00730 - Sukuk Ritel: Instrumen Investasi Syariah untuk Pembangunan Nasional

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This study comprehensively examines retail sukuk in Indonesia as a sharia investment instrument and a strategic tool for national development financing. Retail sukuk, or Sukuk Negara Ritel (SNR), is a State Sharia Securities (SBSN) specifically offered to individual Indonesian citizens through authorized selling agents. Since its first issuance in February 2009 through series SR-001, retail sukuk has experienced significant growth, both in terms of issuance value and the number of investors. This article discusses the definition and legal basis, historical development, characteristics and issuance mechanisms, types of contracts used (particularly ijarah and wakalah), investment advantages and risks, factors influencing demand, as well as the role of retail sukuk in national development. The study finds that retail sukuk plays a crucial role in financing the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) deficit, infrastructure development, and the advancement of the national Islamic financial market. Innovations such as green sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) further demonstrate the transformative potential of this instrument. Challenges related to Islamic financial literacy, secondary market liquidity, and distribution remain key areas for improvement. With a large Muslim population and growing investment awareness, the prospect of retail sukuk as Indonesia's leading sharia investment instrument remains highly promising.

Keywords: Retail Sukuk, State Sharia Securities, Islamic Investment, National Development, Ijarah

Abstrak
Studi ini mengkaji secara komprehensif mengenai sukuk ritel di Indonesia sebagai instrumen investasi syariah sekaligus alat strategis pembiayaan pembangunan nasional. Sukuk ritel atau Sukuk Negara Ritel (SNR) merupakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang ditujukan khusus bagi warga negara Indonesia secara perseorangan melalui agen penjual resmi. Sejak pertama kali diterbitkan pada Februari 2009 melalui seri SR-001, sukuk ritel mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi nilai penerbitan maupun jumlah investor. Artikel ini membahas definisi dan landasan hukum, sejarah perkembangan, karakteristik dan mekanisme penerbitan, jenis-jenis akad yang digunakan (khususnya ijarah dan wakalah), keunggulan dan risiko investasi, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan, serta peran sukuk ritel dalam pembangunan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa sukuk ritel memiliki peran krusial dalam pembiayaan defisit APBN, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan pasar keuangan syariah nasional. Inovasi berupa green sukuk dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) semakin memperkuat potensi transformatif instrumen ini. Tantangan terkait literasi keuangan syariah, likuiditas pasar sekunder, dan distribusi masih menjadi agenda utama yang perlu dibenahi. Dengan populasi Muslim yang besar dan meningkatnya kesadaran berinvestasi, prospek sukuk ritel sebagai instrumen investasi syariah terdepan di Indonesia tetap sangat menjanjikan.

Kata Kunci: Sukuk Ritel, Surat Berharga Syariah Negara, Investasi Syariah, Pembangunan Nasional, Ijarah

1. Pendahuluan
Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan tren yang sangat positif dan menggembirakan. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan sistem keuangan syariah (Pratiwi et al., 2023). Salah satu instrumen keuangan syariah yang paling menonjol dan terus berkembang adalah sukuk, khususnya sukuk ritel yang ditujukan bagi investor individu warga negara Indonesia. Sukuk ritel telah menjadi salah satu pilar penting dalam ekosistem keuangan syariah nasional, sekaligus menjadi instrumen strategis pemerintah dalam membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Syakur, 2020).
Secara global, industri pasar modal syariah mencakup penerbitan saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, dan reksa dana syariah (Pamuji & Supandi, 2021). Sukuk telah berkembang menjadi salah satu instrumen keuangan syariah yang paling dinamis dan inovatif, tidak hanya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi juga di negara-negara non-Muslim yang semakin tertarik dengan instrumen keuangan berbasis syariah (Indriasari, 2014). Dalam konteks Indonesia, sukuk ritel memiliki peran yang sangat strategis, baik sebagai instrumen pembiayaan negara maupun sebagai sarana investasi yang aman, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah bagi masyarakat luas (Fitrianto, 2019).
Artikel ini membahas secara komprehensif dan mendalam mengenai sukuk ritel di Indonesia, mulai dari definisi dan landasan hukum, sejarah perkembangan, karakteristik dan mekanisme penerbitan, jenis-jenis akad yang digunakan, keunggulan dan risiko investasi, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan, peran dalam pembangunan nasional, hingga tantangan dan prospek ke depan.

2. Definisi dan Konsep Dasar Sukuk
2.1 Pengertian Sukuk
Secara etimologi, sukuk berasal dari kata "Sakk" yang berarti sertifikat atau dokumen (Wulandari et al., 2023). Dalam terminologi keuangan Islam modern, sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merepresentasikan bukti kepemilikan pemegang sukuk atas suatu bagian tertentu dan tidak terbagi terhadap aset yang menjadi dasar penerbitan (underlying asset) (Rohmah et al., 2020). Berbeda dengan obligasi konvensional yang merupakan surat utang, sukuk merupakan sertifikat bukti atas bagian penyertaan terhadap aset (Mochtar & Rahayu, 2021).
Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk didefinisikan sebagai obligasi syariah, yaitu "surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo" (Kurniasari, 2014; Wafa, 2010). Definisi ini menegaskan bahwa sukuk bukan merupakan instrumen utang berbasis bunga (interest-based), melainkan instrumen berbasis aset yang menghasilkan imbal hasil dari transaksi atas aset tersebut.
Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat dan menggunakannya sesuai rencana, sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang tangible, barang, atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu (Misissaifi & Erlindawati, 2019). Definisi AAOIFI ini menekankan aspek kepemilikan nyata atas aset sebagai pembeda fundamental antara sukuk dan obligasi konvensional.

2.2 Perbedaan Sukuk dengan Obligasi Konvensional
Sukuk berbeda secara fundamental dengan obligasi konvensional dalam beberapa aspek penting. Pertama, sukuk bukanlah surat utang, melainkan surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset (Raksawati et al., 2022). Kedua, sukuk tidak menggunakan sistem bunga (riba) yang dilarang dalam Islam, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, margin, atau fee berdasarkan akad syariah yang disepakati (Kurniasari, 2014). Ketiga, sukuk memiliki underlying asset yang nyata sebagai dasar penerbitannya, sehingga setiap penerbitan sukuk harus didukung oleh aset yang jelas dan halal (Syaripudin et al., 2022).
Sukuk mirip dengan obligasi konvensional tetapi memiliki fitur yang konsisten dengan prinsip syariah terkait dengan perbankan dan keuangan Islam (Rohmah et al., 2020). Salah satu fitur yang paling menarik dari sukuk adalah memberikan hak kepemilikan pemegang atas aset dasar atau pendapatan dari aset tersebut (Rohmah et al., 2020). Dalam hal ini, investor sukuk tidak hanya memiliki klaim atas arus kas, tetapi juga memiliki hak kepemilikan proporsional atas aset yang mendasari sukuk tersebut.
Sukuk tidak saja memperhatikan sisi keuntungan saja, tetapi juga halal-haramnya barang, bentuk produksinya, dan besaran sistem bagi hasil sesuai aset yang disukukkan (Mochtar & Rahayu, 2021). Hal ini menjadikan sukuk sebagai instrumen investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan ketenangan batin bagi investor Muslim yang ingin memastikan bahwa investasinya sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

2.3 Definisi Sukuk Ritel
Sukuk Ritel atau Sukuk Negara Ritel adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri (Kurniasari, 2014; Pratiwi et al., 2023). Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel atau Sukuk Negara Ritel (SNR) adalah SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual (Kurniasari, 2014).
Sukuk Ritel merupakan instrumen investasi halal untuk membangun negeri, sukuk merupakan wadah investasi yang sejak lama sudah eksis di Indonesia (Pratiwi et al., 2023). Sebagai instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah, sukuk ritel memiliki jaminan negara atas pokok dan imbalannya, sehingga menjadikannya salah satu instrumen investasi paling aman yang tersedia bagi masyarakat Indonesia (Syakur, 2020).

3. Landasan Hukum Sukuk Ritel di Indonesia
3.1 Regulasi Utama
Penerbitan sukuk ritel di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum yang komprehensif dan kuat. Landasan hukum utama sukuk di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Mochtar & Rahayu, 2021; Trimulato, 2021). Undang-undang ini menjadi payung hukum yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh transaksi sukuk negara, termasuk sukuk ritel, sehingga tidak ada celah kelemahan sukuk ketika dibandingkan dengan obligasi konvensional (Fathurrahman, 2017).
Selain undang-undang tersebut, terdapat berbagai regulasi pendukung yang mengatur penerbitan dan perdagangan sukuk ritel, antara lain: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 218 Tahun 2008, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (Misissaifi & Erlindawati, 2019; Pratiwi et al., 2023).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal syariah dan sukuk (Nasfi & Dewi, 2020). OJK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penerbitan sukuk ritel sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memberikan perlindungan kepada investor.

3.2 Fatwa DSN-MUI
Selain regulasi formal dari pemerintah, penerbitan sukuk ritel juga harus mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI memiliki peran pivotal dalam menentukan panduan bagi masyarakat Islam, khususnya dalam ekosistem keuangan Islam (Fakhrunnas, 2018). Berbagai fatwa DSN-MUI yang relevan dengan sukuk ritel antara lain: Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/III/2008 tentang SBSN, Fatwa DSN-MUI Nomor 127/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk Wakalah bi al-Istithmar, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf (Nisak, 2022).
Setiap seri sukuk ritel yang diterbitkan oleh pemerintah harus mendapatkan opini syariah dari DSN-MUI sebelum dapat ditawarkan kepada publik. Misalnya, sukuk ritel seri SR-010 mendapatkan opini syariah dari DSN-MUI yang menyatakan bahwa akad, perjanjian, dan dokumen lainnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Amnawaty & Sari, 2022). Hal ini memberikan jaminan kepada investor Muslim bahwa investasi mereka benar-benar sesuai dengan ajaran Islam dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

4. Sejarah Perkembangan Sukuk Ritel di Indonesia
4.1 Awal Mula Sukuk di Indonesia
Perkembangan sukuk di Indonesia dimulai jauh sebelum penerbitan sukuk ritel oleh pemerintah. Pada Oktober 2002, PT Indosat Tbk mengeluarkan obligasi syariah yang pertama kali di pasar modal Indonesia dengan tingkat imbal hasil 16,75% (Yuliati, 2011). Penerbitan obligasi syariah Indosat ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, sekaligus menandai dimulainya era baru instrumen keuangan berbasis syariah di pasar modal nasional (Raksawati et al., 2022).
Sukuk korporasi pertama yang diterbitkan oleh PT Indosat ini menggunakan akad mudharabah dengan nilai Rp175 miliar (Prasetya et al., 2022). Keberhasilan penerbitan sukuk korporasi pertama ini mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menerbitkan sukuk serupa, sehingga pasar sukuk korporasi di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun (Nurmalasari et al., 2023). Perkembangan sukuk korporasi ini kemudian menjadi fondasi bagi pengembangan sukuk negara, termasuk sukuk ritel.

4.2 Penerbitan Sukuk Ritel Pertama (SR-001)
Perkembangan sukuk negara di Indonesia dimulai pertama kali pada awal tahun 2009 dengan diterbitkannya Sukuk Negara Ritel 001 (SR-001) oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Fitrianto, 2019). Penerbitan SR-001 ini merupakan tonggak sejarah penting dalam perkembangan pasar keuangan syariah Indonesia, karena untuk pertama kalinya pemerintah menawarkan instrumen investasi syariah secara langsung kepada masyarakat umum.
SR-001 merupakan instrumen investasi berbasis syariah yang ditujukan untuk pasar ritel (Yuliati, 2011). Karakteristik pokok SNR seri SR-001 adalah menggunakan akad Ijarah-Sale & Lease Back dengan tanggal penerbitan 25 Februari 2009 dan tanggal jatuh tempo 25 Februari 2012 (Wafa, 2010). Pada penerbitan perdananya di tahun 2009, agen penjual sukuk ritel hanya sebanyak 13 agen yang terdiri dari 14 bank konvensional, 1 bank syariah, dan 8 perusahaan sekuritas (Fitrianto, 2019).
Hasil survei pasar (market intelligence) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Negara Departemen Keuangan memperkirakan pasar sukuk di Indonesia bisa mencapai Rp15 triliun, dan Depkeu juga telah menyiapkan aset jaminan (underlying) atas sukuk tersebut senilai Rp18,8 triliun (Yuliati, 2011). Antusiasme masyarakat terhadap penerbitan SR-001 ini sangat tinggi, menunjukkan bahwa ada permintaan yang besar dari masyarakat Indonesia terhadap instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

4.3 Perkembangan Seri-Seri Sukuk Ritel
Setelah keberhasilan penerbitan SR-001, pemerintah terus menerbitkan sukuk ritel secara reguler setiap tahunnya. Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Sukuk Ritel (SR) yaitu SR-001, SR-002, SR-003, SR-004, SR-005, SR-006, SR-007, SR-008, SR-009, SR-010, SR-011, SR-012, dan SR-013 (Syaripudin et al., 2022). Setiap seri sukuk ritel yang diterbitkan memiliki karakteristik yang sedikit berbeda, terutama dalam hal tingkat imbal hasil, tenor, dan jumlah agen penjual.
Sukuk Ritel SR-008 yang diterbitkan pada tahun 2016 menjadi salah satu seri yang paling menonjol dalam sejarah sukuk ritel Indonesia. SR-008 adalah sukuk ritel yang sangat menarik karena menghimpun dana terbesar sebesar Rp31,5 triliun dan memiliki investor terbanyak sebanyak 48.444 orang (Rafki et al., 2022). Pencapaian ini menjadikan SR-008 sebagai sukuk ritel dengan jumlah investor dan total penerbitan terbesar dalam sejarah sukuk ritel di Indonesia (Anzal et al., 2021).
Sukuk Ritel SR-008 memiliki tingkat imbalan sebesar 8,30% per tahun yang bersifat fixed rate (Rafki et al., 2022). Jumlah investor sukuk negara ritel SR-008 jika dilihat dari kategori umur didominasi oleh investor dengan umur 55 tahun ke atas sebanyak 41,99%, sedangkan investor berumur 25 tahun ke bawah hanya sebesar 2,43% (Rafki et al., 2022). Data ini menunjukkan bahwa sukuk ritel pada awalnya lebih banyak diminati oleh investor yang lebih tua, meskipun tren ini mulai berubah seiring dengan meningkatnya literasi keuangan di kalangan generasi muda.
Tren penerbitan sukuk yang selalu meningkat tidak terlepas dari penguatan infrastruktur aturan dan hukum yang menaungi penerbitan sukuk di Indonesia (Fathurrahman, 2017). Pemerintah terus berinovasi dalam penerbitan sukuk ritel, termasuk dengan memperkenalkan platform digital untuk memudahkan masyarakat berinvestasi dalam sukuk ritel. Inovasi ini terbukti berhasil meningkatkan jumlah investor dan total penerbitan sukuk ritel secara signifikan.

4.4 Inovasi: Sukuk Ritel SR-013 di Masa Pandemi
Sukuk Ritel SR-013 yang diterbitkan di masa pandemi Covid-19 menjadi bukti ketangguhan instrumen ini bahkan dalam kondisi krisis. SR-013 meraih penjualan tertinggi sejak dilakukan penawaran secara online (Aristantia, 2020). Terdapat lima alasan utama mengapa investor memilih untuk berinvestasi dalam SR-013: pertama, adanya nilai-nilai patriotisme yang melekat dalam jiwa para investor; kedua, adanya keuntungan yang didapat dengan mendapatkan kupon tetap; ketiga, karena sukuk ritel diperdagangkan dengan konsep syariah; keempat, karena kemudahan dalam berinvestasi dengan minimal investasi sebesar Rp1.000.000,00; dan kelima, adanya bukti nyata dari pemanfaatan sukuk untuk negeri yang dilihat langsung oleh investor (Aristantia, 2020).

5. Karakteristik dan Mekanisme Sukuk Ritel
5.1 Karakteristik Utama Sukuk Ritel
Sukuk Ritel memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakannya dari instrumen investasi lainnya. Pertama, sukuk ritel adalah instrumen investasi yang ditujukan khusus untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dengan jangka waktu 3 tahun (Hastuti, 2018). Kedua, imbalannya bersifat tetap (fixed rate) dan dibayarkan setiap bulan kepada investor (Hastuti, 2018). Ketiga, sukuk ritel dapat diperdagangkan di pasar sekunder (tradable) antarinvestor domestik (Hastuti, 2018).
Keunggulan-keunggulan sukuk ritel yang menjadikannya instrumen investasi yang menarik antara lain: pokok dan imbalan dijamin oleh negara, tingkat imbalan kompetitif atau lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN, tingkat imbalan tetap, imbalan dibayar tiap bulan, dapat diperdagangkan di pasar sekunder antarinvestor domestik, cukup dengan Rp1 juta masyarakat sudah bisa berinvestasi di sukuk ritel, mendukung pembiayaan pembangunan nasional, dan akses investasi sesuai prinsip syariah (Syakur, 2020).
Investasi yang aman karena dijamin oleh undang-undang, investasi yang menentramkan karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti riba (usury), gharar (uncertainty), dan maysir (gambling), serta prosedur pembelian dan penjualan yang mudah dan transparan (Kurniasari, 2014). Karakteristik-karakteristik ini menjadikan sukuk ritel sebagai instrumen investasi yang ideal bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi investor Muslim yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

5.2 Nilai Nominal dan Aksesibilitas
Salah satu keunggulan utama sukuk ritel adalah nilai minimal pembelian yang relatif terjangkau. Sukuk negara ritel sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi alasan utama dijadikan sebagai lahan investasi para investor kecil karena nilai minimal pembelian relatif kecil (Kurniasari, 2014). Pada awal penerbitannya, nilai minimal pembelian sukuk ritel adalah sebesar Rp5.000.000, namun kemudian diturunkan menjadi Rp1.000.000 untuk memperluas aksesibilitas bagi masyarakat yang lebih luas (Aristantia, 2020; Pratiwi et al., 2023).
Penurunan nilai minimal pembelian ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperluas basis investor ritel dan mengubah masyarakat dari yang berorientasi pada tabungan (saving oriented) menjadi berorientasi pada investasi (investing oriented) (Syakur, 2020). Dengan nilai minimal yang sangat terjangkau, sukuk ritel menjadi instrumen investasi yang dapat diakses oleh hampir semua lapisan masyarakat Indonesia, tidak hanya oleh investor kelas menengah ke atas.
Dari perspektif masyarakat, patut direspons positif itikad pemerintah yang mengincar investor ritel yang memiliki kemampuan pembelian Rp5 juta. Bahkan pada penerbitan sebelumnya, pemerintah melakukan pembatasan terhadap investor kelas kakap yang membeli sukuk ritel (Kholis, 2010). Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa sukuk ritel benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh investor institusi atau investor besar.

5.3 Mekanisme Penerbitan dan Penjualan
Penerbitan sukuk ritel melibatkan beberapa pihak utama, yaitu pemerintah sebagai obligor dan penerbit, Special Purpose Vehicle (SPV) sebagai penerbit sukuk dan wali amanat, agen penjual, dan investor (Nisak, 2022). SPV adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk negara yang memiliki fungsi sebagai penerbit sukuk, sebagai wali amanat yang mewakili kepentingan investor, dan menjadi counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset (Nisak, 2022).
Mekanisme penerbitan sukuk ritel dengan akad ijarah dapat dijelaskan sebagai berikut: SPV menerbitkan sukuk negara ritel kepada investor sebagai bukti kepemilikan hak manfaat atas barang yang diijarahkan (underlying asset) berupa Barang Milik Negara (BMN). Kemudian investor melalui SPV menyewakan kembali (lease back) kepada pemerintah. Imbalan (kupon) yang diterima investor adalah dari bisnis lease atau sewa aset BMN kepada pemerintah. Dengan kata lain, sewa yang dibayarkan oleh pemerintah merupakan imbal hasil yang diterima oleh investor (Kholis, 2010).
Cara berinvestasi dalam sukuk negara ritel sangat mudah dan transparan. Bagi calon pembeli, prosedur pemesanan pembelian sukuk negara ritel adalah sebagai berikut: (1) menghubungi agen penjual yang melayani pemesanan pembelian sukuk negara ritel; (2) membuka rekening dana pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga pada salah satu bank kustodian; (3) menyetor dana sesuai jumlah pembelian ke rekening "Sukuk Negara Ritel" pada bank yang ditunjuk oleh agen penjual; (4) mengisi dan menandatangani formulir pemesanan serta melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi bukti transfer dana; dan (5) menerima tanda terima bukti pemesanan pembelian dari agen penjual (Kholis, 2010; Kurniasari, 2014).

5.4 Perdagangan di Pasar Sekunder
Salah satu keunggulan sukuk ritel dibandingkan dengan sukuk tabungan adalah kemampuannya untuk diperdagangkan di pasar sekunder. Sukuk ritel dapat diperdagangkan di pasar sekunder setelah tiga kali pembayaran kupon (Pratiwi et al., 2023). Kemampuan ini memberikan fleksibilitas kepada investor untuk menjual sukuk ritel yang dimilikinya sebelum jatuh tempo jika membutuhkan likuiditas.
Konsep ijarah yang mendasari sukuk ritel membuat imbalan SR tetap dari waktu ke waktu hingga masa jatuh tempo. SR bisa dijual kapan pun oleh pemiliknya di pasar sekunder tidak perlu menunggu waktu 3 tahun (Raksawati et al., 2022). Perdagangan di pasar sekunder ini juga memberikan potensi keuntungan tambahan bagi investor dalam bentuk capital gain, yaitu selisih antara harga jual dan harga beli sukuk ritel di pasar sekunder.
Selain transaksi di dalam bursa, penawaran dan pembelian sukuk di pasar sekunder dapat dilakukan dalam transaksi di luar bursa (over the counter). Transaksi jenis ini dilakukan berdasarkan mekanisme kesepakatan antarpihak yaitu pemegang sukuk dengan investor (Rafki et al., 2022). Dalam penetapan harga sukuk terdapat harga tertinggi, harga terendah, dan harga akhir yang mencerminkan kondisi pasar pada saat transaksi dilakukan.

6. Jenis-Jenis Akad dalam Sukuk Ritel
6.1 Akad Ijarah
Akad yang paling umum digunakan dalam penerbitan sukuk ritel di Indonesia adalah akad ijarah. Sukuk ijarah adalah jenis surat yang menunjukkan kepemilikan atas suatu aset, di mana aset tersebut disewakan (Linda et al., 2023). Dalam sukuk ijarah, imbalan hasil yang akan diberikan kepada para pemegang sukuk diperoleh dari hasil sewa dengan tingkat fee ijarah tetap (fixed income) (Syaripudin et al., 2022).
Terdapat dua varian utama akad ijarah yang digunakan dalam sukuk ritel Indonesia. Pertama adalah Ijarah-Sale & Lease Back, di mana pemerintah menjual aset kepada SPV, kemudian SPV menerbitkan sukuk kepada investor, dan selanjutnya aset tersebut disewakan kembali kepada pemerintah. Kedua adalah Ijarah Asset to Be Leased, di mana aset yang menjadi underlying adalah aset yang akan disewakan di masa mendatang (Saputri & Nasution, 2021).
Sukuk ritel seri SR-010 menggunakan akad ijarah dan telah mendapatkan opini syariah dari DSN-MUI yang menyatakan bahwa akad, perjanjian, dan dokumen lainnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Amnawaty & Sari, 2022). Penggunaan akad ijarah dalam sukuk ritel memberikan kepastian hukum syariah bagi investor Muslim, karena akad ini telah diakui dan disetujui oleh otoritas syariah yang kompeten.

6.2 Akad Wakalah
Selain akad ijarah, beberapa seri sukuk ritel juga menggunakan akad wakalah. Dalam struktur wakalah, Perusahaan Penerbit SBSN menyatakan diri sebagai wakil dari pemegang sukuk negara untuk mengelola dana hasil penerbitan sukuk negara dalam rangka kegiatan yang menghasilkan keuntungan (Noor, 2022). Akad wakalah memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan dana sukuk, karena dana tersebut dapat diinvestasikan dalam berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah.
Sukuk Tabungan, yang merupakan varian dari sukuk ritel, menggunakan akad wakalah bi al-istithmar. Analisis mengenai mekanisme penjualan sukuk tabungan di platform fintech syariah menunjukkan bahwa praktik penjualan sukuk tabungan telah sesuai dengan Memorandum Informasi Sukuk Tabungan Kemenkeu dan Fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang SBSN Wakalah (Primanilisa & Fadhil, 2020).

6.3 Jenis-Jenis Sukuk Lainnya
Selain sukuk ijarah dan wakalah, terdapat berbagai jenis sukuk lainnya yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk, antara lain sukuk mudharabah, sukuk musyarakah, dan sukuk istishna' (Syaripudin et al., 2022). Sukuk mudharabah menggunakan akad bagi hasil antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Asiyah et al., 2020).
Dalam praktiknya, fatwa DSN tentang skema sukuk ritel tidak jauh berbeda dengan skema yang diterapkan oleh Bahrain dalam penerbitan sukuknya (Trimulato, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa sukuk ritel Indonesia telah mengikuti standar internasional dalam penerbitan sukuk, meskipun terdapat beberapa perbedaan interpretasi syariah antara Indonesia dan negara-negara lain, terutama negara-negara di kawasan Timur Tengah.

7. Tujuan Penerbitan Sukuk Ritel
7.1 Tujuan dari Perspektif Pemerintah
Penerbitan sukuk ritel oleh pemerintah Indonesia memiliki beberapa tujuan strategis yang saling berkaitan. Terdapat empat tujuan penerbitan sukuk ritel berdaulat, yaitu: (1) menciptakan diversifikasi portofolio untuk instrumen pembiayaan APBN; (2) memperbesar basis investor domestik; (3) mendukung pengembangan keuangan syariah; dan (4) memperkuat pasar modal Indonesia dengan mengubah masyarakat dari yang berorientasi pada tabungan menjadi berorientasi pada investasi (Rarasati, 2022).
Tujuan pemerintah menerbitkan sukuk ritel setidaknya ada empat, yaitu: instrumen pembiayaan baru untuk anggaran negara, meningkatkan jumlah investor domestik, mendukung perkembangan sektor keuangan Islam di Indonesia, dan memperkuat pasar modal Indonesia dengan mentransformasi masyarakat yang saving oriented menjadi investing oriented (Syakur, 2020). Keempat tujuan ini saling melengkapi dan mencerminkan visi pemerintah untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang kuat dan inklusif di Indonesia.
Selain itu, penerbitan sukuk negara juga bisa mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia dan memperkuat serta meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri (Misissaifi & Erlindawati, 2019). Sukuk negara juga dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan proyek infrastruktur serta mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) (Wahid, 2020).

7.2 Tujuan dari Perspektif Investor
Dari perspektif investor, sukuk ritel menawarkan berbagai keuntungan yang menjadikannya pilihan investasi yang menarik. Keuntungan yang diperoleh dari berinvestasi pada instrumen sukuk ritel bagi investor syariah antara lain: jenis investasi ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, memberikan imbal hasil yang kompetitif, dan memberikan ketenangan batin karena bebas dari unsur riba (Trimulato, 2021).
Sukuk merupakan kesempatan emas bagi individu rakyat Indonesia untuk ikut berpartisipasi menyukseskan pembangunan negara. Untuk masyarakat Muslim, ini merupakan instrumen investasi yang sangat aman dan sesuai syariah yang dikeluarkan negara khusus untuk individu rakyat Indonesia. Keuntungan yang diperoleh dapat memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif, investor memperoleh imbalan yang lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN (Kurniasari, 2014).
Rata-rata keuntungan investasi sukuk lebih tinggi dari bunga deposito di bank. Bahkan misalnya ketika bank menawarkan tingkat deposito hingga 10 persen hanya di era bunga tinggi, keuntungan sukuk ritel bisa mencapai 12 persen per tahun (Soemitra, 2021). Hal ini menjadikan sukuk ritel sebagai alternatif investasi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan deposito bank, sekaligus memberikan jaminan keamanan yang setara karena dijamin oleh negara.

8. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Sukuk Ritel
8.1 Faktor Internal
Permintaan sukuk ritel dipengaruhi oleh berbagai faktor internal yang berkaitan dengan karakteristik sukuk itu sendiri. Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat permintaan sukuk ritel SR-005 menunjukkan bahwa BI rate memiliki pengaruh negatif terhadap permintaan sukuk ritel SR-005, sementara harga sukuk, tingkat inflasi, dan tingkat bagi hasil deposito mudharabah tidak memengaruhi permintaan sukuk ritel SR-005 (Muhammad et al., 2019).
Harga sukuk ritel merupakan salah satu faktor internal yang penting dalam menentukan permintaan. Penelitian mengenai SR-008 menunjukkan bahwa variabel harga sukuk ritel SR-008, yield sukuk ritel SR-008, dan PDB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap volume perdagangan sukuk ritel SR-008 dalam jangka panjang (Anzal et al., 2021). Sementara itu, variabel tingkat bagi hasil mudharabah satu bulan dan harga obligasi ritel ORI013 memiliki pengaruh negatif (Anzal et al., 2021).
Yield sukuk ritel juga merupakan faktor penting yang memengaruhi permintaan. Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi volume perdagangan sukuk ritel SR-007 menunjukkan bahwa secara simultan inflasi, nilai tukar, dan yield sukuk ritel memiliki pengaruh signifikan terhadap volume perdagangan sukuk negara ritel seri SR-007, dan secara parsial inflasi dan yield berpengaruh secara positif signifikan serta kurs berpengaruh negatif signifikan (Nurhayadi et al., 2020).

8.2 Faktor Eksternal: Makroekonomi
Faktor-faktor makroekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan sukuk ritel. Penelitian menggunakan model VECM menunjukkan bahwa variabel inflasi, nilai tukar, JUB (Jumlah Uang Beredar), SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah), dan PDB memiliki pengaruh positif terhadap volume perdagangan sukuk ritel dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek seluruh variabel tidak memiliki pengaruh (Hanifah & Pantas, 2022).
BI Rate merupakan salah satu faktor makroekonomi yang paling berpengaruh terhadap permintaan sukuk ritel. Salah satu benchmark penentuan nisbah imbalan sukuk negara adalah suku bunga (Nasrullah et al., 2013). Ketika BI Rate naik, imbal hasil sukuk ritel yang bersifat tetap menjadi kurang menarik dibandingkan dengan instrumen investasi lain yang menawarkan imbal hasil mengambang, sehingga permintaan sukuk ritel cenderung menurun.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga memengaruhi permintaan sukuk ritel. Penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, nilai tukar secara signifikan memengaruhi SBSN (Juaris et al., 2018). Ketika nilai tukar rupiah melemah, investor asing cenderung mengurangi investasi mereka di pasar keuangan Indonesia, termasuk sukuk ritel, sehingga permintaan sukuk ritel dapat menurun.

8.3 Faktor Kepatuhan Syariah dan Manfaat Ekonomi
Perkembangan sukuk di Indonesia tidak terlepas dari besarnya minat investor baik dalam maupun luar negeri dalam pembelian sukuk negara. Secara umum, minat investor dalam berinvestasi pada sukuk negara dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni kepatuhan syariah (sharia compliance) dan manfaat ekonomi (economic benefits) (Nasrullah et al., 2013).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian syariah dan manfaat ekonomi memengaruhi keputusan investor membeli sukuk negara secara signifikan, meskipun variabel paling berpengaruh adalah suku bunga (Nasrullah et al., 2013). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun faktor syariah penting bagi investor Muslim, faktor ekonomi seperti tingkat imbal hasil dan suku bunga tetap menjadi pertimbangan utama dalam keputusan investasi.
Penelitian mengenai minat masyarakat berinvestasi sukuk SR-001 menunjukkan bahwa risiko investasi dan produk Islami berkait positif dengan keinginan publik untuk melakukan investasi (Yuliati, 2011). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendah risiko yang dirasakan oleh investor dan semakin kuat atribut Islami dari produk sukuk, semakin tinggi minat masyarakat untuk berinvestasi dalam sukuk ritel.

8.4 Faktor Literasi Keuangan
Literasi keuangan merupakan faktor penting yang memengaruhi minat masyarakat untuk berinvestasi dalam sukuk ritel. Regulator pasar modal syariah di Indonesia masih membutuhkan usaha-usaha sosialisasi yang lebih luas untuk meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah yang masih rendah di Indonesia (Soemitra, 2021). Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan pasar sukuk ritel di Indonesia.
Masyarakat Kota Mataram memutuskan untuk berinvestasi produk syariah dengan alasan lebih aman, pasti halal, terpercaya, dan secara agama lebih disarankan. Namun demikian, cukup banyak pula masyarakat yang masih belum tertarik dengan produk investasi syariah karena keterbatasan informasi dan pengetahuan mereka mengenai jenis produk dan proses syariah yang diberlakukan oleh penyedia produk (Septiani et al., 2018). Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai sukuk ritel kepada masyarakat luas.

9. Perbandingan Sukuk Ritel dengan Sukuk Tabungan
9.1 Persamaan dan Perbedaan
Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan merupakan dua jenis sukuk negara yang ditujukan untuk investor individu WNI. Keduanya merupakan bagian dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai APBN (Raksawati et al., 2022). Namun, terdapat beberapa perbedaan penting antara keduanya yang perlu dipahami oleh investor.
Perbedaan yang paling mencolok antara sukuk ritel dan sukuk tabungan adalah pada fungsi tradability. Sukuk ritel bersifat tradable (bisa diperdagangkan di pasar sekunder), sedangkan sukuk tabungan bersifat non-tradable (tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder) (Setiawan et al., 2019). Perbedaan ini memiliki implikasi penting bagi investor, karena sukuk ritel memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal likuiditas.
Selain perbedaan dalam tradability, sukuk ritel dan sukuk tabungan juga berbeda dalam penentuan besarnya imbalan. Konsep ijarah yang mendasari sukuk ritel membuat imbalannya tetap dari waktu ke waktu hingga masa jatuh tempo. Sementara itu, sukuk tabungan dengan imbalan floating with floor, besaran imbalannya bisa berubah tergantung kondisi penerimaan negara (Raksawati et al., 2022).

9.2 Keunggulan Masing-Masing
Sukuk ritel memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan potensi capital gain di pasar sekunder. SR sudah terbit sejak Februari 2009, sedangkan ST baru terbit pada 2016. Nilai outstanding SR pun lebih besar daripada ST (Raksawati et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sukuk ritel memiliki sejarah yang lebih panjang dan basis investor yang lebih besar dibandingkan dengan sukuk tabungan.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam menentukan SR ataupun ST tergantung kondisi fundamental suatu negara. Jika kondisi negara relatif stabil untuk 2-3 tahun ke depan, maka investasi pada sukuk tabungan relatif menguntungkan. Namun jika situasi fundamental negara relatif fluktuatif, terdapat berbagai ketidakpastian, maka investasi pada sukuk ritel adalah pilihan investasi yang lebih baik (Raksawati et al., 2022). Hal ini karena imbalan tetap sukuk ritel memberikan kepastian yang lebih besar bagi investor dalam kondisi ketidakpastian ekonomi.

10. Peran Sukuk Ritel dalam Pembangunan Nasional
10.1 Pembiayaan Defisit APBN
Salah satu peran paling penting dari sukuk ritel adalah sebagai instrumen pembiayaan defisit APBN. Defisit APBN yang terus terjadi selama bertahun-tahun membuat pemerintah berupaya untuk mencari alternatif pembiayaan utang selain pinjaman luar negeri dan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) (Nisak, 2022). Sukuk ritel menjadi salah satu solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan ini, sekaligus mengembangkan pasar keuangan syariah domestik.
Sukuk negara memiliki peran besar dalam membiayai defisit APBN dan membiayai pembangunan proyek pemerintah (Nisak, 2022). Akumulasi penerbitan SBSN sampai dengan 27 Februari 2019 mencapai Rp1.044,71 triliun, sedangkan akumulasi Project Financing Sukuk 2013-2019 mencapai Rp90,79 triliun (Fitrianto, 2019). Angka-angka ini menunjukkan betapa besarnya kontribusi sukuk, termasuk sukuk ritel, dalam pembiayaan pembangunan nasional Indonesia.
Peran sukuk dalam menyeimbangkan neraca keuangan pemerintah, otoritas moneter, perusahaan, bank, dan lembaga keuangan serta berbagai bentuk entitas lain yang memobilisasi dana masyarakat sangat besar (Soenjoto & Lutfiani, 2016). Hampir semua sukuk yang diterbitkan diserap habis oleh pasar, menunjukkan bahwa pasar sangat responsif terhadap penerbitan sukuk (Wahid, 2020).

10.2 Pembangunan Infrastruktur
Sukuk ritel juga memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Underlying asset yang digunakan oleh sukuk adalah infrastruktur (Hastuti, 2018). Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk ritel digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur, seperti jalur kereta api, jalan dan jembatan, revitalisasi asrama haji, dan universitas (Misissaifi & Erlindawati, 2019).
Sukuk Ritel merupakan instrumen investasi yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana, khusus untuk Warga Negara Indonesia. Warga Negara Indonesia dapat berpartisipasi langsung dalam pembangunan sekaligus memperoleh imbalan investasi yang menguntungkan dengan menjadi investor sukuk ritel (Soenjoto & Lutfiani, 2016). Hal ini menciptakan sinergi yang positif antara kepentingan investor dan kepentingan pembangunan nasional.
Sukuk berperan penting dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia. Dalam 2011, sebesar 34% dari kebutuhan pembiayaan dipenuhi melalui sukuk. Hingga 2016, proporsi tersebut mencapai 60%, sementara peran utang luar negeri semakin berkurang (Khatimah, 2017). Data ini menunjukkan tren yang sangat positif dalam pemanfaatan sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri.

10.3 Pengembangan Pasar Keuangan Syariah
Penerbitan sukuk ritel juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia secara keseluruhan. Penerbitan sukuk merupakan faktor utama yang memacu pertumbuhan industri keuangan syariah (Muhammad et al., 2019). Sukuk negara dapat turut memperkaya efek syariah yang diperdagangkan di pasar modal syariah sehingga dapat mengembangkan, memperkuat, dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri (Wahid, 2020).
Data per Januari 2020 dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa setengah dari aset keuangan syariah di Indonesia didominasi oleh sukuk negara dengan nilai Rp651,29 triliun, sedangkan perbankan syariah yang lebih dulu hadir dalam industri keuangan syariah berada di posisi kedua dengan nilai aset sebesar Rp479,17 triliun (Anzal et al., 2021). Dominasi sukuk negara dalam aset keuangan syariah Indonesia ini menunjukkan betapa pentingnya peran sukuk dalam ekosistem keuangan syariah nasional.

11. Risiko Investasi Sukuk Ritel
11.1 Risiko Pasar
Meskipun sukuk ritel merupakan instrumen investasi yang relatif aman, investor tetap perlu memahami berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Risiko pasar menjadi salah satu unsur yang dapat memengaruhi hasil sukuk negara. Potensi investor kehilangan uang jika suku bunga naik, memengaruhi harga sukuk ritel negara di pasar sekunder, disebut sebagai risiko pasar (Rarasati, 2022).
Ketika suku bunga naik, harga sukuk ritel di pasar sekunder cenderung turun, karena investor akan lebih memilih instrumen investasi baru yang menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, harga sukuk ritel di pasar sekunder cenderung naik, memberikan potensi capital gain bagi investor yang menjual sukuk ritel sebelum jatuh tempo.

11.2 Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi investor ketika ingin menjual sukuk ritel di pasar sekunder tetapi tidak menemukan pembeli dengan harga yang sesuai. Risiko likuiditas, apabila seorang pemilik sukuk negara ritel yang mengalami kesulitan dalam melakukan penjualan sukuk ritel negara dan harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan harga beli sehingga seorang nasabah dapat memiliki sukuk ritel tersebut dengan harga yang tersedia (Indrawati, 2023).
Untuk mengatasi risiko likuiditas ini, pemerintah menyediakan fasilitas buyback bagi investor sukuk ritel. Pada pelaksanaan program buyback, nasabah selaku investor sukuk ritel mempunyai hak untuk melakukan penjualan sukuk ritel yang dimilikinya kepada pihak bank sebelum masa jatuh tempo tiba dengan melakukan konfirmasi atau perjanjian pada masa tertentu dengan penjualan di masa yang akan datang (Trimulato, 2021).

11.3 Risiko Kepatuhan Syariah
Risiko kepatuhan syariah adalah risiko bahwa sukuk ritel tidak memenuhi standar syariah yang ditetapkan oleh otoritas syariah. Namun, untuk sukuk ritel yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, risiko ini sangat minimal karena setiap seri sukuk ritel harus mendapatkan opini syariah dari DSN-MUI sebelum dapat ditawarkan kepada publik (Amnawaty & Sari, 2022).
Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sebagai salah satu jenis sukuk negara bebas dari risiko gagal bayar, terjamin kehalalannya sehingga tidak menghadapi risiko kepatuhan syariah, tetapi menghadapi risiko likuiditas dalam bentuk kebutuhan pendanaan untuk pengelolaan haji menggunakan mata uang asing (Rarasati, 2022). Pengalaman ini menunjukkan bahwa meskipun risiko kepatuhan syariah dapat diminimalkan, risiko-risiko lain tetap perlu dikelola dengan baik.

12. Dampak Sukuk Ritel terhadap Perbankan Syariah
12.1 Kompetisi dengan Dana Pihak Ketiga
Salah satu isu yang menarik dalam perkembangan sukuk ritel adalah dampaknya terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa sukuk ritel memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap penghimpunan DPK pada bank syariah Indonesia (Syakur, 2020). Hasil regresi linear menunjukkan bahwa setiap kenaikan nilai sukuk ritel sebesar 1% akan menurunkan nilai DPK pada bank syariah sebesar 0,849% (Syakur, 2020).
Temuan ini menunjukkan bahwa penerbitan sukuk merupakan rival dan substitusi bagi produk perbankan syariah, artinya semakin banyak sukuk yang diterbitkan termasuk di dalamnya sukuk ritel, maka akan berdampak pada terjadinya penurunan penetrasi produk perbankan syariah yang pada akhirnya akan memperkecil market share-nya (Syakur, 2020). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyeimbangkan pengembangan sukuk ritel dengan pengembangan perbankan syariah.

12.2 Sinergi yang Diperlukan
Meskipun terdapat kompetisi antara sukuk ritel dan produk perbankan syariah, keduanya sebenarnya dapat saling melengkapi dalam ekosistem keuangan syariah yang lebih luas. Pemerintah perlu meninjau kebijakan terkait penerbitan sukuk ritel agar dapat bersinergi dengan pengembangan bank syariah (Syakur, 2020). Sinergi ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, misalnya dengan menjadikan bank syariah sebagai agen penjual utama sukuk ritel, sehingga bank syariah dapat memperoleh manfaat dari penerbitan sukuk ritel.
Optimalisasi fintech syariah sebagai agen investasi sukuk negara juga dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas basis investor sukuk ritel sekaligus mengembangkan ekosistem fintech syariah di Indonesia (Trimulato, 2022). Dengan melibatkan fintech syariah sebagai agen penjual sukuk ritel, pemerintah dapat menjangkau segmen investor yang lebih luas, khususnya generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital.

13. Inovasi dalam Sukuk Ritel: Green Sukuk dan CWLS
13.1 Green Sukuk Ritel
Salah satu inovasi terpenting dalam penerbitan sukuk ritel Indonesia adalah penerbitan green sukuk atau sukuk hijau. Pada tahun 2018, pemerintah pertama kalinya menerbitkan green sukuk sebagai kontribusi dalam Sustainable Development Goals (SDGs) (Iskandar et al., 2021). Indonesia tercatat sebagai negara pertama di dunia yang menerbitkan Sovereign Green Sukuk dan Sovereign Retail Green Sukuk (Iskandar, Usman, et al., 2021).
Pemerintah Indonesia menerbitkan green savings sukuk pertamanya pada November 2019, mengumpulkan IDR 1,46 triliun. Penerbitan sukuk tabungan ini, yang disebut sebagai Seri ST006 dan secara bergantian disebut sebagai retail green sukuk, merupakan retail green sukuk global pertama (The Bond Market in Indonesia, 2021). Penerbitan green sukuk ritel ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim.
Ada 5 sektor hijau yang telah dibiayai melalui dana sovereign green sukuk Indonesia, yaitu transportasi berkelanjutan, energi terbarukan, pengelolaan limbah untuk energi dan lainnya, pertanian berkelanjutan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah yang sangat rentan dan sektor atau pengurangan risiko bencana (Rohmah et al., 2020). Penerbitan green sukuk ini tidak hanya legal secara hukum fiqh syariah, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah (Rohmah et al., 2020).

13.2 Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)
Inovasi lain yang sangat menarik dalam ekosistem sukuk ritel Indonesia adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). CWLS hadir sebagai inovasi baru di bidang wakaf hasil kolaborasi Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Kementerian Keuangan (Oftafiana & Laila, 2024). CWLS merupakan instrumen investasi sosial ritel baru yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan.
Pembentukan CWLS bertujuan untuk meningkatkan efektivitas hasil wakaf tunai melalui instrumen keuangan syariah yang dijamin negara dengan melibatkan lima mitra, yaitu Bank Indonesia (BI) sebagai akselerator, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, pembina, dan nadzir CWLS; Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai penerbit SBSN di sektor entitas, dan nadzir pengelola wakaf produktif sebagai mitra BWI dalam penghimpunan (Oftafiana & Laila, 2024).
CWLS dapat membuktikan bahwa meskipun nilai wakaf tidak tinggi, tetap membawa manfaat yang luar biasa. Dari penerbitan pertama sukuk wakaf hingga saat ini, hasil CWLS telah berkontribusi secara signifikan pada sektor ekonomi atau sektor lainnya, seperti pemulihan ekonomi pascapandemi, pembangunan dan penyediaan fasilitas kesehatan, pemberdayaan petani, dan berbagai program lainnya (Oftafiana & Laila, 2024).

14. Sukuk Ritel sebagai Objek Jaminan Fidusia
Salah satu aspek hukum yang menarik dari sukuk ritel adalah potensinya sebagai objek jaminan fidusia. Sukuk Negara Ritel (SR) sebagai benda bergerak berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dapat dipindahtangankan sebenarnya memenuhi karakteristik sebagai objek jaminan fidusia (Wulandari et al., 2023). Namun dalam penerapannya, SR sebagai produk investasi syariah masih belum digunakan sebagai objek jaminan dalam pemberian kredit ataupun pembiayaan, berbeda dengan obligasi yang sudah diterima dan digunakan bank sebagai jaminan (Wulandari et al., 2023).
SR memenuhi karakteristik sebagai objek jaminan fidusia karena dapat dipindahtangankan, dijaminkan, dan diperjualbelikan di pasar sekunder (Wulandari et al., 2023). Untuk menjadikan SR sebagai objek jaminan fidusia, perlu memperhatikan tenor SR tersebut. Jika tidak memperhatikan jangka waktu ini, maka nilai SR akan hapus, sebab jika telah habis masa waktunya atau telah masuk tanggal jatuh tempo, nilai nominal sukuk akan dicairkan kepada nama yang terdaftar sebagai pemilik sukuk pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (Wulandari et al., 2023).
Bagi masyarakat umum warga negara Indonesia selaku investor, sukuk ritel dapat menjadi jalan untuk berinvestasi yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus dapat menjadikannya objek jaminan kebendaan ketika investor membutuhkan dana tunai dengan menjaminkannya pada bank, sebab karakteristik sukuk ritel yang dapat dipindahtangankan (Wulandari et al., 2023). Potensi ini membuka peluang baru bagi investor sukuk ritel untuk memanfaatkan investasi mereka sebagai agunan dalam memperoleh pembiayaan.

15. Tantangan dan Prospek Sukuk Ritel
15.1 Tantangan yang Dihadapi
Meskipun sukuk ritel telah berkembang dengan pesat, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan potensinya. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan sukuk ritel di Indonesia antara lain: rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, kurangnya pemahaman investor terhadap perdagangan sukuk di pasar sekunder, dan terbatasnya jumlah agen penjual yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia (Khatimah, 2017).
Masih kurangnya pemahaman investor terhadap perdagangan sukuk korporasi di pasar sekunder menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan pasar sukuk yang lebih likuid (Khatimah, 2017). Selain itu, penerbitan sukuk korporasi masih ditawarkan tidak secara ritel kepada masyarakat luas, namun terbatas kepada investor institusi atau individu dengan nilai nominal yang relatif besar (Khatimah, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang yang besar untuk mengembangkan pasar sukuk ritel yang lebih inklusif.
Kurangnya likuiditas dalam pasar modal syariah dan sumber pendanaan yang terbatas dalam sektor pasar modal syariah juga menjadi tantangan yang perlu diatasi (Pamuji & Supandi, 2021). Pengembangan pasar sekunder yang lebih aktif dan likuid untuk sukuk ritel akan sangat membantu dalam meningkatkan daya tarik instrumen ini bagi investor.

15.2 Strategi Pengembangan
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi. Terdapat enam hal yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan penjualan sukuk ritel dan sukuk tabungan: mengoptimalkan sosialisasi untuk generasi milenial, melaksanakan kegiatan Sukuk Goes to Campus, meningkatkan underlying asset sukuk ritel dan sukuk tabungan, mempertahankan imbal hasil yang kompetitif, fasilitas pajak bagi investor, dan perluasan investor di Indonesia tengah dan timur (Maesarach et al., 2022).
Optimalisasi fintech syariah sebagai agen investasi sukuk negara juga merupakan strategi yang sangat relevan dalam era digital saat ini (Trimulato, 2022). Dengan memanfaatkan platform digital, pemerintah dapat menjangkau segmen investor yang lebih luas, khususnya generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Hal ini juga dapat membantu mengurangi biaya distribusi dan meningkatkan efisiensi dalam penerbitan sukuk ritel.

15.3 Prospek ke Depan
Prospek sukuk ritel di Indonesia sangat cerah, mengingat besarnya potensi pasar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Tentunya tingginya jumlah penduduk Muslim di Indonesia (87% di tahun 2020) menjadikan sukuk sebagai alternatif investasi yang sesuai syariah (Raksawati et al., 2022). Dengan populasi Muslim yang besar dan terus berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi syariah, permintaan terhadap sukuk ritel diperkirakan akan terus meningkat.
Hal ini dapat menjadi penanda bagi masa depan sukuk ritel yang cukup prospektif di pasar modal syariah. Bagi investor, terutama investor Muslim, sukuk dapat dijadikan alternatif pilihan instrumen investasi karena sesuai dengan prinsip syariah (Muhammad et al., 2019). Dengan terus berinovasinya pemerintah dalam penerbitan sukuk ritel, termasuk melalui green sukuk dan CWLS, prospek sukuk ritel sebagai instrumen investasi syariah yang komprehensif dan berkelanjutan sangat menjanjikan.

16. Kesimpulan
Sukuk ritel telah membuktikan dirinya sebagai instrumen investasi syariah yang penting dan strategis bagi Indonesia. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2009 dengan seri SR-001, sukuk ritel telah berkembang pesat dan menjadi salah satu instrumen investasi paling populer di kalangan masyarakat Indonesia (Fitrianto, 2019). Dengan karakteristik yang unik, yaitu aman karena dijamin negara, sesuai prinsip syariah, terjangkau, dan memberikan imbal hasil yang kompetitif, sukuk ritel telah berhasil menarik jutaan investor dari berbagai kalangan masyarakat.
Dari perspektif pemerintah, sukuk ritel telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembiayaan defisit APBN, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan pasar keuangan syariah nasional (Nisak, 2022). Dari perspektif investor, sukuk ritel menawarkan alternatif investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga memberikan ketenangan batin bagi investor Muslim (Kurniasari, 2014).
Ke depan, sukuk ritel diharapkan dapat terus berkembang dan berinovasi, tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan konvensional, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan melalui green sukuk dan instrumen sosial melalui CWLS (Oftafiana & Laila, 2024; Rohmah et al., 2020). Dengan dukungan regulasi yang kuat, inovasi produk yang berkelanjutan, dan peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat, sukuk ritel memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi instrumen investasi syariah terdepan di Indonesia dan bahkan di tingkat global.

Daftar Referensi
Abitaha, A. P., & Soelistyo, A. (2021). Analisis pengaruh sukuk terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia tahun 2014–2018. Jurnal Ilmu Ekonomi JIE, 5(1), 86–102. https://doi.org/10.22219/jie.v5i2.13883
Amnawaty, A., & Sari, F. S. D. (2022). Analisis yuridis sistem syariah pada transaksi imbal hasil pada sukuk ritel. Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 152–165. https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1437
Anzal, C., Ayyubi, M. I. A., & Hasanah, A. (2021). Analisis pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap tingkat permintaan sukuk ritel SR008. Al-Tijary, 19–32. https://doi.org/10.21093/at.v7i1.2415
Aristantia, S. E. (2020). Pesona sukuk ritel seri 13 (SR013) sebagai alternatif investasi di masa pandemi Covid-19. El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 10(2), 133–145. https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.2.133-145
Asiyah, B. N., Aini, I. N., Mahardika, R. P., & Laili, L. N. (2020). Analisis dampak sukuk pada perekonomian nasional di tengah wabah Covid-19. El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 10(1), 55–68. https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.55-68
Fakhrunnas, F. (2018). Fatwa on the Islamic law transaction and its role in the Islamic finance ecosystem. Al Tijarah, 4(1), 42. https://doi.org/10.21111/tijarah.v4i1.2372
Fathurrahman, A. (2017). Perkembangan dan dinamika pasar sukuk domestik: Sebuah kajian agenda dan kebijakan. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(2). https://doi.org/10.30736/jesa.v2i2.23
Fitrianto, F. (2019). Sukuk dan pembangunan negara. At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, 10(1), 71–87. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.2644
Hanifah, I. N., & Pantas, P. E. (2022). Pengaruh indikator makroekonomi terhadap volume perdagangan sukuk ritel di Indonesia. Etihad Journal of Islamic Banking and Finance, 2(2), 99–114. https://doi.org/10.21154/etihad.v2i2.4355
Hastuti, E. S. (2018). Sukuk tabungan: Investasi syariah pendorong pembangunan ekonomi inklusif. Jurnal Jurisprudence, 7(2), 114–122. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4096
Indrawati, S. Si. L. (2023). Incentive compability cash wakaf linked sukuk. Maro Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 6(2), 242–251. https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4007
Indriasari, I. (2014). Sukuk sebagai alternatif instrumen investasi dan pendanaan. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2(1), 61. https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5250
Iskandar, A., Aqbar, K., & Herman, S. (2021). Energi terbarukan dan ekonomi syariah: Sinergitas mewujudkan sustainable development. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 8(3), 711–734. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20347
Iskandar, A., Usman, A. H., & Shaharuddin, S. A. (2021). Role of Islamic economic and finance in renewable energy: Some quotation from Quranic verses and Indonesia experiences. Al-Irsyad Journal of Islamic and Contemporary Issues, 6(1), 583–595. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v6i1.196
Juaris, J., Masbar, R., & Seftarita, C. (2018). Analysis of the effect of monetary policy on government sharia securities (SBSN) in Indonesia. Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business, 109–122. https://doi.org/10.29259/sijdeb.v2i2.109-122
Khatimah, H. (2017). Sukuk dan kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan. Optimal Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 11(1), 83–103. https://doi.org/10.33558/optimal.v11i1.211
Kholis, N. (2010). Sukuk: Instrumen investasi yang halal dan menjanjikan. La_Riba, 4(2), 145–159. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art1
Kurniasari, W. (2014). Perkembangan dan prospek sukuk tinjauan teoritis. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 99. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122
Kusuma, S. W. D., & Amalia, N. (2019). SBSN PBS, dan SUKRI sebagai instrumen pemerintah dalam pembiayaan APBN dan investasi masyarakat. Asy-Syari'ah, 21(1), 91–104. https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4661
Linda, S. A., Setiawan, I., & Nurjaman, M. I. (2023). Legal consequences of implementing ijarah contracts in sukuk issuance. Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law, 7(1), 14–33. https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.192
Maesarach, R. M., Mulato, T., & Rodoni, A. (2022). Sukuk linked wakaf for MSME development. Baskara Journal of Business and Entrepreneurship, 5(1), 95–107. https://doi.org/10.54268/baskara.v5i1.12190
Misissaifi, M., & Erlindawati, E. (2019). Investasi syariah melalui surat berharga syariah negara. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 3(2), 226–237. https://doi.org/10.46367/jas.v3i2.186
Mochtar, D. A., & Rahayu, D. A. (2021). Tanggungjawab perusahaan dalam investasi surat berharga syariah negara. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(2), 150–158. https://doi.org/10.26905/idjch.v12i2.6224
Muhammad, R., Permana, E. N., & Nugraheni, P. (2019). Tingkat permintaan sukuk ritel: Analisis faktor internal dan eksternal. Media Riset Akuntansi Auditing & Informasi, 19(2), 249–264. https://doi.org/10.25105/mraai.v19i2.4205
Nasfi, N., & Dewi, S. (2020). Analisis regulasi sukuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam peningkatan berinvestasi di pasar modal Indonesia. JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), 5(02), 180–189. https://doi.org/10.36665/jusie.v5i02.353
Nasrullah, A., Burhan, U., & Multifiah, M. (2013). Studi kepatuhan syariah dan manfaat ekonomi terhadap minat investor dalam pembelian sukuk negara. La_Riba, 7(1), 41–60. https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art4
Nisak, K. (2022). Sukuk negara sebagai alternatif pembiayaan APBN di Indonesia. Etihad Journal of Islamic Banking and Finance, 2(1), 57–72. https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.4199
Noor, M. (2022). Blue sukuk: Strategi dan konsep pembiayaan. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 4(1S), 414–426. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1924
Nurhayadi, Y., Azizah, U. S. A., & Alvarizha, F. A. (2020). Pengaruh inflasi, nilai tukar, dan yield sukuk ritel terhadap volume perdagangan sukuk negara ritel seri SR-007 di pasar sekunder. Taraadin Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 84. https://doi.org/10.24853/trd.1.1.84-98
Nurmalasari, N., Safitri, S. D. A., & Reza, M. K. (2023). Pengaruh suku bunga, imbal hasil sukuk dan produk domestik bruto (PDB) terhadap permintaan sukuk di Indonesia. Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 7(1), 58–63. https://doi.org/10.31294/eco.v7i1.15172
Oftafiana, T., & Laila, R. N. (2024). Peran cash waqf linked sukuk (CWLS) dalam pemerataan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(5), 3274–3288. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1262
Pamuji, A. E., & Supandi, A. F. (2021). Strategi penguatan industri keuangan syariah di era MEA. Finansha-Journal of Sharia Financial Management, 2(2), 92–107. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14947
Prasetya, R., Fauziah, S., & Kasmo, A. B. P. (2022). The determinants of Muslim millennials' intention towards savings sukuk. Al-Muzara'ah, 10(2), 139–153. https://doi.org/10.29244/jam.10.2.139-153
Pratiwi, D. N., Setiyowati, A., SM, A. Y., & Nuzula, R. F. (2023). Implementasi produk investasi sukuk ritel SR 017 pada Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1 Surabaya. MJSE, 12(1), 23–32. https://doi.org/10.24269/mjse.v12i1.6500
Primanilisa, S. K., & Fadhil, R. (2020). Analisis penerapan akad wakalah pada produk pendanaan sukuk tabungan (SBSN) melalui layanan financial technology syariah. Al-Mizan Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 4(2), 56–79. https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.56-79
Rafki, M., Wiliasih, R., & Irfany, M. I. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi volume perdagangan sukuk ritel SR-008 di Indonesia. Bukhori Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam, 1(2), 95–117. https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i2.1363
Raksawati, A. C., Nugraha, N., & Sari, M. (2022). Analisis investasi syariah sukuk negara: Komparasi sukuk ritel dan sukuk tabungan. Jurnal Manajemen dan Keuangan, 10(2), 242–252. https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3184
Rarasati, I. (2022). Analisis empiris potensi risiko investasi dana haji melalui sukuk dana haji Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2571. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5876
Rohmah, N., Rohim, Abd., & Herianingrum, S. (2020). Sovereign green sukuk Indonesia dalam tinjauan maqashid shariah. Jurnal Penelitian IPTEKS, 5(2), 259–269. https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3666
Saputri, R. D., & Nasution, H. (2021). Analisis prosedur dan perlakuan akuntansi penjualan sukuk ritel dengan akad ijarah asset to be leased pada Bank Syariah Mandiri. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 12(1), 71–86. https://doi.org/10.36694/jimat.v12i1.274
Septiani, E., Santoso, B., Mulyadi, M., & Muhdin, M. (2018). Analisis persepsi masyarakat umum terhadap produk investasi syariah dan keputusan untuk berinvestasi. Distribusi-Journal of Management and Business, 6(1), 55–68. https://doi.org/10.29303/jdm.v6i1.21
Setiawan, A., Towidjojo, R., & Faisal, Y. S. (2019). Peralihan hak milik sukuk tabungan melalui pewarisan. Notaire, 2(3), 283. https://doi.org/10.20473/ntr.v2i3.13399
Soemitra, A. (2021). The policy responses towards contemporary Islamic capital market in Indonesia: The dynamics and challenges. Ekonomika Syariah Journal of Economic Studies, 5(1), 31. https://doi.org/10.30983/es.v5i1.4298
Soenjoto, A. R., & Lutfiani, H. (2016). Konsep dan aplikasi sukuk negara dalam pembiayaan defisit APBN di Indonesia. Islamic Economics Journal, 2(2). https://doi.org/10.21111/iej.v2i2.1389
Syakur, M. (2020). Apakah sukuk ritel merupakan ancaman bagi penghimpunan dana pihak ketiga pada bank syariah? Jurnal Ekonomi, 25(2), 182. https://doi.org/10.24912/je.v25i2.651
Syaripudin, E. I., Sulthonuddin, B. H., Furkony, D. K., & Hamid, A. (2022). Sukuk dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jurnal Naratas, 4(2), 1–10. https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.330
The Bond Market in Indonesia. (2021). Asian Development Bank. https://doi.org/10.22617/tcs210472-2
Trimulato, T. (2021). Analysis produk keuangan syariah sukuk. Kunuz Journal of Islamic Banking and Finance, 1(2), 120–137. https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.72
Trimulato, T. (2022). Optimalisasi fintech syariah sebagai agen investasi sukuk negara. Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1), 1. https://doi.org/10.29300/ba.v6i2.5230
Wafa, M. A. K. (2010). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan sukuk ritel-I (Periode Maret 2009–Juni 2010). La_Riba, 4(2), 161–178. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art2
Wahid, A. R. (2020). Optimalisasi penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) pada industri keuangan syariah. Jurnal Al-Qardh, 4(2), 88–98. https://doi.org/10.23971/jaq.v4i2.1536
Wulandari, S., Yudhantaka, L., & Amalia, F. N. (2023). Karakteristik sukuk negara ritel sebagai objek jaminan fidusia. Jurist-Diction, 6(2), 351–368. https://doi.org/10.20473/jd.v6i2.43934
Yuliati, L. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi sukuk. Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19(1), 103. https://doi.org/10.21580/ws.19.1.214
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar