AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstrak
Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan komponen strategis dalam ekosistem perbankan syariah Indonesia yang beroperasi di bawah naungan bank umum konvensional dengan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Artikel ini bertujuan menyajikan kajian komprehensif mengenai UUS dari berbagai dimensi, meliputi definisi dan landasan hukum, karakteristik dan perbedaannya dengan Bank Umum Syariah (BUS), perkembangan kelembagaan, kinerja keuangan, tata kelola, pengawasan syariah, serta tantangan dan prospek ke depan termasuk kebijakan spin-off. Kajian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka sistematis terhadap berbagai penelitian empiris dan regulasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun jumlah institusi UUS mengalami tren penurunan akibat konversi menjadi BUS mandiri, kontribusi UUS terhadap total aset perbankan syariah nasional masih sangat signifikan, mencapai 33,86%. Kinerja keuangan UUS dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk rasio NOM, NPF, BOPO, FDR, dan CAR. Kebijakan spin-off yang mewajibkan UUS memisahkan diri menjadi BUS mandiri merupakan tantangan terbesar yang memerlukan kesiapan matang dari sisi permodalan, sumber daya manusia, dan infrastruktur operasional. Ke depannya, UUS perlu meningkatkan kualitas tata kelola, kepatuhan syariah, inovasi produk, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia.
Kata kunci: Unit Usaha Syariah, Perbankan Syariah, Kinerja Keuangan, Spin-Off, Tata Kelola Syariah, Dual Banking System
Abstract
The Sharia Business Unit (Unit Usaha Syariah/UUS) is a strategic component of Indonesia's Islamic banking ecosystem that operates under the auspices of conventional commercial banks while conducting business activities based on Islamic principles. This article aims to present a comprehensive review of UUS from multiple dimensions, including its definition and legal basis, characteristics and differences from full-fledged Islamic Commercial Banks (Bank Umum Syariah/BUS), institutional development, financial performance, governance, Sharia supervision, as well as challenges and future prospects including the spin-off policy. This study employs a systematic literature review approach covering relevant empirical research and regulations. The findings indicate that although the number of UUS institutions has been declining due to conversions into independent BUS, UUS contribution to total national Islamic banking assets remains highly significant at 33.86%. UUS financial performance is influenced by various internal and external factors, including NOM, NPF, BOPO, FDR, and CAR ratios. The spin-off policy mandating UUS to separate into independent BUS represents the greatest challenge, requiring thorough readiness in terms of capital, human resources, and operational infrastructure. Going forward, UUS needs to improve governance quality, Sharia compliance, product innovation, and digital technology adoption to enhance its competitiveness and contribution to Indonesia's Islamic economic growth.
Keywords: Sharia Business Unit, Islamic Banking, Financial Performance, Spin-Off, Sharia Governance, Dual Banking System
1. Pendahuluan
Sistem perbankan di Indonesia menganut dual banking system, yakni sistem yang memungkinkan beroperasinya dua jenis lembaga perbankan secara bersamaan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah (Putri & Sudirman, 2023; Tyas & Purwanti, 2020; Zikri et al., 2021). Dalam kerangka sistem perbankan ganda ini, perbankan syariah di Indonesia terdiri atas tiga entitas utama, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Habibi et al., 2022; Izzaturrahman, 2022; Mukhlis et al., 2021). Di antara ketiga entitas tersebut, Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki posisi yang unik dan strategis karena merupakan bagian integral dari bank umum konvensional yang sekaligus menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.
Keberadaan UUS di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkembangan perbankan syariah secara keseluruhan. Sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah, perkembangan perbankan syariah di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup pesat (Suryani, 2011, 2012). Perkembangan ini didorong oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan bank syariah yang bebas dari bunga (riba), pertumbuhan ekonomi, serta infrastruktur kelembagaan syariah nasional maupun internasional yang semakin matang (Izzaturrahman, 2022).
Artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian komprehensif mengenai Unit Usaha Syariah (UUS) dari berbagai dimensi, meliputi definisi dan landasan hukum, karakteristik dan perbedaannya dengan Bank Umum Syariah, perkembangan dan pertumbuhan, kinerja keuangan, tata kelola, pengawasan syariah, serta tantangan dan prospek ke depan, termasuk kebijakan spin-off yang mewajibkan UUS untuk memisahkan diri menjadi BUS mandiri.
2. Definisi dan Landasan Hukum Unit Usaha Syariah
2.1 Pengertian Unit Usaha Syariah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1, disebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Habibi et al., 2022; Wardani et al., 2019; Zikri et al., 2021). Secara lebih spesifik, Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang memiliki fungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha yang berbasis atau berprinsip syariah, atau kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki fungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah (Asmirawati & Kurniati, 2021). UUS juga dapat berusaha sebagai bank devisa atau non-devisa (Asmirawati & Kurniati, 2021).
Dengan demikian, UUS bukanlah entitas bank yang berdiri sendiri secara penuh (full-fledged), melainkan merupakan divisi atau unit kerja khusus yang beroperasi di bawah naungan bank umum konvensional sebagai induknya (Bank Umum Konvensional/BUK). Hal ini membedakannya secara fundamental dari Bank Umum Syariah yang merupakan entitas perbankan syariah yang berdiri sendiri dan beroperasi secara penuh berdasarkan prinsip syariah (Asmirawati & Kurniati, 2021; Wahyuni & Pujiharto, 2018).
2.2 Landasan Hukum
Landasan hukum operasional UUS di Indonesia bersumber dari berbagai regulasi yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa operasional perbankan dapat melalui dual banking system, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah termasuk UUS (Habibi et al., 2022). Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengatur masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang disampaikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang wajib dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Panjaitan & Jannah, 2022).
Secara lebih rinci, ketentuan mengenai pemisahan (spin-off) UUS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS/2009 tentang Unit Usaha Syariah (Afandi et al., 2023). Selain itu, tata kelola UUS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Kholil, 2016; Muhammad & Oktaviyanti, 2020; Sukardi, 2013). Penilaian tingkat kesehatan UUS diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Jaya & Rasuli, 2021; Rahayu et al., 2022; Wulan & Tristiarto, 2023).
Dalam memberikan kepastian hukum dan kepercayaan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan bank syariah, UU Perbankan Syariah mengatur tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, serta larangan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah yang menjadi bagian dari Bank Umum Konvensional (Panjaitan & Jannah, 2022).
3. Karakteristik dan Perbedaan UUS dengan Bank Umum Syariah
3.1 Perbedaan Struktural
Perbedaan mendasar antara UUS dan Bank Umum Syariah (BUS) terletak pada struktur kelembagaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa melalui lalu lintas pembayaran (Wahyuni & Pujiharto, 2018). BUS merupakan entitas yang berdiri sendiri dengan modal, manajemen, dan operasional yang sepenuhnya terpisah dari bank konvensional. Sebaliknya, UUS beroperasi di bawah naungan bank umum konvensional sebagai induknya, sehingga secara struktural masih terikat dengan entitas konvensional tersebut (Asmirawati & Kurniati, 2021; Mainata, 2021).
Perbedaan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek operasional. Dari sisi permodalan, UUS tidak memiliki modal yang sepenuhnya terpisah dari bank induknya, sehingga kecukupan modal UUS sangat bergantung pada kondisi keuangan bank konvensional induknya. Dari sisi manajemen, UUS memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana dibandingkan BUS, dengan Direktur Unit Usaha Syariah sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab kepada direksi bank induk (Puspitasari & Muhammad, 2019).
3.2 Tugas dan Fungsi UUS
Menurut berbagai sumber, tugas Unit Usaha Syariah mencakup beberapa fungsi utama, antara lain: (1) mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah; (2) melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor-kantor cabang syariah; (3) menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor-kantor cabang syariah; (4) melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor-kantor cabang syariah; (5) melakukan fungsi supervisi pada Bagian Supervisi Pembiayaan Kantor Cabang Syariah; (6) melakukan supervisi pada bagian operasi kantor cabang syariah; (7) melakukan fungsi supervisi pada bagian treasury kantor cabang syariah; (8) melakukan supervisi pada bagian penelitian dan pengembangan bisnis syariah (Rysaldi & Santoso, 2022).
3.3 Perbandingan Kinerja Keuangan BUS dan UUS
Penelitian yang membandingkan kinerja keuangan antara BUS dan UUS menunjukkan hasil yang beragam. Wahyuni dan Pujiharto (2018) yang menggunakan pendekatan sharia value added menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA, ROE, dan NPPA antara bank umum syariah dan unit usaha syariah, baik yang diukur dengan pendekatan laporan laba rugi maupun dengan pendekatan sharia value added statement. Namun, untuk rasio NPM, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara kedua jenis entitas perbankan syariah tersebut (Wahyuni & Pujiharto, 2018).
Anggriani dan Rusyida (2022) yang menganalisis risiko keuangan BUS dan UUS periode 2016–2021 menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko pembiayaan antara BUS dan UUS, sementara pada risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko pasar menunjukkan perbedaan yang signifikan. Lebih lanjut, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa risiko operasional Bank Umum Syariah lebih tinggi dari Unit Usaha Syariah, yang mengindikasikan bahwa input berupa aset tetap dan aset keuangan pada BUS belum optimal dalam menghasilkan output (pembiayaan) (Anggriani & Rusyida, 2022).
Asmirawati dan Kurniati (2021) yang membandingkan kinerja keuangan BUS dan UUS sebelum dan selama pandemi Covid-19 menggunakan analisis CAMEL menemukan perbedaan yang signifikan pada rasio CAR Bank Umum Syariah, NPF Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BOPO Unit Usaha Syariah, dan FDR Bank Umum Syariah. Sementara itu, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan selama pandemi untuk ROA Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BOPO Bank Umum Syariah, dan FDR Unit Usaha Syariah (Asmirawati & Kurniati, 2021).
Dari sisi profitabilitas, Mukhlis et al. (2021) yang menganalisis profitabilitas BUS dan UUS selama pandemi Covid-19 menemukan bahwa variabel ROA BUS dan UUS tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada beban risiko operasional, dengan koefisien determinan menunjukkan angka 44,9%. Sementara itu, Adhianto (2022) yang secara khusus menganalisis dampak NOM, APYD, dan NPF pada ROA Unit Usaha Syariah selama pandemi Covid-19 menemukan bahwa secara bersama-sama variabel NOM, APYD, dan NPF memberikan pengaruh signifikan pada variabel ROA, sedangkan secara parsial hanya variabel NOM yang memberi pengaruh signifikan pada variabel ROA (Adhianto, 2022).
4. Perkembangan dan Pertumbuhan Unit Usaha Syariah di Indonesia
4.1 Pertumbuhan Kelembagaan
Perkembangan UUS di Indonesia telah mengalami dinamika yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2010, terdapat 25 Unit Usaha Syariah yang beroperasi di Indonesia, dan pada tahun 2015 jumlahnya berkurang menjadi 22 Unit Usaha Syariah (Ridwansyah, 2017). Pada tahun 2015, terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan pada tahun 2016 berkembang menjadi 13 bank umum syariah dan 21 unit usaha syariah (Aulia & Anwar, 2021). Hingga Juni 2019, terdapat 20 institusi Unit Usaha Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia (Sugihyanto, 2021).
Berdasarkan data statistik perbankan syariah sampai akhir tahun 2020, terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Wulan & Tristiarto, 2023). Pada Desember 2022, OJK mencatat terdapat 13 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan jumlah kantor mencapai 3.113 unit yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia (Izzaturrahman, 2022). Penurunan jumlah UUS dari waktu ke waktu ini sebagian besar disebabkan oleh konversi beberapa UUS menjadi BUS, sebagaimana yang terjadi pada BPD Nusa Tenggara Barat yang melakukan konversi menjadi BUS pada tahun 2018 (Ulfa & Suazhari, 2022).
Tren penurunan jumlah UUS ini juga dikonfirmasi oleh Nurafini (2022) yang menyatakan bahwa berdasarkan jumlah, bank umum syariah semakin tahun semakin bertambah dan sebaliknya unit usaha syariah dalam beberapa tahun terakhir semakin menurun, yang menunjukkan bahwa beberapa unit usaha syariah telah berubah menjadi bank umum syariah dalam beberapa tahun terakhir (Nurafini, 2022).
4.2 Pertumbuhan Aset dan Pangsa Pasar
Dari sisi aset, perbankan syariah secara keseluruhan, termasuk UUS, terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada Januari 2019, total aset yang ada di Unit Usaha Syariah mencapai Rp155.399 miliar (Muhammad & Oktaviyanti, 2020). Pada akhir 2022, OJK dalam statistik perbankan syariah mencatatkan pangsa pasar bank syariah telah mencapai 7,09% dengan total aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebesar Rp782,1 triliun (Izzaturrahman, 2022).
Dari pangsa pasar tersebut, 63,68% dikuasai Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) menguasai 33,86%, selebihnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menguasai 2,46% (Wahyuningsih et al., 2024). Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah institusi UUS lebih sedikit dibandingkan BUS, kontribusi UUS terhadap total aset perbankan syariah masih sangat signifikan, mencapai sepertiga dari total aset perbankan syariah nasional.
Pada periode pandemi Covid-19, bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) tercatat memiliki peningkatan aset sebesar 15,87% dan pembiayaan tumbuh pada 7,25% per Juni 2021 (Putri & Sudirman, 2023). Pertumbuhan ini menunjukkan ketahanan perbankan syariah, termasuk UUS, dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi. Pada akhir 2022, perbankan syariah secara keseluruhan mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 15,63% (year on year/yoy), pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 12,93% (yoy), dan pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan sebesar 20,44% (yoy) (Izzaturrahman, 2022).
4.3 Kontribusi UUS dalam Ekosistem Perbankan Syariah
UUS memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem perbankan syariah Indonesia. Sebagai bagian dari bank umum konvensional yang telah memiliki jaringan yang luas, UUS dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas jangkauan layanan perbankan syariah kepada masyarakat. Hal ini menjadikan UUS sebagai salah satu instrumen penting dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia (Mainata, 2021).
Mainata (2021) yang menggunakan pendekatan bibliometrik untuk mengkaji literatur tentang Unit Usaha Syariah menemukan bahwa UUS memiliki tingkat perbandingan yang baik dan berkontribusi terhadap kebijakan pemerintah dalam mengubah dari unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa produk syariah pada bank umum memiliki hubungan positif yang signifikan, di mana peningkatan penggunaan produk perbankan syariah di bank umum akan menyebabkan peningkatan kinerja bank konvensional (Mainata, 2021).
5. Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah
5.1 Indikator Kinerja Keuangan UUS
Kinerja keuangan UUS diukur menggunakan berbagai rasio keuangan yang mencakup aspek profitabilitas, likuiditas, kualitas aset, dan permodalan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, untuk Unit Usaha Syariah, faktor yang menjadi penilaian tingkat kesehatan bank hanya faktor profil risiko (risk profile) (Jaya & Rasuli, 2021). Hal ini berbeda dengan BUS yang penilaian tingkat kesehatannya mencakup profil risiko, good corporate governance, rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital) (Jaya & Rasuli, 2021).
Rasio-rasio keuangan yang umum digunakan untuk mengukur kinerja UUS antara lain Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Net Operating Margin (NOM), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (Wahyuni & Pujiharto, 2018; Wardani et al., 2019; Zikri et al., 2021).
5.2 Profitabilitas UUS
Profitabilitas merupakan salah satu indikator kinerja yang paling penting bagi UUS. Return on Asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan secara menyeluruh dalam memperoleh keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia (Mukhlis et al., 2021). Suryani (2012) yang menganalisis rasio keuangan pada BUS dan UUS periode 2008–2010 menemukan bahwa menurut Karya dan Rakhman, tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia diukur dari rasio laba terhadap aset (ROA), baik untuk kategori bank yang full fledge maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah (Suryani, 2012).
Nurafini (2022) yang menganalisis kinerja perbankan syariah selama pandemi Covid-19 menemukan bahwa rasio ROA pada tahun 2019 mencapai 2,04% untuk unit usaha syariah, dengan kenaikan rata-rata per tahun untuk unit usaha syariah mencapai 2% (Nurafini, 2022). Sementara itu, rasio NPF unit usaha syariah pada tahun 2019 mencapai 2,90% (Nurafini, 2022).
Adhianto (2022) yang secara khusus menganalisis kinerja ROA UUS selama pandemi Covid-19 menemukan bahwa perkembangan NPF unit usaha syariah perbankan selama Maret 2020 mencapai 1,95% hingga Mei 2021 mencapai 3,16%, yang menunjukkan kenaikan lebih dari dua kali dibanding Maret 2020, yang diperkirakan akibat turunnya kegiatan ekonomi selama pandemi (Adhianto, 2022).
5.3 Faktor-Faktor yang Mememengaruhi Kinerja UUS
Berbagai penelitian telah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan UUS. Wardani et al. (2019) yang menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menemukan bahwa CAR, NPF, dan FDR memiliki hubungan langsung dan signifikan dengan ROA, sementara BOPO juga memiliki hubungan langsung dengan ROA meskipun tidak signifikan (Wardani et al., 2019).
Zikri et al. (2021) yang menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Net Operating Margin (NOM) pada BRI Syariah menemukan bahwa variabel BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap NOM, sedangkan variabel FDR, NPF, dan CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap NOM secara parsial. Namun secara simultan, variabel BOPO, FDR, NPF, dan CAR secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap NOM (Zikri et al., 2021).
Adhianto (2022) yang secara khusus menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ROA UUS selama pandemi menemukan bahwa NOM memberikan pengaruh signifikan pada ROA UUS, sementara APYD (Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan) dan NPF masing-masing secara parsial tidak memberi pengaruh signifikan pada ROA UUS (Adhianto, 2022).
5.4 Perbandingan Kinerja UUS dengan BUS
Wahyuni dan Pujiharto (2018) yang membandingkan kinerja keuangan antara BUS dan UUS menggunakan pendekatan sharia value added menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada ROA, ROE, dan NPPA antara kedua jenis entitas perbankan syariah tersebut. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan Sharia Enterprise Theory dan dapat digunakan oleh pengelola perbankan syariah, Bank Indonesia, dan Dewan Standar Keuangan Syariah untuk membuat kebijakan terkait pengukuran kinerja perbankan syariah (Wahyuni & Pujiharto, 2018).
Mardiani et al. (2019) yang menganalisis pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) dan Intellectual Capital (IC) terhadap kinerja keuangan UUS periode 2013–2017 menemukan bahwa ICG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan UUS, namun Intellectual Capital berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan UUS (Mardiani et al., 2019). Temuan ini menunjukkan bahwa sumber daya intelektual yang dimiliki UUS memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan kinerja keuangannya dibandingkan dengan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik.
6. Tata Kelola (Good Corporate Governance) Unit Usaha Syariah
6.1 Kerangka Tata Kelola UUS
Tata kelola yang baik merupakan salah satu pilar penting dalam operasional UUS. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya (Kholil, 2016). Kewajiban penerapan GCG pada UUS diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Muhammad & Oktaviyanti, 2020; Setiawan et al., 2023; Sukardi, 2013).
Konsep pengelolaan dalam perusahaan yang dikelola oleh perbankan syariah, baik itu Bank Umum Syariah (BUS) ataupun Unit Usaha Syariah (UUS), dibuat sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 mengenai Good Corporate Governance (GCG) untuk BUS dan UUS (Setiawan et al., 2023). Hal ini dilakukan untuk memperkuat kelembagaan perbankan syariah agar tangguh dalam menghadapi krisis dan guncangan perekonomian, sebuah upaya untuk melindungi semua kepentingan stakeholder, serta menjaga nilai-nilai etika bisnis perbankan syariah agar tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau berlaku umum (Sukardi, 2013).
6.2 Struktur Tata Kelola UUS
Struktur organisasi tata kelola Unit Usaha Syariah pada umumnya terdiri atas dua komponen utama, yaitu Direktur Unit Usaha Syariah dan Dewan Pengawas Syariah (Puspitasari & Muhammad, 2019). Direktur UUS bertanggung jawab atas seluruh operasional UUS dan bertanggung jawab kepada direksi bank induk. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi kepatuhan UUS terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya.
Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, direksi mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan operasional bank (Muhammad & Oktaviyanti, 2020). Selain itu, secara eksplisit disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia bahwa keberadaan komite remunerasi dan nominasi sangat terasa di industri perbankan termasuk di bank syariah baik berstatus bank umum maupun masih Unit Usaha Syariah (UUS) (Jaya & Rasuli, 2021).
6.3 Transparansi dan Akuntabilitas UUS
Salah satu aspek penting dalam tata kelola UUS adalah transparansi dan akuntabilitas. Setiap bank, termasuk UUS, wajib menyerahkan dan mempublikasikan laporan tahunan yang salah satunya terbuka untuk umum guna melihat kinerja bank tersebut (Aulia & Anwar, 2021). Hal ini penting karena kepercayaan masyarakat terhadap terjaganya dana bank sangat bergantung pada kinerja bank (Aulia & Anwar, 2021).
Pengungkapan pelaksanaan tata kelola yang ditampilkan pada laporan tahunan UUS harus menyediakan informasi yang memadai terkait struktur organisasi tata kelolanya (Puspitasari & Muhammad, 2019). Puspitasari dan Muhammad (2019) yang mengevaluasi infrastruktur tata kelola syariah pada perbankan syariah di Indonesia, termasuk Unit Usaha Syariah BPD DIY, menemukan bahwa proses, prosedur, dan mekanisme tata kelola khususnya pada proses shariah review oleh DPS didukung oleh fungsi internal bank, yaitu fungsi Audit Internal dan fungsi Kepatuhan (Puspitasari & Muhammad, 2019).
7. Pengawasan Syariah pada Unit Usaha Syariah
7.1 Peran Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ yang sangat penting dalam struktur tata kelola UUS. DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam lembaga keuangan syariah, termasuk UUS, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya (Panjaitan & Jannah, 2022). Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur bahwa kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia disampaikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang wajib dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk menindaklanjuti pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama (Panjaitan & Jannah, 2022).
Tugas dan tanggung jawab DPS pada UUS mencakup pengawasan produk dan kegiatan baru, serta pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pelayanan lainnya (Panjaitan & Jannah, 2022). Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tercantum dalam Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yakni wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (Jamil et al., 2021).
7.2 Efektivitas Pengawasan DPS pada UUS
Efektivitas pengawasan DPS pada UUS menjadi salah satu isu yang banyak dikaji dalam literatur perbankan syariah. Sukardi (2013) mengidentifikasi bahwa Dewan Penasehat Syariah (DPS) yang bertugas dalam mengawasi operasional syariah sangat terbatas dan banyak DPS yang bekerja di bank syariah tidak fokus karena banyaknya jabatan yang mereka emban, bahkan kurangnya peningkatan kualitas DPS di lembaga keuangan Islam (Sukardi, 2013).
Rini (2019) yang mengkaji implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) pada perbankan syariah di Indonesia menemukan bahwa implementasi ICG yang belum sepenuhnya diterapkan adalah kepatuhan syariah (syariah compliance), khususnya dalam produk keuangan syariah. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah, dan kepatuhan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja konvensional perusahaan perbankan syariah (Rini, 2019).
Puspitasari dan Muhammad (2019) yang mengevaluasi infrastruktur tata kelola syariah di Indonesia menemukan bahwa adopsi Shariah Governance Framework (SGF) Bank Negara Malaysia (BNM) dinilai kurang sesuai apabila diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya jumlah sumber daya insani di Indonesia dengan dual competency (hukum syariah dan keuangan), sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan pemisahan tiap unit seperti pada SGF BNM, yaitu Shariah Audit, Shariah Review, Shariah Research, dan Shariah Risk Management (Puspitasari & Muhammad, 2019).
8. Kebijakan Spin-Off: Transformasi UUS Menjadi BUS
8.1 Latar Belakang Kebijakan Spin-Off
Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah persyaratan bahwa bank-bank konvensional harus melakukan pemisahan (spin-off) terhadap unit usaha syariah mereka apabila: (1) unit usaha syariah telah mencapai 50% aset bank induknya; atau (2) telah mencapai 15 tahun setelah UU ini berlaku atau pada tahun 2023 (Mazaya & Daud, 2020). Bank Indonesia menetapkan bahwa paling lambat 15 tahun setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah, Bank Umum Konvensional harus memisahkan diri dari Unit Usaha Syariah (Rysaldi & Santoso, 2022).
Kebijakan spin-off ini dilatarbelakangi oleh tujuan untuk mengembangkan perbankan syariah yang lebih mandiri dan kuat, serta untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah agar perkembangan perbankan syariah dapat terfokus kepada bank syariah, yakni Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sehingga ke depannya tidak ada lagi Unit Usaha Syariah (UUS) (Mazaya & Daud, 2020).
8.2 Mekanisme dan Dampak Spin-Off
Secara lebih rinci, ketentuan mengenai pemisahan (spin-off) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS/2009 tentang Unit Usaha Syariah (Afandi et al., 2023). Pemisahan dapat dilaksanakan sebelum 2023 asalkan nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50 persen dari total nilai aset Bank Umum Konvensional (Rysaldi & Santoso, 2022).
Afandi et al. (2023) yang meneliti efektivitas kebijakan pemisahan (spin-off) UUS dari Bank Umum Konvensional (BUK) sehingga menjadi Bank Umum Syariah (BUS) baru menemukan bahwa rata-rata profitabilitas bank sebelum spin-off adalah sebesar 1,650 persen, sedangkan rata-rata profitabilitas bank sesudah spin-off lebih tinggi sebesar 0,622 persen dibandingkan dengan profitabilitas bank sebelum spin-off, dengan nilai p-value sebesar 0,000 yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara profitabilitas bank sesudah dan sebelum dilakukan spin-off (Afandi et al., 2023).
Mazaya dan Daud (2020) yang menganalisis perbedaan kinerja keuangan BTPN Syariah sebelum dan sesudah spin-off menemukan bahwa pada rasio BOPO tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah spin-off, sementara pada rasio CAR, NPF, FDR, dan ROA terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah spin-off (Mazaya & Daud, 2020).
8.3 Tantangan dalam Implementasi Spin-Off
Implementasi kebijakan spin-off menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Rysaldi dan Santoso (2022) menemukan bahwa perbankan syariah memilih cara yang terbaik menyikapi kebijakan spin-off yaitu dengan menyesuaikan kondisi masing-masing Unit Usaha Syariah yang akan melakukan spin-off, karena ketentuan permodalan yang ditetapkan minimal Rp1 triliun, sehingga dibutuhkan kesiapan dari UUS. Dampak dari kebijakan spin-off adalah dibutuhkannya modal yang kuat bagi BUS, sehingga apabila permodalan tidak mampu terpenuhi dapat mengakibatkan ditutupnya UUS (Rysaldi & Santoso, 2022).
Adhianto (2022) juga menyoroti bahwa pada masa pandemi Covid-19, unit usaha syariah perbankan tetap perlu meningkatkan modal usahanya agar dapat memenuhi syarat menjadi bank umum syariah pada tahun 2023. Jika tidak memenuhi kecukupan modal yang ditetapkan, unit usaha syariah tersebut harus melakukan merger (Adhianto, 2022).
9. Tantangan dan Prospek Unit Usaha Syariah
9.1 Tantangan Internal
UUS menghadapi berbagai tantangan internal yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerjanya. Pertama, tantangan terkait sumber daya manusia. Abdul et al. (2022) mengidentifikasi bahwa terdapat gap sumber daya insani baik secara kuantitas maupun kualitas yang tidak terserap dengan baik dalam perbankan syariah di Indonesia, termasuk UUS. Kedua, tantangan terkait pengembangan produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah dinilai kurang inovatif dan kompetitif dibandingkan perbankan konvensional lainnya, serta rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia (Abdul et al., 2022).
Ketiga, tantangan terkait permodalan. Struktur pendanaan perbankan syariah, termasuk UUS, masih mengandalkan dana mahal sehingga pengembalian dana pada nasabah cukup tinggi (Ridwan et al., 2021). Keempat, tantangan terkait pangsa pasar. Pencapaian pangsa pasar perbankan syariah masih sangat jauh dari pangsa pasar industri, di mana perbankan syariah hanya mampu menyerap 6,17% sejak kemunculan bank syariah dalam kurun waktu tiga dekade (Ridwan et al., 2021).
9.2 Tantangan Eksternal
Selain tantangan internal, UUS juga menghadapi berbagai tantangan eksternal. Pertama, tantangan terkait persaingan dengan bank konvensional. Perbankan syariah harus mampu bersaing dengan bank konvensional dalam hal standarisasi, inovasi, bisnis intra dan antarindustri, maupun pasar untuk beroperasi dalam sistem ganda (Bustamil & Nurwahidin, 2023). Kedua, tantangan terkait regulasi dan pengawasan. Tatanan peradilan agama untuk dapat menyelesaikan perselisihan transaksi keuangan syariah juga dinilai belum memadai (Abdul et al., 2022).
Ketiga, tantangan terkait perbedaan pemahaman mazhab dalam fikih muamalah di beberapa negara yang menghadirkan perbedaan dan perselisihan dalam penyelarasan produk secara nasional dan global (Abdul et al., 2022). Keempat, tantangan terkait dampak pandemi Covid-19. Pada era pandemi Covid-19, perbankan syariah baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah menghadapi beberapa risiko, contohnya risiko pembiayaan macet, risiko investasi, risiko imbal hasil, dan risiko likuiditas (Septiatin, 2022).
9.3 Prospek dan Peluang UUS
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, UUS memiliki prospek dan peluang yang cukup menjanjikan ke depannya. Pertama, potensi pasar yang besar. Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim merupakan pasar yang sangat potensial bagi pengembangan perbankan syariah, termasuk UUS (Fiqri et al., 2021). Kedua, dukungan pemerintah dan regulator. Pemerintah senantiasa mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia melalui berbagai kebijakan, termasuk pengembangan industri halal yang didukung kemajuan perbankan syariah (Yunistiyani & Harto, 2022).
Ketiga, perkembangan teknologi digital. Adopsi teknologi digital dalam layanan perbankan syariah membuka peluang bagi UUS untuk memperluas jangkauan layanannya kepada masyarakat yang lebih luas. Tyas dan Purwanti (2020) yang menganalisis pengaruh adopsi e-banking terhadap kinerja keuangan perbankan syariah menunjukkan bahwa adopsi teknologi e-banking memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah (Tyas & Purwanti, 2020). Keempat, pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Pertumbuhan perbankan syariah yang terus positif pascapandemi Covid-19 menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan yang kuat bagi UUS ke depannya (Izzaturrahman, 2022).
10. Pengukuran Kinerja UUS: Pendekatan Konvensional dan Syariah
10.1 Pendekatan Konvensional
Pengukuran kinerja UUS selama ini masih banyak mengacu pada pengukuran kinerja bank konvensional. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah, pengukuran kinerja perbankan syariah masih menerapkan alat ukur bank konvensional, antara lain metode FRA (Financial Ratio Analysis), metode EVA (Economic Value Added), analisis CAMELS (Capital, Assets, Management, Equity, Liability, Sensitivity), metode DEA (Data Envelope Analysis), dan lain sebagainya (Rahayu et al., 2022).
Pengukuran kinerja UUS menggunakan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) juga telah banyak diterapkan. Di Indonesia, RGEC diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 yang disempurnakan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Umum Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan Pendekatan RGEC (Lubis et al., 2023).
10.2 Pendekatan Berbasis Nilai Syariah
Mengingat keterbatasan pendekatan konvensional dalam mengukur kinerja UUS yang memiliki dimensi syariah, berbagai pendekatan alternatif berbasis nilai syariah telah dikembangkan. Wahyuni dan Pujiharto (2018) menggunakan pendekatan sharia value added untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah, termasuk UUS, dan menemukan bahwa pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja perbankan syariah dibandingkan pendekatan konvensional (Wahyuni & Pujiharto, 2018).
Pendekatan Maqashid Syariah Index (MSI) juga telah dikembangkan sebagai alat pengukuran kinerja perbankan syariah yang lebih sesuai dengan tujuan syariah. MSI merupakan alat pengukuran kinerja perbankan syariah yang dikembangkan Mohammed et al. (2008) berdasarkan pada maqashid syariah, karena adanya ketidakcocokan penggunaan indikator penilaian kinerja pada bank konvensional dan bank syariah (Wahyuningsih et al., 2024). Pengukuran kinerja bank konvensional hanya berfokus pada pengukuran kinerja keuangan saja, sedangkan tujuan perbankan syariah tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian keuangan, namun ada tujuan maqashid syariah yang juga harus dicapai (Wahyuningsih et al., 2024).
Islamicity Performance Index (IPI) juga merupakan instrumen untuk mengukur kinerja yang dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah yang ada di bank syariah (Lubis et al., 2023). IPI mencakup berbagai indikator seperti Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Ratio, Islamic Investment vs. Non-Islamic Investment, dan Islamic Income vs. Non-Islamic Income (Lubis et al., 2023).
11. Peran UUS dalam Pembiayaan dan Intermediasi Keuangan
11.1 Fungsi Intermediasi UUS
Sebagai lembaga keuangan syariah, UUS menjalankan fungsi intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Industri perbankan menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) yang merupakan simpanan pihak ketiga bukan bank dalam bentuk tabungan, giro, dan simpanan bernilai, yang selanjutnya disalurkan kembali dalam nilai memperoleh profit (Suryani, 2011, 2012). Dalam konteks UUS, penghimpunan dan penyaluran dana ini dilakukan berdasarkan akad-akad syariah yang telah disetujui oleh DPS.
11.2 Produk dan Layanan UUS
UUS menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan syariah yang mencakup produk penghimpunan dana (seperti tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan giro wadiah), produk penyaluran dana (seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah), serta produk jasa perbankan syariah lainnya. Deposito menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) (Septiani & Laelani, 2021).
11.3 Kontribusi UUS dalam Pembiayaan UMKM
UUS juga memiliki peran penting dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembiayaan syariah yang disalurkan oleh UUS kepada UMKM merupakan salah satu kontribusi nyata UUS dalam mendukung pertumbuhan ekonomi riil dan pemberdayaan masyarakat. Kamarni dan Handra (2019) yang menganalisis permintaan pembiayaan UMKM ke perbankan syariah di Sumatera Barat menemukan bahwa semakin besar ukuran modal pembiayaan, semakin besar probabilitas UMKM untuk meningkatkan pendapatan (Kamarni & Handra, 2019).
12. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja UUS
12.1 Dampak Pandemi terhadap Operasional UUS
Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap operasional UUS. Pada era pandemi Covid-19, perbankan syariah baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah menghadapi beberapa risiko, contohnya risiko pembiayaan macet, risiko investasi, risiko imbal hasil, dan risiko likuiditas (Septiatin, 2022). Dampak pandemi tersebut menyebabkan sektor perbankan mengalami hambatan dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Septiatin, 2022).
Asmirawati dan Kurniati (2021) yang membandingkan kinerja keuangan BUS dan UUS sebelum dan selama pandemi Covid-19 menemukan perbedaan yang signifikan pada beberapa rasio keuangan, termasuk BOPO Unit Usaha Syariah yang menunjukkan perbedaan signifikan antara sebelum dan selama pandemi (Asmirawati & Kurniati, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada efisiensi operasional UUS.
12.2 Ketahanan UUS di Tengah Pandemi
Meskipun menghadapi tekanan akibat pandemi, UUS menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Izzaturrahman (2022) yang menganalisis pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan perbankan syariah pascapandemi Covid-19 menemukan bahwa aset, dana pihak ketiga, dan total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan positif di periode pascapandemi Covid-19 (Izzaturrahman, 2022). Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap perbankan syariah, termasuk UUS, semakin meningkat dan perbankan syariah mampu bertahan dari krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 (Izzaturrahman, 2022).
Mukhlis et al. (2021) yang menganalisis profitabilitas BUS dan UUS selama pandemi Covid-19 menemukan bahwa ROA BUS dan UUS tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada beban risiko operasional, yang mengindikasikan bahwa profitabilitas UUS relatif stabil meskipun menghadapi tekanan pandemi (Mukhlis et al., 2021).
13. Kesimpulan
Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan komponen penting dalam ekosistem perbankan syariah Indonesia yang beroperasi sebagai unit kerja dari bank umum konvensional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Landasan hukum operasional UUS bersumber dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai peraturan turunannya, termasuk Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur aspek-aspek operasional, tata kelola, dan penilaian tingkat kesehatan UUS (Afandi et al., 2023; Habibi et al., 2022; Muhammad & Oktaviyanti, 2020; Wardani et al., 2019; Zikri et al., 2021).
Dari sisi perkembangan kelembagaan, jumlah UUS di Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian besar disebabkan oleh konversi beberapa UUS menjadi BUS mandiri (Nurafini, 2022; Ulfa & Suazhari, 2022). Namun demikian, kontribusi UUS terhadap total aset perbankan syariah masih sangat signifikan, mencapai 33,86% dari total aset perbankan syariah nasional (Wahyuningsih et al., 2024).
Kinerja keuangan UUS dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk rasio NOM, NPF, BOPO, FDR, dan CAR (Adhianto, 2022; Wardani et al., 2019; Zikri et al., 2021). Penelitian-penelitian yang membandingkan kinerja BUS dan UUS menunjukkan hasil yang beragam, dengan beberapa penelitian menemukan perbedaan yang signifikan pada beberapa rasio keuangan, sementara penelitian lainnya tidak menemukan perbedaan yang signifikan (Anggriani & Rusyida, 2022; Asmirawati & Kurniati, 2021; Wahyuni & Pujiharto, 2018).
Kebijakan spin-off yang mewajibkan UUS untuk memisahkan diri menjadi BUS mandiri merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi UUS saat ini (Afandi et al., 2023; Mazaya & Daud, 2020; Rysaldi & Santoso, 2022). Implementasi kebijakan ini memerlukan kesiapan yang matang dari sisi permodalan, sumber daya manusia, dan infrastruktur operasional. Penelitian menunjukkan bahwa spin-off dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah yang baru terbentuk, namun juga memerlukan modal yang kuat untuk memenuhi persyaratan regulasi (Afandi et al., 2023; Rysaldi & Santoso, 2022).
Ke depannya, UUS perlu terus meningkatkan kualitas tata kelola, kepatuhan syariah, dan kinerja keuangannya untuk dapat bersaing secara efektif dalam industri perbankan yang semakin kompetitif. Pengembangan produk dan layanan yang inovatif, peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital merupakan beberapa strategi yang dapat ditempuh UUS untuk meningkatkan daya saing dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia (Abdul et al., 2022; Juliyanti, 2024; Tyas & Purwanti, 2020).
Daftar Referensi
Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance, 5(2), 352–365. https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505
Adhianto, R. D. (2022). Dampak NOM, APYD, NPF pada ROA unit usaha syariah perbankan masa pandemik Covid-19 2020–2021. Ekbis (Ekonomi & Bisnis), 10(2), 28–35. https://doi.org/10.56689/ekbis.v10i2.629
Afandi, M. A., Ali, K., & Imantoro, J. (2023). Pengaruh kebijakan pemisahan (spin-off) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Fidusia Jurnal Keuangan dan Perbankan, 6(1). https://doi.org/10.24127/jf.v6i1.1403
Anggriani, S. W., & Rusyida, W. Y. (2022). Analisis komparatif risiko keuangan bank umum syariah dan unit usaha syariah periode 2016–2021. Velocity Journal of Sharia Finance and Banking, 2(2), 122–134. https://doi.org/10.28918/velocity.v2i2.6192
Asmirawati, A., & Kurniati, M. (2021). Analisis perbandingan kinerja keuangan BUS dan UUS antara sebelum dan selama pandemi Covid-19. Jurnal REKSA Rekayasa Keuangan Syariah dan Audit, 8(2), 87. https://doi.org/10.12928/j.reksa.v8i2.4332
Aulia, R., & Anwar, S. (2021). Pengaruh biaya operasional dan pendapatan operasional, net operating margin, dana pihak ketiga dan capital adequacy ratio terhadap profitabilitas bank syariah. Bukhori Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam, 1(1), 21–38. https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i1.437
Bustamil, B., & Nurwahidin, N. (2023). Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan sebelum dan sesudah melakukan proses konversi (studi kasus pada Bank NTB Syariah). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1667. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8463
Fiqri, A. A. A., Azzahra, M. M., Branitasandini, K. D., & Pimada, L. M. (2021). Peluang dan tantangan merger bank syariah milik negara di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(1), 1–18. https://doi.org/10.18860/ed.v9i1.11315
Habibi, A., Fahrudin, A., & Marhamah, A. (2022). Faktor yang mempengaruhi return on asset (ROA) perbankan syariah di Indonesia. Margin Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah, 61–70. https://doi.org/10.58561/margin.v1i1.23
Izzaturrahman, Muh. D. (2022). Analisis pertumbuhan aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah pasca Covid-19. Journal of Economics and Social Sciences (JESS), 2(1), 62–72. https://doi.org/10.59525/jess.v2i1.264
Jamil, N. K., Adawiyah, R., & Rumawi, R. (2021). Kewenangan dewan pengawas syariah dan implikasi terhadap perwujudan corporate social responsibility di perbankan syariah. SASI, 27(4), 504–515. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.536
Jaya, A. I., & Rasuli, M. (2021). Mekanisme good corporate governance dan dewan pengawas syariah pada kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia. Current Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini, 2(1), 43–58. https://doi.org/10.31258/jc.2.1.43-58
Juliyanti, W. (2024). Literature review: Perkembangan dan kinerja bank umum syariah di Indonesia tahun 2014–2023. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Manajemen, 5(1), 81–97. https://doi.org/10.35912/jakman.v5i1.2917
Kamarni, N., & Handra, H. (2019). Permintaan pembiayaan UMKM ke perbankan syariah di Sumatera Barat. Maqdis Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 4(2), 151. https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i2.254
Kholil, M. (2016). Isu global perekonomian Islam: Telaah kritis terhadap tata kelola dan aktivitas lembaga-lembaga keuangan Islam. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 1(2), 111. https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).111-131
Lubis, M. Z. M., Putra, G. D. A., & Husna, H. (2023). Pengukuran kinerja keuangan bank syariah Indonesia pasca merger menggunakan pendekatan Islamicity performance index. Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, 312–317. https://doi.org/10.37034/infeb.v5i2.234
Mainata, D. (2021). Unit usaha syariah pada perbankan syariah: Tinjauan pustaka dengan bibliometrik. Al-Tijary, 79–94. https://doi.org/10.21093/at.v7i1.4354
Mardiani, L., Yadiati, W., & Jaenudin, E. (2019). Islamic corporate governance dan kinerja keuangan unit usaha syariah (UUS) periode 2013–2017. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 6(2), 128. https://doi.org/10.30656/jak.v6i2.1411
Mazaya, Z. G., & Daud, R. M. (2020). Analisis perbandingan kinerja keuangan pada bank umum syariah sebelum dan sesudah melakukan spin-off (studi pada Bank BTPN Syariah). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(1), 149–158. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15483
Muhammad, R., & Oktaviyanti, H. Y. (2020). Dampak tata kelola bank syariah terhadap kepatuhan syariah berbasis maqashid syariah. Wahana Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 23(2), 239–259. https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.188
Mukhlis, M., Maghfirah, I., & Sari, D. P. (2021). Analisis profitabilitas terhadap beban risiko operasional perbankan syariah di pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomika Manajemen Akuntansi dan Perbankan Syariah, 10(2), 299–312. https://doi.org/10.24903/je.v10i2.1231
Nurafini, F. (2022). Studi perbandingan tingkat kesehatan bank antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia selama pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2690. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5461
Panjaitan, A. S., & Jannah, N. (2022). Peran dewan pengawas syariah dalam pengawasan di bank syariah (studi kasus Bank Sumut Syariah Kecamatan Tebing Tinggi). Regress Journal of Economics & Management, 2(1), 131–143. https://doi.org/10.57251/reg.v2i1.304
Puspitasari, L. L., & Muhammad, R. (2019). Perumusan konsep shariah governance di Indonesia: Evaluasi model pengawasan syariah di sektor perbankan. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(1), 1. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.1-16
Putri, N. M. A. S., & Sudirman, I. M. S. N. (2023). Studi komparatif kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah di Indonesia periode tahun 2020–2021. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 1472. https://doi.org/10.24843/eeb.2023.v12.i08.p02
Rahayu, H. A., Masruroh, A., & Syarifudin, S. (2022). Analisis kinerja PT. Bank Syariah Indonesia dengan metode sharia conformity and profitability (SCNP) dan maqashid sharia index (MSI). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2396. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6651
Ridwan, R., Zamzami, Z., & Yudi, Y. (2021). Pengaruh risiko pembiayaan, tingkat kecukupan modal dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank syariah. Jurnal Akuntansi & Keuangan UNJA, 6(4), 253–266. https://doi.org/10.22437/jaku.v6i4.16368
Ridwansyah, R. (2017). Analisis pengaruh biaya pendidikan terhadap peningkatan aset dan laba pada perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi, 22(3). https://doi.org/10.24912/je.v22i3.284
Rini, N. (2019). The implementation of Islamic corporate governance (ICG) on sharia banking in Indonesia. TIJAB (The International Journal of Applied Business), 2(1), 29. https://doi.org/10.20473/tijab.v2.i1.2018.29-38
Rysaldi, M. I., & Santoso, B. (2022). Konsep perbankan syariah pasca spin-off: Perspektif Indonesia. Notarius, 15(1), 459–474. https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46054
Septiani, R. P., & Laelani, N. (2021). Pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah (studi bank umum syariah 2016–2019). Balancing Accountancy Journal, 1(1), 36–56. https://doi.org/10.53990/balancing.v1i1.118
Septiatin, A. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah periode 2016–2020. Jurnal Manajemen Dayasaing, 24(1), 80–92. https://doi.org/10.23917/dayasaing.v24i1.18137
Setiawan, M. A., Ridwan, M., & Tambunan, K. (2023). Pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas dengan risiko pembiayaan sebagai variabel intervening pada bank umum syariah periode 2017–2021. Jurnal Ekonomi Sakti (JES), 12(3), 305. https://doi.org/10.36272/jes.v12i3.309
Sugihyanto, T. (2021). Pengaruh inflasi, suku bunga, ROA dan market share terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. Sustainability Accounting and Finance Journal (SAFJ), 1(1), 12–17. https://doi.org/10.52496/safj-v1.i1.pp12-17
Sukardi, B. (2013). Corporate governance engineering of Islamic banking and finance: Tantangan globalisasi sistem ekonomi dan pasar bebas. Tsaqafah, 9(1), 149. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.42
Suryani, S. (2011). Analisis pengaruh financing to deposit ratio (FDR) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19(1), 47. https://doi.org/10.21580/ws.19.1.212
Suryani, S. (2012). Analisis pengaruh financing to deposit ratio (FDR) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia (rasio keuangan pada BUS dan UUS periode 2008–2010). Economica Jurnal Ekonomi Islam, 2(2), 153–170. https://doi.org/10.21580/economica.2012.2.2.854
Tyas, L. A., & Purwanti, K. (2020). Pengaruh adopsi e-banking dan pengendalian internal terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting), 3(2), 134–151. https://doi.org/10.22515/jifa.v3i2.2780
Ulfa, N. E., & Suazhari, S. (2022). Pengaruh indeks maqasid syariah dan modal intelektual terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 7(4), 564–577. https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i4.21472
Wahyuni, S., & Pujiharto, P. (2018). Kinerja keuangan berbasis shari'ate value added approach: Komparasi antara bank umum sharia dan unit usaha sharia di Indonesia. Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi, 15(2). https://doi.org/10.30595/kompartemen.v15i2.1972
Wahyuningsih, W., Maryati, M., & Birton, M. N. A. (2024). Kinerja bank umum syariah berdasarkan maqashid syariah index. Balance Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 9(1), 72. https://doi.org/10.32502/jab.v9i1.8249
Wardani, K., Siregar, P. A., & Bancin, K. (2019). Analisis rasio keuangan dan pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Jurnal At-Tabayyun: Hukum Umum dan Hukum Agama, Ekonomi, dan Pendidikan, 2(2), 101–122. https://doi.org/10.62214/jat.v2i2.39
Wulan, K. A. D., & Tristiarto, Y. (2023). Analisis perbandingan kinerja keuangan PT. Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah merger. ASRJ, 2(2), 152–165. https://doi.org/10.62108/asrj.v2i2.6796
Yunistiyani, V., & Harto, P. (2022). Kinerja PT Bank Syariah Indonesia, Tbk setelah merger: Apakah lebih baik? Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 6(2), 67–84. https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.15621
Zikri, Z., Kismawadi, E. R., & Hisan, K. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi net operating margin pada BRI Syariah periode Maret 2011–Maret 2019. JIM Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1–19. https://doi.org/10.32505/jim.v3i1.3289
Augie Ryan Rahman_230503110085, Bagaimana tantangan dan kesiapan spin-off (pemisahan) UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sesuai dengan regulasi yang berlaku?
BalasHapusTASYA AULIYA 250503110015. Saya izin bertanya, Pak. Apa perbedaan Unit Usaha Syariah dengan Bank Umum Syariah, dan apa alasan kewajiban pemisahan (spin-off) UUS dari bank induknya?
BalasHapusPermisi izin bertanya Bapak, saya Anta Kuna Lutfi Sholiha (NIM 250503110004). Mengingat riset menunjukkan risiko operasional BUS cenderung lebih tinggi dibanding UUS yang ditopang oleh bank induk konvensional, bagaimana dampak kewajiban spin-off UUS terhadap efisiensi kinerja keuangan (seperti BOPO dan ROA) serta ketahanan likuiditas bank syariah baru pasca-spin-off? Terima kasih, Bapak.
BalasHapusfatwaulayyahaniifah_250503110014
BalasHapusizin bertanya Pak/Bu. Bagaimana dinamika progres dan tantangan dalam kewajiban pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah menjadi BUS saat ini? Terima kasih.
Nadya Auliya Azzahra_250503110053
BalasHapusAssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Bagaimana UUS dapat menjaga independensi dan memastikan kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan pembiayaan ketika masih berada di bawah kendali bank induk konvensional, terutama jika terdapat perbedaan kepentingan bisnis antara keduanya? Terimakasih.
Amelia Septi Hidayatullaili_250503110061, Assalamu’alaikum, izin bertanya. Jika UUS sebuah bank konvensional telah memenuhi syarat spin-off, apa konsekuensinya? Bagaimana perbedaannya dengan Bank Umum Syariah? Terima kasih.
BalasHapussafa salsabila azhar_250503110033 izin bertanya, Apa itu Unit Usaha Syariah, dan bagaimana perbedaannya dengan bank umum syariah?
BalasHapusNama: Albaid Lau Dzikrillah
BalasHapusNIM: 260503110125
Pertanyaan:
Bagaimana kebijakan spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing perbankan syariah di Indonesia tanpa mengurangi stabilitas keuangan, khususnya bagi UUS yang memiliki keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan infrastruktur operasional?
Indah putri rahmawati (250503110043)
BalasHapusSejauh mana efektivitas skema pembagian biaya (cost sharing) dan alokasi layanan pada jaringan cabang induk ini mampu mendorong inklusi keuangan syariah secara signifikan tanpa menimbulkan kerancuan persepsi Shariah Compliance di mata nasabah?
Adwa Al Fadhilah_250503110070
BalasHapusizin bertanya, Bagaimana efektivitas dan tantangan kewajiban pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) terhadap efisiensi permodalan dan daya saing industri perbankan syariah di Indonesia?
Muhammad Rafid Mubarak_250503110008
BalasHapusBagaimana peran Unit Usaha Syariah (UUS) dalam mendukung inklusi keuangan syariah, serta apa tantangan utamanya dalam menghadapi regulasi pemisahan (spin-off) dari bank induk?
M. Zumarullah Isfa Izzaty_250503110002
BalasHapusPertanyaan: Bagaimana Unit Usaha Syariah menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah ketika masih menjadi bagian dari bank umum konvensional?
Syahrina Rafa Maula (250503110071)
BalasHapusizin bertanya, Karena UUS masih berada dalam struktur bank konvensional, bagaimana memastikan pengelolaan dana, pencatatan transaksi, dan pengawasan syariahnya tetap terpisah secara memadai agar tidak terjadi pencampuran kepentingan?
"Apa tantangan strategis yang dihadapi oleh Unit Usaha Syariah dalam proses kewajiban pemisahan (spin-off) menjadi Bank Umum Syariah?"
BalasHapusNIM: 250503110062
NAMA: Muhammad Reyhan Firmansyah
WILDANI AFIFAH_250503110017
BalasHapusMenjelang batas akhir kewajiban pemisahan (spin-off), apakah UUS siap mandiri menjadi bank umum syariah atau justru terancam gulung tikar karena keterbatasan modal?
Velani Laily Noviana (250503110042)
BalasHapusIzin bertanya Bapak, bagaimana Unit Usaha Syariah dapat mempertahankan karakteristik dan kepatuhan syariahnya ketika masih berada dalam struktur bank umum konvensional?
anya amelya febriyantie (250503110074)
BalasHapusizin bertanya pak,Jumlah UUS di Indonesia mengalami penurunan karena sebagian berubah menjadi BUS mandiri, tetapi kontribusi aset UUS masih mencapai 33,86% dari total aset perbankan syariah nasional. Apakah penurunan jumlah UUS dapat dianggap sebagai tanda kemajuan industri perbankan syariah, atau justru berpotensi melemahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah? Jelaskan indikator yang seharusnya digunakan untuk menilainya.
Kusiroh (250503110077)
BalasHapusizin bertanya bapak, apakah kebijakan spin-off yang memisahkan UUS menjadi BUS dapat meningkatkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, atau justru menambah beban bagi UUS yang memiliki keterbatasan modal?
Rayhana Annisa Karyanto (250503110069)
BalasHapusUUS menghadapi persaingan dengan bank konvensional dalam hal produk, layanan, dan teknologi. Strategi apa yang paling tepat agar UUS bisa menarik minat masyarakat yang selama ini lebih memilih bank konvensional?
Ahmadah latifatul hakimah_250503110054, izin bertanya pak/buk, Pertumbuhan Ini Menunjukkan Bahwa Kepercayaan Publik Terhadap Perbankan Syariah, Termasuk UUS, Semakin Meningkat dan Perbankan Syariah Mampu Bertahan Dari Krisis Yang Disebabkan Oleh Pandemi Covid-19 (Izzaturrahman, 2022) - Korelasi atau Kausalitas? Aset naik = kepercayaan publik naik? Belum tentu. Aset naik bisa karena bank konvensional induknya suntik modal ke UUS-nya, bukan karena nasabah percaya. Atau karena restrukturisasi kredit Covid: pembiayaan yang macet tidak diakui macet karena relaksasi POJK, jadi kelihatan tumbuh. Jadi apakah pertumbuhan aset membuktikan kepercayaan atau membuktikan kebijakan relaksasi OJK?
BalasHapusSyifaul Awwalina. H_250503110064
BalasHapusBagaimana cara memastikan kebijakan spin-off benar-benar meningkatkan kemandirian dan kinerja UUS, bukan justru membuat UUS yang memiliki modal dan infrastruktur terbatas kesulitan bersaing setelah menjadi BUS mandiri?
250503110058_ULFI HIDAYAH
BalasHapusIzin bertanya,
karena Unit Usaha Syariah berada dalam struktur bank umum konvensional, bagaimana memastikan bahwa pengelolaan dana, pencatatan transaksi, dan kegiatan operasional UUS benar-benar terpisah dari kegiatan usaha konvensional? Jika terjadi konflik antara target keuntungan perusahaan induk dan kepatuhan syariah UUS, bagaimana seharusnya keputusan diambil agar kepentingan bisnis tidak mengalahkan prinsip syariah?
Inayatin Najah (250503110067)
BalasHapusIzin bertanya, jika UUS diwajibkan menjadi BUS mandiri, tetapi modal dan SDM-nya belum cukup, apakah pemisahan tersebut justru bisa membuat bank kesulitan berkembang? Bagaimana sebaiknya menentukan kesiapan UUS untuk melakukan spin-off?
250503110038_Ririt Shinta Nurjanatin
BalasHapusIzin bertanya, Bapak. Jika spin-off UUS menjadi BUS belum tentu langsung meningkatkan kinerja bank, bagaimana cara menilai bahwa pemisahan tersebut benar-benar membawa manfaat bagi perkembangan perbankan syariah?
izin bertanya bapak, Seberapa mendesak kewajiban spin-off (pemisahan) Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah tersendiri berdasarkan regulasi yang berlaku?
BalasHapusNIM: 250503110060 | NAMA: imelda islami arisaputri
Intan Aprilia NurFadilla 260503110111
BalasHapusizin bertanya bapak, Lonjakan aset perbankan syariah dan UUS sering kali diklaim sebagai bukti meningkatnya "kepercayaan publik". Namun, seberapa besar pertumbuhan tersebut murni didorong oleh minat nasabah?
[Difah Rimadhani_250503110052]
BalasHapusIzin bertanya Pak, apa beda UUS divisi di bawah bank konvensional vs BUS full-fledged, dan dasar hukum UU 21/2008 dual banking system?
ZAHRA NUR RAHMAWATI (250503110036)
BalasHapusizin bertanya pak, Produk UUS dikritik kurang kompetitif, yang diperparah oleh rendahnya literasi masyarakat. Mengapa strategi pemasaran produk UUS tidak akan pernah efektif jika bank hanya fokus jualan label "halal" tanpa memperbaiki keunggulan fitur dan daya saing operasional produk itu sendiri?
Nabila Rizky Rahmadani (250503110059) izin bertanya. Penilaian tingkat kesehatan UUS berdasarkan ketentuan OJK memiliki fokus yang berbeda dibanding Bank Umum Syariah, terutama pada instrumen profil risiko (risk profile). Bagaimana efektivitas UUS dalam menjaga stabilitas rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dan profitabilitas operasionalnya di tengah ketergantungan permodalan pada bank konvensional induk?
BalasHapusSALLYKA ZAHRA (250503110066) Izin bertanya Bapak, Bagaimana Unit Usaha Syariah dapat menjaga independensi dan kepatuhan syariahnya ketika masih menjadi bagian dari bank konvensional?
BalasHapusArya Wijaya_250503110005, izin bertanya pak, Bagaimana Unit Usaha Syariah yang masih berada di bawah bank konvensional dapat menjaga independensi pengelolaan dana dan kepatuhan syariahnya, terutama ketika terdapat perbedaan kebijakan bisnis antara unit syariah dan induk perusahaan?
BalasHapusDwi Rahmania Putri_260503110163.
BalasHapusIzin bertanya Bapak. UUS beroperasi di bawah bank konvensional, tetapi wajib menjalankan prinsip syariah. Bagaimana cara memastikan bahwa kepentingan bisnis bank induk yang berorientasi pada keuntungan tidak memengaruhi independensi UUS dalam menjaga kepatuhan syariah?
muhammadferdyansyahsaputra_250503110020 Apa perbedaan Unit Usaha Syariah dengan Bank Umum Syariah?
BalasHapusYuga Dwi Saputra (250503110018) izin bertanya bapak, apa tantangan strategis yang dihadapi oleh Unit Usaha Syariah (UUS) dalam proses persiapan untuk melakukan spin-off atau memisahkan diri menjadi Bank Umum Syariah (BUS)?
BalasHapusAchmad Chaidar Jazuli_250503110032
BalasHapusBagaimana kedudukan Unit Usaha Syariah dibanding bank umum syariah, dan bagaimana ketentuan spin-off-nya?
Karimatussaumi Nur Alifa Atok_260503110109 Izin bertanya bapak Bagaimana UUS dengan keterbatasan modal dan infrastruktur dapat bertahan dan bersaing secara mandiri setelah menjadi Bank Umum Syariah, tanpa risiko mengalami kegagalan atau gulung tikar?
BalasHapusAssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Apa kelebihan dan kekurangan UUS dibandingkan bank umum syariah, dan bagaimana kewajiban spin-off UUS memengaruhi strategi bank induk?
BalasHapusNilna Rohmatal Maula_250503110013.
Naila Afiya Ramadhani Nasywaa__250503110065
BalasHapusAssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Ketika Unit Usaha Syariah (UUS) dipisahkan menjadi Bank Umum Syariah (BUS), bagaimana proses pemindahan rekening, pembiayaan, dan layanan nasabah seharusnya dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas keuangan nasabah? Selain itu, bagaimana bank memastikan bahwa perubahan kelembagaan tersebut tidak menimbulkan biaya tambahan atau menurunkan kualitas pelayanan bagi nasabah yang sudah ada? Terima kasih.
Agung Kasya Naipospos_250503110026.
BalasHapusDalam struktur organisasi industri perbankan nasional, Unit Usaha Syariah (UUS) dielaborasi sebagai sayap atau divisi khusus dari bank konvensional (bank induk) yang diizinkan beroperasi dengan prinsip syariah sebagai batu loncatan menuju kemandirian penuh (spin-off menjadi Bank Umum Syariah). Namun, dalam realitas strukturalnya, UUS sering kali menjadi simbol paling telanjang dari hipokrisi institusional (institutional hypocrisy) dan bancakan kapitalis: bank induk konvensional mendirikan UUS bukan demi menegakkan syariat, melainkan sekadar untuk menangkap pangsa pasar Muslim yang religius, memperluas portofolio aset, dan mendiversifikasi risiko. Secara operasional, UUS mencampuradukkan dana, infrastruktur, manajemen, bahkan likuiditas dengan induk konvensionalnya yang berbasis riba—sebuah praktik yang secara substansial menertawakan prinsip pemisahan harta yang halal dan haram. Batas waktu spin-off yang sering kali diundur-undur oleh regulator membuktikan bahwa UUS adalah zona nyaman komersial di mana label syariah diperlakukan sebagai alat pemasaran yang mendatangkan cuan tanpa harus menanggung risiko operasional bank syariah independen. Mengingat Islam menuntut kejelasan total dan pemutusan hubungan dari sistem ribawi, sejauh mana eksistensi Unit Usaha Syariah dapat dibenarkan secara syar'i, alih-alih sekadar divisi kosmetik halal di dalam sarang riba (halal cosmetic division inside a usurious nest)?
Dwi aurora nayla rahmadina_250503110035 izin bertanya bapak
BalasHapusDalam artikel dijelaskan bahwa kebijakan spin-off bertujuan menjadikan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai Bank Umum Syariah (BUS) yang mandiri. Namun, proses tersebut membutuhkan kesiapan modal, sumber daya manusia, dan infrastruktur operasional yang memadai.
apakah kebijakan spin-off sebaiknya tetap diwajibkan bagi seluruh UUS, atau sebaiknya disesuaikan dengan kesiapan masing-masing bank? Apa dampaknya terhadap perkembangan perbankan syariah dan pelayanan kepada masyarakat jika UUS dipisahkan sebelum benar-benar siap?
ALIFIA YUSNITA SALSABILAH_250503110009
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana mekanisme ring-fencing (pemisahan pembukuan) diterapkan pada UUS untuk memastikan tidak terjadinya pencampuran antara dana/pendapatan syariah dan non-syariah?
Kavita 260503110146 UUS beroperasi di bawah naungan bank umum konvensional, sedangkan kegiatan usahanya wajib mengikuti prinsip syariah. Bagaimana menjamin independensi pengambilan keputusan UUS ketika kebijakan strategis, permodalan, dan manajemen masih dipengaruhi oleh bank induknya?
BalasHapus250503110025_Dwi Dita Saskia
BalasHapusAssalamu’alaikum, izin bertanya, Bapak.
Dalam artikel dijelaskan bahwa kebijakan spin-off menjadi tantangan bagi Unit Usaha Syariah karena membutuhkan kesiapan modal, sumber daya manusia, dan infrastruktur operasional. Jika suatu UUS belum memiliki modal dan kemampuan operasional yang cukup untuk berdiri sebagai BUS mandiri, apakah pemisahan tersebut justru berisiko menghambat perkembangan dan pelayanan perbankan syariah? Bagaimana langkah yang sebaiknya dilakukan agar kebijakan spin-off tetap dapat memperkuat industri perbankan syariah?
afifah nukmah_250503110034
BalasHapusDPS memiliki tugas mengawasi seluruh kegiatan operasional UUS agar sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam materi disebutkan bahwa masih ada DPS yang memiliki banyak jabatan sehingga pengawasannya kurang maksimal. apakah pengawasan DPS selama ini sudah benar-benar efektif atau masih sebatas memenuhi kewajiban regulasi?
Apa syarat dan alasan pemisahan UUS menjadi bank umum syariah (spin-off), dan apa dampaknya bagi nasabah?
BalasHapusTabina Afra Liyudhza Chafidh_250503110012
Nayla Amartya_250503110029 Izin bertanya Bapak, apa perbedaan UUS dengan bank umum syariah, dan bagaimana kewajiban pemisahan (spin-off) UUS dari bank induknya diatur dalam regulasi? Apa kelebihan dan kekurangan memiliki UUS dibanding menjadi bank syariah yang berdiri sendiri, dan bagaimana UUS menjaga agar dananya tidak tercampur dengan kegiatan konvensional?
BalasHapusNaysilla Ika Y S T_250503110046 izin bertanya, dalam artikel dijelaskan bahwa kebijakan spin-off bertujuan menjadikan UUS sebagai Bank Umum Syariah yang lebih mandiri. Namun, proses tersebut membutuhkan modal dan kesiapan operasional yang cukup besar. Menurut kalian, bagaimana jika suatu UUS belum memiliki modal dan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan spin-off? Apakah sebaiknya tetap dipaksakan menjadi BUS atau diberikan kesempatan untuk berkembang terlebih dahulu?
BalasHapusAhmad Dimas Arviansyah_250503110006
BalasHapusMenurut Sukardi (2013), apa saja kendala yang dihadapi DPS dalam mengawasi operasional bank syariah?
Salsabilla Lyrabiha 250503110048
BalasHapusIzin bertanya bapak, Artikel menjelaskan bahwa kebijakan spin-off bertujuan menjadikan UUS sebagai BUS yang lebih mandiri dan kuat. Namun, pemisahan tersebut membutuhkan modal, SDM, dan infrastruktur yang tidak sedikit. Apabila sebuah UUS belum memiliki kesiapan yang cukup, apakah kebijakan spin-off tetap harus dipaksakan demi memenuhi regulasi, atau sebaiknya diberikan kesempatan untuk berkembang terlebih dahulu di bawah bank induknya?
Bagaimana efektivitas regulasi kewajiban pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah mandiri di Indonesia? — Bryan Alinzky / 250503110055
BalasHapusApa tantangan terbesar Unit Usaha Syariah dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah ketika masih berada di bawah naungan bank konvensional?
BalasHapusKhulafatul Anshor_250503110021
250503110001_Shakinah Binti Al - Azahro
BalasHapusJika UUS masih berada di bawah naungan bank konvensional, bagaimana cara memastikan independensi pengelolaan dana dan pengawasan syariahnya tetap terjaga, terutama ketika kebijakan bank induk berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah?
250503110073_shabrina aulia aufa Apa tantangan terbesar bagi Unit Usaha Syariah ketika harus memisahkan diri menjadi Bank Umum Syariah (BUS), dan bagaimana dampaknya terhadap nasabah?
BalasHapusTisyah Novea Awaliyah (098)
BalasHapusUang Perspektif Ekonomi Islam
Apa fungsi uang menurut ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah?
Mengapa uang tidak boleh diperdagangkan sebagai komoditas dengan tambahan?
Arin Kamal Windiyanti (250503110068)
BalasHapusIzin bertanya, Pak: terkait pembahasan mengenai Unit Usaha Syariah (UUS) dalam sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia serta dinamika kebijakan *spin-off* yang mewajibkan pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) mandiri, bagaimana analisis terhadap kesiapan permodalan, infrastruktur, dan risiko yang dihadapi oleh UUS, serta sejauh mana urgensi kebijakan pemisahan ini bagi penguatan industri perbankan syariah nasional?
Terima kasih.
Novia Indriani _ 260503110179
BalasHapusPermisi Pak, sekarang uang tidak hanya berbentuk fisik, tapi juga uang digital, e-wallet, bahkan mata uang kripto. Bagaimana ekonomi Islam memandang fungsi uang, dan apakah uang digital atau kripto bisa dianggap sebagai uang yang sah menurut syariah?
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusAssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Apa konsep utama dalam Unit Usaha Syariah (UUS), bagaimana penerapannya dalam praktik ekonomi atau perbankan syariah, serta apa tantangan dan solusi yang relevan?
BalasHapusNama: Sri Vidiya Ningsih
NIM: 250503110016
zahara padlianti zunnurahmani_260503110169
BalasHapusAssalamualaikum wr. wb., izin bertanya Bapak.
Dalam artikel dijelaskan bahwa kebijakan spin-off bertujuan menjadikan UUS sebagai bank syariah yang lebih mandiri, tetapi proses tersebut membutuhkan kesiapan modal, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai. Lalu, bagaimana jika kewajiban spin-off justru membuat UUS yang belum memiliki modal dan kesiapan operasional cukup terpaksa melakukan merger atau bahkan ditutup? Apakah kebijakan tersebut tetap dapat dianggap sebagai langkah efektif untuk memperkuat perkembangan perbankan syariah di Indonesia?
Terima kasih.
Jazilatur Rohmah (2505033110022)
BalasHapusMengapa uang dalam ekonomi Islam dipandang sebagai alat tukar dan satuan nilai, serta bagaimana pandangan tersebut memengaruhi praktik keuangan syariah?
Nama: Ahmad Rafi Rafiuddin
BalasHapusNIM: 250503110028
Pertanyaan: Bagaimana kesiapan dan dampak kebijakan pemisahan wajib (spin-off) Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) terhadap peta persaingan perbankan nasional?
Dian Rosita Hadiningsih (250503110030)
BalasHapusBagaimana menjamin sterilitas portofolio keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) dari kontaminasi dana konvensional, ketika secara struktur neraca konsolidasian UUS masih berada di bawah bank induk konvensional yang mempraktikkan pencampuran likuiditas (commingling of funds) dengan instrumen pasar uang berbasis bunga?
Ashdaq Rijal Bahri (260503110119) izin bertanya,
BalasHapusBagaimana efektivitas regulasi kewajiban pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah mandiri dapat tercapai tanpa membebani UUS yang memiliki keterbatasan permodalan dan infrastruktur operasional?
Yasin Rahadatul Syiham (250503110076)
BalasHapusBagaimana Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjamin independensi pengelolaan dana dan kepatuhan terhadap prinsip syariah ketika masih berada di bawah naungan bank umum konvensional, terutama dalam hal pemisahan modal, operasional, dan pengawasan?
nama : ahmad hadi fidzikri azhari NIM : 260503110117
BalasHapusassalamualikum pak izin bertanya Mengapa masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam masih banyak menggunakan bank konvensional dibandingkan bank syariah? Apakah penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman agama, kualitas pelayanan, atau faktor keuntungan ekonomi?
Siti Filzah Nur Sabrina_260503110096
BalasHapusJika Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari bank konvensional, bagaimana cara memastikan bahwa seluruh kegiatan operasionalnya benar-benar terbebas dari unsur riba dan tidak terpengaruh oleh sistem yang diterapkan oleh perusahaan induknya?
"Lintang Vergiawan Ari Kristanto (260503110114) izin bertanya: Apa tantangan terbesar bagi Unit Usaha Syariah dalam memenuhi ketentuan kebijakan spin-off untuk memisahkan diri menjadi Bank Umum Syariah mandiri?"
BalasHapusassalamualaikum pak perkenalkan nama saya Bayu prasetyo_260503110106 izin bertanya, Bagaimana peran, fungsi strategis, dan urgensi keberadaan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai bagian integral dari bank konvensional induk sebelum nantinya diwajibkan oleh regulator untuk melakukan pemisahan diri (spin-off) menjadi Bank Umum Syariah mandiri?
BalasHapusNama: M. Iqbal Aqilah
BalasHapusNIM: 260503110126
Jika instrumen moneter syariah seperti SBIS, PUAS, dan sistem bagi hasil masih memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam mengendalikan inflasi dibandingkan instrumen konvensional, bagaimana cara Bank Indonesia meningkatkan efektivitas kebijakan moneter syariah agar mampu bersaing tanpa harus bergantung pada sistem bunga?
Moch.Rifqi hilman_260503110115 izin bertanya pak, Mengapa tren jumlah UUS di Indonesia justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan sejauh mana kebijakan spin-off (kewajiban memisahkan diri menjadi Bank Umum Syariah mandiri) menjadi ancaman sekaligus peluang bagi UUS dalam menjaga kontribusinya terhadap pangsa pasar perbankan syariah nasional?
BalasHapusApa strategi konsolidasi permodalan yang dilakukan oleh induk bank untuk memenuhi regulasi pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS)? (MOHAMMAD RAFI ALGHOZALI_260503110061)
BalasHapusApakah UUS yang masih di bawah bank induk konvensional benar-benar independen secara syariah, dan bagaimana dengan kewajiban spin-off?
BalasHapusJihan rihadatul aisy_260503110035
BalasHapusApakah keberadaan Unit Usaha Syariah masih relevan, atau sebaiknya seluruhnya dipisahkan menjadi Bank Umum Syariah? Jelaskan.
Zeiza Anandhita Ramadhani Ariyanto_260503110140. Izin bertanya, Pak. Pada bagian 7.2 disebutkan Shariah Governance Framework milik Bank Negara Malaysia kurang sesuai diterapkan di Indonesia karena keterbatasan SDM dengan kompetensi ganda. Bagaimana UUS dapat memperkuat fungsi pengawasan syariahnya, misalnya shariah review dan shariah audit, dengan SDM yang ada saat ini?
BalasHapusNAMA : IQBAL ZAIN DZULFIKAR JARKASI
BalasHapusNIM : 260503110025
Jelaskan pengertian Unit Usaha Syariah (UUS) dan bagaimana kedudukannya dalam struktur perbankan di Indonesia!
Senja Kafka Nisa'ul Wardah_260503110127
BalasHapusSalah satu syarat sahnya kegiatan ekonomi Islam adalah bahwa setiap transaksi harus terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan. Sebutkan dan jelaskan secara singkat unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi ekonomi Islam!
Nafisah Munawwaroh_260503110093
BalasHapusApa tantangan terbesar Unit Usaha Syariah dalam menjalankan kegiatan operasional yang sesuai prinsip syariah ketika masih berada di bawah naungan bank umum konvensional?
Amelia Nur Fadhila_260503110009
BalasHapusApa keunggulan dan tantangan Unit Usaha Syariah dibanding bank umum syariah?
ziyana walida_260503110023
BalasHapusIzin bertanya, apa perbedaan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan Bank Umum Syariah (BUS)?
NAMA: NAYLATUL NUR RAHMANIA
BalasHapusNIM: 260503110066
137. [Kode: 00747] Unit Usaha Syariah (UUS)
Apa yang dimaksud dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dan apa syarat yuridis bagi UUS untuk melakukan pemisahan (spin-off) menjadi Bank Umum Syariah mandiri?
Muhammad Abid Ghaisan Alchirom_260503110005
BalasHapusUnit Usaha Syariah (UUS)
Apa tantangan strategis terbesar bagi Unit Usaha Syariah (UUS) dalam memenuhi kewajiban pemisahan diri (spin-off) dari bank induk konvensional sesuai ketentuan regulator?
Ahmad Habil Marati_260503110104
BalasHapusApa perbedaan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan Bank Umum Syariah (BUS), dan bagaimana peran UUS dalam mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia?
Muhammad Arif Dhiaurrahman_260503110120
BalasHapusIzin bertanya bapak terkait artikel ini
Apa keunggulan dan keterbatasan Unit Usaha Syariah dibanding bank umum syariah penuh?
NIM : 260503110022
BalasHapusIzin bertanya bapak , dengan adanya kebijakan pengembangan dan pemisahan Unit Usaha Syariah dari bank induknya, bagaimana memastikan bahwa proses pemisahan tersebut benar-benar memperkuat kemandirian dan daya saing UUS, bukan justru menambah beban operasional?
Terima kasih bapak 🙏🏻
Febby Indah Rahmawati | 250503110027
BalasHapusMengutip studi bibliometrik Mainata (2021), peningkatan penggunaan produk perbankan syariah di UUS justru berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja bank konvensional induknya. Bagaimana mencegah agar keuntungan sinergi ini tidak membuat bank induk enggan melepas UUS saat batas waktu spin-off tiba?
Assalamualaikum saya Muhammad Aditya Rohmanul Aziz 260503110167 mohon izin bertanya bapak.
BalasHapusJika kebijakan spin-off bertujuan menjadikan UUS lebih mandiri dan meningkatkan daya saing perbankan syariah, apakah kebijakan tersebut tetap perlu diwajibkan bagi UUS yang belum memiliki modal dan sumber daya manusia yang memadai, atau justru berisiko melemahkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia?
Nama : Lavivatul Masluha
BalasHapusNim : 260503110184
Materi mencatat jumlah UUS menurun akibat konversi menjadi BUS, tetapi kontribusinya terhadap aset perbankan syariah nasional masih 33,86%. Spin-off disebut tantangan terbesar yang menuntut kesiapan modal, SDM, dan infrastruktur. Pertanyaannya, kalau sepertiga aset industri masih ditopang UUS dan banyak yang belum siap, apakah kewajiban spin-off masih tepat? Atau justru model UUS di bawah bank induk perlu dipertahankan dengan tata kelola syariah yang lebih kuat?
Nahdya Dina Fauzia
BalasHapus260503110089
Ketika UUS atau BPD konvensional bertransformasi penuh menjadi BUS, bagaimana strategi mitigasi agar jangkauan layanan keuangan syariah di daerah-daerah terpencil tidak mengalami kemunduran, mengingat jaringan kantor bank daerah sering kali menjadi ujung tombak inklusi keuangan syariah?
Mohammad Raihan Akbar | NIM: 250503110007
BalasHapusApa tantangan struktural yang sering dihadapi oleh Unit Usaha Syariah sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan pemisahan (spin-off)?
Malikha Zaskiya_250503110044. Izin bertanya, Bagaimana UUS dapat menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya ketika kebijakan strategis, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan tertentu masih dipengaruhi oleh bank induk konvensional? Selain itu, bagaimana mekanisme pengawasan dan supervisi UUS dapat memastikan bahwa dana nasabah syariah benar-benar dikelola secara terpisah dan sesuai akad, sehingga keberadaan UUS tidak hanya menjadi sarana perluasan bisnis bank konvensional, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah?
BalasHapus