00752 - Tantangan Perkembangan Wakaf di Indonesia: Analisis Komprehensif

Abstrak

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi sangat besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan sosial di Indonesia. Meskipun terdapat 440,5 ribu titik tanah wakaf dengan potensi wakaf uang mencapai 180 triliun rupiah per tahun, realisasi penghimpunannya masih sangat jauh dari potensi tersebut. Artikel ini bertujuan menganalisis secara komprehensif berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wakaf di Indonesia berdasarkan kajian literatur yang relevan. Tantangan-tantangan tersebut bersifat multidimensional, mencakup aspek literasi dan kesadaran masyarakat, kelembagaan dan regulasi, sumber daya manusia, teknologi dan digitalisasi, branding kelembagaan, produktivitas pengelolaan, serta koordinasi antarlembaga. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi wakaf disebabkan oleh kompleksitas tantangan yang saling berkaitan. Artikel ini merekomendasikan pendekatan komprehensif, sistematis, dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi wakaf bagi kesejahteraan umat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Kata kunci: wakaf, wakaf uang, wakaf produktif, digitalisasi wakaf, nazir, literasi wakaf

Abstract

Waqf is an Islamic philanthropic instrument with tremendous potential to support economic empowerment and social development in Indonesia. Despite the existence of 440,500 waqf land points and an estimated annual cash waqf potential of IDR 180 trillion, actual collection remains far below this potential. This article aims to comprehensively analyze the challenges faced in the development of waqf in Indonesia based on a review of relevant literature. These challenges are multidimensional in nature, encompassing aspects of public literacy and awareness, institutional and regulatory frameworks, human resources, technology and digitalization, institutional branding, management productivity, and inter-institutional coordination. The analysis reveals that the enormous gap between waqf potential and its realization stems from a complex web of interrelated challenges. This article recommends a comprehensive, systematic, and collaborative approach among various stakeholders to optimize waqf potential for the welfare of the Muslim community and sustainable social development.

Keywords: waqf, cash waqf, productive waqf, waqf digitalization, nazir, waqf literacy

1. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi luar biasa besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan sosial di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menyimpan potensi wakaf yang sangat signifikan. Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, pada tahun 2022 terdapat 440,5 ribu titik tanah wakaf di Indonesia, dan potensi sektor wakaf, khususnya pada wakaf uang, diperkirakan mencapai angka 180 triliun rupiah per tahunnya (H, 2024b, 2024a). Namun demikian, realisasi penghimpunan wakaf masih sangat jauh dari potensi tersebut. Sebagai contoh, akumulasi penghimpunan wakaf uang hingga per 20 Januari 2021 baru mencapai Rp819,36 miliar (Hakiem et al., 2022), sementara akumulasi wakaf uang terhimpun sebesar Rp2 triliun hanya mewakili 0,05% dari potensi yang ada (Jaharuddin et al., 2023).

Kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut bersifat multidimensional, mencakup aspek literasi dan kesadaran masyarakat, kelembagaan dan regulasi, sumber daya manusia, teknologi dan digitalisasi, serta tata kelola dan produktivitas. Artikel ini berupaya menganalisis secara komprehensif berbagai tantangan tersebut berdasarkan kajian literatur yang relevan, sekaligus menawarkan perspektif integratif untuk memahami akar permasalahan dan arah penyelesaiannya.

2. Tantangan Literasi, Kesadaran, Dan Mindset Masyarakat

2.1 Rendahnya Literasi Wakaf

Salah satu tantangan paling mendasar dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah masih rendahnya tingkat literasi dan kesadaran masyarakat mengenai wakaf, khususnya wakaf uang dan wakaf dengan uang. Nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) tahun 2020 secara nasional mendapatkan skor 50,48 yang masuk dalam kategori rendah, terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67 dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97 (Jaharuddin et al., 2023). Kondisi ini secara langsung berkorelasi dengan rendahnya penghimpunan wakaf uang di Indonesia (Sujono et al., 2022).

Rendahnya literasi wakaf ini berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan benda yang diwakafkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasanah (2009) yang dikutip dalam berbagai penelitian, salah satu faktor yang menyebabkan wakaf Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan benda yang diwakafkan (Huda et al., 2019). Pemahaman yang terbatas ini menjadikan masyarakat jarang melaksanakan amalan wakaf, sehingga dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga wakaf mengakibatkan masyarakat jarang melaksanakan amalan wakaf (Agita & Anwar, 2021).

Lebih jauh, penelitian menunjukkan bahwa faktor pemahaman wakaf uang merupakan faktor utama dalam menentukan penghimpunan wakaf uang (Rositanti & Hasanah, 2022). Studi di Kota Bogor menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman wakif dalam wakaf uang saat ini belum memadai, dan bahkan beberapa orang yang sudah pernah berwakaf pun hanya mengenal wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak (Fauziah & Ayyubi, 2019). Kondisi serupa ditemukan di Sumatera Barat, di mana rendahnya indeks literasi wakaf dengan skor 54,95 menjadi salah satu penyebab kurangnya kontribusi masyarakat terhadap wakaf uang (Adisti, 2021).

2.2 Dominannya Persepsi dan Mindset Tradisional

Tantangan yang erat kaitannya dengan rendahnya literasi adalah dominannya persepsi masyarakat terhadap wakaf tradisional. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki mindset bahwa wakaf hanya terbatas pada harta tidak bergerak seperti tanah untuk masjid, sekolah, atau lahan pemakaman (Siregar, 2020; Wahyudi et al., 2023). Penelitian di Kota Bogor menunjukkan bahwa pilihan masyarakat dalam penghimpunan wakaf uang hanya 21%, sedangkan pilihan lainnya masih lebih besar untuk tempat ibadah (39%), sarana dan prasarana pendidikan (31%), dan wakaf untuk makam (9%) (Fauziah & Ayyubi, 2019).

Temuan dari Dompet Dhuafa juga mengonfirmasi bahwa sebagian besar harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%), dan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) (Kuncorowati et al., 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa wakaf produktif, khususnya wakaf uang, masih belum populer di kalangan umat Islam Indonesia (Siregar, 2020). Bahkan di kalangan pemimpin agama seperti tuan guru di Lombok, wakaf uang masih dianggap sebagai fenomena baru yang masih terdapat silang pendapat (Nugroho et al., 2017).

Persepsi tradisional ini juga menyebabkan masyarakat kurang mengenal wakaf produktif dan potensinya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi. Faktor mendasar yang membuat wakaf produktif lambat perkembangannya adalah karena lemahnya literasi wakaf produktif, baik dari sisi wakif (pemberi wakaf), nazir (pengelola wakaf), maupun masyarakat secara umum (Adisti, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang masif dan terstruktur agar lebih memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh kalangan (Tanjung et al., 2020).

2.3 Kurangnya Kesadaran Berwakaf Uang

Selain rendahnya literasi, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf uang juga menjadi tantangan tersendiri. Penelitian menggunakan metode Delphi menemukan bahwa prioritas utama kendala dalam pengelolaan wakaf uang adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, diikuti oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf (Tanjung et al., 2020). Studi di Kota Bogor menemukan bahwa kesadaran, pengetahuan, sikap, dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat dalam berwakaf uang (Hakiem et al., 2022).

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk kegiatan edukasi, sosialisasi melalui media yang mudah diakses, dan pemanfaatan teknologi digital (Lubis, 2023). Sosialisasi manajemen literasi wakaf uang kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk remaja masjid, terbukti dapat meningkatkan literasi dan kesadaran berwakaf (Sujono et al., 2022). Namun, tantangannya adalah memastikan kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3. Tantangan Kelembagaan Dan Regulasi

3.1 Keterbatasan Peran dan Dukungan untuk BWI

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia (Melinda, 2024). Namun, peran dan dukungan untuk BWI masih terbatas. Sebagai lembaga independen yang membawahi wakaf di Indonesia, BWI menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator sekaligus operator wakaf nasional.

Salah satu permasalahan yang diidentifikasi adalah bahwa regulator masih menjalankan peran ganda sebagai operator, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi efektivitas pengawasan (Quddus et al., 2022). Kondisi ini diperparah dengan belum adanya Pusat Kajian Strategis BWI yang dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis riset dan data yang komprehensif. Tanpa pusat kajian strategis yang kuat, pengembangan wakaf nasional akan sulit untuk diarahkan secara sistematis dan berbasis bukti.

Selain itu, masih terbatasnya kelembagaan pendukung, termasuk sinergi dan harmonisasi antarb berbagai lembaga terkait wakaf, menjadi hambatan serius. Penelitian menunjukkan adanya egoisme kelembagaan dari setiap lembaga pengelola zakat dan wakaf, lemahnya koordinasi dan komunikasi antara organisasi pengelola, serta kecenderungan untuk saling bersaing dalam program-program pemberdayaan (Rachman & Makkarateng, 2021). Kondisi ini menyebabkan sistem data informasi menjadi lemah sehingga penentuan target wakaf tidak dapat terpenuhi dengan baik (Rachman & Makkarateng, 2021).

3.2 Perlunya Penyempurnaan Regulasi Wakaf

Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 yang menjadi landasan hukum perwakafan di Indonesia masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Beberapa aspek yang perlu diperbaiki, antara lain, terkait dengan regulasi yang mengintegrasikan wakaf dengan zakat, regulasi yang mengatur penyaluran dan utilisasi wakaf oleh nazir perseorangan, serta sertifikasi nazir wakaf dan standar kompetensi bagi nazir (Jaharuddin et al., 2023).

Belum adanya regulasi yang mengintegrasikan wakaf dengan zakat menjadi salah satu kelemahan dalam ekosistem keuangan sosial Islam di Indonesia. Padahal, integrasi antara zakat dan wakaf dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian menunjukkan bahwa belum adanya skema yang dapat menjadikan zakat dan wakaf bersifat komplementer, terutama dalam hal penggunaan/utilisasi, merupakan kelemahan yang perlu segera diatasi (Azmi et al., 2023).

Terkait dengan nazir perseorangan, belum adanya regulasi yang mengatur penyaluran dan utilisasi wakaf oleh nazir perseorangan menyebabkan penggunaannya menjadi kurang produktif. Masih banyaknya masyarakat yang menyalurkan wakafnya melalui nazir perseorangan sehingga tidak tercatat (Jaharuddin et al., 2023) menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pendataan dan pengelolaan wakaf secara nasional. Kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya jumlah nazir perseorangan yang tidak tercatat dan tidak bekerja secara full-time (Jaharuddin et al., 2023).

3.3 Belum Adanya Arsitektur dan Cetak Biru Wakaf yang Terintegrasi

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah belum adanya arsitektur dan cetak biru bersama bagi wakaf yang juga terintegrasi dengan masterplan di luar lingkup ekonomi syariah. Tanpa cetak biru yang komprehensif dan terintegrasi, pengembangan wakaf akan berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi dengan baik. Kondisi ini juga tercermin dari gerakan ekonomi syariah di tengah masyarakat yang masih bersifat parsial dan masih fokus pada keuangan komersial, sehingga belum mampu mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam.

Belum terbentuknya Sistem Informasi Wakaf yang berkualitas dan terpadu juga menjadi hambatan serius dalam pengelolaan wakaf nasional (Jaharuddin et al., 2023). Tanpa sistem informasi yang terintegrasi, sulit untuk memantau perkembangan wakaf secara real-time, melakukan evaluasi efektivitas program, dan membuat kebijakan berbasis data yang akurat. Hal ini juga berkaitan dengan masih banyaknya nazir perseorangan yang tidak tercatat, sehingga data wakaf nasional menjadi tidak komprehensif.

4. Tantangan Sumber Daya Manusia Dan Profesionalisme Nazir

4.1 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pengelola Wakaf

Masih rendahnya kualitas (kompetensi dan profesionalitas) dan kuantitas SDM pengelola wakaf, kecuali di beberapa lembaga pengelola dana wakaf besar, merupakan tantangan yang sangat krusial. Penelitian di Lembaga Wakaf Al-Azhar menemukan bahwa hambatan utama dalam produktivitas kegiatan fundraising adalah kurangnya sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Agita & Anwar, 2021). Kondisi serupa ditemukan di berbagai lembaga wakaf lainnya, di mana keterbatasan SDM menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pengelolaan wakaf.

Kualitas SDM yang rendah mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman fikih wakaf yang belum memadai, kemampuan manajerial yang terbatas, hingga kurangnya penguasaan teknologi digital. Penelitian menunjukkan bahwa amil dituntut untuk memiliki skill yang modern dalam mengumpulkan aset harta wakaf dan menyalurkannya dengan manajemen yang baik (Alwi et al., 2023). Namun, pada kenyataannya, banyak pengelola wakaf yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola wakaf secara profesional dan produktif.

Masalah SDM ini juga berkaitan dengan masih banyaknya nazir yang tidak bekerja secara full-time. Kondisi ini berdampak pada rendahnya produktivitas pengelolaan wakaf, karena nazir yang tidak bekerja penuh waktu cenderung tidak dapat memberikan perhatian dan dedikasi yang optimal dalam mengelola harta wakaf. Penelitian di Pondok Pesantren Baitul Hidayah merekomendasikan perlunya SDM pengelola yang bekerja full-time sebagai salah satu strategi peningkatan penghimpunan wakaf (Suhendi et al., 2021).

4.2 Belum Adanya Sertifikasi Nazir dan Standar Kompetensi

Belum diberlakukannya sertifikasi nazir wakaf dan standar kompetensi bagi nazir merupakan tantangan yang perlu segera diatasi. Tanpa standar kompetensi yang jelas dan mekanisme sertifikasi yang terstruktur, sulit untuk memastikan bahwa nazir memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola harta wakaf secara profesional dan produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh LSP Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa sertifikasi kompetensi nazir memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja nazir dan partisipasi non-nazir dalam gerakan berwakaf (Hamidiyah et al., 2022). Unsur kinerja nazir yang memiliki nilai tinggi setelah sertifikasi adalah dari peningkatan penghimpunan wakaf (Hamidiyah et al., 2022). Temuan ini mengonfirmasi bahwa sertifikasi nazir merupakan langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan secara menyeluruh.

Penelitian menggunakan metode AHP juga menemukan bahwa prioritas solusi berdasarkan penilaian para responden ahli adalah mengembangkan profesionalitas nazir (Quddus et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme nazir merupakan kunci utama dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pengelolaan wakaf di Indonesia. Strategi-strategi yang perlu dilakukan berdasarkan urutan prioritas, antara lain, adalah peningkatan profesionalisme dan kompetensi nazir (Eugenia et al., 2022).

4.3 Dominannya Nazir Perseorangan

Masih banyaknya jumlah nazir perseorangan menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Sebagian besar wakif masih melakukan pembayaran wakaf kepada nazir perseorangan, yaitu sebanyak 55% berdasarkan Survei Indeks Literasi Wakaf 2020 (Rahma et al., 2021). Kondisi ini menyebabkan banyak wakaf yang tidak tercatat secara resmi, sehingga data wakaf nasional menjadi tidak akurat dan komprehensif.

Dominannya nazir perseorangan juga berimplikasi pada rendahnya produktivitas pengelolaan wakaf, karena nazir perseorangan umumnya tidak memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengelola wakaf secara profesional. Penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan wakaf uang kurang efektif dikarenakan sedikit dana wakaf yang dikelola profesional dan produktif (Syahputra & Khairina, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong peralihan dari nazir perseorangan ke nazir institusional yang lebih profesional dan akuntabel.

5. Tantangan Teknologi Dan Digitalisasi

5.1 Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi seperti layanan multipayment pada LKS dan e-commerce serta layanan wakaf online masih belum dilakukan secara optimal. Penelitian menggunakan metode AHP menemukan bahwa belum semua lembaga mendigitalisasi penghimpunan wakaf menjadi masalah terbesar dalam penghimpunan wakaf tunai di Indonesia (Quddus et al., 2022). Kondisi ini sangat disayangkan mengingat potensi teknologi digital dalam meningkatkan penghimpunan wakaf sangat besar.

Inovasi teknologi telah mendorong fenomena digitalisasi di berbagai bidang, termasuk dalam perwakafan. Untuk itu, sebagai upaya mempercepat transformasi wakaf produktif, pengelolaan wakaf harus memanfaatkan teknologi dan platform digital (Fattah & Kurniawan, 2021). Pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pengelolaan wakaf harus didorong mulai dari tahap pengumpulan sampai pelaporan pemanfaatan wakaf (Rahmawati et al., 2021).

BWI telah melakukan transformasi digital dalam upaya optimalisasi potensi wakaf melalui tiga tahapan, yaitu: pertama, penguatan digitalisasi internal BWI; kedua, memperkuat digitalisasi nazir dan integrasi data wakaf; dan ketiga, mengakselerasi penguatan ekosistem digital dan pengembangan inovasi model pengelolaan wakaf secara digital (Rahmawati et al., 2021; Ula & Abdillah, 2023). Dengan memaksimalkan upaya melalui tiga tahapan tersebut, diharapkan ekosistem digital wakaf akan semakin fleksibel, membesar dan menguat, serta memberikan dampak multiplier terhadap perekonomian nasional (Melinda, 2024).

5.2 Kurang Berkembangnya Digitalisasi Penghimpunan Wakaf yang User-Friendly

Kurang berkembangnya digitalisasi penghimpunan wakaf yang bersifat user-friendly menjadi hambatan dalam menarik minat masyarakat untuk berwakaf secara digital. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya penghimpunan wakaf akibat kurangnya literasi masyarakat mengenai wakaf, objek dan penyaluran, serta kurangnya digitalisasi penghimpunan yang user-friendly (Jaharuddin et al., 2023). Platform wakaf digital yang ada saat ini belum berhasil menumbuhkan wakaf di masyarakat, khususnya bagi Generasi Milenial (Ula & Abdillah, 2023).

Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wakif dalam berwakaf melalui platform wakaf digital menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap persepsi kebermanfaatan, dan keduanya berpengaruh positif terhadap sikap masyarakat (Fazriah et al., 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa platform wakaf digital yang mudah digunakan akan mendorong lebih banyak orang untuk berwakaf secara digital. Namun, masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan menggunakan platform pembayaran wakaf secara teknis (Fazriah et al., 2023).

E-payment terbukti dapat membantu optimalisasi penghimpunan dana wakaf, karena dapat memfasilitasi wakif dalam berwakaf, baik dari segi mobilisasi maupun jumlah dana yang akan didonasikan, serta terbukti lebih aman, nyaman, dan efisien (Syahputra & Khairina, 2021). Berbagai platform digital seperti e-wallet, mobile banking, dan QRIS telah tersedia untuk memudahkan pembayaran wakaf (Lubis, 2023). Namun, pemanfaatan platform-platform ini masih belum optimal karena berbagai kendala teknis dan nonteknis.

5.3 Kurangnya Instrumen Integrasi Wakaf dengan Produk Merchant

Kurang berkembangnya instrumen-instrumen yang mengintegrasikan wakaf dengan produk merchant yang dapat menarik wakif dari berbagai kalangan merupakan tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Integrasi wakaf dengan berbagai platform e-commerce dan merchant dapat memperluas jangkauan penghimpunan wakaf dan memudahkan masyarakat untuk berwakaf dalam berbagai kesempatan.

BWI telah bekerja sama dengan beberapa e-commerce seperti Tokopedia, Linkaja, dan Paytren dalam penghimpunan wakaf uang (Putri et al., 2021). Namun, kerja sama ini masih perlu diperluas dan diperdalam agar dapat menjangkau lebih banyak calon wakif. Pengembangan instrumen yang mengintegrasikan wakaf dengan produk merchant juga perlu mempertimbangkan aspek kemudahan penggunaan, keamanan transaksi, dan kepercayaan masyarakat terhadap platform yang digunakan.

Penelitian tentang intensi wakif Gen Y dalam gerakan digital berwakaf uang menunjukkan bahwa faktor kebiasaan (habit) merupakan faktor terbesar yang memengaruhi intensi perilaku wakif Gen Y dalam mendorong penggunaan teknologi digital payment untuk berwakaf (Rahma et al., 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi wakaf dengan platform yang sudah biasa digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti platform e-commerce dan merchant, dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan penghimpunan wakaf.

6. Tantangan Branding Dan Kompetisi Kelembagaan

6.1 Lemahnya Branding Lembaga Pengelola Wakaf

Branding Lembaga Pengelola Wakaf sebagai Lembaga Filantropi masih kurang bersaing dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kurang mengenal dan mempercayai lembaga wakaf sebagai tempat yang tepat untuk menyalurkan harta wakaf mereka. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kepercayaan generasi muda terhadap lembaga wakaf yang mengelola aset wakaf menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya minat berwakaf melalui platform digital (Ula & Abdillah, 2023).

Kepercayaan memegang peranan penting dalam penghimpunan dana sosial. Kepercayaan tidak hanya akan memengaruhi donasi berulang dan meningkatkan jumlah donasi, tetapi juga memastikan bahwa dana akan digunakan secara tepat oleh organisasi penerima (Irawati & Fitriyani, 2022). Oleh karena itu, lembaga pengelola wakaf perlu membangun dan memperkuat branding mereka melalui berbagai strategi komunikasi pemasaran yang efektif.

Penelitian tentang strategi branding LAZISWAF dalam optimalisasi digital fundraising menunjukkan bahwa strategi branding yang efektif mencakup pemanfaatan berbagai kanal digital seperti website, email marketing, dan social media marketing (Setiawan, 2023). Namun, banyak lembaga wakaf yang belum mengoptimalkan strategi branding digital mereka, sehingga kalah bersaing dengan lembaga keuangan lainnya dalam menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat.

6.2 Kurangnya Gerakan Bersama untuk Penyaluran Wakaf dalam Mendukung Sektor Riil

Belum ada gerakan bersama dari Lembaga Pengelola dan pemangku kepentingan untuk penyaluran wakaf dalam mendukung sektor riil, khususnya industri halal. Padahal, distribusi dana wakaf dapat disalurkan untuk mendukung sektor riil, khususnya industri halal, sebagai bagian dari value chain keuangan Islam (R. H. Lubis & Latifah, 2019). Kondisi ini menyebabkan dampak ekonomi dari pengelolaan wakaf masih sangat terbatas dan belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Gerakan ekonomi syariah di tengah masyarakat yang masih bersifat parsial dan masih fokus pada keuangan komersial juga menjadi hambatan dalam mengintegrasikan wakaf dengan sektor riil. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara lembaga pengelola wakaf, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemanfaatan wakaf secara produktif dalam mendukung sektor riil dan industri halal.

7. Tantangan Produktivitas Dan Efektivitas Pengelolaan Wakaf

7.1 Penyaluran Dana Wakaf yang Kurang Produktif

Penyaluran sebagian besar dana wakaf yang masih kurang produktif merupakan tantangan yang sangat krusial dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%) (Kuncorowati et al., 2018). Kondisi ini menyebabkan potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi belum dapat dioptimalkan.

Kurang produktifnya pengelolaan wakaf oleh lembaga menjadi alasan bahwa belum maksimalnya pemanfaatan wakaf di Indonesia (Wahyudi et al., 2023). Wakaf produktif muncul dengan adanya upaya pengembangan baru dari wakaf tradisional agar lebih baik, dan wakaf produktif dapat diusahakan dan dikembangkan untuk kepentingan umat dalam hal yang baik (Herlena & Mujib, 2022). Namun, transisi dari wakaf konsumtif ke wakaf produktif masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan kapasitas nazir, kurangnya regulasi yang mendukung, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif.

Belum adanya indikator tertentu yang dapat mengevaluasi efektivitas dana wakaf bagi penerima manfaat juga menjadi tantangan tersendiri. Tanpa indikator evaluasi yang jelas, sulit untuk mengukur dampak nyata dari pengelolaan wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat dan menentukan strategi perbaikan yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa belum ada indikator efektivitas penyaluran objek wakaf, dan penyaluran wakaf yang kurang produktif menjadi kendala wakaf (Jaharuddin et al., 2023).

7.2 Sulitnya Memastikan Kehalalan Sumber Wakaf

Sulitnya memastikan harta sumber wakaf yang diberikan wakif berasal dari sumber yang halal merupakan tantangan yang bersifat syariah. Dalam perspektif Islam, wakaf harus berasal dari harta yang halal agar dapat memberikan manfaat yang berkah bagi penerima wakaf. Namun, dalam praktiknya, lembaga pengelola wakaf seringkali menghadapi kesulitan dalam memverifikasi kehalalan sumber harta yang diwakafkan.

Tantangan ini semakin kompleks seiring dengan berkembangnya berbagai instrumen wakaf baru, seperti wakaf saham dan wakaf melalui uang, yang melibatkan berbagai jenis aset dan transaksi keuangan. Diperlukan mekanisme verifikasi yang efektif dan efisien untuk memastikan bahwa harta yang diwakafkan berasal dari sumber yang halal, tanpa menghambat proses penghimpunan wakaf.

7.3 Meningkatnya Kebutuhan Pengelolaan Wakaf Profesional untuk Skema Hybrid

Semakin meningkatnya kebutuhan pemangku kepentingan atas pengelolaan wakaf yang profesional, terutama karena adanya skema wakaf hybrid yang memerlukan tingkat pengembalian tinggi secara komersial, menjadi tantangan yang semakin mendesak. Skema wakaf hybrid, seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), memerlukan pengelolaan yang sangat profesional dan berorientasi pada hasil investasi yang optimal.

Penelitian tentang pengelolaan wakaf uang melalui CWLS menunjukkan bahwa manajemen CWLS telah berjalan sesuai rencana yang ditetapkan, namun tidak semua program CWLS dijalankan oleh BWI (Putri et al., 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas kelembagaan BWI dan lembaga pengelola wakaf lainnya masih perlu ditingkatkan untuk dapat mengelola skema wakaf hybrid yang semakin kompleks. Strategi yang perlu dilakukan, antara lain, adalah menginvestasikan wakaf uang pada portofolio investasi yang mampu memberikan margin yang tinggi dengan risiko yang dapat dimitigasi dengan baik (Eugenia et al., 2022).

8. Tantangan Koordinasi Dan Integrasi Antarsektor

8.1 Kurangnya Koordinasi dan Integrasi Antarsektor

Masih kurangnya koordinasi dan integrasi antarsektor merupakan tantangan yang bersifat sistemik dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, mulai dari BWI, lembaga keuangan syariah, kementerian terkait, hingga lembaga pengelola wakaf swasta, seringkali beroperasi secara terpisah tanpa koordinasi yang memadai.

Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi dan komunikasi antara organisasi pengelola wakaf membuat sistem data informasi menjadi lemah sehingga penentuan target wakaf tidak dapat terpenuhi dengan baik (Rachman & Makkarateng, 2021). Kondisi ini juga menyebabkan terjadinya duplikasi program dan pemborosan sumber daya, serta mengurangi efektivitas pengelolaan wakaf secara keseluruhan.

Diperlukan upaya untuk menyinergikan semua lembaga pengelola wakaf dalam satu ekosistem yang terintegrasi, dengan pembagian peran yang jelas antara regulator, operator, dan pengawas (Rachman & Makkarateng, 2021). Pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf sebagai regulator, otoritator, koordinator, pengawas, dan pengelola dana ZISWAF di Indonesia telah diusulkan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah koordinasi ini (Rachman & Makkarateng, 2021).

8.2 Belum Adanya Skema Komplementer antara Wakaf dan Instrumen Lainnya

Belum adanya skema yang dapat menjadikan wakaf bersifat komplementer, terutama dalam hal penggunaan/utilisasi, merupakan tantangan yang perlu segera diatasi. Integrasi wakaf dengan instrumen keuangan sosial Islam lainnya, seperti zakat, infak, dan sedekah, dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Penelitian menunjukkan bahwa belum adanya skema yang dapat menjadikan zakat dan wakaf bersifat komplementer, terutama dalam hal penggunaan/utilisasi, merupakan kelemahan yang perlu segera diatasi (Azmi et al., 2023). Pengembangan skema komplementer ini memerlukan inovasi regulasi, kelembagaan, dan produk yang dapat mengintegrasikan berbagai instrumen keuangan sosial Islam secara efektif dan efisien.

9. Tantangan Digitalisasi Dan Sistem Informasi Wakaf

9.1 Belum Terbentuknya Sistem Informasi Wakaf yang Berkualitas dan Terpadu

Belum terbentuknya Sistem Informasi Wakaf yang berkualitas dan terpadu merupakan tantangan infrastruktur yang sangat penting. Tanpa sistem informasi yang terintegrasi, pengelolaan data wakaf nasional menjadi tidak akurat, tidak komprehensif, dan sulit diakses oleh berbagai pemangku kepentingan.

Sistem informasi yang berkualitas dan terpadu diperlukan untuk mendukung berbagai fungsi pengelolaan wakaf, mulai dari pendataan nazir dan harta wakaf, pemantauan penghimpunan dan penyaluran wakaf, hingga pelaporan dan evaluasi efektivitas program wakaf. Pengembangan sistem informasi wakaf yang terintegrasi juga perlu mempertimbangkan aspek keamanan data, kemudahan akses, dan interoperabilitas dengan sistem informasi lembaga terkait lainnya.

Penerapan teknologi blockchain dalam pencatatan wakaf telah diusulkan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah transparansi dan keamanan data wakaf (Dewi & Hakiki, 2023; Septianda et al., 2022). Teknologi blockchain dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan hilang atau rusaknya data fisik barang wakaf, serta memastikan bahwa seluruh transaksi wakaf dapat dilacak, diaudit, dan tidak dapat diubah (Dewi & Hakiki, 2023). Namun, implementasi teknologi ini masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan regulasi.

9.2 Potensi Teknologi Digital dalam Pengembangan Wakaf

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, teknologi digital juga menawarkan peluang yang sangat besar dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Digitalisasi wakaf merupakan integrasi teknologi digital ke dalam praktik dan sistem wakaf tradisional, yang mencakup berbagai jenis teknologi termasuk blockchain, crowdfunding, aplikasi wakaf pintar, dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam pengelolaan dana wakaf (Maisyarah & Hadi, 2024).

Strategi pengoptimalan crowdfunding platform dapat mempermudah penghimpunan wakaf secara daring, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperluas jangkauan proyek wakaf (Maisyarah & Hadi, 2024). Model crowdfunding wakaf telah terbukti efektif dalam menghimpun dana wakaf dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk generasi milenial yang lebih familiar dengan teknologi digital (Fitriani & Taufiq, 2023).

Penelitian tentang tingkat pemahaman Generasi Z terhadap wakaf uang menunjukkan bahwa jumlah skor tertinggi adalah pada kemampuan responden dalam memahami bahwa digitalisasi wakaf uang menyebabkan realisasi penerimaan wakaf nasional semakin meningkat (H. Lubis, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa generasi muda memiliki pemahaman yang baik tentang potensi digitalisasi dalam meningkatkan penghimpunan wakaf, dan mereka dapat menjadi agen perubahan dalam mendorong transformasi digital wakaf.

10. Rekomendasi Dan Arah Pengembangan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wakaf di Indonesia, beberapa rekomendasi strategis dapat dikemukakan.

Pertama, peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat tentang wakaf perlu dilakukan secara masif, terstruktur, dan berkelanjutan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media digital, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan. Upaya ini harus mencakup sosialisasi tentang wakaf uang, wakaf produktif, dan berbagai inovasi wakaf lainnya (Tanjung et al., 2020).

Kedua, penguatan kelembagaan BWI dan lembaga pengelola wakaf lainnya perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, dan penguatan koordinasi antarlembaga. Pembentukan Pusat Kajian Strategis BWI juga perlu segera direalisasikan untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis riset (Rachman & Makkarateng, 2021).

Ketiga, percepatan transformasi digital wakaf perlu dilakukan melalui pengembangan platform digital yang user-friendly, integrasi dengan berbagai platform e-commerce dan merchant, serta pemanfaatan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data wakaf (Maisyarah & Hadi, 2024; Rahmawati et al., 2021).

Keempat, penyempurnaan regulasi wakaf perlu dilakukan untuk mengakomodasi berbagai inovasi wakaf, termasuk regulasi tentang sertifikasi nazir, integrasi wakaf dengan zakat, dan skema wakaf hybrid. Regulasi yang komprehensif dan adaptif akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan wakaf yang produktif dan berkelanjutan (Quddus et al., 2022).

Kelima, pengembangan skema wakaf produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat perlu didorong melalui berbagai inovasi produk dan program, termasuk integrasi wakaf dengan sektor riil dan industri halal. Hal ini memerlukan sinergi yang kuat antara lembaga pengelola wakaf, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan pelaku usaha (R. H. Lubis & Latifah, 2019).

11. Kesimpulan

Pengembangan wakaf di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan multidimensional. Tantangan-tantangan tersebut mencakup rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat, dominannya mindset tradisional tentang wakaf, keterbatasan kelembagaan dan regulasi, rendahnya kualitas SDM pengelola wakaf, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, lemahnya branding lembaga wakaf, kurang produktifnya penyaluran dana wakaf, serta kurangnya koordinasi dan integrasi antarsektor.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, sistematis, dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pengelola wakaf, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat luas. Dengan komitmen bersama dan strategi yang tepat, potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia dapat dioptimalkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Adisti, A. (2021). Preferensi publik terhadap wakaf uang di Sumatera Barat. Al-Muzara'ah, 9(1), 85–98. https://doi.org/10.29244/jam.9.1.85-98

Agita, G., & Anwar, Moch. K. (2021). Strategi manajemen fundraising wakaf oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar dalam optimalisasi wakaf uang. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 4(2), 1–12. https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p1-12

Alwi, M., Sarjan, M., Yusuf, H., & Pahri, P. (2023). Digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam, 8(2), 118. https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834

Azmi, M. N. L., Susanti, R., Zurkarnaen, Z., & Pratama, M. R. A. (2023). Analisis SWOT perkembangan zakat dan strategi pengembangan zakat di Indonesia dalam revolusi era Society 5.0. Journal of Economics and Business, 1(1), 9–15. https://doi.org/10.61994/econis.v1i1.106

Dewi, A. P., & Hakiki, M. I. (2023). Transformasi digital dalam industri halal di Indonesia (studi implementasi teknologi blockchain dalam proses sertifikasi halal). Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business, 3(2), 360–370. https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i2.240

Eugenia, S., Paramita, E. D., Nurrahmah, N., & Beik, I. S. (2022). Manajemen cash waqf sebagai instrumen alternatif SDG-1 "Ending Poverty" di Indonesia. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 15(1), 33–49. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.142

Fattah, R. A., & Kurniawan, R. R. (2021). Peranan dan pengelolaan wakaf uang dalam perekonomian di era digital. https://doi.org/10.31219/osf.io/hjfng

Fauziah, S., & Ayyubi, S. E. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wakif terhadap wakaf uang di Kota Bogor. Al-Muzara'ah, 7(1), 19–31. https://doi.org/10.29244/jam.7.1.19-31

Fazriah, S., Sukmadilaga, C., & Yuliafitri, I. (2023). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wakif dalam berwakaf melalui Platform Wakaf Hasanah. Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship, 13(1), 246. https://doi.org/10.30588/jmp.v13i1.784

Fitriani, R. E., & Taufiq, M. (2023). Analisis pengaruh wakaf digital terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Jimesha), 3(1), 67–78. https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i1.201

H, Y. H. (2024a). Manajemen wakaf. https://doi.org/10.31219/osf.io/kw3xa

H, Y. H. (2024b). Pengumpulan wakaf. https://doi.org/10.31219/osf.io/8gjxt

Hakiem, H., Beik, I. S., & Fahmi, I. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat berwakaf uang/melalui uang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan Kota Bogor. Al-Muzara'ah, 10(2), 155–168. https://doi.org/10.29244/jam.10.2.155-168

Hamidiyah, E., Buchori, N. S., Yulianto, A. R., Huda, N., Tanjung, H., & Beik, I. S. (2022). Pengaruh sertifikasi kompetensi terhadap kinerja nazir dan partisipasi dalam gerakan perwakafan. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 15(2), 26–43. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss2.171

Herlena, W., & Mujib, A. (2022). Strategi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai. Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 13(2). https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.1857

Huda, N., Sentosa, P. W., & Novarini, N. (2019). Persepsi sivitas akademika Muslim terhadap wakaf uang. Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi, 11(1), 77. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1328

Irawati, N., & Fitriyani, E. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi minat sedekah nontunai. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 3(2), 179. https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4779

Jaharuddin, J., Mansah, A., & Utama, R. E. (2023). Preferensi milenial berwakaf uang di Jakarta. Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 2(2), 13–26. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i2.1369

Kuncorowati, D. E., Achsani, N. A., & Hafidhuddin, D. (2018). Manajemen risiko wakaf di Dompet Dhuafa. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, 4(3), 441. https://doi.org/10.17358/jabm.4.3.441

Lubis, H. (2023). Tingkat pemahaman Generasi Z terhadap wakaf uang di Kota Pekanbaru. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 71–86. https://doi.org/10.24090/ej.v11i1.7131

Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis strategi pengembangan zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf di Indonesia. Perisai: Islamic Banking and Finance Journal, 3(1), 45–56. https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999

Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi model pengelolaan wakaf berbasis digital dalam meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 887. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079

Melinda, N. (2024). Pengaruh digitalisasi terhadap pengelolaan wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Timur. Rayah Al-Islam, 8(1), 43–65. https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.910

Nugroho, A. P., Achiria, S., & Muliadi, M. A. (2017). Wakaf uang menurut tuan guru Nahdlatul Wathan di Lombok Nusa Tenggara Barat. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(1), 93–102. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1293

Putri, L. D. N., Rahmi, M., & Priyatno, P. D. (2021). Analisis pengelolaan wakaf uang melalui Cash Waqf Linked Sukuk dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, 5(2), 230. https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.12306

Quddus, M. F., Manoarfa, H., & Utami, S. A. (2022). Masalah dan solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia: pendekatan analytical hierarchy process. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 9(5), 710–730. https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp710-730

Rachman, A., & Makkarateng, M. Y. (2021). Sinergitas organisasi pengelola zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi, 1(1), 1–20. https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1400

Rahma, M., Najib, M., & Saptono, I. T. (2021). Analisis intensi wakif Gen Y dalam gerakan digital berwakaf uang atau melalui uang di Indonesia. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, 7(3), 763. https://doi.org/10.17358/jabm.7.3.763

Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi digital wakaf BWI dalam menghimpun wakaf di era digitalisasi. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 4(2), 532–540. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375

Rositanti, M., & Hasanah, N. (2022). Hal-hal yang memengaruhi keputusan wakif untuk berwakaf uang di Kabupaten Purworejo. Al-Muzara'ah, 10(1), 59–78. https://doi.org/10.29244/jam.10.1.59-78

Septianda, D. E., Khairunnisaa, S. F., & Indrarini, R. (2022). Blockchain dalam ekonomi Islam. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, 1(11), 2629–2638. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.407

Setiawan, V. (2023). Strategi branding LAZISWAF UNIDA Gontor dalam optimalisasi digital fundraising. Jurnal Nawala Visual, 5(1), 20–26. https://doi.org/10.35886/nawalavisual.v5i1.450

Siregar, S. (2020). Model fundraising wakaf di perguruan tinggi (pengalaman UINSU Medan). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 413. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1389

Suhendi, H., Arif, M., & Sholeh, N. S. M. (2021). Strategi peningkatan penghimpunan wakaf melalui kegiatan dakwah di Pesantren Baitul Hidayah. Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa, 18(3), 1–10. https://doi.org/10.29313/performa.v18i3.7755

Sujono, R. I., Ismiati, B., Wibowo, F. W., Rafi, M., Yunadi, A., & Setiawan, M. D. (2022). Sosialisasi manajemen literasi wakaf uang pada remaja masjid di daerah Guwosari. Jurnal Abdi Insani, 9(2), 519–526. https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i2.609

Syahputra, A., & Khairina, K. (2021). Optimalisasi penghimpunan dana wakaf melalui e-payment. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 106. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1536

Tanjung, H., Suhandi, T., & Tanzila, W. (2020). Analisis strategi pengelolaan wakaf uang di Indonesia (pendekatan metode Delphi). Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2(1), 1. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2592

Ula, T., & Abdillah, M. A. (2023). Tinjauan ekonomi syariah terhadap penggunaan e-wakaf serta perannya dalam mendorong generasi muda berwakaf. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam, 15(1), 139–156. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5631

Wahyudi, R., Nasution, Y. S. J., & Syarvina, W. (2023). Analisis kontribusi wakaf antara Indonesia dan Malaysia dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5(6), 3110–3121. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3889