AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstract
Scarcity is a fundamental concept in conventional economics, which views it as a natural and inherent condition in which available resources are insufficient to meet unlimited human wants. Islamic economics offers a fundamentally different perspective by rejecting this assumption and positioning scarcity within a divine value framework, social ethics, and the broader objectives of maqasid al-syariah. This article comprehensively examines how Islamic economics views the problem of scarcity, encompassing its philosophical and ontological foundations, critiques of the conventional concept of scarcity, Islamic mechanisms for addressing scarcity, and their practical implications in contemporary financial systems and economic development. The study demonstrates that, within the ontological framework of tawhid, natural resources created by Allah SWT are fundamentally sufficient for all His creatures. Scarcity experienced by much of the world's population is the result of unjust economic systems, unequal wealth distribution, exploitation through interest-based systems, hoarding, and speculation. Islamic economics provides a comprehensive set of instruments to address scarcity, including redistributive instruments such as zakat and waqf, profit-sharing-based financing instruments such as musyarakah and mudharabah, and capital market instruments such as sukuk. When fully and effectively implemented, these instruments hold significant potential to substantially reduce scarcity and inequality facing Muslim societies and humanity at large.
Keywords: scarcity, Islamic economics, zakat, waqf, sukuk, distributive justice, maqasid al-syariah
Abstrak
Kelangkaan merupakan konsep fundamental dalam ekonomi konvensional yang memandangnya sebagai kondisi alamiah dan inheren di mana sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Ekonomi Islam menawarkan perspektif yang berbeda secara fundamental dengan menolak asumsi tersebut dan menempatkan kelangkaan dalam kerangka nilai-nilai ilahiah, etika sosial, serta tujuan-tujuan maqasid al-syariah yang lebih luas. Artikel ini mengkaji secara komprehensif bagaimana ekonomi Islam memandang persoalan kelangkaan, mencakup landasan filosofis dan ontologis, kritik terhadap konsep kelangkaan konvensional, mekanisme-mekanisme Islam dalam mengatasi kelangkaan, serta implikasi praktisnya dalam sistem keuangan dan pembangunan ekonomi kontemporer. Kajian ini menunjukkan bahwa dalam kerangka ontologi tawhid, sumber daya alam yang diciptakan Allah Swt. pada dasarnya mencukupi bagi seluruh makhluk-Nya. Kelangkaan yang dialami sebagian besar penduduk dunia merupakan akibat dari sistem ekonomi yang tidak adil, distribusi kekayaan yang tidak merata, eksploitasi melalui sistem bunga, penimbunan, dan spekulasi. Ekonomi Islam menyediakan seperangkat instrumen yang komprehensif untuk mengatasi kelangkaan, mulai dari instrumen redistribusi seperti zakat dan wakaf, instrumen pembiayaan berbasis bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah, hingga instrumen pasar modal seperti sukuk. Instrumen-instrumen ini, apabila diimplementasikan secara penuh dan efektif, memiliki potensi signifikan untuk mengurangi kelangkaan dan ketimpangan yang dihadapi masyarakat Muslim serta umat manusia pada umumnya.
Kata kunci: kelangkaan, ekonomi Islam, zakat, wakaf, sukuk, keadilan distributif, maqasid al-syariah
1. Pendahuluan
Kelangkaan (scarcity) merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu ekonomi konvensional. Dalam paradigma ekonomi arus utama (mainstream economics), kelangkaan dipahami sebagai kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Asumsi ini menjadi fondasi bagi hampir seluruh bangunan teori ekonomi konvensional, mulai dari teori pilihan (choice theory), teori alokasi sumber daya, hingga kebijakan ekonomi makro. Namun, ekonomi Islam menawarkan perspektif yang berbeda dan lebih komprehensif dalam memandang persoalan kelangkaan ini, dengan menempatkannya dalam kerangka nilai-nilai ilahiah, etika sosial, dan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas.
Ekonomi Islam, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai sarjana, bukan sekadar sistem ekonomi yang mengganti instrumen konvensional dengan instrumen yang berlabel "syariah", melainkan merupakan suatu paradigma keilmuan yang berdiri di atas fondasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang berbeda dari ekonomi konvensional (Hassan & Lewis, 2014). Dalam kerangka ini, persoalan kelangkaan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang hakikat manusia sebagai khalifah di muka bumi, tentang kepemilikan sejati yang hanya milik Allah Swt., serta tentang tujuan akhir kehidupan ekonomi yang bukan sekadar memaksimalkan utilitas individual, melainkan mencapai falah (keberuntungan dunia dan akhirat) dan maslahah (kemaslahatan umum) (Khalidin et al., 2024).
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif bagaimana ekonomi Islam memandang persoalan kelangkaan, mulai dari landasan filosofis dan ontologis, kritik terhadap konsep kelangkaan konvensional, mekanisme-mekanisme Islam dalam mengatasi kelangkaan, hingga implikasi praktisnya dalam sistem keuangan dan pembangunan ekonomi kontemporer. Kajian ini akan menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya menawarkan kritik terhadap paradigma konvensional, tetapi juga menyediakan seperangkat solusi yang koheren dan komprehensif melalui instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, sukuk, dan berbagai mekanisme keuangan syariah lainnya.
2. Landasan Filosofis dan Ontologis: Kelangkaan dalam Pandangan Islam
2.1 Ontologi Ekonomi Islam: Kelimpahan versus Kelangkaan
Salah satu perbedaan paling mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada asumsi ontologisnya tentang realitas ekonomi. Ekonomi konvensional membangun seluruh bangunan teorinya di atas asumsi kelangkaan sumber daya yang berhadapan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Namun, dalam kerangka ontologi ekonomi Islam, asumsi ini ditolak secara fundamental. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian filosofis ekonomi Islam, "dalam kerangka ontologis ekonomi Islam, tidak ada bukti kelangkaan, melainkan kelimpahan (abundance)" (Ullah, 2023). Lebih jauh, kerangka ini menekankan kesatuan realitas yang digambarkan sebagai keesaan Tuhan (tawhid) (Ullah, 2023).
Pandangan ini bersumber dari keyakinan teologis Islam bahwa Allah Swt. telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya secara sempurna dan mencukupi bagi seluruh makhluk-Nya. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa Allah telah menyediakan rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Dengan demikian, kelangkaan dalam perspektif Islam bukanlah kondisi alamiah yang inheren dalam realitas, melainkan merupakan akibat dari perilaku manusia yang tidak adil, seperti penimbunan (hoarding), eksploitasi, dan distribusi yang tidak merata (Khalidin et al., 2024). Dalam konteks ini, ekonomi Islam tidak didorong oleh kelangkaan atau masalah ekonomi lainnya, melainkan didorong oleh nilai-nilai yang mengatasi apa yang disebut kelangkaan (Furqani & Haneef, 2022).
2.2 Tawhid sebagai Fondasi Paradigma Ekonomi Islam
Konsep tawhid (keesaan Allah) merupakan fondasi utama seluruh bangunan ekonomi Islam, termasuk dalam memahami persoalan kelangkaan. Dalam kerangka tawhid, seluruh sumber daya di alam semesta pada hakikatnya adalah milik Allah Swt., dan manusia hanyalah pemegang amanah (trustee) yang bertanggung jawab untuk mengelolanya sesuai dengan kehendak-Nya (Khalidin et al., 2024). Implikasi dari pandangan ini sangat jauh: pertama, tidak ada manusia atau kelompok yang berhak mengklaim kepemilikan mutlak atas sumber daya alam; kedua, pengelolaan sumber daya harus berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan sekadar kepentingan individual; dan ketiga, akumulasi kekayaan yang berlebihan dan tidak produktif adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Hassan & Lewis, 2014).
Konsep khalifah (stewardship) yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai penjaga alam menjadi dasar bagi praktik-praktik ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam ekonomi Islam (Khalidin et al., 2024). Dalam konteks ini, kelangkaan yang terjadi di dunia nyata bukan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang diciptakan Allah, melainkan oleh kegagalan manusia dalam menjalankan amanahnya sebagai khalifah, yang termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan ekonomi, eksploitasi, dan kerusakan lingkungan.
2.3 Maqasid al-Syariah sebagai Kerangka Normatif
Dalam ekonomi Islam, persoalan kelangkaan tidak dapat dipisahkan dari kerangka normatif Maqasid al-Syariah (tujuan-tujuan syariah). Al-Ghazali merumuskan lima tujuan utama syariah yang harus dilindungi, yaitu: perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Zailani et al., 2023). Kerangka ini memberikan panduan normatif tentang bagaimana sumber daya yang langka seharusnya dialokasikan dan didistribusikan dalam masyarakat.
Perlindungan harta (hifz al-mal) dalam kerangka Maqasid al-Syariah tidak hanya berarti melindungi hak kepemilikan individual, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan beredar secara adil di seluruh lapisan masyarakat dan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang (Zailani et al., 2023). Dalam konteks ini, instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan berbagai mekanisme bagi hasil dalam keuangan Islam bukan sekadar alat redistribusi kekayaan, melainkan merupakan implementasi dari tujuan-tujuan syariah yang lebih tinggi dalam mengatasi kelangkaan dan ketidakmerataan (Harahap et al., 2023).
3. Kritik Ekonomi Islam terhadap Konsep Kelangkaan Konvensional
3.1 Kelangkaan sebagai Konstruksi Sosial, Bukan Realitas Alamiah
Ekonomi Islam mengajukan kritik mendasar terhadap konsep kelangkaan dalam ekonomi konvensional. Jika ekonomi konvensional memandang kelangkaan sebagai kondisi alamiah dan universal yang menjadi titik tolak seluruh analisis ekonomi, ekonomi Islam memandangnya sebagai konstruksi sosial yang lahir dari sistem ekonomi yang tidak adil (Ullah, 2023). Kelangkaan yang dialami oleh sebagian besar penduduk dunia, terutama di negara-negara berkembang dengan mayoritas Muslim, bukan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, melainkan oleh distribusi yang tidak adil, eksploitasi, dan sistem keuangan berbasis bunga (riba) yang cenderung memperparah ketimpangan (Khalidin et al., 2024).
Dalam pandangan ekonomi Islam, sistem bunga (riba) merupakan salah satu penyebab utama kelangkaan yang dialami oleh masyarakat miskin. Bunga menciptakan mekanisme di mana kekayaan secara sistematis mengalir dari yang miskin ke yang kaya, memperparah ketimpangan dan menciptakan kelangkaan yang artifisial bagi kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses terhadap modal (Hassan, 2017). Larangan riba dalam Islam, oleh karena itu, bukan sekadar aturan agama yang bersifat ritual, melainkan merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mencegah akumulasi kekayaan yang tidak adil dan memastikan bahwa sumber daya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (Khalidin et al., 2024).
3.2 Penimbunan dan Spekulasi sebagai Penyebab Kelangkaan Artifisial
Ekonomi Islam juga mengidentifikasi penimbunan (hoarding) dan spekulasi (gharar dan maysir) sebagai penyebab utama kelangkaan artifisial dalam perekonomian. Larangan Islam terhadap penimbunan didasarkan pada prinsip bahwa kekayaan harus beredar dan tidak boleh mengendap di tangan segelintir orang (Mohsin, 2023). Ketika kekayaan ditimbun dan tidak diproduktifkan, maka sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi tidak tersedia, menciptakan kelangkaan yang tidak perlu.
Demikian pula, spekulasi dalam pasar keuangan konvensional sering kali menciptakan volatilitas harga yang artifisial, yang pada gilirannya menciptakan kelangkaan bagi konsumen dan produsen di sektor riil (Hassan, 2017). Ekonomi Islam melarang transaksi-transaksi spekulatif (gharar dan maysir) dan mewajibkan bahwa setiap transaksi keuangan harus terkait dengan aset riil dan aktivitas ekonomi yang produktif (Collins et al., 2009). Dengan demikian, sistem keuangan Islam dirancang untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan mengalir ke sektor-sektor produktif yang dapat menciptakan nilai tambah nyata bagi masyarakat, bukan sekadar berputar dalam lingkaran spekulasi yang tidak produktif.
3.3 Ketidakadilan Distribusi sebagai Akar Kelangkaan
Salah satu kontribusi terpenting ekonomi Islam dalam memahami kelangkaan adalah penekanannya pada ketidakadilan distribusi sebagai akar masalah. Sementara ekonomi konvensional cenderung fokus pada efisiensi produksi dan alokasi sumber daya, ekonomi Islam menekankan bahwa masalah kelangkaan tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan produksi, tetapi juga memerlukan reformasi mendasar dalam sistem distribusi kekayaan (Khalidin et al., 2024). Prinsip-prinsip Islam tentang distribusi kekayaan yang adil, sebagaimana tercermin dalam kewajiban zakat, larangan riba, dan berbagai mekanisme redistribusi lainnya, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak (Zauro et al., 2024).
Dalam kerangka ini, ekonomi Islam menegaskan bahwa "prinsip-prinsip ekonomi Islam bersifat unik dalam menjadikan efisiensi dan keadilan tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung" (Ratnawita et al., 2023). Artinya, sistem ekonomi yang efisien tetapi tidak adil dalam distribusinya tidak dapat dianggap sebagai sistem yang baik dalam perspektif Islam. Kelangkaan yang dialami oleh sebagian masyarakat di tengah kelimpahan yang dinikmati oleh sebagian lainnya merupakan bukti kegagalan sistem distribusi, bukan bukti keterbatasan sumber daya alam (Khalidin et al., 2024).
4. Mekanisme Islam dalam Mengatasi Kelangkaan
4.1 Zakat: Instrumen Redistribusi Kekayaan
Zakat merupakan salah satu instrumen paling fundamental dalam ekonomi Islam untuk mengatasi kelangkaan dan ketimpangan distribusi kekayaan. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat mewajibkan setiap Muslim yang kekayaannya telah mencapai nisab (batas minimum) untuk mendistribusikan sebagian kekayaannya kepada kelompok-kelompok yang berhak menerimanya (Ahmed et al., 2015). Mekanisme zakat ini dirancang untuk memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang, melainkan beredar secara merata di seluruh lapisan masyarakat.
Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang sistematis dan wajib, yang berbeda dari sumbangan sukarela dalam sistem konvensional (Khalidin et al., 2024). Persentase zakat bervariasi: sebesar 2,5% dikenakan atas aset seperti uang tunai, emas, perak, dan barang dagangan; sebesar 5% atas produk pertanian yang diairi secara buatan; dan sebesar 10% atas produk pertanian yang menggunakan sumber air alami seperti hujan, sungai, atau mata air (Ahmed et al., 2015). Melalui mekanisme ini, zakat secara langsung mengurangi kelangkaan yang dialami oleh kelompok-kelompok miskin dan rentan dalam masyarakat, sekaligus mendorong sirkulasi kekayaan yang lebih merata.
Potensi zakat dalam mengatasi kelangkaan dan kemiskinan sangatlah besar. Kajian tentang dampak zakat menunjukkan bahwa jika zakat diimplementasikan secara penuh dan efektif di seluruh negara berpendapatan rendah dan menengah, maka zakat memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan distribusi pendapatan (Hassan, 2017). Zakat juga berperan penting dalam membangun kohesi sosial dan solidaritas masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Khalidin et al., 2024). Dalam konteks Malaysia, misalnya, zakat dikumpulkan oleh negara atau lembaga yang berwenang dan didistribusikan atas nama negara, sehingga dapat mengeliminasi kesenjangan kekayaan dalam masyarakat dan berkontribusi pada perdamaian sosial (Çeliker, 2022; Razak, 2022; Zengin, 2022).
4.2 Wakaf: Endowmen Abadi untuk Kemaslahatan Umum
Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam lainnya yang memiliki potensi besar dalam mengatasi kelangkaan sumber daya untuk kebutuhan-kebutuhan publik. Wakaf adalah pengabadian aset (baik berupa properti maupun uang tunai) untuk tujuan-tujuan amal dan kemaslahatan umum secara permanen (Shahid et al., 2023). Secara historis, institusi wakaf telah terbukti mampu menyediakan berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur tanpa membebani anggaran negara (Bükey & Çoban, 2022).
Wakaf memiliki keunggulan unik dibandingkan instrumen redistribusi lainnya karena sifatnya yang permanen dan berkelanjutan. Aset wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, atau diwariskan, sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya (Ayub et al., 2024). Dalam konteks modern, inovasi dalam pengelolaan wakaf, seperti wakaf tunai (cash waqf) dan model Sukuk-Waqf, telah membuka peluang baru untuk memobilisasi sumber daya yang lebih besar bagi pembangunan sosial dan ekonomi (Hai et al., 2022). Wakaf tunai, misalnya, memungkinkan tidak hanya orang kaya tetapi juga orang-orang dengan kemampuan finansial terbatas untuk berkontribusi pada wakaf dan berbagi manfaatnya yang abadi (Nienhaus, 2020).
Institusi wakaf secara historis telah terbukti mampu memberantas kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan serta mendorong distribusi kekayaan yang merata (Bükey & Çoban, 2022; Çeliker, 2022; Razak, 2022; Zengin, 2022). Dalam konteks kontemporer, wakaf dapat diintegrasikan dengan instrumen keuangan modern seperti sukuk untuk menciptakan model pembiayaan yang inovatif bagi berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur publik hingga pendidikan dan kesehatan (Rusydiana et al., 2024). Model Waqf & Sukuk menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan model pembiayaan tradisional, termasuk transparansi yang lebih besar, akuntabilitas, dan dampak sosial yang lebih signifikan (Rusydiana et al., 2024).
4.3 Sistem Bagi Hasil: Musyarakah dan Mudharabah
Sistem bagi hasil dalam keuangan Islam, yang diwujudkan melalui akad musyarakah (kemitraan) dan mudharabah (bagi hasil), merupakan mekanisme penting lainnya dalam mengatasi kelangkaan akses terhadap modal bagi kelompok-kelompok yang tidak memiliki jaminan (collateral) (Ratnawita et al., 2023). Berbeda dengan sistem kredit konvensional yang berbasis bunga dan mensyaratkan jaminan, sistem bagi hasil memungkinkan individu-individu yang memiliki keahlian dan ide bisnis tetapi tidak memiliki modal untuk mendapatkan pembiayaan berdasarkan potensi usaha mereka (Khalidin et al., 2024).
Musyarakah dan mudharabah menunjukkan komitmen terhadap distribusi kekayaan yang adil dan didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang tinggi (Ratnawita et al., 2023). Dalam sistem ini, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara penyedia modal dan pengelola usaha, sehingga menciptakan hubungan yang lebih adil dan setara dibandingkan hubungan kreditur-debitur dalam sistem konvensional (Khalidin et al., 2024). Dengan demikian, sistem bagi hasil tidak hanya mengatasi kelangkaan akses terhadap modal, tetapi juga menciptakan insentif yang lebih baik bagi penggunaan modal secara produktif dan bertanggung jawab.
Dalam konteks pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sistem bagi hasil melalui musyarakah dan mudharabah menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan adil dibandingkan kredit konvensional (Lawhaishy & Othman, 2022). Berbagai kajian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro Islam yang menggunakan instrumen-instrumen ini mampu menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini tidak terlayani oleh sistem keuangan formal, sehingga mengatasi kelangkaan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat miskin (Azmi & Thaker, 2020).
4.4 Sukuk: Instrumen Pembiayaan Pembangunan Berbasis Aset
Sukuk (obligasi Islam) merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki peran penting dalam memobilisasi sumber daya untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik, sehingga mengatasi kelangkaan fasilitas-fasilitas tersebut (Çeliker, 2022; Razak, 2022; Zengin, 2022). Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis utang dan bunga, sukuk mewakili kepemilikan atas aset riil yang menghasilkan pendapatan melalui bagi hasil atau sewa, bukan melalui pembayaran bunga (Khalidin et al., 2024).
Sukuk telah digunakan secara luas oleh berbagai pemerintah dan korporasi untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya (Bala, 2023). Dalam konteks ini, sukuk berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatasi kelangkaan infrastruktur publik dengan memobilisasi sumber daya dari investor-investor yang menginginkan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Inovasi lebih lanjut dalam bentuk sukuk sosial (social sukuk) dan sukuk hijau (green sukuk) telah memperluas peran sukuk dalam mengatasi berbagai bentuk kelangkaan, mulai dari kelangkaan infrastruktur sosial hingga kelangkaan sumber daya lingkungan (Jaafar & Brightman, 2022).
Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang dikembangkan di Indonesia merupakan contoh inovatif dari integrasi antara wakaf dan sukuk untuk mengatasi kelangkaan pembiayaan bagi kebutuhan-kebutuhan sosial (Mustapha et al., 2023). Dalam model ini, dana wakaf tunai diinvestasikan dalam sukuk pemerintah, dan imbal hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan pembangunan komunitas. Model ini menunjukkan bagaimana instrumen-instrumen keuangan Islam dapat dikombinasikan secara kreatif untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi kelangkaan sumber daya bagi pembangunan sosial.
5. Kelangkaan dan Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam
5.1 Prinsip Keadilan Distributif
Keadilan distributif merupakan inti dari pendekatan ekonomi Islam terhadap persoalan kelangkaan. Sementara ekonomi konvensional cenderung memandang distribusi kekayaan sebagai hasil dari mekanisme pasar yang netral, ekonomi Islam menegaskan bahwa distribusi kekayaan yang adil merupakan kewajiban moral dan agama yang harus diwujudkan melalui berbagai mekanisme institusional (Collins et al., 2014). Prinsip keadilan distributif dalam Islam mencakup tidak hanya distribusi pendapatan, tetapi juga distribusi kekayaan, akses terhadap sumber daya produktif, dan kesempatan ekonomi (Khalidin et al., 2024).
Instrumen-instrumen redistribusi dalam Islam, seperti zakat, wakaf, sadaqah, dan qard al-hasan (pinjaman tanpa bunga), dirancang untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak (Collins et al., 2014). Dalam kerangka ini, kelangkaan yang dialami oleh sebagian masyarakat bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah moral dan agama yang harus diselesaikan melalui tindakan kolektif dan institusional (Zauro et al., 2024).
5.2 Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Kelangkaan
Larangan riba (bunga) dalam Islam memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap persoalan kelangkaan. Sistem bunga dalam keuangan konvensional cenderung memperparah ketimpangan distribusi kekayaan karena menciptakan mekanisme di mana kekayaan secara otomatis mengalir dari peminjam ke pemberi pinjaman, tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang dibiayai berhasil atau tidak (Hassan, 2017). Dalam jangka panjang, sistem ini cenderung mengonsentrasikan kekayaan di tangan para pemilik modal dan memperparah kelangkaan yang dialami oleh kelompok-kelompok yang bergantung pada pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Dengan melarang riba dan menggantinya dengan sistem bagi hasil, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara semua pihak yang terlibat (Khalidin et al., 2024). Dalam sistem ini, pemberi modal tidak dapat memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko, sehingga mendorong penggunaan modal secara lebih produktif dan bertanggung jawab. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi kelangkaan akses terhadap modal bagi kelompok-kelompok yang tidak memiliki jaminan, karena keputusan pembiayaan didasarkan pada potensi usaha, bukan pada kemampuan menyediakan jaminan (R. A. A. Hassan, 2024).
5.3 Etika Konsumsi dan Produksi dalam Islam
Ekonomi Islam juga mengatasi persoalan kelangkaan melalui regulasi etis terhadap perilaku konsumsi dan produksi. Islam melarang berbagai bentuk pemborosan (israf), kemewahan berlebihan (itraf), pengeluaran untuk hal-hal yang diharamkan (tabdhir), dan kekikiran (bukhl) (McGregor & Alghamdi, 2024). Regulasi etis ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien dan bertanggung jawab, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sebanyak mungkin anggota masyarakat.
Di sisi produksi, Islam melarang berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang dianggap merugikan masyarakat atau bertentangan dengan nilai-nilai moral, seperti produksi dan perdagangan alkohol, babi, dan berbagai produk haram lainnya (Collins et al., 2009). Larangan-larangan ini bukan hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan: dengan mengarahkan sumber daya produktif ke sektor-sektor yang halal dan bermanfaat, ekonomi Islam berupaya memastikan bahwa sumber daya yang langka digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar penting bagi kesejahteraan masyarakat.
6. Keuangan Mikro Islam: Mengatasi Kelangkaan Akses terhadap Modal
6.1 Peran Keuangan Mikro Islam
Keuangan mikro Islam (Islamic microfinance) merupakan salah satu instrumen paling penting dalam mengatasi kelangkaan akses terhadap modal bagi kelompok-kelompok miskin dan rentan yang tidak terlayani oleh sistem keuangan formal (Azmi & Thaker, 2020). Berbeda dengan keuangan mikro konvensional yang sering kali mengenakan suku bunga yang tinggi, keuangan mikro Islam menawarkan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang bunga dan menekankan keadilan dan kemitraan (Rahman, 2010).
Instrumen-instrumen keuangan mikro Islam mencakup berbagai akad, mulai dari akad berbasis amal seperti zakat, sadaqah, dan wakaf, hingga akad berbasis kemitraan seperti musyarakah dan mudharabah, serta akad berbasis sewa seperti ijarah (Azmi & Thaker, 2020). Keragaman instrumen ini memungkinkan lembaga keuangan mikro Islam untuk menyesuaikan produk-produknya dengan kebutuhan spesifik berbagai kelompok sasaran, mulai dari petani miskin yang membutuhkan modal kerja hingga pengusaha mikro yang membutuhkan peralatan produksi.
Kajian tentang keuangan mikro Islam di berbagai negara menunjukkan bahwa instrumen-instrumen ini mampu secara efektif mengatasi kelangkaan akses terhadap modal bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal (Ratnawita et al., 2023). Di Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan berbagai negara Muslim lainnya, lembaga-lembaga keuangan mikro Islam telah berhasil menjangkau jutaan keluarga miskin dan membantu mereka meningkatkan taraf hidup melalui akses terhadap pembiayaan yang terjangkau dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Tahir et al., 2023).
6.2 Integrasi Keuangan Sosial dan Komersial Islam
Salah satu inovasi penting dalam keuangan Islam kontemporer adalah integrasi antara keuangan sosial Islam (Islamic social finance) dan keuangan komersial Islam (Islamic commercial finance) untuk menciptakan model yang lebih komprehensif dalam mengatasi kelangkaan (Maulina et al., 2023). Model integrasi ini menggabungkan instrumen-instrumen redistribusi seperti zakat dan wakaf dengan instrumen-instrumen komersial seperti musyarakah dan mudharabah untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dalam model integrasi ini, dana zakat dan wakaf dapat digunakan untuk menyubsidi biaya pembiayaan bagi kelompok-kelompok yang paling miskin, sementara instrumen-instrumen komersial digunakan untuk melayani kelompok-kelompok yang memiliki kapasitas untuk membayar kembali pembiayaan yang diterima (Ascarya, 2021). Pendekatan ini memungkinkan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk menjangkau spektrum yang lebih luas dari masyarakat yang membutuhkan, mulai dari yang paling miskin hingga yang memiliki potensi usaha yang baik tetapi kekurangan modal.
7. Keuangan Islam dan Pembangunan Berkelanjutan: Mengatasi Kelangkaan Multidimensi
7.1 Kontribusi Keuangan Islam terhadap SDGs
Ekonomi dan keuangan Islam memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang ditetapkan oleh PBB, yang pada dasarnya merupakan upaya untuk mengatasi berbagai bentuk kelangkaan yang dihadapi oleh umat manusia, mulai dari kelangkaan pangan dan air bersih hingga kelangkaan pendidikan, kesehatan, dan energi bersih (Harahap et al., 2023). Kajian sistematis tentang hubungan antara keuangan Islam dan SDGs menunjukkan bahwa keuangan Islam mendukung SDGs dengan kontribusi paling signifikan terhadap kemanusiaan (Harahap et al., 2023).
Instrumen-instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sukuk memiliki potensi untuk membantu membiayai pencapaian berbagai SDGs, terutama di negara-negara Muslim yang menghadapi keterbatasan anggaran pemerintah (Ahmed et al., 2015). Zakat, misalnya, dapat berkontribusi langsung pada SDG 1 (tanpa kemiskinan) dan SDG 2 (tanpa kelaparan) melalui redistribusi kekayaan kepada kelompok-kelompok miskin dan rentan (Dirie et al., 2023). Wakaf dapat berkontribusi pada SDG 3 (kesehatan yang baik), SDG 4 (pendidikan berkualitas), dan SDG 11 (kota dan komunitas yang berkelanjutan) melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang berkelanjutan (Rusydiana et al., 2024).
7.2 Sukuk Hijau dan Keuangan Iklim Islam
Inovasi terbaru dalam keuangan Islam adalah pengembangan sukuk hijau (green sukuk) dan berbagai instrumen keuangan iklim Islam lainnya yang bertujuan untuk mengatasi kelangkaan sumber daya lingkungan dan mendanai transisi menuju ekonomi rendah karbon (Jaafar & Brightman, 2022). Sukuk hijau merupakan instrumen keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah sekaligus memenuhi kriteria keberlanjutan lingkungan, sehingga dapat menarik investor yang peduli terhadap isu-isu lingkungan dan sosial (Faizi et al., 2024).
Di Indonesia, pengembangan keuangan iklim Islam dapat terjadi melalui berbagai saluran, termasuk penghijauan pasar modal Islam, penghijauan keuangan sosial Islam, dan pengembangan layanan perbankan hijau bagi kelompok yang tidak memiliki rekening bank (Faizi et al., 2024). Sukuk hijau digunakan untuk mendanai proyek-proyek di bidang energi bersih, transportasi massal, konservasi air, kehutanan, dan teknologi rendah karbon (Faizi et al., 2024). Inovasi-inovasi ini menunjukkan bagaimana keuangan Islam dapat beradaptasi dengan tantangan-tantangan kontemporer dan berkontribusi pada penyelesaian berbagai bentuk kelangkaan yang dihadapi oleh umat manusia di abad ke-21.
7.3 Keuangan Islam dalam Konteks Pascapandemi
Pandemi COVID-19 telah memperparah berbagai bentuk kelangkaan yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia, mulai dari kelangkaan layanan kesehatan hingga kelangkaan lapangan kerja dan pendapatan. Dalam konteks ini, instrumen-instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, qard al-hasan, dan sukuk sosial telah terbukti mampu memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap krisis (Ascarya, 2021). Berbagai kajian menunjukkan bahwa instrumen-instrumen keuangan Islam ini "dirancang khusus untuk situasi krisis dan pandemi" (Rabbani et al., 2020).
Di Indonesia, misalnya, Badan Wakaf Indonesia mendirikan dua program baru selama pandemi: program Wakaf Peduli Indonesia (KALISA) untuk menyediakan peralatan medis, dan Cash Waqf Linked Sukuk yang berhasil mengumpulkan dana untuk pemulihan bisnis yang terdampak COVID-19 (Herianingrum et al., 2024). Pengalaman ini menunjukkan bahwa instrumen-instrumen keuangan Islam memiliki fleksibilitas dan kapasitas untuk merespons berbagai bentuk kelangkaan yang muncul dalam situasi krisis, sekaligus berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
8. Tantangan dan Kritik terhadap Implementasi Ekonomi Islam
8.1 Kesenjangan antara Teori dan Praktik
Meskipun ekonomi Islam menawarkan kerangka teoritis yang komprehensif untuk mengatasi kelangkaan, implementasinya dalam praktik sering kali menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Salah satu kritik yang paling sering diajukan adalah bahwa praktik keuangan Islam kontemporer sering kali lebih menyerupai keuangan konvensional daripada yang seharusnya, dengan hanya mengganti label "bunga" dengan "keuntungan" atau "sewa" tanpa mengubah substansi ekonominya (Jaafar & Brightman, 2022).
Kritik ini terutama ditujukan pada penggunaan akad-akad seperti bai' al-inah dan tawarruq yang dianggap oleh banyak ulama sebagai hiyal (rekayasa hukum) untuk menghalalkan transaksi yang pada dasarnya sama dengan pinjaman berbunga (Asni, 2020). Penggunaan akad-akad ini secara luas di beberapa negara, terutama Malaysia, telah menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana keuangan Islam benar-benar berbeda dari keuangan konvensional dalam substansinya (Rudnyckyj, 2014). Jika keuangan Islam hanya berbeda dalam bentuk tetapi tidak dalam substansi, maka kontribusinya dalam mengatasi kelangkaan dan ketimpangan distribusi kekayaan akan sangat terbatas.
8.2 Keterbatasan Jangkauan dan Inklusi Keuangan
Tantangan lain yang dihadapi oleh keuangan Islam dalam mengatasi kelangkaan adalah keterbatasan jangkauan dan inklusi keuangan. Meskipun industri keuangan Islam telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar produk dan layanannya masih belum dapat diakses oleh kelompok-kelompok yang paling membutuhkan, yaitu masyarakat miskin dan rentan yang menghadapi kelangkaan akses terhadap layanan keuangan (R. A. A. Hassan, 2024). Berbagai kajian menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keuangan Islam sering kali lebih fokus pada segmen pasar menengah ke atas dan mengabaikan kebutuhan kelompok-kelompok yang paling miskin (Lawhaishy & Othman, 2022).
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan inovasi dalam model bisnis dan produk keuangan Islam yang lebih inklusif, serta dukungan regulasi yang memadai dari pemerintah dan otoritas keuangan (Ali et al., 2020). Pengembangan keuangan digital Islam (Islamic digital banking) dan teknologi keuangan Islam (Islamic fintech) menawarkan peluang baru untuk memperluas jangkauan layanan keuangan Islam kepada kelompok-kelompok yang selama ini tidak terlayani (Aziz et al., 2023). Dengan memanfaatkan teknologi digital, lembaga-lembaga keuangan Islam dapat mengurangi biaya transaksi dan menjangkau kelompok-kelompok yang tinggal di daerah terpencil atau yang tidak memiliki akses terhadap infrastruktur keuangan konvensional.
8.3 Standarisasi dan Harmonisasi Global
Tantangan lain yang signifikan adalah kurangnya standarisasi dan harmonisasi dalam praktik keuangan Islam di berbagai negara. Perbedaan interpretasi tentang kepatuhan syariah antara berbagai lembaga dan negara menciptakan ketidakpastian dan inefisiensi yang dapat menghambat perkembangan industri keuangan Islam (Adeyemo & Oloso, 2013). Misalnya, banyak sukuk yang diterbitkan di Malaysia tidak diakui sebagai sesuai syariah di negara-negara Teluk, dan sebaliknya (Henry et al., 2016). Perbedaan-perbedaan ini tidak hanya menciptakan hambatan bagi integrasi pasar keuangan Islam global, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap industri ini.
Upaya-upaya untuk meningkatkan standarisasi dan harmonisasi dalam keuangan Islam, seperti yang dilakukan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan berbagai badan standar internasional lainnya, merupakan langkah penting dalam mengatasi tantangan ini (Naim et al., 2013). Namun, mengingat kompleksitas dan keragaman tradisi hukum Islam di berbagai negara, proses harmonisasi ini memerlukan waktu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan.
9. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi
9.1 Penguatan Institusi Zakat dan Wakaf
Untuk memaksimalkan kontribusi ekonomi Islam dalam mengatasi kelangkaan, diperlukan penguatan institusi-institusi zakat dan wakaf yang ada. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas pengelolaan, transparansi, dan akuntabilitas lembaga-lembaga zakat dan wakaf, serta pengembangan sistem pengumpulan dan distribusi yang lebih efisien dan efektif (Dirie et al., 2023). Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf, seperti platform crowdfunding Islam dan sistem pembayaran digital, dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan jangkauan instrumen-instrumen ini (Sudarwanto et al., 2023).
Pemerintah di negara-negara Muslim perlu memberikan dukungan regulasi dan kebijakan yang memadai untuk pengembangan institusi zakat dan wakaf, termasuk pemberian insentif pajak bagi pembayar zakat dan wakif, serta pengembangan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan aset wakaf (Ayub et al., 2024). Dengan dukungan yang tepat, institusi-institusi ini dapat memainkan peran yang jauh lebih besar dalam mengatasi kelangkaan dan ketimpangan distribusi kekayaan di negara-negara Muslim.
9.2 Pengembangan Produk Keuangan Islam yang Lebih Autentik
Untuk memastikan bahwa keuangan Islam benar-benar berkontribusi dalam mengatasi kelangkaan dan ketimpangan, diperlukan pengembangan produk-produk keuangan yang lebih autentik dan sesuai dengan substansi prinsip-prinsip syariah, bukan hanya bentuk formalnya (Badeeu & Muneeza, 2023). Hal ini berarti bergerak menjauh dari produk-produk yang hanya meniru keuangan konvensional dengan label syariah, dan menuju produk-produk yang benar-benar mewujudkan prinsip-prinsip bagi hasil, keadilan, dan kemitraan yang menjadi inti dari keuangan Islam.
Pengembangan produk-produk keuangan Islam yang lebih autentik juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di industri keuangan Islam, termasuk peningkatan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan praktisi keuangan dan peningkatan literasi keuangan Islam di kalangan masyarakat umum (McGregor & Alghamdi, 2024). Tanpa pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip dan produk keuangan Islam, masyarakat tidak akan dapat memanfaatkan instrumen-instrumen ini secara optimal untuk mengatasi kelangkaan yang mereka hadapi.
9.3 Integrasi Keuangan Islam dengan Agenda Pembangunan Global
Untuk memaksimalkan kontribusi keuangan Islam dalam mengatasi berbagai bentuk kelangkaan yang dihadapi oleh umat manusia, diperlukan integrasi yang lebih erat antara keuangan Islam dan agenda pembangunan global, termasuk SDGs dan berbagai inisiatif pembangunan internasional lainnya (OECD, 2020). Hal ini mencakup pengembangan instrumen-instrumen keuangan Islam yang secara eksplisit dirancang untuk mendukung pencapaian SDGs, seperti sukuk sosial, sukuk hijau, dan berbagai instrumen keuangan iklim Islam lainnya (Harahap et al., 2023).
Kolaborasi antara lembaga-lembaga keuangan Islam, pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memobilisasi sumber daya yang cukup besar guna mengatasi berbagai bentuk kelangkaan yang dihadapi oleh masyarakat di negara-negara berkembang (Ahmed et al., 2015). Dengan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki oleh industri keuangan Islam, yang diperkirakan bernilai USD 2,5 triliun (OECD, 2020), dan mengintegrasikannya dengan agenda pembangunan global, keuangan Islam dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih signifikan dalam mengatasi kelangkaan dan mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
10. Kesimpulan
Ekonomi Islam menawarkan perspektif yang berbeda dan lebih komprehensif dalam memandang persoalan kelangkaan dibandingkan ekonomi konvensional. Sementara ekonomi konvensional memandang kelangkaan sebagai kondisi alamiah yang inheren dalam realitas ekonomi, ekonomi Islam memandangnya sebagai akibat dari sistem ekonomi yang tidak adil, yang ditandai oleh distribusi kekayaan yang tidak merata, eksploitasi melalui sistem bunga, penimbunan, dan spekulasi (Furqani & Haneef, 2022; Ullah, 2023).
Dalam kerangka ontologi Islam yang berlandaskan tawhid, sumber daya alam yang diciptakan Allah Swt. pada dasarnya mencukupi bagi seluruh makhluk-Nya. Kelangkaan yang dialami oleh sebagian besar penduduk dunia merupakan bukti kegagalan manusia dalam menjalankan amanahnya sebagai khalifah, yang termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan ekonomi dan kegagalan institusional (Khalidin et al., 2024). Oleh karena itu, solusi terhadap persoalan kelangkaan dalam perspektif Islam bukan hanya peningkatan produksi, tetapi juga reformasi mendasar dalam sistem distribusi kekayaan dan tata kelola ekonomi.
Ekonomi Islam menyediakan seperangkat instrumen yang komprehensif untuk mengatasi kelangkaan, mulai dari instrumen redistribusi seperti zakat dan wakaf, instrumen pembiayaan berbasis bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah, hingga instrumen pasar modal seperti sukuk (Collins et al., 2014). Instrumen-instrumen ini, jika diimplementasikan secara penuh dan efektif, memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi kelangkaan dan ketimpangan yang dihadapi oleh masyarakat di negara-negara Muslim dan di seluruh dunia (Zauro et al., 2024).
Namun, untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, ulama, akademisi, dan masyarakat umum, untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem ekonomi Islam yang benar-benar autentik dan efektif dalam mengatasi berbagai bentuk kelangkaan yang dihadapi oleh umat manusia di abad ke-21 (Ayub, 2022). Dengan demikian, ekonomi Islam bukan hanya alternatif teoritis terhadap ekonomi konvensional, tetapi juga solusi praktis yang relevan dan komprehensif untuk tantangan-tantangan ekonomi kontemporer yang paling mendesak.
Daftar Pustaka
Adeyemo, L. K., & Oloso, K. K. (2013). Islamic Banking and Finance Today Issues and Implications. Icr Journal, 4(3), 424–436. https://doi.org/10.52282/icr.v4i3.456
Ahmed, H., Mohieldin, M., Verbeek, J., & Aboulmagd, F. W. (2015). On the Sustainable Development Goals and the Role of Islamic Finance. https://doi.org/10.1596/1813-9450-7266
Ali, M. M., Devi, A., Bustomi, H., Furqani, H., & Sakti, M. R. P. (2020). Strengthening Indonesiaʼs Islamic Financial Inclusion: An Analytic Network Process Approach. Icr Journal, 11(2), 225–251. https://doi.org/10.52282/icr.v11i2.785
Ascarya, A. (2021). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 15(2), 386–405. https://doi.org/10.1108/imefm-07-2020-0351
Asni, F. (2020). Management of fatwa standardisation on the practice of bay' 'inah contract in Malaysia: an analysis according to usul al-Fiqh and mura'aht al-Khilaf method. Qualitative Research in Financial Markets, 13(1), 118–139. https://doi.org/10.1108/qrfm-07-2019-0084
Ayub, M. (2022). The Challenges and Potential of Economy-Wide Islamic Finance - The Case of Pakistan. Al Qasimia University Journal of Islamic Economics, 2(2), 115–152. https://doi.org/10.52747/aqujie.2.2.144
Ayub, M., Khan, K. A., Khan, M., & Ismail, M. (2024). Waqf for accelerating socioeconomic development: a proposed model with focus on Pakistan. Qualitative Research in Financial Markets, 16(5), 937–961. https://doi.org/10.1108/qrfm-07-2023-0161
Aziz, M. R. Ab., Jali, M. Z., Noor, M. N. M., Sulaiman, S., Harun, M. S., & Mustafar, M. Z. I. (2023). Islamic Digital Banking Based on Maqasid Al-Shariah for Financial Inclusion. I-iECONS, 289–306. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.84
Azmi, N. N. I. N. M., & Thaker, M. A. M. T. (2020). Literature Survey on Islamic Microfinance. Global Review of Islamic Economics and Business, 8(1), 023–033. https://doi.org/10.14421/grieb.2020.081-03
Badeeu, F. N., & Muneeza, A. (2023). Striving for Authenticity: Enhancing Shariah-Compliance in Home Financing Products within Malaysia's Islamic Finance Industry. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, (1), 48–62. https://doi.org/10.53840/ijiefer112
Bala, A. A. (2023). The impact of Islamic Finance towards Socio-Economic Development of Sokoto State - Nigeria: Problems and Prospects. International Journal of Islamic Economics and Governance, 4(2), 1–12. https://doi.org/10.58932/muld0027
Bükey, M., & Çoban, U. (2022). Social Projects and Support in Malaysia. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19.c74
Collins, E. F., Hess, D., Maisannes, C., Shanmugam, B., Zaha, R., & Hayat, U. (2009). A Primer on Islamic Finance. https://doi.org/10.2470/rf.v2009.n6
Collins, E. F., Hines, M.-K., Hayat, U., & Malik, A. (2014). Islamic Finance: Ethics, Concepts, Practice. https://doi.org/10.2470/rflr.v9.n3.1
Dirie, K. A., Alam, Md. M., & Maamor, S. (2023). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda. International Journal of Ethics and Systems, 40(4), 676–698. https://doi.org/10.1108/ijoes-12-2022-0317
Faizi, F., Kusuma, A. S., & Widodo, P. (2024). Islamic green finance: mapping the climate funding landscape in Indonesia. International Journal of Ethics and Systems, 40(4), 711–733. https://doi.org/10.1108/ijoes-08-2023-0189
Furqani, H., & Haneef, M. A. (2022). Configuring problems of economics in Islamic perspective: moral nexus, realities and its unification. International Journal of Ethics and Systems, 39(4), 875–891. https://doi.org/10.1108/ijoes-04-2022-0076
Hai, A., Kassim, S., & Mohtesham, M. M. J. (2022). An Innovative Sukuk-Waqf for Islamic Microfinance Institutions: Integrating Maqasid Al-Shariah, SDGs and Waqf. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 15(1). https://doi.org/10.30993/tifbr.v15i1.251
Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. Sustainability, 15(8), 6626. https://doi.org/10.3390/su15086626
Hassan, M. K. (2017). Introduction: empirical research on Islam and economic life. https://doi.org/10.4337/9781784710736.00006
Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2014). Islam, the economy and economic life. https://doi.org/10.4337/9781783479825.00005
Hassan, R. A. A. (2024). Financial Inclusion in Muslim-Majority Countries: Overcoming Economic and Social Challenges Through Islamic Lending. Invest Journal of Sharia & Economic Law, 4(1), 46–73. https://doi.org/10.21154/invest.v4i1.8340
Henry, C., Hefner, R. W., Azra, A., Shamsher, M., Sori, Z. M., & Siswantoro, D. (2016). IFS. https://doi.org/10.23976/ifs.2016001
Herianingrum, S., Iswati, S., Ma'ruf, A., & Bahari, Z. (2024). The role of Islamic economics and social institutions during the time of Covid-19. Journal of Islamic Marketing, 15(8), 2144–2162. https://doi.org/10.1108/jima-05-2022-0134
Jaafar, A. Z., & Brightman, M. (2022). From Structure to Purpose: Green and Social Narratives, and the Shifting Morality of Islamic Finance in Kuala Lumpur. Sustainability, 14(9), 5433. https://doi.org/10.3390/su14095433
Khalidin, B., Musa, A., Fardesi, M., & Ulfia, N. (2024). Islamic Economics towards the Sustainability of Economic Development. International Journal of Social Science Humanity & Management Research, 03(11). https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2024.v3i11n16
Lawhaishy, Z. B., & Othman, A. H. A. (2022). Introducing an Islamic equity-based microfinance models for MSMEs in the State of Libya. Qualitative Research in Financial Markets, 15(1), 1–28. https://doi.org/10.1108/qrfm-01-2021-0017
Maulina, R., Dhewanto, W., & Faturohman, T. (2023). The integration of Islamic social and commercial finance (IISCF): Systematic literature review, bibliometric analysis, conceptual framework, and future research opportunities. Heliyon, 9(11), e21612. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21612
McGregor, S. L. T., & Alghamdi, A. K. H. (2024). Measuring Islamic Financial Literacy. 10(1). https://doi.org/10.2478/fprj-2024-0003
Mohsin, M. I. A. (2023). Mitigating Inflation via Islamic Finance & Islamic Social Finance. I-Iecons E-Proceedings, 765–777. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.91
Mustapha, Z., Kunhibava, S., Muneeza, A., Khalid, M. B., & Sen, T. M. (2023). Social Sukuk for Sustainable Development – Review of Sukuk Prihatin, Ihsan Sukuk (Malaysia) and Cash Waqf Linked Sukuk (Indonesia). I-Iecons E-Proceedings, 940–953. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.115
Naim, A. M., Isa, M. Y., & Hamid, M. L. (2013). The effects of new AAOIFI standards on Sukuk in choosing the most authentic Islamic principles. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 4(1), 77–93. https://doi.org/10.1108/17590811311314302
Nienhaus, V. (2020). The Future of Islamic Finance after the Corona Crisis. مجلة بيت المشورة, (13), 196–211. https://doi.org/10.33001/m010820201373
OECD. (2020). How Islamic finance contributes to achieving the Sustainable Development Goals. https://doi.org/10.1787/ac1480ca-en
Rabbani, M. R., Abdulla, Y., Basahr, A., Khan, S., & Ali, M. (2020). Embracing of Fintech in Islamic Finance in the post COVID era. 1230–1234. https://doi.org/10.1109/dasa51403.2020.9317196
Rahman, A. R. A. (2010). Islamic microfinance: an ethical alternative to poverty alleviation. Humanomics, 26(4), 284–295. https://doi.org/10.1108/08288661011090884
Ratnawita, R., Nurdiani, T. W., Judijanto, L., & Fali, I. M. (2023). Development of Sharia-Based Financial Products and Microfinance in Islamic Economy. West Science Journal Economic and Entrepreneurship, 1(02), 72–80. https://doi.org/10.58812/wsjee.v1i02.265
Razak, D. A. (2022). Islamic Banking and Methods Used in Malaysia. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19.c65
Rudnyckyj, D. (2014). Economy in practice: Islamic finance and the problem of market reason. American Ethnologist, 41(1), 110–127. https://doi.org/10.1111/amet.12063
Rusydiana, A. S., Laila, N., & Aslan, H. (2024). Islamic Waqf, Maqashid Shariah, and SDG-11. International Journal of Waqf, 3(2). https://doi.org/10.58968/ijw.v3i2.352
Shahid, M., Sulub, Y. A., Mohtesham, M. M. J., & Abdullah, M. (2023). Analyzing the commonalities between Islamic social finance and sustainable development goals. International Journal of Ethics and Systems, 40(2), 381–394. https://doi.org/10.1108/ijoes-04-2022-0082
Sudarwanto, A. S., Kharisma, D. B., & Cahyaningsih, D. T. (2023). Islamic crowdfunding ad Shariah compliance regulation: problems and oversight. Journal of Financial Crime, 31(4), 1022–1036. https://doi.org/10.1108/jfc-01-2023-0003
Tahir, M., Wasim, M. H., Qadri, H. M.-D., Furqan, M., Jafar, A., & Ali, H. (2023). Current Discussions in Islamic Microfinance Research and Future Agendas: A Bibliometric Study Based on Scopus Database. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), 9(2), 125–160. https://doi.org/10.54863/jief.1166049
Ullah, A. (2023). Philosophical Foundations of Economics – A Comparative Study of Islamic Economics, Capitalism and Marxism. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 6(2), 1–18. https://doi.org/10.53840/ijiefer99
Zailani, M. N., Satar, N. M., & Zakaria, R. H. (2023). A Review of Indicators for the Preservation of Wealth (Hifz Al-Mal) Based on Maqasid Al-Shariah. Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance, 5(1), 23–29. https://doi.org/10.24191/jipsf/v4n12022_23-29
Zauro, Z. S., Civín, A. S., & Bouma, O. (2024). Islamic Economics for Sustainable Development. SeEk, 1(2), 53–70. https://doi.org/10.35335/ac1n5382
Zengin, M. (2022). General Information about Malaysia. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19.c66
Çeliker, F. (2022). General Information About the Malaysian Economy. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19.c67
Narahubung: Klik Disini (Nindi) Hubungi Kami untuk pembelian produk, layanan, & buku-buku terbitan Kami |
Isi formulir ini bagi Anda yang ingin menerbitkan buku di Kami |
Informasi mengenai biaya penerbitan ISBN resmi terdaftar di Perpusnas dan Internasional (mulai harga Rp300.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin mengkonversi karya ilmiah menjadi sebuah buku referensi/monograf ber-ISBN (mulai harga Rp500.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin membuat HaKI (mulai harga Rp350.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin buku terbitannya terindeks di Google Books sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp100.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel ilmiah (Jurnal, Buku, Skripsi, Tesis, & Disertasi dll), dan ingin ditambah sitasinya sehingga H-Index Google Scholar Anda naik (mulai harga Rp20.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel bebas, opini, catatan akademik/kuliah, Skripsi, Tesis, Disertasi dll, dan ingin terindeks Google Scholar secara otomatis (tidak manual) sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp50.000,-) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar