00593 - Strategi Pembiayaan dan Investasi Klaster Media dan Rekreasi Halal: Kemudahan Akses, Skema Pembiayaan, dan Kolaborasi Lembaga Keuangan Syariah

Abstrak

Industri halal Indonesia, khususnya klaster media dan rekreasi halal, menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM dan IKM. Artikel ini mengkaji Strategi VI pengembangan klaster media dan rekreasi halal yang berfokus pada dua pilar utama: penciptaan skema dan lembaga pembiayaan inovatif, serta terlaksananya skema pembiayaan yang ramah industri dan IKM. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur komprehensif, artikel ini menganalisis berbagai instrumen pembiayaan—meliputi venture capital syariah, seed capital, angel investor, KUR, CSR, wakaf produktif, dan crowdfunding syariah—serta peran lembaga keuangan syariah mulai dari bank umum syariah, BPRS, BMT, hingga fintech syariah dalam mendukung ekosistem pembiayaan industri kreatif halal. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antara berbagai instrumen pembiayaan dan lembaga keuangan syariah, didukung regulasi yang kondusif, program edukasi keuangan, dan platform digital, merupakan kunci keberhasilan pengembangan klaster media dan rekreasi halal yang inklusif dan berkelanjutan. Implementasi strategi ini secara komprehensif berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai Epicentrum Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia.

Kata Kunci: klaster media halal; pembiayaan syariah; UMKM; KUR syariah; crowdfunding syariah; wakaf produktif

Abstract

Indonesia's halal industry, particularly the halal media and recreation cluster, faces structural challenges in the form of limited financing access for MSMEs and SMIs. This article examines Strategy VI for the development of the halal media and recreation cluster, focusing on two main pillars: the creation of innovative financing schemes and institutions, and the implementation of industry-friendly and SMI-friendly financing schemes. Using a comprehensive literature review approach, this article analyzes various financing instruments—including sharia venture capital, seed capital, angel investors, KUR, CSR, productive waqf, and sharia crowdfunding—as well as the role of Islamic financial institutions ranging from Islamic commercial banks, BPRS, BMT, to sharia fintech in supporting the halal creative industry financing ecosystem. The findings indicate that synergy among various financing instruments and Islamic financial institutions, supported by conducive regulation, financial education programs, and digital platforms, is the key to the successful development of an inclusive and sustainable halal media and recreation cluster. Comprehensive implementation of this strategy has the potential to strengthen Indonesia's position as the World Center of Islamic Economy and Finance.

Keywords: halal media cluster; Islamic finance; MSMEs; sharia KUR; sharia crowdfunding; productive waqf

1. Pendahuluan

Industri halal di Indonesia, termasuk klaster media dan rekreasi halal, merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kerangka pengembangan ekonomi syariah, Indonesia telah mengidentifikasi enam klaster utama industri halal, salah satunya adalah klaster media dan rekreasi halal, yang mencakup berbagai sub-sektor kreatif berbasis nilai-nilai Islam (Arrahman & Yanti, 2022). Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelaku usaha di klaster ini—khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil Menengah (IKM)—adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank (Andrean, 2023).

Strategi VI dalam pengembangan klaster media dan rekreasi halal berfokus pada dua pilar utama: pertama, penciptaan skema dan lembaga pembiayaan yang mendukung tumbuh kembangnya industri kreatif di Indonesia; dan kedua, terlaksananya skema pembiayaan yang ramah industri dan IKM. Kedua pilar ini mencakup berbagai program konkret, mulai dari mendorong terciptanya skema pembiayaan inovatif seperti venture capital, seed capital, angel investor, kredit perbankan, hingga CSR dan wakaf; pengembangan lembaga pembiayaan di sentra-sentra industri kreatif; pemberian prioritas bantuan pembiayaan kepada UMKM/IKM yang sudah feasible namun belum bankable; fasilitasi kemudahan perolehan modal kerja melalui KUR; skema pembiayaan bapak angkat; serta kolaborasi dengan pembiayaan syariah. Artikel ini membahas secara komprehensif seluruh aspek strategi tersebut dengan mengintegrasikan berbagai perspektif akademis dan empiris yang relevan.

2. Tantangan Akses Pembiayaan Bagi Umkm/Ikm Industri Kreatif Dan Media Halal

2.1 Kesenjangan Pembiayaan UMKM di Indonesia

Permasalahan akses pembiayaan merupakan hambatan struktural yang telah lama dihadapi oleh UMKM di Indonesia, termasuk mereka yang bergerak di sektor industri kreatif dan media halal. Data menunjukkan bahwa sebanyak 60–70% UMKM di Indonesia belum memiliki akses terhadap perbankan, padahal hampir 53 juta masyarakat miskin yang bekerja di sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk menurunkan pengangguran dan mengurangi kemiskinan (Nengsih, 2015; Pratama & Subhan, 2024). Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan pembiayaan UMKM dengan ketersediaan layanan keuangan formal yang dapat diakses oleh mereka.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2022, berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM meliputi akses pembiayaan (51,09%), pemasaran produk (34,72%), bahan baku (8,59%), SDM atau tenaga kerja (1,09%), distribusi (0,22%), dan masalah lainnya (3,93%) (Andrean, 2023). Fakta ini menegaskan bahwa akses pembiayaan merupakan permasalahan utama yang harus diselesaikan secara sistematis dan komprehensif. Dari total jumlah UMKM di Indonesia, hanya sekitar 30% yang memiliki akses terhadap pembiayaan usaha (Andrean, 2023). Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa banyak UMKM yang belum bankable, artinya mereka tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan seperti agunan yang memadai, laporan keuangan yang terstruktur, dan rekam jejak kredit yang baik (Utama & Ilahiyah, 2018).

Dalam konteks industri kreatif khususnya, kebutuhan pembiayaan memiliki karakteristik yang unik. Sebagian besar sub-sektor industri kreatif tidak memerlukan modal awal yang besar untuk memulai usaha karena sangat bergantung pada kreativitas individu. Namun, industri ini tetap membutuhkan bantuan keuangan untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk atau layanan baru bagi konsumen. Di Indonesia, tidak banyak lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman dan skema pembayaran yang sesuai untuk mereka yang bergerak di industri kreatif, dan persyaratan agunan dalam skema pinjaman konvensional justru membebani pelaku industri kreatif (Chandra & Kurniawan, 2015).

2.2 Hambatan Struktural dalam Akses Pembiayaan

Hambatan dalam akses pembiayaan bagi UMKM industri kreatif dan media halal bersifat multidimensional. Dari sisi perbankan, terdapat persyaratan agunan yang ketat, prosedur pengajuan yang rumit, dan ketidaksesuaian antara skema pembiayaan yang tersedia dengan karakteristik usaha kreatif (Rini, 2017). Dari sisi UMKM sendiri, terdapat keterbatasan literasi keuangan, ketidakmampuan menyusun laporan keuangan yang memadai, serta kurangnya pemahaman tentang berbagai instrumen pembiayaan yang tersedia (Hani, 2019; Hikmah et al., 2019).

Dalam konteks pembiayaan syariah khususnya, penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya literasi perbankan syariah menjadi kelemahan utama dalam distribusi pembiayaan mikro (Rura et al., 2023). Banyak pelaku UMKM yang tidak memahami produk-produk pembiayaan syariah, merasa prosedurnya rumit, tidak familiar dengan terminologi yang digunakan, serta merasa tidak yakin dan takut untuk mengajukan pembiayaan ke bank syariah (Rini, 2017). Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana UMKM tidak dapat mengakses pembiayaan karena kurangnya pengetahuan, sementara tanpa pembiayaan mereka tidak dapat berkembang untuk memenuhi persyaratan perbankan.

Hambatan serupa juga ditemukan dalam konteks pembiayaan berbasis teknologi. Penelitian tentang sharia crowdfunding menunjukkan bahwa lima faktor utama yang menghambat pelaku UMKM menggunakan pembiayaan crowdfunding syariah adalah: minimnya informasi dan pengetahuan, masih mengandalkan pembiayaan tradisional, belum membutuhkan pembiayaan, dampak pandemi, dan pemahaman yang salah terhadap mekanisme kerja crowdfunding syariah (Alam et al., 2022). Hambatan-hambatan ini perlu diatasi secara sistematis melalui program edukasi, sosialisasi, dan pendampingan yang komprehensif.

3. Penciptaan Skema Pembiayaan Inovatif Untuk Industri Kreatif Dan Media Halal

3.1 Venture Capital, Seed Capital, dan Angel Investor sebagai Alternatif Pembiayaan

Salah satu program utama dalam Strategi VI adalah mendorong terciptanya skema pembiayaan industri kreatif yang inovatif, termasuk venture capital, seed capital, angel capital, dan angel investor. Skema-skema ini sangat relevan untuk industri kreatif dan media halal karena karakteristik usaha kreatif yang seringkali tidak memiliki aset fisik yang dapat dijadikan agunan, namun memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi berbasis kreativitas dan inovasi.

Modal ventura (venture capital) merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dapat menjadi solusi bagi pelaku industri kreatif. Dalam konteks syariah, modal ventura syariah menggunakan akad mudharabah dan musyarakah yang memungkinkan pembagian keuntungan dan kerugian secara adil antara investor dan pelaku usaha. Model ini sangat sesuai dengan karakteristik industri kreatif yang memiliki risiko tinggi namun juga potensi keuntungan yang besar. Penelitian menunjukkan bahwa model inovatif seperti HASBLE (Halal Sustainable) card merupakan model mudharabah dan musyarakah yang diwujudkan dalam pembiayaan berkelanjutan oleh perusahaan modal ventura syariah kepada pelaku industri halal, di mana alokasi bagi hasil didasarkan pada kontrak dengan menyisihkan sebagian sebagai dana stimulus produktif untuk pemeliharaan sertifikasi halal, pelatihan, dan pendampingan usaha (Majid & Agassi, 2017).

Model fintech equity crowdfunding juga menjadi alternatif yang semakin relevan. Fintech equity crowdfunding kini tersedia di Indonesia, menyediakan opsi alternatif bagi UMKM untuk menghimpun modal. Sistem ini memiliki potensi menjadi solusi permodalan bagi UMKM secara lebih sederhana dan etis (Ummah et al., 2024). Model ini mendorong hubungan yang saling menguntungkan antara startup yang mencari modal dan investor yang mencari peluang baru untuk mendiversifikasi portofolio investasi mereka (Ummah et al., 2024). Dalam konteks syariah, fintech equity crowdfunding syariah dapat menjadi sumber modal yang lebih disukai bagi UMKM yang ingin mendapatkan pendanaan sesuai prinsip Islam (INDRIANA et al., 2022).

Skema crowdfunding syariah secara umum juga mampu merangsang kreativitas masyarakat untuk menciptakan produk yang unik, kreatif, dan memiliki daya jual. Crowdfunding yang berbasis internet akan memfasilitasi akses masyarakat terhadap investasi sehingga dapat merangsang lahirnya investor-investor baru (Mustafida et al., 2021). Hal ini sangat relevan untuk industri media dan rekreasi halal yang sangat bergantung pada kreativitas dan inovasi konten.

3.2 Kredit Perbankan dan CSR sebagai Instrumen Pembiayaan

Selain skema alternatif, kredit perbankan tetap menjadi instrumen pembiayaan utama bagi UMKM industri kreatif. Dalam konteks ini, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi instrumen yang paling relevan. KUR adalah skema kredit usaha khusus bagi UMKM dan koperasi yang telah memenuhi standar kelayakan usaha namun tidak memiliki agunan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan (Nengsih, 2015; Pratama & Subhan, 2024). Melalui program KUR, pemerintah berupaya meningkatkan akses UMKM kepada kredit usaha dari perbankan dengan cara meningkatkan kapasitas perusahaan penjamin. Program KUR secara resmi diluncurkan pada 5 November 2007 (Nengsih, 2015; Pratama & Subhan, 2024).

Namun, efektivitas KUR masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data penyaluran KUR tahun 2018, kurang dari 50% penyaluran KUR diserap oleh sektor produktif (INDRIANA et al., 2022; Ummah et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang yang besar untuk meningkatkan penyerapan KUR di sektor-sektor produktif, termasuk industri kreatif dan media halal. Pemerintah perlu menyiapkan skema memperluas lembaga keuangan menjadi penyalur dana KUR untuk memudahkan UMKM mendapatkan akses permodalan (INDRIANA et al., 2022).

Corporate Social Responsibility (CSR) juga merupakan instrumen pembiayaan yang potensial untuk industri kreatif dan media halal. Dalam konteks syariah, CSR dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Penelitian menunjukkan bahwa dana sosial bank syariah yang terdiri dari zakat perusahaan dan CSR dapat menjadi alternatif pembiayaan UMKM yang belum bankable (Andrean, 2023). Pada era digital, pembiayaan tersebut dapat disalurkan melalui platform financial technology sehingga jangkauannya lebih luas dan efisien (Andrean, 2023).

3.3 Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan Kreatif: Studi Kasus Wakaf untuk Film Iqra'

Salah satu inovasi yang disebutkan dalam program Strategi VI adalah penggunaan wakaf sebagai instrumen pembiayaan untuk industri kreatif, seperti wakaf untuk film Iqra'. Konsep ini merupakan manifestasi dari Islamic Social Finance yang mencakup zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya (Setyomurni & Nashirudin, 2023). Wakaf tunai (cash waqf) merupakan instrumen yang sangat potensial untuk mendukung pengembangan industri kreatif berbasis nilai-nilai Islam.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi dalam bidang keuangan syariah yang menggabungkan konsep wakaf tunai dengan sukuk. CWLS adalah skema wakaf tunai yang merupakan hasil kolaborasi dan inovasi di bidang keuangan Islam dan investasi sosial di Indonesia, yang dirancang untuk membantu pasar keuangan Islam dalam menghimpun dana sosial Islam dengan tujuan mendorong pengembangan ekonomi Islam (Setyomurni & Nashirudin, 2023). Instrumen ini dapat diadaptasi untuk mendukung pembiayaan produksi konten media halal, termasuk film-film bernilai Islam seperti film Iqra'.

Bank Wakaf Mikro (BWM) juga merupakan instrumen yang relevan dalam konteks ini. BWM adalah lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan memberdayakan masyarakat menengah ke bawah, menyediakan bantuan modal bagi mereka yang mungkin tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal (Yasmin et al., 2022). Skema pembiayaan yang diberikan oleh BWM bersifat lunak dan tanpa agunan (Jaya et al., 2022), sehingga sangat sesuai untuk pelaku usaha kreatif skala mikro yang tidak memiliki aset fisik yang memadai.

Potensi wakaf produktif untuk mendukung industri kreatif dan media halal sangat besar. Melalui sinergi antara lembaga keuangan syariah komersial dan lembaga keuangan sosial Islam, dapat diciptakan ekosistem pembiayaan yang komprehensif dan inklusif bagi pelaku industri kreatif di semua tingkatan. Sinergi antara bank syariah komersial, BAZNAS, dan lembaga-lembaga sosial Islam lainnya dapat mengoptimalkan potensi zakat produktif dan wakaf untuk mendukung pengembangan UMKM di sektor kreatif.

4. Pengembangan Lembaga Pembiayaan Di Sentra-Sentra Industri Kreatif

4.1 Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Industri Kreatif

Pengembangan lembaga pembiayaan di sentra-sentra industri kreatif merupakan langkah strategis yang penting dalam mendukung pertumbuhan klaster media dan rekreasi halal. Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting sebagai perantara antara nasabah dengan para UMKM, dan sebagian besar melakukan pembiayaan untuk sektor bisnis serta memiliki kemampuan untuk menjangkau usaha mikro—sesuatu yang jarang dilakukan oleh bank konvensional (Wahab & Mahdiya, 2023). Dengan adanya kerja sama berkesinambungan antara pemerintah dengan lembaga keuangan syariah serta masyarakat dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM di sektor riil, dapat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi negara berkembang secara cepat dan efisien (Wahab & Mahdiya, 2023).

Ekosistem lembaga keuangan syariah di Indonesia cukup beragam dan mencakup berbagai jenis institusi yang dapat melayani kebutuhan pembiayaan industri kreatif di berbagai tingkatan. Dari sisi penawaran, Indonesia memiliki 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, 164 Bank Syariah Desa, dan sekitar 4.500 Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT) (Harisah & Rohmaniyah, 2022). Keberagaman ini memberikan peluang untuk mengembangkan jaringan lembaga pembiayaan yang dapat menjangkau pelaku industri kreatif di berbagai wilayah, termasuk di sentra-sentra industri kreatif.

Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai hasil merger tiga bank syariah BUMN (Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah), memiliki peran strategis dalam mendukung ekosistem industri halal, termasuk klaster media dan rekreasi halal (Ghozali et al., 2022; Julianto & Helvira, 2022). BSI dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal nasional bersama-sama dengan institusi syariah lain, baik korporasi, perbankan, ritel, UMKM, koperasi, bahkan organisasi kemasyarakatan (Julianto & Helvira, 2022). Kehadiran BSI menjadi sangat penting karena mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal (Julianto & Helvira, 2022).

4.2 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai Ujung Tombak di Sentra Industri Kreatif

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan bank yang didirikan untuk melayani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (Utami et al., 2023). BPRS memiliki keunggulan dalam menjangkau pelaku usaha di tingkat lokal dan dapat menjadi ujung tombak pengembangan lembaga pembiayaan di sentra-sentra industri kreatif. Pertumbuhan bisnis BPRS di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan bank perkreditan rakyat konvensional, meskipun pangsa pasarnya masih lebih rendah (Utami et al., 2023).

Namun, BPRS menghadapi persaingan yang ketat dari lembaga keuangan mikro syariah lainnya seperti BMT dan bank syariah komersial yang juga telah merambah segmen UMKM (Utami et al., 2023). Untuk itu, diperlukan strategi pengembangan yang komprehensif yang mencakup lima faktor kunci: modal, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, model bisnis, dan aspek regulasi (Utami et al., 2023). Pengembangan BPRS di sentra-sentra industri kreatif perlu mempertimbangkan kelima faktor ini agar dapat memberikan layanan pembiayaan yang optimal bagi pelaku industri kreatif.

Pola kerja sama antara bank syariah dengan BMT dalam pembiayaan UMKM juga merupakan model yang efektif untuk menjangkau pelaku usaha di sentra-sentra industri kreatif. Pola kerja sama ini menggunakan akad mudharabah muqayyadah antara bank syariah dan BMT sebagai shahibul maal dengan nasabah sebagai mudharib (Shomad, 2017). Melalui pola ini, bank syariah dapat menjangkau pelaku usaha yang tidak dapat dilayani secara langsung, sementara BMT yang memiliki kedekatan dengan komunitas lokal dapat berperan sebagai perantara yang efektif.

4.3 Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil dan menggunakan nilai-nilai moral Islam dan solidaritas kelompok (Shomad, 2017). BMT memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan bank syariah komersial: sementara bank syariah biasanya menarik nasabah kelas menengah Muslim yang bekerja di kantor, BPRS sebagian besar melayani Muslim kelas bawah dan menengah (Shomad, 2017). BMT dengan demikian dapat menjadi instrumen yang sangat efektif untuk menjangkau pelaku industri kreatif skala mikro yang tidak dapat dilayani oleh bank syariah komersial.

Pengembangan BMT di sentra-sentra industri kreatif perlu didukung oleh program linkage yang menghubungkan BMT dengan bank syariah komersial. Program linkage ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pengguna jasanya, tetapi juga bagi bank umum itu sendiri melalui diversifikasi portofolio kredit, profitabilitas yang baik karena pinjaman diberikan dengan bagi hasil untuk bank syariah, potensi pasar yang cukup besar, serta overhead dan handling cost yang relatif rendah (Nengsih, 2023). Dengan demikian, program linkage antara bank syariah dan BMT dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku industri kreatif.

5. Prioritas Pembiayaan Bagi Umkm/Ikm Yang Feasible Namun Belum Bankable

5.1 Konsep Feasible tetapi Belum Bankable

Salah satu program kunci dalam Strategi VI adalah memberikan prioritas bantuan pembiayaan pada UMKM/IKM industri kreatif yang sudah feasible tetapi belum bankable. KUR adalah skema kredit usaha khusus bagi UMKM dan koperasi yang telah memenuhi standar kelayakan usaha namun tidak memiliki agunan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan (Hsb et al., 2024; Nengsih, 2015; Pratama & Subhan, 2024). Konsep ini mengakui bahwa banyak pelaku usaha yang memiliki usaha yang layak secara ekonomi namun tidak dapat mengakses pembiayaan formal karena tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan.

Pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk menjembatani kesenjangan ini. Selain KUR, terdapat juga skema Ultra Mikro (UMi), Mekaar PNM, Bank Wakaf Mikro, dan program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dapat diakses oleh UMKM sesuai dengan tingkat perkembangan usaha mereka (Amalia et al., 2022). Skema-skema ini dirancang untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM yang belum dapat mengakses kredit dari perbankan formal, sehingga menciptakan tangga pembiayaan yang memungkinkan UMKM untuk naik kelas secara bertahap.

Dalam konteks industri kreatif dan media halal, konsep feasible namun belum bankable sangat relevan karena banyak pelaku usaha kreatif yang memiliki ide dan konsep yang layak secara bisnis namun tidak memiliki aset fisik yang dapat dijadikan agunan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendekatan penilaian kelayakan usaha yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mempertimbangkan agunan fisik tetapi juga potensi bisnis, kreativitas, dan rekam jejak usaha (Chandra & Kurniawan, 2015).

5.2 Skema Jaminan Kredit sebagai Solusi

Skema jaminan kredit (credit guarantee scheme/CGS) merupakan instrumen yang efektif untuk membantu UMKM yang feasible namun belum bankable mengakses pembiayaan. KUR melibatkan tiga pihak dalam pengelolaannya: pemerintah, bank pelaksana, dan perusahaan penjamin kredit (Hamidi & Salahudin, 2021). Pemerintah memberikan jaminan terhadap risiko KUR sebesar 70% sementara 30% sisanya ditanggung oleh bank pelaksana (Untari et al., 2019). Skema ini memungkinkan bank untuk memberikan kredit kepada UMKM yang tidak memiliki agunan yang memadai, karena risiko kredit ditanggung bersama oleh pemerintah dan bank.

Penelitian menunjukkan bahwa CGS mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Studi empiris dari berbagai negara menemukan bahwa CGS meningkatkan ketersediaan pinjaman bagi UMKM dan berkontribusi pada pertumbuhan bisnis (Hamidi & Salahudin, 2021). Dalam konteks Indonesia, pengembangan skema jaminan kredit yang inovatif—termasuk yang berbasis dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah)—dapat menjadi solusi yang berkelanjutan untuk mendukung pembiayaan UMKM industri kreatif yang belum bankable (Hamidi & Salahudin, 2021).

Simulasi menggunakan pendekatan input-output menunjukkan bahwa jika IDR 1 triliun (dari IDR 10 triliun dana ZIS pada tahun 2019) disalurkan melalui skema jaminan pembiayaan berbasis ZIS, hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0117%, mewakili aktivitas ekonomi senilai IDR 1,235 triliun, dan menciptakan 2.151 lapangan kerja baru (Hamidi & Salahudin, 2021). Angka-angka ini menunjukkan potensi yang signifikan dari skema jaminan pembiayaan berbasis dana sosial Islam untuk mendukung pengembangan UMKM industri kreatif.

5.3 Peningkatan Kompetensi Manajemen dan Administrasi Keuangan

Program peningkatan kompetensi manajemen pengelolaan usaha dan administrasi keuangan merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari strategi pembiayaan industri media dan rekreasi halal. Literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan usaha UMKM (Hikmah et al., 2019). Penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan usaha, dan efektivitas pembiayaan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan usaha (Hikmah et al., 2019).

Peningkatan kompetensi manajemen keuangan UMKM industri kreatif perlu mencakup beberapa aspek: pemahaman tentang laporan keuangan syariah, perencanaan keuangan usaha, manajemen arus kas, dan pemahaman tentang berbagai produk pembiayaan yang tersedia (Hani, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman UMKM tentang konsep laporan keuangan syariah masih perlu ditingkatkan, meskipun persepsi tentang manfaat laporan keuangan cukup baik (Hani, 2019). Untuk menerapkannya, masih diperlukan pembinaan kepada pengusaha UMKM.

Program Business Development Services (BDS) merupakan salah satu model yang efektif untuk meningkatkan kompetensi manajemen UMKM. BDS mencakup layanan konsultasi manajemen, analisis keuangan, bantuan pemasaran, informasi pengembangan bisnis, transfer teknologi, manajemen pembukuan dan laporan pajak, serta promosi jaringan bisnis (Putranto & Ariani, 2020). Melalui program BDS yang komprehensif, UMKM industri kreatif dapat meningkatkan kapasitas manajemen mereka sehingga lebih siap untuk mengakses pembiayaan formal dan mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.

6. Fasilitasi Kemudahan Perolehan Modal Kerja Melalui Kur

6.1 KUR sebagai Instrumen Utama Pembiayaan UMKM

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan instrumen pembiayaan yang paling penting dan paling dikenal dalam upaya meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan formal. KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah pada saat permohonan kredit diajukan. Tujuan akhir dari program KUR adalah mendorong perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan perluasan lapangan kerja (Cahyono et al., 2021).

Sejak Januari 2022, skema KUR terdiri dari KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus, dan KUR PMI. Khusus untuk KUR Super Mikro dan KUR Mikro, tidak diperlukan agunan tambahan (Amalia et al., 2022). Perkembangan pinjaman UMKM terus meningkat dan NPL terus dijaga stabil, dengan pinjaman UMKM yang terus meningkat hingga mencapai Rp1.275,03 triliun atau tumbuh 16,75% (YoY) (Amalia et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa KUR telah menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Dalam konteks KUR Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menunjukkan kinerja yang baik. BSI berpartisipasi dalam penyaluran KUR Mikro dengan plafon pembiayaan maksimum Rp100 juta tanpa memerlukan agunan (Gustini et al., 2023). Dalam waktu yang singkat, BSI telah menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai penyaluran KUR sebesar IDR 21,1 triliun, yang merupakan 30,2% dari total penyaluran KUR oleh semua bank (Gustini et al., 2023). Pencapaian ini menunjukkan potensi besar KUR Syariah dalam mendukung pembiayaan UMKM, termasuk di sektor industri kreatif dan media halal.

6.2 Implementasi KUR Syariah dan Dampaknya terhadap UMKM

Penelitian tentang dampak pembiayaan KUR Syariah terhadap kinerja UMKM menunjukkan hasil yang positif. Pembiayaan KUR Syariah dari BSI tidak hanya menyediakan modal yang dibutuhkan oleh UMKM, tetapi juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi UMKM dan komunitas lokal (Hsb et al., 2024). Strategi sosialisasi dan diseminasi informasi yang dilakukan oleh BSI telah berhasil meningkatkan kesadaran dan minat UMKM terhadap pembiayaan KUR Syariah (Hsb et al., 2024).

Proses pembiayaan yang mudah dan transparan serta implementasi sistem pemantauan yang ketat juga mendukung efektivitas pembiayaan ini (Hsb et al., 2024). Penelitian di BSI KCP Cirebon Plered 1 menunjukkan bahwa sekitar 1.004 UMKM di wilayah Cirebon, termasuk usaha yang menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, makanan, dan bengkel, telah menerima pembiayaan dari BSI (Amini, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa KUR Syariah dapat menjangkau berbagai jenis usaha, termasuk usaha-usaha kreatif di berbagai sektor.

Inovasi dalam penyaluran KUR Syariah juga terus berkembang. BSI telah berinovasi dengan membuat KUR Syariah dapat diakses melalui platform digital bekerja sama dengan perusahaan layanan telekomunikasi Telkomsel, melalui platform DigiPOS dan 99%Usahaku (Vanni & Noviani, 2023). Inovasi ini memungkinkan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk go digital sehingga dapat bersaing dengan usaha-usaha yang lebih mapan (Vanni & Noviani, 2023). Digitalisasi KUR Syariah ini sangat relevan untuk industri kreatif dan media halal yang sangat bergantung pada teknologi digital.

6.3 Tantangan dan Peluang KUR Syariah

Meskipun KUR Syariah telah menunjukkan perkembangan yang positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dari 13 bank syariah komersial, hanya tiga yang terlibat dalam Program KUR pada tahun 2020 (Hamidi & Salahudin, 2021). Tidak ada alasan yang jelas mengapa bank syariah enggan berpartisipasi, namun salah satu kemungkinan alasannya adalah kurangnya pengalaman dalam menangani pinjaman mikro (Hamidi & Salahudin, 2021). Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih sistematis untuk mendorong partisipasi bank syariah dalam program KUR.

Selain itu, masih diperlukan edukasi keuangan yang lebih intensif kepada UMKM tentang KUR Syariah dan manfaatnya. Penelitian menunjukkan bahwa apa yang benar-benar dibutuhkan adalah penyediaan edukasi keuangan kepada UMKM agar mereka dapat memahami dan memanfaatkan program KUR Syariah secara optimal (Hsb et al., 2024). Edukasi ini perlu mencakup pemahaman tentang mekanisme KUR Syariah, persyaratan pengajuan, dan manfaat yang dapat diperoleh dari pembiayaan ini.

7. Skema Pembiayaan Bapak Angkat

7.1 Konsep dan Implementasi Skema Bapak Angkat

Skema pembiayaan bapak angkat (foster parent) merupakan model kemitraan antara industri besar atau buyer atau investor dengan UMKM/IKM yang saling menguntungkan. Konsep ini telah lama dikenal dalam kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia. Program Mitra Usaha Mitra Binaan-Bapak Angkat, Anak Angkat diluncurkan pada tahun 1992 sebagai salah satu skema untuk mendukung pengembangan UMKM (Purba, 2022). Program ini dirancang untuk menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara perusahaan besar dan UMKM, di mana perusahaan besar berperan sebagai bapak angkat yang memberikan dukungan modal, teknologi, manajemen, dan akses pasar kepada UMKM sebagai anak angkat.

Dalam konteks industri kreatif dan media halal, skema bapak angkat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Perusahaan media besar dapat bermitra dengan kreator konten halal skala kecil untuk memproduksi konten bersama, di mana perusahaan besar menyediakan modal, infrastruktur produksi, dan jaringan distribusi, sementara kreator kecil menyumbangkan kreativitas dan konten. Model ini menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan dan mendorong pertumbuhan industri media halal secara keseluruhan.

Skema bapak angkat juga dapat diwujudkan melalui program PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang diwajibkan bagi BUMN. Melalui program ini, BUMN dapat memberikan dukungan modal, pelatihan, dan pendampingan kepada UMKM industri kreatif yang menjadi mitra mereka. Instrumen pemerintah seperti BUMN dan BUMD perlu didorong agar berpartisipasi aktif menyuburkan industri seperti UMKM, termasuk dengan menggunakan alat pembayaran syariah dan menggunakan jasa fintech syariah untuk menunjang program kerja (BILLAH, 2021).

7.2 Peran Investor dan Buyer dalam Pengembangan Industri Kreatif

Keterlibatan investor dan buyer dalam pengembangan industri kreatif dan media halal merupakan komponen penting dari skema bapak angkat. Investor dapat berperan sebagai angel investor yang memberikan modal awal kepada pelaku industri kreatif yang memiliki potensi tinggi namun belum memiliki akses ke pembiayaan formal. Angel investor biasanya tidak hanya memberikan modal, tetapi juga mentorship, jaringan bisnis, dan pengalaman yang sangat berharga bagi pelaku usaha kreatif yang baru memulai.

Dalam konteks syariah, keterlibatan investor dalam industri kreatif halal dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen investasi syariah, termasuk pasar modal syariah. Pasar modal Islam dapat membantu meningkatkan akses pembiayaan bagi komunitas yang tidak dilayani oleh sektor keuangan konvensional, termasuk perusahaan, UMKM, dan individu yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip Islam. Melalui instrumen seperti sukuk dan saham syariah, pelaku industri kreatif halal dapat mengakses modal dari investor yang lebih luas.

Kolaborasi antara buyer besar dengan UMKM industri kreatif juga merupakan bentuk skema bapak angkat yang efektif. Melalui program PaDi UMKM (Pasar Digital UMKM), pengadaan BUMN yang bernilai di bawah IDR 14 miliar akan diserahkan kepada UMKM (Marwah et al., 2022). Program ini menciptakan pasar yang terjamin bagi UMKM, sehingga mereka dapat merencanakan produksi dan mengakses pembiayaan dengan lebih mudah karena memiliki kepastian permintaan dari buyer yang besar.

8. Kolaborasi Dengan Islamic Finance/Pembiayaan Syariah

8.1 Ekosistem Keuangan Syariah sebagai Pendukung Industri Halal

Kolaborasi dengan Islamic Finance atau pembiayaan syariah merupakan pilar yang sangat penting dalam strategi pengembangan klaster media dan rekreasi halal. Lembaga keuangan syariah memiliki peluang besar dalam memajukan industri halal, terutama perbankan syariah yang berfungsi memberikan pembiayaan serta tempat penyaluran dana dan penghimpunan dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah (Mariyam, 2024). Perbankan syariah berkontribusi besar terhadap industri halal di Indonesia dengan menyediakan produk pembiayaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga membantu pelaku usaha dalam mengatasi kendala permodalan dan mendorong inovasi (Mariyam, 2024).

Ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan memerlukan sinergi dan kolaborasi antara berbagai institusi. Institusi-institusi diharapkan untuk melakukan sinergi dengan sesama institusi di bidang yang sama dan diwajibkan untuk berkolaborasi dengan institusi di bidang keahlian yang berbeda (Aisyah, 2024). Asosiasi diharapkan dapat menjadi jembatan menuju terciptanya ekosistem baru keuangan syariah berkelanjutan yang tersinergi (Aisyah, 2024). Dalam konteks industri media dan rekreasi halal, sinergi ini perlu melibatkan bank syariah, fintech syariah, lembaga keuangan mikro syariah, lembaga sosial Islam, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan upaya Bank Indonesia untuk mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai Epicentrum Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia (Mariyam, 2024). Dalam kerangka ini, pengembangan klaster media dan rekreasi halal merupakan bagian integral dari strategi besar Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah global.

8.2 Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Industri Halal

Perbankan syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan industri halal, termasuk klaster media dan rekreasi halal. Bank syariah juga berperan penting dalam membantu Indonesia mengembangkan ekonomi akar rumput dan diprediksi akan menjadi penggerak ekonomi riil dan alternatif yang layak untuk perbankan tradisional yang berbasis sistem riba (Soemitra & Mahendra, 2022). Dalam konteks industri halal, bank syariah dapat memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada pelaku usaha di berbagai sub-sektor industri halal.

Merger tiga bank syariah BUMN menjadi BSI telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Merger ini menghasilkan peningkatan modal perbankan, peningkatan aktivitas ekonomi di bidang pasar modal syariah, dan promosi sistem halal dalam semua kegiatan layanan perbankan (Ghozali et al., 2022). BSI juga akan mendorong pengembangan ekonomi syariah, seperti mempercepat penyempurnaan rantai nilai halal dalam pengembangan industri halal, termasuk pembiayaan bagi UMKM dan berpartisipasi dalam pembiayaan proyek skala besar menggunakan skema syariah (Ghozali et al., 2022).

Dalam konteks industri media dan rekreasi halal, BSI dapat berperan sebagai fasilitator utama yang menghubungkan pelaku usaha kreatif dengan berbagai sumber pembiayaan syariah. Melalui berbagai produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, BSI dapat menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pelaku industri kreatif di berbagai tahap perkembangan usaha mereka (Dewi et al., 2024; Fatmawatie, 2019).

8.3 Fintech Syariah sebagai Akselerator Pembiayaan

Fintech syariah merupakan instrumen yang semakin penting dalam mendukung pembiayaan UMKM industri kreatif dan media halal. Kolaborasi antara financial technology (fintech) dengan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, dapat meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM di Indonesia (Muzdalifa et al., 2018). Implementasi fintech pada industri perbankan syariah akan memudahkan dan mendekatkan pelaku bisnis, khususnya UMKM, untuk mengakses produk-produk layanan keuangan syariah yang ditawarkan dan mengajukan pembiayaan secara langsung tanpa harus datang langsung ke kantor-kantor cabang (Muzdalifa et al., 2018).

Fintech syariah menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Pembiayaan di perusahaan peer to peer lending lebih mudah dan murah dibandingkan pembiayaan di bank konvensional karena mekanisme pada perusahaan peer to peer lending yang lebih efisien (Utama & Ilahiyah, 2018). Selain itu, fintech syariah memungkinkan akses yang lebih besar ke layanan keuangan Islam dengan cara yang lebih mudah dan efisien untuk memberikan peluang pembiayaan, pembayaran, dan investasi sesuai hukum Islam (Herlina, 2021).

Dalam konteks industri media dan rekreasi halal, fintech syariah dapat berperan tidak hanya sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai platform pemasaran digital bagi UMKM berbasis industri halal (Andrean et al., 2022). Fintech syariah dapat memfasilitasi ruang untuk menjual produk melalui online dengan memanfaatkan marketplace dan website yang dimiliki fintech syariah (Trimulato, 2020). Dengan demikian, fintech syariah dapat menjadi mitra strategis yang komprehensif bagi pelaku industri kreatif dan media halal, tidak hanya dalam aspek pembiayaan tetapi juga dalam pengembangan bisnis secara keseluruhan.

8.4 Islamic Crowdfunding sebagai Instrumen Pembiayaan Inovatif

Islamic crowdfunding merupakan instrumen pembiayaan yang semakin relevan untuk mendukung pengembangan industri kreatif dan media halal. Islamic crowdfunding berdampak pada UMKM dalam hal kemudahan memperoleh akses modal, peningkatan kesejahteraan UMKM, dan penciptaan pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang (Mustafida et al., 2021). Skema crowdfunding juga mampu merangsang kreativitas masyarakat untuk menciptakan produk yang unik, kreatif, dan memiliki daya jual (Mustafida et al., 2021).

Perkembangan crowdfunding syariah di Indonesia terus meningkat sejak pertama kali populer pada tahun 2009 (Nelly et al., 2022). Crowdfunding syariah memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi dunia usaha dalam mengakses modal, meningkatkan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi secara umum (Nelly et al., 2022). Implementasi crowdfunding syariah dibagi menjadi empat kategori: berbasis donasi, berbasis reward, berbasis aset, dan berbasis ekuitas (Nelly et al., 2022).

Inovasi platform securities crowdfunding syariah berbasis investasi wakaf tunai, seperti konsep Hasanah.id, merupakan integrasi konsep Islamic commercial finance (investasi syariah) dan Islamic social finance (wakaf tunai) yang dapat menjadi solusi untuk pengembangan UMKM pada era digital (Andrean et al., 2022). Platform ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait pemecahan permasalahan pembiayaan UMKM, peningkatan literasi dan inklusi investasi pasar modal, penghimpunan dan pendayagunaan wakaf tunai secara produktif, serta mendorong kemajuan ekonomi/keuangan syariah di Indonesia (Andrean et al., 2022).

9. Sinergi Lembaga Keuangan Bank Dan Non-Bank Dalam Mendukung Klaster Media Dan Rekreasi Halal

9.1 Peran Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah

Selain perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank syariah juga memiliki peran yang penting dalam mendukung pembiayaan industri kreatif dan media halal. Lembaga keuangan syariah non-bank terdiri dari berbagai macam institusi, termasuk perusahaan modal ventura syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat Islam.

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang dapat mendukung pembiayaan UMKM industri kreatif. Pembiayaan Arrum BPKB dari Pegadaian Syariah sangat berpengaruh positif bagi masyarakat para pelaku usaha mikro kecil karena berprinsip syariah dan menjauhkan masyarakat dari pelaku rentenir yang merusak dan merugikan masyarakat (Munawaroh & Makhtum, 2024). Melalui produk-produk seperti Arrum BPKB, pelaku usaha kreatif dapat mengakses pembiayaan dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagai jaminan, tanpa harus memiliki aset properti yang besar.

Asuransi syariah juga memiliki peran yang penting dalam mendukung pengembangan UMKM industri kreatif. Asuransi syariah dapat membantu UMKM dalam mengelola risiko usaha, sehingga mereka dapat beroperasi dengan lebih percaya diri dan mengakses pembiayaan dengan lebih mudah (Winarto, 2022). Dalam konteks industri media dan rekreasi halal, asuransi syariah dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha kreatif, termasuk risiko produksi, risiko distribusi, dan risiko pasar.

9.2 Sinergi antara Lembaga Keuangan Syariah dan Industri Halal

Sinergi antara lembaga keuangan syariah dan industri halal merupakan kunci keberhasilan pengembangan klaster media dan rekreasi halal. Penelitian menunjukkan bahwa sinergi dan pola pengembangan antara bank syariah dan pariwisata ramah Muslim harus dilakukan secara simultan, dengan enam aspek yang perlu dipertimbangkan: membangun kerja sama kemitraan, mengoptimalkan peran pemangku kepentingan bank syariah dan pariwisata ramah Muslim, meningkatkan ACES (akses, komunikasi, lingkungan, dan infrastruktur layanan), mengintensifkan edukasi dan literasi industri halal, berinovasi dan mentransformasi teknologi, serta melakukan klasterisasi untuk pengembangan industri halal (Takhim et al., 2023).

Dalam konteks klaster media dan rekreasi halal, sinergi ini perlu diwujudkan melalui berbagai program konkret. Bank syariah dapat memberikan pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelaku industri media dan rekreasi halal, termasuk pembiayaan produksi konten, pembiayaan infrastruktur, dan pembiayaan modal kerja. Selain itu, bank syariah juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam menghubungkan pelaku industri kreatif dengan investor, buyer, dan mitra bisnis lainnya.

Lembaga keuangan syariah juga dapat mendukung proses sertifikasi halal bagi pelaku industri media dan rekreasi halal. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah memiliki posisi strategis dalam membantu UMKM dalam melakukan proses pengajuan sertifikasi halal melalui berbagai kontrak pembiayaan (Nasrulloh, 2021). Sinergi antara lembaga keuangan syariah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sangat penting untuk keberhasilan program sertifikasi halal bagi pelaku industri media dan rekreasi halal (Nasrulloh, 2021).

10. Strategi Implementasi Dan Rekomendasi Kebijakan

10.1 Kerangka Implementasi Strategi Pembiayaan

Implementasi Strategi VI dalam pengembangan klaster media dan rekreasi halal memerlukan pendekatan yang sistematis dan terkoordinasi. Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi hal-hal berikut.

Pertama, pengembangan ekosistem pembiayaan yang komprehensif. Ekosistem ini harus mencakup berbagai instrumen pembiayaan dari yang paling sederhana (wakaf, CSR, dana sosial) hingga yang paling kompleks (pasar modal syariah, venture capital syariah), sehingga dapat melayani kebutuhan pelaku industri kreatif di semua tingkatan. Strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan inklusi keuangan meliputi lima pilar: edukasi keuangan, meningkatkan eligibilitas keuangan, regulasi yang mendukung, peningkatan fasilitasi intermediasi, serta reformasi kebijakan yang meliputi perlindungan nasabah, agen banking, dan phone banking (Norman, 2020).

Kedua, penguatan infrastruktur lembaga keuangan di sentra-sentra industri kreatif. Hal ini mencakup pengembangan BPRS, BMT, dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya di wilayah-wilayah yang menjadi pusat industri kreatif dan media halal. Pengembangan infrastruktur ini perlu didukung oleh regulasi yang kondusif dan insentif yang memadai dari pemerintah.

Ketiga, peningkatan literasi keuangan syariah bagi pelaku industri kreatif. Program edukasi yang komprehensif perlu dirancang untuk meningkatkan pemahaman pelaku industri kreatif tentang berbagai instrumen pembiayaan syariah yang tersedia, persyaratan pengajuan, dan manfaat yang dapat diperoleh. Percepatan edukasi dan literasi pembiayaan mikro syariah merupakan salah satu langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan peran pembiayaan mikro syariah bagi penguatan daya saing UMKM (Aris & Nasution, 2022).

Keempat, pengembangan platform digital untuk memfasilitasi akses pembiayaan. Platform digital dapat menjadi jembatan yang efektif antara pelaku industri kreatif dengan berbagai sumber pembiayaan, termasuk bank syariah, fintech syariah, dan investor. Strategi untuk pengembangan fintech dan industri keuangan syariah mencakup: memperkenalkan platform digital kepada UMKM dan memasarkan produk syariah melalui marketplace online, menciptakan ekosistem yang baik untuk memungkinkan fintech, UMKM, dan industri keuangan syariah berkolaborasi, serta memperkuat identitas lembaga jasa keuangan syariah (Intan et al., 2023).

10.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan untuk mendukung implementasi Strategi VI dalam pengembangan klaster media dan rekreasi halal.

Pertama, pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang mendukung berbagai skema pembiayaan inovatif untuk industri kreatif, termasuk venture capital syariah, crowdfunding syariah, dan instrumen pembiayaan berbasis wakaf. Regulasi ini perlu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Kedua, perlu dikembangkan skema insentif yang mendorong lembaga keuangan syariah untuk lebih aktif dalam mendukung pembiayaan industri kreatif dan media halal. Insentif ini dapat berupa keringanan pajak, subsidi bunga/margin, atau kemudahan regulasi bagi lembaga keuangan yang aktif mendukung sektor ini.

Ketiga, pemerintah perlu memfasilitasi sinergi antara bank syariah dan UMKM untuk meningkatkan akses permodalan dan pengembangan usaha UMKM yang sesuai dengan prinsip syariah dan maqasid syariah (Jannah & Kamsiah, 2023). Sinergi ini perlu diwujudkan melalui program-program konkret yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, asosiasi industri, dan komunitas pelaku usaha kreatif.

Keempat, perlu dikembangkan program pendampingan yang komprehensif bagi UMKM industri kreatif yang ingin mengakses pembiayaan. Program ini harus mencakup pelatihan manajemen keuangan, bantuan penyusunan proposal bisnis, pendampingan dalam proses pengajuan pembiayaan, dan monitoring pasca-pembiayaan. Pemerintah harus menyediakan pembiayaan, yaitu penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan non-bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM (Wahab & Mahdiya, 2023).

11. Kesimpulan

Strategi VI Klaster Media dan Rekreasi Halal yang berfokus pada kemudahan akses dan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank, serta kemudahan berinvestasi, merupakan strategi yang sangat komprehensif dan relevan untuk mendukung pengembangan industri kreatif berbasis nilai-nilai Islam di Indonesia. Strategi ini mencakup dua pilar utama: penciptaan skema dan lembaga pembiayaan yang inovatif, serta terlaksananya skema pembiayaan yang ramah industri dan IKM.

Implementasi strategi ini memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, yang melibatkan berbagai instrumen pembiayaan—dari KUR, venture capital, crowdfunding syariah, wakaf produktif, hingga skema bapak angkat—serta berbagai jenis lembaga keuangan, mulai dari bank syariah komersial, BPRS, BMT, fintech syariah, hingga lembaga keuangan sosial Islam. Kolaborasi antara semua pemangku kepentingan ini, didukung oleh regulasi yang kondusif dan program edukasi yang komprehensif, akan menciptakan ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi pelaku industri kreatif dan media halal di Indonesia.

Dengan ekosistem pembiayaan yang kuat dan inklusif, industri media dan rekreasi halal Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai Epicentrum Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia (Mariyam, 2024).

Daftar Pustaka

Aisyah, S. (2024). Synergizing the Sustainable Islamic Finance Ecosystem in Indonesia The Management Collaboration Line. Jurnal Bisnisman Riset Bisnis Dan Manajemen, 6(1), 28–44. https://doi.org/10.52005/bisnisman.v6i1.208

Alam, A., Sulistiyanto, M. R., Nurrahman, A., Ashfahany, A. E., & Saifurrahman, A. (2022). Exploration of Factors that Hinder The Use of Sharia Crowdfunding Model Financing Services as Funding by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Eksyar Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam, 9(2), 144–157. https://doi.org/10.54956/eksyar.v9i2.383

Amalia, S., Maria, S., & Lestari, D. (2022). Implementation of Micro Business Productive Assistance for UMKM as an Effort to Grow a Sustainable Economy. Jbti Jurnal Bisnis Teori Dan Implementasi, 13(3), 203–216. https://doi.org/10.18196/jbti.v13i3.16774

Amini, S. F. (2023). Implementation of Micro Syari'ah People's Business Credit (KUR) Financing at Bank Syari'ah Indonesia KCP Cirebon Plered 1. Al-Fadilah Islamic Economics Journal, 1(1), 17–25. https://doi.org/10.61166/fadilah.v1i1.3

Andrean, R. (2023). Pendayagunaan Dana Sosial Bank Syariah Melalui Platform Financial Technology untuk Pemberdayaan UMKM pada Era Digital. Velocity Journal of Sharia Finance and Banking, 3(1), 45–59. https://doi.org/10.28918/velocity.v3i1.860

Andrean, R., Anwar, K., Adinugraha, H. H., & Syafi'i, M. A. (2022). HASANAH.ID: Inovasi Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Investasi Wakaf Tunai untuk Pengembangan UMKM yang Berdaya Saing pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional. Studia Economica Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 219. https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13610

Aris, D. A., & Nasution, L. Z. (2022). Determinan Penentu Inovasi Pengembangan Pembiayaan Mikro Syariah bagi Penguatan Daya Saing UMKM. Islamic Circle, 1(2), 152–173. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.687

Arrahman, A., & Yanti, I. (2022). Halal Industry in Javanese Culture; Yogyakarta Regional Government Policy in obtaining its economic values. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 16(1), 151–174. https://doi.org/10.18326/infsl3.v16i1.151-174

BILLAH, Z. I. B. (2021). Peran dan Kendala Fintech Syariah pada UMKM. Ar-Ribhu Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah, 2(2), 256–266. https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.671

Cahyono, K. E., Sudarmiatin, A., & Wahyuni, D. U. (2021). The Development Strategy for Preparing the Asean Economic Community of Small and Medium Enterprises (UMKM) to Get Business Credit in Kelurahan Medokan Ayu Surabaya. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(4). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i4/9335

Chandra, A. N., & Kurniawan, Y. (2015). A Study of Factor Affecting the Software Application Development in Indonesian Creative Industry. Comtech Computer Mathematics and Engineering Applications, 6(2), 309. https://doi.org/10.21512/comtech.v6i2.2275

Dewi, S., Yaswirman, Y., Febriamansyah, R., & Henmaidi. (2024). The Role of Islamic Banking in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in West Sumatera. Journal of Ecohumanism, 3(4), 3489–3502. https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3866

Fatmawatie, N. (2019). The Financing Role of Sharia Banks Toward the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia on Era Revolution Industry 4.0. https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.1

Ghozali, M., Kamri, N. B., & Khafid, M. A. Z. (2022). The Merger of Indonesian Islamic Banks: Impact on the Islamic Economy Development. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 6(1), 23. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7551

Gustini, Y., Amaliah, I., & Hartono, B. (2023). Financial risk mitigation of collateral-free kredit usaha rakyat mikro at Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung 1. Journal of Islamic Economics Lariba, 9(2), 353–370. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art5

Hamidi, M. L., & Salahudin, F. (2021). An Alternative Credit Guarantee Scheme for Financing MSEs in Islamic Banking. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(1), 27–54. https://doi.org/10.21098/jimf.v7i1.1331

Hani, S. (2019). Entrepreneur's Understanding on MSME (Micro Small Medium Enterprises) on Concept on Sharia Financial Statement. https://doi.org/10.31227/osf.io/hr92x

Harisah, H., & Rohmaniyah, W. (2022). Peran Merger Bank Syariah di Indonesia dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 9(1), 97–110. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24611

Herlina, H. (2021). Development of Digital Innovation in Finance. La Riba Jurnal Perbankan Syariah, 3(01), 1–17. https://doi.org/10.53649/lariba.v3i01.20

Hikmah, R., Djuwita, D., & Widagdo, R. (2019). Effect of Financial Literation and Financing-Effectivity toward the Growth of Small Enterprises: Case Study in Bank Syariah Mandiri, Majalengka. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 4(2), 163. https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i2.941

Hsb, S., Syahbudi, M., & Yanti, N. (2024). Impact of Sharia KUR Financing on Performance of MSMEs Financing of Indonesian Syariah Banking. Journal La Sociale, 5(5), 1432–1441. https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i5.1368

INDRIANA, I., Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM. Bisnis Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 10(1), 1. https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142

Intan, I. N., Devi, S., Febriandhane, R. S., & Juliani, S. U. (2023). Patterns of Islamic Fintech Implementation: Problems and Implications for Micro, Small and Medium Enterprises. Ekspansi Jurnal Ekonomi Keuangan Perbankan Dan Akuntansi, 15(1), 83–92. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v15i1.4732

Jannah, M., & Kamsiah, K. (2023). Analisis Maqasid Syariah dalam Pengembangan Produk pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Samarinda. At-Tawazun Jurnal Ekonomi Syariah, 11(01), 10–20. https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i01.209

Jaya, T. J., Meylianingrum, K., & Kholilah, K. (2022). Exploration of Risk Mitigation Practices for Problematic Financing in Bank Wakaf Mikro's. Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah, 6(2), 1–11. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.31398

Julianto, J., & Helvira, R. (2022). Peran Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah Indonesia dalam Membantu Peningkatan Perekonomian dan Bisnis di Era Digital. Oikonomika Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3(2), 144–155. https://doi.org/10.53491/oikonomika.v3i2.637

Majid, R., & Agassi, B. A. (2017). HASBLE Card: Innovation on Company Funding Using Shari'ah Venture Capital toward Halal Industry in Indonesia. Journal of Islamic Finance, 6(Special Issue), 242–256. https://doi.org/10.12816/0047352

Mariyam, I. M. S. (2024). Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Kemajuan Industri Halal di Indonesia. Al-Iqtishad, 16(1), 323–335. https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v16i1.6459

Marwah, M., Patittingi, F., Kurniawati, A., Rifa'i, A. F., & Borahima, A. (2022). Trademarks and the Protection for Business Actors in Indonesia During COVID-19 Outbreak. https://doi.org/10.52783/rlj.v10i2.272

Munawaroh, S., & Makhtum, A. (2024). Analisis Syariah Marketing Mix Arrum BPKB dan Urgensinya dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Nasabah Pegadaian UPS Diponegoro Sumenep. J-Mas (Jurnal Manajemen Dan Sains), 9(1), 772. https://doi.org/10.33087/jmas.v9i1.1807

Mustafida, R., Fauziah, N. N., & Kurnia, Z. N. (2021). The Development of Islamic Crowdfunding in Indonesia and Its Impact towards SMEs. Hasanuddin Economics and Business Review, 4(3), 20. https://doi.org/10.26487/hebr.v4i3.2547

Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). Jurnal Masharif Al-Syariah Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(1). https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618

Nasrulloh, N. (2021). Sharia Banking Financing Model in Enhancing the Halal Certification of Micro, Small, Medium Enterprise Industry. El Dinar Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah, 9(1), 19–32. https://doi.org/10.18860/ed.v9i1.9481

Nelly, R., Harianto, H., Majid, M. S. A., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(5), 1283–1297. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926

Nengsih, N. (2015). Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia. Etikonomi. https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2272

Nengsih, N. (2023). Strategi Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia. Al-Ittifaq Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 1. https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v3i1.9164

Norman, E. (2020). Kebijakan Keuangan Inklusif dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2(1), 33–40. https://doi.org/10.47467/reslaj.v2i1.134

Pratama, F., & Subhan, M. (2024). Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(3), 01–09. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i3.1544

Purba, R. S. (2022). Implementation of Islamic Bank Information Systems for UMKM. Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi Review, 2(2). https://doi.org/10.53697/emba.v2i2.1060

Putranto, P., & Ariani, M. (2020). Coaching MSMEs through the Business Development Services Program. Parahita Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.25008/parahita.v1i1.37

Rini, H. Z. (2017). Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik. Academica Journal of Multidisciplinary Studies, 1(1), 67–80. https://doi.org/10.22515/academica.v1i1.750

Rura, G., Findi, M., & Suprayitno, G. (2023). Strategi Penciptaan Nilai Pada Produk Mikro Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Wilayah Jakarta Tahun 2021-2022). Manajemen IKM Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah, 18(1), 11–17. https://doi.org/10.29244/mikm.18.1.11-17

Setyomurni, T. A., & Nashirudin, M. (2023). Analysis of The Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model As An Instrument of Post Covid-19 National Economic Recovery. Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 9(1), 167–184. https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.934

Shomad, A. (2017). Financing Risks of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) with Cooperation Patterns between Islamic Bank and Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Jurnal Dinamika Hukum, 17(1), 53. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.1.808

Soemitra, A., & Mahendra, O. C. (2022). The Role of Islamic Financial Institutions in Supporting Halal MSMEs in Indonesia: Literature and Academic Perspectives. Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law, 1(1), 69–78. https://doi.org/10.21107/aciel.v1i1.77

Takhim, M., Sonjaya, A., Salim, Z., Rahman, A., Basmar, E., Abdullah, R., & Ali, M. (2023). The Synergy of Islamic Banks and Muslim-Friendly Tourism: Patterns of Halal Industry Development in Indonesia. International Journal of Sustainable Development and Planning, 18(9), 2723–2731. https://doi.org/10.18280/ijsdp.180911

Trimulato, T. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah di Tengah Wabah Covid-19. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, 6(2), 64. https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3867

Ummah, H. R., Sonjaya, A., & Jamaludin, J. (2024). Sharia fintech: Crowdfunding as MSMEs financing. Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah, 11(1), 115–136. https://doi.org/10.15575/am.v11i1.28808

Untari, D., Fajariana, D. E., & Ridwan, M. (2019). Preparing the Asean Economic Community (MEA) with the Development Strategy of Small and Medium Enterprises (UMKM) to Get Business Credit in Kelurahan Cibaduyut Bandung. International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBAR), 3(03). https://doi.org/10.29040/ijebar.v3i03.587

Utama, S., & Ilahiyah, I. (2018). Pengembangan Model Low Cost Islamic Peer to Peer Financing Berbasis Financial Technology untuk Akselerasi Kinerja UMKM. Islamic Economics Journal, 4(2), 249. https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2966

Utami, A. D., Baga, L. M., Yanuar, R., Nursyamsiah, T., Busaid, B., & Mahanani, Y. (2023). Strategi Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Al-Muzara'ah, 11(1), 47–61. https://doi.org/10.29244/jam.11.1.47-61

Vanni, K. M., & Noviani, T. (2023). Indonesian Sharia Bank KUR Innovation Through A Digital Platform. Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 8(2), 257–274. https://doi.org/10.36908/isbank.v8i2.635

Wahab, A., & Mahdiya, I. (2023). Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan Di Indonesia. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 24(1), 109. https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i1.11713

Winarto, A. J. (2022). Systematic Literature Review (SLR) Peran Asuransi Syariah dalam Membantu Perkembangan UMKM di Masa Pandemi. Nuris Journal of Education and Islamic Studies, 2(2), 75–85. https://doi.org/10.52620/jeis.v2i2.24

Yasmin, H. A., Makrufah, E. P. A. N., & Coriawan, E. A. (2022). The development of sharia based micro waqf banks as a form of MSME empowerment in Indonesia. Sebelas Maret Business Review, 7(1), 26. https://doi.org/10.20961/smbr.v7i1.55834