00592 - Strategi Klaster Media dan Rekreasi Halal: Membangun Ekosistem Bisnis dan Kebutuhan Konsumen

Abstract

The halal media and recreation industry has become one of the most strategic sectors in the global and national halal economy. Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, occupies the fifth position in the global halal media and recreation sector, a position that has significant room for improvement. This article examines five main strategies for developing the halal media and recreation cluster, namely: (1) creating appreciation for intellectual property rights (IPR), MURI, and recognition of its economic benefits; (2) increasing the pride and love of Muslims for halal media and recreation products; (3) increasing exports to OIC member countries through bilateral and multilateral cooperation; (4) organizing international-standard promotional events; and (5) protecting the domestic market from low-quality imported halal media and recreation products. The analysis shows that building a strong business ecosystem through co-branding and co-marketing, guaranteeing ease of doing business, and creating a pro-business investment climate are key prerequisites for realizing Indonesia's potential as a global center for halal media and recreation industry. The integration of the halal value chain, strengthened by sharia financial institutions and supported by digital technology including artificial intelligence, is the main driver of the competitiveness of this sector at the global level.

Keywords: halal media and recreation, intellectual property rights, halal ecosystem, OIC export, co-branding, halal lifestyle

Abstrak

Industri media dan rekreasi halal telah menjadi salah satu sektor paling strategis dalam ekonomi halal global maupun nasional. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menempati peringkat kelima dalam sektor media dan rekreasi halal global, sebuah posisi yang masih memiliki ruang peningkatan yang signifikan. Artikel ini mengkaji lima strategi utama pengembangan klaster media dan rekreasi halal, yaitu: (1) penciptaan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI), MURI, dan pengakuan terhadap manfaatnya bagi ekonomi; (2) peningkatan kebanggaan dan kecintaan umat Islam terhadap produk media dan rekreasi halal; (3) peningkatan ekspor ke negara-negara anggota OKI melalui kerja sama bilateral dan multilateral; (4) pelaksanaan event promosi bertaraf internasional; serta (5) perlindungan pasar dalam negeri dari produk impor halal media dan rekreasi berkualitas rendah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem bisnis yang kuat melalui co-branding dan co-marketing, jaminan kemudahan berusaha, dan penciptaan iklim investasi yang pro-bisnis merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya potensi Indonesia sebagai pusat industri media dan rekreasi halal dunia. Integrasi halal value chain, yang diperkuat oleh lembaga keuangan syariah dan didukung oleh teknologi digital termasuk kecerdasan buatan, menjadi pendorong utama daya saing sektor ini di tingkat global.

Kata kunci: media dan rekreasi halal, hak kekayaan intelektual, ekosistem halal, ekspor OKI, co-branding, halal lifestyle

1. Pendahuluan

Industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi paling dinamis di tingkat global maupun nasional. Di antara berbagai klaster industri halal, sektor media dan rekreasi halal menempati posisi strategis yang semakin mendapat perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Sektor ini merupakan bagian dari ekosistem industri halal yang lebih luas, yang mencakup makanan dan minuman halal, fashion muslim, pariwisata halal, farmasi dan kosmetik halal, serta keuangan syariah (Utari et al., 2022). Pertumbuhan film, animasi, dan video meningkat secara signifikan sebagai bagian dari subsektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar (Utari et al., 2022). Industri kreatif bernuansa Muslim menjadi daya tarik masyarakat Indonesia, di antaranya adalah karya kreatif berupa film dan animasi yang bermula dari novel, seperti Ayat-Ayat Cinta (Mumfarida & Dzikrulloh, 2021).

Dalam konteks persaingan global, Indonesia menempati peringkat kelima dalam sektor media dan rekreasi halal di tingkat dunia (Cunayah et al., 2024; Samsul et al., 2022), sebuah posisi yang masih dapat ditingkatkan mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (Maulana & Zulfahmi, 2022). Laporan Global Islamic Economy (GIE) periode 2020/2021 mencatat bahwa Indonesia menempati peringkat keempat secara umum dalam industri halal, dengan kenaikan peringkat yang didukung oleh beberapa sektor termasuk media dan rekreasi halal (Putro et al., 2023). Namun demikian, catatan penting tetap ada karena Indonesia belum berada dalam peringkat 10 besar untuk kategori media dan rekreasi pada beberapa periode sebelumnya (Gunawan et al., 2021, 2022). Kondisi ini mendorong perlunya strategi komprehensif yang mencakup penciptaan ekosistem bisnis yang kuat melalui co-branding dan co-marketing, perlindungan hak kekayaan intelektual, peningkatan kebanggaan terhadap produk lokal, perluasan ekspor ke negara-negara OKI, pelaksanaan event internasional, serta perlindungan pasar dalam negeri.

2. Penciptaan Penghargaan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), MURI, dan Pengakuan terhadap Manfaatnya bagi Ekonomi

2.1 Urgensi HKI dalam Industri Media dan Rekreasi Halal

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu (Quraisy, 2011). Kekayaan intelektual mencakup Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, yang terdiri atas paten, merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman (Quraisy, 2011). Dalam konteks industri media dan rekreasi halal, perlindungan HKI menjadi fondasi utama yang mendorong kreativitas dan inovasi berkelanjutan.

Setiap karya yang lahir dari buah pikir cemerlang dan berguna bagi manusia perlu diakui dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia (Candra & Absi, 2022). Sistem HKI diperlukan sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya, sekaligus menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi dan karya yang sama dapat dihindari atau dicegah (Candra & Absi, 2022). Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi (Candra & Absi, 2022).

Dari perspektif hukum Islam, HKI masuk dalam kategori harta benda karena unsur-unsur maliyah dan manfaat ada di dalam HKI (Ash-Shiddiq, 2019). HKI juga memiliki nilai ekonomis melalui hak eksklusif yang melekat di dalam ciptaan seseorang (Ash-Shiddiq, 2019). Dalam pandangan Islam, kekayaan intelektual dapat menjadi barang publik jika digunakan sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup (Quraisy, 2011). Fatwa MUI pun telah mengakui HKI sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan) (Marlyn & Zulham, 2024).

2.2 Program Mendorong Kreativitas dan Penciptaan Produk Media dan Rekreasi Halal

Mendorong kreativitas dalam industri media dan rekreasi halal merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda. Ekonomi kreatif secara umum diartikan sebagai suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas, dengan mengedepankan ide dan berbagai pengetahuan dari sumber daya manusia itu sendiri sebagai faktor produksi yang paling utama (Amidi et al., 2023). Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih pada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju (Harjawati, 2020).

Dalam konteks animasi Islam, industri animasi di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Serial animasi Nussa, misalnya, mengangkat tema yang berbeda setiap episodenya seperti mengenal Ka'bah, adab menguap, jangan berebut, berterima kasih, ajakan olahraga, bersyukur, menjadi koki, jangan boros, dan rukun Islam sesuai dengan ajaran Islam (Sarjiati, 2023). Sejak awal, serial Nussa dibuat tidak semata-mata hanya untuk film animasi tetapi akan dikembangkan ke media lain sebagai strategi pengembangan IP (Intellectual Property) (Sarjiati, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan sejak awal produksi animasi, jalur distribusi, dan kerja sama dengan pihak lain menjadi bagian penting dalam praktik transmedia industri animasi (Sarjiati, 2023).

Pelatihan pembuatan film juga dapat menjadi media yang dapat digunakan sebagai ruang aspirasi dan ekspresi kreatif peserta didik dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman dalam berkarya (Idayanti et al., 2023). Film mampu merangsang sikap inisiatif, kreatif, dan mendorong menjadi pribadi berkarakter yang bertanggung jawab serta mengedepankan kerja sama tim (Idayanti et al., 2023). Dengan demikian, program-program pelatihan kreatif berbasis nilai Islam perlu diperluas dan diperkuat sebagai bagian dari strategi pengembangan klaster media dan rekreasi halal.

2.3 Fasilitasi Pendaftaran Paten, HKI, dan MURI

Pemerintah memiliki peran krusial dalam memfasilitasi pendaftaran paten dan HKI bagi pelaku industri media dan rekreasi halal. Untuk tingkat internasional, organisasi yang mewadahi bidang HKI adalah WIPO (World Intellectual Property Organization) (Candra & Absi, 2022). Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak cipta diperlukan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa (Candra & Absi, 2022).

Pengaturan mengenai ketentuan lisensi HKI di Indonesia diakomodasi dalam semua pengaturan perundang-undangan HKI, meliputi Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman (Sulasno, 2015). Perjanjian lisensi adalah salah satu media yang digunakan oleh para pelaku usaha bidang HKI untuk mengembangkan usaha mereka secara internasional (Sulasno, 2019). Dalam konteks industri animasi, program Akatara diselenggarakan sebagai forum yang mempertemukan para kreator film dan investor untuk mendapatkan pendanaan serta kegiatan workshop terkait dengan proses presentasi ide di hadapan investor, pemahaman HAKI, dan proses produksi film (Sarjiati, 2023).

Pemberian penghargaan seperti MURI juga memiliki signifikansi tersendiri. Berdasarkan informasi dari website MURI, terdapat salah satu pengusaha mukena yang mendapatkan penghargaan MURI karena berhasil menjual mukena terbanyak dalam waktu 1 menit secara daring (Gumansari et al., 2022). Penghargaan semacam ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mendorong semangat kreativitas dan inovasi di kalangan pelaku industri halal. Pemberian penghargaan (reward) umumnya berupa royalty fee (insentif) atas suatu kreativitas maupun inovasi seseorang (Manek & Lambok, 2019), yang pada gilirannya mendorong dan menumbuhkembangkan terus berkarya dan mencipta (Manek & Lambok, 2019).

Pemerintah daerah juga perlu berperan aktif dalam memfasilitasi pendaftaran HKI. Beberapa administrasi yang dianggap perlu dimiliki oleh setiap pelaku usaha industri kreatif antara lain Sertifikat HAKI, Label Halal, dan Sertifikat BPOM (Phradiansah et al., 2022). Peran pemerintah bukan hanya dalam pengembangan kreativitas, tetapi juga menciptakan kondisi bagaimana usaha tetap bisa berjalan, seperti sertifikat halal, izin Depkes, BPOM, HAKI, dan manajemen usaha (Sidauruk, 2013).

2.4 Perlindungan terhadap Pembajakan dan Pelanggaran Hak Cipta

Perlindungan terhadap pembajakan merupakan output utama dari program HKI dalam klaster media dan rekreasi halal. Indonesia pada tahun 2007 tercatat berada di urutan lima besar negara dengan tingkat pembajakan dan pelanggar terbesar hak atas kekayaan intelektual (Marasabessy, 2023). Potensi kerugian dari praktik tersebut sangatlah besar; untuk produk software (perangkat lunak) saja, berdasarkan data International Data Corporation (IDC), potensi penghasilan yang raib mencapai 544 juta dolar AS per tahun (Marasabessy, 2023).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam bentuk VCD/DVD bajakan masih belum efektif, terbukti masih banyaknya VCD/DVD bajakan yang diperdagangkan (Buana, 2018). Faktor ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya pembajakan, sebab kondisi ekonomi masyarakat yang lemah, serta kebiasaan masyarakat yang kurang menghargai hasil ciptaan orang lain, dan kurangnya pemahaman masyarakat yang disebabkan minimnya pendidikan (Buana, 2018). Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu melakukan operasi secara berkelanjutan dan serius dalam menyikapi pelanggaran hak cipta (Buana, 2018).

Desain piracy, meskipun dianggap sebagai masalah serius, sering kali diabaikan (Darmawan & Saefuddin, 2005). Pemerintah telah menempuh berbagai cara untuk mengurangi pembajakan, seperti mengadopsi HKI, namun upaya untuk memerangi pembajakan ditantang oleh beberapa pihak yang mendapat manfaat dari kegiatan tersebut (Darmawan & Saefuddin, 2005). Penegakan hukum terhadap HKI adalah suatu keharusan, dan tantangannya adalah bagaimana membangkitkan kesadaran anggota masyarakat terhadap pentingnya HKI (Darmawan & Saefuddin, 2005).

Dalam dunia digital saat ini, seiring dengan perkembangan media elektronik dan teknologi informasi, pemanfaatan sekaligus komersialisasi ciptaan lagu dan musik menjadi sangat masif, sehingga peranan Lembaga Manajemen Kolektif menjadi sangat urgen (Manek & Lambok, 2019). Karya-karya intelektual berupa program komputer dan objek-objek hak cipta yang ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasi, dan digandakan (Marasabessy, 2023). Oleh karena itu, diperlukan sistem perlindungan yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

2.5 Fasilitasi Implementasi Penayangan Media dan Rekreasi dalam Skala Produksi Besar

Fasilitasi implementasi penayangan media dan rekreasi dalam skala produksi besar dan masif, seperti iklan rekreasi halal, merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan industri ini. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasis inovasi, kreativitas, dan imajinasi (Harjawati, 2020). Dalam konteks ini, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam industri kreatif menawarkan potensi untuk mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong kreativitas melalui otomatisasi, personalisasi, analisis data mendalam, dan prediksi tren (Hanifa et al., 2023).

AI dapat digunakan untuk menciptakan konten media baru, mengedit dan memproses konten, serta memberikan pengalaman konsumen yang personal dan inklusif (Hanifa et al., 2023). Penerapan AI dalam animasi telah menghadirkan banyak kemajuan yang signifikan, di mana metode AI memungkinkan pembuatan animasi yang lebih cepat, realistis, dan interaktif (Hanifa et al., 2023). Dengan demikian, fasilitasi adopsi teknologi mutakhir dalam produksi media dan rekreasi halal menjadi bagian integral dari strategi pengembangan klaster ini.

3. Peningkatan Kebanggaan dan Kecintaan Umat Islam terhadap Produk Media dan Rekreasi Halal

3.1 Kampanye Kecintaan terhadap Produk Media dan Rekreasi Islam Karya Anak Bangsa

Peningkatan kebanggaan dan kecintaan umat Islam terhadap produk media dan rekreasi halal karya anak bangsa merupakan strategi yang bersifat kultural sekaligus ekonomis. Implementasi gaya hidup halal diawali dari upaya membangun kesadaran dan pengetahuan akan kehalalan produk yang dikonsumsi, melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi di berbagai media (Rohim & Priyatno, 2021). Pola ini akan menjadikan gaya hidup halal semakin berkembang di masyarakat, seiring dengan pertumbuhan industri halal yang terus digalakkan oleh pemerintah (Rohim & Priyatno, 2021).

Film seperti Laskar Pelangi dan Ayat-Ayat Cinta telah membuktikan bahwa karya kreatif bernuansa Islam mampu menyedot perhatian masyarakat nasional (Mumfarida & Dzikrulloh, 2021). Karya kreatif berupa film dan animasi yang bermula dari novel, seperti Ayat-Ayat Cinta yang awalnya adalah karya fiksi yang ditulis Habiburrahman Syirazi, kemudian dikembangkan menjadi film yang tayang di layar lebar dan menyedot perhatian masyarakat nasional (Mumfarida & Dzikrulloh, 2021). Keberhasilan karya-karya ini menunjukkan bahwa produk media dan rekreasi halal memiliki daya tarik yang kuat di pasar domestik.

Komunitas-komunitas kreatif Islam seperti Forum Lingkar Pena (FLP) memainkan peran penting dalam gerakan ini. FLP tumbuh dan berkembang sebagai implikasi gerakan Islam modernis yang diusung kaum muda terdidik di berbagai universitas di Indonesia (Ronidin, 2016). Sebagai salah satu komunitas sastra, FLP berusaha mempopulerkan gerakan sastra transendental yang tidak bersifat profan dan duniawi, menjadi komunitas sastra islami yang berusaha mencerahkan masyarakat dengan karya sastra (Ronidin, 2016). Selama perkembangannya, gerakan sastra komunitas FLP menjadi salah satu wahana bagi ribuan anak muda Indonesia untuk menjadikan sastra sebagai medium reformasi mental berbasis nilai-nilai Islam (Ronidin, 2016).

3.2 Keberpihakan Pemerintah dalam Pengadaan Fasilitas Media dan Rekreasi Islam

Keberpihakan pemerintah dalam pengadaan fasilitas media dan rekreasi umat Islam, termasuk penayangan program media dan rekreasi Islam di TV, merupakan bentuk dukungan struktural yang sangat diperlukan. Peran pemerintah sebagai katalisator atau aktor yang mendorong percepatan pengembangan industri kreatif perlu dioptimalkan (Phradiansah et al., 2022). Selain itu, peran pemerintah sebagai regulator, konsumen, investor, dan entrepreneur juga perlu diperkuat agar industri media dan rekreasi halal dapat berkembang secara optimal (Phradiansah et al., 2022).

Edukasi ekonomi syariah berbasis digital melalui platform seperti Instagram juga menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk halal (Hidayatullah, 2020). Akun-akun yang berorientasi edukasi ekonomi syariah hadir dalam komunikasi pengedukasian dengan menyediakan informasi, memberikan rekomendasi, dan sosialisasi seputar ekonomi syariah (Hidayatullah, 2020). Edukasi yang diaplikasikan melalui postingan yang kreatif dengan konten yang menarik, deskriptif, dan ilustratif serta dilakukan secara aktif dengan objek kajian yang dinamis, up to date, dan beragam (Hidayatullah, 2020) merupakan model yang dapat diadopsi untuk kampanye media dan rekreasi halal.

Pemerintah juga perlu menumbuhkan kesadaran masyarakat sehingga mereka semakin menghargai, mengenali, dan bahkan menggali berbagai potensi modal kreativitas yang dimiliki dan ada di dalam masyarakat itu sendiri (Amidi et al., 2023). Secara fundamental, menjadi kreatif sangatlah penting, sama pentingnya menjadikan kreativitas sebagai gaya hidup masyarakat, karena kreativitas dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah (Amidi et al., 2023).

4. Peningkatan Ekspor Media dan Rekreasi ke Negara Anggota OKI melalui Kerja Sama Bilateral/Multilateral

4.1 Market Intelligence dan Penjajakan Kerja Sama dengan Negara-Negara OKI

Peningkatan ekspor media dan rekreasi halal ke negara-negara anggota OKI memerlukan strategi yang terencana dan sistematis. Meningkatnya volume perdagangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berbagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi sinyal penting bahwa konsep halal telah dipahami dengan baik oleh para pelaku industri (Ibrahim & Fauziah, 2023). Konsep halal memengaruhi perubahan sosial yang ditujukan pada kualitas hidup, keamanan masyarakat, rekreasi, dan tempat tinggal yang nyaman (Ibrahim & Fauziah, 2023).

Strategi yang perlu dilakukan antara lain meningkatkan daya saing produk halal Indonesia, mengoptimalkan peran aparat pemerintah asing serta melibatkan UMKM dalam pameran di luar negeri dan mengekspor produk halal, termasuk memaksimalkan akses pasar melalui perjanjian perdagangan yang menguntungkan (Ibrahim & Fauziah, 2023). Selain itu, mendukung ekspor UMKM dalam rantai pasok global dan mengoptimalkan pemanfaatan e-commerce melalui pelatihan dan dukungan bagi pelaku UMKM untuk mengakses pasar digital juga menjadi bagian penting dari strategi ekspor (Ibrahim & Fauziah, 2023).

Kerja sama bilateral antara Indonesia dan negara-negara lain dalam pengembangan sektor industri kreatif telah memberikan pelajaran berharga. Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan sektor industri kreatif di Indonesia menunjukkan bahwa kolaborasi internasional dapat memberikan dampak signifikan bagi pengembangan industri kreatif (Afriantari & Putri, 2017). Korea menjadi fenomena dalam pengembangan teknologi dan budayanya yang berkembang pesat di Asia, dan mampu melakukan pengembangan industri kreatif dan strategi budaya yang efektif (Afriantari & Putri, 2017). Model kerja sama semacam ini dapat diadaptasi untuk pengembangan media dan rekreasi halal dalam konteks kerja sama OKI.

4.2 Inisiasi Kesepakatan Perdagangan antara Anggota OKI

Inisiasi kesepakatan perdagangan antara anggota OKI untuk komitmen peningkatan produk media dan rekreasi halal merupakan langkah strategis yang perlu diprioritaskan. Di tahun 2019, konsumsi terhadap produk halal dunia melebihi USD 2,2 triliun atau tumbuh 5,2% setiap tahun (Maulana & Zulfahmi, 2022). Pengeluaran pada sektor media/rekreasi mencapai 222 miliar dolar Amerika (Samsul et al., 2022), menunjukkan besarnya potensi pasar yang dapat dimanfaatkan melalui kerja sama antarnegara OKI.

Penguatan kerja sama ekonomi internasional melalui international halal centre merupakan salah satu strategi yang perlu diimplementasikan (Arifin, 2024). Selain itu, insentif bagi lokal dan global player untuk berinvestasi dalam industri halal juga perlu disiapkan (Arifin, 2024). Dalam konteks ini, sertifikasi halal menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan internasional (Ubainahum et al., 2024), sehingga harmonisasi standar sertifikasi halal antarnegara OKI menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan kerja sama perdagangan ini.

4.3 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Media dan Rekreasi

Peningkatan produktivitas industri media dan rekreasi dalam negeri dan daya saing produk merupakan fondasi bagi keberhasilan ekspor. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasis inovasi, kreativitas, dan imajinasi (Harjawati, 2020). Fasilitasi adopsi model bisnis berstandar internasional menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku industri media dan rekreasi halal Indonesia.

Kerja sama dengan sektor lain seperti pariwisata (co-branding) dan sektor media dan rekreasi (co-marketing) merupakan salah satu solusi yang direkomendasikan untuk meningkatkan daya saing (Adirestuty et al., 2023). Pendekatan ekosistem dalam pengembangan halal value chain akan mampu mendorong pertumbuhan usaha syariah yang produktif, inklusif, dan terintegrasi dari hulu ke hilir (Mumfarida & Dzikrulloh, 2021). Ekosistem industri halal harus lebih dikuatkan dan dikembangkan agar mampu menguasai potensi pasar global (Asri & Ilyas, 2022).

4.4 Fasilitasi Kemudahan Pembiayaan dan Transaksi Keuangan Internasional

Fasilitasi kemudahan pembiayaan dan transaksi keuangan internasional merupakan enabler penting bagi pengembangan ekspor media dan rekreasi halal. Lembaga keuangan syariah memiliki posisi penting sebagai fasilitator bagi seluruh aktivitas ekonomi, khususnya dalam ekosistem industri halal (Maulana & Zulfahmi, 2022). Ekosistem industri halal mencakup beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, di antaranya aspek pembiayaan dan pendanaan, proses produksi, dan regulasi (Asri & Ilyas, 2022).

Sektor keuangan syariah dapat menjadi instrumen pembiayaan investasi bagi industri halal, termasuk media dan rekreasi halal (Iskandar et al., 2021). Dalam konteks ini, pendirian regional halal hub/halal center untuk penguatan industri halal dalam negeri menjadi salah satu program yang perlu diimplementasikan (Arifin, 2024). Selain itu, pengelolaan national halal fund untuk mendukung pertumbuhan industri halal dan mempercepat tumbuhnya sentra produksi halal berorientasi ekspor juga perlu didorong (Samsul et al., 2022).

5. Melaksanakan Event Promosi Bertaraf Internasional dan Partisipasi pada Event Media dan Rekreasi Halal Internasional

5.1 Benchmark terhadap Pelaksanaan Event Internasional

Melakukan benchmark terhadap pelaksanaan event internasional media dan rekreasi halal di luar negeri dan mengaplikasikannya di dalam negeri merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan secara sistematis. Identifikasi event di luar negeri yang menimbulkan efek signifikan terhadap citra media dan rekreasi halal Indonesia perlu dilakukan secara terencana. Dalam konteks industri animasi, Beacon merupakan festival tahunan yang melibatkan para pelaku industri animasi dan peminat dunia animasi untuk saling berbagi informasi dan pengalaman (Sarjiati, 2023). Model festival semacam ini dapat diadaptasi untuk event media dan rekreasi halal bertaraf internasional.

Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan sektor industri kreatif menunjukkan bahwa partisipasi dalam event internasional, seperti pameran lukisan Institut Kesenian Jakarta di Media Hill Seoul, dapat menjadi media promosi seni budaya Indonesia yang efektif (Afriantari & Putri, 2017). Dalam rangka promosi seni budaya Indonesia, KBRI Seoul bekerja sama dengan Institut Kesenian Jakarta menyelenggarakan pameran lukisan dan batik (Afriantari & Putri, 2017), yang menunjukkan pentingnya diplomasi budaya dalam mempromosikan produk kreatif Indonesia di tingkat internasional.

5.2 Melaksanakan Event Bertaraf Internasional dengan Mengundang Investor

Pelaksanaan event bertaraf internasional dengan mengundang investor media dan rekreasi internasional merupakan strategi yang dapat mempercepat pengembangan ekosistem industri ini. Memfasilitasi label/desainer/industri media dan rekreasi yang potensial di event internasional menjadi bagian penting dari strategi promosi ini. Dalam konteks industri animasi, program Akatara diselenggarakan sebagai forum yang mempertemukan para kreator film dan investor untuk mendapatkan pendanaan (Sarjiati, 2023), sebuah model yang dapat diadaptasi untuk event media dan rekreasi halal yang lebih luas.

Pemerintah telah memberikan fasilitas pemberian bebas visa kunjungan singkat bagi pemegang paspor biasa yang diharapkan dapat lebih mendorong kunjungan wisatawan dan investor internasional ke Indonesia (Afriantari & Putri, 2017). Dalam konteks event internasional, kemudahan akses bagi investor dan pelaku industri media dan rekreasi halal internasional perlu difasilitasi secara optimal. Insentif bagi lokal dan global player untuk berinvestasi dalam industri halal (Arifin, 2024) menjadi daya tarik yang perlu dikomunikasikan secara efektif dalam setiap event internasional.

5.3 Produk Media dan Rekreasi Halal yang Semakin Diterima dan Dikenal Dunia

Tujuan akhir dari partisipasi dalam event internasional adalah agar produk media dan rekreasi halal Indonesia semakin diterima dan dikenal dunia. Adanya tren pengembangan industri halal yang sedang populer di kalangan masyarakat global memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin industri halal dunia (Cunayah et al., 2024). Beberapa faktor yang membuka peluang bagi industri halal Indonesia termasuk pengakuan global, di mana Indonesia telah diakui oleh komunitas internasional sebagai negara yang secara aktif memajukan industri halal (Cunayah et al., 2024).

Halal lifestyle dikonstruksi oleh tuntutan pasar yang menghendaki adanya jaminan kehalalan suatu produk yang aman dan membawa ketenangan bagi konsumen (Rachim & Santoso, 2021). Meskipun halal mengacu pada nilai dan ajaran Islam, halal lifestyle tetap dapat digunakan oleh siapa pun, karena sejatinya agama Islam memiliki sifat yang universal bagi umat manusia (Rachim & Santoso, 2021). Hal ini membuka peluang yang lebih luas bagi produk media dan rekreasi halal Indonesia untuk diterima oleh konsumen non-Muslim di seluruh dunia.

6. Melindungi Pasar Dalam Negeri dari Produk Media dan Rekreasi Halal Impor Berkualitas Rendah

6.1 Penyusunan dan Penerapan Standar Media dan Rekreasi Halal

Penyusunan dan penerapan standar media dan rekreasi halal merupakan instrumen penting dalam melindungi pasar dalam negeri. Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal, salah satunya dengan cara membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan sebuah Peraturan Pemerintah (Gunawan et al., 2022). PP 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan salah satu regulasi penting yang mengubah sifat sertifikasi halal dari voluntary (sukarela) menjadi mandatory (wajib) (Gunawan et al., 2022).

Dalam konteks media dan rekreasi halal, standar yang jelas perlu disusun untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar dalam negeri memenuhi kriteria halal yang ditetapkan. Hanya yang sesuai dengan nilai dan norma agama Islam yang diterima dan dilindungi sebagai karya yang dapat memperoleh perlindungan hak cipta dalam perspektif Islam (Shilvia et al., 2022). Jika karya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka tidak diakui sebagai karya yang dapat dilindungi hak cipta (Shilvia et al., 2022). Standar ini perlu dioperasionalisasikan dalam bentuk regulasi yang jelas dan dapat ditegakkan.

Perkembangan sertifikasi halal di Indonesia menunjukkan kemajuan yang luar biasa, bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam (Gunawan et al., 2022). Namun, rendahnya literasi pelaku usaha terkait proses produksi halal menambah faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan produk halal (Gunawan et al., 2022). Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi tentang standar media dan rekreasi halal perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

6.2 Menciptakan Non-Tariff Barrier dalam Rangka Melindungi Industri Media dan Rekreasi Dalam Negeri

Penciptaan non-tariff barrier merupakan instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk melindungi industri media dan rekreasi dalam negeri dari produk impor berkualitas rendah. Tantangan dalam pengembangan industri halal Indonesia antara lain berasal dari pesaing dari negara non-Asia, di mana negara-negara Islam sedang mengembangkan industri halal (Ibrahim & Fauziah, 2023). Selain itu, terdapat pula tantangan dari kurangnya pemahaman pemangku kepentingan UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal (Ibrahim & Fauziah, 2023).

Perbedaan standardisasi dan sertifikasi halal produk antarnegara menjadi salah satu hambatan yang perlu diatasi (Samsul et al., 2022). Dalam konteks ini, Indonesia perlu aktif berpartisipasi dalam pembuatan dan pengembangan standar halal internasional serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada (Cunayah et al., 2024). Dengan memiliki standar yang kuat dan diakui secara internasional, Indonesia dapat menggunakan standar tersebut sebagai instrumen untuk melindungi pasar dalam negeri dari produk impor yang tidak memenuhi kriteria halal.

Perlindungan yang diberikan dalam bentuk HKI dipandang sebagai aset yang berharga, karena dengan adanya perlindungan HKI ini berarti memberikan hak eksklusif bagi pemegang hak untuk memanfaatkan, menggunakan, dan memberikan hak tersebut pada pihak lain (Pitriani, 2015). Dalam konteks perlindungan pasar, HKI dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencegah masuknya produk impor yang melanggar hak kekayaan intelektual pelaku industri dalam negeri.

6.3 Mendorong Berkembangnya Komunitas Media dan Rekreasi Halal

Mendorong berkembangnya komunitas media dan rekreasi halal, semacam Forum Lingkar Pena dan komunitas bikers Muslim, merupakan strategi berbasis masyarakat yang dapat memperkuat ekosistem industri ini dari bawah. Forum Lingkar Pena (FLP) menjadi komunitas sastra islami yang berusaha mencerahkan masyarakat dengan karya sastra, dan gerakan kesusastraan komunitas FLP menjadi salah satu wahana bagi ribuan anak muda Indonesia untuk menjadikan sastra sebagai medium reformasi mental berbasis nilai-nilai Islam (Ronidin, 2016). Pada tahun 2003, FLP membuat penerbitan sendiri yaitu Lingkar Pena Publishing House (LPPH) (Ronidin, 2016), menunjukkan bagaimana komunitas kreatif Islam dapat berkembang menjadi entitas bisnis yang mandiri.

Komunitas Muslim Bikers Indonesia (KOMBI) juga menunjukkan bagaimana komunitas berbasis kesamaan minat dapat menjadi media dakwah dan pengembangan ekonomi yang efektif (Hidayati et al., 2020). Program-program yang dilakukan Komunitas Muslim Bikers (KOMBI) Pekanbaru merupakan hal positif yang banyak memberikan manfaat bagi masyarakat (Hidayati et al., 2020). Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan yang sama (Hidayati et al., 2020), dan dalam konteks media dan rekreasi halal, komunitas-komunitas semacam ini dapat menjadi motor penggerak konsumsi dan produksi produk halal.

Guna memajukan ekonomi kreatif, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, industri, komunitas jejaring, dan/atau media (Shabillia & Santoso, 2023). Kerja sama ini perlu diwujudkan dalam program-program konkret yang mendukung pengembangan komunitas media dan rekreasi halal, termasuk fasilitasi akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan bagi komunitas-komunitas tersebut.

7. Membangun Ekosistem Bisnis melalui Co-Branding dan Co-Marketing

7.1 Konsep Ekosistem Halal Value Chain dalam Media dan Rekreasi

Pembangunan ekosistem bisnis yang kuat melalui co-branding dan co-marketing merupakan inti dari strategi klaster media dan rekreasi halal. Ekosistem sebagai tatanan kesatuan secara keseluruhan memengaruhi dinamika perkembangan dan pertumbuhan industri halal (Asri & Ilyas, 2022). Ekosistem industri halal harus lebih dikuatkan dan dikembangkan agar mampu menguasai potensi pasar global (Asri & Ilyas, 2022). Dalam konteks media dan rekreasi halal, ekosistem ini mencakup seluruh rantai nilai dari produksi konten, distribusi, hingga konsumsi oleh masyarakat Muslim.

Rantai nilai halal adalah bagian dari upaya atau strategi dalam sektor industri halal di Indonesia, di mana produsen memusatkan perhatian pada enam sektor utama, termasuk media-rekreasi (Bawafie et al., 2024). Paradigma Tauhid mendorong integrasi nilai-nilai spiritual dan prinsip-prinsip etika ke dalam kegiatan ekonomi, memastikan bahwa semua proses, mulai dari produksi hingga distribusi, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Bawafie et al., 2024). Dengan paradigma ini, bisnis dan individu yang mengandalkan produk halal berusaha untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam transaksi mereka (Bawafie et al., 2024).

7.2 Co-Branding dan Co-Marketing sebagai Strategi Pengembangan Ekosistem

Co-branding dan co-marketing antara sektor media dan rekreasi halal dengan sektor-sektor lain dalam ekosistem halal merupakan strategi yang dapat memperkuat posisi industri ini. Kerja sama dengan sektor lain seperti pariwisata (co-branding) dan sektor media dan rekreasi (co-marketing) merupakan salah satu solusi yang direkomendasikan untuk meningkatkan daya saing industri halal (Adirestuty et al., 2023). Belum adanya kerja sama dengan sektor lain, seperti pariwisata dan media serta rekreasi, menjadi salah satu permasalahan dalam aspek pemasaran industri halal (Adirestuty et al., 2023).

Pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) dapat menjadi pendukung dan ujung tombak industri halal, di antaranya media dan rekreasi halal (Iskandar et al., 2021). Sinergi pemanfaatan energi terbarukan oleh sektor-sektor yang ada dalam ekosistem industri halal dapat mendukung peningkatan ekonomi yang berkelanjutan secara jangka panjang (Iskandar et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa co-branding dan co-marketing dalam ekosistem halal tidak hanya terbatas pada sektor-sektor yang secara langsung berkaitan, tetapi juga dapat melibatkan sektor-sektor pendukung seperti energi terbarukan.

7.3 Kemudahan dalam Memulai Usaha dan Iklim Investasi yang Pro-Bisnis

Jaminan kemudahan dalam memulai usaha dan iklim investasi yang pro-bisnis merupakan prasyarat bagi berkembangnya ekosistem media dan rekreasi halal. Permasalahan yang masih dihadapi oleh industri kreatif antara lain masalah SDM, pemasaran, manajemen, dan modal (Amidi et al., 2023). Belum optimalnya kemudahan perizinan, investasi, dan perlindungan HAKI, serta masalah permodalan dan daya dukung riset terhadap ekonomi kreatif masih kurang (Sidauruk, 2013).

Pemerintah perlu lebih berkomitmen untuk memfasilitasi pemasaran hasil, mempermudah akses pelaku usaha terhadap perbankan, perlindungan HAKI, dan peningkatan kerja sama antara provinsi dan kabupaten/kota (Sidauruk, 2013). Dalam konteks industri media dan rekreasi halal, kemudahan akses pembiayaan syariah menjadi sangat penting mengingat karakteristik industri kreatif yang membutuhkan modal awal yang signifikan namun memiliki aset tidak berwujud yang sulit dijadikan jaminan konvensional.

Analisis yuridis terhadap pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan bahwa potensi luar biasa ekonomi kreatif Indonesia belum dapat berkembang secara optimal karena kesadaran pelaku kreatif tentang nilai ekonomi kreatif belum dimaksimalkan, serta tidak adanya sinergi, koordinasi, dan implementasi terkait pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual antara sektor pemerintah (Shabillia & Santoso, 2023). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif untuk mendukung pembiayaan berbasis HKI bagi pelaku industri media dan rekreasi halal.

8. Sintesis Strategis: Menuju Ekosistem Media dan Rekreasi Halal yang Kompetitif

Kelima strategi yang telah diuraikan di atas saling berkaitan dan saling mendukung dalam membangun ekosistem media dan rekreasi halal yang kompetitif. Terdapat empat faktor utama pendorong ekonomi syariah global, yaitu pertumbuhan penduduk (muda) Muslim yang tinggi, pertumbuhan ekonomi syariah yang cepat dan besar, beberapa negara fokus pada pengembangan pasar produk halal, dan praktik bisnis dan lifestyle yang mendasarkan pada nilai-nilai etika Islam (Asri & Ilyas, 2022). Faktor-faktor ini memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan industri media dan rekreasi halal Indonesia.

Saat ini, Indonesia mengalami perubahan tren gaya hidup, di mana halal lifestyle sedang menjadi tren, yang terdiri dari sektor makanan halal, keuangan syariah, perjalanan halal, pakaian atau busana halal, media dan rekreasi halal, obat-obatan halal, kosmetik halal, dan perawatan medis (rumah sakit) halal (Rohim & Priyatno, 2021). Pengembangan pasar halal di segala sektor menawarkan peluang yang sangat besar untuk mendukung pertumbuhan di wilayah atau negara meskipun pertumbuhan ekonomi global rendah (Rohim & Priyatno, 2021).

Strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan industri halal, termasuk media dan rekreasi, di antaranya adalah melakukan hubungan internasional dalam perdagangan dan produksi produk halal, penguatan regulasi kebijakan terhadap pengembangan ekonomi syariah dan industri halal, mengembangkan riset bahan-bahan pengganti non-halal, serta peningkatan halal awareness kepada masyarakat. Dengan mengintegrasikan seluruh strategi ini dalam kerangka ekosistem yang komprehensif, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin global dalam industri media dan rekreasi halal.

9. Kesimpulan

Strategi klaster media dan rekreasi halal yang mencakup penciptaan penghargaan terhadap HKI, peningkatan kebanggaan terhadap produk lokal, peningkatan ekspor ke negara OKI, pelaksanaan event internasional, dan perlindungan pasar dalam negeri merupakan strategi yang komprehensif dan saling terintegrasi. Keberhasilan implementasi strategi ini memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas kreatif, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat luas. Dengan membangun ekosistem bisnis yang kuat melalui co-branding dan co-marketing, serta menjamin kemudahan dalam memulai usaha dan iklim investasi yang pro-bisnis, Indonesia dapat mewujudkan potensinya sebagai pusat industri media dan rekreasi halal dunia.

Daftar Referensi

Adirestuty, F., Refsanjani, M. A., Monoarfa, H., & Hardiansyah, K. (2023). Prioritas strategi pengembangan industri halal di Kabupaten Tasikmalaya: Pendekatan Analytical Hierarchy Process. Jurnal Edukasi (Ekonomi Pendidikan dan Akuntansi), 11(1), 89. https://doi.org/10.25157/je.v11i1.10664

Afriantari, R., & Putri, C. Y. (2017). Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan sektor industri kreatif di Indonesia. Transborders International Relations Journal, 1(1), 61–81. https://doi.org/10.23969/transborders.v1i1.754

Amidi, A., Puspasari, M., & Novandri, A. (2023). Upaya pengembangan dan peningkatan pendapatan industri kreatif di Kota Palembang. Motivasi, 8(2), 141. https://doi.org/10.32502/mti.v8i2.6589

Arifin, I. (2024). Optimalisasi peran lembaga keuangan syariah dalam inklusivitas grand design ekonomi syariah di tingkat Asia. Economic Reviews Journal, 3(1), 641–654. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.213

Ash-Shiddiq, H. (2019). Perjalanan wakaf HAKI dalam koridor hukum syara' dan perundangan Indonesia. Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 1(2), 128–142. https://doi.org/10.35673/as-hki.v1i2.474

Asri, K. H., & Ilyas, A. (2022). Penguatan ekosistem halal value chain sebagai pengembangan industri halal menuju era 5.0. Alif, 1(1), 37–47. https://doi.org/10.37010/alif.v1i1.712

Bawafie, A. A. A., Tompson, M. D., & Muin, R. (2024). Industri halal: Paradigma tauhid mewujudkan rantai nilai halal di Indonesia. Kinerja, 6(02), 398–405. https://doi.org/10.34005/kinerja.v6i02.3972

Buana, A. P. (2018). Aspek penegakan hukum penjualan VCD/DVD bajakan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Kota Makassar. https://doi.org/10.31228/osf.io/aydbx

Candra, A., & Absi, W. Z. (2022). Hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Disiplin, 28(1), 55–62. https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i1.62

Cunayah, C., Fathurohman, I., Khalid, N., & Hartono, H. (2024). Strategi pengembangan kawasan dan industri halal. International Conference on Islamic Economic (ICIE), 3(2), 240–250. https://doi.org/10.58223/icie.v3i2.328

Darmawan, F., & Saefuddin, S. (2005). Desain dan kasus pembajakan karya intelektual di Indonesia. Mediator (Jurnal Komunikasi), 6(2), 237–246. https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1192

Gumansari, Y., Huda, N., & Rini, N. (2022). Perilaku produksi islami pada IMK produk halal di masa pandemi: Studi kasus Shofura. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(2), 874–889. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1381

Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R. M. A., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan berkelanjutan sistem jaminan halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sewagati, 5(1), 8. https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120

Gunawan, S., Rakhmawati, N. A., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., Pradhana, Y. W., & Prabowo, A. (2022). Merajut ekosistem industri halal dalam menumbuhkembangkan usaha kompetitif melalui merdeka belajar. Sewagati, 6(4), 1–10. https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i4.110

Hanifa, H., Sholihin, A., & Ayudya, F. (2023). Peran AI terhadap kinerja industri kreatif di Indonesia. JCS, 2(7), 2149–2158. https://doi.org/10.59188/jcs.v2i7.446

Harjawati, T. (2020). Model pengembangan industri kreatif berbasis syariah di Provinsi Banten. Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking, 1(2), 187. https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1934

Hidayati, P., Fikri, A. M., & Hidayat, R. (2020). Aktivitas dakwah Komunitas Muslim Bikers Indonesia (KOMBI) Pekanbaru. Idarotuna, 2(2). https://doi.org/10.24014/idarotuna.v2i2.9532

Hidayatullah, M. S. (2020). Edukasi ekonomi syariah berbasis digital melalui Instagram pada akun @ruang halal. Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam, 7(1), 31. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i1.13313

Ibrahim, H., & Fauziah, N. (2023). Peran dan strategi peningkatan sertifikasi halal dalam ekspor produk halal di pasar internasional. Jurnal Minfo Polgan, 12(2), 2567–2571. https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13311

Idayanti, I., Lovian, A. A., & Ridwan, R. (2023). Pelatihan pembuatan film pada siswa SD dan SMP Taruna Islam Pekanbaru. Bidik Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4(1), 30–36. https://doi.org/10.31849/bidik.v4i1.15155

Iskandar, A., Aqbar, K., & Herman, S. (2021). Energi terbarukan dan ekonomi syariah: Sinergitas mewujudkan sustainable development. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(3), 711–734. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20347

Manek, A. R. G., & Lambok, B. D. (2019). Implementasi hak ekonomi pencipta lagu oleh Wahana Musik Indonesia (WAMI). Hukum Responsif, 10(1). https://doi.org/10.33603/responsif.v10i1.5053

Marasabessy, F. (2023). Analisis fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. I-Best Islamic Banking & Economic Law Studies, 2(1), 33–50. https://doi.org/10.36769/ibest.v2i1.329

Marlyn, H., & Zulham, Z. (2024). Perlindungan penggunaan logo stasiun TV oleh konten kreator TikTok di Kota Medan perspektif fatwa MUI. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(3), 2223–2233. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.6107

Maulana, N., & Zulfahmi, Z. (2022). Potensi pengembangan industri halal Indonesia di tengah persaingan halal global. Jurnal Iqtisaduna, 8(2), 136–150. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465

Mumfarida, M., & Dzikrulloh, D. (2021). Implementasi halal pada proses produksi bisnis pesantren (multicase studi). Izdihar Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 1–20. https://doi.org/10.32764/izdihar.v1i2.2147

Phradiansah, P., Jamaludin, I. I., & Astaginy, N. (2022). Peranan pemerintah daerah dalam penguatan kreativitas inovasi entrepreneur pada ekonomi kreatif sub sektor kuliner Kota Kendari. Musamus Journal of Public Administration, 5(1), 104–120. https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i1.4746

Pitriani, P. (2015). Analisis hukum tentang undang-undang rahasia dagang dan ketentuan keterbukaan informasi dalam undang-undang perlindungan konsumen. Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 13(2). https://doi.org/10.32694/010430

Putro, H. S., Ni'mah, Y. L., Wilujeng, S. A., Astuti, S. B., Aunurohim, A., Ersam, T., Santoso, M., Atmaja, L., Putro, A. P., Maharani, A. R., Aldianita, A. K., Rini, C. P., Noveilya, D., Simanjuntak, I. P., Aditya, M. R., Anaqah, N. D., Gunadyani, N. K. G. K., Farida, N., Putra, R. R. S., … Sari, F. I. E. (2023). Membangun industri halal dalam mendukung masterplan ekonomi syariah Indonesia melalui program gerakan menuju sertifikasi halal (GEMESH). Sewagati, 7(4), 584–592. https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.544

Quraisy, M. (2011). Hak kekayaan intelektual (HaKI) dalam perspektif hukum Islam. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(1), 39. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.39-56

Rachim, H. A., & Santoso, M. B. (2021). Mengarusutamakan halal lifestyle: Antara peluang dan tantangan kapasitas perlindungan sosial dalam trend global. Adbispreneur, 6(2), 151. https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i2.33085

Rohim, A. N., & Priyatno, P. D. (2021). Pola konsumsi dalam implementasi gaya hidup halal. Maro Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 4(2), 26–35. https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1302

Ronidin, R. (2016). Gerakan sastra keagamaan di Indonesia sesudah reformasi 1998. Puitika, 12(1), 90–101. https://doi.org/10.25077/puitika.12.1.90--101.2016

Samsul, S., Muslimin, S., & Jafar, W. (2022). Peluang dan tantangan industri halal Indonesia menuju pusat industri halal dunia. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 4(1), 12–24. https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.135

Sarjiati, U. (2023). Praktik transmedia film Battle of Surabaya dan Nussa dalam konteks industri animasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Komunikasi, 21(1), 62. https://doi.org/10.31315/jik.v21i1.7078

Shabillia, L., & Santoso, B. (2023). Analisis yuridis terhadap pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 737–746. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2871

Shilvia, C. V., Sabrina, A. S., & Shabarullah, S. (2022). The concept of copyright in civil law and Islam. Al-Mudharabah Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3(2), 126–152. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i2.3424

Sidauruk, R. (2013). Peningkatan peran pemerintah daerah dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Bina Praja, 05(03), 141–158. https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.141-158

Sulasno, S. (2015). Lisensi hak kekayaan intelektual (HKI) dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia. Adil Jurnal Hukum, 3(2), 352. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.61

Sulasno, S. (2019). Lisensi hak kekayaan intelektual (HKI) dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia. Adil Jurnal Hukum, 3(2), 352–379. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.815

Ubainahum, R., Zahara, A. E., & Habibah, G. W. I. A. (2024). Analisis peran digitalisasi marketing sertifikasi halal dan product knowledge bagi kemajuan ekonomi kreatif. Kompak Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 17(2), 89–104. https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2009

Utari, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Industri halal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di era pandemi Covid-19: Peluang dan tantangan. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, 15(1), 87–98. https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.119