AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstract
The Financial Services Authority (OJK) is one of the most strategic financial institutions in Indonesia's financial system architecture. Established under Law Number 21 of 2011, OJK serves as an independent institution responsible for regulating, supervising, examining, and investigating activities in the financial services sector. Prior to OJK's establishment, financial supervision was fragmented across multiple authorities, namely Bank Indonesia for banking and Bapepam-LK for capital markets and non-bank financial industries, which potentially led to conflicting policies. This article comprehensively examines OJK's historical background, legal foundations, functions, duties, and authority, as well as its coordination with other institutions such as Bank Indonesia and the Deposit Insurance Corporation (LPS) within the Financial System Stability Committee (KSSK) framework. Furthermore, this article analyzes OJK's roles in banking supervision, capital markets, non-bank financial industries, consumer protection, financial inclusion, fintech oversight, sustainable finance, Islamic banking, and its response to the COVID-19 pandemic. The challenges and prospects for OJK's future development are also discussed. The conclusion emphasizes that OJK has brought fundamental changes to Indonesia's financial governance, transforming fragmented supervision into an integrated system, while facing increasingly complex challenges including rapid technological development, cyber threats, and demands for financial inclusion and sustainable finance.
Keywords: Financial Services Authority, OJK, Financial Supervision, Consumer Protection, Financial Inclusion, Fintech, Sustainable Finance
Abstrak
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan salah satu lembaga keuangan paling strategis dalam arsitektur sistem keuangan Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK berfungsi sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sebelum terbentuknya OJK, pengawasan keuangan bersifat terfragmentasi di berbagai otoritas, yakni Bank Indonesia untuk perbankan dan Bapepam-LK untuk pasar modal dan industri keuangan non-bank, yang berpotensi menimbulkan kebijakan yang saling bertentangan. Artikel ini secara komprehensif mengkaji latar belakang historis, landasan hukum, fungsi, tugas, dan kewenangan OJK, serta koordinasinya dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Lebih lanjut, artikel ini menganalisis peran OJK dalam pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, perlindungan konsumen, inklusi keuangan, pengawasan fintech, keuangan berkelanjutan, perbankan syariah, serta respons OJK terhadap pandemi COVID-19. Tantangan dan prospek pengembangan OJK ke depan juga turut dibahas. Kesimpulan menegaskan bahwa OJK telah membawa perubahan fundamental dalam tata kelola keuangan Indonesia, mengubah pengawasan yang terfragmentasi menjadi sistem terintegrasi, sekaligus menghadapi tantangan yang semakin kompleks, meliputi perkembangan teknologi yang pesat, ancaman siber, serta tuntutan inklusi keuangan dan keuangan berkelanjutan.
Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Pengawasan Keuangan, Perlindungan Konsumen, Inklusi Keuangan, Fintech, Keuangan Berkelanjutan
1. Pendahuluan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan salah satu lembaga keuangan paling strategis dalam arsitektur sistem keuangan Indonesia. Sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Muhajir, 2022; NOER, 2022; Sutadji, 2024). Kehadiran OJK menandai babak baru dalam tata kelola sektor keuangan Indonesia, di mana seluruh kegiatan jasa keuangan yang sebelumnya diawasi oleh berbagai lembaga yang berbeda kini disatukan di bawah satu atap pengawasan yang terintegrasi (Hernany, 2023; Samuel et al., 2024).
Sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antara subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun institusi, memerlukan kehadiran lembaga pengawas yang komprehensif dan independen (Sutadji, 2024). Sebelum terbentuknya OJK, pengawasan industri keuangan berjalan terpisah, di mana Bank Indonesia (BI) melakukan pengawasan pada industri bank, sementara Bapepam-LK mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank (Nani & Pangemanan, 2018). Kondisi pengawasan yang terfragmentasi ini berpotensi menimbulkan arah kebijakan yang berbeda dan bahkan bertolak belakang antara satu otoritas dengan otoritas lainnya (Hernany, 2023). Oleh karena itu, pembentukan OJK menjadi solusi fundamental untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi, efisien, dan efektif.
2. Sejarah Dan Latar Belakang Pembentukan OJK
2.1 Konteks Historis
Pembentukan OJK tidak terlepas dari pelajaran pahit yang dipetik dari krisis keuangan Asia yang melanda Indonesia pada tahun 1997–1998. Krisis tersebut mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami kolaps, sehingga banyak pihak mempertanyakan efektivitas pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank yang bermasalah (Sari, 2018). Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respons langsung dari krisis Asia yang terjadi pada 1997–1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan (Sari, 2018). Krisis tersebut membuktikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan perbankan oleh bank sentral, sehingga mendorong gagasan untuk memisahkan fungsi pengawasan dari Bank Sentral (Pamungkas & Zulfikar, 2021).
Secara historis, pembentukan OJK sebenarnya merupakan hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-Undang tentang Bank oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Sari, 2018). Ide pemisahan fungsi pengawasan dari Bank Sentral ini datang sebagai respons terhadap kompleksitas sistem keuangan yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam kehidupan masyarakat (A et al., 2017). Pada kesempatan yang bersamaan, kondisi demikian turut serta mendukung upaya peningkatan perekonomian nasional, di mana salah satu elemen yang berkaitan dengan perekonomian nasional adalah masalah sistem keuangan dan kegiatan industri jasa keuangan (A et al., 2017).
2.2 Dasar Hukum Pembentukan
OJK resmi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disahkan pada tanggal 22 November 2011 (Faizah et al., 2024; Windiantika, 2016). Pembentukan lembaga pengawasan sektor keuangan perbankan ini sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di mana dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk oleh Undang-Undang (Sari, 2018). Dengan diundangkannya UU OJK, maka OJK menggantikan fungsi pengawasan pada sektor jasa keuangan yang dahulunya dipegang oleh Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dengan tujuan agar pengawasan menjadi terintegrasi dan komprehensif (Sari, 2018).
Selanjutnya, perkembangan regulasi OJK terus berlanjut dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang membawa perubahan signifikan dalam regulasi dan struktur sektor keuangan, terutama dalam layanan keuangan digital dan perlindungan konsumen (Sutadji, 2024; Takhsin & Azzahra, 2023).
3. Tujuan Pembentukan OJK
Mengacu pada Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tujuan pembentukan OJK adalah agar aktivitas dan/atau kegiatan di dalam industri jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan sanggup menghasilkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkesinambungan dan stabil, serta sanggup melindungi kepentingan masyarakat atau konsumen (Nani & Pangemanan, 2018). Secara lebih rinci, tujuan OJK dapat dijabarkan sebagai berikut.
Pertama, OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel (Widodo & Kartini, 2022). Kedua, OJK bertujuan untuk mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil (Putra, 2015; Widodo & Kartini, 2022). Ketiga, OJK bertujuan untuk mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Putra, 2015; Widodo & Kartini, 2022). Tujuan-tujuan ini mencerminkan komitmen OJK untuk menjadi lembaga pengawas yang tidak hanya berfokus pada stabilitas sistem keuangan, tetapi juga pada perlindungan kepentingan masyarakat luas sebagai pengguna jasa keuangan.
Secara sosiologis dan filosofis, tujuan dibentuknya Undang-Undang OJK adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Widodo & Kartini, 2022). OJK ke depan diharapkan menjadi lembaga pengawas kegiatan jasa keuangan yang dapat dipercaya untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari transaksi yang curang (fraud) (Widodo & Kartini, 2022).
4. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang OJK
4.1 Fungsi OJK
Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan (Hernany, 2023; Kismawadi, 2017). Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK (Hirsanuddin et al., 2017). Dengan adanya OJK, semua industri jasa keuangan akan disatukan pengawasannya di bawah satu atap, seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank lainnya, sehingga tidak ada lagi kebingungan dalam hal tanggung jawab terhadap pengawasannya (Samuel et al., 2024).
4.2 Tugas OJK
OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di tiga sektor utama, yaitu: (1) sektor Perbankan; (2) sektor Pasar Modal; dan (3) sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang mencakup perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (Bakhri et al., 2021; Faizah et al., 2024; Hernany, 2023; Kismawadi, 2017). Berdasarkan Pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Fidhayanti, 2020; Karo & Luna, 2019).
4.3 Wewenang OJK
Wewenang yang dimiliki OJK mencakup tiga bidang utama, yaitu: (1) Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank; (2) Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank); dan (3) Pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) (Muhajir, 2022; NOER, 2022). Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang antara lain: menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang; menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; menetapkan peraturan dan keputusan OJK; menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan; menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur; serta menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi (Sari, 2018).
Dalam konteks pengawasan perbankan secara khusus, OJK mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank (Kismawadi, 2017; Rulanda et al., 2020). Selain itu, OJK juga berwenang dalam pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, serta pemeriksaan bank (Asfali, 2023; NOER, 2022).
5. Peralihan Kewenangan Dari Bank Indonesia Ke OJK
5.1 Proses Peralihan
Sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan pengaturan dan pengawasan bank telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK (Muhajir, 2022; NOER, 2022). Peralihan tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan mulai berlaku sejak 31 Desember 2013 (Muhajir, 2022; NOER, 2022). Sementara itu, pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012 (Nani & Pangemanan, 2018). Pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro juga dilakukan oleh OJK sejak tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Hernany, 2023).
5.2 Rasionalitas Peralihan
Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar Bank Indonesia dapat fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurusi pengawasan bank, karena bank merupakan sektor perekonomian (Muhajir, 2022). Sebelum adanya OJK, Bank Indonesia berperan sebagai pengawas perbankan sekaligus sebagai regulator di bidang moneter, sehingga BI berperan aktif dalam dua hal sekaligus, yaitu macro-prudential supervision dan micro-prudential supervision (Kismawadi, 2017). Dengan terbitnya dan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas sebagai micro-prudential supervisor dialihkan kepada OJK (Kismawadi, 2017). Hal ini memungkinkan Bank Indonesia untuk lebih fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan secara makro.
Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan oleh otoritas yang berbeda dapat menimbulkan arah kebijakan yang berbeda pula. Misalnya, perbankan yang masuk dalam pengawasan otoritas bank sementara dalam bursa efek perbankan diawasi oleh otoritas pasar modal, sehingga akan menimbulkan kebijakan yang berbeda dari dua otoritas dan memunculkan arbitrary yang kebijakan dan pengaturannya bertolak belakang (Hernany, 2023). Oleh karena itu, OJK merupakan solusi untuk kondisi ini.
6. Koordinasi OJK Dengan Lembaga Lain
6.1 Koordinasi dengan Bank Indonesia
Pasal 39 UU OJK mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, meliputi: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, dan penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank (NOER, 2022). Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengawasan mikroprudensial yang dilakukan OJK selaras dengan kebijakan makroprudensial yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia (Asfali, 2023).
Dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK membantu Bank Indonesia, sementara lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank, merupakan tugas dan wewenang OJK (Asfali, 2023). Dengan berkolaborasinya Bank Indonesia dan OJK, tentunya akan memudahkan tugas dalam mengawasi segala permasalahan hingga ke bagian yang terkecil (Putra, 2015).
6.2 Koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
OJK juga berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penanganan bank gagal. Koordinasi penanganan bank gagal antara LPS dengan OJK diperlihatkan oleh adanya konfirmasi yang dilakukan OJK kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK, kemudian LPS melakukan pemeriksaan terhadap bank terkait (Windiantika, 2016). LPS sudah tentu akan melakukan kajian dan memutuskan apakah bank yang sedang bermasalah tersebut akan diselamatkan atau tidak diselamatkan (Windiantika, 2016).
Sebagai lembaga yang independen, OJK dan LPS harus berkoordinasi dan bekerja sama dalam pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan. Koordinasi dan kerja sama yang dilakukan oleh OJK dan LPS dapat dilihat dengan dibentuknya Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) (Windiantika, 2016). Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Koordinator, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS (Susanto & Masri, 2020).
6.3 Koordinasi dalam Kerangka KSSK
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 berisi mengenai tanggung jawab lembaga keuangan dalam menangani krisis ekonomi yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS. KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) merupakan forum untuk melakukan koordinasi, kerja sama, dan pertukaran beragam informasi mengenai kondisi keuangan sehingga krisis pada sistem ekonomi dapat cepat tertangani dengan baik (Hidayat & Hardianto, 2022). Koordinasi antarlembaga ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan.
7. Pengawasan Sektor Perbankan Oleh OJK
7.1 Ruang Lingkup Pengawasan Perbankan
Pengaturan dan pengawasan terhadap bank seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang OJK mencakup pengaturan dalam hal kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank (Muhajir, 2022; NOER, 2022). Untuk pelaksanaan tugas pengawasan bank, OJK mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan (Muhajir, 2022; NOER, 2022).
Pengawasan bank dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama: (1) Pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance based supervisor), yaitu pemantauan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian; dan (2) Pengawasan berdasarkan risiko (risk based supervisor), yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu (Elpira & Candra, 2020).
7.2 Pengawasan Market Conduct
Setelah krisis ekonomi tahun 2008, pengawasan bidang keuangan tidak hanya berdasarkan prudential; pengawasan pasar (Market Conduct Supervision/MCS) adalah jenis pengawasan yang berfokus pada perilaku penyelenggara usaha dengan konsumennya dengan tujuan meminimalkan kerugian konsumen (Sutadji, 2024). Pengawasan market conduct yang dilakukan oleh OJK meliputi desain produk, launching product, pemasaran produk dan purna jual produk jasa keuangan, serta penyelesaian sengketa produk jasa keuangan yang dimanfaatkan oleh konsumen jasa keuangan (Hernany, 2023).
OJK meminta Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk terus memperkuat upaya perlindungan konsumen secara menyeluruh dalam setiap produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan ke masyarakat. Penerapan perlindungan konsumen yang dilakukan PUJK akan diawasi secara ketat oleh OJK melalui pengawasan perilaku PUJK atau market conduct (Sutadji, 2024). Pengawasan OJK diharapkan mendorong kemajuan jasa keuangan, termasuk kaitannya dengan perlindungan konsumen, yang akan meningkatkan keyakinan masyarakat akan stabilitas sistem keuangan (Sutadji, 2024).
7.3 Pengawasan Kesehatan Bank
OJK memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan dan kesehatan sektor perbankan. Dengan otoritasnya yang luas, OJK mampu merespons dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat (Samuel et al., 2024). Sistem penilaian tingkat kesehatan bank mengacu pada Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 menggunakan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) (Dewantara & Nufitasari, 2021).
Kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank mencakup pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank (Asfali, 2023; Windiantika, 2016). Semua ini dilaksanakan oleh OJK sebagai bagian dari pengawasan mikroprudensial yang komprehensif.
8. Pengawasan Sektor Pasar Modal
OJK memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan yang signifikan di sektor pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur kegiatan di pasar modal Indonesia, termasuk emisi efek, perdagangan efek, dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga di sektor pasar modal. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi OJK sebagai badan pengawas yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pasar modal di Indonesia (Sidiq, 2023).
Walaupun pengaturan reksa dana sepenuhnya merupakan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)-LK yang sekarang telah beralih kepada OJK, bank sebagai agen penjual tetap perlu memperhatikan beberapa prinsip kehati-hatian (Setiadi, 2019). Selain itu, diusulkan perlu dilakukan koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK untuk mengawasi praktik perbankan yang memperluas kegiatan usahanya di pasar modal (Setiadi, 2019).
9. Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
9.1 Ruang Lingkup IKNB
OJK mengawasi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang mencakup berbagai lembaga keuangan di luar perbankan dan pasar modal. Lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk dalam IKNB terdiri dari: pegadaian, lembaga keuangan mikro, perusahaan penjamin, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder rumah, dan teknologi finansial (Fidhayanti, 2020). OJK mengawasi seluruh lembaga-lembaga ini untuk memastikan bahwa kegiatan mereka berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan konsumen.
9.2 Pengawasan Sektor Asuransi
OJK sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor perasuransian berfungsi untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi (Ridho, 2020). Dalam lingkup pengawasan di sektor perasuransian, OJK mempunyai kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis asuransi (Ridho, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa OJK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan konsumen dalam sektor asuransi.
10. Independensi OJK
10.1 Prinsip Independensi
Asas independensi lebih tegas dituangkan dalam penjelasan umum UU OJK yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (A et al., 2017). Independensi OJK harus dapat diperankan guna menyeimbangkan kepentingan pemerintah, konsumen, dan industri jasa keuangan agar arah kebijakan perekonomian dapat berjalan selaras (Nasution, 2014).
Struktur regulasi yang tidak independen dalam sektor jasa keuangan telah mengakibatkan kondisi perekonomian yang sangat buruk pada beberapa negara pada tahun 1990-an. Belajar dari pengalaman tersebut, maka keberadaan OJK di Indonesia harus didukung oleh adanya struktur regulasi yang independen, sehingga tujuan dari dibentuknya OJK dapat diwujudkan (Nasution, 2014). Keberadaan struktur regulasi yang independen tersebut dapat diukur dari independensi OJK dari segi regulasi, pengawasan, institusi, dan independensi dari segi pembiayaan (Nasution, 2014).
10.2 Batas Independensi
Dalam konteks OJK di Indonesia, struktur regulasi yang independen tidak dimaksudkan untuk menjadikan OJK sebagai lembaga yang memiliki independensi yang absolut, tetapi struktur regulasi yang menjadikan OJK sebagai katalisator pembangunan ekonomi dan wasit untuk fair play (Nasution, 2014). Meskipun belum pada bentuk yang sempurna, secara umum UU OJK telah mengadopsi semua segi dari struktur regulasi yang independen tersebut. Dikatakan belum pada bentuk yang sempurna karena masih diperlukan upaya harmonisasi pada sejumlah perundang-undangan terkait, penyempurnaan peraturan yang ada, dan pembentukan peraturan pelaksanaan pada tataran teknis operasional (Nasution, 2014).
11. Perlindungan Konsumen Oleh OJK
11.1 Kerangka Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen merupakan salah satu pilar utama dalam fungsi OJK. Beberapa kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh OJK dalam rangka perlindungan konsumen antara lain Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Irawansah et al., 2021). OJK juga menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan (Agustin et al., 2023).
Kewenangan OJK dalam konteks perlindungan konsumen, khususnya perlindungan nasabah perbankan, meliputi: (a) memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; (b) meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan (c) tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan (Asfali, 2023).
11.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Dalam implementasi penyelesaian sengketa, OJK menunjuk fasilitator yang merupakan petugas OJK di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Layanan Konsumen OJK (Asfali, 2023). Model pengawasan industri jasa keuangan yang dianut oleh Indonesia dengan adanya OJK adalah Unified Supervisory Model, di mana fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa yang tadinya dijalankan oleh Bank Indonesia akan dilaksanakan oleh OJK (Asfali, 2023).
Dalam aktivitasnya, OJK menerima pengajuan dan memfasilitasi pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan, yang terdahulu dilakukan oleh pihak Bank Indonesia (BI). Hal demikian merupakan wujud dari pelaksanaan Pasal 4 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (Amilatul et al., 2021).
12. OJK Dan Inklusi Keuangan
12.1 Peran OJK dalam Mendorong Inklusi Keuangan
OJK mendukung pengimplementasian inklusi keuangan melalui tiga pilar yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan. Tiga pilar tersebut adalah: (1) program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan; (2) penguatan infrastruktur literasi keuangan; dan (3) pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau (Nengsih, 2023). OJK telah berupaya mendorong perluasan akses masyarakat dan inklusi keuangan yang disebut dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNKI) (Nengsih, 2023).
Inklusi keuangan merupakan target yang menjadi prioritas OJK untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dan sebagai upaya mengurangi unbankable society, terutama bagi pelaku ekonomi kreatif (Hadiyati, 2021). Melalui literasi keuangan diyakini akan mendukung upaya pencapaian stabilitas sistem keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang lebih inklusif (Hadiyati, 2021).
12.2 Literasi Keuangan
Peraturan OJK Nomor 76 Tahun 2016 menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan keyakinan (confidence), yang mempengaruhi sikap (attitude) dan perilaku (behavior) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (Pratiwi & Krisnawati, 2020). Pemerintah Indonesia melalui OJK semakin giat mencanangkan program literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia, karena peningkatan literasi keuangan saat ini telah menjadi isu global (Pratiwi & Krisnawati, 2020).
Pada tahun 2013, Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) sebagai bagian dari the Trilogy of Policy Instrument dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat (market confidence) dan kesetaraan konsumen dan industri jasa keuangan (level playing field) (Pratiwi & Krisnawati, 2020). Survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan OJK menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia masih perlu terus ditingkatkan, dengan adanya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Prabowo, 2021).
13. OJK Dan Pengawasan Fintech
13.1 Regulasi Fintech oleh OJK
Perkembangan Financial Technology (Fintech) di Indonesia yang sangat pesat memerlukan pengawasan yang ketat dari OJK. OJK mengklasifikasikan fintech di Indonesia ke dalam dua kategori: Fintech 2.0 untuk layanan keuangan digital yang dioperasikan lembaga keuangan, dan Fintech 3.0 untuk startup teknologi yang mempunyai produk dan jasa inovasi keuangan (Karo & Luna, 2019). Regulasi utama yang mengatur fintech di Indonesia adalah Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Kholifah & Rufaida, 2022; Maulida, 2020; Y. Sari, 2023).
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang mencakup fintech sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan lainnya (Fidhayanti, 2020). Dalam perizinan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial, OJK mengatur dua tahap proses, yaitu pendaftaran dan perizinan (Fidhayanti, 2020).
13.2 Regulatory Sandbox
Salah satu mekanisme pengawasan fintech yang inovatif adalah Regulatory Sandbox (RS). Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK IKD, OJK menetapkan penyelenggara untuk diuji coba dalam Regulatory Sandbox. Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) terdiri dari lembaga jasa keuangan dan pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan (Karo & Luna, 2019). OJK memiliki berbagai wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan melalui mekanisme ini, sehingga fintech yang beroperasi di Indonesia telah melalui proses uji coba yang ketat sebelum mendapatkan izin operasional (Karo & Luna, 2019).
13.3 Tantangan Pengawasan Fintech
Meskipun OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait fintech, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengawasan sektor ini. Kebijakan yang ada, berupa Peraturan OJK (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI), hanya mengatur hal-hal teknis di industri sehingga kekuatan hukumnya dinilai masih lemah (Irawansah et al., 2021). Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk membentuk Undang-Undang Fintech yang lebih komprehensif guna memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi konsumen dan pelaku industri fintech (Anastasia, 2023; Irawansah et al., 2021).
Sejak 2018, Satgas Waspada Investasi OJK telah membekukan kegiatan ribuan pinjaman online ilegal (Kholifah & Rufaida, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa OJK aktif dalam memberantas praktik fintech ilegal yang merugikan masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan penguatan regulasi dan kapasitas pengawasan untuk menghadapi perkembangan fintech yang semakin pesat.
14. OJK Dan Keuangan Berkelanjutan
14.1 Roadmap Keuangan Berkelanjutan
Dalam upaya untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), OJK telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015–2019 pada tanggal 5 Desember 2014. Panduan ini berisi rencana kerja program keuangan berkelanjutan yang akan diterapkan oleh industri jasa finansial yang berada di bawah pengawasan OJK, termasuk industri perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (Valdiansyah & Widiyati, 2024). Penguatan keberlanjutan sektor perbankan didukung Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Perusahaan Publik (Sutadji, 2024).
14.2 Sustainable Development Goals (SDGs)
OJK berperan aktif dalam membingkai dimensi Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia melalui strategi market conduct, edukasi, dan perlindungan konsumen di era ekonomi digital (Sutadji, 2024). Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah program global yang disetujui oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, yang harus dicapai pada tahun 2030 (Sutadji, 2024). OJK berupaya memastikan bahwa sektor jasa keuangan Indonesia berkontribusi positif terhadap pencapaian SDGs melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang diterbitkannya.
Berdasarkan Laporan Taksonomi Hijau Indonesia, OJK telah menerbitkan beberapa Peraturan OJK sebagai fondasi awal dalam mencapai penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia (Pratama & Firmansyah, 2024). OJK juga telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan sebagai dasar acuan pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia (Pratama & Firmansyah, 2024).
15. OJK Dan Pengawasan Perbankan Syariah
15.1 Kerangka Pengawasan Perbankan Syariah
Pengawasan perbankan syariah di Indonesia dilakukan oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pengaturan fungsi pengawasan lembaga perbankan syariah oleh OJK berlandaskan pada Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia serta Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (Rulanda et al., 2020). Hubungan hukum antara OJK dan DSN-MUI memiliki hubungan kemitraan, di mana dalam hal pengawasan lembaga perbankan syariah, OJK melakukan pengawasan eksternal sementara DSN-MUI melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan secara internal (Rulanda et al., 2020).
15.2 Dukungan OJK terhadap Inklusi Keuangan Syariah
OJK mendukung implementasi inklusi keuangan pada perbankan syariah melalui berbagai kebijakan yang responsif dan sinergis (Nengsih, 2023). OJK juga membuat kebijakan kewajiban pemberian pembiayaan perbankan minimal 20 persen yang disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Nengsih, 2023). OJK terus memotivasi industri untuk melakukan sosialisasi tentang pemahaman keuangan syariah, mengingat masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat (Subagiyo, 2019).
Menurut data OJK, aset industri perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2021 meningkat sebesar 13,94 persen (Wijaya et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan OJK dalam mendukung perkembangan perbankan syariah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.
16. Respons OJK Terhadap Krisis Dan Pandemi Covid-19
16.1 Kebijakan Countercyclical
Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, OJK merespons dengan menerbitkan berbagai kebijakan countercyclical. OJK menerbitkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Budiman et al., 2024; Hertinawati, 2021; Nugraheni et al., 2022). Kebijakan ini berlaku untuk semua lembaga keuangan konvensional maupun syariah (Hertinawati, 2021). Selain itu, OJK juga menerbitkan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 untuk sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) (Hutasoit et al., 2022).
Kebijakan restrukturisasi kredit yang diterbitkan OJK bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara tingkat kesehatan bank dengan kondisi ekonomi masyarakat (Dewantara & Nufitasari, 2021). Terdapat setidaknya tiga hal yang dapat dilakukan untuk penyelamatan kredit berdasarkan Peraturan OJK, yaitu restrukturisasi melalui penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, dan pengurangan tunggakan pokok (Budiman et al., 2024).
16.2 Perpanjangan Kebijakan Stimulus
OJK juga memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun mulai dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023, dan perpanjangan ini juga berlaku bagi BPR dan BPRS (Nugraheni et al., 2022). Kebijakan ini menunjukkan komitmen OJK dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19. Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi kebijakan untuk memonitor dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia (Risantyo, 2022).
17. OJK Dan Keamanan Siber
Keamanan siber pada sektor jasa keuangan menjadi prioritas utama OJK karena adanya proses perubahan ke sistem digital berdasarkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan yang dikeluarkan oleh OJK (Luthfah, 2023). Hal ini seiring dengan perubahan teknologi dan ancaman yang semakin kompleks sehingga keamanan jaringan menjadi indikator utama dalam sistem digital (Luthfah, 2023). Kepatuhan terhadap peraturan terkait dengan keamanan siber oleh pelaku sektor jasa keuangan baik terhadap OJK maupun terkait dengan sektor jasa keuangan juga menjadi indikator yang signifikan penting untuk keberlangsungan sistem siber yang aman (Luthfah, 2023).
Penguatan keamanan siber pada sektor jasa keuangan non-bank dan pasar modal perlu segera diadakan pengaturan hukum karena ancaman dan insiden siber melalui teknologi informasi tidak hanya kepada bank namun juga ditujukan kepada sektor jasa keuangan selain bank (Luthfah, 2023). Koordinasi di sektor jasa keuangan harus diintegrasikan dengan peran Bank Indonesia dan OJK dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks (Emanuella, 2021).
18. Tantangan Dan Prospek OJK Ke Depan
18.1 Tantangan Internal
Sumber Daya Manusia di OJK menghadapi tekanan yang besar dalam menjalankan tugas pengawasan mikroprudensial dan pengawasan conduct business supervision (Zulkifli et al., 2022). Dalam praktik pengawasan perbankan masa lalu, banyak perilaku sektor jasa keuangan termasuk perbankan yang luput dari pengawasan otoritas perbankan (Zulkifli et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa OJK perlu terus meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusianya untuk menghadapi kompleksitas sektor jasa keuangan yang terus berkembang.
18.2 Tantangan Eksternal
Perkembangan teknologi yang pesat, munculnya berbagai inovasi keuangan digital, dan meningkatnya ancaman siber merupakan tantangan eksternal yang harus dihadapi OJK. Selain itu, integrasi keuangan ASEAN melalui ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) juga menghadirkan tantangan bagi OJK dalam mengatur dan mengawasi perbankan nasional dalam konteks persaingan regional (Rismawati, 2016). OJK telah menyusun cetak biru jasa keuangan yang disebut Master Plan Jasa Keuangan Indonesia (MPJKI) sebagai respons terhadap tantangan ini (Rismawati, 2016).
18.3 Prospek ke Depan
OJK diharapkan dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan keuangan global. Dengan adanya UU P2SK (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), OJK mendapatkan mandat yang lebih kuat untuk mendorong pengembangan dan penguatan sektor keuangan Indonesia (Takhsin & Azzahra, 2023). Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan dampak UU P2SK mencakup peningkatan infrastruktur, perluasan akses informasi, peningkatan literasi keuangan, dan upaya bersama antara pemerintah dan OJK untuk membangun kepercayaan investor (Takhsin & Azzahra, 2023).
OJK juga diharapkan membantu mengembangkan industri jasa keuangan menjadi salah satu penopang ekonomi nasional yang dapat bersaing dalam ekonomi global dan mensejahterakan Indonesia. Untuk itu, OJK harus dapat menyelenggarakan kegiatan jasa keuangan yang teratur, transparan, akuntabel, adil, berkelanjutan (sustainable), dan stabil demi kepentingan pengguna (konsumen) dan masyarakat umum (Widodo & Kartini, 2022).
19. Kesimpulan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang sangat strategis dalam arsitektur sistem keuangan Indonesia. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK mengemban tugas yang sangat berat namun krusial dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia. Melalui fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang terintegrasi, OJK berupaya memastikan bahwa seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel (Muhajir, 2022; NOER, 2022; Sutadji, 2024).
Kehadiran OJK telah membawa perubahan fundamental dalam tata kelola sektor keuangan Indonesia, dari sistem pengawasan yang terfragmentasi menjadi sistem pengawasan yang terintegrasi di bawah satu atap (Hernany, 2023; Samuel et al., 2024). Koordinasi yang erat antara OJK dengan Bank Indonesia, LPS, dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam kerangka KSSK merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia (Susanto & Masri, 2020; Windiantika, 2016).
Ke depan, OJK dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perkembangan teknologi keuangan yang pesat, ancaman siber yang semakin canggih, hingga tuntutan untuk mendorong inklusi keuangan dan keuangan berkelanjutan. Namun dengan landasan hukum yang kuat, komitmen terhadap independensi, dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, OJK memiliki potensi yang besar untuk terus berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif (Nasution, 2014; Takhsin & Azzahra, 2023; Widodo & Kartini, 2022).
Daftar Pustaka
A, D. I., Triasih, D., & Adib, A. S. (2017). Kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan fungsi pengawasan pada lembaga keuangan bank pasca lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 17(2), 218–227. https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i2.487
Agustin, A. E., Fitriana, A., Cahyani, B. D., & Sujianto, A. E. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan menanggulangi illegal investments di Indonesia. Student Research Journal, 1(3), 26–33. https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i3.298
Amilatul, S. N., Suciati, S., & Ambarsari, R. (2021). Implementasi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang jaminan fidusia (Studi pada Koperasi Wahidiyah Ta'Awun Kepanjen Malang). Jurnal Panorama Hukum, 6(1), 61–67. https://doi.org/10.21067/jph.v6i1.5964
Anastasia, D. S. (2023). Urgensi pembentukan hukum fintech untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen dalam pinjaman online. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(02), 136–151. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.227
Asfali, I. (2023). Kewenangan dan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan dalam rangka perlindungan nasabah perbankan setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Smart Hukum (JSH), 1(2), 313–322. https://doi.org/10.55299/jsh.v1i2.272
Bakhri, S., Layaman, L., & Alfan, M. I. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon pada perlindungan konsumen financial technology lending. J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research, 3(1), 1–22. https://doi.org/10.52490/j-iscan.v3i1.1108
Budiman, H., Akhmaddhian, S., Dialog, B. L., Anugrah, D., & Fernanda, A. B. (2024). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit bank terkait risiko yang timbul akibat pandemi Covid-19. Jurnal Bedah Hukum, 8(1), 53–68. https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1328
Dewantara, R., & Nufitasari, D. (2021). Politik hukum pengaturan mengenai tindakan pencegahan non performing loan pada bank dalam masa pandemik dengan pendekatan konsep bifurkasi hukum. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(1), 66–83. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.176
Elpira, M., & Candra, M. (2020). Urgensi DSN-MUI sebagai otoritas pengawas syariah lembaga keuangan syariah. El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 10(1), 22–38. https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.22-38
Emanuella, C. S. (2021). Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai alat pembayaran di Indonesia. Jurist-Diction, 4(6), 2243. https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31845
Faizah, N., Ratih, D., Mafudloh, K. E., & Abadi, M. T. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Jurnal Ilmiah Research and Development Student, 2(1), 135–144. https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.574
Fidhayanti, D. (2020). Urgensi pembentukan regulasi shadow banking pada layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial di Indonesia. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(2), 381. https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.722
Hadiyati, N. (2021). Kebijakan financial inclusion terhadap pelaku ekonomi kreatif yang unbankable di Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 386–396. https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38091
Hernany, D. H. (2023). Basis for the establishment of the Financial Services Authority (OJK) as regulator and supervisor of financial services in Banjarmasin. Formosa Journal of Applied Sciences, 2(8), 1893–1904. https://doi.org/10.55927/fjas.v2i8.5575
Hertinawati, H. (2021). Analisa terhadap kebijakan fiskal dan moneter Indonesia dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19. Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan, dan Investasi), 4(2), 118. https://doi.org/10.32493/skt.v4i2.8936
Hidayat, A. R., & Hardianto, F. (2022). Lembaga keuangan dan kebijakan publik dalam menangani krisis ekonomi global. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(10), 17710–17719. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13174
Hirsanuddin, Muhaimin, M., BF, A. R. H., & Setiawan, Y. (2017). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan. Jurnal Jatiswara, 31(1), 1–20. https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i1.32
Hutasoit, R. M. H., Kurniasari, F., & Situmorang, R. (2022). Observing digital leadership model through interpretative phenomenological analysis a la regulator during pandemic era. Indonesian Journal of Multidisciplinary Science, 2(2), 1947–1956. https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i2.284
Irawansah, D., Yuspin, W., Ridwan, R., & Nasrullah, N. (2021). Urgensi pembentukan Undang-Undang fintech di Indonesia: Harapan dan realita di era pandemi Covid-19. SASI, 27(4), 532–548. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.581
Karo, R. K., & Luna, L. (2019). Pengawasan teknologi finansial melalui regulatory sandbox oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan perspektif keadilan bermartabat. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2(2), 116–125. https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.547
Kholifah, A., & Rufaida, A. (2022). Contract law in online lending practice. Al-Adl, 15(1), 42. https://doi.org/10.31332/aladl.v15i1.3421
Kismawadi, E. R. (2017). Otoritas Jasa Keuangan (financial services authority) dan industri perbankan syariah di Indonesia. J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 1(2). https://doi.org/10.32505/jebis.v1i2.24
Luthfah, D. (2023). Penguatan keamanan siber pada sektor jasa keuangan Indonesia. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, 259–267. https://doi.org/10.25105/pdk.v9i1.18643
Maulida, A. (2020). Fin-tech UMKM untuk stabilitas sistem keuangan Indonesia. Relasi: Jurnal Ekonomi, 16(2), 326–337. https://doi.org/10.31967/relasi.v16i2.367
Muhajir, M. (2022). Otoritas Jasa Keuangan dan sistem moneter Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/r8526
Nani, S. S., & Pangemanan, S. S. (2018). IPTEKS pengendalian intern terhadap aset tetap dan persediaan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan/KOJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Jurnal IPTEKS Akuntansi bagi Masyarakat, 2(02). https://doi.org/10.32400/jiam.2.02.2018.21598
Nasution, B. (2014). Struktur regulasi independensi Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Hukum dan Peradilan, 3(3), 281. https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.281-294
Nengsih, N. (2023). Sinergisitas pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan inklusi keuangan pada perbankan syariah di Indonesia. Equivalent: Journal of Economic Accounting and Management, 1(2), 64–74. https://doi.org/10.61994/equivalent.v1i2.61
NOER, Muh. A. (2022). OJK dan sistem moneter Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/gyb3q
Nugraheni, W., Heniyatun, H., Sulistysningsih, P., Nurwati, N., & Iswanto, B. (2022). Penyelesaian kredit bermasalah sektor UMKM pada masa pandemi Covid-19 di Bank Bapas 69 Magelang. Borobudur Law and Society Journal, 1(2), 22–29. https://doi.org/10.31603/7395
Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi adanya fraud dalam bisnis investasi dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2(1). https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507
Prabowo, A. (2021). Market conducts supervisory phenomenon in Indonesia. Sebelas Maret Business Review, 6(2), 85. https://doi.org/10.20961/smbr.v6i2.57399
Pratama, B. A., & Firmansyah, A. (2024). Pembiayaan hijau: Akselerasi pembangunan berkelanjutan demi mencapai net zero emission. Journal of Law Administration and Social Science, 4(1), 150–160. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.743
Pratiwi, L. R. E., & Krisnawati, A. (2020). Pengaruh literasi keuangan terhadap financial self-efficacy pada usia produktif di Kabupaten Buleleng, Bali. Jurnal Mitra Manajemen, 4(2), 171–183. https://doi.org/10.52160/ejmm.v4i2.338
Putra, M. U. M. (2015). Peran dan kebijakan moneter terhadap perekonomian Sumatera Utara. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, 5(1), 41–50. https://doi.org/10.55601/jwem.v5i1.224
Ridho, M. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi pemegang polis asuransi akibat pailitnya perusahaan asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015). Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 19(2), 292–328. https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2444
Risantyo, R. (2022). Efektivitas restrukturisasi kredit perbankan terkait penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 di masa pandemi Covid-19. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 9(2), 185. https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.53449
Rismawati, R. (2016). Menghadapi Qualified ASEAN Bank, Indonesia: Berekspansi atau bertahan di dalam negeri? Veritas et Justitia, 2(1), 154. https://doi.org/10.25123/vej.2074
Rulanda, S. P., Zaini, Z. D., & Safitri, M. (2020). Kedudukan hukum pengawas bank syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Jurnal Supremasi, 36–51. https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148
Samuel, Y., Kardinata, H., & Hutauruk, R. (2024). Fungsi dan kewenangan OJK dalam pengawasan kesehatan bank. Wajah Hukum, 8(1), 363. https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1433
Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi jasa keuangan di Indonesia. Supremasi: Jurnal Hukum, 1(1), 23–33. https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154
Sari, Y. (2023). Sharia e-commerce in Indonesia: Sharia peer to peer lending. Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship, 90–102. https://doi.org/10.20885/risfe.vol2.iss1.art7
Setiadi, T. (2019). Politik hukum fungsi bank sebagai agen reksa dana di pasar modal. Yustitia, 5(1), 141–154. https://doi.org/10.31943/yustitia.v5i1.64
Sidiq, S. (2023). Interseksi hukum dan ekonomi: Analisis komprehensif terhadap dinamika regulasi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Muhammadiyah Law Review, 7(2), 39. https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2767
Subagiyo, R. (2019). Era fintech: Peluang dan tantangan bagi ekonomi syariah. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 7(2), 316–336. https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457
Susanto, R., & Masri, Z. A. H. (2020). Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam pengelolaan sistem stabilitas keuangan Indonesia. Relasi: Jurnal Ekonomi, 16(2), 249–263. https://doi.org/10.31967/relasi.v16i2.363
Sutadji, I. M. (2024). Membingkai dimensi SDGs Indonesia melalui strategi market conduct, edukasi dan perlindungan konsumen era ekonomi digital. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 15(2), 230–239. https://doi.org/10.22225/kr.15.2.2024.230-239
Takhsin, M., & Azzahra, P. L. (2023). Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap ekonomi Indonesia. Journal of Law and Economics, 2(1), 52–63. https://doi.org/10.56347/jle.v2i1.181
Valdiansyah, R. H., & Widiyati, D. (2024). Peranan sustainable finance pada industri UMKM Indonesia: Peluang dan tantangan. Journal of Law Administration and Social Science, 4(1), 47–55. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.713
Widodo, S., & Kartini, I. A. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pemberantasan tindak pidana penipuan yang memanfaatkan rekening bank sebagai rekening penampungan. Kosmik Hukum, 22(2), 110. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i2.14151
Wijaya, B. H., Asyiqin, A. D., & Rahayu, S. M. (2023). The relevance of Monzer Kahf's views on Islamic banking in Indonesia. Invest: Journal of Sharia & Economic Law, 3(1), 120–138. https://doi.org/10.21154/invest.v3i1.5875
Windiantika, W. W. (2016). Sistem koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jurnal Cita Hukum, 3(2), 353–364. https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2326
Zulkifli, Z., Fauzi, W., & Pratama, A. P. R. (2022). Pengawasan terhadap perlindungan hukum konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Kota Padang. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 25–41. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i1.5781
Kavita_260503110146_Jika NPF meningkat, NI dan NOM menurun, sementara NSFR berada di bawah 100%, bagaimana seharusnya manajemen bank syariah menentukan prioritas kebijakan? Apakah bank perlu berfokus pada pemulihan pembiayaan, penguatan pendanaan stabil, atau peningkatan pendapatan? Jelaskan urutan prioritas dan alasan ekonominya.
BalasHapusAugie Ryan Rahman_230503110085, Bagaimana peran OJK dalam mensinergikan pengawasan keuangan prudensial dengan pengawasan syariah oleh DSN-MUI?
BalasHapusTASYA AULIYA 250503110015. Saya izin bertanya, Pak. Apa saja peran dan wewenang OJK dalam mengatur dan mengawasi bank syariah, dan bagaimana koordinasi OJK dengan Dewan Syariah Nasional MUI dalam memastikan kepatuhan syariah?
BalasHapusAmelia Septi Hidayatullaili_250503110061, Assalamu’alaikum, izin bertanya. OJK mengawasi industri keuangan, termasuk yang berbasis syariah. Jika OJK menemukan pelanggaran tata kelola di sebuah bank syariah, sanksi dan langkah apa yang dapat diambil? Terima kasih.
BalasHapusPermisi Bapak, perkenalkan nama saya Anta Kuna Lutfi Sholiha dengan NIM 250503110004. Izin bertanya Bapak:
BalasHapusMengingat OJK menjalankan fungsi pengawasan terintegrasi (integrated supervision) di seluruh sektor jasa keuangan, bagaimana harmonisasi regulasi dan koordinasi pengawasan antara OJK dan DSN-MUI agar penerapan standar perlindungan konsumen di perbankan syariah tetap adaptif terhadap inovasi keuangan tanpa mengorbankan kepatuhan syariah (sharia compliance)?
fatwaulayyahaniifah_250503110014
BalasHapusizin bertanya Pak/Bu. Apa karakteristik pembeda utama dalam pola pengawasan OJK terhadap industri keuangan syariah dibandingkan sektor konvensional? Terima kasih.
Nadya Auliya Azzahra_250503110053
BalasHapusAssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Artikel menjelaskan bahwa OJK memiliki kewenangan mengawasi kesehatan bank sekaligus melindungi konsumen. Jika sebuah bank dinilai sehat berdasarkan indikator keuangan, tetapi banyak nasabah mengalami kerugian akibat informasi produk yang tidak transparan, bagaimana OJK seharusnya menentukan prioritas pengawasan dan tindakan korektif agar kesehatan bank tidak hanya dinilai dari aspek keuangan, tetapi juga dari perlindungan hak nasabah? Terima kasih.
safa salsabila azhar_250503110033 izin bertanya, Bagaimana peran OJK dalam mengawasi industri keuangan Islam?
BalasHapusAdwa Al Fadhilah_250503110070
BalasHapusizin bertanya, Bagaimana OJK menyeimbangkan pengawasan prudensial berbasis manajemen risiko (risk-based supervision) dengan pengawasan kepatuhan syariah pada Lembaga Keuangan Syariah?
Indah putri rahmawati (250503110043)
BalasHapusSaya penasaran dari sisi perlindungan konsumen dan stabilitas sistem: di tengah masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat dibandingkan inklusinya, strategi pengawasan preventif seperti apa yang diterapkan OJK untuk melindungi konsumen muslim dari praktik investasi bodong atau produk keuangan ilegal yang kerap mencatut label 'syariah'?
Bagaimana strategi OJK dalam memperkuat pengawasan fintech dan perlindungan konsumen di era digital tanpa menghambat inovasi keuangan serta meningkatkan inklusi keuangan masyarakat?
BalasHapusNama: Albaid Lau Dzikrillah
NIM: 260503110125
M. Zumarullah Isfa Izzaty_250503110002
BalasHapusPertanyaan: Bagaimana OJK mengawasi kegiatan perbankan syariah agar tetap sehat, melindungi konsumen, dan mematuhi peraturan yang berlaku?
Muhammad Rafid Mubarak_250503110008
BalasHapusBagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan menjamin kepatuhan syariah pada industri keuangan Islam?
"Bagaimana bentuk pengawasan khusus yang diterapkan OJK untuk memastikan integritas operasional lembaga keuangan syariah?"
BalasHapusNIM: 250503110062
NAMA: Muhammad Reyhan Firmansyah
Kusiroh (250503110077)
BalasHapusizin bertanya bapak, bagaimana cara OJK menjaga keseimbangan antara mendorong inovasi layanan keuangan digital seperti fintech dan melindungi masyarakat dari risiko penipuan serta penyalahgunaan data pribadi?
syahrina rafa maula (250503110071)
BalasHapusizin bertanya, Bagaimana OJK memastikan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi juga mampu mendeteksi praktik yang berpotensi merugikan nasabah sejak dini?
Velani Laily Noviana (250503110042)
BalasHapusIzin bertanya Bapak, bagaimana OJK dapat menjaga keseimbangan antara pengawasan yang ketat terhadap perbankan syariah dan ruang inovasi agar industri tetap berkembang?
Ahmadah Latifatul hakimah_250503110054, izin bertanya pak/buk, Jika ABIF memungkinkan bank syariah Malaysia masuk Indonesia, apakah mereka akan merekrut SDM Indonesia yang tidak terampil (Gambar 8.1) atau bawa SDM Malaysia? Kalau mereka bawa SDM Malaysia yang lebih terampil, apakah bank syariah Indonesia akan kalah bersaing?
BalasHapusWILDANI AFIFAH_250503110017
BalasHapusSeberapa efektif integrasi pengawasan OJK dengan DSN-MUI dalam menjamin kepatuhan syariah secara menyeluruh?
Rayhana Annisa Karyanto (250503110069)
BalasHapusOJK merupakan lembaga independen. Namun, dalam menjalankan tugasnya, OJK tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga lain. Bagaimana cara OJK menjaga independensinya agar keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu?
250503110058_ULFI HIDAYAH
BalasHapusIzin bertanya,
Bagaimana OJK menyeimbangkan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen dengan kebutuhan inovasi produk keuangan syariah agar regulasi tidak tertinggal dari perkembangan teknologi?
Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Afdal Faisal Ahmadani (260503110084), izin bertanya. Bagaimana bentuk koordinasi fungsional dan pembagian wewenang yang efektif serta sinergis antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menjalankan fungsi pengawasan reguler serta penegakan kepatuhan syariah (sharia compliance) secara ketat pada seluruh entitas industri keuangan Islam di Indonesia?
BalasHapusSyifaul Awwalina. H_250503110064
BalasHapusBagaimana OJK dapat memastikan perlindungan konsumen tetap efektif ketika perkembangan fintech dan layanan keuangan digital berlangsung lebih cepat daripada pembentukan regulasi dan kemampuan pengawasan?
Dwi Rahmania Putri_260503110163.
BalasHapusIzin bertanya Bapak. Jika OJK bertugas melindungi konsumen sekaligus menjaga stabilitas industri jasa keuangan, bagaimana OJK menentukan prioritas ketika kepentingan keduanya bertentangan? Misalnya, ketika menyelamatkan suatu lembaga keuangan dianggap penting bagi stabilitas sistem, tetapi keputusan tersebut berpotensi merugikan konsumen. Prinsip apa yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan OJK?
Inayatin Najah (250503110067)
BalasHapusIzin bertanya, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Namun, siapa yang mengawasi kinerja OJK agar kewenangan tersebut tidak digunakan secara berlebihan atau justru tidak dijalankan secara optimal?
izin bertanya bapak, Bagaimana bentuk sinergi pengawasan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perbankan syariah?
BalasHapusNIM: 250503110060 | NAMA: imelda islami arisaputri
Intan Aprilia NurFadilla 260503110111
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana OJK memastikan independensinya benar-benar terjaga dari intervensi politik atau kepentingan ekonomi tertentu, terutama ketika mengeluarkan kebijakan yang berdampak langsung pada korporasi besar atau proyek strategis pemerintah?
250503110038_Ririt Shinta Nurjanatin
BalasHapusIzin bertanya, Bapak. Jika OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada lembaga jasa keuangan, bagaimana cara memastikan bahwa sanksi tersebut benar-benar memberikan efek jera dan tidak hanya menjadi formalitas, terutama bagi lembaga keuangan besar?
[Difah Rimadhani_250503110052]
BalasHapusIzin bertanya Pak, bagaimana koordinasi OJK dengan Bank Indonesia dan LPS dalam KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, serta pembagian kewenangan pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial?
Karimatussaumi Nur Alifa Atok_260503110109 Izin bertanya bapak, Seberapa efektif pembagian wewenang antara OJK dan DSN MUI dalam menjamin sharia compliance secara menyeluruh tanpa menciptakan tumpang tindih regulasi?
BalasHapusZAHRA NUR RAHMAWATI (250503110036)
BalasHapusizin bertanya pak, Bagaimana OJK menjaga independensinya dari intervensi politik dan industri, namun di sisi lain tetap harus bersinergi secara ketat dengan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan?
Nabila Rizky Rahmadani (250503110059) izin bertanya. Pembentukan OJK merupakan langkah transformasi besar pascakrisis 1997–1998 untuk memisahkan fungsi pengawasan mikroprudensial dari Bank Sentral guna menciptakan pengawasan yang terintegrasi. Di sisi lain, OJK dituntut untuk senantiasa berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia (makroprudensial) dan LPS (penanganan bank gagal) dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Bagaimana cara memastikan bahwa koordinasi antarlembaga ini dapat berjalan secara efektif tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau birokrasi lambat saat menghadapi potensi krisis keuangan sistemik?
BalasHapusSALLYKA ZAHRA (250503110066) Izin bertanya Bapak, Bagaimana OJK dapat memastikan pengawasan terhadap industri keuangan syariah berjalan efektif ketika produk keuangan digital berkembang lebih cepat daripada regulasi?
BalasHapusArya Wijaya_250503110005, izin bertanya pak, Bagaimana OJK dapat memastikan bahwa pengawasan terhadap bank syariah tidak hanya berfokus pada kesehatan keuangan dan perlindungan konsumen, tetapi juga pada konsistensi penerapan prinsip syariah dalam praktik?
BalasHapusYuga Dwi Saputra (250503110018) izin bertanya bapak, bagaimana bentuk sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Nasional Syariah Majelis Ulama Indonesia (DNS-MUI) dalam mengawasi industri keuangan syariah di Indonesia?
BalasHapusmuhammadferdyansyahsaputra_250503110020 Bagaimana OJK mengawasi kepatuhan bank syariah?
BalasHapusNayla Amartya_250503110029 Izin bertanya Bapak, apa saja peran dan wewenang OJK dalam mengatur dan mengawasi industri keuangan syariah, dan bagaimana pembagian tugasnya dengan Bank Indonesia dan DSN-MUI? Bagaimana OJK menangani pelanggaran, dan apa program yang dijalankan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah?
BalasHapusAchmad Chaidar Jazuli_250503110032
BalasHapusApa peran OJK dalam mengawasi industri keuangan syariah di Indonesia?
Naila Afiya Ramadhani Nasywaa__250503110065
BalasHapusAssalamualaikum, izin bertanya Bapak. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, OJK perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola dan kesehatan lembaga keuangan syariah. Namun, keberhasilan pengawasan tidak selalu dapat dinilai hanya dari jumlah pemeriksaan atau sanksi yang diberikan. Bagaimana OJK mengukur efektivitas pengawasannya dalam jangka panjang, terutama untuk mengetahui apakah suatu bank syariah benar-benar mengalami perbaikan setelah mendapat pembinaan atau sanksi? Indikator apa yang dapat digunakan untuk membedakan perbaikan yang bersifat sementara dengan perubahan tata kelola yang berkelanjutan? Terima kasih.
anya amelya febriyantie (250503110074)
BalasHapusizin beertanya pak,Bagaimana OJK dapat memastikan bahwa pengawasan terhadap bank syariah tidak hanya menilai kesehatan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendorong tercapainya tujuan sosial dan keadilan ekonomi Islam?
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak. Bagaimana OJK mengoordinasikan pengawasan aspek prudensial dan aspek syariah bersama DSN-MUI, dan apakah ada potensi tumpang tindih kewenangan yang perlu dibenahi?
BalasHapusNilna Rohmatal Maula_250503110013.
ALIFIA YUSNITA SALSABILAH_250503110009
BalasHapusizin bertanya bapak, Bagaimana mekanisme pembagian kewenangan antara OJK (pengawasan mikroprudensial) dan Bank Indonesia (pengawasan makroprudensial) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan saat terjadi krisis likuiditas mendadak?
Bagaimana bentuk pengawasan terintegrasi yang dilakukan OJK dalam memastikan stabilitas sekaligus pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia?
BalasHapusIdentitas: 250503110055 - BRYAN ALINZKY
Salsabilla Lyrabiha (250503110048)
BalasHapusIzin bertanya bapak, Independensi OJK diperlukan agar keputusan pengawasan tidak mudah dipengaruhi pihak luar. Namun, jika OJK memiliki kewenangan yang besar, bagaimana masyarakat dapat mengawasi dan meminta pertanggungjawaban OJK ketika kebijakan atau keputusannya dianggap merugikan konsumen?
Agung Kasya Naipospos_250503110026.
BalasHapusDalam fondasi arsitektur perbankan, Produk Penghimpunan Dana (Simpanan) pada Perbankan Syariah—yang mencakup tabungan, giro, dan deposito—dielaborasi sebagai instrumen inklusif untuk memobilisasi dana umat berbasis akad titipan (Wadiah) dan bagi hasil (Mudharabah). Namun, dalam realitas strukturalnya, sistem penghimpunan dana ini telah terjangkit penyakit "mimikri institusional", di mana bank syariah berlomba-lomba menawarkan produk simpanan yang bentuk, fitur, dan daya tariknya dirancang sedemikian rupa agar identik dengan bank konvensional demi memenangkan persaingan pangsa pasar. Akad Wadiah yang seharusnya murni titipan dimanipulasi dengan iming-iming bonus bulanan yang besarnya disesuaikan dengan suku bunga pasar, sementara akad Mudharabah direkayasa melalui mekanisme perataan laba agar deposan tidak pernah merasakan risiko kerugian riil. Mengingat esensi penghimpunan dana dalam Islam menuntut kejujuran akad, kejelasan status kepemilikan, dan partisipasi nyata dalam risiko ekonomi, sejauh mana produk simpanan perbankan syariah saat ini benar-benar menjadi wadah penyimpanan yang suci dari riba, alih-alih sekadar mekanisme penarikan dana murah berkedok syariah (sharia-wrapped low-cost fund mobilization) untuk membiayai ekspansi korporasi kapitalis?
250503110025_Dwi Dita Saskia
BalasHapusAssalamu’alaikum, izin bertanya, Bapak.
Dalam artikel dijelaskan bahwa rasio FDR menjadi salah satu indikator utama untuk menilai likuiditas bank syariah, dengan kisaran ideal 75%–100%. Namun, kondisi setiap bank tentu berbeda, baik dari segi jumlah dana pihak ketiga, jenis pembiayaan, maupun jangka waktu pengembaliannya. Apakah penggunaan kisaran FDR yang sama untuk semua bank syariah sudah cukup adil dan akurat dalam menilai kesehatan likuiditas, atau seharusnya penilaian juga mempertimbangkan karakteristik masing-masing bank?
Dwi aurora nayla rahmadina_250503110035 izin bertanya bapak
BalasHapusJika OJK memiliki kewenangan mengawasi lembaga jasa keuangan, mengapa pinjaman online ilegal dan investasi bodong masih banyak merugikan masyarakat? Apakah masalahnya terletak pada keterbatasan pengawasan, penegakan hukum, atau rendahnya literasi keuangan?
afifah nukmah_250503110034
BalasHapusizin bertanya bapak
Melihat perkembangan teknologi keuangan yang semakin pesat, menurut pemateri apakah OJK saat ini sudah cukup siap menghadapi berbagai inovasi keuangan digital, seperti fintech, aset kripto, dan layanan keuangan berbasis kecerdasan buatan? Apa yang perlu diperkuat oleh OJK agar pengawasannya tetap efektif?
Bagaimana OJK dan DSN-MUI membagi peran dalam pengawasan industri keuangan Islam, dan apa kelemahan pembagian peran tersebut?
BalasHapusTabina AfraLiyudhza Chafidh_250503110012
Ahmad Dimas Arviansyah_250503110006
BalasHapusDari lembaga mana saja pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal dialihkan ke OJK?
Nafisah Munawwaroh_260503110093
BalasHapusSejauh mana efektivitas pengawasan OJK dalam memastikan seluruh kegiatan perbankan syariah berjalan sesuai regulasi dan prinsip syariah, serta bagaimana pengawasan tersebut dapat mencegah terjadinya penyimpangan?
Naysilla Ika Y S T_250503110046 izin bertanya, dalam materi dijelaskan bahwa perkembangan fintech membuat pengawasan OJK semakin kompleks, terutama karena masih banyak pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Menurut pemateri, bagaimana cara OJK memastikan masyarakat terlindungi dari pinjaman online ilegal, sementara perkembangan teknologi dan layanan keuangan digital terus berjalan dengan cepat?
BalasHapus250503110001_Shakinah Binti Al - Azahro
BalasHapusIzin bertanya, jika bank syariah memiliki rasio likuiditas yang memenuhi standar, tetapi tetap mengalami kesulitan memenuhi penarikan dana nasabah, apakah standar rasio yang digunakan sudah cukup untuk menggambarkan kondisi likuiditas bank yang sebenarnya?
Tisyah Novea Awaliyah (098)
BalasHapusApa peran dan wewenang OJK dalam mengawasi bank syariah?
Bagaimana koordinasi OJK dengan DSN-MUI dan DPS?
Nahdya Dina Fauzia
BalasHapus260503110089
Bagaimana OJK menyeimbangkan tujuan pengawasan yang bersifat ganda—antara menjaga stabilitas dan pertumbuhan industri keuangan di satu sisi, dengan melindungi kepentingan konsumen di sisi lain—mengingat kedua tujuan ini sering kali saling bertentangan (misalnya, aturan yang melindungi konsumen secara ketat dapat membebani biaya kepatuhan bagi lembaga keuangan dan memperlambat pertumbuhan bisnis)?
Khulafatul Anshor_250503110021
BalasHapusBagaimana OJK memastikan lembaga keuangan syariah tidak hanya sehat secara keuangan, tetapi juga benar-benar patuh terhadap prinsip syariah?
Lintang Vergiawan Ari Kristanto (260503110114) izin bertanya, bagaimana OJK memastikan perlindungan data pribadi dan keamanan siber pada layanan perbankan digital berjalan efektif?
BalasHapus250503110073_shabrina aulia aufa Bagaimana OJK memastikan bahwa pengawasan terhadap bank syariah tidak hanya berfokus pada kesehatan keuangan, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip syariah?
BalasHapusNama: M. Iqbal Aqilah\
BalasHapusNIM: 260503110126
Jika OJK bertugas mengawasi dan melindungi konsumen jasa keuangan, mengapa masih banyak masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal dan penipuan keuangan? Apakah hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan OJK belum berjalan secara maksimal?
Nama: M. Fahril Abidin
BalasHapusNIM: 260503110133
Izin bertanya, Bapak.
Dalam artikel dijelaskan bahwa OJK memiliki peran penting dalam mengawasi lembaga jasa keuangan sekaligus melindungi konsumen. Namun, perkembangan teknologi keuangan seperti fintech membuat berbagai layanan keuangan semakin mudah diakses, sementara risiko penipuan dan penyalahgunaan data pribadi juga semakin meningkat. Menurut Bapak, bagaimana OJK dapat menyeimbangkan upaya mendorong inovasi fintech dengan pengawasan dan perlindungan konsumen, agar kemudahan akses layanan keuangan tidak justru meningkatkan risiko kerugian bagi masyarakat?
Mengapa pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi oleh OJK sangat penting bagi kelangsungan industri jasa keuangan di Indonesia?
BalasHapusSiti Khumaeroh-250503110063
Ashdaq Rijal Bahri (260503110119) izin bertanya, Mengingat OJK memikul tanggung jawab ganda antara menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen, prinsip apa yang menjadi dasar prioritas pengambilan keputusan OJK ketika kedua kepentingan tersebut saling bertentangan secara langsung di tengah ancaman krisis?
BalasHapusArin Kamal Windiyanti_250503110068
BalasHapusIzin bertanya Bapak, artikel menyebut kebijakan restrukturisasi OJK pada masa pandemi dapat dilakukan melalui penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, dan pengurangan tunggakan pokok, dan kebijakan itu berlaku juga untuk bank syariah. Jika seorang pedagang yang memiliki pembiayaan murabahah di bank syariah kehilangan penghasilan saat pandemi, bagaimana penyesuaian "penurunan suku bunga" itu dilakukan di bank syariah yang tidak menggunakan bunga, dan apakah penurunan margin pada akad yang sudah disepakati tetap sesuai prinsip syariah? Terima kasih, Bapak.
Novia Indriani _ 260503110179
BalasHapusPermisi Pak, saya sering dengar istilah NPF ketika membahas pembiayaan macet. Kalau banyak nasabah, misalnya pelaku UMKM, yang kesulitan membayar angsuran karena daya beli menurun, bagaimana bank syariah menyikapinya? Apakah ada solusi seperti restrukturisasi, dan bagaimana agar NPF tetap terjaga tanpa mengabaikan nilai keadilan dalam syariah?
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Apa peran dan kewenangan lembaga atau instrumen yang dibahas dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengawasan Industri Keuangan Islam, serta bagaimana kontribusinya dalam menjaga tata kelola dan kepatuhan terhadap prinsip syariah?
BalasHapusNama: Sri Vidiya Ningsih
NIM: 250503110016
Dian Rosita Hadiningsih (250503110030)
BalasHapusBagaimana merumuskan mekanisme koordinasi kelembagaan yang kedap konflik antara OJK dan Bank Indonesia dalam menghadapi situasi krisis sistemik, guna mengatasi batasan abu-abu antara kebijakan makroprudensial moneter dan penyehatan bank secara mikroprudensial agar tidak terjadi kelambanan pengambilan keputusan penyelamatan?
Jazilatur Rohmah (2505033110022)
BalasHapusBagaimana peningkatan NPF dapat memengaruhi profitabilitas dan kesehatan bank syariah?
Nama: Ahmad Rafi Rafiuddin
BalasHapusNIM: 250503110028
Pertanyaan: Bagaimana kerangka pengawasan OJK dalam memastikan kepatuhan syariah pada produk-produk fintech syariah terintegrasi dan agregator digital?
nama : ahmad hadi fidzikri azhari NIM : 260503110117
BalasHapusassalamualikum pak izin bertanya Jika OJK dibentuk untuk mengatasi kelemahan pengawasan perbankan setelah krisis 1997–1998, apakah pembentukan OJK sudah cukup untuk mencegah terulangnya krisis perbankan, atau sebenarnya masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan yang diterapkan?
250503110057_Afifah Bunga Arya
BalasHapusAssalamu'alaikum bapak saya izin bertanya, Sejauh mana pengawasan OJK dapat menjamin bahwa bank syariah tidak hanya memenuhi regulasi keuangan, tetapi juga benar-benar menjalankan prinsip syariah?
Yasin Rahadatul Syiham (250503110076)
BalasHapusSejauh mana efektivitas pengawasan OJK dalam memastikan lembaga keuangan syariah tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga benar-benar menjalankan kegiatan operasional sesuai prinsip syariah?
Nisa Nuril Aini (250503110040)
BalasHapusAssalamualaikum Bapak, izin bertanya.
Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. Bagaimana OJK memastikan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip syariah? Selain itu, apa tindakan yang dapat dilakukan OJK apabila ditemukan pelanggaran atau masalah dalam kegiatan suatu bank syariah, dan bagaimana pengawasan tersebut dapat melindungi kepentingan nasabah?
Siti Filzah Nur Sabrina_260503110096
BalasHapusMohon maaf, izin bertanya pak.
Dalam praktiknya, OJK lebih berfokus pada pengawasan kesehatan dan stabilitas keuangan, sedangkan kepatuhan syariah berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Bagaimana OJK memastikan kedua aspek tersebut dapat berjalan secara seimbang?
Mohammad Raihan Akbar | NIM: 250503110007
BalasHapusApa wewenang strategis OJK dalam mengawal stabilitas dan perlindungan konsumen di sektor perbankan syariah?
Olivia Dinie Carolina_260503110075, Sejauh mana pemisahan pengawasan micro-prudential (OJK) dan macro-prudential (Bank Indonesia) benar-benar efektif mencegah konflik regulasi, mengingat stabilitas sistem keuangan makro tetap sangat bergantung pada kesehatan individual bank yang diawasi oleh OJK?
BalasHapusNama : Lavivatul Masluha
BalasHapusNim : 260503110184
Materi menyebutkan bahwa pembiayaan syariah berlandaskan larangan riba, gharar, dan maysir, namun di bagian tantangan dibahas bahwa kerangka hukumnya belum seragam dan masih banyak yang mengikuti undang-undang perbankan konvensional. Materi juga membahas akad-akad majemuk (hybrid contracts) sebagai inovasi. Pertanyaannya, bagaimana kita memastikan bahwa produk dengan akad majemuk tetap sesuai substansi syariah, bukan sekadar bentuk formalnya? Dan kalau regulasinya belum memadai, siapa yang sebaiknya menjadi penentu batasnya?
Muh. Amrullah Ni'amudin_260503110116
BalasHapusBagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri keuangan Islam di Indonesia?
Dini Fatimatuzzahro_26050311074
BalasHapusOJK dibentuk untuk mengatur dan mengawasi berbagai sektor jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan non-bank. Dengan cakupan pengawasan yang sangat luas, OJK memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Apakah luasnya kewenangan OJK justru dapat menjadi tantangan dalam menjalankan pengawasan secara maksimal, terutama ketika setiap sektor memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda?
Febby Indah Rahmawati | 250503110027
BalasHapusBab 17 menyoroti bahwa ancaman serangan siber kini juga menyasar sektor keuangan non-bank (IKNB) dan pasar modal, sehingga pengaturan hukumnya perlu segera diperkuat. Mengapa standar ketahanan siber pada sektor IKNB selama ini tertinggal dibandingkan perbankan, padahal keduanya sama-sama berada di bawah pengawasan terintegrasi OJK?
assalamualaikum pak perkenalkan nama saya Bayu prasetyo_260503110106 izin bertanya, Bagaimana penjabaran fungsi, wewenang, dan bentuk pengawasan strategis yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawal regulasi, melindungi konsumen, serta mendorong pertumbuhan industri keuangan Islam di Indonesia agar berjalan secara sehat dan stabil?
BalasHapusMoch.Rifqi hilman_260503110115 izin bertanya pak, OJK didirikan sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain untuk menjaga objektivitas pengawasan. Namun, dengan kewenangan yang begitu luas (mulai dari perbankan, pasar modal, hingga IKNB dan fintech), seberapa besar akuntabilitas publik yang harus diemban OJK agar independensi tersebut tidak berubah menjadi regulatory capture atau kekuasaan tanpa kontrol yang seimbang?
BalasHapusMuhammad Abid Ghaisan Alchirom_260503110005
BalasHapusOtoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengawasan Industri Keuangan Islam
Bagaimana efektivitas fungsi pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh OJK dalam menjaga kepatuhan syariah (shariah compliance) di tengah kompleksitas inovasi produk keuangan syariah?
Maura Falsa Febriandini_260503110006
BalasHapusJelaskan tugas, fungsi, dan wewenang OJK dalam mengatur dan mengawasi industri keuangan syariah, serta analisis hubungan kerja sama OJK dengan DSN-MUI, Bank Indonesia, dan LPS dalam menjaga stabilitas dan kepatuhan syariah.
Zeiza Anandhita Ramadhani Ariyanto_260503110140, izin bertanya pak, artikel tersebut menyoroti peran OJK dalam pengawasan fintech dan perlindungan konsumen, namun mengapa kasus pinjaman online ilegal dan investasi bodong masih marak merugikan masyarakat, apakah karena keterbatasan regulasi atau lemahnya penegakan hukum di lapangan?
BalasHapusApakah pengawasan OJK sudah mencakup aspek kepatuhan syariah, atau fokusnya masih pada aspek prudensial semata?
BalasHapusNAMA : IQBAL ZAIN DZULFIKAR JARKASI
BalasHapusNIM : 260503110025
Jelaskan pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bagaimana perannya dalam mengawasi industri keuangan syariah di Indonesia!
Bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merumuskan regulasi khusus yang akomodatif untuk pengawasan industri keuangan Islam di Indonesia? (MOHAMMAD RAFI ALGHOZALI_260503110061)
BalasHapusNurul intan putriana dewi _260503110058
BalasHapusmana yang lebih sulit diawasi, fintech yang dikelola lembaga keuangan yang sudah ada atau fintech startup, dan alasan logisnya apa?
Amelia Nur Fadhila_260503110009
BalasHapusBagaimana peran OJK dalam mengawasi industri keuangan syariah?
Ahmad Habil Marati_260503110104
BalasHapusBagaimana peran OJK dalam mengawasi kegiatan operasional bank syariah agar tetap sehat, transparan, dan sesuai peraturan?
Muhammad Arif Dhiaurrahman_260503110120
BalasHapusIzin bertanya bapak terkait artikel ini
Bagaimana OJK mengawasi kepatuhan syariah, dan apa kewenangannya terhadap lembaga
keuangan syariah?
MJihan rihadatul aisy_260503110035
BalasHapusMenurut Anda, apakah pengawasan OJK terhadap industri keuangan syariah saat ini sudah cukup efektif? Mengapa?
NAMA: NAYLATUL NUR RAHMANIA
BalasHapusNIM: 260503110066
99. [Kode: 00630] Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengawasan Industri Keuangan Islam
Bagaimana bentuk pengawasan regulatif dan pengaturan yang dilakukan oleh OJK terhadap stabilitas industri keuangan syariah di Indonesia?
Ziyana walida_260503110023
BalasHapusIzin bertanya, apa penyebab utama NPF meningkat dan bagaimana cara menanganinya?
iqbal nur raafid ferdiyansyah_260503110012
BalasHapusmenyebut OJK dibentuk sebagai lembaga independen yang terintegrasi dan melindungi konsumen, tapi buktinya sendiri mengakui independensinya belum sempurna, banyak perilaku bank dulu luput dari pengawasan, dan aturan fintech lemah karena hanya berupa POJK. Jadi, apakah menyatukan semua pengawasan di bawah satu lembaga sudah cukup membuat pengawasan keuangan lebih kuat, atau kekuatannya tetap bergantung pada independensi, kapasitas SDM, dan dasar hukumnya?
Assalamualaikum saya Muhammad Aditya Rohmanul Aziz 260503110167 mohon izin bertanya bapak.
BalasHapusOJK dibentuk untuk menciptakan sistem pengawasan keuangan yang terintegrasi, independen, dan mampu melindungi kepentingan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, OJK harus berkoordinasi dengan Bank Indonesia, LPS, dan pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, OJK juga dituntut untuk bersikap independen dalam mengambil keputusan. Jika terjadi krisis keuangan yang mengharuskan OJK mengambil keputusan tegas, tetapi keputusan tersebut bertentangan dengan kepentingan pemerintah atau kebijakan lembaga lain, sejauh mana OJK dapat mempertahankan independensinya tanpa menghambat koordinasi antarlembaga? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab apabila perbedaan kepentingan tersebut justru menyebabkan keterlambatan penanganan krisis dan merugikan masyarakat?
Malikha Zaskiya_250503110044. Izin bertanya, Pengawasan market conduct oleh OJK bertujuan memastikan bahwa lembaga jasa keuangan tidak hanya memenuhi ketentuan kesehatan dan stabilitas keuangan (prudential supervision), tetapi juga memperlakukan konsumen secara adil dalam seluruh tahapan layanan, mulai dari perancangan produk hingga penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya, kepentingan lembaga keuangan untuk meningkatkan keuntungan dan memperluas jumlah nasabah terkadang dapat bertentangan dengan kepentingan konsumen, misalnya melalui promosi yang kurang transparan, penyampaian informasi risiko yang tidak lengkap, atau penawaran produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah. Jika suatu bank telah memenuhi ketentuan prudensial dan memiliki kondisi keuangan yang sehat, tetapi masih melakukan praktik pemasaran yang merugikan konsumen, sejauh mana bank tersebut dapat dikatakan telah menjalankan tata kelola yang baik? Bagaimana OJK dapat memastikan pengawasan market conduct tidak hanya berfokus pada pemenuhan aturan secara administratif, tetapi juga mampu mencegah praktik yang merugikan konsumen serta menjamin transparansi, keadilan, dan tanggung jawab lembaga keuangan, khususnya dalam menawarkan produk perbankan syariah?
BalasHapusMedina Zahra Neysa Edfaza_260503110056
BalasHapusOJK mengawasi bank syariah dengan kerangka yang banyak diadopsi dari bank konvensional. Apakah pendekatan ini memadai untuk menangkap risiko khas syariah, dan bagaimana koordinasi dengan DSN-MUI dapat diperbaiki?
Nama: Khusnul khotimah
BalasHapusNIM: 260503110131
Bagaimana OJK mengawasi kepatuhan syariah dan melindungi konsumen jasa keuangan?
tsania fitri anwar h 260503110048 Bagaimana OJK memastikan bahwa pengawasan terhadap industri keuangan syariah tidak hanya berfokus pada kesehatan keuangan dan perlindungan konsumen, tetapi juga memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah? Bagaimana pembagian tanggung jawab pengawasan antara OJK dan Dewan Pengawas Syariah?
BalasHapusNadiyah Zulfa_260503110014
BalasHapusIzin bertanya Bapak, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK kini mendapatkan mandat baru yang semakin luas, termasuk pengawasan terhadap aset kripto dan penguatan pelindungan konsumen. Menurut analisis kelembagaan, sejauh mana efektivitas kewenangan baru ini dapat dijalankan secara optimal oleh OJK di tengah pesatnya inovasi keuangan digital, serta bagaimana bentuk mitigasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara OJK dan Bank Indonesia dalam ekosistem digital tersebut? Terima kasih, Bapak.
Bernessa Eka Emilia_260503110164
BalasHapusJika OJK berhasil meningkatkan inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat terhadap pinjaman digital dan fintech, tetapi pada saat yang sama banyak masyarakat berpendapatan rendah terjebak dalam utang berulang karena literasi keuangan dan perlindungan konsumen belum memadai, apakah kenaikan angka inklusi keuangan masih dapat disebut sebagai keberhasilan OJK atau justru menunjukkan bahwa akses keuangan telah diperluas tanpa disertai perlindungan yang memadai?