00728 - Sukuk Korporasi: Konsep, Perkembangan, Regulasi, dan Tantangan di Indonesia

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article presents a comprehensive study of corporate sukuk in Indonesia, covering basic concepts, historical development, regulatory frameworks, types of contracts used, factors influencing their development, as well as the challenges and opportunities faced in the context of Indonesia's Islamic capital market. Corporate sukuk, defined as sukuk issued by companies—both private and state-owned enterprises (SOEs)—based on OJK Regulation No. 18/POJK.04/2015, constitutes a strategic instrument that combines Islamic principles with modern corporate financing needs. Since the first issuance by PT Indosat in September 2002, corporate sukuk in Indonesia has grown significantly, although its market share remains below 5% of total corporate bonds outstanding. The regulatory framework has evolved from the initial DSN-MUI Fatwas to comprehensive OJK regulations, with the ijarah and mudharabah contracts dominating issuance practices. Several challenges remain, including regulatory fragmentation, low Islamic financial literacy, limited product diversity, and unresolved taxation issues. Nevertheless, Indonesia's position as the world's most populous Muslim nation presents tremendous potential for corporate sukuk development. Holistic strategies encompassing regulatory reform, product innovation, public education, and supportive government policy are required to optimize the role of corporate sukuk in driving sustainable and equitable national economic growth.

Keywords: sukuk korporasi, pasar modal syariah, regulasi OJK, akad ijarah, akad mudharabah

Abstrak
Artikel ini menyajikan kajian komprehensif mengenai sukuk korporasi di Indonesia yang mencakup konsep dasar, sejarah perkembangan, kerangka regulasi, jenis-jenis akad yang digunakan, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangannya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks pasar modal syariah Indonesia. Sukuk korporasi, yang didefinisikan sebagai sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan—baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN)—berdasarkan Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015, merupakan instrumen strategis yang memadukan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan pembiayaan korporasi modern. Sejak penerbitan perdana oleh PT Indosat pada September 2002, sukuk korporasi di Indonesia telah berkembang secara signifikan, meskipun pangsa pasarnya masih di bawah 5% dari total obligasi korporasi yang beredar. Kerangka regulasi telah berevolusi dari fatwa DSN-MUI awal hingga regulasi OJK yang komprehensif, dengan akad ijarah dan mudharabah mendominasi praktik penerbitan. Beberapa tantangan masih dihadapi, di antaranya fragmentasi regulasi, rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan diversifikasi produk, dan persoalan perpajakan yang belum tuntas. Meskipun demikian, posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menyajikan potensi yang sangat besar bagi pengembangan sukuk korporasi. Diperlukan strategi holistik yang mencakup reformasi regulasi, inovasi produk, edukasi masyarakat, dan kebijakan pemerintah yang mendukung guna mengoptimalkan peran sukuk korporasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: corporate sukuk, Islamic capital market, OJK regulation, ijarah contract, mudharabah contract

1. Pendahuluan
Dalam lanskap keuangan syariah global yang terus berkembang, sukuk telah menjelma menjadi salah satu instrumen investasi paling signifikan dan inovatif. Sukuk, yang secara etimologi berasal dari kata Arab "sakk" (bentuk tunggal) yang berarti sertifikat atau dokumen, merupakan bentuk jamak yang merujuk pada surat berharga berbasis syariah (Dewi et al., 2020; Fasa, 2016; Rahmani, 2019). Instrumen ini telah menjadi alternatif pembiayaan yang semakin diminati, tidak hanya oleh negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga oleh berbagai entitas korporasi dan pemerintah di seluruh dunia (Najib et al., 2023; Zusryn et al., 2020). Di antara berbagai jenis sukuk yang ada, sukuk korporasi menempati posisi strategis sebagai instrumen yang diterbitkan oleh perusahaan—baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN)—untuk memenuhi kebutuhan pendanaan operasional dan ekspansi bisnis mereka (Berutu, 2022; Dewi et al., 2020; Khoiriaturrahmah et al., 2022).
Sukuk korporasi didefinisikan sebagai sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berdasarkan peraturan OJK No. 18/POJK.04/2005 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk (Berutu, 2022; Dewi et al., 2020). Berbeda dengan obligasi konvensional yang merupakan surat utang, sukuk lebih merupakan sertifikat kepemilikan kepentingan dalam suatu aset, sehingga pemegang sukuk berhak atas bagian pendapatan yang dihasilkan dari aset sukuk di samping hak penjualan aset sukuk (Dewi et al., 2020; Indriasari, 2014). Karakteristik inilah yang menjadikan sukuk korporasi memiliki profil risiko yang berbeda dari obligasi konvensional, sekaligus menjadikannya instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Baiti & Syufa'at, 2021; Kurniasari, 2014; Sholiha & Hanifah, 2021).
Artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian komprehensif mengenai sukuk korporasi di Indonesia, mencakup konsep dasar, sejarah perkembangan, kerangka regulasi, jenis-jenis akad yang digunakan, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangannya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks pasar modal syariah Indonesia.

2. Konsep Dasar Sukuk Korporasi
2.1 Definisi dan Karakteristik Sukuk
Secara terminologi, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, atau fee, serta membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo (Fasa, 2016). Menurut Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.13 mengenai efek syariah, sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu yang meliputi: aset berwujud, nilai manfaat atas aset, jasa, aset proyek tertentu, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan (Hariyanto, 2020).
Perbedaan mendasar antara sukuk dan obligasi konvensional terletak pada beberapa aspek krusial. Pertama, obligasi merupakan surat utang yang mewajibkan pihak yang berhutang membayarkan bunga atau kupon kepada pihak yang memberikan hutang, sedangkan sukuk lebih merupakan sertifikat kepemilikan kepentingan dalam suatu aset (Indriasari, 2014). Kedua, sukuk menggunakan istilah imbalan dan bagi hasil, sementara obligasi konvensional menggunakan istilah bunga. Ketiga, dasar penerbitan sukuk adalah hadirnya suatu transaksi pendukung (underlying transaction) yang berbentuk sejumlah aset tertentu, serta penggunaan prinsip hukum Islam atau prinsip syariah pada sukuk agar terhindar dari riba, maysir, dan gharar (Baiti & Syufa'at, 2021). Keempat, penerbitan sukuk di setiap negara harus dijamin oleh Dewan Syariah yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan memastikan kepatuhan sukuk dengan prinsip-prinsip syariah (Dewi et al., 2020).
Pada pasar keuangan global, sukuk korporasi memiliki daya tarik bagi investor karena memberikan keuntungan yang berkelanjutan dan adanya hak kepemilikan tertentu terhadap aset sesuai dengan porsi sukuk yang dibeli. Pemegang sukuk berhak atas bagian pendapatan yang dihasilkan dari aset sukuk di samping hak penjualan aset sukuk, sehingga pemegang sukuk memiliki tingkat pengembalian dengan tingkat risiko lebih rendah apabila dibandingkan dengan obligasi konvensional (Dewi et al., 2020). Selain itu, sukuk merupakan instrumen investasi yang berdasarkan prinsip dalam hukum Islam (fiqh al-mu'amalat) (Dewi et al., 2020).

2.2 Jenis-Jenis Sukuk Berdasarkan Penerbit
Berdasarkan pihak penerbitnya, sukuk di Indonesia dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, sukuk korporasi (corporate sukuk), yaitu sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan atau korporasi, baik swasta maupun BUMN. Kedua, sukuk negara (sovereign sukuk), yaitu sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Keuangan, yang dikenal juga dengan nama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Ilmia, 2021; Indriasari, 2014; Sa'idaturrohmah, 2022). Perbedaan antara sukuk korporasi dengan sukuk negara (sukuk ritel) terletak pada tujuan penerbitannya: sukuk korporasi diterbitkan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat guna pengembangan bisnis perusahaan, sementara sukuk negara adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara (Nasfi & Dewi, 2020).

2.3 Landasan Syariah Sukuk Korporasi
Landasan hukum Islam bagi sukuk korporasi bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian diinterpretasikan oleh para ulama dalam konteks muamalah kontemporer (Syaripudin et al., 2022). Prinsip dasar yang melandasi sukuk adalah kaidah fikih yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Baiti & Syufa'at, 2021). Dalam konteks Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, yang menjadi tonggak awal legitimasi syariah bagi penerbitan sukuk di Indonesia (Baiti & Syufa'at, 2021; Batubara et al., 2024; Isti'anah & Dofiri, 2021).
Sukuk berdiri di atas landasan kerja sama (musyarakah) dalam mendanai sebuah proyek, atau dapat juga dikatakan sebagai usaha investasi jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan kaidah "al-ghunmu bil ghurmi" (keterlibatan yang sama dalam keuntungan dan kerugian) (Isti'anah & Dofiri, 2021). Investasi Islam adalah aktivitas penempatan dana yang tidak mengandung perbuatan maysir, gharar, dan riba pada sebuah aset atau lebih, serta harus dipatuhi pula peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh fikih tentang muamalah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (Sholiha & Hanifah, 2021).

3. Sejarah Perkembangan Sukuk Korporasi di Indonesia
3.1 Awal Mula Penerbitan Sukuk Korporasi
Perkembangan sukuk korporasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks yang lebih luas mengenai pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia. Pasar modal syariah Indonesia dimulai dengan adanya Reksa Dana oleh PT Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997, yang kemudian diikuti dengan terbitnya Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 (Arifiansyah et al., 2021; Munawiroh & Rumawi, 2020). Sukuk korporasi pertama di Indonesia diterbitkan oleh PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) pada bulan September 2002 dengan nama obligasi syariah mudharabah (Bakhtiar, 2019; Istiyani & Nabila, 2021; Wijaya, 2021). Penerbitan ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan pasar modal syariah Indonesia, menandai dimulainya era sukuk korporasi di tanah air.
Pada periode awal, dasar hukum yang mendasari penerbitan sukuk hanya fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, karena belum adanya dasar hukum lain yang mengatur tentang sukuk (Ilmia, 2021). Kala itu, penamaan obligasi syariah dengan sukuk hanya populer pada bidang-bidang akademisi. Namun sejak dikeluarkannya peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) No. IX.13.A tentang penerbitan efek syariah dan ditetapkannya UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, istilah sukuk mulai populer dan sering digunakan (Wijaya, 2021).

3.2 Perkembangan Pasar Sukuk Korporasi
Setelah penerbitan perdana oleh Indosat, sukuk korporasi di Indonesia terus mengalami perkembangan, meskipun terbilang lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan sukuk negara. Sejak diterbitkannya sukuk korporasi yang pertama hingga akhir 2014, sukuk korporasi mengalami pertumbuhan, walaupun market share nilai sukuk terhadap pasar obligasi dan sukuk masih belum mencapai 5% (Abubakar & Handayani, 2017). Setelah 13 tahun berlalu, perkembangan penerbitan sukuk korporasi di Pasar Modal Indonesia baru mencapai 80 emisi sukuk dengan total nilai Rp14.483,4 miliar (Rachmawati & Ghani, 2018).
Berdasarkan data OJK per 31 Desember 2016, sukuk korporasi memiliki market share sebesar 3,99% dari segi nilai dan sebesar 10,60% dari segi jumlah (Hasan, 2019; Rahmatullah, 2018). Sementara itu, meskipun pertumbuhan dan penerbitan sukuk korporasi mengalami peningkatan, market share nilai sukuk korporasi tidak lebih dari 5 persen dari total nilai obligasi yang ada di pasar modal Indonesia, dan jumlah sukuk korporasi hanya 11 persen, sisanya 87 persen adalah obligasi non-syariah (Indari, 2018).
Dalam periode pandemi COVID-19, sukuk korporasi tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Nilai outstanding sukuk dari 2016 hingga Januari 2021 meningkat dari Rp11,88 triliun menjadi Rp30,25 triliun, sementara jumlah outstanding sukuk berkembang dari 53 menjadi 161, dan nilai akumulasi penerbitan sukuk meningkat dari Rp20,43 triliun menjadi Rp55,15 triliun (Sholiha & Hanifah, 2021). Pada pertengahan tahun 2021, sukuk korporasi mencatatkan peningkatan jumlah beredar sebesar 18,20% dan peningkatan jumlah seri beredar sebesar 11,73% dibandingkan akhir tahun 2020, didorong oleh penerbitan 25 seri sukuk korporasi melalui penawaran umum senilai Rp6,6 triliun sejak awal tahun 2021 hingga Juni 2021 (Rhetha et al., 2024).
Selama tahun 2020, terdapat penerbitan 42 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp6,91 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 24 seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan total nilai Rp5,28 triliun, sehingga di akhir Desember 2020, jumlah sukuk korporasi outstanding mencapai 162 sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 18,77% dari 863 total jumlah sukuk dan obligasi korporasi yang beredar (Gorib & Asbaruna, 2022).

3.3 Perkembangan Sukuk Korporasi di Tingkat Global
Secara global, perkembangan pasar sukuk telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Nilai pasar sukuk berkembang dari 33.606 miliar US dollar menjadi 174.641 US dollar pada periode 2006 (Najib et al., 2023). Pada tahun 2007, sukuk telah mencapai puncak penerbitannya, dengan total penerbitan sukuk mencapai $48.885,0 miliar, dan tercatat 17 negara sudah mulai melakukan penerbitan sukuk pada tahun 2011 (Khoiriaturrahmah et al., 2022). Pasar sukuk juga mampu menarik emiten non-Muslim dari Eropa, Asia, dan Afrika, dengan delapan negara non-anggota Organisasi Kerja Sama Islam yang berminat menerbitkan sukuk di pasar global, di antaranya Amerika, Hongkong, Inggris Raya, Prancis, Jerman, Luksemburg, dan Singapura (Najib et al., 2023).
Sejarah perkembangan sukuk di dunia dimulai sejak penerbitan sovereign sukuk, namun selanjutnya lebih didominasi oleh penerbitan sukuk korporasi. Data Standard & Poor's Reports (2008) menunjukkan bahwa pada tahun 2003, sovereign sukuk masih mendominasi pasar sukuk global sebesar 42% dan sukuk yang diterbitkan oleh lembaga keuangan sebesar 58%. Namun pada tahun 2007, justru sukuk korporasi yang mendominasi pasar sukuk global, yaitu sekitar 71%, lembaga keuangan 26%, dan pemerintah tinggal 3% (Khatimah, 2017). Umumnya, penerbitan sukuk korporasi ditujukan untuk ekspansi usaha, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara, khususnya Malaysia (Khatimah, 2017).

4. Kerangka Regulasi Sukuk Korporasi di Indonesia
4.1 Evolusi Regulasi Sukuk
Kerangka regulasi sukuk korporasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal kemunculannya. Pada periode awal (2002–2005), penerbitan sukuk korporasi hanya dilandasi oleh fatwa DSN-MUI tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Baru pada tahun 2006, keluarlah Peraturan Pemerintah yang membenahi regulasi sukuk, yaitu Peraturan IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah (Ilmia, 2021). Pada tanggal 23 November 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah, yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal (Rahmani, 2019).
Tonggak penting berikutnya adalah pengesahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008, yang menjadi legal basis bagi penerbitan dan pengelolaan sukuk negara (Isti'anah & Dofiri, 2021; Rahmani, 2019). Meskipun UU ini secara spesifik mengatur sukuk negara, keberadaannya memberikan dampak positif bagi ekosistem sukuk secara keseluruhan, termasuk sukuk korporasi, karena memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi instrumen berbasis syariah di Indonesia.
Pada tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Nomor 15/POJK.04/2015 terkait dengan Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang mengarah kepada: (1) penguatan kerangka hukum untuk penerbitan efek syariah; (2) mengupayakan insentif untuk produk syariah; (3) memperkuat peran pelaku pasar di pasar modal syariah; dan (4) memperkuat landasan hukum bagi transaksi efek syariah (Suhendar, 2019). Selanjutnya, Peraturan IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah kemudian disempurnakan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (Ilmia, 2021; Rubiyanti, 2019).

4.2 Regulasi OJK yang Berlaku
Regulasi OJK dalam penerbitan sukuk di Indonesia mencakup beberapa peraturan utama, yaitu: (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.04/2018 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk, yang merupakan perubahan dari Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang penerbitan efek bersifat utang atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum; dan (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) (Nasfi & Dewi, 2020). Selain itu, terdapat pula POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal (Rubiyanti, 2019).
Berdasarkan Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2005, perusahaan baik swasta maupun BUMN dapat menerbitkan sukuk apabila: (1) aset perusahaan yang dijadikan dasar penerbitan memenuhi persyaratan tertentu; dan (2) kegiatan usaha perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Berutu, 2022). Regulasi ini juga mengatur tentang Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014, yang mengungkapkan bahwa PUB Efek bersifat utang dan/atau sukuk adalah kegiatan penawaran efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan secara bertahap (Riani et al., 2022).

4.3 Fatwa DSN-MUI sebagai Landasan Syariah
Di samping regulasi formal dari OJK, fatwa DSN-MUI memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan legitimasi syariah bagi penerbitan sukuk korporasi. Fatwa DSN-MUI mengenai saham syariah dan sukuk memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal syariah di Indonesia (Rahmatika & Yustati, 2024). Beberapa fatwa DSN-MUI yang relevan dengan sukuk korporasi antara lain: Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, dan Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah (Nasfi & Dewi, 2020). Kemudian, MUI melakukan upgrading peraturan mengenai obligasi syariah menjadi sukuk dalam Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 (Baiti & Syufa'at, 2021).
Meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat secara hukum positif, pada praktiknya fatwa DSN-MUI adalah salah satu rujukan utama dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia. Sampai dengan saat ini, terdapat 17 fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah (Fajar et al., 2022). Fatwa-fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif, tetapi juga sebagai faktor yang mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi dan berkembang (Rahmatika & Yustati, 2024).

4.4 Peran Dewan Pengawas Syariah dan Ahli Syariah Pasar Modal
Untuk memastikan kepatuhan syariah dalam penerbitan sukuk korporasi, terdapat dua lembaga pengawas yang berperan penting. Pertama, Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki fungsi sebagai pengawas dan penasihat yang independen dalam menjaga kepatuhan prinsip-prinsip syariah pada pasar modal syariah (Susanto et al., 2023). Kedua, Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) yang memberikan opini hukum (syariah) bagi pihak yang berencana melakukan transaksi di pasar modal syariah melalui dua tahap: penyaringan dari aspek keuangan dan penyaringan bisnis (Rahmatullah, 2018).
Dalam proses penyaringan keuangan, ASPM akan memastikan kondisi keuangan perusahaan bebas dari riba, sementara dalam penyaringan bisnis, ASPM akan menilai apakah aktivitas bisnis perusahaan tidak bertentangan dengan syariah (Rahmatullah, 2018). Peran ASPM ini hampir sama dengan profesi penunjang lainnya, yaitu Konsultan Hukum di Pasar Modal Konvensional yang memberikan opini hukum ketika ada pihak yang melakukan transaksi di pasar modal, namun ASPM memiliki diferensiasi karena opini hukum (syariah) yang dibuat harus mempertimbangkan hukum Islam (syariah) (Rahmatullah, 2018).

5. Akad-Akad dalam Penerbitan Sukuk Korporasi
5.1 Jenis-Jenis Akad yang Digunakan
Salah satu aspek yang membedakan sukuk korporasi dari obligasi konvensional adalah penggunaan akad-akad syariah sebagai dasar transaksi. Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions (AAOIFI) pada bulan Mei 2003 menetapkan 14 sukuk yang dapat diterbitkan sesuai dengan standar syariah, di antaranya Sukuk Mudharabah, Sukuk Musyarakah, Sukuk Ijarah, Sukuk Murabahah, Sukuk Salam, dan Sukuk Istishna' (Noor, 2023; Rachmawati & Ghani, 2018). Namun dalam praktik penerbitan sukuk korporasi di Indonesia, hanya dua jenis akad yang dominan digunakan, yaitu akad Ijarah dan Mudharabah (Ilmia, 2021; Rachmawati & Ghani, 2018).
Dari 80 emisi sukuk korporasi yang tercatat, seluruhnya hanya menggunakan dua jenis akad, yakni akad Ijarah dan Mudharabah (Rachmawati & Ghani, 2018). Berdasarkan data statistik OJK per Desember 2019, sukuk ijarah terdiri dari 72 seri, sukuk mudharabah terdiri dari 29 seri, dan sukuk wakalah terdiri dari 3 seri (Rubiyanti, 2019). Dominasi akad ijarah dalam penerbitan sukuk korporasi juga tercermin dari data tahun 2020, di mana terdapat 162 sukuk seri yang diterbitkan dan 64% menggunakan akad ijarah (Fitri, 2022).

5.2 Sukuk Ijarah
Sukuk ijarah adalah sukuk yang menggunakan akad sewa-menyewa (ijarah) sebagai dasar transaksinya. Kontrak ijarah yang dikembangkan dalam bentuk pasar modal lebih dikenal dengan sukuk ijarah (Islamic leasing certificates) (Sakti & Adityarani, 2020). Dalam skema ijarah, pemegang sukuk memiliki hak atas manfaat dari aset yang disewakan, dan emiten membayar imbalan berupa fee sewa secara periodik kepada pemegang sukuk. Sukuk ijarah terbukti memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan sukuk mudharabah, berdasarkan analisis Value at Risk (VaR) (Mutia et al., 2018).
Dalam praktik penerbitan sukuk ijarah di Pasar Modal Indonesia, terdapat berbagai struktur (model) yang digunakan, tergantung pada jenis usaha emiten, tujuan pendanaan, dan pilihan akad (Rachmawati & Ghani, 2018). Namun, dalam praktiknya ditemukan bahwa beberapa sukuk ijarah menunjukkan arah yang mirip dengan praktik obligasi konvensional, di mana akad ijarah yang tidak murni dan mengarah ke kontrak muntahiya bi al-tamlik menjadi permasalahan kepatuhan syariah yang perlu diperhatikan (Fitri, 2022).

5.3 Sukuk Mudharabah
Sukuk mudharabah adalah sukuk yang menggunakan akad bagi hasil (mudharabah) sebagai dasar transaksinya. Dalam skema ini, emiten bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan investor bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Sukuk mudharabah memiliki karakteristik yang lebih berorientasi pada ekuitas dibandingkan sukuk ijarah, sehingga profil risikonya pun lebih tinggi (Mutia et al., 2018).
Contoh penerbitan sukuk mudharabah yang terkenal di Indonesia adalah Sukuk Mudharabah PT Bank Syariah Mandiri (2008), yang menggunakan skema mudharabah model A (Rachmawati & Ghani, 2018). Selain itu, Adira Finance juga menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan sebagai salah satu contoh sukuk korporasi yang beredar di pasar modal Indonesia (Wulandari et al., 2023).

5.4 Akad-Akad Lainnya
Selain ijarah dan mudharabah, terdapat beberapa akad lain yang berpotensi digunakan dalam penerbitan sukuk korporasi, meskipun belum banyak diterapkan di Indonesia. Sukuk musyarakah menggunakan akad kemitraan di mana semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta kerugian secara proporsional. Sukuk istishna' menggunakan akad pemesanan pembuatan barang, cocok untuk pembiayaan proyek konstruksi. Sukuk murabahah menggunakan akad jual beli dengan markup, meskipun sukuk ini tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (Fasa, 2016; Noor, 2023). Diversifikasi akad dalam penerbitan sukuk korporasi merupakan salah satu agenda pengembangan yang perlu didorong untuk memperluas pilihan bagi investor dan emiten (Abubakar & Handayani, 2017).

6. Mekanisme Penerbitan Sukuk Korporasi
6.1 Proses Penerbitan
Mekanisme penerbitan sukuk korporasi melibatkan beberapa tahapan dan pihak yang saling berinteraksi. Peresmian sukuk dilakukan dengan underlying asset yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah (Khoiriaturrahmah et al., 2022). Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk adalah Obligor (emiten), Special Purpose Vehicle (SPV), dan Investor (Muhayatsyah, 2020). SPV berperan sebagai entitas perantara yang menerbitkan sukuk kepada investor dan menggunakan dana yang diperoleh untuk membeli atau menyewa aset dari obligor.
Dalam proses penerbitan sukuk korporasi melalui penawaran umum, emiten wajib menyusun perjanjian perwaliamanatan sukuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada sektor pasar modal (Mauliyah et al., 2023). Setelah melakukan penawaran umum dan terjadi kesepakatan transaksi dengan investor, sukuk bisa diterbitkan dan investor berhak atas manfaat objek yang menjadi underlying asset (Mauliyah et al., 2023). Penerbitan sukuk juga harus terlebih dahulu mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktur sesuai syariah (Muhayatsyah, 2020).

6.2 Underlying Asset
Salah satu persyaratan fundamental dalam penerbitan sukuk korporasi adalah keberadaan underlying asset. Pada sukuk, terdapat underlying asset yang berfungsi sebagai jaminan bahwa sukuk yang diterbitkan didasarkan pada nilai yang sama dengan aset yang tersedia (Aisyaturrahmah & Aji, 2021). Underlying asset ini dapat berupa aset berwujud, nilai manfaat atas aset, jasa, aset proyek tertentu, atau kegiatan investasi yang telah ditentukan (Hariyanto, 2020). Keberadaan underlying asset inilah yang membedakan sukuk dari obligasi konvensional dan menjadikannya instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, karena setiap transaksi harus terkait dengan aset riil.

6.3 Pasar Primer dan Sekunder
Sukuk korporasi dapat diperdagangkan di pasar primer maupun pasar sekunder. Di pasar primer, sukuk ditawarkan kepada investor melalui penawaran umum atau private placement. Di pasar sekunder, sukuk yang telah diterbitkan dapat diperjualbelikan antara investor sesuai dengan harga pasar, sehingga investor berpotensi mendapatkan capital gain (Kurniasari, 2014). Namun, tidak semua jenis sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder; sukuk istishna' dan murabahah, misalnya, tidak dapat diperdagangkan karena mirip dengan jual-beli hutang (bai ad-dayn) yang dilarang oleh mayoritas ulama (Nasrullah et al., 2013).
Salah satu tantangan dalam pengembangan sukuk korporasi adalah masih kurangnya pemahaman investor terhadap perdagangan sukuk korporasi di pasar sekunder (Khatimah, 2017). Selain itu, penerbitan sukuk korporasi masih ditawarkan tidak secara ritel kepada masyarakat luas, namun terbatas kepada investor institusi atau individu dengan nilai nominal yang relatif besar, walaupun beberapa regulasi yang telah ada cukup memfasilitasi untuk dijadikan sebagai landasan dalam penerbitan sukuk korporasi ritel (Khatimah, 2017).

7. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Sukuk Korporasi
7.1 Faktor Makroekonomi
Perkembangan sukuk korporasi dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari harga minyak mentah dunia, perkembangan obligasi korporasi, dan aset perbankan syariah terhadap perkembangan sukuk korporasi (Zusryn et al., 2020). Sebaliknya, kapitalisasi pasar saham syariah, spread suku bunga, dan volatilitas suku bunga pasar berdampak negatif terhadap perkembangan sukuk korporasi (Zusryn et al., 2020). Inflasi juga terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap total emisi sukuk korporasi, sementara Indeks Produksi Industri (IPI) memiliki pengaruh positif dan signifikan (Aisyaturrahmah & Aji, 2021).
Penelitian tentang penentu perkembangan pasar sukuk menunjukkan bahwa variabel makroekonomi dan kualitas kelembagaan berpengaruh terhadap perkembangan pasar sukuk di berbagai negara (Najib et al., 2023). Kepastian hukum sangat diperlukan untuk memastikan kinerja sukuk, dan penerapan hukum yang kredibel akan memengaruhi kepercayaan investor dan akan diikuti dengan keputusan investasi sukuk (Najib et al., 2023).

7.2 Faktor Regulasi dan Kebijakan
Faktor regulasi merupakan salah satu faktor paling dominan yang memengaruhi perkembangan sukuk korporasi. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, perkembangan penerbitan sukuk di Indonesia secara umum dipengaruhi oleh tiga faktor: faktor eksternal, faktor peraturan, dan faktor internal (Fathurrahman, 2017). Dari faktor peraturan, terdapat tiga faktor yang sangat berpengaruh bagi emiten sukuk dalam menerbitkan sukuk di pasar modal, yaitu faktor adanya ketentuan perpajakan, ketersediaan profesi penunjang pasar modal yang kompeten di bidang pasar modal syariah, dan ketersediaan informasi mengenai pasar modal syariah (Satria & Suandi, 2020).
Faktor regulasi yang paling dominan dalam mendorong penerbitan sukuk adalah regulasi perpajakan dan keberadaan infrastruktur hukum yang kuat sebagai payung praktik sukuk di suatu negara. Semakin kecil pajak atas penerbitan sukuk, semakin banyak sukuk yang akan diterbitkan (Fathurrahman, 2017). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Sukuk Negara dan dirumuskannya peraturan-peraturan tentang obligasi syariah, sukuk bukan hanya sekadar instrumen investasi yang islami saja, tetapi juga memiliki daya magnet yang kuat terhadap pelaku pasar modal bahkan siap menjadi kompetitor obligasi konvensional (Fathurrahman, 2017).

7.3 Faktor Perbankan Syariah dan Pasar Modal
Penelitian menunjukkan adanya hubungan komplementer antara obligasi korporasi dan perbankan syariah terhadap perkembangan sukuk korporasi (Zusryn et al., 2020). Dengan kata lain, perkembangan pasar saham syariah dan pasar sukuk bersifat substitutif, sementara pasar sukuk dan obligasi bersifat komplementer (Zusryn et al., 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa sinergi dan koordinasi antara pemangku kepentingan—pemerintah, pelaku industri, perusahaan, dan pihak terkait—sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan sukuk korporasi.
Kapitalisasi Jakarta Islamic Index (JII) terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap outstanding sukuk korporasi, sementara Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap outstanding sukuk korporasi (Indari, 2018). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapitalisasi JII yang terjadi pada periode tertentu berdampak negatif terhadap outstanding sukuk, yang dapat diinterpretasikan sebagai adanya hubungan substitusi antara saham syariah dan sukuk korporasi dalam portofolio investor.

7.4 Faktor Peringkat (Rating) Sukuk
Peringkat sukuk merupakan salah satu faktor penting yang mendukung pesatnya perkembangan sukuk korporasi (Syamsudin & Anita, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel profitabilitas, leverage, dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap peringkat sukuk perusahaan korporasi yang menerbitkan sukuk (Syamsudin & Anita, 2022). Secara parsial, profitabilitas dan likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap peringkat sukuk, sementara leverage tidak berpengaruh signifikan (Syamsudin & Anita, 2022).
Penelitian lain menunjukkan bahwa variabel corporate governance (dualitas CEO-Chairman, jumlah komisaris, independensi komisaris), rasio keuangan (profitabilitas, leverage, likuiditas), nilai pasar (harga saham), keamanan (secure), dan jenis sukuk semuanya berpengaruh terhadap peringkat sukuk (Arifiansyah et al., 2021). Peringkat sukuk yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong permintaan terhadap sukuk korporasi, sehingga emiten pun semakin tertarik untuk menerbitkan sukuk.

8. Tantangan Pengembangan Sukuk Korporasi
8.1 Tantangan dari Aspek Regulasi
Salah satu tantangan utama dalam pengembangan sukuk korporasi di Indonesia adalah ketidakjelasan dan ketidaklengkapan regulasi. Regulasi sukuk di Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai aturan, sehingga mengakibatkan rendahnya pemahaman pelaku usaha dan investor terhadap kerangka hukum sukuk, serta jaminan kepastian hukum bagi pemegang sukuk (Abubakar & Handayani, 2017). Regulasi sukuk yang terintegrasi merupakan syarat utama untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor (Abubakar & Handayani, 2017).
Permasalahan utama dalam pengembangan sukuk korporasi terletak pada: (1) ketidakjelasan pajak (regulasi); (2) minimnya sumber daya manusia profesional (pelaku pasar); (3) minimnya pemahaman pelaku modal (pelaku pasar) (Kurniasari, 2014). Ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan regulasi menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan pasar sukuk, di mana aturan yang sering berubah dan kurang jelas membuat pelaku pasar kesulitan beradaptasi (Rachmadhika, 2024). Lambatnya adaptasi regulasi terhadap dinamika pasar serta regulasi yang kaku menghambat inovasi dan pertumbuhan pasar sukuk (Rachmadhika, 2024).
Masalah perpajakan juga menjadi tantangan serius. Perlakuan pajak yang berbeda dibandingkan obligasi tradisional menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan sukuk (Dimyati et al., 2023). Solusi yang ditawarkan terhadap permasalahan tersebut antara lain melalui revisi aturan pajak atau penghapusan pajak ganda, yang merupakan solusi jangka pendek yang dapat diimplementasikan segera (Kurniasari, 2014).

8.2 Tantangan dari Aspek Permintaan (Demand)
Dari sisi permintaan, tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Indonesia. Kondisi saat ini, literasi keuangan syariah masih relatif rendah, dan hal tersebut menjadi kontradiktif dengan kondisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia (Dewi et al., 2020). Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat menjadi masalah utama dalam pengembangan ekonomi Islam, termasuk pada pasar modal syariah seperti instrumen investasi sukuk korporasi, meski potensinya sangat besar (Dewi et al., 2020).
Dampak dari terbatasnya pengetahuan tersebut adalah tingkat permintaan yang rendah atas sukuk korporasi pada pasar modal (Dewi et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan masyarakat tentang sukuk dengan minat mereka untuk berinvestasi di sukuk, di mana pengetahuan hanya memiliki efek sebesar 14,3% (Bakhtiar, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain, seperti aksesibilitas, kepercayaan, dan insentif finansial, juga memainkan peran penting dalam mendorong minat investasi sukuk.

8.3 Tantangan dari Aspek Penawaran (Supply)
Dari sisi penawaran, tantangan utama adalah masih terbatasnya jumlah emiten yang menerbitkan sukuk korporasi. Dalam studi yang dilakukan, telah teridentifikasi faktor-faktor yang secara umum dianggap sebagai kendala dan hambatan dalam pengembangan investasi syariah di Pasar Modal Indonesia, di antaranya: tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah, ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah, minat pemodal atas efek syariah, kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah, dan pola pengawasan dari sisi syariah oleh lembaga terkait (Satria & Suandi, 2020).
Faktor eksternal yang paling berpengaruh menurut responden adalah perlakuan perpajakan atas sukuk, ketersediaan profesi penunjang pasar modal yang kompeten di bidang pasar modal syariah, tingkat bunga risk free rate, ketersediaan informasi mengenai pasar modal syariah, dan sosialisasi kepada pelaku pasar mengenai pasar modal syariah (Satria & Suandi, 2020). Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia dan pemahaman pelaku pasar, kurangnya sosialisasi produk syariah, masih terbatasnya produk akad dan produk pasar modal syariah, serta kurangnya regulasi pasar modal syariah menjadi tantangan yang perlu diatasi (Hadmoko et al., 2020).

8.4 Tantangan Kompleksitas Produk dan Standarisasi
Tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan sukuk korporasi adalah kompleksitas produk dan kurangnya standarisasi. Terdapat banyak tantangan dalam pengembangan sukuk secara umum, mulai dari aspek syariah, kerangka hukum, regulasi, pasar, sampai kompleksitas produk (Hadmoko et al., 2020; Kurniasari, 2014). Kurangnya standarisasi dalam struktur sukuk menjadi hambatan, karena tidak ada standar seperti pasar obligasi tradisional, yang memperlambat proses penataan, meningkatkan biaya, dan membatasi ekspansi pasar (Dimyati et al., 2023).
Dalam konteks penerbitan sukuk korporasi di Indonesia, praktik penerbitan sukuk korporasi saat ini hanya didasarkan pada dua model akad, yaitu Ijarah dan Mudharabah, sementara struktur akad pun bervariasi tergantung pada jenis usaha emiten, tujuan pendanaan, dan pilihan akad (Rachmawati & Ghani, 2018). Ke depan, penerbitan sukuk korporasi seharusnya memiliki struktur yang seragam dan terstandarisasi, sambil tetap mematuhi regulasi syariah (Rachmawati & Ghani, 2018).

9. Peluang dan Strategi Pengembangan Sukuk Korporasi
9.1 Potensi Pasar yang Besar
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sukuk korporasi. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki basis investor potensial yang sangat luas (Abubakar & Handayani, 2017; Aisyaturrahmah & Aji, 2021). Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam Global Islamic Finance Report pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan sistem keuangan syariah (Rachmadhika, 2024). Selain itu, sukuk merupakan salah satu alternatif untuk dapat memperoleh dana segar dari negara-negara Timur Tengah yang merupakan negara-negara kaya penghasil minyak yang tergabung dalam Gulf Corporation Council (GCC), karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Kurniasari, 2014).
Sukuk juga semakin diminati dibandingkan obligasi, menjadi alternatif bagi perusahaan yang memiliki kelayakan kredit yang rendah sehingga mengalami kesulitan untuk memasuki pasar utang konvensional (Riani et al., 2022). Selain itu, sukuk menjadi salah satu alternatif bagi investor Muslim yang memiliki kekhawatiran atas utang konvensional yang melibatkan bunga tetap (Riani et al., 2022). Banyak negara-negara Muslim dan non-Muslim tertarik pada sukuk sebagai salah satu alternatif terbaik untuk meningkatkan kebutuhan dana eksternal di luar pembiayaan konvensional (Zusryn et al., 2020).

9.2 Strategi Pengembangan
Berbagai strategi telah diidentifikasi untuk mendorong pengembangan sukuk korporasi di Indonesia. Pertama, dari aspek regulasi, diperlukan revisi aturan pajak atau penghapusan pajak ganda, serta pengembangan regulasi sukuk yang terintegrasi untuk memberikan kepastian hukum (Abubakar & Handayani, 2017; Kurniasari, 2014). Regulasi yang ideal harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan dinamika pasar (Rachmadhika, 2024).
Kedua, dari aspek pengembangan produk, perlu adanya inovasi dalam struktur sukuk, dari struktur sukuk berbasis hutang dengan jual beli (murabahah) menjadi ijarah atau sewa-menyewa, bagi hasil atau musyarakah, kontrak kerja atau istishna, dan sukuk campuran (Wijaya, 2021). Indonesia, khususnya regulator, perlu mengupayakan keberagaman jenis sukuk baik akad maupun underlying assets-nya agar investor dapat memilih jenis-jenis sukuk yang sesuai dengan harapan (Abubakar & Handayani, 2017).
Ketiga, dari aspek edukasi dan sosialisasi, diperlukan peningkatan promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang sukuk, sehingga masyarakat diharapkan memiliki minat untuk berinvestasi melalui sukuk (Hadmoko et al., 2020). Perkembangan sukuk saat ini harus dapat dimasifkan sebagai upaya peningkatan market share sukuk dengan membuat beberapa strategi dalam hal edukasi, komunikasi, pemasaran, dan pengembangan untuk mengakomodasi percepatan dan pertumbuhan obligasi syariah/sukuk (Wijaya, 2021).
Keempat, dari aspek kebijakan pemerintah, diperlukan kebijakan yang bersifat top down dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sukuk negara dengan membuat kebijakan bagi BUMN untuk berinvestasi pada sukuk (Abubakar & Handayani, 2017). Perlu dukungan pemerintah mendorong perusahaan untuk menerbitkan sukuk dengan biaya yang murah, pajak insentif, dan linkage dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor halal (Pamuji & Supandi, 2021).

9.3 Inovasi Produk Sukuk Korporasi
Inovasi produk merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan sukuk korporasi. Salah satu inovasi yang menarik adalah penerbitan sukuk berkelanjutan (sustainable sukuk), yang terbukti berpengaruh terhadap reputasi perusahaan (Riani et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa sukuk berkelanjutan memengaruhi reputasi perusahaan sebesar 11,2%, sementara sukuk biasa tidak berpengaruh terhadap reputasi perusahaan (Riani et al., 2022).
Inovasi lain yang sedang berkembang adalah penerapan teknologi blockchain dalam penerbitan sukuk, yang dikenal sebagai Smart Sukuk. Konsep Smart Sukuk berbasis blockchain melibatkan penggunaan teknologi blockchain dan smart contracts dalam penerbitan dan pelaksanaan sukuk, yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mengurangi biaya (Dimyati et al., 2023). Smart contracts dapat mengeliminasi beberapa komponen dan pihak yang terlibat dalam sukuk konvensional, seperti trustee, registrar, payment agent, calculation agent, arranger, listing agent, transfer agent, dan security depository (Dimyati et al., 2023).

10. Sukuk Korporasi dan Pertumbuhan Ekonomi
10.1 Kontribusi Sukuk terhadap Perekonomian
Sukuk korporasi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa sukuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Istiyani & Nabila, 2021; Sari et al., 2021). Obligasi syariah (sukuk), utamanya menggunakan data outstanding sukuk korporasi, memiliki pengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia (Sari et al., 2021). Selain itu, pasar sukuk dapat memengaruhi tingkat PDB Indonesia (Sari et al., 2021).
Sukuk mampu menutupi defisit APBN Indonesia untuk mendukung pembangunan infrastruktur, membangun tenaga kerja intensif, dan mengembangkan potensi daerah (Wijaya, 2021). Sukuk juga menyediakan alternatif sumber pembiayaan yang tidak bergantung pada utang luar negeri, karena mengandung unsur kerja sama investasi, berbagi risiko, dan keterlibatan aset (proyek riil) yang juga mendasari penerbitan sukuk (Hasnita, 2017).

10.2 Sukuk Korporasi sebagai Benchmark
Salah satu peran penting sukuk negara dalam ekosistem sukuk korporasi adalah sebagai penyedia benchmark bagi penerbitan sukuk korporasi (H & Khairunnisa, 2022; Ilmia, 2021). Keberadaan benchmark yang jelas dari sukuk negara membantu emiten sukuk korporasi dalam menentukan harga yang wajar dan kompetitif, serta memberikan referensi bagi investor dalam mengevaluasi imbal hasil sukuk korporasi.
Dalam konteks harga pasar wajar sukuk korporasi, penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, tingkat kupon (coupon rate), dan time to maturity memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga pasar wajar sukuk korporasi, sementara yield to maturity memiliki pengaruh negatif dan signifikan (Rubiyanti, 2019). Faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi, tingkat imbal hasil SBIS, dan tingkat bagi hasil deposito mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap harga pasar wajar sukuk korporasi secara parsial (Rubiyanti, 2019).

11. Aspek Akuntansi Sukuk Korporasi
11.1 PSAK 110 tentang Sukuk
Dari aspek akuntansi, perlakuan sukuk korporasi di Indonesia diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 110. PSAK ini mengatur tentang bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk korporasi di laporan keuangan (Fadillah et al., 2023). Perlakuan sukuk di Indonesia yang diatur dalam PSAK 110 sudah mengakomodasi kebutuhan penerbit sukuk dan pengguna sukuk (Hadmoko et al., 2020).
Namun, untuk akuntansi Sukuk Negara atau yang dikenal dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), belum memiliki standar akuntansi khusus yang mengatur tentang Sukuk Negara, dan selama ini aturan yang digunakan masih disamakan dengan peraturan akuntansi utang negara (Fadillah et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam standar akuntansi untuk instrumen sukuk, khususnya untuk sukuk negara.

11.2 Transparansi dan Pelaporan
Aspek transparansi dan pelaporan merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap sukuk korporasi. Munculnya Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2019 sebagai payung hukum guna mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk, termasuk kewajiban pelaporan dan pemeringkatan, memberikan dampak positif dalam mewujudkan asas keterbukaan guna realisasi dari Good Corporate Governance Principle (Christian & Edenela, 2020). Kehadiran peran Penata Laksana Penerbitan dan Agen Pemantau dalam regulasi ini juga memberikan dampak positif dalam mewujudkan transparansi (Christian & Edenela, 2020).

12. Perbandingan Sukuk Korporasi dengan Instrumen Lain
12.1 Sukuk Korporasi vs. Obligasi Konvensional
Perbandingan antara sukuk korporasi dan obligasi konvensional menunjukkan beberapa perbedaan mendasar. Dari sisi struktur, obligasi konvensional merupakan surat utang yang mewajibkan pembayaran bunga, sementara sukuk merupakan sertifikat kepemilikan aset yang memberikan imbalan berupa bagi hasil, fee, atau margin (Baiti & Syufa'at, 2021; Indriasari, 2014). Dari sisi risiko, pemegang sukuk memiliki tingkat pengembalian dengan tingkat risiko lebih rendah apabila dibandingkan dengan obligasi konvensional, karena adanya underlying asset yang menjadi jaminan (Dewi et al., 2020).
Dari sisi pasar, market share nilai sukuk korporasi hanya 6,93%, sementara market share jumlah sukuk korporasi hanya 18,77% dibandingkan obligasi konvensional (Gorib & Asbaruna, 2022). Ketimpangan market share yang sangat lebar ini menunjukkan bahwa sukuk korporasi masih memiliki ruang yang sangat besar untuk berkembang di pasar modal Indonesia.

12.2 Sukuk Korporasi vs. Sukuk Negara
Perbedaan antara sukuk korporasi dan sukuk negara terletak pada penerbit dan tujuan penerbitannya. Sukuk korporasi diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan bisnis, sementara sukuk negara diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai APBN dan proyek-proyek pembangunan (Ilmia, 2021; Nasfi & Dewi, 2020). Dari sisi risiko, sukuk negara dianggap lebih aman karena dijamin oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN, sementara sukuk korporasi memiliki risiko kredit yang lebih tinggi tergantung pada kondisi keuangan emiten (Arini & Adiputra, 2023).
Dari sisi imbal hasil, sukuk korporasi umumnya menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan sukuk negara sebagai kompensasi atas risiko kredit yang lebih tinggi. Tingkat return sukuk memiliki hasil yang lebih tinggi dibandingkan deposito (Susanto et al., 2023), dan sukuk korporasi memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi investor (Dewi et al., 2020).

13. Kesimpulan
Sukuk korporasi merupakan instrumen keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam ekosistem pasar modal syariah Indonesia. Sebagai instrumen yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan pembiayaan korporasi modern, sukuk korporasi menawarkan alternatif yang menarik bagi emiten yang ingin mendiversifikasi sumber pendanaan mereka, sekaligus memberikan pilihan investasi yang sesuai syariah bagi investor (Abubakar & Handayani, 2017; Dewi et al., 2020; Zusryn et al., 2020).
Perkembangan sukuk korporasi di Indonesia, meskipun menunjukkan tren positif, masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara sistematis. Dari aspek regulasi, diperlukan kerangka hukum yang lebih terintegrasi dan komprehensif, termasuk penyelesaian masalah perpajakan yang selama ini menjadi hambatan utama (Abubakar & Handayani, 2017; Fathurrahman, 2017; Kurniasari, 2014). Dari aspek pasar, diperlukan upaya peningkatan literasi keuangan syariah, diversifikasi produk sukuk, dan pengembangan pasar sekunder yang lebih likuid (Dewi et al., 2020; Hadmoko et al., 2020; Khatimah, 2017).
Potensi sukuk korporasi di Indonesia sangat besar, mengingat posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat (Abubakar & Handayani, 2017; Aisyaturrahmah & Aji, 2021). Dengan dukungan regulasi yang memadai, inovasi produk yang berkelanjutan, dan peningkatan literasi keuangan syariah, sukuk korporasi berpotensi menjadi instrumen pembiayaan utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta keuangan syariah global (Najib et al., 2023; Wijaya, 2021; Zusryn et al., 2020).
Ke depan, pengembangan sukuk korporasi perlu dilakukan secara holistik, melibatkan sinergi antara pemerintah sebagai regulator, OJK sebagai pengawas, DSN-MUI sebagai otoritas syariah, emiten sebagai penerbit, dan investor sebagai pengguna instrumen ini. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif inilah sukuk korporasi dapat mencapai potensi penuhnya sebagai instrumen keuangan syariah yang berkontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan (Abubakar & Handayani, 2017; Dewi et al., 2020; Pamuji & Supandi, 2021; Wijaya, 2021).

Daftar Referensi
Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Kesiapan infrastruktur hukum dalam penerbitan sukuk (surat berharga syariah) sebagai instrumen pembiayaan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4348
Aisyaturrahmah, A. H., & Aji, T. S. (2021). Pengaruh inflasi dan Indeks Produksi Industri (IPI) terhadap total emisi sukuk korporasi di Indonesia periode 2014–2018. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 4(1), 110–123. https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p110-123
Arifiansyah, F., Imani, S., & Albar, K. (2021). Analisis faktor yang memengaruhi rating sukuk syariah di Indonesia. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 6(2), 155–171. https://doi.org/10.30736/jesa.v6i2.137
Arini, E. Z., & Adiputra, P. (2023). Strategi pemasaran sukuk ritel seri SR019 sebagai instrumen keuangan syariah. Al-Muraqabah Journal of Management and Sharia Business, 3(2), 81–99. https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v3i2.1056
Baiti, E. N., & Syufa'at, S. (2021). Cash waqf linked sukuk sebagai instrumen pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 37. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275
Bakhtiar, F. (2019). Pengetahuan tentang sukuk tidak memengaruhi masyarakat untuk berinvestasi sukuk. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 9(1), 42–50. https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).42-50
Batubara, M., Fatahillah, L., Siregar, J., Sari, N., & Harahap, S. P. S. (2024). Aktivitas sukuk ijarah Rasulullah, masa Khulafa Ar-Rasyidin masa Dinasti Umayyah pada masa Dinasti Abbasiyyah. As-Syirkah Islamic Economic & Financial Journal, 3(2). https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.233
Berutu, A. G. (2022). Pasar modal syariah Indonesia: Konsep dan produk. https://doi.org/10.31219/osf.io/2n7tw
Christian, J. H., & Edenela, K. (2020). Peran OJK dalam melindungi pemegang medium term notes melalui penerbitan POJK Nomor 30 Tahun 2019. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, 8(9), 1313. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p02
Dewi, D. M., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitijanti, T. (2020). Tinjauan sukuk korporasi di Indonesia dari perspektif penawaran, permintaan dan regulasi. Journal of Business and Economics Research (JBE), 1(1), 11–16. https://doi.org/10.47065/jbe.v1i1.57
Dimyati, D., Rosyadi, Moh. I., & Fageh, A. (2023). Smart sukuk berbasis blockchain tinjauan maqasid syariah Al-Najjar. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4144. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10409
Fadillah, T. D., Nandita, D. S., Zebua, N. A., Ramadhan, M. H., & Olivia, H. (2023). Analisis bibliometrik PSAK 110 mengenai sukuk pada instrumen keuangan syariah menggunakan Vosviewer. TIN Terapan Informatika Nusantara, 4(3), 185–189. https://doi.org/10.47065/tin.v4i3.4204
Fajar, F., Rizali, R., & Rahmini, N. (2022). Kontribusi saham syariah, sukuk, reksadana syariah dan saham konvensional terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Syntax Idea, 4(1), 77–96. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i1.1750
Fasa, M. I. (2016). Sukuk: Teori dan implementasi. Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 80. https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.476
Fathurrahman, A. (2017). Perkembangan dan dinamika pasar sukuk domestik: Sebuah kajian agenda dan kebijakan. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(2). https://doi.org/10.30736/jesa.v2i2.23
Fitri, W. (2022). Korelasi praktik sukuk ijarah dengan investasi di Indonesia: Bentuk perspektif hukum syariah. Wajah Hukum, 6(1), 6. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.870
Gorib, R. I., & Asbaruna, L. W. (2022). Investasi berbasis syariah di Indonesia. Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah), 5(2), 63–75. https://doi.org/10.32627/maps.v5i2.428
H, S. B., & Khairunnisa, A. (2022). Optimalisasi pemanfaatan wakaf tanah dengan skema wakaf sukuk negara. Iltizamat Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 1(1), 23–34. https://doi.org/10.55120/ijeslabs.v1i1.472
Hadmoko, F. T., Kusuma, E. H., & Firmansyah, A. (2020). Pelaksanaan investasi sukuk di Indonesia: Sebuah kajian akuntansi dan regulasi. Account, 7(2). https://doi.org/10.32722/acc.v7i2.3547
Haerisma, A. S. (2017). Tinjauan maqasid syariah terhadap obligasi syariah (sukuk). Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 136. https://doi.org/10.24235/jm.v2i2.2154
Hariyanto, E. (2020). Potensi dan strategi penerbitan blue sukuk. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 5(2), 151–170. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.216
Hasan, F. A. A. (2019). Peran pengadilan agama dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 4(1). https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i1.1329
Hasnita, N. (2017). Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 1(2). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1430
Ilmia, A. (2021). Sukuk negara dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Finansha-Journal of Sharia Financial Management, 1(2), 22–34. https://doi.org/10.15575/fsfm.v1i2.10761
Indari, Y. (2018). Pengaruh kapitalisasi Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) terhadap outstanding sukuk korporasi di Indonesia tahun 2015–2017. Medina-Te Jurnal Studi Islam, 14(2), 90–107. https://doi.org/10.19109/medinate.v14i2.3079
Indriasari, I. (2014). Sukuk sebagai alternatif instrumen investasi dan pendanaan. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2(1), 61. https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5250
Istiyani, A., & Nabila, R. (2021). Pengaruh saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan nilai tukar sebagai variabel moderating tahun 2011–2020. Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 1(1), 11–19. https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.22
Isti'anah, I., & Dofiri, D. (2021). Encourage national economic growth melalui penerapan kebijakan sukuk negara (SBSN). Investi Jurnal Investasi Islam, 2(2), 245–260. https://doi.org/10.32806/ivi.v2i2.96
Khatimah, H. (2017). Sukuk dan kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan. Optimal Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 11(1), 83–103. https://doi.org/10.33558/optimal.v11i1.211
Khoiriaturrahmah, M., Wardanah, I. D., & Batubara, M. (2022). Konsep sukuk dan aplikasinya di Indonesia. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(2), 480–489. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1149
Kurniasari, W. (2014). Perkembangan dan prospek sukuk tinjauan teoritis. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 99–122. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122
Mauliyah, N. I., Hasanah, H., & Hasanah, M. (2023). Potensi pengembangan green sukuk dan aspek hukum di Indonesia. Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 8(2), 221–234. https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.701
Muhayatsyah, A. (2020). Aspek syariah pada instrumen sukuk: Analisis penerapan sukuk wakaf di Indonesia. J-ISCAN Journal of Islamic Accounting Research, 2(2), 67–91. https://doi.org/10.52490/j-iscan.v2i2.891
Munawiroh, A., & Rumawi, R. (2020). Melacak investasi syariah: Studi perkembangan sukuk bagi pasar modal syariah di Indonesia. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, 8(10), 1551. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i10.p06
Mutia, E., Rahmawaty, R., & Afrianandra, C. (2018). Value at risk of sukuk ijarah and mudharabah in Indonesia. Journal of Accounting Research Organization and Economics, 1(1), 65–73. https://doi.org/10.24815/jaroe.v1i1.10751
Najib, M. T. A., Sa'adah, S. R., & Putro, R. L. (2023). Penentu perkembangan pasar sukuk: Makroekonomi dan institutional quality. Jurnal Manajemen Akuntansi Ekonomi, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.59066/jmae.v2i1.238
Nasfi, N., & Dewi, S. (2020). Analisis regulasi sukuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam peningkatan berinvestasi di pasar modal Indonesia. JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), 5(02), 180–189. https://doi.org/10.36665/jusie.v5i02.353
Nasrullah, A., Burhan, U., & Multifiah, M. (2013). Studi kepatuhan syariah dan manfaat ekonomi terhadap minat investor dalam pembelian sukuk negara. La_Riba, 7(1), 41–60. https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art4
Noor, A. (2023). Hukum lembaga keuangan syariah non bank di Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/f6gvx
Pamuji, A. E., & Supandi, A. F. (2021). Strategi penguatan industri keuangan syariah di era MEA. Finansha-Journal of Sharia Financial Management, 2(2), 92–107. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14947
Rachmadhika, H. A. (2024). Investasi hijau yang menjembatani dunia: Sukuk hijau diaspora. Jurnalku, 4(3), 338–347. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i3.1058
Rachmawati, E., & Ghani, A. M. B. A. (2018). Akad penerbitan sukuk di pasar modal Indonesia dalam perspektif fikih. Al-Adalah, 14(1), 225. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2203
Rahmani, S. (2019). Manajemen risiko reputasi dalam pasar modal syariah. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(2), 270–282. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.182
Rahmatika, C. I., & Yustati, H. (2024). Analisis pengaruh fatwa MUI terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(4), 79–90. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1721
Rahmatullah, I. (2018). Legal opinion ahli syariah pasar modal (ASPM) dalam industri pasar modal syariah di Indonesia. Law and Justice, 3(1), 22–29. https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6107
Rhetha, S. A., Karisha, Y., Kiyani, N., Zain, T. N., & Abadi, M. T. (2024). Nilai maslahah reksadana syariah dalam perspektif maqashid syariah. Jurnal Ilmiah Research and Development Student, 2(1), 116–125. https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.572
Riani, S., Yurniwati, Y., & Putriana, V. T. (2022). Analisis pengaruh sukuk dan sukuk berkelanjutan terhadap reputasi perusahaan. Ekonomis Journal of Economics and Business, 6(1), 319. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.535
Rubiyanti, T. (2019). Penilaian faktor-faktor makro ekonomi, coupon, yield to maturity, time to maturity dan rating terhadap fair price sukuk korporasi pasar modal syariah di Indonesia periode tahun 2014–2018. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (JESKAPE), 3(2), 164–184. https://doi.org/10.52490/jeskape.v3i2.436
Sa'idaturrohmah, N. (2022). Cash waqf linked sukuk (CWLS) untuk ketahanan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Adilla Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, 5(1), 39–50. https://doi.org/10.52166/adilla.v5i1.2890
Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Jurnal Fundamental Justice, 1(2), 39–50. https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900
Sari, E. K., Rafikasari, E. F., Setiawan, D., & Nurhayati, W. (2021). Analisis pengaruh produk-produk pasar modal syariah dan IKNB syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014–2020. JPEKA Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen dan Keuangan, 5(2), 103–118. https://doi.org/10.26740/jpeka.v5n2.p103-118
Satria, C., & Suandi, S. (2020). Faktor minat dan peran perkembangan sukuk terhadap pembangunan. Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 6(1), 77–96. https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.142
Sholiha, I., & Hanifah, N. (2021). Eksistensi obligasi syariah (sukuk) korporasi di Indonesia pada masa pandemi. Istidlal Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 5(2), 143–151. https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.346
Suhendar, H. (2019). Arah dan kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 10(2), 135–148. https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5151
Susanto, R. M., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian seputar pasar modal syariah. At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 167–185. https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.1759
Syamsudin, N. M., & Anita, W. F. (2022). Pengaruh rasio profitabilitas, rasio leverage, rasio likuiditas terhadap peringkat sukuk. Widya Akuntansi dan Keuangan, 4(02), 127–141. https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v4i02.2273
Syaripudin, E. I., Sulthonuddin, B. H., Furkony, D. K., & Hamid, A. (2022). Sukuk dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jurnal Naratas, 4(2), 1–10. https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.330
Wijaya, R. H. (2021). Investasi syariah dan pertumbuhan ekonomi: Optimasi peran sukuk sebagai penunjang pembangunan ekonomi nasional. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, 20(1), 54. https://doi.org/10.19184/jeam.v20i1.21325
Wulandari, S., Yudhantaka, L., & Amalia, F. N. (2023). Karakteristik sukuk negara ritel sebagai objek jaminan fidusia. Jurist-Diction, 6(2), 351–368. https://doi.org/10.20473/jd.v6i2.43934
Zusryn, A. S., Hashfi, R. U. A., & Nasution, A. H. (2020). Pengaruh sistem perbankan, makroekonomi, dinamika pasar keuangan terhadap perkembangan sukuk korporasi. JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics), 4(2). https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v4i2.1244
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar