00585 - Kesejahteraan Masyarakat dalam Sistem Ekonomi Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep kesejahteraan masyarakat dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari landasan filosofis dan teologisnya, prinsip-prinsip dasar yang menopangnya, instrumen-instrumen yang digunakan untuk mewujudkannya, hingga implementasinya dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Sistem ekonomi Islam menawarkan konsepsi kesejahteraan yang jauh lebih komprehensif, holistik, dan multidimensional dibandingkan sistem ekonomi konvensional, yang tidak hanya mengukur kesejahteraan dari aspek material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Konsep falah sebagai tujuan akhir ekonomi Islam mengintegrasikan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam satu kesatuan yang utuh. Sistem ini dibangun di atas fondasi tauhid, keadilan, dan maqashid syariah, dengan instrumen konkret berupa zakat, infaq, sedekah, wakaf, perbankan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur (literature review) terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam mampu menjawab tantangan-tantangan ekonomi kontemporer seperti kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan distribusi apabila diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif.

Kata kunci: Kesejahteraan, Ekonomi Islam, Falah, Maqashid Syariah, Distribusi Kekayaan

Abstract

This article comprehensively examines the concept of community welfare in the Islamic economic system, covering its philosophical and theological foundations, core principles, instruments used to realize it, and its implementation in the context of modern society. The Islamic economic system offers a far more comprehensive, holistic, and multidimensional conception of welfare compared to conventional economic systems, measuring welfare not only from material aspects but also encompassing spiritual, moral, and social dimensions. The concept of falah as the ultimate goal of Islamic economics integrates worldly and hereafter happiness into a unified whole. This system is built upon the foundations of tawhid, justice, and maqashid syariah, with concrete instruments such as zakat, infaq, shadaqah, waqf, Islamic banking, and Islamic microfinance institutions serving as wealth redistribution mechanisms. The method used in this research is a literature review of various relevant scientific sources. The findings indicate that the Islamic economic system is capable of addressing contemporary economic challenges such as poverty, inequality, and distributive injustice when implemented consistently and comprehensively.

Keywords: Welfare, Islamic Economics, Falah, Maqashid Syariah, Wealth Distribution

1. Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan fundamental yang ingin dicapai oleh setiap sistem ekonomi yang ada di dunia. Namun, berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung mengukur kesejahteraan semata-mata dari aspek material dan pertumbuhan ekonomi, sistem ekonomi Islam menawarkan konsepsi kesejahteraan yang jauh lebih komprehensif, holistik, dan multidimensional (Syahrin et al., 2022; Syahrudin, 2022). Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil 'alamin memiliki misi universal untuk memberikan kebahagiaan kepada seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Al-Labiyah et al., 2023). Dalam perspektif ini, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pemenuhan kebutuhan material semata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain (Abidin, 2015; Rindiani & Nadia, 2024).

Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang menganut dan mengintegrasikan nilai-nilai, akidah, norma, dan ajaran Islam sebagai elemen dasar untuk mewujudkan kemakmuran (Syahrin et al., 2022). Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan individu, dan sistem ekonomi sosialis yang menempatkan negara sebagai pengendali penuh atas sumber daya ekonomi, sistem ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Hardiati et al., 2022; Irkhami, 2015). Penindasan kepada yang lemah tidak ada dalam ekonomi syariah seperti yang terjadi dalam sistem sosial kapitalis, namun tidak pula menindas hak-hak pada individu maupun kelompok orang-orang kaya seperti dalam komunisme (Syahrin et al., 2022).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep kesejahteraan masyarakat dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari landasan filosofis dan teologisnya, prinsip-prinsip dasar yang menopangnya, instrumen-instrumen yang digunakan untuk mewujudkannya, hingga implementasinya dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Dengan memahami konsep ini secara mendalam, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (literature review). Data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah primer berupa artikel jurnal bereputasi yang diterbitkan dalam rentang waktu 2014 hingga 2024, yang diperoleh melalui basis data akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan Sinta. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah, mensintesis, dan menginterpretasikan berbagai temuan dari sumber-sumber tersebut untuk membangun argumentasi yang sistematis mengenai konsep kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

3.1.1 Definisi dan Makna Kesejahteraan

Kata "sejahtera" dalam bahasa Indonesia mengandung pengertian dari bahasa Sansekerta "catera" yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, "catera" adalah orang yang sejahtera, yaitu orang yang dalam kehidupannya tentram dan aman baik batin ataupun lahiriahnya karena bebas dari ketakutan, kemiskinan, kekhawatiran, dan kebodohan (Syahrin et al., 2022). Secara terminologis, kesejahteraan dapat dimaknai sebagai sebuah ungkapan atau kata yang mengarah pada kondisi yang baik, di mana orang-orang yang ada di dalamnya memiliki kondisi yang aman, makmur, dan sehat (Syahrin et al., 2022).

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan dimaknai dengan istilah falah, yang berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material dan spiritual (Abidin, 2015). Islam memaknai kesejahteraan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga mencakup kebahagiaan di akhirat (Hafiz & Muhibban, 2024). Kesejahteraan menurut pendekatan ekonomi Islam didefinisikan sebagai terpenuhinya kebutuhan baik secara materi maupun non-materi, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, yang bersandar pada kesadaran pribadi dan sosial untuk tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum yang dikehendaki oleh Allah SWT (Rindiani & Nadia, 2024).

Kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak hanya mencakup kehidupan dunia, tetapi juga berkaitan erat dengan kehidupan akhirat. Kedua dimensi ini saling terkait dan berpengaruh satu sama lain (Rindiani & Nadia, 2024). Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yang tidak hanya dinilai berdasarkan aspek ekonomi, melainkan juga mencakup nilai moral, spiritual, dan sosial (Rindiani & Nadia, 2024). Oleh karena itu, konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam memiliki dimensi yang lebih mendalam, memperhitungkan aspek-aspek non-materiil dan nilai-nilai yang bersifat holistik (Rindiani & Nadia, 2024).

3.1.2 Kesejahteraan Holistik: Material dan Spiritual

Kesejahteraan menurut Islam terbagi menjadi dua, yaitu pertama, kesejahteraan holistik yang seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan antara dirinya dan lingkungan sosialnya (Thaliya et al., 2021). Kedua, kesejahteraan yang berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat secara bersamaan (Wulandari et al., 2022).

Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral (Suardi, 2021). Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (falah) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya lima prinsip dalam maqashid syari'ah, yakni terjaganya agama (ad-din), terjaganya jiwa (an-nafs), terjaganya akal (al-aql), terjaganya keturunan (an-nasl), dan terjaganya harta (al-mal) (Oftafiana & Laila, 2024; Suardi, 2021). Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan atau maslahat dari masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar tersebut (Khoirunnisa & Saelangi, 2022).

Islam mendefinisikan kesejahteraan dengan konsepsi yang integral antara material dan spiritual. Kenyataan bahwa Islam tidak dilihat sekadar sebagai sebuah agama, melainkan cara hidup bagi para pemeluknya untuk mencapai kepuasan dari seluruh aspek kesejahteraan seperti sosial, politik, ekonomi, maupun spiritual. Dengan demikian, Islam mengharapkan umat manusia bisa mendapatkan kesejahteraan secara material maupun spiritual (Al-Labiyah et al., 2023).

3.1.3 Kesejahteraan dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Konsep-konsep ekonomi Islam yang di dalamnya membahas tentang kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat, dan negara telah tergambar secara jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an (Syahrudin, 2022). Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tataran konsep tetapi telah terwujud dalam praktik kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya (Syahrudin, 2022). Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya (Syahrudin, 2022).

Pemerintahan yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah mampu menciptakan suatu aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh pada masa itu (Suardi, 2021). Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan sistem ekonomi Islam yang berawal dari kerja sama antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem ekonomi Islam yang diperkenalkan, antara lain, syirkah, qirad, dan khiyar dalam perdagangan (Suardi, 2021; Syahrin et al., 2022).

Indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut. Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi (Syahrudin, 2022).

3.2 Landasan Filosofis dan Prinsip-Prinsip Sistem Ekonomi Islam

3.2.1 Tauhid sebagai Fondasi Utama

Sistem ekonomi Islam dibangun di atas fondasi tauhid, yang merupakan prinsip paling fundamental dalam ajaran Islam. Keseimbangan prinsip fundamental dalam ekonomi syariah, yang meliputi tauhid, khilafah, dan keadilan, menjadi dasar utamanya (Rakhmawati & Afandi, 2022). Ekonomi Islam didasarkan pada pandangan dunia religius yang berusaha memastikan kesejahteraan semua individu, terlepas dari jenis kelamin, usia, ras, agama, atau kekayaan mereka (Lestari et al., 2024). Sistem ini mempromosikan keadilan sosial-ekonomi, nilai-nilai moral, dan kesejahteraan semua individu (Lestari et al., 2024).

Dalam sistem ekonomi Islam, nilai moral dan nilai ibadah melekat di setiap kegiatan ekonomi (Hardiati et al., 2022). Prinsip ekonomi Islam meliputi: kebebasan individu, hak terhadap harta, kesamaan sosial, keselamatan sosial, larangan menumpuk kekayaan, larangan terhadap institusi anti-sosial, dan kebajikan individu dalam masyarakat (Hardiati et al., 2022). Karakteristik ekonomi Islam memiliki perbedaan yang mendasar terhadap sistem ekonomi yang lain, yakni di mana pada sistem ekonomi Islam memiliki nilai moral serta nilai ibadah di setiap kegiatannya (Hardiati et al., 2022).

3.2.2 Keadilan Sosial sebagai Pilar Utama

Keadilan sosial dalam ekonomi Islam didasarkan pada komitmen spiritual dan konsep persaudaraan universal di antara manusia, yang mensyaratkan bahwa semua sumber daya merupakan amanah Allah yang harus digunakan untuk merealisasikan maqashid syariah (Syibly, 2015). Keadilan ekonomi (economic justice) dalam Islam ditunjukkan dengan penekanan Al-Qur'an pada perlunya persamaan manusia (egalitarianism) dan mengelakkan segala bentuk ketidakseimbangan sosial yang berpunca dari ketidakseimbangan ekonomi yang disebabkan oleh tindakan tidak beretika seperti eksploitasi, keserakahan, dan penumpukan harta pada kelompok tertentu (Syibly, 2015).

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah adanya prinsip keadilan sosial yang dilaksanakan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan, dan jenis orangnya (Syibly, 2015). Para ulama sangat percaya bahwa kesejahteraan umat dan peringanan mereka dari beban hidup yang berat merupakan tujuan dasar syariah (Syibly, 2015).

Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi ke arah kehidupan yang lebih baik (Noor, 2014). Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat tetapi selalu beredar secara merata (Noor, 2014). Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Al-Qur'an agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan (Fikri et al., 2018).

3.2.3 Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kesejahteraan

Maqashid al-syariah merupakan tujuan yang diberikan Allah dalam setiap syariat atau hukum-hukumnya (Adzkiya, 2020). Konsep maqashid syariah melekat dalam perkembangan dan praktik ekonomi Islam (Arifin & Herianingrum, 2024). Paradigma maqashid syariah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia berperan penting dalam pengembangan keuangan Islam dan industri lainnya (Maulana et al., 2024).

Menurut Imam Al-Ghazali, syariah memiliki lima tujuan untuk mencapai kemakmuran, yang sering disebut maqasid syariah, yaitu agama (ad-din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan kekayaan (maal) (Azizah et al., 2023). Mencapai lima tujuan ini membutuhkan kerja sama antara individu, pemerintah, lembaga sosial, dan keuangan Islam (Azizah et al., 2023). Indikator kesejahteraan yang berkaitan dengan maqasid syariah menyebutkan bahwa apabila kelima konteks dalam maqashid syariah terpenuhi dengan baik maka dapat terwujudnya kesejahteraan sosial (Al-Labiyah et al., 2023).

Implementasi sistem ekonomi Islam yang berbasis maqashid syariah dapat meningkatkan kesejahteraan berbasis maslahah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjamin keadilan, keberlangsungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Hehanussa, 2023). Hal ini dapat terwujud dengan adanya redistribusi kekayaan melalui zakat, infaq, dan sedekah serta menghindari praktik riba dan spekulasi (Hehanussa, 2023).

3.2.4 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Pertama, prinsip kepemilikan: Allah adalah pemilik mutlak, sementara manusia memiliki hak terbatas sebagai khalifah di bumi (Zainuddin et al., 2020). Kedua, prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan (Rakhmawati & Afandi, 2022). Ketiga, prinsip larangan riba, gharar, maysir, dan zulm (Aryani, 2023). Keempat, prinsip kewajiban zakat, infak, shadaqah, dan wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan (Aryani, 2023).

Tujuan ekonomi syariah antara lain: dapat mencapai kesejahteraan secara ekonomi dalam konteks norma keislaman; mewujudkan tatanan sosial yang solid dalam masyarakat dengan berdasarkan pada keadilan dan persaudaraan yang bersifat universal; mewujudkan distribusi atas pendapatan serta kekayaan yang bersifat adil dan merata; dan mewujudkan kebebasan personal dalam konteks keseimbangan kesejahteraan sosial (Rakhmawati & Afandi, 2022).

Basis utama sistem ekonomi syariah sesungguhnya terletak pada aspek kerangka dasarnya yang berlandaskan syariah, tetapi juga pada aspek tujuannya yaitu mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang makmur dan sejahtera secara berkeadilan, pemerataan, dan keseimbangan berdasarkan sistem sosial ekonomi (Thaliya et al., 2021).

3.3 Instrumen-Instrumen Ekonomi Islam untuk Mewujudkan Kesejahteraan

3.3.1 Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Utama

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim dan menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT sekaligus perwujudan rasa kepedulian sosial (Dzulqurnain & Sari, 2020). Secara aksiologi, zakat mempunyai peran penting di dalam meminimalisir kesenjangan terhadap sosial ekonomi masyarakat (Hayat, 2014). Kaum dhuafa, fakir miskin, dan masyarakat yang mempunyai hak menerima zakat menjadi tumpuhan umat Islam dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hayat, 2014).

Zakat, infaq, dan alms (ZIS) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia (Al-Labiyah et al., 2023). ZIS berperan dalam membantu memeratakan pendapatan sehingga dapat membantu meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Al-Labiyah et al., 2023). Zakat berperan dalam membantu mengentaskan kemiskinan melalui distribusi dana zakat dalam dua cara, yaitu konsumtif dan produktif kepada kelompok penerima manfaat utama, yaitu fakir dan miskin (Al-Labiyah et al., 2023).

Implementasi zakat secara optimal akan dapat menjembatani kesenjangan antara golongan kaya dan miskin (Musnandar & Sutomo, 2022). Pada masa kejayaan Islam, suasana kehidupan dan kesejahteraan masyarakat terperhatikan, prinsip keadilan ditegakkan, tauhid sosial juga dipraktikkan melalui kepedulian terhadap kaum papa dan lemah. Jaminan dan solidaritas sosial yang dibangun dari prinsip Islam yakni mengoptimalkan peran dan fungsi zakat mampu menjembatani kesenjangan si kaya dan si miskin (Musnandar & Sutomo, 2022).

Sejarah telah mengukir bahwa keberhasilan sistem ekonomi Islam dengan penerapan instrumen yang ada seperti zakat, infak, shadaqah, dan wakaf serta jenis pendapatan lainnya (Syahrin et al., 2022). Penunaian zakat umat Islam diikuti oleh infak dan sedekah (ZIS) merupakan bentuk kegiatan ekonomi Islam yang berdasarkan syariah. Di suatu negara, penerapan konsep ZIS yang dikenakan bagi umat Islam sesungguhnya adalah instrumen ekonomi syariah yang cukup efektif apabila dikelola secara profesional dan proporsional dalam upaya memeratakan hasil pembangunan bagi masyarakat bangsa (Musnandar & Sutomo, 2022).

3.3.2 Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang mengalami perkembangan pesat dalam praktik muamalah kontemporer (Ansori et al., 2024). Istilah wakaf memiliki makna menahan harta untuk tidak digunakan bagi kepentingan pribadi, melainkan disalurkan untuk kemaslahatan umat (Ansori et al., 2024). Dimensi ekonomi menjadi sangat penting karena harta wakaf bisa menghasilkan aset dengan nilai ekonomis tinggi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial, contohnya untuk pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan fasilitas publik (Ansori et al., 2024).

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang berpotensi berdampak bagi kehidupan sosial, perkembangan yang adil, dan pertumbuhan (Ansori et al., 2024). Melalui pemanfaatan harta benda wakaf secara produktif, umat Islam dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjembatani kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat (Ansori et al., 2024). Wakaf juga merupakan instrumen pembiayaan sukarela syariah yang signifikan mendukung perkembangan ekonomi dan sosial tatanan komunitas muslim (Ula & Abdillah, 2023).

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilakukan melalui pembiayaan tanpa bunga dan juga kerja sama bisnis di antara pengelola wakaf dengan pihak penerima manfaat wakaf (Nur et al., 2023). Wakaf uang pertama kali diperkenalkan oleh Imam Zufar pada abad ke-8 Masehi (Ansori et al., 2024). Sebagian besar ulama memahami wakaf uang sebagai bentuk fleksibilitas wakaf untuk meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi umat (Ansori et al., 2024).

3.3.3 Infaq dan Sedekah sebagai Instrumen Kepedulian Sosial

Islam mendorong kepedulian sosial melalui Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Dana ZIS yang dikelola secara produktif dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi, dan mendistribusikan kesejahteraan (Arifin & Herianingrum, 2024). Islam menentang penimbunan kekayaan dan memprioritaskan sirkulasi ekonomi yang sehat (Arifin & Herianingrum, 2024). Pengelolaan keuangan produktif, seperti penyediaan modal kerja, dukungan UMKM, dan pemenuhan maqashid syariah, dapat meningkatkan kesejahteraan (Arifin & Herianingrum, 2024).

Infaq dalam sistem Islam secara konseptual mengandung makna pemberian, termasuk pemberi dan sanak saudaranya, demi kemajuan masyarakat dan umatnya (Arifin & Herianingrum, 2024). Pemberian bantuan dengan memanfaatkan instrumen filantropi Islam telah terbukti mampu mendatangkan kesejahteraan pada masyarakat (Arifin & Herianingrum, 2024). Pengentasan masyarakat dari belenggu kemiskinan memang perlu dilakukan; selain belenggu kemiskinan material, kemiskinan spiritual juga tidak kalah pentingnya untuk dapat diatasi (Arifin & Herianingrum, 2024).

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) diakui sebagai salah satu wujud kepedulian sosial dalam Islam (Arifin & Herianingrum, 2024). Dalam terminologi Islam, keuangan sosial merujuk pada dana-dana Islam yang disumbangkan secara sukarela dengan niat tabarru' (kebaikan/kasih sayang). Pemberian ini tidak didasarkan pada harapan imbal hasil materiil, dan penggunaannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat (Arifin & Herianingrum, 2024).

3.3.4 Perbankan Syariah sebagai Lembaga Intermediasi

Perbankan syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi Islam memberikan implikasi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Hayat, 2014). Ekonomi Islam yang direpresentasikan melalui bank syariah dapat memberikan solusi alternatif bagi masyarakat dalam mengatur dan mengelola masalah keuangannya (Hayat, 2014).

Tujuan bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah (Syahrudin, 2022). Pembiayaan dalam perbankan Islam menunjukkan dimensi kesejahteraan sosial. Pembiayaan perbankan Islam harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Hamzah et al., 2021).

Sistem perbankan Islam sudah seharusnya menjadi sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam, oleh karenanya sistem perbankan Islam diharapkan memiliki tujuan kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, serta mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (Trimulato et al., 2021). Pembiayaan produktif yang diberikan kepada para pelaku UMKM akan meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan (Trimulato et al., 2021).

3.3.5 BMT dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) hadir sebagai kesadaran dari umat untuk menolong mayoritas atau pengusaha mikro kecil, dan lembaga ini membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama (Azizah et al., 2023). BMT mulai tumbuh dan menjadi alternatif untuk pemulihan perekonomian setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 (Azizah et al., 2023). Dalam kegiatannya, BMT bergerak pada kegiatan ekonomi umat, yaitu dalam kegiatan sosial dan kegiatan bisnis (Azizah et al., 2023).

Dalam ajaran Islam, sistem pemberdayaan ekonomi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu merealisasikan kesejahteraan melalui pemetaan alokasi dan distribusi dari sumber daya yang seirama dengan maqasid syariah tanpa adanya pengekangan kebebasan individu dan menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi (Azizah et al., 2023). Lembaga keuangan mikro syariah memberikan akses bagi pemerataan layanan keuangan bagi masyarakat kelas bawah (Trimulato et al., 2021).

3.4 Distribusi Pendapatan dan Keadilan Ekonomi dalam Islam

3.4.1 Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada, dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat (Noor, 2014). Kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi Islam bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat tetapi selalu beredar secara merata (Noor, 2014).

Upaya mewujudkan keadilan distribusi dilakukan tidak hanya dengan mengandalkan mekanisme pasar, tetapi juga dengan mengaplikasikan mekanisme redistribusi yang telah digariskan syariah, seperti adanya instrumen zakat yang merupakan salah satu sarana mewujudkan keadilan distribusi (Noor, 2014). Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi ke arah kehidupan yang lebih baik (Noor, 2014).

Dalam Islam, penetapan upah lebih mengutamakan adil dan layak (Hafiz & Muhibban, 2024). Keadilan dalam distribusi kekayaan dianggap sebagai prinsip inti, dan hal ini seharusnya tercermin dalam kebijakan perdagangan internasional (Hafiz & Muhibban, 2024). Pengelolaan sumber daya harus berdasarkan prinsip keadilan dalam konteks persaudaraan. Keadilan yang dimaksud setidaknya terkait dalam empat dimensi meliputi pemenuhan kebutuhan pokok, sumber pendapatan yang terhormat, distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, serta pertumbuhan dan stabilitas (Rakhmawati & Afandi, 2022).

3.4.2 Peran Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penerapan prinsip ekonomi Islam, karena pemerintah yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat, pemerintah mampu mendistribusikan pendapatan dan kekayaan, menyusun perencanaan pembangunan ekonomi, dan mengambil berbagai kebijakan ekonomi dan non-ekonomi yang relevan bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat (Ali, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakatnya (Listyadewi & Pasaribu, 2024).

Pada politik ekonomi Islam terdapat jaminan bagi setiap orang yang hidup di dalam daulah islamiyah untuk memenuhi keperluan primernya (Hardiati et al., 2022). Negara menerapkan syariah supaya mengatur semua interaksi di tengah masyarakat dan menjamin pembentukan nilai maupun norma keutamaan serta keluhuran pada setiap interaksi, termasuk dalam interaksi ekonomi (Hardiati et al., 2022). Dalam sistem ekonomi-politik Islam, zakat menjadi salah satu instrumen pengaman sosial (social security) (Hardiati et al., 2022).

Menurut teori kesejahteraan dari Ibnu Taimiyah, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kemakmuran dan menghindari kemiskinan. Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa masyarakat miskin berhak memperoleh kekayaan negara, dan kekayaan yang diperoleh harus digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan (Arifin & Herianingrum, 2024). Negara kesejahteraan dalam perspektif Islam mengimplementasikan sistem jaminan sosial yang melibatkan semua aspek kehidupan warganya yang berhak, tanpa membedakan berdasarkan agama, warna kulit, bahasa, ras, tempat lahir, jenis kelamin, atau hubungan darah (Arifin & Herianingrum, 2024).

3.4.3 Kebijakan Fiskal Islam

Kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah memiliki tujuan dari semua tindakan ekonomi pada manusia ialah agar tercapainya kesejahteraan atau kemakmuran hidup di dunia dan di akhirat (OKTIVANY et al., 2024). Prinsip kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah akan mengutamakan kesejahteraan manusia berdasarkan pada nilai ketuhanan atau ketauhidan serta hak milik berdasarkan keuntungan (kemaslahatan), melarang penimbunan kekayaan, dan pendistribusian kekayaan secara ketat sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia (OKTIVANY et al., 2024).

Konsep kebijakan fiskal Islam berupaya menciptakan masyarakat berdasarkan distribusi kekayaan yang adil dengan menyamakan keuangan dengan nilai-nilai spiritual (OKTIVANY et al., 2024). Instrumen dalam kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pendapatan dan belanja, digunakan untuk mengimplementasikan jenis kebijakan fiskal selain untuk mengembangkan aspek ekonomi ketika merencanakan pembangunan ekonomi (OKTIVANY et al., 2024).

3.5 Produksi, Konsumsi, dan Distribusi dalam Ekonomi Islam

3.5.1 Konsep Produksi Islami

Islam mengatur setiap aktivitas ekonomi manusia, seperti konsumsi, distribusi, dan produksi. Dalam kegiatan produksi, Islam mengatur agar produk yang dihasilkan adalah produk yang halal, baik, dan sesuai dengan syariah, serta dapat memberi manfaat kepada manusia sehingga terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan (Fitriansyah & Huda, 2023). Sistem produksi Islam diatur oleh hukum Al-Qur'an dan Sunnah, berbeda dengan sistem produksi komersial tradisional (Fitriansyah & Huda, 2023).

Menurut Mannan, prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah kesejahteraan ekonomi. Konsep kesejahteraan ekonomi dalam Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimum, baik manusia maupun benda, selanjutnya diiringi dengan perbaikan sistem produksi (Thaliya et al., 2021). Mannan telah mengklarifikasi bahwa selain meningkatkan fungsionalitas produk, produksi juga memiliki komponen kesejahteraan sosial (Fitriansyah & Huda, 2023).

Sistem produktif dalam sebuah negara harus dikendalikan dengan kriteria objektif (diukur dengan kesejahteraan material) dan subjektif (tercermin dari segi etika ekonomi Islam) (Fitriansyah & Huda, 2023). Aspek subjektif diterapkan pada proses manufaktur yang memasukkan nilai-nilai ekonomi Islam, sedangkan aspek objektif merupakan cerminan dari kesejahteraan material (Fitriansyah & Huda, 2023).

3.5.2 Pola Konsumsi Islami

Konsumsi dalam ekonomi Islam ditekankan pada prinsip keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial (Zulmairoh et al., 2024). Pola konsumsi dalam ekonomi Islam tercermin dalam prinsip-prinsip syariah yang mengatur bagaimana individu dan masyarakat mengelola kekayaan mereka. Salah satu prinsip utama dalam konsumsi adalah prinsip keadilan dalam distribusi dan penggunaan sumber daya (Zulmairoh et al., 2024).

Islam menawarkan pola konsumsi yang seimbang yaitu tidak tabdzir dan tidak ishraf (Setiawan, 2020). Konsumsi dalam pandangan Islam bukan semata aktivitas memenuhi kebutuhan material, tetapi termasuk pemenuhan aspek spiritual yakni ibadah kepada Allah SWT sehingga kesejahteraan di dunia dan akhirat tercapai (Setiawan, 2020). Konsep konsumsi penuh dengan nilai, tujuan yang jelas dan luas, prinsip, dan etika. Implikasinya adalah aktivitas konsumsi seyogianya menjadi jalan dan upaya untuk mencapai kesejahteraan (falah) (Setiawan, 2020).

Konsumsi dalam ekonomi Islam diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Umat Muslim dianjurkan untuk membantu yang kurang beruntung melalui zakat, infaq, dan sedekah, yang merupakan pilar penting dalam memastikan redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial (Zulmairoh et al., 2024). Konsumsi yang berlandaskan pada prinsip maslahah tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan individu tetapi juga memperhatikan dampaknya pada masyarakat luas (Zulmairoh et al., 2024).

3.6 Pembangunan Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat

3.6.1 Konsep Pembangunan Ekonomi dalam Islam

Pembangunan dalam pemikiran Islam bermula dari kata 'imârah atau ta'mîr yang berarti pembangunan, kemakmuran. Kalimat ista'mara yang berasal dari kata 'amara' mempunyai arti permintaan atau perintah dari Allah SWT yang bersifat mutlak agar bangsa manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui usaha pembangunan (Padmadhani, 2022). Pembangunan dalam ekonomi Islam bersifat komprehensif yaitu tidak hanya sebatas tentang variabel-variabel ekonomi saja melainkan dilihat dari aspek moral, sosial, material, serta aspek spiritual (Padmadhani, 2022).

Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan suatu negara dalam menciptakan kemakmuran ekonomi untuk kesejahteraan penduduknya (Fuadi, 2018). Dalam upaya menciptakan kemakmuran ekonomi, ada indikator-indikator yang dapat digunakan, seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi (Fuadi, 2018). Tujuan pembangunan ekonomi Islam tidak hanya semata-mata untuk kesejahteraan di dunia saja, melainkan tujuan di akhirat kelak (Padmadhani, 2022).

Prinsip ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi tidak hanya dalam mencapai angka-angka pertumbuhan saja, melainkan lebih kepada manfaat yang didapatkan masyarakat baik yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi (Fuadi, 2018). Pembangunan ekonomi Islam merupakan proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan tata susila dalam kehidupan (Padmadhani, 2022).

3.6.2 Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi: Perspektif Chapra

M. Umer Chapra, salah satu penggagas ekonomi Islam kontemporer, menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan cabang dari ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat yang selaras dengan maqāṣid al-syariah (Hayat, 2014). Untuk membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi Islam, Chapra menawarkan rekonstruksi terhadap elemen-elemen strategis, yaitu mekanisme filter yang titik tekannya pada filter moral, motivasi manusia untuk mengedepankan kepentingan sosial, restrukturisasi sosioekonomi, dan peran komplementer negara yang aktif dalam ekonomi (Fadllan, 2018).

Chapra membuktikan bahwa kesejahteraan tidak dapat dicapai hanya melalui kepemilikan materi semata. Menurutnya, bicara masalah ekonomi tidak hanya soal pertumbuhan, kemakmuran, dan konsumsi, tetapi juga menciptakan sebuah masyarakat di mana kemakmuran material juga diiringi oleh kemajuan spiritual (Fadllan, 2018). Inti dari seluruh tawarannya tentang pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang seimbang antara dua lini, ekonomi dan moral. Tanpa adanya pembangunan moral mustahil untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan (Fadllan, 2018).

3.6.3 Pemikiran Ibn Khaldun tentang Kesejahteraan

Ibn Khaldun merupakan salah satu sarjana terbesar yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ekonomi Islam (Aryanti, 2018). Alat untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan yang paling utama menurut Ibn Khaldun adalah masyarakat, pemerintah, dan keadilan. Di masyarakat, solidaritas diperlukan untuk meningkatkan kerja sama, sehingga akan meningkatkan produktivitas; solidaritas akan menguat jika ada keadilan (Aryanti, 2018). Ibn Khaldun juga mengungkapkan bahwa faktor ekonomi, kebersihan, moral, dan sosial mempengaruhi jumlah populasi masyarakat, dan populasi yang besar akan menciptakan kesejahteraan (Aryanti, 2018).

Pajak sebagai sumber pemasukan negara harus dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dan nantinya bisa digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat (Aryanti, 2018). Karena itulah menurut Ibn Khaldun keberadaan departemen perpajakan sangat penting bagi kekuasaan raja (Aryanti, 2018).

3.7 Implementasi Sistem Ekonomi Islam dalam Konteks Modern

3.7.1 Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah (Hehanussa, 2023). Awal pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, yang baru beroperasi pada tahun 1992 (Hasnita, 2017). Dalam perkembangan selanjutnya, ekonomi syariah di Indonesia mencakup perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan pengelolaan zakat (Hamzah et al., 2021).

Saat ini ekonomi Islam tengah mengalami masa keemasan dan kejayaan, yang berarti mampu bersaing dengan ekonomi konvensional (Yulitasari, 2024). Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan holistik material-spiritual di dunia dan akhirat secara harmonis (Yulitasari, 2024). Hal ini dilatarbelakangi makin disadarinya kegagalan sistem ekonomi konvensional yang didominasi praktik riba, spekulasi, dan ketidakpastian dalam menciptakan kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Yulitasari, 2024).

Kontribusi nyata ekonomi syariah dalam proses pembangunan nasional menjadi kekuatan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan mendorong perkembangan ekonomi syariah, inklusivitas pembangunan dapat terus ditingkatkan sekaligus mempercepat proses pemerataan pembangunan (Hamzah et al., 2021).

3.7.2 Ekonomi Syariah dan SDGs

Penyaluran pembiayaan produktif pada sektor UMKM sangat relevan dan sejalan dengan tujuan SDGs yaitu kesejahteraan dan pemerataan (Trimulato et al., 2021). Pembiayaan produktif yang diberikan kepada para pelaku UMKM akan meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Perputaran ekonomi tidak hanya dinikmati oleh para pengusaha besar (Trimulato et al., 2021). Peran lembaga keuangan syariah dalam mencapai SDGs sangat dibutuhkan khususnya untuk menjangkau masyarakat secara keseluruhan (Trimulato et al., 2021).

Keterlibatan lembaga sosial dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan bentuk pemberian sosial dan amal lainnya sangat penting untuk pencapaian SDGs (Fitriansyah & Huda, 2023). Implementasi sistem ekonomi Islam yang berbasis digital merupakan kebutuhan primer (dharuriyat), setidaknya untuk memenuhi kebutuhan sekunder (hajiyat), sehingga masyarakat Muslim Indonesia harus melakukan tidak hanya inovasi berkelanjutan, tetapi juga inovasi disruptif yang diimplementasikan dalam sistem ekonomi digital untuk menjamin keamanan hak-hak publik (hifdz al-mujtama') dan membangun kemajuan ekonomi (Maulana et al., 2024).

3.7.3 Tantangan dan Peluang Ekonomi Syariah

Meskipun ekonomi syariah telah berkembang pesat, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Pemahaman sebagian besar umat Islam sendiri terhadap konsep ekonomi syariah masih terbatas, bahkan sekadar identik dengan bank tanpa bunga (Yulitasari, 2024). Literasi dan preferensi masyarakat Muslim terhadap produk keuangan syariah pun masih perlu terus ditingkatkan, sehingga permintaan terhadap ekonomi syariah makin meningkat (Yulitasari, 2024). Tanpa basis permintaan domestik yang kuat, sulit bagi industri keuangan dan ekonomi syariah untuk bertahan dan terus berkembang (Yulitasari, 2024).

Studi empiris mengenai efektivitas implementasi prinsip dan instrumen ekonomi syariah masih sangat terbatas (Yulitasari, 2024). Para akademisi dan lembaga riset perguruan tinggi perlu menggencarkan penelitian empiris guna menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan sistem ekonomi syariah dalam merealisasikan target-target sosial ekonomi Islam seperti pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan (Yulitasari, 2024).

3.8 Kesejahteraan Sosial dan Jaminan Sosial dalam Islam

3.8.1 Sistem Jaminan Sosial Islam

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang diinginkan dalam Islam untuk mencapai kemakmuran jasmani dan rohani. Salah satu cara mewujudkannya melalui prinsip-prinsip solidaritas dalam mencapai rasa aman bagi seluruh kehidupan manusia atau yang dikenal dengan Sistem Jaminan Sosial (Listyadewi & Pasaribu, 2024). Praktik dan instrumen ekonomi Islam yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat adalah zakat, yang diambil dari orang yang berpenghasilan tinggi dan didistribusikan terutama kepada orang yang miskin; takaful atau asuransi syariah; wakaf, terutama untuk menyediakan barang kebutuhan publik seperti pendidikan, air, dan kesehatan; serta sedekah lainnya (Listyadewi & Pasaribu, 2024).

Konfigurasi etika kesejahteraan Islam dalam beberapa negara Muslim khususnya di Indonesia membutuhkan manajemen risiko sosial oleh berbagai aktor meliputi negara, pasar, keluarga dan komunitas, serta komunitas Islam, yang saling melengkapi dan berjalan bersama (Listyadewi & Pasaribu, 2024). Sistem negara dalam kesejahteraan Islam berpusat pada negara dengan kebijakan kemanusiaan berdasarkan jalur universal (Listyadewi & Pasaribu, 2024).

3.8.2 Pengentasan Kemiskinan melalui Instrumen Islam

Kemiskinan dapat dihilangkan jika setiap orang mencapai standar hidup yang layak di masyarakat (Azizah et al., 2023). Dalam memerangi kemiskinan, perlu dipikirkan agar melahirkan suatu konsep strategis yang dapat menumbuhkan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah, melalui pengembangan dan pendayagunaan harta zakat secara optimal pada sektor-sektor produksi dan kesempatan berusaha (Dzulqurnain & Sari, 2020). Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosialnya (Dzulqurnain & Sari, 2020).

Meningkatnya pengumpulan dana ZISWAF memiliki dampak positif pada kehidupan sosial keagamaan, pengentasan kemiskinan, pembangunan yang merata, pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Jika dikelola secara optimal, keberadaan ZISWAF akan memberikan dorongan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. ZISWAF juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, distribusi kekayaan yang adil, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umum, dan pengembangan ekonomi lokal.

3.9 Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dalam Ekonomi Islam

3.9.1 Etika Bisnis Islam

Sistem ekonomi Islam mengemban visi homo Islamicus yang memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi yang diberi kemampuan oleh Allah untuk mengelola bumi beserta isinya dengan baik dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan orang di sekitarnya dengan tujuan memberikan keseimbangan antara individu, masyarakat, dan negara (Faizal, 2021). Dalam pengaplikasiannya, sistem ekonomi Islam lebih cenderung pada Economic Value of Time, yaitu nilai ekonomi adalah waktu (Faizal, 2021).

Dengan adanya penerapan etika bisnis, konsep produksi, dan efisiensi pengolahan dengan benar tentu sangat membantu terciptanya keselarasan antara kegiatan ekonomi maupun sosial yang kemudian akan memberikan dampak yang baik pula bagi seluruh elemen masyarakat (Thaliya et al., 2021). Peranan dari etika bisnis Islam, konsep produksi, dan efisiensi pengolahan yang dijalankan dengan baik oleh UMKM dapat memaksimalkan berlakunya sistem sosial ekonomi yang memiliki tujuan untuk kepentingan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan tidak timpang serta menekankan adanya keseimbangan yang adil (Thaliya et al., 2021).

3.9.2 Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) terdiri dari empat komponen: ekonomi Islam, hukum Islam, etika Islam, dan filantropi Islam (Tarjo et al., 2024). Konsep pertama dalam ICSR, yaitu ekonomi Islam, disiapkan dengan tujuan agar semua dana yang digunakan dalam ICSR adalah barang halal dan bebas dari bunga, suap, perjudian, spekulasi, dan kelalaian bisnis (Tarjo et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa ICSR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial (Tarjo et al., 2024).

Filantropi Islam memiliki tujuan sosial dan spiritual yakni selain membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan dan memperoleh pahala dan beribadah kepada Allah, praktik filantropi juga menjadi sarana untuk pembangunan dan peningkatan kualitas hidup manusia, yakni pemberdayaan masyarakat (Fuaidi, 2024). Filantropi Islam dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Fuaidi, 2024).

3.10 Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Lainnya

3.10.1 Islam versus Kapitalisme

Sistem ekonomi kapitalis mengemban visi homo economicus yang memandang manusia sebagai makhluk ekonomi dengan sistem yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang kecil (Faizal, 2021). Kapitalisme bukanlah suatu istilah baru dalam kalangan pegiat hukum ekonomi dan bisnis di era modern ini (Faizal, 2021). Sistem ekonomi kapitalis lebih individual, sedangkan sistem ekonomi sosialis semua tanggung jawabnya hampir semua diserahkan kepada warga negaranya (Lestari et al., 2024).

Sistem ekonomi kapitalis telah mengesampingkan etika ketika dalam berbisnis. Sebaliknya, sistem ekonomi syariah berusaha untuk mencapai kemakmuran melalui prinsip-prinsip 'adl (keadilan) serta nilai-nilai moral syariah (Putra et al., 2022). Dengan kegagalannya sistem ekonomi kapitalisme membangun kesejahteraan umat manusia di dunia, kematian ilmu ekonomi semakin luas di kalangan para cendekiawan dunia (Syamsuri et al., 2021).

3.10.2 Islam sebagai Jalan Tengah

Sistem ekonomi Islam mempunyai sifat baik dari sistem ekonomi sosialis maupun kapitalis, tetapi terlepas dari sifat buruknya (Hardiati et al., 2022). Sistem ekonomi Islam mempromosikan kemakmuran bagi seluruh masyarakat dengan menekankan keadilan dan kekeluargaan (Lestari et al., 2024). Sistem ini didasarkan pada paradigma yang menghargai logika, etika, dan estetika, yang diterapkan pada perilaku ekonomi manusia (Lestari et al., 2024).

Ekonomi Islam mementingkan nilai-nilai moral, keadilan sosioekonomi, dan perubahan sosial melalui reformasi individu dan masyarakat (Lestari et al., 2024). Ekonomi Islam memandang bahwa individu tidak hanya berfokus pada memaksimalkan output dan kekayaan, tetapi juga merangkul dan menumbuhkan kebutuhan spiritual yang seimbang dengan kebutuhan material (Lestari et al., 2024). Ekonomi Islam dipandang sebagai paradigma ekonomi alternatif untuk kapitalisme, dan menawarkan teknik konseptual dan instrumental yang baru (Lestari et al., 2024).

Berbagai inovasi pembangunan ekonomi melalui pembukaan unit usaha syariah pada hakikatnya muncul sebagai kritik atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang menimbulkan ketidakadilan, ketimpangan, dan kemiskinan, sehingga sistem ekonomi syariah muncul sebagai alternatif dalam pembangunan sistem ekonomi yang dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik (Maulana et al., 2024).

3.11 Sejarah Penerapan Sistem Ekonomi Islam

3.11.1 Masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin

Pemerintahan yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah mampu menciptakan suatu aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh pada masa itu (Suardi, 2021; Syahrudin, 2022). Nabi Muhammad SAW memperkenalkan sistem ekonomi Islam yang berawal dari kerja sama antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem ekonomi Islam yang diperkenalkan, antara lain, syirkah, qirad, dan khiyar dalam perdagangan (Suardi, 2021).

Jika dilihat dari sejarah Islam pada masa kejayaannya yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, beliau menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pemerintahan di suatu negara (Oktapianti et al., 2022). Simak juga kisah Nabi Muhammad SAW yang mengelola ekonomi dengan memberdayakan umat dengan cara berbisnis atau bertindak untuk kemaslahatan umat (Azizah et al., 2023).

3.11.2 Masa Bani Umayyah dan Abbasiyah

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah (661–750 M), konsep-konsep ekonomi Islam mulai menemukan bentuk yang lebih konkret seiring dengan perkembangan dan perluasan masyarakat Islam (Samsunar et al., 2024). Pemerintahan ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang kompleks, termasuk pengelolaan pajak seperti kharaj (pajak tanah) dan jizyah (pajak untuk non-Muslim), distribusi harta rampasan perang, serta manajemen zakat untuk kesejahteraan sosial (Samsunar et al., 2024). Pada periode ini, fondasi-fondasi ekonomi Islam mulai dirumuskan dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan distribusi kekayaan yang merata (Samsunar et al., 2024).

Masa Abbasiyah pada periode pertama memiliki karakteristik ekonomi yang berfokus pada sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan (Dieke, 2023). Dinasti Abbasiyah juga mengelola sumber-sumber keuangan negara lainnya seperti sedekah, zakat, al-Jizyah, al-Fa'I, al-Ghanimah, dan lain-lain secara profesional. Semua ini berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada masa itu (Dieke, 2023). Dinasti Abbasiyah, Utsmaniyyah, Kerajaan Mamalik di Mesir, Kerajaan Murabithin dan Muwahhidin di Maroko, dan Kerajaan Mongol di India dan Asia, telah mempraktikkan dan mengembangkan sistem perekonomian Islam yang memberikan kesejahteraan dan kemakmuran (Mubayyinah, 2019).

3.12 Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

3.12.1 Indikator Multidimensi

Untuk mengukur kesejahteraan secara lebih holistik, ekonomi Islam menggunakan berbagai indikator yang mencakup aspek-aspek sosial dan ekonomi (Rahmah et al., 2024). Indikator-indikator ini tidak hanya mencerminkan output ekonomi tetapi juga distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial, yang merupakan bagian penting dari mencapai keadilan sosial (Rahmah et al., 2024). Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat diukur tidak hanya berdasarkan output ekonomi, tetapi juga dari bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat (Rahmah et al., 2024).

Pengembangan tingkat kesejahteraan masyarakat mencakup lima bidang utama yang disebut big five, yaitu: bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial (Setiawan, 2020). Ekonomi Islam memandang bahwa kesejahteraan terkait distribusi ekonomi dan menyangkut unsur non-materi serta bidang-bidang lainnya (Setiawan, 2020).

3.12.2 Falah sebagai Tujuan Akhir

Tujuan utama ekonomi Islam yaitu untuk merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat (falah), kehidupan yang baik serta terhormat (al-hayyah al-tayyibah) (Khoirunnisa & Saelangi, 2022). Konsepsi falah yang bersumber dari kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material dan spiritual, individual-sosial, merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh sistem ekonomi Islam.

Kesejahteraan dalam Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan konsumsi, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kesejahteraan dalam perspektif Islam adalah ketika seseorang dapat memainkan perannya di muka bumi ini sesuai dengan fitrah manusia sebagai hamba Allah SWT sekaligus khalifah di bumi (Syamsuri et al., 2021). Tujuan ekonomi Islam adalah tercapainya falah (kemenangan) di dunia dan di akhirat (Syamsuri et al., 2021).

4. Kesimpulan

Sistem ekonomi Islam menawarkan konsepsi kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih komprehensif dan holistik dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari aspek material semata, tetapi mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain (Abidin, 2015; Rindiani & Nadia, 2024; Suardi, 2021). Konsep falah sebagai tujuan akhir ekonomi Islam mengintegrasikan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam satu kesatuan yang utuh (Abidin, 2015; Syamsuri et al., 2021).

Sistem ekonomi Islam dibangun di atas fondasi tauhid, keadilan, dan maqashid syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia (Adzkiya, 2020; Rakhmawati & Afandi, 2022; Syibly, 2015). Instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, perbankan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah merupakan mekanisme konkret yang dirancang untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta mengentaskan kemiskinan (Al-Labiyah et al., 2023; Ansori et al., 2024; Musnandar & Sutomo, 2022; Trimulato et al., 2021).

Peran negara dalam sistem ekonomi Islam sangat penting untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya aktivitas ekonomi yang berlandaskan syariah (Ali, 2023; Hardiati et al., 2022; Listyadewi & Pasaribu, 2024). Kebijakan fiskal Islam yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata, merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan Islam (OKTIVANY et al., 2024).

Sejarah peradaban Islam telah membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam mampu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata ketika diterapkan secara konsisten dan komprehensif (Dieke, 2023; Samsunar et al., 2024; Suardi, 2021; Syahrin et al., 2022). Dalam konteks modern, pengembangan ekonomi syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan relevansi dan potensi besar sistem ekonomi Islam dalam menjawab tantangan-tantangan ekonomi kontemporer seperti kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan distribusi (Hamzah et al., 2021; Hehanussa, 2023; Yulitasari, 2024).

Dengan demikian, sistem ekonomi Islam bukan sekadar alternatif ekonomi, melainkan merupakan solusi komprehensif yang menawarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, serta antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan distribusi. Implementasi sistem ekonomi Islam secara konsisten dan menyeluruh merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sejati, yaitu kesejahteraan yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT (Hehanussa, 2023; Samad & Sugeng, 2022).

Daftar Pustaka

Abidin, A. Z. (2015). Korelasi antara Islam dan ekonomi. Jurnal Penelitian, 9(1). https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.847

Adzkiya, U. (2020). Analisis maqashid al-syariah dalam sistem ekonomi Islam dan Pancasila. Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 10(1), 23. https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35

Al-Labiyah, A. T., Aulia, L. N., Annisa, N. A., & Sari, L. P. (2023). Peran ZIS terhadap peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia. Islamic Economics and Business Review, 2(2). https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6003

Ali, M. (2023). Ekonomi Pancasila dari sudut pandang ekonomi Islam. Iltizam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 1(1), 1–24. https://doi.org/10.35316/iltizam.v1i1.3385

Ansori, Moh. A. Z., Sukendar, E. A. R., Shelvira, E. M., Indirasari, A. R., Pebriansyah, M. A., & Bahri, T. S. (2024). Interpretasi ulama tentang signifikansi konsep wakaf uang dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Economic Reviews Journal, 3(1), 210–221. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.133

Arifin, S., & Herianingrum, S. (2024). Kajian mendalam analisis infak produktif: Pendekatan strategis mewujudkan maqasid syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 799. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12202

Aryani, K. (2023). Peranan hukum ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di Indonesia. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(2), 13. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2053

Aryanti, Y. (2018). Pemikiran ekonomi Ibn Khaldun: Pendekatan dinamika sosial ekonomi dan politik. Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam, 2(2). https://doi.org/10.31958/imara.v2i2.1256

Azizah, D. W. A., Ali, A. N. Y., Uyun, Q. U., & Lia, L. F. (2023). Peran BMT Assyafiiyah dalam pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan desa (studi kasus Desa Kota Raman). Mabsya Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 5(1), 101–114. https://doi.org/10.24090/mabsya.v5i1.7284

Dieke, D. H. K. (2023). Sistem ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah dan potensinya dalam ekonomi masa kini. Nirwasita Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial, 4(2), 117–126. https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2938

Dzulqurnain, D. A., & Sari, D. R. (2020). Strategi pendayagunaan zakat produktif untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Minhaj Jurnal Ilmu Syariah, 1(2), 233–250. https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.340

Fadllan, F. (2018). Rekonstruksi pembangunan ekonomi berbasis Islam: Telaah pemikiran M. Umer Chapra. Nuansa Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 15(2), 393. https://doi.org/10.19105/nuansa.v15i2.2064

Faizal, B. T. W. (2021). Hukum bisnis perspektif Islam dan kapitalis (tinjauan teoritis atas aktivitas bisnis di Indonesia). Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(2), 143–162. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5218

Fikri, A. L. R., Yasin, M., & Jupri, A. (2018). Konsep pengelolaan koperasi pesantren untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr ayat 7. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(02), 103. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.249

Fitriansyah, R., & Huda, N. (2023). Produksi menurut Muhammad Abdul Mannan dan relevansinya terhadap sustainable development goals (SDGs). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 1958. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8925

Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 151–177. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711

Fuaidi, I. (2024). Nilai ekonomi syariah sebagai dasar strategi pemberdayaan masyarakat. Jiose Journal of Indonesian Sharia Economics, 3(1), 95–108. https://doi.org/10.35878/jiose.v3i1.1128

Hafiz, R. A., & Muhibban. (2024). Kebijakan pemerintah dalam mengutamakan produk impor menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Holistik Analisis Nexus, 1(5). https://doi.org/10.62504/zk67df70

Hamzah, I., Yusuf, M. S., & Athmainnah, S. (2021). Konsep perbankan syariah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan (tinjauan sosiologi hukum Islam). Istikhlaf Jurnal Ekonomi Perbankan dan Manajemen Syariah, 3(1), 45–59. https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.285

Hardiati, N., Shaleh, C., & Rasyid, F. A. (2022). Epistimologi politik ekonomi Islam: Kajian dalam perekonomian negara. Jurnal Ilmiah Edunomika, 6(1), 380. https://doi.org/10.29040/jie.v6i1.4478

Hasnita, N. (2017). Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 1(2). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1430

Hayat, H. (2014). Globalisasi perbankan syariah: Tinjauan teoritis dan praktis dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Hunafa Jurnal Studia Islamika, 11(2), 293. https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.358.293-314

Hehanussa, U. K. (2023). Implementation of the Islamic economic system increasing community welfare based on maslahah in Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3839. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9223

Irkhami, N. (2015). Aspek insentif, mekanisme pengambilan keputusan dan koordinasi (analisis komparasi sistem-sistem ekonomi). Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(2), 65. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.65-87

Khoirunnisa, S. A., & Saelangi, P. M. (2022). Konsep kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Muslim: Kritik atas konsep kesejahteraan ekonomi Barat. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 2(1), 51. https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1991

Lestari, I. W., N, L. I., & Albab, U. (2024). Filsafat ekonomi syariah sebagai landasan sistem ekonomi syariah bagi pendidikan umat Islam. As-Syirkah Islamic Economic & Financial Journal, 3(2). https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.172

Listyadewi, R. P., & Pasaribu, A. R. (2024). Layanan dan prinsip syariah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Jurnal Jamsostek, 2(1), 44–62. https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i1.38

Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. W., Hasanah, U., & Fitriana, N. (2024). Maqosid al-syari'ah sebagai dasar pergerakan ekonomi syariah di era digital. International Conference on Islamic Economic (ICIE), 2(2), 301–318. https://doi.org/10.58223/icie.v2i2.264

Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam dalam perspektif maqasid asy-syariah. Journal of Sharia Economics, 1(1), 14–29. https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55

Musnandar, A., & Sutomo. (2022). Konsep dan manajemen zakat dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Al-Mizan, 18(1), 1–20. https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2605

Noor, R. A. G. (2014). Kebijakan distribusi ekonomi Islam dalam membangun keadilan ekonomi Indonesia. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 316. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.316-328

Nur, M. M., Munardi, M., Firdaus, R., & Mulyana, M. (2023). Analysis of muzara'ah-based productive waqf's impact on the welfare community in the Bireuen District. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2975. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8771

OKTIVANY, C., AGUSTRIA, F., & TIKA, S. (2024). Konsep kebijakan fiskal pada konteks perspektif ekonomi Islam. Kendali Economics and Social Humanities, 2(3), 180–190. https://doi.org/10.58738/kendali.v2i3.122

Oftafiana, T., & Laila, R. N. (2024). Peran cash waqf linked sukuk (CWLS) dalam pemerataan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(5), 3274–3288. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1262

Oktapianti, M., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Masyarakat dan sistem ekonomi Islam. Tamaddun Journal of Islamic Studies, 1(1), 38–48. https://doi.org/10.55657/tajis.v1i1.23

Padmadhani, F. (2022). Analisis penerapan kaidah ushul dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 8(2), 36–46. https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i2.68

Putra, H. M., Ahyani, H., Abdurohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Relevansi kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengalokasian dan pendistribusian pendapatan negara di Indonesia perspektif ekonomi Islam. Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5(1), 196–211. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9404

Rahmah, Z. Z., Yuliani, Y., Mutfarida, B., Purnama, C., Fatmah, D., Rahmah, M., Hasani, S., & Rahmah, Y. (2024). Manajemen pendapatan nasional dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam: Analisis kritis. Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa, 21(1), 32–44. https://doi.org/10.29313/performa.v21i1.3713

Rakhmawati, I., & Afandi, J. (2022). Ekonomi syariah: Menjawab strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 5(1), 74. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.14486

Rindiani, & Nadia, N. (2024). Analisis kesejahteraan pedagang pasar pagi Sambas dalam perspektif maqashid al-syariah. Al-Fiqh, 2(1), 36–51. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.442

Samad, T. F. D., & Sugeng, A. (2022). The role of the Islamic economic system in achieving fallah. Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 10(02), 175. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v10i02.5295

Samsunar, Muh., Sapa, N. B., & Lutfi, M. (2024). Pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah: Suatu tinjauan sejarah dan implementasi kebijakan ekonomi. J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam, 9(2), 228. https://doi.org/10.35329/jalif.v9i2.5871

Setiawan, I. (2020). Masyarakat konsumen dalam kajian ekonomi Islam. Al-Ulum, 20(1), 145–166. https://doi.org/10.30603/au.v20i1.926

Suardi, D. (2021). Strategi ekonomi Islam untuk kesejahteraan umat. Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 20(02), 68–80. https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.693

Syahrin, M. A., Arifin, M. A. S., & Luayyin, R. H. (2022). Kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi syariah. JSE Jurnal Sharia Economica, 1(2), 95–105. https://doi.org/10.46773/.v1i2.395

Syahrudin, S. (2022). Konsep kesejahteraan sosial melalui perbankan syariah pada masa pasca pandemi Covid-19. At-Tasyri Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 3(1), 24–41. https://doi.org/10.55380/tasyri.v3i1.220

Syamsuri, S., Mafaza, S. A., & Kamaluddin, I. (2021). Strategi dalam menciptakan falah dengan pendekatan rasionalitas ekonomi Ibnu Thufail: Telaah kitab Hayy bin Yaqzan. Malia (Terakreditasi), 12(2), 209–224. https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2624

Syibly, M. R. (2015). Keadilan sosial dalam keuangan syariah. Millah Journal of Religious Studies, 15(1), 73–100. https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art4

Tarjo, T., Anggono, A., Zakik, Z., & Priyadi, U. (2024). The impact of Islamic of corporate social responsibility on social welfare with financial fraud as moderating: Study in Indonesia. Journal of Financial Crime, 31(5), 1190–1207. https://doi.org/10.1108/jfc-01-2023-0008

Thaliya, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Implementasi etika bisnis, konsep produksi, efisiensi pengolahan pada UMKM terhadap sistem sosial ekonomi perspektif ekonomi Islam. Iqtishaduna, 12(1), 120–135. https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3288

Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable development goals (SDGs) melalui pembiayaan produktif UMKM di bank syariah. Islamic Review Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 10(1), 19–38. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269

Ula, T., & Abdillah, M. A. (2023). Tinjauan ekonomi syariah terhadap penggunaan e-wakaf serta perannya dalam mendorong generasi muda berwakaf. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 15(1), 139–156. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5631

Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Implementasi maqashid syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Invest Journal of Sharia & Economic Law, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661

Yulitasari, L. (2024). Paradigma ekonomi Islam dan perkembangan ekonomi umat di Indonesia. Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 4(1), 14. https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i1.212

Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Aulia, S. M. (2020). Peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat perspektif ekonomi Islam. Fitua Jurnal Studi Islam, 202–234. https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270

Zulmairoh, A., Umida, N., Yuliana, Y., & Hasan, Z. (2024). Analysis of consumption and productivity patterns in Islamic economics. Al-Fadilah Islamic Economics Journal, 2(1), 10–21. https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.21