AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstract
Wealth (al-māl) occupies a central position in Islamic economic discourse, fundamentally distinct from conventional economic paradigms. This article comprehensively examines the concept of wealth in the Islamic economic system, encompassing its nature and position, principles of ownership, methods of acquisition and management, equitable distribution, and Islamic instruments for achieving wealth equality. Through a normative-descriptive approach based on a literature review of classical and contemporary Islamic economic thought, this study finds that Islam views wealth as a trust (amanah) from Allah SWT that must be managed and distributed in accordance with shariah principles for the benefit of all mankind. The main principles governing wealth in the Islamic economic system include: (1) ultimate ownership belongs to Allah, with humans as stewards (khalifah); (2) recognition of private property rights with moral and social limitations; (3) prohibition of riba, hoarding, and exploitation; (4) obligation to distribute wealth through zakat, infaq, sadaqah, and waqf; and (5) distributive justice as the main pillar of the economic system. This study concludes that the Islamic economic system offers a fairer, more balanced, and sustainable paradigm for wealth management that is not only oriented toward material growth, but also toward achieving spiritual and social well-being (falah) for all of humanity.
Keywords: Wealth, Islamic Economic System, Distributive Justice, Zakat, Waqf, Maqasid al-Shariah
Abstrak
Kekayaan (al-māl) menempati posisi sentral dalam diskursus ekonomi Islam, yang secara fundamental berbeda dari paradigma ekonomi konvensional. Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep kekayaan dalam sistem ekonomi Islam, meliputi hakikat dan kedudukannya, prinsip-prinsip kepemilikan, cara perolehan dan pengelolaan, distribusi yang berkeadilan, serta instrumen-instrumen Islam dalam mewujudkan pemerataan kekayaan. Melalui pendekatan normatif-deskriptif berbasis kajian literatur pemikiran ekonomi Islam klasik dan kontemporer, kajian ini menemukan bahwa Islam memandang kekayaan sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dan didistribusikan sesuai prinsip syariah demi kemaslahatan seluruh umat manusia. Prinsip-prinsip utama yang mengatur kekayaan dalam sistem ekonomi Islam meliputi: (1) kepemilikan hakiki milik Allah, manusia hanya sebagai khalifah; (2) pengakuan hak kepemilikan pribadi dengan batasan moral dan sosial; (3) larangan riba, penimbunan, dan eksploitasi; (4) kewajiban distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf; serta (5) keadilan distributif sebagai pilar utama sistem ekonomi. Kajian ini menyimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam menawarkan paradigma yang lebih adil, berimbang, dan berkelanjutan dalam pengelolaan kekayaan, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material semata, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan spiritual dan sosial (falah) bagi seluruh umat manusia.
Kata Kunci: Kekayaan, Sistem Ekonomi Islam, Keadilan Distributif, Zakat, Wakaf, Maqasid al-Syariah
1. Pendahuluan
Kekayaan (al-māl) merupakan salah satu tema sentral yang tidak pernah lepas dari diskursus ekonomi Islam sepanjang sejarah peradaban manusia. Permasalahan harta kekayaan selalu menimbulkan dampak baik maupun buruk dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, mulai dari kesenjangan ekonomi hingga pertikaian antarahli waris, yang semuanya bersumber dari kesalahan pemahaman dalam pengelolaan materi dan harta kekayaan (Hulaify & Syahrani, 2018). Dalam perspektif Islam, kekayaan bukan sekadar persoalan duniawi yang terpisah dari dimensi spiritual, melainkan merupakan bagian integral dari sistem kehidupan yang menyeluruh (kaffah), di mana ibadah dan muamalah saling berkaitan erat satu sama lain (Hulaify & Syahrani, 2018).
Ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang komprehensif hadir untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi umat manusia melalui ajaran agama Islam (Zuwardi, 2018). Sistem ini berbeda secara fundamental dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis, karena menggabungkan antara moral dan nilai dalam penerapannya sehingga tidak terjadi distorsi ekonomi (Nasfi et al., 2021). Dalam konteks inilah, konsep kekayaan dalam sistem ekonomi Islam menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, karena ia menyentuh aspek-aspek filosofis, normatif, dan praktis kehidupan seorang Muslim.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep kekayaan dalam sistem ekonomi Islam, meliputi hakikat dan kedudukan kekayaan, prinsip-prinsip kepemilikan, cara perolehan dan pengelolaan, distribusi kekayaan yang berkeadilan, serta instrumen-instrumen Islam dalam mewujudkan pemerataan kekayaan di tengah masyarakat.
2. Hakikat dan Kedudukan Kekayaan dalam Islam
2.1 Definisi Kekayaan (Al-Māl) dalam Perspektif Islam
Dalam terminologi Islam, kekayaan (al-māl) memiliki kedudukan yang sangat penting dan mulia. Kekayaan materi sangatlah penting dalam kehidupan manusia sehingga ia dinamakan "karunia Allah" dan manusia disuruh berdoa kepada Allah agar diperbanyak kekayaan berupa materi (Sai'in & Kurniawan, 2018). Dengan demikian, manusia dituntut memelihara keharmonisan dan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan moralnya (Sai'in & Kurniawan, 2018).
Ekonomi Islam memandang kekayaan sebagai amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada manusia. Setiap kekayaan yang dimiliki oleh pemeluknya hanyalah titipan Allah SWT dan ada hak orang lain di dalamnya (Zuwardi, 2018). Pandangan ini secara fundamental membedakan konsep kekayaan dalam Islam dari konsep kekayaan dalam sistem ekonomi konvensional yang cenderung bersifat individualistik dan materialistik.
Dalam kerangka akuntansi syariah, kekayaan (maal) merupakan dampak ikutan dari aktivitas mencari nafkah (ma'isyah) untuk mendapatkan rezeki (rizq). Kekayaan bukanlah tujuan utama, melainkan hanyalah alat dan bukan tujuan itu sendiri, karena tujuan yang utama adalah mengingat Allah, menuju rida Allah serta menegakkan jalan Allah (Mulawarman et al., 2011). Dengan demikian, kekayaan dalam Islam selalu dikaitkan dengan dimensi spiritual dan transendental yang melampaui sekadar akumulasi materi.
2.2 Kekayaan sebagai Ujian dan Amanah
Imam Al-Ghazali, salah satu pemikir ekonomi Islam terbesar, memandang kekayaan sebagai ujian terbesar dalam hidup manusia (Arrafi et al., 2022). Manusia selalu berpikir bahwa kekayaan yang cukup pada saat ini mungkin tidak bertahan lama, atau mungkin hancur, dan itulah yang menjadi alasan untuk memperoleh kekayaan yang lebih banyak (Arrafi et al., 2022). Pandangan Al-Ghazali ini mengandung pesan mendalam bahwa orientasi terhadap kekayaan harus dilandasi oleh kesadaran spiritual, bukan semata-mata dorongan nafsu duniawi.
Dalam perspektif yang lebih luas, Islam mengajarkan bahwa semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki (Nasution & Batubara, 2023). Prinsip ini menjadi landasan filosofis bagi seluruh sistem distribusi kekayaan dalam Islam, yang mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang (Lubis et al., 2017).
2.3 Kekayaan dalam Kerangka Maqasid al-Syariah
Perlindungan kekayaan (hifz al-māl) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah Islam (maqasid al-syariah), di samping perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nasl) (Pusparini, 2015). Al-Ghazali menjelaskan bahwa perlindungan iman, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan sangat penting untuk kesejahteraan manusia (Batubara et al., 2023). Apa pun yang menjamin perlindungan kelima hal ini merupakan kepentingan publik yang diinginkan (Pusparini, 2015).
Dalam konteks Maqasid al-Syariah, kekayaan tidak hanya dipandang dari sisi perlindungan hak milik individual, tetapi juga dari sisi fungsi sosialnya. Maqasid al-Syariah terdiri dari lima unsur utama, yaitu perlindungan hidup, iman, kecerdasan, keturunan, dan kekayaan, yang mencakup aspek etika, berbasis dampak investasi dan manajemen aset yang membawa kepada paradigma baru terkait sistem ekonomi (Listyadewi, 2023). Dengan demikian, kekayaan dalam Islam selalu dikaitkan dengan tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap pemiliknya.
3. Prinsip-Prinsip Kepemilikan Kekayaan dalam Islam
3.1 Kepemilikan Hakiki Milik Allah
Prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam adalah bahwa kepemilikan hakiki atas seluruh kekayaan adalah milik Allah SWT semata. Dari penjelasan ini, hak milik atau kepemilikan terhadap kekayaan seluruhnya adalah milik Allah SWT; Allah-lah yang memiliki hak penuh, bukan manusia (K. B. Nasution, 2021). Manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.
Pandangan ini memiliki implikasi yang sangat luas terhadap perilaku ekonomi seorang Muslim. Karena pada hakikatnya harta kekayaan itu bukanlah milik sepenuhnya manusia, maka dalam pengoperasian harta dan dalam mengembangkannya harus sesuai aturan (K. B. Nasution, 2021). Prinsip ini menjadi rem moral yang efektif terhadap kecenderungan manusia untuk mengeksploitasi kekayaan secara berlebihan tanpa memperhatikan kepentingan orang lain.
Dalam perspektif kebijakan moneter Islam, prinsip ini dinyatakan secara eksplisit bahwa kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah pemilik yang sebenarnya; semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki (A. M. Nasution & Batubara, 2023).
3.2 Tiga Jenis Kepemilikan dalam Islam
Islam mengenal adanya tiga jenis kepemilikan kekayaan, yaitu harta pribadi, harta bersama (shirkah), dan harta negara (Wahid et al., 2023). Ketiga jenis kepemilikan ini memiliki aturan dan mekanisme pengelolaan yang berbeda-beda, namun semuanya tunduk pada prinsip-prinsip syariah yang sama.
Kepemilikan Pribadi (Milk al-Khāss): Islam membenarkan pemilikan perseorangan, tetapi secara tegas Islam menolak esensi yang diajarkan oleh sistem kapitalisme yang memonopoli dan mengeksploitasi (Umar & Marlissa, 2022). Hak milik pribadi dalam Islam diakui dan dilindungi, namun dibatasi oleh kewajiban-kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan larangan menimbun kekayaan (Umar & Marlissa, 2022). Manusia diciptakan Allah dengan fitrah untuk senang pada kekayaan, dan dari fitrah inilah manusia memiliki hak milik atas kekayaan (Muslim, 2012).
Kepemilikan Umum (Milk al-'Āmm): Islam telah melegitimasi kepemilikan umum sebagai kepemilikan bersama sosial masyarakat (K. B. Nasution, 2021). Yang merupakan fasilitas umum adalah barang apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Di antara benda-benda yang tidak boleh dimiliki oleh perseorangan adalah jalan raya, sungai, taman-taman kota, barang tambang, dan sumber daya alam lainnya, sebab semua benda tersebut menjadi kebutuhan hidup orang banyak (K. B. Nasution, 2021).
Kepemilikan Negara (Milk al-Dawlah): Negara memiliki kewajiban untuk mengelola semua sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat (K. B. Nasution, 2021). Dalam sejarah Islam, pengelolaan kekayaan negara dilakukan melalui institusi Baitul Maal, yang berfungsi sebagai tempat menyimpan berbagai kekayaan yang dimiliki oleh negara dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara serta kesejahteraan rakyatnya (Wardani & Tho'in, 2013).
3.3 Cara-Cara Perolehan Kekayaan yang Sah
Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memproduksi dan menghasilkan kekayaan, tetapi kebebasan itu haruslah berdasarkan syariat Allah (Sai'in & Kurniawan, 2018). Dalam sistem ekonomi Islam, ada dua prinsip utama dalam perolehan kekayaan: pertama, asas kebebasan yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memproduksi dan menghasilkan kekayaan; dan kedua, asas keadilan yang menekankan keseimbangan antara individu dengan unsur-unsur materi dan spiritual yang dimiliki (Sai'in & Kurniawan, 2018).
Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas di dalam usaha ekonomi seperti yang terdapat pada sistem ekonomi kapitalis, di mana orang-orang diizinkan mencari harta sebanyak-banyaknya dengan cara yang mereka sukai pula (Sai'in & Kurniawan, 2018). Sebaliknya, Islam juga tidak terlalu mengikat mereka dengan pengawasan ekonomi seperti yang dilakukan komunisme, sehingga orang-orang kehilangan kebebasan secara total (Sai'in & Kurniawan, 2018). Islam mengambil jalan tengah yang seimbang antara kebebasan individual dan tanggung jawab sosial.
Para pelaku bisnis harus menerapkan sistem ekonomi Islam dalam aktivitas bisnisnya sekaligus menempatkan diri sebagai pebisnis yang melakukan praktik kejujuran dan menghindari memperoleh kekayaan dengan cara batil (Riswandi, 2022). Islam menekankan kejujuran, ketetapan, dan kesungguhan dalam urusan perdagangan, karena hal itu mengurangi biaya penyediaan dan pengawasan (Asmara & Ilmiyah, 2021).
4. Pengelolaan Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Islam
4.1 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Kekayaan
Sistem ekonomi Islam membahas tiga hal pokok terkait kekayaan: bagaimana harta diperoleh (menyangkut kepemilikan/tamalluk), pengelolaan (tasharruf) kepemilikan, serta distribusi kekayaan yang adil di tengah masyarakat (Syamsuri & Ma'aldini, 2018). Ketiga pilar ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Dalam pengelolaan kekayaan, Islam menekankan beberapa prinsip penting. Pertama, kekayaan harus diputar dan tidak boleh ditimbun (Rahmat & Rofiq, 2018). Penimbunan kekayaan (ihtikar) merupakan bagian dari sistem ekonomi kapitalis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Riswandi, 2022). Kedua, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan (Rahmat & Rofiq, 2018). Ketiga, sistem warisan harus diterapkan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi konflik individu (Rahmat & Rofiq, 2018).
Dalam Islam, kekayaan bukanlah tujuan utama, begitu pula pencariannya. Islam juga tidak memandang peningkatan produksi berdasarkan kekayaan total dan terpisah dari distribusi (Asmara & Ilmiyah, 2021). Ketika Islam menjadikan pertambahan kekayaan sebagai tujuan masyarakat, maka mengaitkannya dengan kenyamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan umum sebagai tujuan akhirnya (Asmara & Ilmiyah, 2021). Islam menolak pertambahan kekayaan yang menghalangi tercapainya tujuan akhir tersebut, yang merugikan masyarakat, bukannya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran (Asmara & Ilmiyah, 2021).
4.2 Islamic Wealth Management
Konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam (Islamic Wealth Management) meliputi lima dimensi utama: perolehan atau penciptaan harta kekayaan (wealth generation), peningkatan kekayaan (wealth accumulation), perlindungan kekayaan (wealth protection), pemurnian kekayaan (wealth purification), dan pendistribusian kekayaan (wealth distribution) (Nurmaulida & Mustofa, 2023). Dengan menerapkan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam lima dimensi kekayaan ini, akan mendorong perkembangan dunia keuangan Islam yang pada akhirnya akan menciptakan peluang-peluang baru bagi para pelaku ekonomi dalam lingkungan yang lebih aman dan menjanjikan (Nurmaulida & Mustofa, 2023).
Perlindungan kekayaan sangat penting menurut Islam. Manajemen risiko dan asuransi Islam (takaful) memainkan peran penting dalam praktik Islamic Wealth Management (Nurmaulida & Mustofa, 2023). Sementara itu, pemurnian kekayaan dilakukan melalui instrumen-instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang berfungsi untuk membersihkan harta sekaligus mendistribusikannya kepada yang berhak.
4.3 Larangan Riba dan Penimbunan
Salah satu ciri khas sistem ekonomi Islam dalam pengelolaan kekayaan adalah larangan riba (interest) dan penimbunan (ihtikar). Sistem ekonomi Islam berupaya untuk melawan prinsip riba, maysir, dan gharar yang menjadi prinsip utama dalam penerapan sistem ekonomi konvensional (Riswandi, 2022). Dampak yang ditimbulkan dari praktik tersebut kemudian membawa bencana dalam kehidupan sosial masyarakat seperti eksploitasi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak adil, lunturnya sikap kebersamaan dan persaudaraan, serta timbulnya permasalahan sosial (Riswandi, 2022).
Penghapusan riba sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam bertujuan untuk membentuk sistem yang mendukung iklim investasi. Implikasi larangan riba di sektor riil mencakup mendorong optimalisasi investasi, mencegah akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu, menghindari inflasi dan penurunan produktivitas, serta memacu terciptanya aktivitas ekonomi yang adil (Murteza & Aziz, 2024). Dalam sistem Islam ada aturan-aturan pembatas, seperti zakat, warisan, wasiat, dan larangan menimbun kekayaan, demi pemerataan dan kelancaran peredaran ekonomi umat (Umar & Marlissa, 2022).
5. Distribusi Kekayaan yang Berkeadilan
5.1 Prinsip Keadilan Distributif dalam Islam
Keadilan menempati posisi sentral dalam sistem ekonomi Islam (Sofyan, 2019). Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil sehingga kekayaan tidak hanya beredar di antara kalangan tertentu (Sofyan, 2019). Jika pola perilaku sosial dan ekonomi direstrukturisasi sesuai dengan ajaran Islam, tidak akan ada kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang ekstrem dalam masyarakat Muslim (Sofyan, 2019).
Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal (Sofyan, 2019). Kebijakan distribusi dalam ekonomi syariah sangat urgen agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat (Sofyan, 2019). Salah satu larangan dalam Al-Qur'an adalah berputar dan beredarnya kekayaan hanya pada orang-orang yang kaya saja, sehingga perlu adanya distribusi kekayaan yang adil (Syihabuddin, 2018).
Distribusi dalam pandangan para ekonom Islam lebih luas cakupannya daripada distribusi menurut ekonom konvensional. Distribusi dalam ekonomi konvensional menitikberatkan pada menyalurkan hasil produksi, sementara distribusi dalam ekonomi Islam menekankan pada transfer pendapatan dan kekayaan (Syihabuddin, 2018). Titik tekan utama dalam sistem ekonomi Islam adalah distribusi yang berkeadilan, yang sangat berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan (Syihabuddin, 2018).
5.2 Mekanisme Distribusi Kekayaan
Mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam terbagi menjadi dua: mekanisme ekonomi dan mekanisme nonekonomi (Abdi & Muttaqin, 2020). Mekanisme ekonomi mencakup aktivitas produksi, perdagangan, dan investasi yang dilakukan sesuai prinsip syariah. Sementara mekanisme nonekonomi mencakup instrumen-instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi kekayaan tidak hanya dilakukan di ujung akibat, namun dalam keseluruhan sistemnya. Islam telah mencegah buruknya distribusi kekayaan mulai dari ketentuan kepemilikan (Ulum, 2017). Dengan adanya dua mekanisme tersebut, sistem ekonomi Islam dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap warganya dan sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi di tengah-tengah masyarakat (Ulum, 2017).
Islam mengajarkan dalam distribusi pendapatan untuk mengatur kepemilikan faktor-faktor produksi dan sumber-sumber kekayaan (Hamid et al., 2020). Islam mengajarkan dan memperbolehkan manusia tentang kepemilikan baik secara umum maupun khusus. Melalui kaedah waris, hibah, dan wasiat, teori ekonomi Islam menguraikan tentang politik dalam distribusi pemasukan dalam berbagai unsur baik produksi maupun konsumsi sesama individu dan kelompok masyarakat (Hamid et al., 2020).
5.3 Standar Kecukupan dan Kekayaan
Standar kecukupan dan kekayaan dalam konsep ekonomi Islam dikaitkan dengan pendekatan 'urf (kebiasaan yang berlaku di masyarakat). Dengan demikian, standar konsepsi dikembalikan kepada publik dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Kecukupan di sini mengandung arti kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar individu dan mereka yang berada dalam tanggungannya (Hulaify & Syahrani, 2018).
Dalam ekonomi Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Ekonomi Islam meyakini bahwa ketidakseimbangan materi ditentukan sebagai cobaan hidup manusia, artinya substansi hidup di dunia adalah cobaan, dan menjadi kaya atau menjadi miskin adalah bagian dari cobaan (Fattach, 2018). Standar atau indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari sistem distribusi pendapatan Islam adalah maqasid syariah (Fattach, 2018).
6. Instrumen-Instrumen Islam dalam Pengelolaan dan Distribusi Kekayaan
6.1 Zakat sebagai Instrumen Utama Distribusi Kekayaan
Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam (Naimah, 2014). Zakat adalah kewajiban atas harta kekayaan menurut ketentuan Islam (Asytuti, 2017). Zakat memainkan peran yang signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan (Asytuti, 2017). Secara sosial ekonomi, zakat dapat memberikan dampak bagi terciptanya keamanan dan menghilangkan pertentangan kelas yang disebabkan oleh perbedaan pendapatan yang tajam (Asytuti, 2017).
Zakat memiliki tujuan mendistribusikan kekayaan/kesejahteraan agar tidak berkumpul hanya di golongan orang-orang kaya (Kurniawan et al., 2022). Dengan ditunaikannya zakat, maka akan tercipta transfer kekayaan dari si kaya kepada si miskin secara legal sehingga terwujud pemerataan kesejahteraan (Kurniawan et al., 2022). Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya; transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber kekayaan ekonomi (Khodijah, 2020).
Zakat juga berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha (Iqbal, 2019). Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum, karena instrumen zakat akan mendorong konsumsi dan investasi serta akan menekan penimbunan uang (harta) (Kurniawan et al., 2022).
Zakat juga dapat dijadikan cara untuk memerangi penimbunan harta, karena semua yang disimpan wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan begitu, melalui zakat dapat menggali kekayaan yang tertimbun agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat (Amalia et al., 2019). Zakat dapat menjadi instrumen yang efektif untuk pendistribusian kekayaan karena penggunaan atau alokasi dana zakat telah ditentukan dengan tepat dalam Al-Qur'an (Amalia et al., 2019).
6.2 Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi
Wakaf merupakan pranata sosial (philanthropy) Islam yang bersifat sukarela dan mempunyai dampak ekonomi yang luas (Rahmawati, 2011). Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi, karena wakaf memainkan peran penting untuk menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya (Hakim et al., 2021).
Wakaf telah mengajarkan umat Islam terkait pentingnya sumber ekonomi yang terus berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya (Wijaya et al., 2023). Sistem wakaf pada zaman sahabat telah dijadikan sumber ekonomi dan pembiayaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan sektor sosial kemasyarakatan, budaya, dan beberapa sektor lainnya yang dibiayai oleh kekayaan wakaf (Wijaya et al., 2023). Wakaf merupakan bentuk instrumen ekonomi yang memiliki potensi dalam pembangunan masyarakat yang berdampak terhadap kehidupan sosial, pemerataan bangunan, dan pertumbuhan ekonomi (Wijaya et al., 2023).
Selain mengurangi anggaran belanja negara, wakaf dapat mencapai suatu tujuan ekonomi modern berupa mekanisme jalannya distribusi kekayaan yang lebih baik dalam sistem ekonomi. Konsep wakaf dapat mengatur dalam mengatasi masalah ketidaksamarataan distribusi pendapatan dan kemiskinan (Wijaya et al., 2023). Melalui wakaf tunai, diharapkan wakaf dapat menjadi bentuk transfer kekayaan agar mencapai pemerataan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Andrean et al., 2022).
6.3 Infak dan Sedekah
Infak dan sedekah merupakan instrumen distribusi kekayaan yang bersifat sukarela dalam sistem ekonomi Islam. Dari perspektif ekonomi Islam, infak adalah distribusi aset atau pengeluaran harta di jalan Allah (Adinugraha et al., 2023). Instrumen-instrumen ini berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.
Zakat, Infak, dan Sedekah adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, dan menentukan baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat (Khodijah, 2020). Selain sebagai ibadah, ZIS juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dimensi sosial keummatan, karena secara substantif, pendayagunaan zakat secara material memiliki partisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan seperti peningkatan kualitas hidup kaum duafa, peningkatan sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi (Khodijah, 2020).
6.4 Baitul Maal sebagai Lembaga Pengelola Kekayaan Negara
Dalam sejarah Islam, pengelolaan kekayaan negara dilakukan melalui institusi Baitul Maal. Baitul Maal digunakan untuk membiayai kepentingan negara dan kesejahteraan rakyatnya (Wardani & Tho'in, 2013). Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kekayaan atau kas yang dimiliki oleh negara di Baitul Maal meningkat sangat signifikan, karena banyak mendapatkan aliran dana dari negara-negara yang ditaklukkannya (Wardani & Tho'in, 2013).
Pelaksanaan kegiatan dari Baitul Maal pada zaman Khalifah Abu Bakar dijadikan salah satu agenda pemerintahan dalam meningkatkan dan menciptakan pemerataan keadilan ekonomi (Wardani & Tho'in, 2013). Alasan yang paling substansial saat itu adalah karena harta orang Islam sudah melimpah dan mayoritas tingkat kesejahteraan sudah tercapai, sehingga perlunya aspek pemerataan bagi masyarakat yang membutuhkan (Wardani & Tho'in, 2013).
7. Kekayaan dalam Perspektif Pemikiran Ekonom Muslim Klasik
7.1 Pemikiran Al-Ghazali tentang Kekayaan
Pemikiran sosio-ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai "fungsi kesejahteraan sosial", yaitu suatu konsep yang berkaitan dengan aktivitas manusia dan menimbulkan keterkaitan yang erat antara individu dengan masyarakat (Arrafi et al., 2022). Al-Ghazali mengimplementasikan sistem ekonomi Islam menggunakan pendekatan tasawuf, karena selama hidupnya sulit bagi orang-orang yang kaya, berkuasa, dan penuh prestise untuk menerima pendekatan fikih dan filosofis dalam meyakini Yaum al-Hisab (Arrafi et al., 2022).
Pemikiran ekonomi Islam yang dituliskan Al-Ghazali dalam kitab Ihya 'Ulum al-Din sebagai bentuk mewujudkan visi ekonomi yang mengedepankan norma dan etika dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat (maslahah), dan mengarah kepada ekonomi yang manusiawi dan berkeadilan (Arrafi et al., 2022). Bagi Al-Ghazali, kerakusan kapitalistik dan politik yang cenderung korup lahir akibat perilaku ekonomi dan politik yang berorientasi hanya bagi peraihan kekayaan (Munjiat, 2018).
Kesejahteraan (maslahah) merupakan salah satu tujuan dari syariah Islam dan menjadi inti sari dari syariah Islam. Maslahah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari kesulitan baik di dunia dan di akhirat (Asmara & Ilmiyah, 2021). Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi: untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, untuk menciptakan kesejahteraan bagi diri dan keluarganya, serta untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan (Arfaq et al., 2020).
7.2 Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Kekayaan
Ibnu Khaldun dalam perspektifnya menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat terlepas dari keterkaitan antara ekonomi dan politik negara (Arfaq et al., 2020). Dalam circle of equity Ibnu Khaldun terdapat enam variabel, yaitu syariah, otoritas politik atau pemerintahan, manusia, harta benda atau kekayaan, pembangunan, dan keadilan (Arfaq et al., 2020). Rakyat tidak dapat bertahan kecuali oleh kekayaan (al-mal); kekayaan tidak bisa diperoleh kecuali melalui pembangunan (al-imarah); pembangunan tidak dapat tercapai kecuali melalui keadilan (al-adl) (Arfaq et al., 2020).
Menurut Ibnu Khaldun, perkembangan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kemakmuran. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan tidak hanya meliputi negara, melainkan juga meliputi elemen yang ada di masyarakat (Arfaq et al., 2020). Konsep ini menunjukkan bahwa kekayaan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, dan keadilan yang lebih luas.
7.3 Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Kekayaan dan Keadilan
Ibnu Taimiyah mengedepankan kegiatan ekonomi berkeadilan. Mekanisme harga disesuaikan dengan perkembangan pasar yang berjalan secara alami, sementara negara berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup dan pemerataan kekayaan (Akbar & Rusyana, 2022). Pemikiran Ibnu Taimiyah ini menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki peran aktif dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata di tengah masyarakat.
7.4 Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi
Muhammad Nejatullah Siddiqi, sebagai tokoh ekonomi Islam kontemporer, memprioritaskan implementasi zakat dan penghapusan riba sebagai karakteristik utama ekonomi berbasis Islam (Murteza & Aziz, 2024). Siddiqi menyoroti bahwa kekayaan seharusnya tidak terkonsentrasi di dalam kelompok tertentu; sebaliknya, kekayaan tersebut sebaiknya didistribusikan secara merata di berbagai segmen dan kelompok masyarakat guna mencapai kesetaraan dan keadilan, mempertimbangkan hak-hak individu lain yang terlibat (Murteza & Aziz, 2024). Islam telah menjelaskan tiga bentuk keadilan distributif yang terkait dengan pembagian kekayaan (Murteza & Aziz, 2024).
8. Perbandingan Konsep Kekayaan: Islam vs. Kapitalisme dan Sosialisme
8.1 Kekayaan dalam Sistem Kapitalis
Sistem ekonomi kapitalis yang pernah merajai dunia sangat mengedepankan modal (uang) sebagai segalanya (Nasfi et al., 2021). Dalam sistem kapitalis, konsep distribusi harta lebih mengandalkan pada mekanisme pasar (Athoillah, 2013). Dampak dalam sistem ekonomi kapitalis adalah adanya fluktuasi harga barang dan jasa atau inflasi, meningkatnya interest rate, rendahnya upah pekerja yang berakhir dengan kesenjangan sosial dan distorsi dalam distribusi income dan kekayaan (Harisudin, 2014). Aspek kesenjangan dan distribusi kekayaan yang tidak merata merupakan kegagalan serius sistem kapitalis (Harisudin, 2014).
Kapitalisme adalah suatu paham atau sistem yang datang dari luar dan malah merupakan satu aliran pemikiran ekonomi yang masuk dan ikut memengaruhi ekonomi Islam (Huda, 2016). Dalam sistem kapitalis, orang-orang diizinkan mencari harta sebanyak-banyaknya dengan cara yang mereka sukai pula, tanpa batasan moral dan etika (Sai'in & Kurniawan, 2018). Hal ini berbeda secara fundamental dengan konsep kekayaan dalam Islam yang selalu dikaitkan dengan tanggung jawab sosial dan spiritual.
8.2 Kekayaan dalam Sistem Sosialis
Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi terpusat yang dilakukan oleh pemerintah terhadap seluruh masyarakat dan kekayaan sebuah negara untuk dimiliki oleh negara (Nasfi et al., 2021). Dalam sistem ini, kepemilikan pribadi atas kekayaan sangat dibatasi atau bahkan dihapuskan sama sekali. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengakui hak kepemilikan pribadi, meskipun dengan batasan-batasan tertentu.
Dalam ekonomi Islam, dengan pembatasan kepemilikan, perampasan hak milik, keyakinan akan kebahagiaan hakiki yang hanya di dunia saja, serta memandang akal sebagai satu-satunya senjata dalam mencapai tujuan ekonomi, terdapat perbedaan mendasar dengan sistem sosialis (Zuwardi, 2018).
8.3 Keunggulan Sistem Ekonomi Islam
Sistem ekonomi Islam dapat dipandang sebagai sistem yang adil yang berupaya menjamin kekayaan tidak dikuasai/terkumpul pada kelompok tertentu saja, tetapi terdistribusi secara merata ke seluruh masyarakat (Umar & Marlissa, 2022). Dalam sistem ekonomi Islam tidak terdapat individu-individu yang diperbolehkan menjadi pengelola kekayaan negara secara monopolistik, ataupun sebaliknya semua individu secara paksa diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama (Umar & Marlissa, 2022).
Dalam teori ekonomi Islam, kekayaan harus didistribusikan secara adil dan merata. Islam sangat mengecam harta yang hanya bergulir di kalangan orang-orang borjuis (Muslim, 2012). Islam menentang konsep "yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin" yang menjadi jargon ekonomi kapitalis (Muslim, 2012). Islam telah memberikan solusi untuk mendistribusikan kekayaan tersebut dengan banyak jalan, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah (Muslim, 2012).
9. Kekayaan, Kesejahteraan, dan Keadilan Sosial
9.1 Konsep Kesejahteraan (Falah) dalam Islam
Kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya mencakup dimensi material, tetapi juga dimensi spiritual. Ekonomi Islam memandang bahwa kesejahteraan bukan semata-mata hanya permasalahan distribusi ekonomi secara materi, tetapi juga menyangkut unsur nonmateri dan bidang-bidang lainnya (Syamsuri & Ma'aldini, 2018). Konsep kesejahteraan dalam Islam adalah konsep yang menyeluruh (holistic), yang sangat berbeda dari konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional (Pusparini, 2015).
Kesejahteraan yang esensial dalam kerangka syariah tidak selalu diwujudkan dengan memusatkan upaya untuk memaksimalkan kekayaan dan konsumsi; ia memerlukan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual manusia yang saling berkaitan erat, memperjuangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta mengaktualisasikan Maqasid al-Syariah (Pusparini, 2015). Pemenuhan dan penegakan maqashid syariah—agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan—pada umumnya merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi Islam untuk mencapai falah, atau kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat (Batubara et al., 2023).
9.2 Kekayaan dan Keadilan Sosial
Dalam komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, keadilan ekonomi dan sosial, maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan bertentangan dengan Islam (Nursalim, 2016). Akan tetapi, konsep Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsepsinya tentang keadilan sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat (Nursalim, 2016).
Karenanya, Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil sehingga kekayaan tidak hanya beredar di antara kalangan tertentu (Sofyan, 2019). Jika pola perilaku sosial dan ekonomi direstrukturisasi sesuai dengan ajaran Islam, tidak akan ada kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang ekstrem dalam masyarakat Muslim (Sofyan, 2019). Keadilan harus diterapkan dalam semua fase kegiatan ekonomi, baik dalam produksi, konsumsi, dan lain-lain (Asytuti, 2017).
9.3 Persaudaraan (Ukhuwwah) dan Distribusi Kekayaan
Konsep persaudaraan (ukhuwwah) dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip distribusi kekayaan. Konsep persaudaraan mengindikasikan keterkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang di dalamnya mengandung kewajiban manusia sebagai bagian dari masyarakat, misalnya kewajiban zakat dan infak (Ulum, 2017). Persaudaraan dalam Islam tidak hanya kerja sama ekonomi dalam bisnis, tetapi harus lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi (Ulum, 2017).
Kemiskinan akan tetap terjadi jika sebagian besar kekayaan itu dikuasai segelintir orang. Padahal kebutuhan primer manusia harus dipenuhi atas tiap-tiap orang. Karena itu, diperlukan sebuah sistem ekonomi yang mengatur distribusi kekayaan hingga kebutuhan tiap-tiap orang dapat terpenuhi, dan itu adalah sistem ekonomi Islam (Ulum, 2017). Islam memang tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan kekayaan, namun Islam juga tidak membiarkan buruknya distribusi kekayaan (Ulum, 2017).
10. Peran Negara dalam Pengelolaan Kekayaan
10.1 Fungsi Negara dalam Sistem Ekonomi Islam
Imam Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar terhadap peranan negara dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara memiliki peranan yang penting untuk mewujudkan masyarakat agar hidup damai dan dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (Arrafi et al., 2022). Peran negara dibutuhkan dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawasannya dalam pengalokasian, pendistribusian sumber-sumber maupun dana, pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan, serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi (Asytuti, 2017).
Dalam perspektif politik ekonomi Islam (siyasah maaliyah), fenomena ekonomi yang menyangkut tentang kekayaan dan politik yang berurusan dengan kekuasaan diikat oleh hubungan yang saling memengaruhi (Fauzi, 2022). Politik ekonomi Islam merupakan pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara (Fauzi, 2022). Dengan dukungan politik ekonomi Islam yang kuat, ekonomi Islam dapat berkembang dengan baik (Fauzi, 2022).
10.2 Kebijakan Fiskal Islam
Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki visi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (Pausiyanti, 2024). Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kebijaksanaan fiskal menjadi salah satu wadah dalam mencapai tujuan syariah, termasuk juga di dalamnya meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, intelektualitas, kehidupan, kekayaan, dan kepemilikan (Pausiyanti, 2024).
Stabilitas nilai uang yang tercermin dalam stabilitas tingkat harga sangat berpengaruh terhadap realisasi mencapai tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi riil yang optimum, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan (A. M. Nasution & Batubara, 2023).
11. Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam
11.1 Konsep Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam
Perkembangan ekonomi modern telah memunculkan konsep baru tentang kekayaan, yaitu hak kekayaan intelektual (intellectual property). Dalam ekonomi Islam, hak kekayaan intelektual merupakan hak milik terhadap benda yang sifatnya immaterial (Pikahulan, 2020). Mayoritas ulama mengakui keberadaan kekayaan intelektual karena yang dimaksud dengan harta adalah apa pun yang bernilai dan mereka yang merusaknya harus menanggung beban atau konsekuensinya (Bakir & Fageh, 2023).
Hak kekayaan intelektual, baik dari hukum yang berlaku di Indonesia maupun ulama fikih, merupakan bagian dari harta kekayaan, yakni dalam kategori harta tak berwujud, serta memiliki nilai ekonomi atau qimah (Prakoso, 2020). Karena hak tersebut sebagai sebuah kekayaan, maka memiliki nilai uang tertentu (Prakoso, 2020). Dengan demikian, hak milik tidak selalu berwujud materi, tetapi juga mencakup immateri yang dapat diambil manfaat dan memiliki nilai ekonomi bagi si pemiliknya (Prakoso, 2020).
11.2 Zakat atas Hak Kekayaan Intelektual
Zakat atas Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan teori an-Nama' oleh Yusuf Qaradhawi merupakan bagian dari zakat profesi karena HKI memiliki nilai ekonomi, diperoleh dari kreativitas intelektual yang diwujudkan dalam bentuk karya-karya (Prakoso, 2020). Oleh karena itu, HKI merupakan bentuk harta tak berwujud yang dapat berkembang. Perhitungan zakat atas HKI adalah 2,5% dari pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi kewajiban pajak (Prakoso, 2020).
12. Tantangan dan Prospek Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Islam Kontemporer
12.1 Tantangan Kesenjangan Ekonomi Global
Globalisasi ekonomi dan pasar bebas merupakan di satu pihak sumber kekayaan bagi pemilik modal besar dan mereka yang memiliki akses kekuasaan, di pihak lain globalisasi menjadi sumber pemiskinan dan malapetaka bagi kebanyakan keluarga dan masyarakat kecil (Wilhelmus, 2018). Para intelektual negara-negara berkembang sepakat bahwa globalisasi ekonomi merupakan mesin kapitalis yang memproduksi kemiskinan global karena telah merampas sebagian besar dari kekayaan dunia untuk segelintir orang (Wilhelmus, 2018).
Dalam konteks ini, sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkeimbangan. Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, hal inilah yang membedakannya dari sistem ekonomi lain, seperti kapitalisme dan sosialisme, yang cenderung mengabaikan etika sehingga aspek nilai tidak begitu tampak (Asytuti, 2017). Nilai dan akhlak dalam muamalah dan ekonomi Islam berpijak pada empat nilai berikut, yaitu: Rabbaniyah (ketuhanan), akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan (Asytuti, 2017).
12.2 Integrasi Keuangan Sosial Islam
Islamic social finance merupakan instrumen keuangan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya (Adinugraha et al., 2023). Islamic social finance adalah perkembangan pengetahuan baru dalam ekonomi Islam, yang tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kelompok dengan dana berlebih dan mereka yang kekurangan dana (Adinugraha et al., 2023). Integrasi setiap pilar ekonomi Islam, yang tercermin dalam ekosistem ekonomi Islam yang kuat, sangat penting untuk menjaga ekosistem sosial, ekonomi, dan keuangan Islam (Adinugraha et al., 2023).
Pengelolaan uang dan properti Islam seharusnya menjembatani kesenjangan antara yang berkecukupan dan yang membutuhkan. Zakat, misalnya, meningkatkan sirkulasi kekayaan dan memastikan bahwa kekayaan tidak menganggur dan ditimbun (Untitled, 2021). Integrasi keuangan sosial dan komersial Islam sangat membantu tidak hanya bagi penerima zakat dan wakaf, tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan (Untitled, 2021).
12.3 Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah
Sistem ekonomi Islam yang adil berupaya menjamin kekayaan tidak dikuasai/terkumpul pada kelompok tertentu saja, tetapi terdistribusi secara merata ke seluruh masyarakat (Umar & Marlissa, 2022). Diperlukan adanya pencerahan kepada masyarakat tentang sistem ekonomi Islam, yaitu pengembangan ekonomi berbasis syariah, yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia dalam bidang ekonomi di era globalisasi yang tidak mengenal batas-batas antarnegara (Umar & Marlissa, 2022).
Integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai etika Islam menciptakan fondasi untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan kekayaan material tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Sugiyanti et al., 2024). Penguatan pendidikan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan ilmu pengetahuan, dukungan pemerintah untuk penelitian yang berkelanjutan, dan implementasi kebijakan yang mendukung inklusivitas dan keberlanjutan ekonomi adalah langkah-langkah yang dapat diambil (Sugiyanti et al., 2024).
13. Kesimpulan
Kekayaan dalam sistem ekonomi Islam merupakan konsep yang kaya dan multidimensional, yang mencakup aspek teologis, filosofis, normatif, dan praktis. Berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang cenderung memandang kekayaan sebagai tujuan akhir dan hak eksklusif individu, Islam memandang kekayaan sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dan didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah demi kemaslahatan seluruh umat manusia (Mulawarman et al., 2011; K. B. Nasution, 2021; Zuwardi, 2018).
Prinsip-prinsip utama yang mengatur kekayaan dalam sistem ekonomi Islam meliputi: (1) kepemilikan hakiki milik Allah, manusia hanya sebagai khalifah; (2) pengakuan hak kepemilikan pribadi dengan batasan-batasan moral dan sosial; (3) larangan riba, penimbunan, dan eksploitasi; (4) kewajiban distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf; serta (5) keadilan distributif sebagai pilar utama sistem ekonomi (Asytuti, 2017; Pusparini, 2015; Sofyan, 2019; Syihabuddin, 2018; Umar & Marlissa, 2022).
Instrumen-instrumen Islam dalam pengelolaan dan distribusi kekayaan—zakat, wakaf, infak, sedekah, dan Baitul Maal—merupakan mekanisme yang komprehensif dan terintegrasi untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Hakim et al., 2021; Kurniawan et al., 2022; Rahmawati, 2011; Wardani & Tho'in, 2013). Pemikiran para ekonom Muslim klasik seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, dan Asy-Syatibi telah memberikan fondasi intelektual yang kuat bagi pengembangan konsep kekayaan dalam Islam yang relevan hingga masa kini (Akbar & Rusyana, 2022; Arfaq et al., 2020; Arrafi et al., 2022).
Pada akhirnya, sistem ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif yang lebih adil, berimbang, dan berkelanjutan dalam pengelolaan kekayaan, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material semata, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan spiritual dan sosial (falah) bagi seluruh umat manusia (Batubara et al., 2023; Pusparini, 2015; Syamsuri & Ma'aldini, 2018). Cita-cita ekonomi Islam merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan hidup bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khilafah dan mematuhi perintah Allah SWT (Atmazah, 2023).
Daftar Pustaka
Abdi, T. R., & Muttaqin, A. A. (2020). Infak dan Kesejahteraan: Studi Kasus Dampak Berinfaq Bagi Munfiq pada Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Islaminomics Journal of Islamic Economics Business and Finance, 10(1), 1–12. https://doi.org/10.47903/ji.v10i1.78
Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic social finance in Indonesia: Opportunities, challenges, and its role in empowering society. Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship, 45–62. https://doi.org/10.20885/risfe.vol2.iss1.art4
Akbar, M. F., & Rusyana, A. Y. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dan Asy-Syatibi Dihubungkan dengan Maqashid Al-Syari'ah. Al Hisab Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 1–15. https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i2.86
Amalia, R. Y., Fauziah, S., & Wahyuningsih, I. S. (2019). Pengaruh Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Al-Muzara'ah, 7(1), 33–46. https://doi.org/10.29244/jam.7.1.33-46
Andrean, R., Anwar, K., Adinugraha, H. H., & Syafi'i, M. A. (2022). Hasanah.id: Inovasi Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Investasi Wakaf Tunai untuk Pengembangan UMKM yang Berdaya Saing pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional. Studia Economica Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 219. https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13610
Arfaq, F. F., Hendratmi, A., & Ramadhan, D. S. (2020). Konsep Kesejahteraan Perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun dalam Wisata Religi Tebuireng. At-Taqaddum, 12(1), 25. https://doi.org/10.21580/at.v12i1.5342
Arrafi, M. F., Marwini, M., & Dja'akum, C. S. (2022). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. Jurnal Labatila, 6(01), 1–14. https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.490
Asmara, M. A., & Ilmiyah, I. (2021). Fungsi Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(2), 415–431. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.681
Asytuti, R. (2017). Rekonsepsi Ekonomi Islam dalam Perilaku dan Motivasi Ekonomi. Religia, 14(1). https://doi.org/10.28918/religia.v14i1.34
Athoillah, M. A. (2013). Ekonomi Islam: Transaksi dan Problematikanya. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 13(2), 269. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i2.269-289
Atmazah, A. L. P. (2023). Peran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mengentaskan Kemiskinan guna Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Kwala Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, 122–134. https://doi.org/10.51178/jpspr.v3i1.1151
Bakir, A., & Fageh, A. (2023). Hak Merek Dagang Perspektif Perundangan dan Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4533. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10095
Batubara, A. E., Safitri, N. A. N., Wahyudi, R., Rahayu, S., Nasution, W., & Wulandari, S. (2023). Peran Indeks Pembangunan Manusia Berbasis Perspektif Syariah. El-Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 424–431. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i2.2677
Fattach, A. (2018). Distribusi Pendapatan Kesejahteraan menurut Konsep Ekonomi Islam. JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen), 3(2), 728. https://doi.org/10.30736/jpim.v3i2.179
Fauzi, Moh. I. (2022). Strategi Politik Ekonomi Islam dalam Menciptakan Al-Falah menurut Jamaluddin Al-Afghani. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 625. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4168
Hakim, L., Marisa, S., Herlina, A., Nurfatila, D., Mahfud, M., Magara, S. P., & Siswati, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Peningkatan Social Economic Masyarakat pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Siak. Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 68–77. https://doi.org/10.57113/his.v2i1.84
Hamid, A., Prasetyowati, R. A., & Trisasmita, R. (2020). Implementasi Konsep Distribusi Pendapatan dalam Islam untuk Meningkatkan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 13(2), 219–252. https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i2.219-252
Harisudin, M. N. (2014). Ekonomi Syariah dan Ketidakadilan Kapitalisme Global. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 5(2), 234. https://doi.org/10.15642/islamica.2011.5.2.234-244
Huda, C. (2016). Ekonomi Islam dan Kapitalisme (Merunut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam). Economica Jurnal Ekonomi Islam, 7(1), 27–49. https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1031
Hulaify, A., & Syahrani, S. (2018). Standar Kecukupan dan Kekayaan dalam Konsepsi Ekonomi Islam. At-Tadbir Jurnal Ilmiah Manajemen, 2(2). https://doi.org/10.31602/atd.v2i2.1349
Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional. Jurnal Asy-Syukriyyah, 20(1), 26–51. https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43
Khodijah, D. (2020). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Pemberdayaan Mustahiq pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di BAZNAS Kabupaten Lumajang. Muhasabatuna Jurnal Akuntansi Syariah, 2(2), 47. https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.822
Kurniawan, R., Tarantang, J., & Sari, N. S. (2022). Pemberdayaan Zakat untuk Usaha Produktif sebagai Penopang Perekonomian Masyarakat Palangka Raya masa Pandemi. Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH), 1(1), 39–50. https://doi.org/10.55927/jambak.v1i1.349
Listyadewi, R. P. (2023). Pengembangan Industri Halal Fashion melalui Konsep Ekonomi Sirkular. Halal Research Journal, 3(1), 38–46. https://doi.org/10.12962/j22759970.v3i1.587
Lubis, A., Siregar, S., & Harahap, I. (2017). Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pemberdayaan Masyarakat pada PT. Perkebunan Nusantara IV Sosa Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Tazkir Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, 3(1), 1. https://doi.org/10.24952/tazkir.v3i1.639
Mulawarman, A. D., Triyuwono, I., Irianto, G., & Ludigdo, U. (2011). Menuju Teori Akuntansi Syariah Baru. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 61–78. https://doi.org/10.20885/jeki.vol1.iss1.art4
Munjiat, S. M. (2018). Peran Tasawuf dalam Pendidikan Karakter. Al-Tarbawi Al-Haditsah Jurnal Pendidikan Islam, 3(2). https://doi.org/10.24235/tarbawi.v3i2.3431
Murteza, Y. H., & Aziz, J. A. (2024). Implementasi Zakat dan Penghapusan Riba dalam Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(5), 3834–3847. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1286
Muslim, M. B. (2012). Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 4(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2551
Naimah, N. (2014). Konsep Hukum Zakat sebagai Instrumen dalam Meningkatkan Perekonomian Umat. Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 14(1). https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.66
Nasfi, N., Syafi'i, M., Purnamawati, A. M., & Affandy, F. F. (2021). Ekonomi Mikro Islam. https://doi.org/10.31237/osf.io/x5cp4
Nasution, A. M., & Batubara, M. (2023). Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 7(1), 144–154. https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7665
Nasution, K. B. (2021). Konsep Hak Milik dalam Fikih Islam (Analisis Filosofis terhadap Pengaturan Kepemilikan dalam Islam). Islamic Circle, 1(2), 80–91. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303
Nurmaulida, R. O., & Mustofa, M. (2023). Implementasi Islamic Wealth Management dalam Mengembangkan UMKM (Studi Kasus Seblak Prasmanan Manggung Gajah Mojokerto). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4155. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9882
Nursalim, E. (2016). Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani di Era Globalisasi (Suatu Ikhtiar Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean/MEA). At-Turats, 10(1), 53–61. https://doi.org/10.24260/at-turats.v10i1.482
Pausiyanti, H. (2024). Analisis Perspektif Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Kebijakan Fiskal Islam. Rayah Al-Islam, 8(1), 32–42. https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.909
Pikahulan, R. M. (2020). Konsep Yuridis Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Harta Benda Wakaf. Al-Mizan, 16(2), 249–272. https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1809
Prakoso, I. A. (2020). Zakat atas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Teori An-Nama' Yusuf Qaradhawi. Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3503
Pusparini, M. D. (2015). Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). Islamic Economics Journal, 1(1), 45. https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.344
Rahmat, R., & Rofiq, M. H. (2018). Konsep Kepemilikan Ekonomi Islam Materi Fikih Kelas XII (Implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam untuk Menanggulangi Pengangguran). Nazhruna Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 241–275. https://doi.org/10.31538/nzh.v1i2.85
Rahmawati, Y. (2011). Refleksi Sistem Distribusi Syariah pada Lembaga Zakat dan Wakaf dalam Perekonomian Indonesia. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 3(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2498
Riswandi, D. (2022). Persepsi Tokoh Agama tentang Ekonomi Islam (Studi di Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah). Jurnal Econetica Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis, 4(2), 21–31. https://doi.org/10.69503/econetica.v4i2.283
Sai'in, S., & Kurniawan, N. A. (2018). Pemikiran Afzalur Rahman tentang Konsep Produksi. Al-Muqayyad, 1(2), 1–24. https://doi.org/10.46963/jam.v1i2.3
Sofyan, S. (2019). Nilai Keadilan dalam Ekonomi Syariah. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 13(2), 355–382. https://doi.org/10.24239/blc.v13i2.499
Sugiyanti, M., Akbar, I. M., Febyana, N. N., & Aprilia, D. (2024). Dinamika Ilmu Pengetahuan Dunia dalam Konteks Sistem Ekonomi Konvensional dan Sistem Ekonomi Islam. Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal, 4(1), 74–85. https://doi.org/10.15575/likuid.v4i1.30939
Syamsuri, S., & Ma'aldini, M. Y. (2018). Strategi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Ponorogo. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 5(2), 266–283. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i2.1747
Syihabuddin, A. (2018). Etika Distribusi dalam Ekonomi Islam. Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 20(1), 77–103. https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.77-103
Ulum, F. (2017). Brotherhood dalam Dimensi Sistem Ekonomi Islam. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 11(2), 499. https://doi.org/10.15642/islamica.2017.11.2.499-521
Umar, H. B., & Marlissa, E. R. (2022). Prospek Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah di Era Globalisasi. Cenderabakti Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(2), 9–16. https://doi.org/10.55264/cdb.v1i2.13
Untitled. (2021). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(2). https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2
Wahid, K., Mutafarida, B., & Andriani, A. (2023). Analisis Komparatif Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarman Azwar Karim. Organize Journal of Economics Management and Finance, 2(1), 50–63. https://doi.org/10.58355/organize.v2i1.6
Wardani, H. K., & Tho'in, M. (2013). Pengelolaan Baitul Maal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 14(01). https://doi.org/10.29040/jap.v14i01.137
Wijaya, B. S., Muis, A. R. C., Rokhaniyah, H., & Noveri, A. P. (2023). Implementasi Sistem Wakaf sebagai Pilar Pembangunan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Yordania. Jurnal Dinamika Global, 8(01), 160–175. https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1621
Wilhelmus, O. R. (2018). Globalisasi Ekonomi dan Pemiskinan Masyarakat: Bagaimana Institusi Agama Meresponnya. JPAK Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 5(3), 1–20. https://doi.org/10.34150/jpak.v5i3.111
Zuwardi, Z. (2018). Pemikiran Ekonomi Sosialis Tan Malaka dalam Perspektif Ekonomi Islam. Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam, 1(1), 17. https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.987
Narahubung: Klik Disini (Nindi) Hubungi Kami untuk pembelian produk, layanan, & buku-buku terbitan Kami |
Isi formulir ini bagi Anda yang ingin menerbitkan buku di Kami |
Informasi mengenai biaya penerbitan ISBN resmi terdaftar di Perpusnas dan Internasional (mulai harga Rp300.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin mengkonversi karya ilmiah menjadi sebuah buku referensi/monograf ber-ISBN (mulai harga Rp500.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin membuat HaKI (mulai harga Rp350.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin buku terbitannya terindeks di Google Books sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp100.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel ilmiah (Jurnal, Buku, Skripsi, Tesis, & Disertasi dll), dan ingin ditambah sitasinya sehingga H-Index Google Scholar Anda naik (mulai harga Rp20.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel bebas, opini, catatan akademik/kuliah, Skripsi, Tesis, Disertasi dll, dan ingin terindeks Google Scholar secara otomatis (tidak manual) sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp50.000,-) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar