00729 - Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Islam dalam Pembiayaan Negara

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Sukuk Negara telah berkembang menjadi instrumen keuangan Islam yang signifikan dalam pembiayaan negara di berbagai belahan dunia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep, sejarah perkembangan, struktur, regulasi, manfaat, tantangan, serta prospek Sukuk Negara di tingkat global, dengan penekanan khusus pada Indonesia dan Malaysia. Menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis, artikel ini menelaah berbagai sumber akademik terkait perkembangan sukuk global. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sukuk Negara telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembiayaan infrastruktur, inklusi keuangan, dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Di Indonesia, kontribusi Sukuk Negara terhadap pembiayaan APBN rata-rata mencapai 30 persen dari total pembiayaan negara. Berbagai inovasi seperti green sukuk, social sukuk, dan sukuk berbasis blockchain turut mendorong pertumbuhan pasar. Meskipun menghadapi tantangan berupa risiko ketidakpatuhan syariah, masalah kepemilikan aset, dan keterbatasan likuiditas pasar sekunder, prospek Sukuk Negara tetap sangat menjanjikan. Harmonisasi standar syariah internasional, pengembangan pasar sekunder, dan peningkatan literasi keuangan syariah merupakan rekomendasi utama untuk pengembangan Sukuk Negara ke depan.

Kata Kunci: Sukuk Negara, Surat Berharga Syariah Negara, Keuangan Islam, Pembiayaan Negara, Green Sukuk

Abstract
Sovereign Sukuk has evolved into a significant Islamic financial instrument in state financing across various parts of the world. This article aims to comprehensively examine the concept, historical development, structure, regulation, benefits, challenges, and prospects of Sovereign Sukuk at the global level, with particular emphasis on Indonesia and Malaysia. Using a systematic literature review approach, this article analyzes various academic sources related to global sukuk development. The findings indicate that Sovereign Sukuk has made significant contributions to infrastructure financing, financial inclusion, and economic growth in various countries. In Indonesia, Sovereign Sukuk contributions to state budget financing average approximately 30 percent of total state financing. Various innovations such as green sukuk, social sukuk, and blockchain-based sukuk have further driven market growth. Despite facing challenges including Shariah non-compliance risk, asset ownership issues, and secondary market liquidity constraints, the prospects for Sovereign Sukuk remain highly promising. Harmonization of international Shariah standards, secondary market development, and enhanced Islamic financial literacy are the primary recommendations for future Sovereign Sukuk development.

Keywords: Sovereign Sukuk, State Sharia Securities, Islamic Finance, State Financing, Green Sukuk

1. Pendahuluan
Dalam perkembangan keuangan Islam global, sukuk telah menjadi salah satu instrumen paling signifikan dan inovatif yang dikenal dalam pasar modal internasional. Sukuk berasal dari kata Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata sak, yang secara harfiah berarti sertifikat atau dokumen (Shahimi et al., 2022). Meskipun sukuk sering disebut sebagai "obligasi Islam" (Islamic bonds), istilah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat karena sukuk memiliki karakteristik yang secara fundamental berbeda dari obligasi konvensional (Abubakar et al., 2023).
Sukuk didefinisikan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) sebagai "sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili kepemilikan individu yang tidak terbagi dalam portofolio aset yang diizinkan, baik yang sudah ada maupun yang akan ada" (Abubakar et al., 2023). Dengan kata lain, pemegang sukuk memiliki kepemilikan proporsional atas aset yang mendasarinya, bukan sekadar klaim utang seperti dalam obligasi konvensional (Shahimi et al., 2022).
Sukuk Negara, atau yang dalam konteks Indonesia dikenal sebagai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), merupakan sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara sebagai instrumen pembiayaan anggaran negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Prasetya et al., 2022). Instrumen ini telah berkembang pesat di berbagai negara, baik negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim, sebagai alternatif pembiayaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fiskal pemerintah, tetapi juga menyediakan instrumen investasi yang sesuai syariah bagi para investor (AbdulKareem & Mahmud, 2024).
Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai konsep, sejarah perkembangan, struktur, regulasi, manfaat, tantangan, serta prospek Sukuk Negara di tingkat global dan khususnya di Indonesia.

2. Konsep Dasar dan Landasan Syariah Sukuk
2.1 Definisi dan Karakteristik Sukuk
Sukuk merupakan instrumen keuangan berbasis aset yang mematuhi hukum syariah (Shariah), memiliki pendapatan yang stabil, dapat diperdagangkan, dan merupakan sertifikat kepercayaan yang sesuai syariah (Segaf, 2012). Berbeda dengan obligasi konvensional yang pada dasarnya merupakan instrumen utang berbasis bunga (riba), sukuk distrukturisasi sedemikian rupa sehingga return yang diterima investor berasal dari keuntungan usaha nyata, bukan dari bunga (Kamil et al., 2010). Prinsip dasar ini menjadikan sukuk sebagai instrumen yang sesuai dengan larangan Islam terhadap riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian) (Arsyi, 2024).
Perbedaan mendasar antara sukuk dan obligasi konvensional terletak pada sifat kepemilikannya. Dalam sukuk, pemegang sertifikat memiliki kepemilikan yang tidak terbagi atas aset yang mendasarinya, sehingga mereka berhak atas manfaat dari aset tersebut (Shahimi et al., 2022). Sementara itu, obligasi konvensional hanya merupakan instrumen utang di mana pemegang obligasi adalah kreditur yang berhak atas pembayaran bunga dan pokok pinjaman (Ullah et al., 2022). Dengan demikian, sukuk memberikan perlindungan kepada investor melalui dukungan aset nyata yang tidak tersedia dalam obligasi konvensional biasa (Shahimi et al., 2022).
Dari perspektif syariah, sukuk harus memenuhi beberapa persyaratan utama: (1) aset yang mendasarinya harus halal dan sesuai syariah; (2) struktur transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir; (3) return yang diberikan harus berasal dari aktivitas bisnis nyata; dan (4) harus ada aset nyata yang mendasari setiap penerbitan sukuk (Arsyi, 2024). Persyaratan-persyaratan ini membedakan sukuk secara substansial dari instrumen keuangan konvensional, meskipun dalam praktiknya terdapat perdebatan mengenai sejauh mana sukuk yang beredar saat ini benar-benar memenuhi standar syariah yang ideal (Henry et al., 2016).

2.2 Landasan Hukum Islam
Landasan syariah sukuk bersumber dari prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam yang mengatur transaksi keuangan dan bisnis. Prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) yang menjadi inti dari keuangan Islam diterapkan dalam struktur sukuk, di mana penerbit sukuk mentransfer keuntungan dari bisnis reguler mereka kepada special purpose vehicle (SPV), yang kemudian mendistribusikan jumlah tersebut kepada investor sukuk (Wong & Bhatti, 2019). Prinsip ini mencerminkan semangat keadilan dan keseimbangan dalam Islam, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat (Kamil et al., 2010).
Maqasid al-Shariah, atau tujuan-tujuan syariah, juga memainkan peran penting dalam pengembangan sukuk. Maqasid al-Shariah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Arsyi, 2024). Dalam konteks sukuk, instrumen ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut dengan menyediakan mekanisme pembiayaan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Saied et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Maqasid Shariah dalam sukuk tidak hanya terbatas pada kepatuhan formal terhadap kontrak syariah, tetapi juga harus membawa manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan (Arsyi, 2024).

3. Sejarah Perkembangan Sukuk
3.1 Asal-Usul dan Perkembangan Awal
Sejarah sukuk modern dimulai pada tahun 1990 ketika Malaysia Shell MDS Sdn Bhd menerbitkan sukuk pertama di dunia (Wong & Bhatti, 2019). Penerbitan ini menandai babak baru dalam sejarah keuangan Islam dan menjadi tonggak penting dalam perkembangan pasar modal syariah global (Jaafar & Brightman, 2022). Pada tahun 2000, pemerintah Sudan menerbitkan sukuk kedua, dan setelah itu banyak negara Islam mengikuti praktik ini (Wong & Bhatti, 2019). Perkembangan sukuk kemudian semakin pesat, terutama setelah berbagai negara mulai menyadari potensi instrumen ini sebagai alternatif pembiayaan yang efektif.
Di Indonesia, PT Indosat menerbitkan sukuk korporasi pertama senilai Rp175 miliar pada tahun 2002 (Prasetya et al., 2022). Sementara itu, pemerintah Malaysia menjadi yang pertama menerbitkan sukuk negara pada tahun 2002 dengan nilai US$600 juta, diikuti oleh penerbitan Solidarity Trust Sukuk senilai $400 juta pada September 2003 oleh Islamic Development Bank (Prasetya et al., 2022). Perkembangan ini menunjukkan bahwa sukuk tidak hanya menjadi instrumen korporasi, tetapi juga telah berkembang menjadi instrumen pembiayaan negara yang penting.

3.2 Pertumbuhan Global Sukuk
Pasar sukuk global telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Nilai sukuk yang beredar tumbuh sebesar 16% pada tahun 2020, dan pada paruh pertama tahun 2021, penerbitan sukuk melampaui ambang batas $100 miliar, dibandingkan dengan $88,7 miliar pada periode yang sama tahun 2020 (Shahimi et al., 2022). Pertumbuhan keseluruhan pasar sukuk selama 15 tahun terakhir mencapai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (compound annual growth rate) sebesar 30,6% (Zain et al., 2019). Angka-angka ini mencerminkan meningkatnya penerimaan dan kepercayaan terhadap sukuk sebagai instrumen keuangan yang layak di pasar global.
Malaysia telah menjadi pemimpin pasar sukuk global, dengan pangsa 47% dari total sukuk yang beredar di dunia menurut Islamic Financial Services Board (IFSB) pada tahun 2019 (Zain et al., 2019). Keberhasilan Malaysia ini tidak terlepas dari dukungan penuh pemerintah, kerangka regulasi yang komprehensif, dan ekosistem keuangan Islam yang matang (Ghafoor et al., 2018). Di tingkat regional, Asia Tenggara, khususnya Malaysia, Indonesia, dan Brunei, terus menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar sukuk global (Shahimi et al., 2022).
Secara global, struktur sukuk yang paling banyak digunakan adalah Murabahah dan Ijarah. Berdasarkan data IFDI tahun 2020, penerbitan sukuk Murabahah mencakup 46% dan sukuk Ijarah 37% dari total penerbitan sukuk global (Shahimi et al., 2022). Diversifikasi struktur ini mencerminkan fleksibilitas sukuk dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan yang berbeda-beda.

4. Struktur dan Jenis Sukuk Negara
4.1 Struktur Dasar Sukuk
Sukuk umumnya diterbitkan melalui mekanisme special purpose vehicle (SPV) yang bertindak sebagai perantara antara penerbit dan investor (Wong & Bhatti, 2019). Dalam struktur ini, penerbit sukuk mentransfer aset kepada SPV, yang kemudian menerbitkan sertifikat sukuk kepada investor. Investor menerima return berupa pembayaran periodik yang berasal dari pendapatan aset yang mendasarinya, bukan dari bunga (Abubakar et al., 2023). Pada saat jatuh tempo, aset dikembalikan kepada penerbit dan investor menerima kembali pokok investasi mereka.
Terdapat dua kategori utama sukuk berdasarkan hubungan investor dengan aset yang mendasarinya, yaitu sukuk berbasis aset (asset-based sukuk) dan sukuk didukung aset (asset-backed sukuk) (Radzi & Lewis, 2015). Dalam sukuk berbasis aset, investor tidak memiliki kepemilikan penuh atas aset yang mendasarinya dan bergantung pada kemampuan penerbit untuk membayar kembali. Sementara dalam sukuk didukung aset, investor memiliki kepemilikan hukum penuh atas aset tersebut dan dapat mengambil alih aset jika terjadi gagal bayar (AbdulKareem & Mahmud, 2024). Perbedaan ini memiliki implikasi signifikan terhadap profil risiko dan perlindungan investor.

4.2 Jenis-Jenis Struktur Sukuk
Berdasarkan kontrak syariah yang digunakan, sukuk dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis utama sebagai berikut.
Sukuk Ijarah merupakan jenis sukuk yang paling banyak digunakan secara global (Kareem et al., 2020). Dalam struktur ini, perusahaan atau negara memperoleh dana dengan menjual salah satu asetnya kepada investor sukuk dan menyewanya kembali untuk jangka waktu sukuk. Selama masa berlaku sukuk, pemegang sukuk menerima aliran pendapatan periodik yang diinterpretasikan sebagai pembayaran sewa (Pitluck, 2023). Sukuk Ijarah telah diterima secara luas di pasar keuangan global dan merupakan struktur sukuk yang paling cepat berkembang (Sharif et al., 2023).
Sukuk Mudarabah merupakan sukuk berbasis ekuitas di mana keuntungan dan kerugian dibagi antara para mitra (Shahimi et al., 2022). Dalam struktur ini, pemegang sukuk bertindak sebagai penyedia modal (shahibul maal) sementara penerbit bertindak sebagai pengelola (mudharib). Sukuk Mudarabah kurang populer di industri karena membawa risiko lebih besar bagi investor, terutama karena aset sukuk dapat jatuh di bawah nilai nominal yang dapat menyebabkan pembayaran yang berkurang pada saat jatuh tempo (Shahimi et al., 2022).
Sukuk Musharakah merupakan sukuk berbasis kemitraan di mana semua pihak berkontribusi pada modal dan berbagi keuntungan serta kerugian secara proporsional (Kumar et al., 2020). Struktur ini dianggap lebih sesuai dengan semangat keuangan Islam karena mencerminkan prinsip bagi hasil yang sejati.
Sukuk Wakalah cocok untuk penerbitan sukuk yang terdiri dari aset berwujud maupun tidak berwujud, memberikan fleksibilitas kepada penerbit dalam memilih aset yang mendasarinya (Zain et al., 2019). Aset tidak berwujud mencakup saham yang sesuai syariah dan piutang, namun 30% dari portofolio investasi harus berupa aset berwujud (Zain et al., 2019).
Sukuk Murabahah merupakan sukuk berbasis jual beli dengan harga yang ditangguhkan. Meskipun banyak digunakan, sukuk ini tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder karena merepresentasikan utang (Rani et al., 2022).
Sukuk Istisna merupakan sukuk berbasis kontrak manufaktur atau konstruksi yang cocok untuk pembiayaan proyek infrastruktur (Ghafoor et al., 2018). Struktur ini memungkinkan pembiayaan proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.

4.3 Sukuk Negara: Definisi dan Karakteristik Khusus
Sukuk Negara adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara sebagai instrumen pembiayaan anggaran negara yang sesuai dengan prinsip syariah (Rani et al., 2022). Di Indonesia, Sukuk Negara dikenal dengan nama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Prasetya et al., 2022).
Sukuk Negara memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari sukuk korporasi, antara lain: (1) diterbitkan oleh pemerintah sehingga memiliki risiko kredit yang lebih rendah; (2) digunakan untuk membiayai defisit anggaran negara dan proyek-proyek infrastruktur; (3) memiliki jaminan pemerintah yang memberikan keamanan lebih bagi investor; dan (4) dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan moneter oleh bank sentral (Fadila et al., 2022).

5. Sukuk Negara di Indonesia
5.1 Landasan Hukum dan Regulasi
Pemerintah Indonesia mulai menerbitkan Sukuk Negara pada tahun 2008 sebagai alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 (Prasetya et al., 2022). Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi penerbitan SBSN dan memberikan kepastian hukum bagi para investor. Sejak diperkenalkan pada tahun 2008, pertumbuhan penerbitan sukuk oleh pemerintah Indonesia terus meningkat (Prasetya et al., 2022).
Kerangka regulasi Indonesia untuk sukuk telah berkembang secara signifikan. Pemerintah telah menetapkan bahwa pembiayaan proyek dalam rangka pelaksanaan APBN dapat bersumber dari penerbitan Sukuk Negara (Pertiwi & Arundina, 2018). Misi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pembiayaan proyek yang dimaksud adalah pembiayaan yang telah mendapat alokasi dalam APBN (Pertiwi & Arundina, 2018). Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Project-Based Sukuk (PBS) pada 11 Oktober 2011, yang memiliki hubungan langsung dengan sektor riil (Pertiwi & Arundina, 2018).

5.2 Jenis-Jenis Sukuk Negara Indonesia
Indonesia telah mengembangkan berbagai jenis Sukuk Negara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang beragam dan menjangkau berbagai segmen investor.
Sukuk Ritel (SR) merupakan sukuk yang ditujukan untuk investor individu atau ritel. Instrumen ini dirancang untuk memperluas basis investor dan mendorong inklusi keuangan (Sukmana, 2019).
Sukuk Tabungan (ST) atau Savings Sukuk merupakan varian sukuk ritel yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Investor dari generasi milenial selalu mendominasi penjualan Sukuk Tabungan, meskipun merupakan instrumen investasi yang relatif baru di Indonesia (Prasetya et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan produk dan penetapan harga memengaruhi niat milenial Muslim terhadap Sukuk Tabungan (Prasetya et al., 2022).
Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) merupakan sukuk yang diterbitkan khusus untuk mengelola dana haji.
Project-Based Sukuk (PBS) merupakan sukuk yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur tertentu yang telah mendapat alokasi dalam APBN (Pertiwi & Arundina, 2018).
Sukuk Negara Berbasis Wakaf merupakan inovasi terbaru yang mengintegrasikan instrumen sukuk dengan konsep wakaf dalam keuangan sosial Islam.

5.3 Kontribusi Sukuk Negara terhadap Pembiayaan APBN
Sukuk Negara telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan APBN Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, peningkatan jumlah penerbitan dan kontribusi Sukuk Negara terhadap pembiayaan APBN rata-rata sekitar 30 persen dari total pembiayaan negara (Fadila et al., 2022). Kontribusi ini menunjukkan betapa pentingnya Sukuk Negara sebagai instrumen pembiayaan fiskal yang tidak dapat diabaikan.
Penerbitan Sukuk Negara juga telah memberikan beberapa dampak positif bagi industri keuangan Islam Indonesia. Sukuk Negara menerima jumlah investor terbesar dari kalangan ritel dan individu, yang menunjukkan keberhasilan instrumen ini dalam mendorong partisipasi masyarakat luas dalam investasi syariah (Prasetya et al., 2022). Selain itu, Sukuk Negara juga berperan dalam memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah domestik (Fadila et al., 2022).

5.4 Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Perdagangan Sukuk Negara
Penelitian empiris menunjukkan bahwa variabel makroekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap perdagangan Sukuk Negara di pasar sekunder. Ditemukan bahwa nilai tukar dan inflasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perdagangan sukuk negara di pasar sekunder (Fadila et al., 2022). Variabel yang paling berkontribusi adalah perdagangan sukuk negara itu sendiri, diikuti oleh nilai tukar (Fadila et al., 2022). Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pengelolaan Sukuk Negara, terutama dalam menghadapi volatilitas ekonomi.

6. Sukuk Negara di Malaysia
6.1 Kepemimpinan Malaysia dalam Pasar Sukuk Global
Malaysia merupakan negara pelopor dalam pengembangan sukuk dan telah menjadi pemimpin pasar sukuk global selama beberapa dekade. Pemerintah Malaysia menjadi yurisdiksi pelopor yang memberlakukan aturan untuk obligasi Islam sejak penerbitan Government Investment Certificate (GIC), yang sekarang dikenal sebagai Government Investment Issue (GII) sejak tahun 1983 (Ghezal et al., 2022). Keberhasilan Malaysia dalam mengembangkan pasar sukuk tidak terlepas dari dukungan penuh pemerintah, kerangka regulasi yang komprehensif, dan ekosistem keuangan Islam yang matang.
Bank Negara Malaysia (BNM) mendirikan SPV bernama BNM Sukuk Berhad untuk menerbitkan Sukuk Bank Negara Malaysia pada tahun 2006 (Badeeu et al., 2019). Perusahaan ini didirikan di bawah Cagamas Holdings Berhad yang merupakan anak perusahaan BNM yang didirikan sebagai National Mortgage Corporation of Malaysia (Badeeu et al., 2019). Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Malaysia dalam mengembangkan instrumen keuangan syariah yang inovatif.
Malaysia juga diakui sebagai negara yang matang dalam industri keuangan Islam dalam hal pengelolaan oleh pemerintah terkait isu kepemilikan hukum dan kepemilikan manfaat dalam struktur sukuk tanpa bertentangan dengan hukum Islam (AbdulKareem & Mahmud, 2024). Pengalaman Malaysia ini menjadi referensi berharga bagi negara-negara lain yang ingin mengembangkan pasar sukuk mereka.

6.2 Kerangka Regulasi Sukuk Malaysia
Kerangka regulasi sukuk Malaysia merupakan salah satu yang paling komprehensif di dunia. Securities Commission Malaysia (SC) telah memainkan peran kunci dalam mempromosikan Malaysia sebagai penerbit sukuk terkemuka melalui kebijakan dan insentif yang mendukung (Zain et al., 2019). SC juga telah meluncurkan Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework pada tahun 2014, yang meletakkan dasar bagi keuangan berkelanjutan, pembiayaan hijau, dan pembiayaan dampak sosial (Mohamad et al., 2023).
Kerangka hukum Malaysia untuk sukuk mencakup dua pendekatan utama: pertama, dengan memberlakukan undang-undang terpisah; dan kedua, dengan mengamendemen undang-undang yang sudah ada (Ghezal et al., 2022). Pendekatan ini telah memungkinkan Malaysia untuk memiliki aturan yang jelas dan komprehensif untuk penerbitan sukuk, yang pada gilirannya telah mendorong pertumbuhan pasar sukuk yang pesat.

7. Sukuk Negara di Berbagai Negara
7.1 Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara dengan pasar sukuk terbesar di dunia. Dengan total sukuk yang beredar senilai USD 70 miliar, Indonesia menempati posisi kedua setelah Malaysia dalam hal penerbitan sukuk (Ghezal et al., 2022). Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai jenis Sukuk Negara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang beragam dan menjangkau berbagai segmen investor (Sukmana, 2019).
Salah satu inovasi penting Indonesia adalah penerbitan retail sovereign sukuk yang memungkinkan individu untuk membeli sukuk secara langsung (Sukmana, 2019). Fitur-fitur kompetitif, kemampuan untuk dibeli oleh individu, dan pendanaan bebas risiko merupakan beberapa fitur spesifik sukuk ini, sementara pertumbuhan ekonomi dan populasi yang besar merupakan beberapa faktor keberhasilan utama (Sukmana, 2019). Inovasi ini telah berhasil memperluas basis investor dan mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

7.2 Nigeria
Nigeria merupakan contoh menarik dari negara non-Arab yang telah mengadopsi sukuk sebagai instrumen pembiayaan negara. Pada September 2013, Negara Bagian Osun Nigeria menerbitkan sukuk senilai USD 62 juta, yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan keuangan Islam di Afrika (Hassan et al., 2022). Kemudian, pemerintah federal Nigeria menerbitkan sukuk pertama dan kedua yang ditujukan untuk menutupi defisit pembiayaan pembangunan infrastruktur dan membangun serta merehabilitasi 25 jalan ekonomi utama di seluruh negeri (Bakar & Baba, 2020).
Sukuk Negara Nigeria telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Penerbitan sukuk federal Nigeria pertama dan kedua telah memberikan dampak yang luar biasa dalam mengisi kesenjangan defisit infrastruktur untuk pembangunan bangsa (Bakar & Baba, 2020). Pengalaman Nigeria menunjukkan bahwa sukuk dapat menjadi instrumen yang efektif untuk membiayai pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang.

7.3 Arab Saudi
Arab Saudi merupakan salah satu penerbit sukuk terbesar di dunia, terutama dalam konteks pembiayaan defisit anggaran akibat penurunan harga minyak. Arab Saudi menerbitkan sukuk berdenominasi riyal Saudi secara berturut-turut setiap bulan dalam lima bulan pertama tahun 2020, dengan total senilai US$10.134,94 juta menurut National Debt Management Center Kementerian Keuangan (Rahim & Othman, 2021). Penerbitan ini menunjukkan komitmen Arab Saudi dalam menggunakan sukuk sebagai instrumen pembiayaan fiskal yang penting.

7.4 Hong Kong
Hong Kong merupakan contoh menarik dari ekonomi non-Muslim yang berhasil mengembangkan pasar sukuk internasional. Hong Kong menerbitkan sukuk dengan total nilai penerbitan US$3 miliar antara tahun 2014–2017 (Wong & Bhatti, 2019). Faktor-faktor keberhasilan penerbitan sukuk Hong Kong meliputi: keterlibatan penerbit dengan kualitas kredit tinggi, pengakuan oleh bank sentral untuk menggunakan sukuk dalam fasilitas diskonto bagi bank komersial, layanan kliring terpusat untuk sukuk, dan jaringan perbankan global untuk penjaminan sukuk (Wong & Bhatti, 2019).

7.5 Afrika
Di kawasan Afrika, perkembangan sukuk masih relatif lambat meskipun terdapat potensi yang besar. Beberapa pencapaian penting di kawasan ini meliputi: penerbitan sukuk perdana Senegal senilai 100 miliar CFA Franc pada Juni 2014; penerbitan sukuk Afrika Selatan senilai USD 500 juta pada September 2014; dan penerbitan sukuk perdana Pantai Gading pada November 2015 (Hassan et al., 2022). Namun, pertumbuhan sektor takaful dan pasar modal Islam di Afrika masih lambat, dan belum ada negara di kawasan ini yang menerbitkan sukuk hijau (Hassan et al., 2022).

8. Inovasi dalam Sukuk Negara
8.1 Green Sukuk
Green sukuk merupakan inovasi penting dalam pasar sukuk yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan tujuan keberlanjutan lingkungan. Green sukuk adalah investasi yang sesuai syariah dalam aset lingkungan yang menangani kekhawatiran yang berfokus pada syariah dalam menjaga lingkungan (Foglie & Keshminder, 2022). Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara yang telah menerbitkan green sukuk (Fitrah & Soemitra, 2022).
Indonesia menerbitkan green sukuk global pertamanya pada tahun 2018 senilai USD 1,25 miliar (Fitrah & Soemitra, 2022). Penerbitan ini merupakan manifestasi komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris yang diratifikasi pada tahun 2016 untuk mendorong Indonesia menjadi negara dengan emisi karbon yang lebih rendah dan tahan terhadap perubahan iklim (Fitrah & Soemitra, 2022). Sektor hijau yang dibiayai oleh dana sukuk negara hijau berdaulat sesuai dengan maqasid syariah dalam kerangka al-kulliyah al-khamsah (Fitrah & Soemitra, 2022).
Malaysia juga telah menjadi pelopor dalam penerbitan green sukuk. Keberhasilan peluncuran green sukuk pertama Malaysia pada tahun 2017 di seluruh dunia menjadi motivasi untuk mengusulkan sukuk sebagai alternatif pembiayaan utang yang kreatif dan lebih murah di masa depan (Bakri et al., 2020). Sekitar dua pertiga dari semua sukuk yang dijual, baik hijau maupun investasi SRI, digunakan untuk melindungi dan melestarikan masyarakat karena Malaysia telah menjadi pasar sukuk terbesar di dunia (Razali, 2019).

8.2 Social Sukuk
Social sukuk merupakan instrumen yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak kesulitan (Mustapha et al., 2023). Beberapa contoh penting social sukuk meliputi sebagai berikut.
Sukuk Prihatin diterbitkan dengan tujuan meringankan beban mereka yang terkena dampak pandemi Covid-19 (Mustapha et al., 2023). Sukuk ini bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi warga Malaysia dalam mendukung langkah-langkah pemulihan ekonomi pascapandemi oleh pemerintah (Mustapha et al., 2023).
Ihsan Sukuk merupakan program pertama yang disetujui di bawah Kerangka SRI Sukuk Securities Commission Malaysia, yang merupakan sukuk SRI pertama di dunia (Noordin et al., 2018). Sukuk ini diterbitkan oleh Khazanah Nasional Berhad dan dirancang untuk membiayai program pendidikan sosial.
Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di Indonesia diterbitkan untuk menggunakan dana wakaf dalam membangun fasilitas bagi masyarakat dan manfaat sosial lainnya (Mustapha et al., 2023). Integrasi antara sukuk dan wakaf sebagai alat keuangan sosial Islam dengan lembaga dan instrumen keuangan modern merupakan inovasi yang signifikan (Mustapha et al., 2023).
8.3 Sukuk Berbasis Teknologi Blockchain
Perkembangan teknologi blockchain membuka peluang baru untuk inovasi dalam penerbitan sukuk. Digitalisasi penerbitan sukuk melalui blockchain dapat mengatasi ketidakefisienan tertentu yang terkait dengan transaksi sukuk (Kunhibava et al., 2021). Platform blockchain memungkinkan standardisasi struktur sukuk dan menghilangkan beberapa pihak dari penerbitan sukuk tradisional, sehingga mengurangi risiko eksekusi, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi aset serta arus kas yang mendasarinya (Kunhibava et al., 2021).
Penelitian menunjukkan bahwa biaya penerbitan dan transaksi smart sukuk berbasis blockchain jauh lebih rendah dari penerbitan sukuk saat ini dan diharapkan lebih aman serta dapat dipasarkan secara internasional (Iftikhar & Saba, 2020). Sukuk berbasis blockchain dapat menjadi solusi untuk masalah standardisasi dan biaya penerbitan serta pemeliharaan yang besar untuk industri sukuk (Iftikhar & Saba, 2020).

9. Aspek Regulasi dan Tata Kelola Syariah
9.1 Peran Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Shariah Supervisory Board (SSB) memainkan peran krusial dalam memastikan kepatuhan syariah sukuk. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat bukti empiris mengenai efek moderasi SSB pada hubungan antara determinan dan legitimasi sukuk (Ahmed et al., 2019). SSB bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa atau pernyataan syariah yang memvalidasi struktur sukuk dan memastikan bahwa semua aspek transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Ahmed, Islam, & Amran, 2019).
Namun, terdapat tantangan dalam tata kelola syariah sukuk. Lebih dari 54% fatwa yang dikeluarkan antara Malaysia dan GCC bertentangan satu sama lain (Henry et al., 2016). Ketidakkonsistenan ini melemahkan kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan industri keuangan Islam yang sehat (Henry et al., 2016). Misalnya, negara-negara GCC menganggap sukuk Malaysia tidak patuh karena adanya jaminan pemerintah atas modal yang diinvestasikan (Henry et al., 2016).

9.2 Kerangka Regulasi Internasional
Berbagai negara telah mengembangkan kerangka regulasi yang berbeda untuk mengakomodasi penerbitan sukuk. Analisis komparatif menunjukkan bahwa sukuk telah diatur di bawah dua pendekatan, yaitu dengan memberlakukan undang-undang terpisah atau mengamendemen undang-undang yang sudah ada (Ghezal et al., 2022). Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia mengikuti pendekatan pertama dengan aturan yang jelas yang diberlakukan dalam undang-undang utama untuk mendapatkan persetujuan awal dari dewan pengawas syariah (Ghezal et al., 2022). Sementara itu, Inggris mengikuti pendekatan regulasi sukuk untuk menciptakan kesetaraan dengan obligasi konvensional (Ghezal et al., 2022).
Di Indonesia, kerangka hukum untuk sukuk mencakup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan berbagai regulasi pendukung lainnya (Dikun et al., 2018). Kerangka hukum yang komprehensif ini telah memberikan kepastian hukum bagi para pelaku pasar dan mendorong pertumbuhan industri sukuk di Indonesia.

10. Risiko dan Tantangan Sukuk Negara
10.1 Risiko Ketidakpatuhan Syariah
Risiko ketidakpatuhan syariah merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh sukuk. Risiko ini muncul ketika struktur atau praktik sukuk tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang dapat mengakibatkan pembatalan sukuk atau hilangnya kepercayaan investor (Noor, 2024). Kasus Dana Gas pada tahun 2017 merupakan contoh nyata dari risiko ini, di mana perusahaan tersebut mengklaim bahwa sukuk mudarabah senilai US$700 juta yang jatuh tempo tidak lagi sesuai syariah berdasarkan interpretasi terbaru hukum keuangan Islam (Haroon & Meenai, 2019).
Kasus Dana Gas menunjukkan betapa seriusnya risiko ketidakpatuhan syariah bagi pasar sukuk internasional. Meskipun ini bukan kasus gagal bayar sukuk pertama yang dihadapi industri keuangan Islam senilai US$2 triliun, ini merupakan perkembangan yang memprihatinkan dan berpotensi mendestabilisasi pasar sukuk internasional (Haroon & Meenai, 2019). Kasus ini menyoroti pentingnya dokumentasi sukuk yang kuat, tata kelola perusahaan yang baik, dan kejelasan hukum dalam yurisdiksi di mana sukuk diterbitkan.

10.2 Risiko Kepemilikan Aset
Salah satu isu syariah yang paling kontroversial dalam sukuk adalah masalah kepemilikan dan penguasaan aset yang mendasarinya. Penelitian menunjukkan bahwa pemegang sukuk harus mengambil kepemilikan aset yang mendasarinya selama durasi proyek (AbdulKareem & Mahmud, 2024). Oleh karena itu, adalah ilegal bagi seseorang untuk menjual aset yang tidak dimilikinya (AbdulKareem & Mahmud, 2024). Namun, dalam praktiknya, banyak sukuk yang beredar saat ini hanya melibatkan transfer kepemilikan manfaat (beneficial ownership), bukan kepemilikan hukum penuh (legal ownership), yang menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan syariah dari struktur tersebut (Abubakar et al., 2023).
Sistem hukum negara tempat sukuk diterbitkan merupakan salah satu faktor yang membatasi investor untuk menerima aset yang mendasari sukuk, khususnya dalam sukuk berbasis aset (AbdulKareem & Mahmud, 2024). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan investor jika terjadi gagal bayar.

10.3 Risiko Gagal Bayar
Gagal bayar sukuk terjadi ketika penerbit sukuk gagal melakukan pembayaran terjadwal secara berkala kepada pemegang sukuk (Dhiraj et al., 2019). Analisis kasus-kasus gagal bayar sukuk menunjukkan bahwa dalam sebagian besar kasus, masalah dapat ditelusuri kembali ke klausul dan struktur yang membuat sukuk lebih mirip obligasi konvensional (Zaheer & Wijnbergen, 2024). Kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah sebenarnya akan menyederhanakan restrukturisasi karena kepatuhan syariah menyiratkan alokasi hak properti yang jelas: dalam sukuk, investor akan menerima hak penuh atas aset sukuk yang mendasarinya dalam situasi kesulitan (Zaheer & Wijnbergen, 2024).

10.4 Tantangan Likuiditas Pasar Sekunder
Pasar sekunder sukuk masih menghadapi tantangan likuiditas yang signifikan. Kurangnya investor ritel, yang pada akhirnya menghasilkan kurangnya likuiditas di pasar sekunder, membatasi pertumbuhan sukuk (Foglie & Keshminder, 2022). Investor membutuhkan pasar sekunder yang kuat untuk memenuhi ekspektasi likuiditas mereka, namun pasar sekunder untuk sukuk hijau sangat kecil karena sedikitnya jumlah investor yang memegang dana sukuk (Fitrah & Soemitra, 2022).
Untuk mengatasi masalah likuiditas ini, International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) didirikan untuk mengatasi masalah likuiditas dalam lembaga perbankan Islam (Ahmad et al., 2021). IILM berhasil menerbitkan sukuk pertamanya pada 26 Agustus 2013 senilai USD 490 juta dengan jatuh tempo tiga bulan dan didukung oleh aset berdaulat dari negara-negara anggota yang terlibat (Ahmad et al., 2021).

11. Manfaat Sukuk Negara bagi Perekonomian
11.1 Pembiayaan Infrastruktur
Salah satu manfaat terpenting Sukuk Negara adalah kemampuannya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang besar. Sukuk telah memainkan peran kunci dalam pembiayaan infrastruktur dan proyek energi terbarukan (Zain et al., 2019). Di Nigeria, penerbitan sukuk federal pertama dan kedua yang ditujukan untuk membangun dan merehabilitasi 25 jalan ekonomi utama di seluruh negeri telah memberikan dampak yang luar biasa dalam mengisi kesenjangan defisit infrastruktur (Bakar & Baba, 2020).
Di Indonesia, PBS (Project-Based Sukuk) memiliki hubungan langsung dengan sektor riil dan digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang telah mendapat alokasi dalam APBN (Pertiwi & Arundina, 2018). Mekanisme ini memastikan bahwa dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk digunakan secara produktif untuk pembangunan ekonomi yang nyata.

11.2 Inklusi Keuangan
Sukuk Negara, terutama sukuk ritel, memiliki potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan. Sukuk ritel dapat dianggap sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk mendorong inklusi keuangan dengan memberikan kesempatan kepada rumah tangga untuk berpartisipasi dalam pasar investasi yang lebih luas (Noordin et al., 2018). Penelitian empiris menunjukkan bahwa sukuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pandangan bahwa pengembangan pasar modal Islam mengurangi hambatan pembiayaan (Khan, 2023).
Pasar sukuk menciptakan pasar kerja baru melalui proyek-proyek inovatif. Pekerjaan-pekerjaan ini mengarah pada peningkatan pendapatan bagi kelas pekerja, yang mengarah pada peningkatan lapangan kerja dan merangsang investasi serta inklusi keuangan (Khan, 2023). Dengan demikian, Sukuk Negara tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah sebagai penerbit, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

11.3 Pertumbuhan Ekonomi
Penelitian empiris menunjukkan bahwa sukuk memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam sampel negara-negara penerbit sukuk dari tahun 1995 hingga 2015, terdapat bukti kuat bahwa pasar sukuk memiliki dampak signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang (Tan & Shafi, 2021). Di Malaysia, terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel pasar modal dan pertumbuhan ekonomi (Tan & Shafi, 2021).
Penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa sukuk dan pinjaman perbankan Islam Granger-menyebabkan output dalam jangka panjang (Sidek & Adam, 2023). Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan, terutama dalam konteks penggunaan instrumen pembiayaan Islam sebagai salah satu alat stimulus fiskal atau pemulihan ekonomi pascapandemi (Sidek & Adam, 2023).

11.4 Diversifikasi Portofolio Investasi
Sukuk menawarkan manfaat diversifikasi portofolio yang signifikan bagi investor. Penelitian menunjukkan bahwa memasukkan sukuk dalam portofolio investasi memungkinkan efisiensi portofolio yang lebih besar (Muhamat et al., 2023). Volatilitas sukuk cenderung lebih rendah dibandingkan pasar utang Islam karena aturan keuangan Islam, seperti larangan spekulasi dan short selling (Sclip et al., 2016).
Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa korelasi antara sukuk dan pasar saham konvensional cukup tinggi, terutama selama krisis keuangan (Sclip et al., 2016). Hal ini menunjukkan bahwa sukuk merupakan instrumen hibrida antara obligasi dan ekuitas, yang memiliki implikasi penting bagi manajemen risiko portofolio.

12. Sukuk Negara dan Pembangunan Berkelanjutan
12.1 Kontribusi terhadap SDGs
Sukuk, sebagai salah satu produk keuangan Islam, berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi dan bisnis yang berdampak pada perubahan iklim, pengurangan kemiskinan ekstrem, dan ketidaksetaraan (Yusuf & Maryam, 2024). Instrumen sukuk telah berkembang untuk mencakup berbagai struktur, sejajar dengan segala sesuatu mulai dari pendapatan tetap hingga opsi ekuitas. Belakangan ini, terdapat penekanan khusus pada "sukuk keberlanjutan", yang diterbitkan dengan tujuan eksplisit untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial (Yusuf & Maryam, 2024).
Integrasi prinsip lingkungan dari obligasi hijau dengan struktur keuangan yang sesuai syariah dari sukuk, yaitu SRI sukuk, merupakan persimpangan vital dalam keuangan berkelanjutan dan Islam (Foglie & Keshminder, 2022). SRI sukuk diakui sesuai dengan moral dan etika yang tinggi, yang mewujudkan pemikiran Islam tentang Maqasid al-Shariah (tujuan lebih tinggi dari Syariah) dan Maslahah (kepentingan publik) (Foglie & Keshminder, 2022).

12.2 Peran dalam Pemulihan Ekonomi Pascapandemi
Pandemi Covid-19 telah mendorong berbagai pemerintah untuk menggunakan sukuk sebagai instrumen pembiayaan pemulihan ekonomi. Beberapa pemerintah telah sering menyediakan sukuk domestik sebagai bagian dari strategi pinjaman keuangan publik mereka, menunjukkan nilai dan daya tarik sukuk sebagai pembiayaan mitigasi Covid-19 dalam sektor sukuk global sejak awal tahun 2020 (Rahim & Othman, 2021). Ketiga jenis social sukuk yang diterbitkan di Malaysia dan Indonesia berfungsi sebagai alternatif untuk membiayai pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 di negara-negara masing-masing (Mustapha et al., 2023).

13. Prospek dan Rekomendasi Pengembangan Sukuk Negara
13.1 Prospek Pasar Sukuk Global
Prospek pasar sukuk global sangat menjanjikan. Perkiraan menunjukkan bahwa nilai sukuk global akan mencapai $180 miliar pada akhir tahun 2021 (Shahimi et al., 2022). Pertumbuhan yang kuat ini didorong oleh peningkatan penerbitan dari GCC dan Turki, serta penerbitan yang terus besar dari Asia Tenggara (Shahimi et al., 2022). Inovasi dalam produk sukuk, seperti green sukuk, social sukuk, dan sukuk berbasis blockchain, juga akan terus mendorong pertumbuhan pasar.
Negara-negara yang belum mengembangkan pasar sukuk mereka, seperti Bangladesh, Afghanistan, dan berbagai negara Afrika, memiliki potensi besar untuk mengembangkan instrumen ini. Di Bangladesh, Sukuk Perdana yang diumumkan pada tahun 2020 mengalami kelebihan permintaan sekitar empat kali lipat, sementara lelang kedua mengalami kelebihan permintaan hampir delapan kali lipat (Ullah et al., 2022). Hal ini menunjukkan adanya permintaan yang kuat untuk instrumen keuangan syariah di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar.

13.2 Rekomendasi Pengembangan
Berdasarkan kajian literatur yang komprehensif, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk pengembangan Sukuk Negara.
Pertama, diperlukan harmonisasi standar syariah internasional untuk mengurangi ketidakkonsistenan dalam interpretasi syariah yang dapat menghambat pertumbuhan pasar sukuk global (Henry et al., 2016). Harmonisasi ini akan meningkatkan kepercayaan investor dan memfasilitasi aliran modal lintas batas yang lebih efisien.
Kedua, pengembangan pasar sekunder yang lebih likuid sangat penting untuk meningkatkan daya tarik sukuk bagi investor (Ghafoor et al., 2018). Pasar sekunder yang aktif akan memungkinkan investor untuk memperdagangkan sukuk dengan mudah dan efisien, sehingga meningkatkan likuiditas instrumen ini.
Ketiga, inovasi produk sukuk perlu terus didorong, termasuk pengembangan green sukuk, social sukuk, dan sukuk berbasis teknologi blockchain (Zain et al., 2019). Inovasi ini akan memperluas basis investor dan memenuhi kebutuhan pembiayaan yang semakin beragam.
Keempat, penguatan kerangka regulasi dan tata kelola syariah sangat penting untuk memastikan kepatuhan sukuk terhadap prinsip-prinsip Islam dan melindungi kepentingan investor (Ghezal et al., 2022). Regulasi yang kuat akan meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan pasar sukuk yang berkelanjutan.
Kelima, peningkatan kesadaran dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat umum sangat penting untuk memperluas basis investor sukuk (Kareem et al., 2020). Program edukasi dan sosialisasi yang efektif akan membantu masyarakat memahami manfaat dan karakteristik sukuk sebagai instrumen investasi.

14. Kesimpulan
Sukuk Negara telah berkembang menjadi instrumen keuangan yang penting dan inovatif dalam sistem keuangan Islam global. Dari penerbitan sukuk pertama di Malaysia pada tahun 1990 hingga perkembangan pesat saat ini, sukuk telah membuktikan dirinya sebagai alternatif pembiayaan yang efektif bagi pemerintah di berbagai negara, baik Muslim maupun non-Muslim (Jaafar & Brightman, 2022; Wong & Bhatti, 2019). Instrumen ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pembiayaan fiskal pemerintah, tetapi juga menyediakan instrumen investasi yang sesuai syariah bagi para investor dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Khan, 2023; Yusuf & Maryam, 2024).
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah mengembangkan ekosistem Sukuk Negara yang komprehensif dengan berbagai jenis instrumen yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang beragam dan menjangkau berbagai segmen investor (Prasetya et al., 2022; Sukmana, 2019). Kontribusi Sukuk Negara terhadap pembiayaan APBN yang rata-rata sekitar 30 persen menunjukkan betapa pentingnya instrumen ini bagi keberlanjutan fiskal Indonesia (Fadila et al., 2022).
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko ketidakpatuhan syariah, masalah kepemilikan aset, tantangan likuiditas pasar sekunder, dan ketidakkonsistenan standar syariah internasional, prospek Sukuk Negara tetap sangat menjanjikan (Foglie & Keshminder, 2022; Henry et al., 2016; Noor, 2024). Inovasi dalam produk sukuk, seperti green sukuk, social sukuk, dan sukuk berbasis blockchain, akan terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan pasar sukuk global (Fitrah & Soemitra, 2022; Kunhibava et al., 2021; Zain et al., 2019).
Pada akhirnya, keberhasilan Sukuk Negara tidak hanya diukur dari sisi finansial semata, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah (Arsyi, 2024; Saied et al., 2024). Dengan dukungan regulasi yang kuat, inovasi produk yang berkelanjutan, dan peningkatan literasi keuangan syariah, Sukuk Negara memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pembiayaan utama yang mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.

Daftar Referensi
AbdulKareem, I. A., & Mahmud, M. S. (2024). Shariah issues of ownership and possession of asset-based sukuk structure: A Shariah scholars' perspective. UUM Journal of Legal Studies, 15(1), 171–196. https://doi.org/10.32890/uumjls2024.15.1.8
Abubakar, Y. S., Nafees, S. M., Dorloh, S., & Aji, R. H. (2023). The concept of sukuk and its applications in contemporary Islamic financial system. Law and Humanities Quarterly Reviews, 2(3). https://doi.org/10.31014/aior.1996.02.03.70
Ahmad, A. A., Safiai, M. H., & Yusop, N. N. M. (2021). The role of IILM in the liquidity risk management of Islamic banking institutions. International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences, 11(3). https://doi.org/10.6007/ijarafms/v11-i3/11672
Ahmed, E. R., Islam, Md. A., & Amran, A. (2019). Examining the legitimacy of Sukuk structure via Shariah pronouncements. Journal of Islamic Marketing, 10(4), 1151–1166. https://doi.org/10.1108/jima-03-2018-0050
Ahmed, E. R., Islam, Md. A., Alabdullah, T. T. Y., & Amran, A. (2019). A qualitative analysis on the determinants of legitimacy of sukuk. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(3), 342–368. https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2016-0005
Arianty, E. (2020). How to improve Sharia accountability for sovereign Sukuk in Indonesia. Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 13(1), 53. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i1.6618
Arsyi, M. (2024). Maqasid Shariah implementation on Sukuk analysis. Journal of Islamic Economic Literatures, 4(2). https://doi.org/10.58968/jiel.v4i2.338
Badeeu, F. N., Nafiz, A. R., & Muneeza, A. (2019). Developing regional healthcare facilities in Maldives through Mudharabah perpetual Sukuk. International Journal of Management and Applied Research, 6(2), 81–96. https://doi.org/10.18646/2056.62.19-006
Bakar, A. A., & Baba, I. M. (2020). Sukuk and nation building: An overview of the development and impact of Sukuk financing in Nigeria. Ikonomika, 5(1), 71–84. https://doi.org/10.24042/febi.v5i2.6842
Bakri, M. H., Ismail, S., Al-shami, S. A., Zainal, N., & Ridzuan, A. R. (2020). Modeling an Islamic student financing securitization. Journal of Asian Finance Economics and Business, 7(10), 1047–1056. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.1047
Dhiraj, N. S., Nasucha, M. N., Al-Ansary, O. M., & Alkhateeb, A. J. (2019). Hybrid dispute resolution in Islamic capital market: A Malaysian perspective. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 344–354. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-026
Dikun, S., Lamari, F., Rarasati, A. D., & Rahman, H. Z. (2018). Sharia-compliant instruments as innovative financing for transportation infrastructure development in Indonesia. CSID Journal of Infrastructure Development, 1(1), 41. https://doi.org/10.32783/csid-jid.v1i1.8
Fadila, R., Herman, S., & Heriyanto, E. (2022). The influence of macroeconomic variables on trading of Sukuk Negara during pandemic: Case of Indonesia. Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 105. https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.1188
Fitrah, R., & Soemitra, A. (2022). Green Sukuk for sustainable development goals in Indonesia: A literature study. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 231. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4591
Foglie, A. D., & Keshminder, J. S. (2022). Challenges and opportunities of SRI sukuk toward financial system sustainability: A bibliometric and systematic literature review. International Journal of Emerging Markets, 19(10), 3202–3225. https://doi.org/10.1108/ijoem-04-2022-0601
Ghafoor, S., Saba, I., & Kouser, R. (2018). Sukuk issuance in Malaysia: Lessons for Pakistan. Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies, 4(2), 159–176. https://doi.org/10.26710/jafee.v4i2.525
Ghezal, M., Hassan, R., & Lahsasna, A. (2022). Legal and regulatory approaches in ṣukūk issuance: A comparative analysis. UUM Journal of Legal Studies, 13(1), 249–281. https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.1.11
Haroon, O., & Meenai, S. F. (2019). Dana Gas: The Sukuk dispute. Asian Journal of Management Cases, 17(1_suppl), S42–S54. https://doi.org/10.1177/0972820119884395
Hassan, M. K., Muneeza, A., & Sonko, K. N. M. (2022). Islamic finance in Africa (pp. 2–13). https://doi.org/10.4337/9781802209907.00011
Henry, C., Hefner, R. W., Azra, A., Shamsher, M., Sori, Z. M., & Siswantoro, D. (2016). Islamic finance in Southeast Asia. IFS. https://doi.org/10.23976/ifs.2016001
Heravi, F. A. (2022). The issuing of the Sukuk framework in Afghanistan and its contribution to economic development. International Journal of Social Science Research and Review, 5(9), 204–222. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i9.486
Hussin, R., Ghazali, A. M., & Akhir, N. S. M. (2024). Waqf land development for private tahfiz schools in the state of Perlis, Malaysia: Procedures and advantages. UUM Journal of Legal Studies, 15(1), 149–170. https://doi.org/10.32890/uumjls2024.15.1.7
Iftikhar, S., & Saba, I. (2020). Blockchain based smart Sukuk as Shariah compliant investment avenues for Islamic financial institutions in Pakistan. Journal of Finance & Economic Research, 5(1), 30–45. https://doi.org/10.20547/jfer2005103
Jaafar, A. Z., & Brightman, M. (2022). From structure to purpose: Green and social narratives, and the shifting morality of Islamic finance in Kuala Lumpur. Sustainability, 14(9), 5433. https://doi.org/10.3390/su14095433
Jaafar, M. N., Muhamat, A. A., Karim, N. A., Basri, M. F., & Hasmadi, A. A. (2021). The determinants of Sukuk issuance: Evidence from top Sukuk issuing countries. Asia-Pacific Management Accounting Journal, 16(1), 21–34. https://doi.org/10.24191/apmaj.v16i1-02
Kamil, K. H., Abdullah, M., Shahimi, S., & Ismail, A. G. (2010). The subprime mortgages crisis and Islamic securitization. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 3(4), 386–401. https://doi.org/10.1108/17538391011093315
Kareem, I. A. A., Mahmud, M. S., & Ganiyy, A. F. A. (2020). Thematic review of Sukuk Ijarah issued in Nigeria: An opportunity for economic development. Jurnal Iqtisaduna, 1(1), 61. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.15851
Khan, S. (2023). The impacts of Sukuk on financial inclusion in selected Sukuk markets: An empirical investigation based on generalized method of moments (GMM) analysis. International Journal of Social Economics, 50(8), 1153–1168. https://doi.org/10.1108/ijse-06-2022-0424
Kumar, B. C., Ramasamy, R., & Mohamed, Z. (2020). Probability approach in estimating value at risk of bond portfolios for effective hedging. Asian Economic and Financial Review, 10(5), 502–515. https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.105.502.515
Kunhibava, S., Mustapha, Z., Muneeza, A., Sa'ad, A. A., & Karim, M. E. (2021). Ṣukūk on blockchain: A legal, regulatory and Sharī'ah review. ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(1), 118–135. https://doi.org/10.1108/ijif-06-2020-0120
Mohamad, N. E. A., Saad, N. M., & Mohamed, Z. (2023). A bibliometric review of sustainable and responsible investment Sukuk envision green financing (pp. 367–381). https://doi.org/10.15405/epfe.23081.32
Muhamat, A. A., Bahrin, N. F. K., Jaafar, M. N., & Lubis, A. W. (2023). Attributes for humanitarian sukuk: Evidence from ASEAN countries. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 8(23), 15–21. https://doi.org/10.21834/ebpj.v8i23.4468
Mustapha, Z., Kunhibava, S., Muneeza, A., Khalid, M. B., & Sen, T. M. (2023). Social Sukuk for sustainable development: Review of Sukuk Prihatin, Ihsan Sukuk (Malaysia) and cash waqf linked Sukuk (Indonesia). I-IECONS E-Proceedings, 940–953. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.115
Noor, N. F. M. (2024). Shariah non-compliance risk and its management techniques: Empirical evidences in selected wakalah sukuk documents issued in Malaysia jurisdiction. Qualitative Research in Financial Markets, 16(4), 803–829. https://doi.org/10.1108/qrfm-10-2022-0171
Noordin, N. H., Haron, S. N., Hasan, A., & Hassan, R. (2018). Complying with the requirements for issuance of SRI sukuk: The case of Khazanah's Sukuk Ihsan. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 9(3), 415–433. https://doi.org/10.1108/jiabr-02-2016-0024
Pertiwi, R. H., & Arundina, T. (2018). Determinants of mispricing on Indonesian sovereign Sukuk auction. https://doi.org/10.2991/icied-17.2018.30
Pitluck, A. Z. (2023). The interpretive and relational work of financial innovation: A resemblance of assurance in Islamic finance. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4416550
Prasetya, R., Fauziah, S., & Kasmo, A. B. P. (2022). The determinants of Muslim millennials' intention towards savings Sukuk. Al-Muzara'ah, 10(2), 139–153. https://doi.org/10.29244/jam.10.2.139-153
Radzi, R. M., & Lewis, M. K. (2015). Religion and the clash of "ideals" and "realities" in business: The case of Islamic bonds (Sukuk). Thunderbird International Business Review, 57(4), 295–310. https://doi.org/10.1002/tie.21706
Rahim, S. A., & Othman, N. H. (2021). Sukuk investors' confidence following the 2008-crisis: A perspective from Maqasid Shariah for the Covid-19 pandemic. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(8). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i8/10737
Rani, L. N., Laila, N., Filianti, D., & Ramadani, D. W. (2022). Analysis of Sukuk research in Indonesia bibliometric approach. Al-Muzara'ah, 43–56. https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.43-56
Razali, F. I. (2019). Green Sukuk financing for government investment issue (GII) in Malaysia. Journal of Mechanics of Continua and Mathematical Sciences, spl1(4). https://doi.org/10.26782/jmcms.spl.4/2019.11.00001
Saied, G. M. A. A., Awang, M. D., & Ahmad, S. B. (2024). Hybrid Sukuk and wealth preservation: Aligning with Maqasid Al-Shariah principles in modern Islamic finance. International Journal of Religion, 5(12), 1487–1495. https://doi.org/10.61707/m3fpb331
Sclip, A., Dreassi, A., Miani, S., & Paltrinieri, A. (2016). Dynamic correlations and volatility linkages between stocks and sukuk: Evidence from international markets. Review of Financial Economics, 31(1), 34–44. https://doi.org/10.1016/j.rfe.2016.06.005
Segaf, S. (2012). Islamic bonds in financial crisis. Iqtishoduna. https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.2130
Shahimi, N. A., Asni, F., Ramle, M. R., & Hasbulah, M. H. (2022). Development of Sukuk Mudarabah in Malaysia: A literature review. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i11/15254
Sharif, D., Redzuan, M. A., Meerangani, K. A., & Mustafar, M. Z. (2023). An overview of Sukuk liquidity market issues in the Shariah perspective (pp. 224–240). https://doi.org/10.15405/epfe.23081.19
Sidek, N. Z. M., & Adam, N. (2023). Revisiting temporal causality between Islamic finance instruments and output. International Journal of Business and Society, 24(1), 459–477. https://doi.org/10.33736/ijbs.5628.2023
Sukmana, R. (2019). A critical assessment of retail sovereign sukuk in Indonesia. Qualitative Research in Financial Markets, 12(2), 243–262. https://doi.org/10.1108/qrfm-10-2018-0109
Tan, Y.-L., & Shafi, R. M. (2021). Capital market and economic growth in Malaysia: The role of ṣukūk and other sub-components. ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(1), 102–117. https://doi.org/10.1108/ijif-04-2019-0066
Ullah, M., Miah, M. N., Arefin, Md. S., & Alamin, M. (2022). Prospects of Sukuk bonds in Bangladesh. International Journal of Asian Social Science, 12(8), 264–272. https://doi.org/10.55493/5007.v12i8.4557
Wong, M. C. S., & Bhatti, W. I. (2019). Developing international Sukuk in East Asia: Implications from Hong Kong Sukuk. Journal of Asian Finance Economics and Business, 6(4), 9–17. https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.9
Yusuf, A. A., & Maryam, A. K. (2024). Cracking the code to anticipating post-SDGs 2030: Islamic finance perspective. Revista de Gestão Social e Ambiental, 18(2), e06543. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n2-130
Zaheer, S., & Wijnbergen, S. van. (2024). Sukuk defaults: On distress resolution in Islamic finance. Qualitative Research in Financial Markets, 17(2), 292–311. https://doi.org/10.1108/qrfm-08-2023-0203
Zain, N. R. M., Abideen, A., & Ali, E. R. A. E. (2019). Innovations in Sukuk in the global finance market: Reviewing key considerations. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 285–295. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-021
di

1 komentar:

  1. tisyah Novea9 November 2026 pukul 16.44

    Tisyah Novea Awaliyah (098)
    Mengapa Sukuk Negara dianggap sesuai dengan prinsip syariah?
    Bagaimana Sukuk Negara dapat membantu mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap utang konvensional?

    BalasHapus