah potensi tersebut. Berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, permasalahan regulasi, dan kurangnya profesionalisme nazhir, perlu diatasi melalui strategi komprehensif yang mencakup sosialisasi, pengelolaan produktif, peningkatan kapasitas, dan transformasi digital. Dengan pengelolaan yang optimal, wakaf tunai dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi umat Islam sekaligus berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kata kunci: wakaf tunai, waqf al-nuqud, Cash Waqf Linked Sukuk, filantropi Islam, pemberdayaan ekonomi

1. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi umat. Sejak awal sejarah Islam, wakaf telah menjadi sumber pembiayaan publik yang signifikan, meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial masyarakat (Rahmalan & Abu–Hussin, 2021). Secara tradisional, wakaf dipahami sebagai penyerahan harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan untuk kepentingan umum. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang semakin kompleks, konsep wakaf mengalami transformasi yang signifikan, salah satunya melalui inovasi wakaf tunai atau wakaf uang (cash waqf) (Sa'idaturrohmah, 2022).

Wakaf tunai muncul sebagai respons terhadap keterbatasan wakaf konvensional yang hanya terbatas pada benda tidak bergerak. Dengan wakaf tunai, siapa pun dapat berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tanpa harus memiliki aset berupa tanah atau bangunan terlebih dahulu (Arif, 2010). Hal ini membuka peluang yang jauh lebih luas bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam konteks Indonesia, wakaf tunai telah mendapatkan legitimasi hukum melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Hidayatullah, 2016).

Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai wakaf tunai, mulai dari definisi dan landasan hukumnya, perdebatan ulama, regulasi di Indonesia, mekanisme pengelolaan, inovasi produk seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), hingga tantangan dan peluang pengembangannya di masa depan.

2. Definisi dan Konsep Wakaf Tunai

2.1 Pengertian Wakaf Secara Umum

Secara bahasa, kata waqf berasal dari bahasa Arab yang berarti "menahan", "berhenti", atau "diam di tempat" (Hastuti, 2018). Dalam konteks muamalat Islam, al-waqf sinonim dengan al-habs yang berarti penahanan, al-man' yang berarti larangan, serta al-tasbil yang berarti menyalurkan pada jalan Allah (Sulaiman & Hasan, 2017). Secara terminologi, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya dan melembagakannya untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Nugroho & Hilal, 2019).

Menurut Munzir Qahaf, wakaf adalah pemilikan barang yang bersifat tetap atau sementara, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung, dan dinikmati hasilnya yang berulang-ulang dalam arti jenisnya, umum atau khusus (Hadi & Bashith, 2021). Sementara itu, mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)" (Hizbullah & Haidir, 2020).

2.2 Definisi Wakaf Tunai

Wakaf tunai (cash waqf atau waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Hidayatullah, 2016). Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga seperti saham, cek, dan lainnya (Lubis et al., 2022). Wakaf tunai merupakan salah satu bentuk wakaf benda bergerak yang dispesifikasi berupa uang (Isfandiar, 2008).

Menurut Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002, wakaf uang (waqf al-nuqud) merujuk pada wakaf yang dilaksanakan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, dan pengertian uang ini juga mencakup surat-surat berharga (Nawawi et al., 2024). Fatwa tersebut juga menyatakan bahwa wakaf uang diperbolehkan (jawaz) sepanjang alokasinya untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam (Nawawi et al., 2024).

Dalam perspektif Bank Indonesia, wakaf uang adalah penyerahan harta benda wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk tujuan yang tidak mengurangi atau menghilangkan nilai pokoknya (Effendi, 2024). Sementara itu, dalam regulasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2009, cash waqf adalah waqf dalam bentuk uang yang dapat dikelola secara produktif, dan hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih (Idrus et al., 2024).

Monzer Kahf menemukan dua definisi wakaf tunai dalam literatur hukum Islam klasik. Pertama, dalam mazhab Maliki, wakaf tunai digambarkan sebagai pendedikasian uang tunai sebagai wakaf untuk dipinjamkan kepada penerima manfaat tanpa memungut bunga. Kedua, ulama Hanafi Imam Zufar memperkenalkan konsep di mana dirham dan dinar diberikan sebagai modal mudharabah, dengan keuntungan yang diarahkan untuk tujuan amal yang ditentukan oleh wakif (Tumanggor, 2024).

2.3 Perbedaan Wakaf Tunai dengan Wakaf Konvensional

Wakaf tunai memiliki karakteristik yang berbeda dari wakaf konvensional. Wakaf konvensional umumnya berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang bersifat permanen dan sulit untuk dipindahkan. Sementara itu, wakaf tunai bersifat lebih fleksibel karena uang dapat diinvestasikan di berbagai sektor dan manfaatnya dapat didistribusikan ke berbagai wilayah tanpa batas geografis (Musa, 2018). Wakaf tunai juga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, karena tidak memerlukan kepemilikan aset besar untuk dapat berwakaf (Arif, 2010).

Keunggulan lain dari wakaf tunai adalah kemampuannya untuk diinvestasikan secara produktif. Dana wakaf tunai dapat diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan syariah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Zunaidi, 2022). Hal ini menjadikan wakaf tunai sebagai instrumen yang sangat potensial dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi umat Islam.

3. Sejarah dan Perkembangan Wakaf Tunai

3.1 Sejarah Wakaf Tunai dalam Islam

Praktik wakaf tunai bukanlah hal yang baru dalam sejarah Islam. Menurut catatan sejarah, wakaf tunai sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah (Aziz, 2017). Pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf sangat menggembirakan, di mana wakaf tidak hanya sebatas benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf tunai (Puspita, 2012). Pada masa Dinasti Mamluk, kebijakan bahwa apa saja boleh diwakafkan dengan syarat dapat diambil manfaatnya semakin memperluas cakupan objek wakaf (Puspita, 2012).

Wakaf tunai pertama kali dipakai pada masa Utsmaniyah di Mesir, atau sekitar akhir abad ke-16 (1555–1823 M) (Sofiana et al., 2022). Pada era Utsmaniyah, praktik wakaf tunai berkembang pesat dengan menganut pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf dirham dan dinar (Yusuf et al., 2022). Kepopuleran wakaf tunai pada era modern dipelopori oleh Prof. M.A. Mannan melalui Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh (Sofiana et al., 2022).

3.2 Peran M.A. Mannan dan SIBL

Tokoh yang paling berpengaruh dalam mempopulerkan konsep wakaf tunai modern adalah Prof. M.A. Mannan, seorang ekonom Islam dari Bangladesh. Mannan mendirikan Social Investment Bank Limited (SIBL) di Dhaka, Bangladesh, yang memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai (Cash Waqf Certificate) untuk pertama kalinya dalam sejarah perbankan (Syahputra & Khairina, 2021). SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin (Syahputra & Khairina, 2021).

Mannan memiliki gagasan mengenai pembentukan World Social Bank melalui mobilisasi dana wakaf tunai (Haqiqiah & Yunus, 2022). Menurutnya, wakaf tunai sangat baik apabila melibatkan bank syariah sebagai penyelenggara karena dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel (Haqiqiah & Yunus, 2022). Konsep wakaf tunai yang digagas Mannan kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, wakaf tunai mulai dikenalkan dan dikembangkan setelah Mannan memberikan seminar di Indonesia tentang wakaf uang pada tahun 2001 (Sa'idaturrohmah, 2022). Seminar ini ikut berkontribusi bagi terwujudnya praktik wakaf tunai di Indonesia (Musa, 2018). Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 10 November 2001, diselenggarakan seminar nasional pertama tentang wakaf uang dengan tema "Inovasi Wakaf Tunai Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" (Nugroho & Hilal, 2019).

3.3 Perkembangan Wakaf Tunai di Malaysia

Di Malaysia, inovasi wakaf tunai juga berkembang pesat. Salah satu inovasi awal adalah "Wakaf Tunai Johor" dan "Wakaf Saham Johor" yang digagas oleh Ahmad Awang pada pertengahan tahun 1980-an (Rahmalan & Abu–Hussin, 2021). Wakaf Saham merupakan inovasi dalam pembiayaan kegiatan wakaf yang menyerupai wakaf tunai itu sendiri (Rahmalan & Abu–Hussin, 2021). Selain itu, beberapa negara bagian di Malaysia seperti Selangor, Johor, dan Pahang telah mengembangkan skim saham wakaf yang merupakan variasi dari praktik wakaf tunai (Sulaiman & Hasan, 2017).

Pada September 2012, Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) bekerja sama dengan Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) memperkenalkan skema wakaf tunai yang dikenal sebagai Wakaf Selangor Muamalat (Santoso & Huda, 2019). Kolaborasi ini bertujuan untuk mengelola wakaf tunai demi kemaslahatan umat Islam di Malaysia (Hayari, 2018). Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara BMMB dan PWS memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki aset atau properti untuk memberikan kontribusi dalam bentuk wakaf tunai (Hayari, 2018).

4. Landasan Hukum Wakaf Tunai

4.1 Landasan dari Al-Qur'an dan Hadis

Wakaf tunai tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash Al-Qur'an dan Hadis (Idrus et al., 2024). Namun, para ulama menggunakan dalil-dalil umum dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan hukumnya. Dasar wakaf dalam Al-Qur'an antara lain terdapat dalam Surah Ali-Imran ayat 92 dan Surah Al-Hajj ayat 77 (Hardiati, 2020). Sementara itu, hadis yang paling sering dijadikan landasan adalah hadis Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar atas perintah Nabi Muhammad SAW (Hardiati, 2020).

Hadis tersebut berbunyi: "ihbas ashlaha wa sabbil tsamarataha" (tahanlah pokoknya dan salurkan hasilnya), yang menjadi dasar pertimbangan MUI dalam membolehkan wakaf tunai (Musa, 2018). Prinsip ini menunjukkan bahwa yang harus dijaga adalah nilai pokok wakaf, sementara hasilnya dapat disalurkan untuk kepentingan umum.

4.2 Perdebatan Ulama tentang Wakaf Tunai

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum wakaf tunai. Perbedaan ini terutama terjadi antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i (Wardi, 2016).

Mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al-'urf (kebiasaan yang baik), karena banyak orang telah melakukannya (Hardiati, 2020). Imam Zufar dari mazhab Hanafi memperkenalkan konsep di mana dirham dan dinar diberikan sebagai modal mudharabah, dengan keuntungan yang diarahkan untuk tujuan amal (Tumanggor, 2024). Muhammad bin Abd Allah al-Anshari, seorang murid Zufar, juga mengeluarkan fatwa tentang sahnya wakaf dalam bentuk dinar dan dirham (Wardi, 2016).

Mazhab Syafi'i pada umumnya tidak membolehkan wakaf tunai karena prinsip benda wakaf harus kekal pokok benda atau zatnya (baqa' 'aynih), yang tidak musnah setelah pemanfaatannya, sementara uang dapat musnah seperti makanan (Kamal, 2015). Menurut al-Bakri dari mazhab Syafi'i, wakaf dinar dan dirham (uang) tidak diperbolehkan karena akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak lagi ada (Hardiati, 2020). Ibn Abidin juga berpendapat bahwa wakaf tunai seharusnya tidak boleh menurut mazhab Syafi'i (Hardiati, 2020).

Mazhab Maliki membolehkan wakaf tunai berdasarkan konsep bahwa wakaf tunai adalah pendedikasian uang sebagai wakaf untuk dipinjamkan kepada penerima manfaat tanpa memungut bunga (Tumanggor, 2024).

Mazhab Hambali juga membolehkan wakaf tunai. Ibn Taymiyyah meriwayatkan salah satu pendapat ulama Hanabilah yang membolehkan pemberian wakaf dalam bentuk uang (Wardi, 2016).

Meskipun terdapat perbedaan pendapat, mayoritas ulama kontemporer membolehkan wakaf tunai karena dinilai relevan dengan kondisi zaman sekarang (Yusuf et al., 2022). Hal ini disebabkan karena tidak semua orang kaya memiliki aset berupa tanah dan bangunan untuk diwakafkan, namun dengan adanya fleksibilitas berupa wakaf tunai, semua orang kaya dapat dengan mudah melakukan wakaf (Yusuf et al., 2022).

4.3 Fatwa MUI tentang Wakaf Uang

Salah satu fatwa paling awal yang dikeluarkan oleh lembaga syariah kontemporer adalah fatwa berjudul "Wakaf Uang" yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2002 (Ghazali & Mamat, 2023). Pada tanggal 11 Mei 2002 (28 Shafar 1423 H), Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang ditandatangani oleh K.H. Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa) dan Hasanudin (Sekretaris Komisi Fatwa) (Hidayatullah, 2016).

Isi Fatwa MUI tersebut menetapkan:

• Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai;

• Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;

• Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh);

• Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariat Islam;

• Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan (Ikram, 2024).

Fatwa MUI ini mendasarkan pertimbangannya pada pendapat ulama mutaqaddimin dari mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf dirham dan dinar atas dasar istihsan bi al-'urf (Kamal, 2015). MUI juga melihat perlunya pengembangan makna karena substansi pemahaman tersebut adalah keharusan ta'bid pada substansi mawquf (baqa' 'aynih), sehingga unsur pengabdiannya hanya menekankan aspek materi, tidak termasuk sifat benda serta nilai intrinsik uang yang abadi (baqa' ashlih) (Musa, 2018).

5. Regulasi Wakaf Tunai di Indonesia

5.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pada tanggal 27 Oktober 2004, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan (Labetubun & Angga, 2022). Undang-undang ini memiliki urgensi untuk menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan rakyat) (Labetubun & Angga, 2022). Undang-undang ini memperluas objek wakaf dari yang sebelumnya hanya terbatas pada benda tidak bergerak, menjadi mencakup juga benda bergerak, termasuk uang (Rosadi et al., 2018).

Dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004, dinyatakan bahwa harta benda wakaf terdiri dari: (a) benda tidak bergerak; dan (b) benda bergerak (Labetubun & Angga, 2022). Sementara itu, Pasal 28 menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri (Hastuti, 2018). Pasal 29 mengatur bahwa wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis (Hastuti, 2018).

Undang-undang ini juga mengatur tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas mengembangkan perwakafan nasional (Rosadi et al., 2018). BWI dapat membentuk perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota jika dipandang perlu (Rosadi et al., 2018).

5.2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 41 Tahun 2004, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Labetubun & Angga, 2022). PP ini mengatur secara lebih rinci tentang mekanisme pelaksanaan wakaf tunai, termasuk prosedur penyerahan wakaf tunai melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) (Rafiqi, 2019).

Pasal 22 PP No. 42 Tahun 2006 menjelaskan prosedur wakaf uang sebagai berikut: (1) wakaf uang harus dalam mata uang Rupiah; (2) jika uang masih dalam mata uang asing, perlu dikonversi ke Rupiah; (3) wakif harus hadir di LKS-PWU untuk menyatakan kehendaknya mewakafkan uang; (4) jika wakif tidak dapat hadir, dapat menunjuk wakil atau kuasanya; (5) wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) (Rosidin et al., 2021).

Sementara itu, Pasal 48 PP No. 42 Tahun 2006 menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan syariah dan/atau instrumen keuangan syariah (Harahap et al., 2023).

5.3 Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan wakaf tunai (Effendi, 2024). Peraturan ini menyatakan bahwa cash waqf adalah waqf dalam bentuk uang yang dapat dikelola secara produktif, dan hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih (Idrus et al., 2024).

5.4 Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU)

Pada tanggal 8 Januari 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan Gerakan Wakaf Tunai (Gerakan Nasional Wakaf Uang) (Nadya et al., 2019). Gerakan ini bertujuan untuk mensosialisasikan wakaf tunai kepada masyarakat dan membutuhkan kontribusi dari semua pihak yang terlibat (Nadya et al., 2019). Kemudian, pada tanggal 25 Januari 2021, pemerintah kembali menggalakkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan Brand Ekonomi Syariah (Selbi & Jahra, 2023).

Pemerintah menggalakkan aksi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) untuk menggali potensi wakaf uang di Indonesia yang mencapai Rp188 triliun (Baiti & Syufa'at, 2021). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan wakaf tunai sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

6. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Tunai

6.1 Pihak-Pihak yang Terlibat

Pengelolaan wakaf tunai melibatkan beberapa pihak utama, yaitu:

• Wakif: Pihak yang menyerahkan harta wakaf, dapat berupa individu, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum (Hartanto et al., 2021).

• Nazhir: Pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Hartanto et al., 2021).

• Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU): Lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai lembaga berwenang dalam penerimaan wakaf uang (Hastuti, 2018).

• Badan Wakaf Indonesia (BWI): Lembaga independen yang bertugas mengembangkan perwakafan nasional, bertindak sebagai regulator dan operator wakaf (Rafita et al., 2023).

• Mauquf 'alaih: Penerima manfaat dari hasil pengelolaan wakaf tunai (Hartanto et al., 2021).

6.2 Prosedur Penyerahan Wakaf Tunai

Berdasarkan regulasi yang berlaku, prosedur penyerahan wakaf tunai adalah sebagai berikut:

• Wakif datang ke LKS-PWU untuk menyatakan kehendaknya mewakafkan uang;

• Wakif menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;

• Wakif menyetorkan uang tunai ke LKS-PWU;

• Wakif mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW);

• LKS-PWU menerima wakaf uang dari wakif atas nama nazhir dan menempatkan wakaf uang ke dalam rekening wadiah (titipan);

• LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang dan memberikannya kepada wakif dan nazhir;

• LKS-PWU mendaftarkan uang tersebut kepada Menteri Agama (Hayatudin et al., 2020).

6.3 Investasi dan Pengembangan Dana Wakaf Tunai

Setelah dana wakaf tunai terkumpul, nazhir bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan dana tersebut secara produktif. Berdasarkan PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 48, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan syariah dan/atau instrumen keuangan syariah (Kholis & Harmoyo, 2024).

Instrumen investasi wakaf tunai terdiri dari dua sektor, yaitu sektor investasi pada lembaga keuangan syariah dan sektor instrumen syariah lainnya (Kholis & Harmoyo, 2024). Beberapa bentuk investasi yang dapat dilakukan antara lain: mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli), dan instrumen keuangan syariah lainnya (Lubis et al., 2022).

Dalam pengelolaan wakaf tunai, nazhir dapat mendistribusikan manfaat kepada penerima manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Distribusi langsung berarti nazhir sendiri yang menyalurkan manfaat kepada penerima. Sementara distribusi tidak langsung berarti penyaluran kepada penerima manfaat melalui lembaga lain yang dipercaya oleh nazhir (Suhairi, 2023).

6.4 Peran LKS-PWU

LKS-PWU memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Peran strategis ini terkait dengan status hukum lembaga ini karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai lembaga berwenang dalam penerimaan wakaf uang (Hastuti, 2018). Berdasarkan data BWI, hingga 31 Desember 2015, nazhir wakaf tunai yang terdaftar di BWI berjumlah 102, dan 15 di antaranya adalah LKS-PWU di seluruh Indonesia (Nadya et al., 2019).

Namun, penelitian menunjukkan bahwa keberadaan bank syariah sebagai LKS-PWU belum dilaksanakan secara optimal karena adanya beban tugas bank yang berlebihan (Suhairi, 2023). Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa alternatif telah diusulkan, antara lain: penyederhanaan tugas LKS-PWU; menjadikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau koperasi syariah sebagai nazhir wakaf tunai sekaligus LKS-PWU; dan mendirikan bank wakaf untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai (Suhairi, 2023).

7. Inovasi Produk Wakaf Tunai

7.1 Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat Wakaf Tunai (Cash Waqf Certificate) adalah produk yang pertama kali diperkenalkan oleh SIBL di Bangladesh. Sertifikat ini merupakan instrumen pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis sekaligus, serta merupakan partisipasi aktif seluruh warga negara yang kaya untuk berbagai kebahagiaan bersama saudaranya dalam menikmati pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial lainnya (Medaline, 2016). Di Indonesia, sertifikat wakaf tunai diterbitkan oleh LKS-PWU sebagai bukti penerimaan wakaf uang dari wakif (Arif, 2010).

7.2 Wakaf Saham

Wakaf saham merupakan inovasi dalam pengelolaan wakaf yang memungkinkan seseorang untuk mewakafkan saham yang dimilikinya. Komisi Fatwa MUI telah membolehkan wakaf saham yang dianalogikan dengan wakaf uang, berdasarkan fatwa wakaf uang yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002 (Huda et al., 2020). Dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, yang mencakup saham (Huda et al., 2020).

Di Indonesia, wakaf saham merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan nazhir yang ditunjuk, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Secara resmi didirikan pada tahun 2019, inisiatif ini telah menarik semakin banyak investor di pasar modal syariah (Arief et al., 2023). Di Malaysia, pada tahun 2019, Majelis Agama Islam Johor (MAINJ) melaporkan terdapat 67.000 investor dalam wakaf saham (Arief et al., 2023).

7.3 Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi terbaru dalam pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. CWLS adalah program wakaf uang berjangka yang merupakan hasil kolaborasi dan inovasi di bidang keuangan serta investasi sosial Islam di Indonesia (Baiti & Syufa'at, 2021). CWLS dikembangkan untuk mendukung pasar keuangan syariah, menghimpun dana sosial Islam, dan mendorong ragam bisnis bank syariah serta ragam instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Baiti & Syufa'at, 2021).

CWLS pertama kali diluncurkan pada bulan Oktober 2018 dalam acara Annual Meeting IMF & World Bank di Bali, Indonesia (Danugroho & Sa'adah, 2021). CWLS merupakan sukuk yang berbasis wakaf uang, di mana dana wakaf yang terkumpul diinvestasikan melalui sukuk negara yang aman dan bebas risiko default (Wahyuni, 2022). Pelaksanaan CWLS telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf (Rahayu & Agustianto, 2020).

Realisasi penjualan CWLS mencapai Rp14.912.000.000 pada seri SWR001 dan Rp24.141 miliar pada seri SWR002, menunjukkan peningkatan sekitar 61,8% meskipun di masa pandemi (Sa'idaturrohmah, 2022). Pengembangan CWLS senilai Rp100 miliar dengan kode SW-001 menjadi salah satu produk baru yang hadir (Faiza, 2023).

Keunggulan CWLS antara lain: (a) terdapat fasilitasi untuk wakif uang sehingga dapat dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan yang produktif; (b) wakaf uang ditempatkan dalam instrumen yang aman dan bebas dari risiko yaitu pada sukuk negara; (c) seluruh atau 100% dana akan dibayarkan kembali untuk wakif ketika jatuh tempo; (d) hasil dari investasi sukuk wakaf akan dimanfaatkan untuk pembentukan aset wakaf baru dan pembiayaan bagi kegiatan sosial (Wahyuni, 2022).

CWLS melibatkan lima pemangku kepentingan: Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Keuangan, Nazhir Wakaf, dan Bank Syariah sebagai LKS-PWU (Anggraini et al., 2024). Kementerian Keuangan melaksanakan pengelolaan dana wakaf dalam menjaga aset wakaf tetap utuh dan dikembangkan secara produktif agar manfaat dari pengembangannya dapat dirasakan (Anggraini et al., 2024).

7.4 Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) adalah produk unik perbankan syariah yang dikembangkan oleh OJK untuk memperkuat karakteristik perbankan syariah dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional (Tumanggor, 2024). CWLD mengintegrasikan fungsi sosial dan bisnis dalam bank syariah yang ditunjuk sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) (Tumanggor, 2024). Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, CWLD diperbolehkan, karena wakaf melibatkan donor yang mempertahankan kepemilikan aset, selaras dengan prinsip-prinsip wakaf tradisional (Tumanggor, 2024).

7.5 Wakaf Berbasis Crowdfunding Digital

Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru dalam penghimpunan dana wakaf tunai melalui platform crowdfunding digital. Praktik wakaf uang berbasis teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini adalah pengumpulan/penggalangan dana wakaf uang yang dilakukan secara online berbasis website/internet (cash waqf crowdfunding) oleh berbagai lembaga/platform (Jawi & Soemitra, 2022). Motivasi wakif dalam wakaf tunai melalui platform crowdfunding dikelompokkan ke dalam tiga aspek: aspek keagamaan, aspek sosial-budaya, dan aspek teknologi informasi (Jawi & Soemitra, 2022).

8. Potensi dan Manfaat Wakaf Tunai

8.1 Potensi Ekonomi Wakaf Tunai di Indonesia

Indonesia memiliki potensi wakaf tunai yang sangat besar. Berdasarkan data BWI, potensi wakaf uang di Indonesia setidaknya mencapai Rp180 triliun per tahun (Fad, 2021). Namun, dari total potensi wakaf tunai sebesar Rp180 triliun tersebut, hanya Rp400 miliar yang terealisasi (Asmara & Abubakar, 2019). Hal ini menunjukkan masih besarnya gap antara potensi dan realisasi wakaf tunai di Indonesia.

Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mencapai 87,18 persen dari populasi 232,5 juta jiwa (Global Islamic Economy Report 2020–2021), Indonesia seharusnya mampu menjadi negara dengan pengelolaan wakaf tunai yang optimal (Mahmudi & Muhammad, 2022). Jika program wakaf tunai dijalankan secara optimal, maka akan meningkatkan kesejahteraan umat Islam secara signifikan (Aziz, 2017).

8.2 Manfaat Wakaf Tunai bagi Pemberdayaan Ekonomi

Wakaf tunai memiliki potensi yang sangat besar untuk pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan umat (Hadi & Bashith, 2021). Beberapa manfaat utama wakaf tunai antara lain:

Pertama, melalui wakaf tunai, jangkauan mobilisasi akan jauh lebih merata ke masyarakat, di mana wakaf dalam bentuk uang tunai diharapkan menjadi salah satu solusi agar wakaf dapat menjadi lebih produktif (Ikram, 2024).

Kedua, melalui wakaf tunai, aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian (M. R. Effendi & Maulida, 2021).

Ketiga, dana wakaf tunai juga membantu sebagian lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya fluktuatif dalam menggaji sivitas akademikanya (M. R. Effendi & Maulida, 2021).

Keempat, wakaf tunai membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial (Arif, 2010).

Kelima, wakaf tunai dapat digunakan sebagai instrumen redistribusi keuangan Islam yang efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan (Arif, 2010).

8.3 Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Pendidikan

Wakaf tunai memiliki peran yang sangat penting dalam memberdayakan pendidikan. Wakaf tunai memberikan peran terhadap beberapa lembaga wakaf dalam mendukung dan meningkatkan pendidikan secara materil (Syamsuri & Mananaanu, 2021). Contoh nyata adalah Trensains Muhammadiyah Sragen yang didirikan dari wakaf tunai yang diusung oleh Lazismu, di mana setiap penambahan luas dan bangunan dilakukan melalui wakaf tunai (Sofiana et al., 2022).

Melalui platform sedekahninja.id, Lazismu Trensains telah menggalakkan 7 program seperti wakaf produktif Trensmart, wakaf produktif perkebunan pisang Cavendish, wakaf lahan untuk sekolah Trensains, dan program lainnya, dengan total 171 donatur dan berhasil menggalang dana sebesar Rp4.275.492.142 (Sofiana et al., 2022).

8.4 Wakaf Tunai untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Wakaf tunai, khususnya melalui instrumen CWLS, memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional, terutama di masa pandemi COVID-19. Hasil penjualan CWLS dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan baru untuk pembangunan nasional dengan biaya yang murah; selain itu, imbal hasil dari CWLS dapat digunakan untuk program sosial yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 (Baiti & Syufa'at, 2021).

Imbal hasil dari CWLS telah dimanfaatkan untuk renovasi Gedung Retina Center, pembelian peralatan kesehatan, dan terlayaninya 2.513 pasien dhuafa secara gratis di Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi BWI-WD (Indra & Hakim, 2020). Selain itu, imbal hasil CWLS juga dapat digunakan untuk memberikan bantuan modal usaha bergulir kepada pelaku UMKM di Indonesia (Indra & Hakim, 2020).

9. Tantangan dan Permasalahan Wakaf Tunai

9.1 Rendahnya Literasi Masyarakat

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan wakaf tunai adalah rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf tunai. Masyarakat muslim lebih mengenal istilah zakat, infak, dan sedekah dibandingkan dengan wakaf tunai (Hadi & Bashith, 2021). Penelitian di Kota Palembang menunjukkan bahwa meskipun masyarakat cukup memahami wakaf secara umum, persentase pemahaman terhadap wakaf uang masih sangat rendah (Lestari, 2022). Sosialisasi yang kurang efektif menjadi faktor penghambat dari rendahnya pemahaman terhadap wakaf uang (Lestari, 2022).

Penelitian di Jawa Tengah juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan hukum wakaf tunai, antara lain: rendahnya minat masyarakat dalam mewakafkan uang tunai, kurangnya koordinasi antara lembaga wakaf tunai (BWI dan LKS-PWU), kurangnya sumber daya manusia dalam memahami wakaf tunai, dan kesalahpahaman tentang makna wakaf tunai (Islamiyati et al., 2021).

9.2 Permasalahan Regulasi

Meskipun regulasi wakaf tunai di Indonesia sudah cukup komprehensif, masih terdapat beberapa permasalahan regulasi yang perlu diatasi. Salah satunya adalah pembagian pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai ke dalam tiga lembaga yang berbeda (BWI, nazhir, dan LKS-PWU) yang membuat pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai menjadi tidak efektif dan tidak optimal (Asmara & Abubakar, 2019).

Selain itu, terdapat ketidakjelasan regulasi terkait peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam pengelolaan wakaf tunai. BWI belum mengetahui laporan perkembangan wakaf tunai di masyarakat, dan belum ada koordinasi dengan LKS-PWU sebagai penerima dan penyedia layanan wakaf tunai bagi masyarakat (Islamiyati et al., 2021).

9.3 Permasalahan Nazhir

Nazhir merupakan tulang punggung pengelolaan wakaf. Namun, masih banyak nazhir yang belum profesional dan kreatif dalam mengelola wakaf tunai (Lubis et al., 2022). Kendala utama dalam pengelolaan wakaf tunai adalah kurangnya sumber daya manusia yang profesional dan manajerial (Mu'is & Hamida, 2020). Penelitian di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai oleh perwakilan BWI belum optimal, dengan perolehan dana yang sangat kecil sebesar Rp27.404.000, sehingga dana tersebut belum dapat diinvestasikan dan didistribusikan kepada penerima manfaat (Selbi & Jahra, 2023).

9.4 Permasalahan Manajemen Risiko

Wakaf tunai menghadapi tantangan unik terkait manajemen risiko, terutama berkaitan dengan prinsip keabadian (perpetuity) wakaf. Terdapat dilema antara pembatasan keabadian yang melekat dalam wakaf tunai dengan terjadinya risiko secara alami (Ambrose & Asuhaimi, 2021). Untuk mengatasi dilema ini, diperlukan integrasi manajemen risiko wakaf, terutama terkait wakaf tunai, dengan pendekatan spiritual Islam (Ambrose & Asuhaimi, 2021).

Strategi manajemen risiko wakaf tunai menurut Resolusi No. 140 (15/6) dari Akademi Fiqh Islam Internasional meliputi: melakukan studi kelayakan, menghindari investasi berisiko tinggi, mendiversifikasi investasi, dan memastikan transparansi dalam investasi wakaf tunai (Ambrose & Asuhaimi, 2021).

10. Strategi Optimalisasi Wakaf Tunai

10.1 Strategi Sosialisasi

Untuk mengoptimalkan sosialisasi wakaf tunai, diperlukan koordinasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), baik dari unsur regulasi seperti BWI dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama, pengelola (nazhir), maupun akademisi, untuk terlibat dalam program sosialisasi secara komprehensif, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Nadya et al., 2019).

Gerakan Jogja Berwakaf merupakan contoh sukses model tata kelola kolaboratif dalam pengembangan wakaf. Gerakan ini berhasil menggerakkan para pemangku kepentingan pemerintah maupun swasta di DIY untuk bersinergi mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat (Mahmudi & Muhammad, 2022). Gerakan ini menghasilkan berbagai model program, di antaranya penghimpunan wakaf inovatif melalui lelang wakaf, literasi dan edukasi wakaf kepada masyarakat, digitalisasi wakaf yang terintegrasi dengan data kemiskinan, dan berbagai program sosialisasi berbasis kolaborasi lainnya (Mahmudi & Muhammad, 2022).

10.2 Strategi Pengelolaan Produktif

Terdapat tiga strategi utama dalam mendayagunakan wakaf tunai secara produktif: pertama, pengembangan wakaf tunai berupa usaha produktif; kedua, wakaf tunai dari hasil wakaf; ketiga, wakaf dari cadangan perusahaan milik negara (Hadi & Bashith, 2021). Dengan strategi ini, diharapkan nilai manfaatnya dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan mampu mewujudkan lembaga pendidikan dan keagamaan yang dibutuhkan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan (Hadi & Bashith, 2021).

Penelitian tentang model wakaf produktif sederhana menunjukkan bahwa model terbaik adalah cash-waqf and self-managed model, diikuti oleh cash-waqf and external partnership, di mana keduanya dapat mencapai hasil terbaik dalam semua variabel sosio-ekonomi, kepatuhan kesejahteraan, dan moral/etika dalam teori kesatuan pengetahuan, Tawhid (Ascarya et al., 2022).

10.3 Peningkatan Kapasitas Nazhir

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf tunai, diperlukan peningkatan kapasitas nazhir secara berkelanjutan. Nazhir harus memiliki pola pikir bisnis dalam sistem ekonomi yang ada, sehingga produktivitas pengembangan aset wakaf dapat menjadi aspirasi setiap komunitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial (Harahap et al., 2023). Program peningkatan kapasitas manajemen aset bagi nazhir perlu dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan (Nadya et al., 2019).

10.4 Pemanfaatan Teknologi Digital

Transformasi digital dalam pengelolaan wakaf merupakan langkah strategis yang perlu terus didorong. BWI sebagai lokomotif pengelolaan wakaf nasional berupaya membangun ekosistem wakaf digital secara nasional melalui beberapa tahapan: digitisasi internal BWI, digitisasi nazhir wakaf, dan integrasi data wakaf (Rohim et al., 2022). Dalam proses sosialisasi, wakaf diperkenalkan kepada masyarakat melalui penggunaan berbagai platform digital, seperti website dan media sosial (Rohim et al., 2022).

Penggunaan e-payment terbukti membantu mengoptimalkan penghimpunan dana wakaf. E-payment dapat memudahkan wakif dalam berwakaf baik dari segi mobilisasi maupun jumlah dana yang akan didonasikan, serta terbukti lebih aman, nyaman, dan efisien (Syahputra & Khairina, 2021).

11. Perbandingan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia dan Malaysia

11.1 Persamaan dan Perbedaan

Pengelolaan wakaf tunai di Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Di Indonesia, pengelolaan wakaf tunai berada di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia (BWI), sementara di Malaysia dikelola oleh Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) (Rafita et al., 2023). Perbedaan utama terletak pada metode pengumpulan dan distribusi dana wakaf tunai (Rafita et al., 2023).

Di Indonesia, pengumpulan wakaf tunai hanya dibagi menjadi dua bentuk, yaitu wakaf tunai dan wakaf uang, sementara di Malaysia pengumpulan wakaf tunai disesuaikan dengan tujuan distribusinya (Rafita et al., 2023). Pengumpulan wakaf tunai di Indonesia cenderung spontan/tidak terencana dan lebih fokus pada pengembangan wakaf produktif, sedangkan di Malaysia distribusi wakaf tunai cenderung berpola dan teratur (Rafita et al., 2023).

11.2 Praktik Terbaik dari Malaysia

Malaysia telah mengembangkan berbagai model pengelolaan wakaf tunai yang inovatif. Kolaborasi antara Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) dan Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) dalam mengelola wakaf tunai merupakan contoh sukses yang dapat dijadikan referensi (Hayari, 2018). Kolaborasi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki aset atau properti untuk memberikan kontribusi dalam bentuk wakaf tunai (Hayari, 2018).

Selain itu, Malaysia juga telah mengembangkan regulasi wakaf yang lebih komprehensif, dengan tujuh negara bagian yang telah mengesahkan regulasi wakaf khusus (Arief et al., 2023). Hal ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pengelolaan wakaf tunai di Malaysia.

12. Wakaf Tunai dalam Perspektif Maqasid Syariah

Wakaf tunai, jika dikelola dengan baik, dapat memenuhi tujuan-tujuan pokok syariah (maqasid syariah). Dalam perspektif maqasid syariah, wakaf tunai dapat berkontribusi pada:

• Hifz al-Din (Pemeliharaan Agama): Wakaf tunai dapat digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan, pembangunan masjid, dan lembaga pendidikan Islam (Tumanggor, 2024).

• Hifz al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa): Wakaf tunai dapat digunakan untuk membiayai fasilitas kesehatan dan program sosial yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Tumanggor, 2024).

• Hifz al-'Aql (Pemeliharaan Akal): Wakaf tunai dapat digunakan untuk membiayai lembaga pendidikan dan penelitian (Syamsuri & Mananaanu, 2021).

• Hifz al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan): Wakaf tunai dapat digunakan untuk program pemberdayaan keluarga dan pengentasan kemiskinan (Tumanggor, 2024).

• Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta): Wakaf tunai merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi (Tumanggor, 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa produk CWLD memiliki tingkat keselarasan yang tinggi antara desain produk yang diusulkan dengan harapan pemangku kepentingan, yang menggarisbawahi kapasitas produk untuk memenuhi tujuan maqasid syariah, seperti pengentasan kemiskinan, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi (Tumanggor, 2024).

13. Kesimpulan

Wakaf tunai merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Dari perspektif hukum Islam, mayoritas ulama kontemporer membolehkan wakaf tunai, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab fiqh. Di Indonesia, wakaf tunai telah mendapatkan legitimasi hukum yang kuat melalui Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berbagai inovasi produk wakaf tunai, seperti CWLS, CWLD, wakaf saham, dan wakaf berbasis crowdfunding digital, telah membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf. Inovasi-inovasi ini juga telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi.

Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, antara lain rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf tunai, permasalahan regulasi, kurangnya profesionalisme nazhir, dan permasalahan manajemen risiko. Untuk mengoptimalkan potensi wakaf tunai, diperlukan strategi yang komprehensif, meliputi peningkatan sosialisasi, pengelolaan yang produktif, peningkatan kapasitas nazhir, dan pemanfaatan teknologi digital.

Dengan pengelolaan yang optimal dan inovatif, wakaf tunai dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi umat Islam, sekaligus berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, organisasi masyarakat, dan akademisi sangat diperlukan untuk mewujudkan potensi besar wakaf tunai di Indonesia.

Daftar Referensi

Ahmad, R. A., Mafaza, S. A., & Handayani, R. (2021). Integrated Cash Waqf and Islamic Microfinance to Poverty Alleviate. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 4(1), 61–80. https://doi.org/10.21154/elbarka.v4i1.3018

Ambrose, A. H. A. A., & Asuhaimi, F. A. (2021). Cash waqf risk management and perpetuity restriction conundrum. ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(2), 162–176. https://doi.org/10.1108/ijif-12-2019-0187

Ambrose, A. H. A. A., Hassan, M. A. G., & Hanafi, H. (2018). A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 11(3), 395–415. https://doi.org/10.1108/imefm-01-2017-0001

Anggraini, I. K., Widiyanti, D. R., Nusantara, W. Z. S., & Rizaldi, M. (2024). Determinants of Trust in Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Stakeholder Institutions: Evidence from A Survey of Indonesian Muslims. Jurnal Penelitian Inovatif, 4(3), 1013–1024. https://doi.org/10.54082/jupin.479

Anwar, A., Yuslem, N., & Syam, S. (2023). Productive Waqf with Money (Cash Waqf) in the View of the Acehnese Dayah Scholars. Pena Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 21(2). https://doi.org/10.31941/pj.v21i2.2416

Arief, S., Hasbullah, N. A. B., Wibisono, V. F., Nurfattah, A., & Nurmayunita. (2023). Analysing The Effectiveness of Stock Waqf Management in Indonesia and Malaysia: Regulation Practices and Nadzir Readiness (pp. 85–91). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-346-7_17

Arif, S. (2010). Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. La_Riba, 4(1), 87–117. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art6

Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing simple productive waqf models for Indonesia. International Journal of Ethics and Systems, 38(3), 380–401. https://doi.org/10.1108/ijoes-07-2020-0101

Asmara, T. T. P., & Abubakar, L. (2019). Juridical Study on the Optimization of Cash Waqf Management by Islamic Banking in Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 6(3), 427–445. https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a1

Asni, F., & Sulong, J. (2017). Wakaf tunai dan aplikasinya dalam undang-undang di negara ASEAN. Jurnal Syariah, 25(2), 217–246. https://doi.org/10.22452/js.vol25no2.3

Aziz, M. W. (2017). Wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam. International Journal Ihya Ulum Al-Din, 19(1), 1. https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740

Baiti, E. N., & Syufa'at, S. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk sebagai instrumen pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 37. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275

Bustami, B., & Hakim, M. L. (2020). Strategy of Cash Waqf Development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundations in Digital Era. Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, 20(1), 97–119. https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i1.1934

Danugroho, A., & Sa'adah, A. H. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di tengah Pandemi Covid-19 dan Implementasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi. Proceeding International Relations on Indonesian Foreign Policy Conference, 1(1), 21–36. https://doi.org/10.33005/irofonic.v1i1.10

Effendi, B. (2024). Wakaf tunai dalam sistem keuangan Islam. Tasyri Journal of Islamic Law, 3(1), 155–173. https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.103

Effendi, M. R., & Maulida, I. S. R. (2021). Nazhir's Professionalism in the Management of Cash Waqf and Community Economic Empowerment. Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 55. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.19881

Fad, M. F. (2021). Wakaf linked sukuk dalam perspektif maqashid syari'ah. Journal of Islamic Studies and Humanities, 6(1), 44–62. https://doi.org/10.21580/jish.v6i1.8150

Faiza, N. A. R. (2023). Potensi Cash Waqf Linked Sukuk sebagai instrumen pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Al-Muhasib Journal of Islamic Accounting and Finance, 3(1), 1–16. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v3i1.280

Ghazali, N. M., & Mamat, N. (2023). Discrepancy of Cash Waqf Meaning: A Critical Review with Special Focus on Selected Shariah Resolutions. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(7). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i7/17670

Hadi, M. N., & Bashith, A. (2021). Strategi pengelolaan cash waqf dalam ekonomi Islam untuk kesejahteraan sosial. Malia (Terakreditasi), 13(1), 61–76. https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2749

Haqiqiah, N. S., & Yunus, A. (2022). Konsep wakaf dalam transaksi hukum ekonomi syari'ah menurut pemikiran M. Abdul Mannan. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 6(2). https://doi.org/10.30651/justeko.v6i2.14338

Harahap, A. R., Nasution, M. Y., & Pagar, P. (2023). Implications of Waqf Land Management from the Perspectives of Positive Law and Islamic Law: A Case Study of Waqf Land in North Sumatra. SASI, 342–353. https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1365

Hardiati, N. (2020). Wakaf tunai (cash waqf) menurut perspektif ulama dan tinjauan maqashid syari'ah. Akselerasi Jurnal Ilmiah Nasional, 2(3), 106–117. https://doi.org/10.54783/jin.v2i3.322

Hartanto, S., Retnowati, M. S., & Sup, D. F. A. (2021). Waqf in the Perspective of Waqf Rules in Indonesia. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 5(1), 37. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v5i1.6203

Hasan, S. (2010). Wakaf uang dan implementasinya di Indonesia. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976

Hastuti, Q. A. W. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bagi optimalisasi wakaf uang. Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf, 4(1), 41. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3030

Hayari, Z. (2018). Integrating Cash Waqf: Collaboration Between Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) and Perbadanan Waqf Selangor (PWS). International Journal of Business and Management, 2(6), 36–42. https://doi.org/10.26666/rmp.ijbm.2018.6.6

Hayatudin, A., Ibrahim, M. A., & Ramadhanty, G. N. (2020). Tinjauan fikih wakaf dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap pengelolaan wakaf uang oleh Yayasan Tenda Visi Indonesia. Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 3(2), 95–114. https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6453

Hidayatullah, S. (2016). Wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 3(1), 1–20. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3306

Hizbullah, M., & Haidir, H. (2020). Wakaf tunai dalam perspektif ulama. Jurnal Ilmiah Metadata, 2(3), 170–186. https://doi.org/10.47652/metadata.v2i3.29

Huda, M., Noviana, L., & Santoso, L. (2020). Pengembangan tata kelola wakaf berbasis korporasi di Asia Tenggara. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 12(2), 120–139. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.3908

Idrus, A., Amirsyah, A., Matondang, M. R. P., Nuryadin, D., Fahriah, P. H., & Nurfauzi, U. (2024). Aspek wakaf tunai dalam investasi abadi umat. Tasyri Journal of Islamic Law, 3(1), 25–42. https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.106

Ikram, A. M. (2024). Pendayagunaan wakaf uang dalam hukum Islam dan undang-undang wakaf. Rayah Al-Islam, 8(1), 175–190. https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.923

Indra, S., & Hakim, M. L. (2020). Pemberdayagunaan imbal hasil wakaf uang melalui sukuk: Regulasi, implementasi, dan modelnya untuk pemberdayagunaan UMKM di Indonesia. Sosio Informa, 6(3). https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2459

Isfandiar, A. A. (2008). Tinjauan fiqh muamalat dan hukum nasional tentang wakaf di Indonesia. La_Riba, 2(1), 51–73. https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5

Islamiyati, I., Hendrawati, D., & Musyafah, A. A. (2021). The Legal Issues of Cash Waqf in Central Java, Indonesia. Diponegoro Law Review, 6(1), 62–77. https://doi.org/10.14710/dilrev.6.1.2021.62-77

Jawi, A. A., & Soemitra, A. (2022). Studi literatur cash waqf crowdfunding di Indonesia. Human Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(1). https://doi.org/10.30829/hf.v9i1.10625

Johari, J. (2022). Empowerment of Cash Waqf in the Agricultural Sector. Proceeding of the International Conference on Economics and Business, 1(2), 330–348. https://doi.org/10.55606/iceb.v1i2.136

Kamal, M. (2015). Wakaf tunai menurut pandangan fiqh Syāfi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang wakaf uang. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 15(1), 93. https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.560

Kamal, M. (2021). Pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam, 16(2), 135. https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.133

Kholis, M. N., & Harmoyo, D. (2024). SWOT Analysis in Productive Management of Cash Waqf Funding at Micro Waqf Bank of Almuna Berkah Mandiri Krapyak Yogyakarta. Jurnal Asy-Syukriyyah, 25(1), 18–32. https://doi.org/10.36769/asy.v25i1.427

Kunhibava, S., Muneeza, A., Mustapha, Z., Khalid, M. B., & Sen, T. M. (2023). Viability of Cash Waqf-Linked Sukuk in Malaysia. ISRA International Journal of Islamic Finance, 15(4), 25–44. https://doi.org/10.55188/ijif.v15i4.530

Labetubun, M. A. H., & Angga, L. O. (2022). The Implications of Islamic Law Related to the Implementation of Cash Waqf/Money. Jurnal Akta, 9(2), 205. https://doi.org/10.30659/akta.v9i2.21148

Lail, M. M. J. (2022). Optimalisasi peran cash waqf linked sukuk dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Al Iqtishod Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 10(2), 81–101. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.551

Lestari, C. (2022). Studi pemahaman masyarakat Kota Palembang terhadap wakaf uang. Jurnal I-Philanthropy, 2(1), 41–56. https://doi.org/10.19109/iphi.v2i1.12450

Lubis, M. I. K., Mustamam, M., & Akhyar, A. (2022). Analisis yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jurnal Ilmiah Metadata, 4(1), 139–165. https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.127

Mahmudi, M., & Muhammad, D. W. (2022). Collaborative Governance in the Jogja Berwakaf Movement. Justicia Islamica, 19(1), 171–193. https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3759

Mahsun, M., Djalaluddin, A., Asnawi, N., Wahyuni, N., Danila, N., & Ali, M. M. (2022). Green Waqf: Sustainable Surplus Perspective Balanced Scorecard Analysis. Karsa Journal of Social and Islamic Culture, 30(2), 266–297. https://doi.org/10.19105/karsa.v30i2.8472

Majid, R. (2022). Mudharabah Linked Waqf. As-Syirkah Islamic Economic & Financial Journal, 1(1), 22–38. https://doi.org/10.56672/syirkah.v1i1.7

Masse, R. A., & Aderus, A. (2022). The Model Investment Management of Cash Waqf. Diktum Jurnal Syariah dan Hukum, 20(2), 204–227. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3327

Medaline, O. (2016). Cash Endowment (Wakaf Tunai) Development in the Era of the ASEAN Economic Community. Addin, 10(2), 405. https://doi.org/10.21043/addin.v10i2.1304

Musa, A. (2018). Wakaf tunai dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (Analisis terhadap Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 tentang wakaf uang). Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 7(2). https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i2.3254

Mu'is, A., & Hamida, B. N. (2020). Penerapan wakaf uang secara profesional menurut hukum Islam. Qawanin Journal of Economic Syaria Law, 4(1), 121–137. https://doi.org/10.30762/q.v4i1.2058

Nadya, P. S., Alwyni, F. A., Hadiyati, P., & Iqbal, M. (2019). Strategy of Optimalization Cash Waqf in Indonesia. Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam, 4(2), 108. https://doi.org/10.30997/jsei.v4i2.1486

Nasution, Y. S. J., Nasution, Y., & Qorib, A. (2018). Cash Waqf on Organization of Muhammadiyah Area of Muhammadiyah North Sumatra Approach ANP (Analytical Network Process). The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 5(1), 4379–4382. https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i1.20

Nawawi, N., Mirwan, M., Anwar, Z., & Juandi, W. (2024). Wakaf uang di Indonesia: Tantangan, peluang, dan langkah-langkah menuju pemanfaatan optimal. Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126–147. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147

Nugroho, W. B., & Hilal, F. N. (2019). Micro Waqf Bank in Indonesia: Analysis of The Constitution Concept According to The Maqashid Sharia. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 3(1). https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v3i1.3905

Priyadi, U., Achiria, S., Imron, M. A., & Zandi, G. R. (2022). Waqf management and accountability: Waqf land financing models for economic wellbeing. Asian Economic and Financial Review, 13(1), 74–84. https://doi.org/10.55493/5002.v13i1.4696

Puspita, I. C. (2012). Implementasi wakaf tunai di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah. https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2178

Putra, T. W., Saputra, J., Possumah, B. T., & Hasyim, M. Y. I. (2023). Productive Waqf Development Model: A Comparative Study between Indonesia and Malaysia. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 17(1). https://doi.org/10.30993/tifbr.v17i1.314

Rafiqi, Y. (2018). Wakaf benda bergerak dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 6(2), 191. https://doi.org/10.30868/am.v6i2.307

Rafiqi, Y. (2019). The Problem of Perpetuity in Cash Waqf. International Journal of Nusantara Islam, 6(1), 10–19. https://doi.org/10.15575/ijni.v6i1.1321

Rafita, D. R., Bella, Y. V., & Sugeng, A. (2023). Analysis of Cash Waqf Management in Indonesia and Malaysia: A Literature Highlight. Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy, 1(1), 21–28. https://doi.org/10.62265/jcaip.v1i1.15

Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) perspektif prinsip ekonomi syariah. Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA), 1(2), 145–161. https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161

Rahmalan, M. T., & Abu–Hussin, M. F. (2021). A Systematic Review of Contemporary and Innovative Waqf Sources: Cash and Service Waqf. Jurnal Syariah, 29(2), 257–284. https://doi.org/10.22452/js.vol29no2.5

Rohim, A. N., Priyatno, P. D., & Sari, L. P. (2022). Transformation of Waqf Management in The Digital Era: A Meta Synthesis Study. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 7(2), 209. https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i2.5421

Rosadi, A., Effendi, D., & Busro, B. (2018). The Development of Waqf Management Through Waqf Act in Indonesia (Note on Republic of Indonesia Act Number 41 of 2004 regarding Waqf). Madania Jurnal Kajian Keislaman, 22(1), 1. https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.881

Rosidin, R., Mardhatillah, M., Andriani, F., Fitriani, A., & Rohmanan, M. (2021). Individual and Household Economic Recovery After the Covid-19 Through Temporary Waqf Program. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210413.064

Santoso, L., & Huda, M. (2019). Konstruksi model wakaf perusahaan dalam negara hukum Indonesia. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 9(2), 222–249. https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.222-249

Sa'idaturrohmah, N. (2022). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) untuk ketahanan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Adilla Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, 5(1), 39–50. https://doi.org/10.52166/adilla.v5i1.2890

Selbi, S., & Jahra, P. M. (2023). Management of Cash Waqf by the Representative of the Indonesian Waqf Board of South Kalimantan. At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, 14(1), 74–95. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v14i1.8481

Shalihah, M., & Cahyo, E. N. (2020). Cash Waqf Auction for The Establishment of Islamic Institution on The Perspective of Islamic Law and Positive Law (A Case Study on Trensains Islamic Institution, Sragen, 2018–2019). Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 4(1), 69. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4351

Sofiana, N. E., Khasanah, U., Ramadhan, A. I., & Huda, M. N. (2022). Pemanfaatan wakaf tunai di SMA Trensains Sragen. Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD), 2(2), 01–27. https://doi.org/10.21154/joipad.v2i2.4741

Suhairi. (2023). Optimizing Cash Waqf Management in Indonesia: Exploring Effective Models. Istinbath Jurnal Hukum, 20(1), 21. https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i01.6890

Sulaiman, S., & Hasan, A. (2017). Dinamisme wakaf unit amanah menurut perspektif syarak. Jurnal Syariah, 25(2), 157–186. https://doi.org/10.22452/js.vol25no2.1

Sulistiani, S. L. (2019). Aspek hukum fintech syariah untuk peningkatan fundraising wakaf uang di Indonesia. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-undangan Ekonomi Islam, 11(1), 99–120. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1002

Suparmin, S. (2020). Istihsan Methodology in The Productive Waqf Application. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 6(1), 117–130. https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i1.2650

Syahputra, A., & Khairina, K. (2021). Optimalisasi penghimpunan dana wakaf melalui e-payment. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 106. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1536

Syamsuri, S., & Mananaanu, Y. A. (2021). Peran wakaf uang dalam memberdayakan pendidikan. Kodifikasia, 15(1), 19–36. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i1.2659

Tumanggor, D. V. (2024). Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit: A Study Approach to Sustainable. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(4), 91–105. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724

Wahyuni, S. (2022). Makalah Cash Waqf Linked Sukuk. https://doi.org/10.31219/osf.io/zcbw3

Wardi, M. C. (2016). The Implementation of Cash Waqf in the Pesantren of Al-Amien Prenduan Sumenep Regency of Madura. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(1), 93–119. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i1.860

Winarto, A. J., Fageh, A., & Masduqie, M. H. A. (2021). Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam optimalisasi pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 8(2), 152–161. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.4762

Wulandari, R., & Khumaedah, I. (2021). Do Entrepreneur Aspect Matter on Cash Waqf Program at Islamic Organization Nahdlatul Ulama? Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(2), 134–155. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.871

Wulpiah, W. (2019). Paradigma baru pengembangan wakaf produktif (Kajian empiris Badan Wakaf Indonesia Provinsi Bangka Belitung). Asy Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 4(1), 95–123. https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.998

Yusuf, M., Rahman, A., & Komarudin, P. (2022). Bibliografi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) pada perguruan tinggi di Indonesia: Analisis systematic literature review. Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA), 4(1), 48–67. https://doi.org/10.15642/mzw.2022.4.1.48-67

Zunaidi, A. (2022). Wakaf produktif dalam perspektif maqasid syariah. Al Adalah, 25(1), 93–104. https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i1.286