00584 - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam: Konsep, Instrumen, dan Implementasi

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam merupakan agenda strategis yang memerlukan pendekatan holistik, komprehensif, dan berkelanjutan. Artikel ini mengkaji secara mendalam konsep, instrumen, dan implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam dengan menggunakan metode kajian pustaka (library research) yang bersumber dari berbagai penelitian terkini. Kajian ini mencakup landasan konseptual pemberdayaan ekonomi dalam perspektif Islam, instrumen-instrumen utama seperti zakat, wakaf produktif, infak, sedekah, serta peran lembaga-lembaga keagamaan Islam seperti masjid, pesantren, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam menggerakkan roda pemberdayaan ekonomi umat. Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai instrumen ekonomi Islam memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pilar utama pemberdayaan ekonomi umat, asalkan dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat itu sendiri, yang semuanya berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial.

Kata kunci: Pemberdayaan ekonomi, ekonomi Islam, zakat, wakaf produktif, ZISWAF, masjid, pesantren, lembaga keuangan syariah

Abstract

Islamic community economic empowerment is a strategic agenda that requires a holistic, comprehensive, and sustainable approach. This article examines in depth the concepts, instruments, and implementation of Islamic community economic empowerment using a library research method drawn from various contemporary studies. The study encompasses the conceptual foundations of economic empowerment from an Islamic perspective, key instruments such as zakat, productive waqf, infaq, and sadaqah, as well as the roles of Islamic religious institutions including mosques, Islamic boarding schools (pesantren), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), and Islamic civil society organizations in driving the economic empowerment of the Muslim community. The findings indicate that various Islamic economic instruments hold enormous potential as the main pillars of community economic empowerment, provided they are managed professionally, transparently, and accurately targeted. The success of Islamic community economic empowerment depends greatly on synergy among the government, religious institutions, Islamic financial institutions, academics, and the community itself, all grounded in Islamic economic principles that emphasize justice, public interest (maslahah), and social responsibility.

Keywords: Economic empowerment, Islamic economics, zakat, productive waqf, ZISWAF, mosque, pesantren, Islamic financial institutions

1. Pendahuluan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam merupakan salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, akademisi, praktisi, hingga masyarakat umum. Dalam konteks kehidupan umat Islam, pemberdayaan ekonomi bukan sekadar upaya peningkatan kesejahteraan material semata, melainkan merupakan bagian integral dari pelaksanaan ajaran Islam yang menekankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan tanggung jawab kolektif terhadap sesama (Muhibban & Munir, 2023). Pemberdayaan ekonomi dalam perspektif Islam memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup aspek spiritual, sosial, dan material sekaligus, sehingga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan yang menjadi landasan utama kehidupan umat Islam (Happy et al., 2021).

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata empowerment yang memiliki dua makna utama: pertama, to give power or authority to, yakni memberi kekuasaan atau mendelegasikan otoritas; dan kedua, to give ability to or enable, yakni usaha untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan (Saputro et al., 2022). Dalam konteks masyarakat Islam, pemberdayaan ekonomi dimaknai sebagai serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, dengan tujuan akhir menciptakan masyarakat yang berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomis, maupun sosial (Siregar et al., 2023). Lebih jauh, pemberdayaan ekonomi mencakup tiga unsur utama: peningkatan financial literacy (literasi ekonomi), peningkatan economic self-efficacy (keyakinan bahwa seseorang memiliki sumber daya dan kepercayaan diri untuk sukses), serta peningkatan economic self-sufficiency (kemandirian ekonomi) (Ma'ruf, 2019).

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan besar yang dihadapi umat Islam di Indonesia dan dunia. Islam sebagai agama yang peduli terhadap masyarakat miskin mendorong pemeluknya untuk keluar dari kemiskinan dan saling membantu agar orang miskin dapat melepaskan diri dari belenggu kemelaratan (Lestari et al., 2022). Dalam kerangka ini, berbagai instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta lembaga-lembaga keuangan syariah menjadi pilar utama dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat (M, 2023). Selain itu, lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti masjid, pesantren, majelis taklim, dan organisasi kemasyarakatan Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam menggerakkan roda pemberdayaan ekonomi umat (Suryawati, 2021).

2. Landasan Konseptual Pemberdayaan Ekonomi dalam Islam

2.1 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam ajaran Islam itu sendiri. Islam menawarkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang menjadi landasan bagi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Muhibban & Munir, 2023). Prinsip-prinsip tersebut mencakup: partisipasi dan kemitraan, pencapaian kesejahteraan (falah), penolakan terhadap individualisme ekstrem, orientasi akhirat, menjunjung tanggung jawab sosial, dan adaptif terhadap perubahan zaman (Fuaidi, 2024).

Dalam kerangka Maqasid al-Shariah, pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan Islam mendorong kepada inklusi ekonomi yang merata, distribusi kekayaan yang adil, serta pengelolaan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan (Muhibban & Munir, 2023). Prinsip maslahah (kemaslahatan umum) menjadi fondasi utama dalam regulasi ekonomi Islam, yang meliputi regulasi transaksi keuangan, distribusi sumber daya, peran sosial perusahaan, dan struktur lembaga keuangan, dengan fokus pada nilai-nilai etis dan tanggung jawab sosial (Muhibban & Munir, 2023). Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi berbasis maslahah tidak hanya mengejar pertumbuhan materiil, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan (Muhibban & Munir, 2023).

Islam juga menetapkan prinsip-prinsip ekonomi yang digambarkan seperti bangunan yang ditopang atas lima nilai universal, yakni tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma'ad (hasil) (Jan et al., 2023). Kelima nilai inilah yang menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Dalam pandangan Islam, ekonomi merupakan wasilah (sarana) bukan maqashid (tujuan akhir), sehingga kegiatan ekonomi merupakan salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Lativah, 2022).

2.2 Konsep Pemberdayaan dalam Perspektif Islam

Konsep pemberdayaan dalam Islam mencakup prinsip persaudaraan (ukhuwah), keadilan ('adl), persamaan (musawamah), partisipasi di tengah-tengah masyarakat (musyarakah), dan prinsip saling tolong-menolong (ta'awun) (Ayyubi et al., 2023). Ada dua pendekatan yang digunakan Islam dalam pemberdayaan masyarakat: pendekatan parsial-kontinu yang melibatkan pemberian bantuan langsung seperti kebutuhan pokok dan sarana prasarana, dan pendekatan struktural yang fokus pada pengembangan potensi skill secara kontinu (Ayyubi et al., 2023). Kedua pendekatan tersebut diikuti dengan tiga strategi: rekonstruksi etika psikologis dari pasif ke aktif, upaya perubahan tingkah laku melalui pendidikan keterampilan dan pelatihan, serta mengupayakan perubahan status melalui perwujudan komitmen kemitraan dan suntikan dana modal usaha (Ayyubi et al., 2023).

Dalam pandangan Islam, pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan pembelajaran bagi masyarakat agar dapat memperbaiki kualitas hidupnya secara mandiri sehingga mendapatkan kesejahteraan di dunia dan juga keselamatan di akhirat (Maulidia et al., 2023). Terdapat tiga faktor pemberdayaan yang memiliki nilai urgensi yang tinggi, yaitu pemberdayaan ruhaniah, pemberdayaan intelektual, dan pemberdayaan ekonomi (Maulidia et al., 2023). Ketiga faktor ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam upaya membangun masyarakat Islam yang berkualitas dan berdaya.

Upaya pemberdayaan masyarakat pada dasarnya meliputi tiga aspek utama: enabling (menciptakan suasana agar potensi masyarakat dapat berkembang), empowering (memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata), dan protecting (melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah) (Mutalib, 2023). Ketiga aspek ini harus berjalan secara sinergis dan berkesinambungan agar pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

3. Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Islam

3.1 Zakat sebagai Instrumen Utama Pemberdayaan

Zakat merupakan salah satu instrumen paling fundamental dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam. Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat memiliki aspek keadilan sosial (al-'adalah al-ijtimaiyyah) yang menjadikannya sebagai satu kesatuan sistem sosial yang tidak dapat dipisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat (Siregar et al., 2023). Zakat tidak hanya berperan sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi (Mudzakky et al., 2024).

Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri, yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif (Siregar et al., 2023). Penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq (Siregar et al., 2023). Visi zakat produktif itu sendiri adalah mengubah penerima menjadi pemberi zakat, sehingga pengelolaan zakat yang berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat harus diarahkan untuk menghilangkan sumber-sumber kemiskinan secara sistematis dan komprehensif (Ayyubi et al., 2023).

Zakat digunakan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan bantuan modal, pelatihan keterampilan, atau mendukung usaha mikro dan kecil, sehingga membantu meningkatkan potensi ekonomi dan kemandirian masyarakat untuk keluar dari kemiskinan (Haikal & Musradinur, 2023). Lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS, LAZISMU, Dompet Dhuafa, dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya telah memainkan peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat untuk program-program pemberdayaan ekonomi (Sutrisno, 2024). Strategi yang digunakan mencakup pemberian modal usaha, pelatihan bisnis, dan pendampingan berkelanjutan kepada penerima zakat (Sutrisno, 2024).

Digitalisasi pengelolaan zakat menjadi salah satu terobosan penting dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi umat. Para amil dituntut untuk memiliki skill yang modern dalam mengumpulkan aset harta zakat dari para muzakki dan menyalurkannya kepada mustahik dengan manajemen yang baik (Alwi et al., 2023). Sistem Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SIMBAZNAS) merupakan program dari sistem informasi manajemen yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional untuk memudahkan pembayaran zakat dan mengontrol pendistribusian dana zakat (Alwi et al., 2023).

3.2 Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan

Wakaf merupakan salah satu kegiatan muamalah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi sekaligus (Said & Amiruddin, 2019). Secara tradisional, wakaf hanya dimaknai sebagai pemberian dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang peruntukannya terbatas pada pembangunan rumah ibadah dan pendidikan. Namun, seiring perkembangan pemahaman masyarakat tentang praktik filantropi Islam, wakaf terutama wakaf tunai diarahkan bagi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi, untuk sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan ekonomi umat (Said & Amiruddin, 2019).

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus: menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan berbagai alternatif dalam pemberdayaan (Zamahsyari, 2022). Hasil dari investasi wakaf uang dapat menjadi solusi dalam pemberdayaan masyarakat, salah satunya dengan menyalurkan hasil investasi wakaf uang kepada UMKM dengan memanfaatkan model inkubasi bisnis (Zamahsyari, 2022). Wakaf polis asuransi, sebagai inovasi terbaru dalam pengelolaan wakaf, dapat membuka peluang yang lebih besar untuk menumbuhkan potensi ekonomi umat sehingga dapat diberdayakan untuk kepentingan umum dan mengatasi berbagai masalah ekonomi umat (Luayyin & Arifin, 2023).

Masjid sebagai salah satu lembaga keagamaan dapat menjadi basis filantropi Islam dengan mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah untuk menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi umat (Mustain, 2023). Pemberdayaan wakaf produktif melalui masjid memerlukan pengetahuan, sikap, dan praktik yang baik dari para takmir masjid sebagai pengelola wakaf (Ibrahim et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki dimensi fungsi sosial yang potensial untuk diberdayakan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat (Ibrahim et al., 2023).

3.3 Infak, Sedekah, dan ZISWAF

Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen keuangan yang memiliki signifikansi penting dalam ekonomi mikro Islam (Amelia et al., 2023). Tujuan ZISWAF dalam kerangka ekonomi mikro Islam mencakup pemberdayaan masyarakat, distribusi kekayaan yang adil, dan peningkatan kesejahteraan umum (Amelia et al., 2023). Fungsi ZISWAF tidak hanya terbatas pada pemberdayaan masyarakat dan distribusi kekayaan yang adil, melainkan juga melibatkan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umum, dan pengembangan ekonomi lokal (Amelia et al., 2023).

Dana infak yang dikembangkan secara produktif dengan menggunakannya sebagai modal usaha dapat memberdayakan ekonomi masyarakat. Dengan infak yang dialokasikan untuk masyarakat miskin, mereka akan mendapatkan penghasilan yang stabil, meningkatkan usaha mereka, dan mengembangkan bisnis sehingga dapat hidup lebih layak (Desiana et al., 2022). Peningkatan keuntungan merupakan tujuan akhir dari keberhasilan usaha yang dijalankan oleh masyarakat, dan tingkat keuntungan dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan usaha penerima bantuan modal usaha (Desiana et al., 2022).

Lembaga ZISWAF menjadi potensi yang besar untuk dikembangkan guna bantuan dana alternatif dalam memberdayakan masyarakat (Muzayyanah & Anwar, 2023). Dalam Islam, masyarakat diajarkan untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia maupun akhirat, dan kesejahteraan di dunia menurut Islam yaitu menjadi umat yang maju di aspek ekonomi melalui sebuah pemberdayaan (Muzayyanah & Anwar, 2023). Perbaikan ekonomi dalam pemberdayaan akan terlaksana dengan baik apabila terdapat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat (Muzayyanah & Anwar, 2023).

4. Lembaga-Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Islam

4.1 Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi

Masjid merupakan pusat peradaban dan perkembangan pemikiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam Islam (Mustain, 2023). Selain sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah, masjid memiliki fungsi sentral sebagai alat dalam proses perubahan sosial masyarakat dan sebagai tempat pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya (Ibrahim et al., 2023). Pada masa Rasulullah SAW, masjid benar-benar menjadi pusat seluruh aktivitas keagamaan, sosial, politik, dan budaya kaum muslim, termasuk bidang ekonomi dan perdagangan (Febriansah et al., 2022).

Peran dan fungsi masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain: pemberdayaan koperasi umat, pemanfaatan usaha percetakan, klinik kesehatan, penyewaan aula serbaguna, usaha laundry, usaha kuliner, dan pendidikan TK/TPA (Mutalib, 2023). Masjid Sabilillah Malang, misalnya, menggunakan dua program pemberdayaan yang saling berkaitan: koperasi masjid yang mengeksplorasi potensi jamaah yang ingin membuka usaha, dan LAZIS yang memiliki program pengembangan bisnis bagi masyarakat miskin atau yang membutuhkan (Susanto, 2020). Hasil dari program pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan oleh masjid tersebut menunjukkan bahwa para pengusaha mikro yang mendapat bantuan dari masjid mengalami pertumbuhan usaha yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi keluarga mereka (Susanto, 2020).

Optimalisasi pemberdayaan ekonomi masjid dapat dilakukan melalui penerapan model manajemen keuangan masjid yang memadukan prinsip-prinsip manajemen keuangan modern dan nilai-nilai keislaman, sehingga dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di lingkungan masjid (Mahmud, 2023). Diversifikasi sumber pendapatan masjid dan keterlibatan umat dalam pengelolaan keuangan dapat menciptakan fondasi keuangan yang lebih stabil dan dapat menanggulangi fluktuasi pendapatan (Mahmud, 2023). Pembentukan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) merupakan salah satu inovasi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid (Febriansah et al., 2022).

Masjid juga dapat menjadi basis literasi keuangan syariah bagi masyarakat. Dengan adanya sinergi antara masjid dan lembaga keuangan syariah, masyarakat mendapatkan akses terhadap keuangan syariah sehingga akan meningkatkan inklusi keuangan syariah (Mustain, 2023). Pendidikan tentang keuangan syariah dapat diperoleh melalui kajian, ceramah, dan sosialisasi dari berbagai pihak yang dibantu oleh tokoh agama dan masyarakat berbasis masjid (Mustain, 2023).

4.2 Pesantren sebagai Agen Pemberdayaan Ekonomi

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pesantren tidak hanya identik dengan lembaga pendidikan agama, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi kehidupan masyarakat, karena pesantren memiliki sumber daya dan modal yang cukup untuk menjadi basis pemberdayaan ekonomi umat (Abdillah et al., 2024). Pesantren memegang peranan kunci sebagai motivator, inovator, dan dinamisator masyarakat, dan hubungan interaksionis-kultural antara pesantren dengan masyarakat menjadikan keberadaan dan kehadiran institusi pesantren dalam perubahan dan pemberdayaan masyarakat semakin kuat (Saputro et al., 2022).

Berbagai potensi yang dimiliki pesantren seperti aset gedung, fasilitas olahraga, lahan, serta sumber daya manusia dapat dikembangkan menjadi sumber pemberdayaan ekonomi yang dikelola berdasarkan ekonomi syariah (Syahputra et al., 2022). Beberapa modal yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar pemberdayaan ekonomi berdasarkan ekonomi syariah antara lain: captive market, demografi, baitul maal atau lembaga keuangan sejenisnya, relasi, serta pengelolaan wakaf produktif (Syahputra et al., 2022). Pesantren yang telah berhasil dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melakukannya melalui model pemberdayaan terpadu, yaitu pendidikan, ekonomi dan bisnis, serta pemberdayaan bertahap dan berkesinambungan (Rahman et al., 2023).

Pemberdayaan ekonomi pesantren dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk unit usaha, seperti yang dilakukan oleh Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang dengan mendirikan berbagai unit usaha yang dikelola langsung oleh pesantren, antara lain Ibbien Mart, Ibbien Net, Ibbien Caffe, Ibbien Kantin, Ibbien Store, Baitul Maal al-Muhibbin, Ibbien Foods, Ibbien Wholesale, dan Bank Sampah (Chamidi, 2023). Dampak dari pemberdayaan ekonomi pesantren ini adalah kemampuan pesantren untuk membantu pengembangan sistem pendidikan dan infrastruktur pendidikan tanpa bergantung pada pihak lain, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar secara mandiri (Chamidi, 2023).

Pesantren juga memiliki potensi besar untuk mendukung industri halal Indonesia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi permasalahan industri halal Indonesia (Huwaidi, 2023). Pesantren yang kini tidak hanya mengajarkan keilmuan keagamaan tetapi juga ilmu pengetahuan modern diharapkan mampu mencetak kader-kader yang dapat membawa Indonesia memimpin industri halal dunia (Huwaidi, 2023). Kajian-kajian Islam yang fokus dilakukan di pesantren dapat membuat pesantren menjadi motor penggerak ekonomi syariah di masyarakat, sekaligus melahirkan entrepreneur muda yang memiliki jiwa Islami (Syahputra et al., 2022).

Konsep eco-pesantren merupakan salah satu inovasi dalam pemberdayaan ekonomi pesantren yang mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup dengan kegiatan ekonomi. Penerapan eco-pesantren dalam pengelolaan lingkungan hidup yang alami dan sehat dapat membantu finansial maupun pembangunan pesantren (Gunawan & Alfarisi, 2023). Pesantren dapat bekerja sama dengan pemerintah melalui workshop, seminar, pelatihan skill, serta pemberian dana guna membangun lingkungan pesantren yang sistematis dan berkelanjutan (Gunawan & Alfarisi, 2023).

4.3 Lembaga Keuangan Syariah dan BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid. Pendirian BMT berbasis masjid dapat secara signifikan meningkatkan ekonomi jamaah (Pandapotan & Soemitra, 2022). Strategi BMT yang digunakan dalam pemberdayaan ekonomi umat mencakup: ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas, inklusi keuangan, manajemen pemasaran, implementasi akad ekonomi syariah, serta integrasi ZISWAF dengan BMT (Pandapotan & Soemitra, 2022).

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat digunakan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pendekatan lembaga keagamaan seperti masjid, lembaga pendidikan Islam, serta lembaga keagamaan lainnya (Faisal et al., 2023). Model pemberdayaan UMKM dengan melibatkan masjid dapat dilaksanakan dengan program koperasi simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil, dan bentuk kolaborasi lainnya antara UMKM dan lembaga keagamaan dapat berupa manajemen koperasi syariah dengan kegiatan usaha jual beli kebutuhan pokok (Faisal et al., 2023).

BMT Assyafiiyah, sebagai contoh lembaga keuangan mikro syariah, hadir sebagai solusi bagi masyarakat pedesaan yang belum terjangkau oleh lembaga perbankan, dengan menawarkan berbagai pembiayaan seperti mudharabah, murabahah, dan qardhul hasan (Azizah et al., 2023). Program sosial yang menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah untuk anak yatim, janda, dan program CSR berupa bantuan pembangunan masjid juga menjadi bagian dari kontribusi BMT dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Azizah et al., 2023).

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan inovasi lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren dan yayasan pendidikan Islam (Nasution et al., 2022). Kehadiran Bank Wakaf Mikro dapat membantu pelaku UMKM dalam penambahan modal sehingga peran pemerintah untuk mendorong tumbuh-kembang perekonomian masyarakat dapat terwujud (Nasution et al., 2022). Upaya dalam mengurangi angka kemiskinan ini memerlukan peran aktif pemerintah dan elemen masyarakat, termasuk melalui pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu melalui perolehan bantuan dan pendampingan (Nasution et al., 2022).

4.4 Organisasi Kemasyarakatan Islam

Organisasi kemasyarakatan Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan berbagai ormas Islam lainnya memiliki peran historis yang sangat penting dalam gerakan ekonomi Islam di Indonesia. Gerakan ekonomi Islam pada era pra-kemerdekaan yang dilakukan oleh Sarekat Dagang Islam (SDI), Muhammadiyah, dan NU telah memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Muslim, antara lain terangkatnya pedagang pribumi menjadi kuat, menghilangkan perlakuan diskriminatif kepada pedagang pribumi, serta mendirikan BMT umat dan Bank Muhammadiyah (Rambe, 2018).

MWC NU Dukun dan Panceng Gresik merupakan contoh nyata bagaimana organisasi kemasyarakatan Islam dapat melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan konsep ekonomi syariah. Strategi pemberdayaan ekonomi yang diterapkan mencakup pemberdayaan berbasis minimart dan pemberdayaan dengan kandang usaha, yang sejalan dengan tujuan mencapai falah dan menegakkan persaudaraan dan persatuan (Fikry & Ghozali, 2022). Dalam menyusun dan menerapkan strategi pemberdayaan, Islam menekankan pada wilayah halal dan haram, sehingga strategi yang diambil haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Fikry & Ghozali, 2022).

Program GAMASYA (Gerakan Masyarakat Berdaya) yang dijalankan oleh LAZIS Nurul Falah Surabaya merupakan contoh program pemberdayaan ekonomi berbasis lembaga filantropi Islam yang inovatif (Muzayyanah & Anwar, 2023). Program ini memiliki peluang untuk menciptakan ekosistem usaha yang adaptif dengan menguatkan potensi dari aspek digitalisasi dan kemitraan untuk keberlanjutan jangka panjang (Muzayyanah & Anwar, 2023). Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui dana ZISWAF dalam aspek ekonomi secara tidak langsung telah membebaskan masyarakat dari riba dan kesulitan dalam mencari modal untuk usaha (Muzayyanah & Anwar, 2023).

5. Strategi dan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam

5.1 Nilai-Nilai Ekonomi Syariah sebagai Dasar Strategi

Implementasi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dengan menerapkan prinsip dan nilai-nilai ekonomi syariah, seperti peningkatan profesionalisme (al-itqan) sumber daya manusia, promosi budaya kewirausahaan, manajemen berbasis kearifan lokal, dan penguatan program berbasis filantropi (Fuaidi, 2024). Nilai-nilai ekonomi syariah yang relevan dalam pemberdayaan masyarakat mencakup konsep kepemilikan manusia yang tidak mutlak, prinsip keadilan (al-'adl), partisipasi dan kemitraan, serta pencapaian kesejahteraan (falah) (Fuaidi, 2024).

Pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama dalam upaya membangun struktur ekonomi yang memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Muhibban & Munir, 2023). Pendidikan ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan manusia juga menekankan pentingnya pengembangan keterampilan dan pemahaman yang luas terkait sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mencakup pemahaman terkait manajemen keuangan yang bijaksana, kewirausahaan, serta pemahaman akan bagaimana ekonomi dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Muhibban & Munir, 2023).

5.2 Pemberdayaan Berbasis Komunitas dan Kelompok Keagamaan

Pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok keagamaan terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus memperbaiki keimanan masyarakat. Kelompok masyarakat berbasis keagamaan JSN Cengkir Gading, misalnya, telah membawa perubahan terhadap tingkat religiusitas masyarakat yang lebih baik, sementara aspek produktivitas serta keadaan ekonomi masyarakat diperbaiki dengan mengadakan program pemberdayaan (Gumilang, 2023). Korelasi antara upaya meningkatkan religiusitas melalui kegiatan keagamaan dan produktivitas melalui program pemberdayaan telah secara langsung meningkatkan ekonomi masyarakat (Gumilang, 2023).

Arisan jamaah masjid merupakan salah satu model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang unik dan berbasis komunitas. Aktualisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui arisan jamaah masjid Nurul Huda menjadi solusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan cara arisan Khatmil Qur'an yang menghasilkan kas sebagai simpanan masyarakat untuk kemaslahatan bersama (M, 2023). Uang kas yang dikumpulkan dikelola dan dikembangkan pada basis infrastruktur dan pendanaan pada masyarakat UMKM yang kekurangan dana (M, 2023).

Majelis Taklim (MT) sebagai lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam nonformal juga memiliki fungsi pemberdayaan ekonomi umat (Rusliati & Mulyaningrum, 2021). Penyaluran dana tabungan anggota majelis taklim untuk pemberdayaan usaha mikro penduduk sekitar, dengan menggunakan skema mudharabah atau qardhul hasan, merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas keagamaan yang dapat dikembangkan (Rusliati & Mulyaningrum, 2021).

5.3 Pemberdayaan Melalui UMKM dan Kewirausahaan

Pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi harus dilihat sebagai upaya komprehensif membangun masyarakat secara langsung di tingkat kelurahan dan desa (Happy et al., 2021). Kegiatan pemberdayaan masyarakat seringkali difokuskan pada bidang ekonomi untuk pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) atau penanggulangan kemiskinan (poverty reduction), yang dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan (income generating) (Happy et al., 2021).

UMKM memiliki peran penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja (Mahfudz, 2023). Pemberdayaan UMKM merupakan konsep pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada penguatan masyarakat menengah ke bawah sebagai pelaku utama ekonomi, untuk memperkuat pondasi perekonomian (Mahfudz, 2023). Wisata religi masjid, sebagai contoh, dapat memberikan dampak positif ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM di sekitar kawasan masjid (Mahfudz, 2023).

Program Bina Mandiri Wirausaha (BMW) yang dijalankan oleh Lazismu Surabaya merupakan contoh program pemberdayaan ekonomi yang berhasil mengatasi persoalan ketergantungan para pedagang kecil terhadap praktik riba (Wulandari, 2022). Program ini menerapkan fungsi-fungsi manajemen strategis yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dalam program pemberdayaan ekonomi (Wulandari, 2022). Lazismu menetapkan empat tujuan pemberdayaan ekonomi, yakni: pemberdayaan masyarakat kecil dan menengah, memberantas riba, membentuk jaringan pengusaha kecil, dan memberikan pembinaan rutin (Wulandari, 2022).

5.4 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan dimensi penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam secara keseluruhan. Islam tidak melarang atau membatasi perempuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, yang tercermin dari aktivitas perempuan sahabat Nabi yang aktif dalam kegiatan ekonomi (Nugroho, 2024). Program pemberdayaan perempuan tidak hanya bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat, menjadikannya pilar dalam keberlanjutan pembangunan sosial (Murdianto, 2024).

Kampung Batik Telaga merupakan contoh nyata pemberdayaan ekonomi perempuan yang disusun atas perencanaan yang matang dan tepat sasaran, diawali dengan sosialisasi pelatihan serta didukung dengan fasilitas yang diberikan dan diawasi secara sustainable dengan pendampingan yang berkala (Fauziah et al., 2023). Strategi yang digunakan mencakup pendekatan personal maupun interpersonal serta melibatkan perempuan dalam segala keputusan yang berkorelasi dengan program pemberdayaan (Fauziah et al., 2023).

Pesantren Wirausaha Payungi sebagai basis gerakan pemberdayaan perempuan Muslim telah membawa dampak signifikan pada pembangunan ekonomi perempuan, dengan meningkatkan kapasitas per individu dan kelompok melalui mentoring dalam diskusi rutin (Nugroho, 2024). Gerakan pemberdayaan yang didasarkan pada nilai-nilai religius pesantren mampu membuat ruang representatif dalam sustaining women's livelihood sebagai wirausahawan perempuan Muslim (Nugroho, 2024).

6. Tantangan dan Hambatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam

6.1 Tantangan Internal

Pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam menghadapi berbagai tantangan internal yang perlu diatasi secara sistematis. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, sehingga realisasi penghimpunan dana zakat masih relatif rendah (Hasan & Thomas, 2024). Selain itu, proses seleksi penerima manfaat yang masih dianggap terlalu birokratis dan berpotensi subjektif juga menjadi hambatan dalam efektivitas program pemberdayaan (Hasan & Thomas, 2024).

Dalam konteks pengelolaan masjid, terdapat berbagai krisis yang menghambat pemberdayaan ekonomi, antara lain: krisis jamaah, krisis program, krisis sarana, krisis keuangan, hingga krisis kepengurusan (Suryawati, 2021). Rendahnya wawasan umat pada filosofi ekonomi syariah yang tampaknya dikarenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi pada bidang muamalat/ekonomi Islam yang diadakan oleh banyak masjid di Indonesia juga menjadi hambatan serius (Febriansah et al., 2022). Kondisi ini diperparah dengan persepsi sebagian masyarakat yang belum bisa menerima pemfungsian masjid dalam banyak aspek kehidupan, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan jamaahnya (Asmara et al., 2022).

Dalam konteks pesantren, tidak semua pondok pesantren berhasil melakukan kemandirian ekonomi, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat (Chamidi, 2023). Berbagai potensi yang ada di pesantren belum mampu dieksplorasi secara optimal, sehingga pesantren masih sangat bergantung pada dana SPP dan sumber pendanaan insidental (Syahputra et al., 2022). Keterbatasan modal, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, serta minimnya pengetahuan tentang manajemen bisnis modern menjadi hambatan utama dalam pengembangan unit usaha pesantren (Rahman et al., 2023).

6.2 Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam mencakup berbagai faktor struktural dan sistemik. Ketimpangan ekonomi yang masih tinggi, kemiskinan yang meluas, pengangguran, infrastruktur yang terbatas, serta ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis merupakan beberapa masalah ekonomi utama yang dihadapi (Luayyin & Arifin, 2023). Pandemi COVID-19, misalnya, telah memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan UMKM dan praktik ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Jubaedah et al., 2023).

Ketergantungan umat Islam dalam ekonomi, mulai dari semangat dan kesadaran berusaha, kepemilikan modal usaha, proses produksi, pemasaran, hingga jaringan usaha, masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi (Sulaiman, 2018). Islam dalam bidang ekonomi masih terkesan eksklusif yang berorientasi hanya untuk komunitasnya sendiri, belum menjalin jaringan usaha yang luas baik kepada sesama umat Islam maupun kepada masyarakat secara umum (Sulaiman, 2018). Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi umat Islam secara keseluruhan.

7. Implementasi dan Praktik Terbaik Pemberdayaan Ekonomi Islam

7.1 Model Pemberdayaan Berbasis Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) merupakan salah satu lembaga keagamaan yang dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. LPQ harus menjadi lembaga keagamaan yang peka terhadap permasalahan sosial hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitarnya (Faisal et al., 2023). Pengembangan koperasi syariah melalui LPQ yang bermitra dengan UMKM merupakan salah satu model pemberdayaan yang efektif, yang menghasilkan peningkatan pengetahuan pengurus LPQ mengenai manajemen koperasi syariah dan peningkatan keterampilan para pelaku UMKM dalam inovasi produk (Faisal et al., 2023).

Pondok Pesantren Al Multazam Kuningan memberikan contoh nyata bagaimana pesantren dapat berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat sekitar untuk berusaha di lingkungan pesantren (Lativah, 2022). Kontribusi ini terbukti memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar pesantren, yang dibuktikan dengan kemampuan masyarakat untuk berjualan dan memenuhi kebutuhan pokok maupun makanan/jajanan yang dibina langsung oleh pihak pesantren (Lativah, 2022).

Pesantren Nurul Haramain Narmada Lombok Barat mengelola ekonomi pesantren melalui unit usaha berbasis syariah seperti mini bank dan NH-Mart, dengan manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian (Rahman et al., 2023). Pesantren ini telah berhasil dalam memberdayakan ekonomi masyarakat sebagai perluasan misi pesantren, melalui model pemberdayaan terpadu yang mencakup pendidikan, ekonomi dan bisnis, serta pemberdayaan bertahap dan berkesinambungan (Rahman et al., 2023).

7.2 Model Pemberdayaan Berbasis Zakat dan Filantropi

LAZ Al-Azhar Surabaya merupakan contoh lembaga amil zakat yang berhasil memanfaatkan dana ZISWAF untuk pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran. Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh LAZ Al-Azhar adalah KSM Lamor Kelud Sejahtera yang memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat penerima manfaat (Dikuraisyin & Dewi, 2022). Program Indonesia Gemilang LAZ Al-Azhar yang mencakup pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi, keagamaan, kesehatan, dan pendidikan, dengan pendampingan intensif 24 jam, kunjungan langsung penerima manfaat, serta monitoring dan evaluasi, terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ikballudin et al., 2022).

BAZNAS Kota Kotamobagu melalui program ekonomi produktif inovatif berhasil memberikan dampak positif terhadap kemandirian finansial beberapa keluarga miskin di wilayah tersebut (Hasan & Thomas, 2024). Program pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha oleh BAZNAS terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti proses seleksi yang masih birokratis dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat (Hasan & Thomas, 2024).

LAZISMU Pekalongan berhasil mengarahkan dana zakatnya untuk beririsan dengan program pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Effendi & Nariah, 2023). Program ekonomi LAZISMU mencakup pemberdayaan dan pemberian modal kepada UMKM seperti pelatihan, pemberian bantuan modal, program petani bangkit, dan program pojok rias (Effendi & Nariah, 2023).

7.3 Model Pemberdayaan Berbasis Komunitas Lokal

Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas lokal merupakan pendekatan yang efektif dalam konteks masyarakat Islam Indonesia. BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto merupakan contoh lembaga ekonomi desa yang berperan sebagai fasilitator, mediator, dan stabilisator dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Yuniardika, 2022). Peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pendekatan sumber daya manusia, pelatihan dan penguatan BUMDes, pelatihan manajemen usaha, pelatihan pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata (Yuniardika, 2022).

Pemberdayaan ekonomi berbasis syariah pada muallaf Dayak Meratus di Dusun Papagaran merupakan contoh unik pemberdayaan yang memadukan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal (Erziaty et al., 2021). Program ini memberikan peningkatan kapasitas tentang pengembangan ekonomi berbasis syariah, meliputi pemahaman konsep ekonomi syariah dan praktiknya sehari-hari di masyarakat, serta asistensi manajemen produksi, pemasaran, dan keuangan hasil-hasil pertanian yang berbasis syariah (Erziaty et al., 2021).

Penguatan ekonomi desa melalui penerapan konsep ekonomi syariah di Desa Kayu Besi, Bangka, merupakan upaya menjadikan ekonomi desa kuat, besar, modern, dan berdaya saing berdasarkan syariat Islam (Rahmani et al., 2023). Edukasi dan pemahaman tentang penerapan konsep ekonomi syariah, seperti sistem keuangan koperasi desa berbasis syariah, konsep muzaroah (kerja sama dalam bidang pertanian), dan pengenalan berbagai contoh transaksi riba, menjadi kunci keberhasilan program ini (Rahmani et al., 2023).

8. Peran Teknologi dan Digitalisasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Islam

Perkembangan digitalisasi yang semakin maju membuka peluang baru dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam. Digitalisasi memudahkan dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi (Muzayyanah & Anwar, 2023). Media sosial dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait diseminasi dan akses informasi, penyebaran nilai, dan interaksi sosial yang positif (Fuaidi, 2024).

Penguatan ekonomi pesantren melalui digitalisasi unit usaha pesantren, seperti pengembangan aplikasi E-Bekal, memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian pesantren dan masyarakat sekitarnya (Hamzah et al., 2022). Digitalisasi unit usaha pesantren memudahkan anggota koperasi dalam pengelolaan keuangan dan memberikan pendapatan yang dapat disumbangkan kepada pesantren (Hamzah et al., 2022). Pelatihan pemasaran digital dan pembuatan konten promosi juga menjadi bagian penting dari program pemberdayaan UMKM berbasis lembaga keagamaan (Faisal et al., 2023).

Digitalisasi pengelolaan zakat melalui SIMBAZNAS dan berbagai platform digital lainnya merupakan terobosan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penghimpunan serta penyaluran dana zakat (Alwi et al., 2023). Para amil zakat dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mampu melakukan perluasan, memfokuskan dalam program pemberdayaan ekonomi, dan mengembangkan cetak biru pengembangan zakat yang berbasis teknologi informasi (Alwi et al., 2023).

9. Rekomendasi dan Arah Pengembangan

Berdasarkan kajian komprehensif di atas, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam ke depan. Pertama, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara berbagai lembaga keagamaan Islam (masjid, pesantren, majelis taklim, organisasi kemasyarakatan) dengan lembaga keuangan syariah dan pemerintah dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang terpadu dan berkelanjutan (Mustain, 2023). Kedua, optimalisasi instrumen ZISWAF melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel perlu terus ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan (Siregar et al., 2023).

Ketiga, pengembangan model pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai ekonomi syariah, seperti peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, promosi budaya kewirausahaan, dan penguatan program berbasis filantropi, perlu terus diperluas dan direplikasi di berbagai wilayah (Fuaidi, 2024). Keempat, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF, serta dalam pengembangan unit usaha lembaga keagamaan, perlu terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan program pemberdayaan (Alwi et al., 2023). Kelima, penguatan kapasitas sumber daya manusia di berbagai lembaga keagamaan Islam dalam bidang manajemen ekonomi, kewirausahaan, dan keuangan syariah merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam (Muhibban & Munir, 2023).

10. Kesimpulan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam merupakan agenda strategis yang memerlukan pendekatan holistik, komprehensif, dan berkelanjutan. Berbagai instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pilar utama pemberdayaan ekonomi umat, asalkan dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran (Amelia et al., 2023; Said & Amiruddin, 2019; Siregar et al., 2023). Lembaga-lembaga keagamaan Islam seperti masjid, pesantren, majelis taklim, dan organisasi kemasyarakatan Islam memiliki peran yang sangat strategis sebagai agen pemberdayaan ekonomi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Mutalib, 2023; Saputro et al., 2022; Suryawati, 2021).

Keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak: pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat itu sendiri (Muzayyanah & Anwar, 2023). Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial harus menjadi landasan utama dalam setiap program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan (Fuaidi, 2024; Muhibban & Munir, 2023). Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam bukan hanya akan meningkatkan kesejahteraan material umat, tetapi juga akan memperkuat nilai-nilai spiritual dan sosial yang menjadi fondasi peradaban Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Daftar Referensi

Abdillah, A. I., Hartana, H., & Iryani, D. (2024). Kepastian Hukum bagi Pesantren dalam Pendirian Badan Usaha Pesantren. Tasyri Journal of Islamic Law, 3(1), 43–106. https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.90

Alwi, M., Sarjan, M., Yusuf, H., & Pahri, P. (2023). Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam, 8(2), 118. https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834

Amelia, N., Rahmawati, R., Lismawati, L., & Khairi, R. (2023). Urgensi ZISWAF Dalam Pengembangan Perekonomian di Indonesia. Sharing Journal of Islamic Economics Management and Business, 2(2), 157–168. https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23408

Asmara, M. E., Riana, Z., Harahap, A. R., & Amirulsyah, A. (2022). Urgensi Pembentukan Unit Usaha Masjid sebagai Pemberdayaan Ekonomi Ummat. JEKKP (Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik), 4(1), 8–16. https://doi.org/10.30743/jekkp.v4i1.5874

Ayyubi, S. E., Wahyuni, E. S., Muljono, P., & Beik, I. S. (2023). Peran Zakat terhadap Proses Perubahan Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Narrative dan Bibliometrics. Al-Muzara'ah, 11(1), 63–85. https://doi.org/10.29244/jam.11.1.63-85

Azizah, D. W. A., Ali, A. N. Y., Uyun, Q. U., & Lia, L. F. (2023). Peran BMT Assyafiiyah dalam Pemberdayaan Perekonomian dan Kesejahteraan Desa (Studi Kasus Desa Kota Raman). Mabsya Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 5(1), 101–114. https://doi.org/10.24090/mabsya.v5i1.7284

Chamidi, A. L. (2023). Peran Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi (Studi Kasus Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 3079. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8713

Desiana, R., Putra, A. D., & Kausar, M. (2022). Analisis Penyaluran Dana Infak dalam Perkembangan Usaha dan Peningkatan Keuntungan Penerima Infak (Studi di Baitul Mal Banda Aceh). Maqrizi Journal of Economics and Islamic Economics, 2(1), 8–16. https://doi.org/10.30984/maqrizi.v2i1.210

Dikuraisyin, B., & Dewi, F. A. (2022). Rekognisi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat Community Development di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya. Al-Muhasib Journal of Islamic Accounting and Finance, 1(2), 1–20. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v1i2.69

Effendi, B., & Nariah, S. (2023). Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 6(2), 218. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.20195

Erziaty, R., Purnomo, A., Hani, U., & Wahab, A. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah Pada Muallaf Dayak Meratus Di Dusun Papagaran. Dinamisia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(3). https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4308

Faisal, A., Sutrisno, A., Alwi, M., Adisaputra, T. F., & Misdar, M. (2023). Pengembangan Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan UMKM melalui Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) di Kabupaten Pinrang. Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 3(2). https://doi.org/10.51214/japamul.v3i2.655

Fauziah, S., Aziz, R., & Fitriani, P. D. (2023). Taktik Kampung Batik Telaga dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Az-Zahra Journal of Gender and Family Studies, 3(2), 1–15. https://doi.org/10.15575/azzahra.v3i2.19346

Febriansah, R. E., Hanif, A., & Taurusta, C. (2022). Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masjid Dalam Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat. Surya Abdimas, 6(4), 637–645. https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i4.1368

Fikry, M. S., & Ghozali, M. L. (2022). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di MWC NU Dukun dan Panceng Gresik. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2456. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6316

Fitri, N. Y., & Fadri, Z. (2022). Community Economic Empowerment Strategy Through PRO UKM Lazis MUM Padang City. Indev Literasi Media Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, 1(2), 67. https://doi.org/10.31958/indev.v1i2.7909

Fuaidi, I. (2024). Nilai Ekonomi Syariah sebagai Dasar Strategi Pemberdayaan Masyarakat. JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics, 3(1), 95–108. https://doi.org/10.35878/jiose.v3i1.1128

Gumilang, K. K. (2023). Community Empowerment Based on Religious Groups "JSN Cengkir Gading." Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR), 2(1), 64–72. https://doi.org/10.55381/ijsrr.v2i1.103

Gunawan, M. W., & Alfarisi, M. A. (2023). Eco-Pesantren: Perspektif Pengelolaan Lingkungan Pada Ponpes Salafi Abdussalam Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 9(2), 299–309. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1724

Haikal, M., & Musradinur, M. (2023). Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Aceh. At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 15(2), 245–258. https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.2362

Hamzah, M., Febrianto, A., Yakin, A., Nurbayah, S., & Riyantoro, S. F. (2022). Penguatan Ekonomi Pesantren Melalui Digitalisasi Unit Usaha Pesantren. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 1040. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4730

Happy, F., Surur, A. T., & Adinugraha, H. H. (2021). Prospek Bisnis dan Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus pada Usaha Permen Jahe Fadhilah. Tamwil, 7(2), 1. https://doi.org/10.31958/jtm.v7i2.3197

Hasan, F., & Thomas, F. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Inovasi Program Ekonomi Produktif Oleh BAZNAS Kota Kotamobagu. Perada, 6(2). https://doi.org/10.35961/perada.v6i2.1265

Huwaidi, M. H. (2023). Membidik Potensi Ekonomi Pesantren Sebagai Penunjang Industri Halal Indonesia. Profit Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1). https://doi.org/10.33650/profit.v7i1.5741

Ibrahim, M. H., Khoirunnisa, A. N., & Mulyani, S. S. (2023). Pemberdayaan Wakaf Produktif: Analisis Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Takmir Masjid di Indonesia. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 5(4), 162–180. https://doi.org/10.21111/jiep.v6i1.9821

Ikballudin, Y., Sulaeman, M. M., & Nurlina, L. (2022). Pendampingan Intensif dalam Pemberdayaan Masyarakat Peternak di Desa Cilembu: Analisis Kasus Program Indonesia Gemilang LAZ Al-Azhar. Jurnal Triton, 13(1), 52–66. https://doi.org/10.47687/jt.v13i1.225

Jan, R. H., Hasan, F., & Janis, B. (2023). Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Mengatasi Kemiskinan. Arbitrase Journal of Economics and Accounting, 3(3), 594–602. https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i3.703

Jubaedah, I. S., Kuswana, D., & Fitriani, P. D. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program BJB Mesra dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Tamkin Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 7(4). https://doi.org/10.15575/tamkin.v7i4.20230

Lativah, E. (2022). Pondok Pesantren Al Multazam Kuningan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Syariah. Hawalah Kajian Ilmu Ekonomi Syariah, 1(1), 28–34. https://doi.org/10.57096/hawalah.v1i1.4

Lestari, S., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Analisis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Penerapan Ekonomi Mikro Islam di Desa Talang Padang. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, 15(1), 230–239. https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.146

Luayyin, R. H., & Arifin, M. (2023). Wakaf Polis Asuransi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Mengatasi Problematika Umat. JSE Jurnal Sharia Economica, 2(2), 27–40. https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.724

M, A. G. (2023). Aktualisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Arisan Jamaah Masjid Nurul Huda Berbasis Lembaga Syariah Di Desa Sungai Asam, Sungai Raya, Kalimantan Barat. Iltizamat Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 2(2), 38–49. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i2.1373

Mahfudz, M. (2023). Peran Wisata Religi Masjid Al-Alam Terhadap Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM. An Nuqud, 2(1), 1–7. https://doi.org/10.51192/annuqud.v2i1.413

Mahmud, M. (2023). Penerapan Model Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat. Mopolayio Jurnal Pengabdian Ekonomi, 3(1), 45–57. https://doi.org/10.37479/mopolayio.v3i1.80

Ma'ruf, A. (2019). Kontemplasi Pendidikan Islam Berbasis Pemberdayaan Ekonomi. Jurnal Al-Murabbi, 5(1), 18–24. https://doi.org/10.35891/amb.v5i1.2031

Maulidia, P., Farisi, F. A. A., & Darojat, M. H. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan IMTAQ dan IPTEK di Kelurahan Ulujami. J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(11), 6909–6922. https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i11.5376

Mudzakky, M. R., Bianda, R., & Lilhaq, M. J. (2024). Islamic Economy to Reduce Poverty in Indonesia According to the Al-Qur'an. Rihlah, 1(2), 105–112. https://doi.org/10.61166/rihlah.v1i2.16

Muhibban, & Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Maslahah Dalam Hukum Islam. Jurnal Kajian Islam Modern, 10(01), 34–45. https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311

Murdianto, M. (2024). Peran TGH. Salman Alfarisi Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Desa Loang Maka Kecamatan Janapria Lombok Tengah NTB. Alacrity Journal of Education, 118–130. https://doi.org/10.52121/alacrity.v2i1.474

Mustain, M. (2023). Dinamika Fungsi Masjid di Indonesia: Dari Lokus Pengajaran Islam Ke Pemberdayaan Sosial Ekonomi Umat. El-Hikmah Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam, 17(2), 109–121. https://doi.org/10.20414/elhikmah.v17i2.8998

Mutalib, A. A. (2023). Democratization of Community Economic Empowerment Through a Mosque in Bone Regency, South Sulawesi Province. Jurnal Bimas Islam, 16(1), 95–122. https://doi.org/10.37302/jbi.v16i1.844

Muzayyanah, A., & Anwar, Moch. K. (2023). Peran Program Gerakan Masyarakat Berdaya (GAMASYA) dalam Upaya Menciptakan Ekosistem Usaha Adaptif. Bisei Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, 8(1), 16–29. https://doi.org/10.33752/bisei.v8i1.3666

Nasution, E. M., Sugiharto, V., & Siregar, E. Y. (2022). Analisis Potensi Pendirian Bank Wakaf Mikro Di Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas (YPIPL) Gunungtua. Jurnal Ilmiah Edunomika, 6(2). https://doi.org/10.29040/jie.v6i2.4891

Nugroho, D. (2024). Pesantren Wirausaha Payungi Sebagai Basis Gerakan Pemberdayaan Perempuan Muslim di Metro. Eastasouth Journal of Impactive Community Services, 2(03), 144–162. https://doi.org/10.58812/ejimcs.v2i03.38

Pandapotan, P., & Soemitra, A. (2022). Studi Literature Strategi BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 3(3), 584–598. https://doi.org/10.47467/elmal.v3i3.941

Rahman, S., Mas'ud, R., & Azkar, Muh. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren melalui Unit Usaha Berbasis Syari'ah di Pondok Pesantren Nurul Haramain, Narmada Kabupaten Lombok Barat. Palapa, 11(1), 221–251. https://doi.org/10.36088/palapa.v11i1.3124

Rahmani, Z., Valeriani, D., Fitriyanti, E., Wulandari, A., S, M. A., & Putra, A. R. (2023). Penguatan Ekonomi Desa Melalui Penerapan Konsep Ekonomi Syariah di Desa Kayu Besi, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Jurnal Abdi Insani, 10(3), 1536–1542. https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i3.1063

Rambe, R. (2018). Gerakan Ekonomi Islam Pada Era Pra Kemerdekaan. At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam, 3(1), 70. https://doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1696

Rusliati, E., & Mulyaningrum, M. (2021). Manajemen Kas Majelis Taklim untuk Pemberdayaan Ekonomi. Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR), 4, 1184–1190. https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v4i0.1251

Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2019). Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 3(1), 43. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739

Saputro, A., Wardani, P. A. K., & Ramadani, K. D. (2022). Hebitren dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren di Soloraya. Literasi Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif, 2(2), 316–333. https://doi.org/10.22515/literasi.v2i2.5424

Siregar, D. A., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2023). Optimalisasi Dana Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(7), 5192–5204. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i7.13099

Sulaiman, A. I. (2018). Komunikasi Pembangunan Melalui Program Pemberdayaan Sebagai Materi Pembelajaran di Pesantren. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 16(2), 286–296. https://doi.org/10.29244/jurnalkmp.16.2.286-296

Suryawati, E. (2021). Pemberdayaan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam. Al-Rabwah, 15(02), 60–69. https://doi.org/10.55799/jalr.v15i02.124

Susanto, A. E. (2020). Strategi Masjid Sabilillah Malang dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Iqtishaduna, 11(2), 70–79. https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v11i2.2747

Sutrisno, S. (2024). Peran Lembaga Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Penerima Zakat: Studi Kasus BAZNAS Kota Jogja dan BAZNAS DIY. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(5), 4072–4082. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.2398

Syahputra, A., Ismaulina, I., Khairina, K., Zulfikar, Z., & Rofizar, H. (2022). Pendekatan Ekonomi Syariah Bagi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Dimasejati Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 116. https://doi.org/10.24235/dimasejati.v4i1.10823

Wulandari, S. D. (2022). Analisis Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Program Bina Mandiri Wirausaha Lazismu Surabaya. Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 8(3), 733–756. https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i3.2455

Yuniardika, D. F. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Ekowisata Boonpring Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang). Iltizamat Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 1(2), 121–134. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.623

Zamahsyari, M. A. N. (2022). Model Inkubasi Bisnis UMKM Berbasis Wakaf Uang Dengan Skema Akad Musyarakah. Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 15(1), 67–82. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.163