00751 - Peluang Perkembangan Wakaf di Indonesia: Analisis Komprehensif

Abstrak

Wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi Indonesia. Artikel ini menganalisis secara komprehensif berbagai peluang perkembangan wakaf di Indonesia, mencakup: familiaritas masyarakat terhadap wakaf harta tidak bergerak, inisiasi platform digital, kerangka regulasi, panduan internasional melalui Waqf Core Principles (WCP), inovasi instrumen hybrid, fleksibilitas penyaluran dana wakaf, peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), potensi pesantren sebagai laboratorium wakaf produktif, serta peluang pembiayaan infrastruktur pemerintah melalui dana wakaf. Metode yang digunakan adalah kajian literatur (literature review) terhadap berbagai penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan ekosistem wakaf yang komprehensif, didukung oleh regulasi melalui UU No. 41 Tahun 2004, keberadaan LKS-PWU, inovasi instrumen seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), serta potensi besar pesantren dan platform digital. Namun demikian, realisasi potensi wakaf memerlukan sinergi yang sistematis antara pemerintah, lembaga wakaf, perbankan syariah, pesantren, dan masyarakat, disertai peningkatan literasi wakaf, profesionalisasi nazir, dan pemanfaatan teknologi digital secara optimal.

Kata Kunci: Wakaf produktif; Wakaf uang; LKS-PWU; Cash Waqf Linked Sukuk; Ekosistem wakaf Indonesia

Abstract

Waqf is an Islamic social financial instrument with strategic potential in promoting public welfare and economic development in Indonesia. This article comprehensively analyzes various opportunities for waqf development in Indonesia, covering: public familiarity with immovable waqf assets, digital platform initiatives, regulatory frameworks, international guidance through the Waqf Core Principles (WCP), hybrid instrument innovations, flexibility in waqf fund distribution, the role of Islamic Financial Institutions Receiving Cash Waqf (LKS-PWU), the potential of Islamic boarding schools (pesantren) as productive waqf laboratories, and opportunities for government infrastructure financing through waqf funds. The method employed is a literature review of various previous studies. The analysis reveals that Indonesia has a strong foundation for developing a comprehensive waqf ecosystem, supported by the regulatory framework under Law No. 41 of 2004, the existence of LKS-PWU, instrument innovations such as Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), and the significant potential of pesantren and digital platforms. Nevertheless, realizing the potential of waqf requires systematic synergy among the government, waqf institutions, Islamic banking, pesantren, and the community, accompanied by improved waqf literacy, professionalization of nazir, and optimal utilization of digital technology.

Keywords: Productive waqf; Cash waqf; LKS-PWU; Cash Waqf Linked Sukuk; Indonesian waqf ecosystem

1. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Sebagai ibadah yang berdimensi sosial-ekonomi, wakaf telah memainkan peran signifikan dalam sejarah peradaban Islam, mulai dari pembiayaan pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur publik (Hafizd et al., 2022). Di Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi pengembangan wakaf sangatlah besar, namun realisasinya masih jauh dari optimal (Ishandawi et al., 2024). Berbagai peluang telah terbuka lebar seiring dengan perkembangan regulasi, inovasi instrumen, dan kemajuan teknologi digital yang memungkinkan wakaf untuk berkembang secara lebih inklusif dan produktif.

Artikel ini menganalisis secara komprehensif berbagai peluang perkembangan wakaf di Indonesia, mencakup aspek familiaritas masyarakat terhadap wakaf harta tidak bergerak, inisiasi platform digital, kerangka regulasi yang telah ada, panduan internasional melalui Waqf Core Principles, inovasi instrumen hybrid, fleksibilitas penyaluran dana wakaf, peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), potensi pesantren sebagai laboratorium wakaf produktif, serta peluang pembiayaan infrastruktur pemerintah melalui dana wakaf.

2. Familiaritas Masyarakat dengan Wakaf Harta Tidak Bergerak sebagai Modal Sosial

Salah satu peluang mendasar dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah tingginya familiaritas masyarakat dengan konsep wakaf harta tidak bergerak, khususnya tanah dan bangunan. Secara historis, praktik wakaf di Indonesia telah berlangsung sejak masa pra-kolonial, yang dibuktikan dengan banyaknya masjid dan madrasah yang dibangun di atas tanah wakaf (Nugroho, 2019). Kondisi ini menciptakan modal sosial yang kuat, di mana masyarakat telah memiliki pemahaman dasar tentang konsep wakaf sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir (Khan, 2022).

Namun demikian, familiaritas ini juga membawa tantangan tersendiri. Sebagian besar masyarakat masih mengidentikkan wakaf hanya dengan tanah dan bangunan, sementara pemahaman tentang wakaf uang dan wakaf produktif masih relatif terbatas (Hadiyani et al., 2022). Data menunjukkan bahwa saat ini mayoritas harta wakaf di Indonesia ditujukan untuk pendirian musholla, masjid, dan pemakaman (76,53%), sedangkan untuk sekolah/pesantren (14,45%) dan sarana sosial lain (9,01%) (Hafizd et al., 2022). Meskipun demikian, familiaritas masyarakat dengan wakaf harta tidak bergerak dapat dijadikan sebagai jembatan untuk memperkenalkan bentuk-bentuk wakaf yang lebih inovatif dan produktif.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memperluas definisi harta wakaf, tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga mencakup benda bergerak termasuk uang (Efendi, 2018). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) UU tersebut, harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak (Efendi, 2018). Perluasan ini membuka peluang bagi masyarakat yang sudah familiar dengan wakaf tanah untuk beralih atau menambah partisipasi mereka dalam bentuk wakaf yang lebih beragam. Dengan demikian, modal sosial berupa familiaritas masyarakat dengan wakaf harta tidak bergerak dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mengembangkan ekosistem wakaf yang lebih komprehensif di Indonesia (Halim, 2023).

3. Inisiasi Wakaf Berbasis Platform Digital

Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi optimalisasi penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf di Indonesia. Berbagai inisiasi telah mulai dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf untuk memanfaatkan platform digital dalam memperluas jangkauan dan kemudahan berwakaf (Zakariya et al., 2021). Potensi ekonomi digital di Indonesia yang sangat besar menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan wakaf berbasis teknologi (Sulistiani, 2019).

Dalam konteks ini, konsep e-payment telah ditawarkan sebagai inovasi layanan penghimpunan dan redistribusi wakaf uang berbasis online. Melalui sistem e-payment, wakif dapat mengisi saldo rekening wakaf dari rekening bank komersial yang dimilikinya, kemudian memilih alokasi wakaf sesuai pilihan yang tersedia (Berakon & Irsad, 2017). Sistem ini terbukti membantu mengoptimalkan penghimpunan dana wakaf karena memudahkan wakif dalam berwakaf, baik dari segi mobilisasi maupun jumlah dana yang akan diwakafkan (Syahputra & Khairina, 2021).

Beberapa Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) telah mulai memberikan layanan penyetoran wakaf uang melalui layanan keuangan digital atau electronic channel, di mana calon wakif tidak perlu datang langsung ke kantor LKS-PWU (Harrieti & Suwandono, 2024). Wakif cukup mengakses media electronic channel yang telah disediakan untuk mengisi pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf, melakukan transfer atau pindah buku rekening tabungan, mengunggah bukti transfer, dan mendapatkan sertifikat wakaf uang secara digital dari LKS-PWU (Harrieti & Suwandono, 2024).

Aspek hukum dari Waqf FinTech ini juga telah mulai dikaji. Implementasi Waqf FinTech dapat berbentuk wakaf uang maupun wakaf melalui uang yang masuk dalam kategori FinTech sistem pembayaran bila menggunakan teknologi Blockchain, dan juga masuk dalam kategori FinTech pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal bila berbentuk crowdfunding (Harrieti & Suwandono, 2024). Secara umum, panduan terkait pengumpulan dana secara digital mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Wijaya et al., 2023). Meskipun demikian, sistem digital untuk menghimpun wakaf uang belum mencapai tingkat optimal dan masih dalam proses pencarian pola yang efektif (Wijaya et al., 2023).

4. Kerangka Regulasi: UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 sebagai Fondasi Hukum

Salah satu peluang terbesar dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah telah tersedianya kerangka regulasi yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan titik awal paradigma baru tentang pemahaman wakaf di Indonesia (HR. & Rusliah, 2022), yang mengakomodasi berbagai perkembangan konsep wakaf modern, termasuk wakaf uang dan wakaf produktif.

UU No. 41 Tahun 2004 membawa beberapa terobosan penting. Pertama, perluasan objek wakaf yang tidak hanya mencakup harta tidak bergerak, tetapi juga harta bergerak termasuk uang (Halim, 2023). Kedua, pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas mengembangkan wakaf di Indonesia (Solahudin et al., 2021). Ketiga, pengaturan tentang wakaf uang secara khusus dalam Pasal 28 hingga Pasal 31, yang mewajibkan penyetoran wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri (Umar et al., 2022). Keempat, penekanan pada pengelolaan wakaf secara produktif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 (Fauzi, 2024).

Sebagai pelaksanaan UU tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengatur secara lebih rinci tentang pelaksanaan wakaf uang, termasuk mekanisme pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang yang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah (Hilmi, 2012). Regulasi ini memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi para pemangku kepentingan wakaf, mulai dari wakif, nazir, hingga LKS-PWU (Iskandar et al., 2020).

Terhadap kelahiran undang-undang ini, sebagian besar nazir memandang positif bahwa UU ini dapat memberikan kepastian hukum dan memperkuat lembaga wakaf (HR. & Rusliah, 2022). Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan kurang profesionalnya nazir dalam pengelolaan wakaf uang (Ishandawi et al., 2024). Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang kuat ini perlu diikuti dengan upaya sosialisasi dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan agar potensi wakaf dapat terealisasi secara optimal.

5. Waqf Core Principles (WCP) sebagai Panduan Pengelolaan Wakaf Profesional

Peluang penting lainnya dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah tersedianya Waqf Core Principles (WCP) sebagai panduan internasional dalam pengelolaan wakaf. Pada tahun 2018, WCP disusun oleh perwakilan dari Bank Indonesia, BWI, dan negara-negara lain yang tergabung dalam forum internasional (Solahudin et al., 2021). Keberadaan WCP dinilai dapat menjadi pedoman bagi nazir untuk lebih terarah dalam mengelola wakaf, terutama pada abad ke-21 ini (Iskandar et al., 2020).

Implementasi WCP berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan lembaga wakaf secara langsung. Hal ini berarti bahwa tingkat implementasi WCP juga dapat memengaruhi tinggi rendahnya kinerja keuangan lembaga wakaf (Iskandar et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan lembaga wakaf di Indonesia dipengaruhi oleh landasan hukum, pengawasan, tata kelola nazir, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah (Iskandar et al., 2020).

WCP memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi pengelolaan wakaf yang profesional dan akuntabel. Dengan adanya panduan ini, lembaga wakaf dapat mengukur kinerjanya berdasarkan dimensi efisiensi, efektivitas sosial, maqasid syariah, serta keberlanjutan dan pertumbuhan aset wakaf (Solahudin et al., 2021). Dimensi-dimensi ini mencakup aspek finansial dan nonfInansial yang penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang optimal bagi mauquf alaih.

Dalam konteks Indonesia, implementasi WCP perlu diintegrasikan dengan standar akuntansi wakaf yang telah ditetapkan melalui PSAK 112. Laporan keuangan wakaf sesuai standar memperkuat akuntabilitas lembaga wakaf dan memberikan transparansi sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kegiatan dan transaksi penipuan terhadap harta wakaf (Wulandari et al., 2024). Dengan demikian, WCP dan PSAK 112 bersama-sama membentuk ekosistem tata kelola wakaf yang profesional dan dapat dipercaya.

6. Instrumen Wakaf Hybrid: Inovasi yang Menghubungkan Wakaf dengan Keuangan Komersial dan Industri Halal

Salah satu peluang paling menarik dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah munculnya berbagai instrumen wakaf yang bersifat hybrid, yang menghubungkan wakaf dengan keuangan komersial dan industri halal. Inovasi-inovasi ini tidak hanya memperluas jangkauan wakaf, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan dampak sosial-ekonominya.

6.1. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan salah satu inovasi instrumen hybrid yang paling signifikan dalam ekosistem wakaf Indonesia. CWLS adalah integrasi antara wakaf uang yang diinvestasikan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk (Rahayu & Agustianto, 2020). Instrumen ini diinisiasi oleh Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Kementerian Keuangan (Rahayu & Agustianto, 2020), yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekosistem wakaf yang produktif.

Tujuan dari pengembangan CWLS antara lain: memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif, mendukung pengembangan dana investasi sosial dan wakaf produktif di Indonesia, mendukung Gerakan Wakaf Nasional, penguatan ekosistem wakaf di Indonesia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Rahayu & Agustianto, 2020). Dalam pelaksanaan pemberdayaan aset wakaf tunai melalui program CWLS, BWI selaku nazhir mengumpulkan wakaf uang dan bermitra dengan BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia sebagai LKS-PWU (Lail, 2022).

Hasil dari investasi CWLS dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan pembangunan aset wakaf untuk kepentingan umat, yang secara otomatis dapat meningkatkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia (Baiti & Syufa'at, 2021). Realisasi penjualan CWLS mencapai Rp14.912.000.000,00 pada seri SWR001 dan Rp24.141 miliar pada seri SWR002, menunjukkan peningkatan sekitar 61,8% meskipun di masa pandemi (Sa'idaturrohmah, 2022).

6.2. Wakaf Saham

Instrumen hybrid lainnya adalah wakaf saham, yang merupakan jenis wakaf produktif yang sedang diminati oleh masyarakat. Objek wakaf saham adalah saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) (Saprida et al., 2024). Terdapat dua model implementasi wakaf saham di Indonesia, yakni wakaf deviden dan wakaf saham syariah (Saprida et al., 2024). Wakaf saham telah diakui dan memiliki payung hukum seperti Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 (Saprida et al., 2024).

6.3. Wakaf Asuransi Jiwa Syariah

Inovasi lainnya adalah wakaf asuransi jiwa syariah, yang telah mendapat legitimasi melalui Fatwa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016. Dalam wakaf manfaat asuransi, pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat untuk mewakafkan manfaat asuransi, dengan ketentuan manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi (M. Fauzi et al., 2024). Instrumen ini membuka peluang bagi perusahaan asuransi syariah untuk turut berpartisipasi dalam ekosistem wakaf Indonesia (Jalaluddin, 2021).

6.4. Mudharabah Linked Waqf

Model Mudharabah Linked Waqf merupakan inovasi integrasi pembiayaan kepada UMKM di mana komposisi sumber dana berasal dari dana komersial dan dana wakaf tunai (Majid, 2021). Integrasi keuangan komersial dan sosial syariah dalam lingkup makro juga dapat dilihat pada struktur CWLS sebagai salah satu instrumen keuangan syariah di pasar modal (Majid, 2021). Model ini menunjukkan bagaimana wakaf dapat diintegrasikan dengan keuangan komersial untuk menciptakan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.

6.5. Wakaf dan Industri Halal

Peran wakaf dalam pengembangan industri halal juga merupakan peluang yang sangat menjanjikan. Perbankan syariah dapat mengimplementasikan wakaf uang dalam rangka pengembangan industri halal, khususnya untuk pengembangan UMKM yang mampu meningkatkan taraf hidup bagi pelaku industri halal (Ilmiah, 2020). Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal karena besarnya permintaan dan kebutuhan, terutama untuk makanan, minuman, dan kosmetik (Ilmiah, 2020). Pengembangan industri halal akan menjadi lebih kompetitif dengan keterlibatan dari sektor industri keuangan dan perbankan syariah (Ilmiah, 2020).

7. Fleksibilitas Penyaluran dan Utilisasi Dana Wakaf

Dibandingkan dengan zakat yang memiliki ketentuan ketat mengenai mustahiq (penerima zakat) yang terbatas pada delapan asnaf, penyaluran dan utilisasi dana wakaf secara umum lebih fleksibel. Wakaf dapat diperuntukkan bagi berbagai kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan kehendak wakif dan ketentuan syariah (Komariah, 2014). Fleksibilitas ini memberikan peluang yang lebih luas bagi wakaf untuk berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan.

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 22, disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf dapat diperuntukkan bagi sejumlah hal, di antaranya adalah kemajuan dan peningkatan ekonomi umat serta kemajuan kesejahteraan umum (Dzikrayah & Nugroho, 2023). Peruntukan wakaf yang luas ini memungkinkan dana wakaf untuk digunakan dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga infrastruktur.

Fleksibilitas wakaf juga terlihat dari berbagai model penyalurannya. Dana wakaf dapat disalurkan untuk program produktif seperti pengembangan industri halal, UMKM, dan investasi di sektor riil (Ilmiah, 2020). Selain itu, wakaf juga dapat digunakan untuk program sosial seperti bantuan sembako, paket pangan, dan uang tunai kepada masyarakat yang tergolong mauquf alaih (Sobiyanto et al., 2024). Bahkan, wakaf dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai skema, baik melalui lembaga nazir, LKS-PWU, maupun pemerintah (Sobiyanto et al., 2024).

Keuntungan dan manfaat wakaf uang bersifat fleksibel, lebih baik bagi yang akan berwakaf maupun distribusi pemanfaatannya bila dibandingkan dengan wakaf tanah atau bangunan (Muhaimin, 2023). Wakaf uang tidak jarang banyak masalah yang mengiringinya, justru wakaf tanah banyak masalah yaitu kemungkinan menjadi rebutan ahli waris, sedangkan dana wakaf uang dapat menopang kesulitan keuangan di lembaga-lembaga pendidikan Islam (Muhaimin, 2023). Fleksibilitas ini menjadikan wakaf sebagai instrumen yang sangat adaptif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan.

8. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU): Memperluas Inklusivitas Wakaf

Keberadaan sejumlah Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi Nazir Wakaf Uang (LKS-PWU) merupakan peluang strategis dalam memperluas inklusivitas dan mempermudah jangkauan terhadap wakif yang merupakan nasabah perbankan syariah. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah LKS-PWU tercatat mencapai 23 Bank Syariah (Umar et al., 2022), sementara jumlah nazir wakaf uang di Indonesia mencapai 264 lembaga (Umar et al., 2022).

LKS-PWU memiliki peranan yang sangat penting bagi optimalisasi wakaf uang. Hal ini dikarenakan wakaf uang tidak dapat diserahkan secara langsung kepada nazir, melainkan harus melalui LKS-PWU (Hastuti, 2018). Peran strategis LKS-PWU salah satunya terkait dengan status hukum lembaga ini karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai lembaga berwenang dalam penerimaan wakaf uang, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 28 (Hastuti, 2018).

Perbankan syariah sebagai salah satu LKS-PWU memiliki beberapa keunggulan dalam pengelolaan wakaf uang. Pertama, dikelola oleh lembaga profesional dan kredibel. Kedua, meningkatkan kepercayaan wakif untuk menyalurkan dana wakafnya. Ketiga, memiliki tingkat risiko rendah karena dikelola secara profesional dan akuntabel. Keempat, memberikan jaminan kepada mauquf alaih sebagai orang yang berhak menerima manfaat dari wakaf uang (Ishandawi et al., 2024). Selain itu, perbankan syariah memiliki jaringan yang luas yang memungkinkan jangkauan yang lebih luas kepada calon wakif di seluruh Indonesia (Zahro' et al., 2020).

Penelitian membuktikan bahwa bankir perbankan syariah sangat berpeluang mengelola dana wakaf uang secara profesional sehingga dapat membentuk dana abadi dan merupakan sumber dana murah bagi perbankan syariah (Ishandawi et al., 2024). Implikasi dari hal ini adalah sebagai inovasi produk baru dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk dana abadi dan sumber dana murah, sehingga memberikan keuntungan ganda bagi perbankan syariah (Ishandawi et al., 2024).

Kemampuan perbankan syariah dalam menghimpun wakaf tunai juga dapat membantu memajukan pertumbuhan industri dan meningkatkan manfaat wakaf bagi masyarakat luas (Etihed & Zainab, 2023). Dalam peran perbankan syariah, wakif dapat memberikan donasi dalam bentuk uang tunai kepada lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh menteri terkait sebagai penerima wakaf tunai yang disetujui (Etihed & Zainab, 2023). Pendekatan ini memastikan bahwa wakaf tunai diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip Islam, yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang industri wakaf uang (Etihed & Zainab, 2023).

Untuk mengoptimalkan peran LKS-PWU, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara nazir wakaf dengan LKS-PWU (HR. & Rusliah, 2022). Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi dengan stakeholder, peningkatan alokasi APBN, dan optimalisasi sosialisasi UU Wakaf (Suratman et al., 2022). Dengan demikian, LKS-PWU dapat memainkan peran yang lebih besar dalam memperluas inklusivitas wakaf dan mendorong pertumbuhan dana wakaf di Indonesia.

9. Pesantren sebagai Laboratorium Wakaf Produktif

Indonesia memiliki banyak pesantren yang dibangun dari tanah wakaf, sehingga pesantren memiliki potensi besar menjadi laboratorium pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Pesantren tidak hanya merupakan lembaga pendidikan Islam, tetapi juga merupakan entitas ekonomi yang memiliki aset wakaf yang dapat dikembangkan secara produktif (Sulistiani et al., 2019).

Pemerintah bersama OJK telah menginisiasi adanya Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai upaya menjawab permasalahan kemiskinan, yang bekerja sama dengan lembaga berbasis pesantren di Indonesia (Sulistiani et al., 2019). Istilah Bank Wakaf Mikro dipilih karena pihak pemerintah mengharapkan agar inti dari dana yang disebar ke masyarakat tetap terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya, selain itu dinamai Bank Wakaf Mikro karena operasi BWM ini berada di lingkungan pesantren (Sulistiani et al., 2019).

Contoh konkret dari pemanfaatan pesantren sebagai laboratorium wakaf produktif dapat dilihat dari Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto. Pengelolaan wakaf uang di pesantren ini difokuskan dan dilakukan oleh unit usaha di pesantren tersebut, yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bernama PT Riyadlul Jannah Dinamis (Puspita, 2020). Model ini menunjukkan bagaimana pesantren dapat mengintegrasikan pengelolaan wakaf dengan kegiatan ekonomi produktif.

Contoh lain adalah Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini yang telah mengimplementasikan sistem transaksi wakaf dalam bentuk tunai sejak tahun 2007 (Syadali, 2023). Dana wakaf tunai yang diperoleh diinvestasikan dalam bentuk saham di bisnis ritel "Al Yasini Mart", dan dana dari dividen digunakan untuk beasiswa bagi santri Al-Yasini yang yatim piatu, kurang mampu, berprestasi, dan penghafal Al-Quran (Syadali, 2023).

Dalam konteks yang lebih luas, OJK sudah berusaha mendorong peningkatan akses keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi umat melalui bank wakaf mikro yang berbasis pesantren (Huda et al., 2020). Model wakaf berbasis pesantren ini didasarkan pada pengembangan institusi pesantren yang didasarkan pada aset wakaf (Huda et al., 2020). Dengan demikian, pesantren dapat menjadi pusat pengembangan wakaf produktif yang tidak hanya memberikan manfaat bagi komunitas pesantren itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya.

Keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di pesantren sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan dan manajemen yang menggunakan prinsip-prinsip keislaman (Mashadi, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam telah mengajarkan dengan baik kriteria pemimpin yang ideal dalam konteks pengelolaan wakaf (Mashadi, 2020). Oleh karena itu, pengembangan kapasitas nazir di lingkungan pesantren menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa potensi wakaf produktif pesantren dapat terealisasi secara optimal.

10. Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah

Meningkatnya kebutuhan akan pendanaan proyek infrastruktur pemerintah membuka peluang besar bagi dana wakaf untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang murah dan berkelanjutan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur (Baiti & Syufa'at, 2021).

Dalam konteks ini, CWLS telah terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam menghubungkan dana wakaf dengan pembiayaan infrastruktur pemerintah. Hasil penjualan CWLS dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan baru untuk pembangunan nasional dengan biaya yang murah (Baiti & Syufa'at, 2021). Selain itu, imbal hasil dari CWLS dapat digunakan untuk program sosial yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan (Baiti & Syufa'at, 2021).

Potensi wakaf untuk pembiayaan infrastruktur juga terlihat dari berbagai skema yang telah dikembangkan. Wakaf tanah dapat digunakan sebagai underlying asset dalam penerbitan sukuk untuk membiayai pembangunan infrastruktur di atas tanah wakaf (Muhayatsyah, 2020). Mekanisme sukuk ini dilakukan dengan menyewakan aset wakaf kepada penerbit sukuk, yang kemudian menerbitkan sukuk kepada investor (Muhayatsyah, 2020). Setelah uang dari investor masuk, penerbit sukuk akan menghubungi kontraktor untuk membangun aset di atas tanah wakaf (Muhayatsyah, 2020).

Selain itu, wakaf juga memiliki potensi untuk membiayai pembangunan perumahan dan permukiman rakyat. Instrumen keuangan syariah yang sudah dan sedang dikembangkan dalam skema pembiayaan perumahan dan permukiman antara lain mencakup wakaf tanah dan bangunan, serta wakaf tunai (Siswahyudianto, 2016). Wakaf tunai dapat dipergunakan untuk memproduktifkan aset-aset wakaf yang tersebar di banyak negeri kaum muslimin (Siswahyudianto, 2016).

Dalam skala yang lebih besar, wakaf produktif dapat menjadi sarana menciptakan keadilan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, menciptakan sistem jaminan sosial yang baik, mendirikan fasilitas kesehatan yang murah, dan mengembangkan bidang pendidikan (Hafizd et al., 2022). Dengan demikian, wakaf tidak hanya berkontribusi dalam pembiayaan infrastruktur fisik, tetapi juga dalam pembangunan infrastruktur sosial yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dijabat oleh Presiden Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk membuat transformasi pelaksanaan wakaf lebih luas dan modern, mengingat potensi aset wakaf per tahun di Indonesia yang sangat besar (Ulirrahmi & Yazid, 2022). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan peran wakaf dalam pembangunan nasional, termasuk dalam pembiayaan infrastruktur.

11. Sinergi antara Berbagai Peluang: Menuju Ekosistem Wakaf yang Komprehensif

Berbagai peluang yang telah diidentifikasi di atas tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan dapat saling memperkuat satu sama lain. Untuk mewujudkan ekosistem wakaf yang komprehensif dan produktif di Indonesia, diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga wakaf, perbankan syariah, pesantren, dan masyarakat luas.

Optimalisasi Islamic Social Finance melalui wakaf penting untuk dikampanyekan secara masif kepada masyarakat (Nasrudin & Solehudin, 2022). Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dapat menjadi program jangka pendek, menengah, dan panjang yang berkontribusi pada pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional (Nasrudin & Solehudin, 2022). Dalam hal ini, integrasi antara wakaf dengan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya, seperti zakat, infak, dan sedekah, dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan.

Strategi yang dapat digunakan untuk membangun pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf antara lain: strategi transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kualitas nazir individu dan lembaga, penguatan manajemen risiko, komputerisasi pengelolaan wakaf, perluasan sosialisasi manfaat wakaf, optimalisasi investasi, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan (Suratman et al., 2022). Selain itu, penghimpunan wakaf melalui platform digital (E-Waqf) dan pembentukan lembaga pendidikan wakaf juga merupakan strategi penting dalam mengembangkan ekosistem wakaf yang komprehensif (Suratman et al., 2022).

Rasa kepercayaan dan transparansi yang kuat dalam pengelolaan aset wakaf dapat mendorong lebih banyak orang untuk berkontribusi pada wakaf, dan dengan cara ini potensi wakaf dapat diwujudkan secara lebih efektif (Etihed & Zainab, 2023). Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas lembaga wakaf melalui implementasi standar akuntansi yang tepat dan audit yang berkala menjadi sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf (Budiman, 2011).

12. Kesimpulan

Peluang perkembangan wakaf di Indonesia sangatlah besar dan beragam. Dari familiaritas masyarakat dengan wakaf harta tidak bergerak yang dapat dijadikan modal sosial, hingga inovasi instrumen hybrid yang menghubungkan wakaf dengan keuangan komersial dan industri halal, semuanya menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi yang luar biasa untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia.

Kerangka regulasi yang telah ada melalui UU No. 41 Tahun 2004 (Halim, 2023), panduan internasional melalui WCP (Iskandar et al., 2020), keberadaan LKS-PWU (Hastuti, 2018), potensi pesantren sebagai laboratorium wakaf produktif (Sulistiani et al., 2019), dan peluang pembiayaan infrastruktur pemerintah (Baiti & Syufa'at, 2021) semuanya merupakan fondasi yang kuat bagi pengembangan wakaf yang lebih optimal di masa depan.

Namun demikian, realisasi potensi wakaf ini memerlukan upaya yang sistematis dan terkoordinasi dari berbagai pihak. Peningkatan literasi wakaf di masyarakat, profesionalisasi nazir, penguatan regulasi, inovasi instrumen, dan pemanfaatan teknologi digital merupakan langkah-langkah kunci yang perlu dilakukan secara bersamaan (Khan, 2022). Dengan sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan dan komitmen yang konsisten dari pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat, wakaf dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Daftar Referensi

Baiti, E. N., & Syufa'at, S. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk sebagai instrumen pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 37. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275

Berakon, I., & Irsad, A. M. (2017). E-Payment: Inovasi layanan penghimpunan dan redistribusi wakaf uang berbasis online dalam percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Jurnal Al-Qardh, 2(1), 26–41. https://doi.org/10.23971/jaq.v2i1.824

Budiman, A. (2011). Akuntabilitas lembaga pengelola wakaf. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19(1), 75. https://doi.org/10.21580/ws.19.1.213

Dzikrayah, F., & Nugroho, F. H. (2023). Penerapan prinsip syariah di Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah dalam pemberdayaan masyarakat. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 10(1), 36–50. https://doi.org/10.15575/am.v10i1.23653

Efendi, M. (2018). Menakar progresivitas hukum wakaf dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 3(2), 191. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i2.1470

Etihed, S., & Zainab, Z. (2023). Progresivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 7(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v7i1.17355

Fauzi, M., Mursal, M., & DS, M. R. (2024). Wakaf pada asuransi jiwa syariah: Analisis pada Fatwa DSN-MUI No: 106/DSN-MUI/X/2016. Usraty: Journal of Islamic Family Law, 1(2), 113. https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7570

Fauzi, N. A. (2024). Wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi keluarga perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sakina: Journal of Family Studies, 8(1), 1–14. https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.3742

HR., M., & Rusliah, N. F. F. (2022). Sistem pengembangan dan regulasi wakaf. https://doi.org/10.31219/osf.io/wefkn

Hadiyani, B., Ikhsan, R. H., Dewi, N. Y. S., & Febrian, D. (2022). Pengaruh sosialisasi dan media iklan terhadap minat masyarakat dalam berwakaf tunai di lembaga keuangan syariah: Studi kasus pada Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Aikmel Lombok Timur. Widya Balina, 7(1), 440–450. https://doi.org/10.53958/wb.v7i1.259

Hafizd, J. Z., Saumantri, T., & Mustopa, M. (2022). Kajian implementatif optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat Agama dan Kemanusiaan, 8(1), 85. https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.8978

Halim, A. (2023). Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8(2), 101–120. https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962

Harrieti, N., & Suwandono, A. (2024). Aspek hukum Waqf FinTech: Perkembangan dan tantangannya di Indonesia. Amnesti: Jurnal Hukum, 6(1), 116–129. https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4072

Hastuti, Q. A. W. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bagi optimalisasi wakaf uang. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, 4(1), 41. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3030

Hilmi, H. (2012). Dinamika pengelolaan wakaf uang: Studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 12(2), 123. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.123-143

Huda, M., Noviana, L., & Santoso, L. (2020). Pengembangan tata kelola wakaf berbasis korporasi di Asia Tenggara. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 12(2), 120–139. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.3908

Ilmiah, D. (2020). Peran perbankan syariah dalam implementasi wakaf uang untuk pengembangan industri halal di Jawa Timur. Dinamika: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman, 5(2), 1–20. https://doi.org/10.32764/dinamika.v5i2.925

Ishandawi, I., Hakim, A. A., & Muharni, Y. (2024). Analisis bankir syariah sebagai nazir wakaf uang pada bank syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 190. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11670

Iskandar, M., Dismane, Nugraha, N., & Mayasari. (2020). Peningkatan kinerja keuangan institusi wakaf di Indonesia: Landasan hukum, pengawasan hukum, pengelolaan nadzir, manajemen risiko, kepatuhan syariah. Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen, 11(3), 253–262. https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i3.158

Jalaluddin, J. (2021). Respon masyarakat Aceh terhadap wakaf asuransi jiwa syariah. Ekobis Syariah, 3(1), 40–54. https://doi.org/10.22373/ekobis.v3i1.10038

Khan, M. S. (2022). Paradigma masyarakat tentang wakaf tunai (cash waqf). Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam, 3(2), 242–252. https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i2.276

Komariah, U. (2014). Penyelesaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum dan Peradilan, 3(2), 117. https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.117-126

Lail, M. M. J. (2022). Optimalisasi peran cash waqf linked sukuk dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 10(2), 81–101. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.551

Majid, R. (2021). Mudharabah Linked Waqf: Inovasi model pembiayaan berkelanjutan untuk UMKM. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 3(1), 102–118. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.267

Mashadi, A. I. (2020). Analisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana infak produktif berbasis kewirausahaan pesantren: Studi kasus Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet. Fadzat: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1). https://doi.org/10.58787/fdzt.v1i1.19

Muhaimin, M. (2023). Implementasi wakaf uang dalam upaya pemberdayaan masyarakat: Studi PKPU Provinsi Jawa Tengah. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 5(2), 292. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.17291

Muhayatsyah, A. (2020). Aspek syariah pada instrumen sukuk: Analisis penerapan sukuk wakaf di Indonesia. J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research, 2(2), 67–91. https://doi.org/10.52490/j-iscan.v2i2.891

Nasrudin, N., & Solehudin, E. (2022). Kontribusi ekonomi syariah dalam pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi Covid-19. Asy-Syari'ah, 23(2), 317–328. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552

Nugroho, J. (2019). Analisis fundraising wakaf uang pada lembaga keuangan syariah. Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 2(1), 32–46. https://doi.org/10.32332/finansia.v2i01.1445

Puspita, H. R. (2020). Optimalisasi dana infak produktif berbasis kewirausahaan pesantren: Studi kasus Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet. Fadzat: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1). https://doi.org/10.58787/fdzt.v1i1.18

Rahayu, R. D., & Agustianto, Moh. A. (2020). Analisis implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) perspektif prinsip ekonomi syariah. Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA), 1(2), 145–161. https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161

Sa'idaturrohmah, N. (2022). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) untuk ketahanan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Adilla: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, 5(1), 39–50. https://doi.org/10.52166/adilla.v5i1.2890

Saprida, S., Umari, Z. F., & Raya, F. (2024). Sistem pengelolaan wakaf saham di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan perwakafan. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 9(2), 221–234. https://doi.org/10.36908/esha.v9i2.991

Siswahyudianto, S. (2016). Potensi wakaf untuk perumahan dan permukiman rakyat. Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 12(2). https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i2.101

Sobiyanto, A., Fatwa, N., & Huda, N. (2024). Peran wakaf dalam membantu pemulihan ekonomi nasional. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 16(1), 64–88. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol16iss1.184

Solahudin, A., Zumroh, A., Prihardiansyah, F., & Hudaya, M. T. (2021). Manajemen amil dan nazir Indonesia. Jurnal Manajemen Dakwah, 8(1). https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19925

Sulistiani, S. L. (2019). Aspek hukum fintech syariah untuk peningkatan fundraising wakaf uang di Indonesia. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, dan Ekonomi Islam, 11(1), 99–120. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1002

Sulistiani, S. L., Yunus, M., & Bayuni, E. M. (2019). Aspek hukum Bank Wakaf Mikro dalam pengentasan kemiskinan berbasis pesantren di Indonesia. Jurnal Bimas Islam, 12(1), 1–26. https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.86

Suratman, S., Suharto, S., & Nasruddin, N. (2022). Analisis implementasi strategi pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk dalam membangun pemberdayaan ekonomi umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP). Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 6(2), 236–253. https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.586

Syadali, M. R. (2023). Implementasi manajemen wakaf tunai: Studi pada Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini Pasuruan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1677. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.7651

Syahputra, A., & Khairina, K. (2021). Optimalisasi penghimpunan dana wakaf melalui e-payment. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 106. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1536

Ulirrahmi, F., & Yazid, A. (2022). Wakaf berbasis akad muamalah untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 230. https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11525

Umar, A. U. A. A., Endraswati, H., Novita, Y., & Savitri, A. S. N. (2022). Analisis wakaf uang dan implementasinya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Edunomika, 6(1), 397. https://doi.org/10.29040/jie.v6i1.4371

Wijaya, O. I. A. G., Sayidina, I. M., Fanani, A., Adawiyah, S. R., Tanjung, L., & Huda, B. (2023). Implementasi wakaf uang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018: Studi pada Bank Syariah Indonesia. Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3(1), 439–453. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2536

Wulandari, D., Sari, A. P., & Fauziyyah, R. (2024). Literatur review: Penerapan dan pelaporan akuntansi wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE), 1(2), 113–132. https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.337

Zahro', K., Jamal, M., Arroisi, J., & Agustin, N. (2020). Implementasi pendistribusian wakaf tunai sebagai penunjang usaha kecil menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 3(1), 49. https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7554

Zakariya, A. W., Istiqomah, N. H., & Aji, B. M. (2021). Potensi wakaf uang digital (financial teknologi syariah) dalam membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat. Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, 4(2), 109–124. https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i2.892