AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstrak
Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep kebutuhan dalam ekonomi Islam, mulai dari landasan filosofis, klasifikasi berdasarkan maqashid syariah, perbedaannya dengan ekonomi konvensional, hingga implikasinya terhadap perilaku konsumen Muslim. Ekonomi Islam membedakan secara tegas antara kebutuhan (needs) dan keinginan (wants), dengan menggunakan konsep maslahah sebagai pengganti utilitas dalam ekonomi konvensional. Klasifikasi kebutuhan dalam ekonomi Islam terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyah (primer), hajiyah (sekunder), dan tahsiniyah (tersier), yang kesemuanya berpijak pada kerangka maqashid syariah. Artikel ini juga membahas tiga mazhab pemikiran ekonomi Islam kontemporer, yaitu mazhab Iqtishaduna, Mainstream, dan Alternatif-Kritis, serta instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf dalam memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep kebutuhan dalam ekonomi Islam bersifat holistik, mencakup dimensi spiritual, material, sosial, dan lingkungan secara seimbang, sebagai alternatif yang komprehensif atas sistem ekonomi konvensional.
Kata Kunci: kebutuhan; ekonomi Islam; maqashid syariah; maslahah; konsumen Muslim
Abstract
This article comprehensively examines the concept of needs in Islamic economics, encompassing its philosophical foundations, classification based on maqashid syariah, differences from conventional economics, and implications for Muslim consumer behavior. Islamic economics draws a firm distinction between needs and wants, employing the concept of maslahah as a substitute for utility in conventional economics. The classification of needs in Islamic economics is divided into three levels: dharuriyah (primary), hajiyah (secondary), and tahsiniyah (tertiary), all grounded within the maqashid syariah framework. This article also discusses three schools of contemporary Islamic economic thought — the Iqtishaduna, Mainstream, and Alternative-Critical schools — as well as Islamic economic instruments such as zakat and waqf in ensuring the fulfillment of societal needs. The findings indicate that the concept of needs in Islamic economics is holistic in nature, encompassing spiritual, material, social, and environmental dimensions in a balanced manner, serving as a comprehensive alternative to the conventional economic system.
Keywords: needs; Islamic economics; maqashid syariah; maslahah; Muslim consumer
1. Pendahuluan
Ekonomi Islam merupakan sebuah disiplin ilmu yang berkembang pesat dan menawarkan perspektif alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang berbasis kapitalisme maupun sosialisme. Salah satu aspek fundamental yang membedakan ekonomi Islam dari ekonomi konvensional adalah konseptualisasi tentang kebutuhan manusia (needs). Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan dan keinginan (wants) seringkali diperlakukan secara setara, sehingga mendorong perilaku konsumsi yang tidak terbatas. Sebaliknya, ekonomi Islam memiliki kerangka normatif yang jelas dalam mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan memprioritaskan kebutuhan manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (Furqani, 2019; Furqani & Haneef, 2013).
Kegiatan ekonomi masyarakat pada dasarnya digerakkan oleh kebutuhan manusia yang terus berkembang setiap harinya. Manusia tidak pernah merasa puas sehingga akan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya secara terus-menerus (Arief et al., 2023; Sopiyatun et al., 2023). Namun, ekonomi Islam menegaskan bahwa harus ada pembedaan yang jelas antara kebutuhan (needs) dan keinginan (wants), karena keduanya memiliki implikasi yang sangat berbeda dalam perilaku ekonomi seorang Muslim (Muttaqin & Pusparini, 2019; Puspitasari, 2021). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep kebutuhan dalam ekonomi Islam, mulai dari landasan filosofis, klasifikasi kebutuhan berdasarkan maqashid syariah, perbedaannya dengan ekonomi konvensional, hingga implikasinya terhadap perilaku konsumen Muslim.
2. Landasan Filosofis Kebutuhan dalam Ekonomi Islam
2.1 Worldview Islam sebagai Fondasi
Konsep kebutuhan dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari worldview atau pandangan dunia Islam yang komprehensif. Ekonomi Islam dibangun di atas fondasi tauhid (keesaan Allah), yang menjadi basis epistemologis dalam memahami seluruh aspek kehidupan ekonomi, termasuk konsep kebutuhan (Choudhury, 2018; Possumah & Ismail, 2020). Berbeda dengan ekonomi konvensional yang bersifat sekuler dan materialistis, ekonomi Islam mengintegrasikan dimensi spiritual dan material dalam satu kesatuan yang utuh (Ahyani et al., 2021; Khalidin et al., 2024).
Ilmu ekonomi dalam Islam perlu dikembangkan dari nilai-nilai normatif syariah, dan teori-teorinya dicirikan oleh empat nilai, yaitu Rabbaniyah (Ilahi), Akhlaqiyyah (moralitas), Insaniyah (kemanusiaan), dan Wasatiyyah (moderasi) (Possumah & Ismail, 2020). Ini berarti bahwa diskusi tentang konsep, teori, dan analisis ekonomi dalam Islam harus dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah, serta doktrin-doktrin lain yang sesuai. Dengan demikian, konsep kebutuhan dalam Islam tidak semata-mata bersifat materialistis, melainkan mencakup dimensi spiritual yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Adinugroho et al., 2023; Ahyani et al., 2021).
Dalam perspektif Islam, manusia dipandang sebagai khalifah Allah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana (Khalidin et al., 2024). Konsep khalifah ini menjadi dasar bagi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai penjaga alam, sehingga pemenuhan kebutuhan harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan memperhatikan kepentingan generasi mendatang (Khalidin et al., 2024; Sholihah et al., 2024). Hal ini sangat berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang cenderung mengeksploitasi sumber daya alam tanpa batas demi memaksimalkan keuntungan material.
2.2 Sumber Pengetahuan dalam Mendefinisikan Kebutuhan
Ekonomi Islam mengakui Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama pengetahuan dalam mendefinisikan dan mengklasifikasikan kebutuhan manusia (Azwar et al., 2022; Majid & Yahya, 2018). Metodologi ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan ilmu ekonomi menuju pemahaman tentang hikmah Allah dalam menciptakan manusia, alam, dan lingkungan (Basyah et al., 2022). Berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya mengandalkan observasi empiris dan rasionalitas individual, ekonomi Islam mengintegrasikan wahyu ilahi sebagai sumber pengetahuan yang absolut (Azwar et al., 2022; Zaman, 2012).
Dalam epistemologi ekonomi Islam, setelah Al-Qur'an dan Sunnah, ijtihad diperlukan dengan menggunakan rasio atau akal untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer (Azwar et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa konsep kebutuhan dalam Islam bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Pendekatan ini memungkinkan ekonomi Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, termasuk dalam mendefinisikan kebutuhan manusia di era kontemporer (Al-Daghistani, 2016; Hasannia, 2019).
Metodologi dasar ekonomi Islam dimulai dari pembentukan teks (Al-Qur'an dan Hadis) yang kemudian diikuti oleh korpus pengetahuan yang lebih luas (Basyah et al., 2022). Ini berarti bahwa setiap teori tentang kebutuhan dalam ekonomi Islam harus memiliki akar yang kuat dalam sumber-sumber wahyu, meskipun dalam penerapannya dapat menggunakan berbagai metode analisis ilmiah yang relevan (Furqani & Haneef, 2013; Mubarrok et al., 2021).
3. Konsep Kebutuhan dalam Ekonomi Islam: Definisi dan Karakteristik
3.1 Perbedaan Kebutuhan dan Keinginan
Salah satu kontribusi terpenting ekonomi Islam dalam diskursus ekonomi adalah pembedaan yang tegas antara kebutuhan (needs) dan keinginan (wants). Dalam ekonomi konvensional, akibat pengaruh metodologi positivisme logis, perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dianggap tidak dapat diobservasi secara empiris, sehingga dieliminasi dari teori ekonomi (Zaman, 2012). Sebelum pergeseran ke metodologi positivis ini, kelangkaan tidak dianggap sebagai masalah ekonomi yang fundamental. Namun, karena kegagalan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, teori ekonomi konvensional membuat penilaian normatif bahwa prioritas harus ditentukan berdasarkan permintaan pasar (Zaman, 2012).
Ekonomi Islam, sebaliknya, secara tegas membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Konsumsi dalam Islam lebih didasarkan pada kebutuhan (needs) bukan pada keinginan (wants) (Puspitasari, 2021). Dalam pandangan Islam, keinginan manusia memang tidak terbatas, namun seorang Muslim diwajibkan untuk mengendalikan keinginannya dan memilih gaya hidup yang sederhana dan moderat (Hossain, 2015). Hal ini sejalan dengan prinsip dasar teori ekonomi Islam bahwa manusia harus mematuhi perintah Allah untuk menahan nafsu dan keinginannya (Arief et al., 2023; Sopiyatun et al., 2023).
Perbedaan mendasar ini memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap perilaku konsumen Muslim. Dalam ekonomi konvensional, setiap individu berusaha memenuhi kebutuhannya pada tingkat kepuasan maksimum menggunakan tingkat pendapatannya sebagai kendala anggaran (Iswanto et al., 2022). Sementara itu, dalam ekonomi Islam, konsumen tidak hanya mempertimbangkan kepuasan material, tetapi juga mempertimbangkan aspek halal-haram, dampak terhadap orang lain, dan pahala di akhirat dalam setiap keputusan konsumsinya (Adinugroho et al., 2023; Hossain, 2015).
3.2 Konsep Maslahah sebagai Pengganti Utilitas
Dalam ekonomi Islam, konsep maslahah (kemaslahatan) digunakan sebagai pengganti konsep utilitas dalam ekonomi konvensional. Maslahah merupakan konsep yang lebih objektif dibandingkan utilitas dalam menganalisis perilaku pelaku ekonomi (Puspitasari, 2021). Menurut Imam Syatibi, istilah maslahah memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar utilitas atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional (Adinugroho et al., 2023). Maslahah merupakan tujuan terpenting dari hukum syara', yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi secara seimbang.
Dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi adalah untuk memaksimalkan maslahah (Adinugroho et al., 2023). Ini berarti bahwa seorang Muslim dalam memenuhi kebutuhannya tidak hanya mempertimbangkan kepuasan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Konsep maslahah ini memberikan dimensi sosial yang kuat dalam pemenuhan kebutuhan, yang tidak ditemukan dalam teori utilitas konvensional (Al-Daghistani, 2016; Muttaqin & Pusparini, 2019).
Lebih lanjut, dalam kerangka ekonomi Islam, utilitas atau kepuasan seorang Muslim tidak hanya didasarkan pada lebih atau kurangnya barang yang dapat dikonsumsi, tetapi didasarkan pada seberapa besar nilai-nilai agama diperoleh dari apa yang dilakukannya (Adinugroho et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa konsep kebutuhan dalam Islam memiliki dimensi spiritual yang tidak dapat diabaikan, dan pemenuhan kebutuhan spiritual merupakan bagian integral dari kesejahteraan seorang Muslim.
4. Klasifikasi Kebutuhan dalam Ekonomi Islam: Maqashid Syariah
4.1 Kerangka Maqashid Syariah
Klasifikasi kebutuhan dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan tertinggi dari hukum Islam. Maqashid syariah merupakan konsep sentral dalam ekonomi Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan lebih tinggi dari hukum Islam (Ahmad & Hanapi, 2018; Khalidin et al., 2024). Konsep ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami dan mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam perspektif Islam.
Maqashid syariah secara tradisional mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok, yaitu: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Kelima hal pokok ini menjadi dasar dalam mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam ekonomi Islam (Ahmad & Hanapi, 2018; Permani & Iskandar, 2022). Setiap keputusan ekonomi, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan, harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia berkontribusi pada perlindungan dan pemeliharaan kelima hal pokok tersebut.
Dalam konteks ekonomi Islam, maqashid syariah memberikan panduan yang jelas tentang prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Islam menekankan bahwa kekayaan adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan baik dan digunakan untuk kebaikan bersama (Sholihah et al., 2024). Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan dalam Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat, di mana setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat terpenuhi.
4.2 Tiga Tingkatan Kebutuhan: Dharuriyah, Hajiyah, dan Tahsiniyah
Berdasarkan maqashid syariah, para ulama ekonomi Islam mengklasifikasikan kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu kebutuhan dharuriyah (primer), hajiyah (sekunder), dan tahsiniyah (tersier). Klasifikasi ini pertama kali dikembangkan oleh Al-Ghazali dan kemudian disempurnakan oleh As-Syatibi dalam karyanya yang monumental (Al-Daghistani, 2016; Permani & Iskandar, 2022).
Pertama, Kebutuhan Dharuriyah (Primer). Kebutuhan dharuriyah adalah kebutuhan yang paling mendasar dan esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan ini harus diprioritaskan sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Dalam perspektif maqashid syariah, kebutuhan dharuriyah mencakup segala sesuatu yang diperlukan untuk memelihara dan melindungi kelima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) (Ahmad & Hanapi, 2018; Permani & Iskandar, 2022). Jika kebutuhan dharuriyah tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan terancam dan tatanan sosial akan runtuh.
Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, kebutuhan dharuriyah mencakup kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar. Pemenuhan kebutuhan dharuriyah ini merupakan kewajiban bagi setiap individu Muslim dan juga merupakan tanggung jawab negara dalam sistem ekonomi Islam (Jaelani, 2018; Samad & Sugeng, 2022). Negara dalam ekonomi Islam memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap warganya dapat memenuhi kebutuhan dharuriyah mereka, melalui berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, dan kebijakan fiskal yang adil.
Kedua, Kebutuhan Hajiyah (Sekunder). Kebutuhan hajiyah adalah kebutuhan yang diperlukan untuk memudahkan kehidupan manusia dan menghilangkan kesulitan, meskipun tidak sampai mengancam kelangsungan hidup jika tidak terpenuhi. Kebutuhan ini berada pada tingkat kedua dalam hierarki kebutuhan Islam, setelah kebutuhan dharuriyah terpenuhi (Ahmad & Hanapi, 2018; Permani & Iskandar, 2022). Contoh kebutuhan hajiyah antara lain adalah kendaraan untuk transportasi, peralatan rumah tangga yang memudahkan pekerjaan, dan berbagai fasilitas yang meningkatkan kualitas hidup.
Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan hajiyah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan dharuriyah. As-Syatibi menegaskan bahwa kebutuhan harus bersandar pada skala prioritas yang disesuaikan dengan masing-masing tingkatan kebutuhannya (Permani & Iskandar, 2022). Ini berarti bahwa seorang Muslim harus bijaksana dalam mengalokasikan sumber dayanya, dengan mendahulukan pemenuhan kebutuhan yang lebih mendasar sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya.
Ketiga, Kebutuhan Tahsiniyah (Tersier). Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang bersifat pelengkap dan kemewahan, yang bertujuan untuk memperindah dan menyempurnakan kehidupan manusia. Kebutuhan ini berada pada tingkat tertinggi dalam hierarki kebutuhan Islam dan hanya boleh dipenuhi setelah kebutuhan dharuriyah dan hajiyah terpenuhi (Ahmad & Hanapi, 2018; Permani & Iskandar, 2022). Contoh kebutuhan tahsiniyah antara lain adalah barang-barang mewah, hiburan, dan berbagai fasilitas yang bersifat estetis.
Dalam perspektif ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan tahsiniyah diperbolehkan selama dilakukan secara moderat dan tidak berlebihan. Al-Ghazali dalam al-Mustasfa menegaskan bahwa pengeluaran harus dilakukan secara seimbang dan sederhana, sesuai dengan hierarki kebutuhan yang disebutkan dalam maqashid syariah (Ahmad & Hanapi, 2018). Prinsip moderasi ini sangat penting dalam ekonomi Islam, karena berlebihan dalam memenuhi kebutuhan tahsiniyah dapat mengarah pada pemborosan (israf) yang dilarang dalam Islam.
4.3 Implikasi Hierarki Kebutuhan terhadap Kebijakan Ekonomi
Hierarki kebutuhan dalam ekonomi Islam memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap kebijakan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, barang dan jasa tidak akan diproduksi kecuali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang nyata, dan pemasaran tidak akan bergantung pada iklan, persuasi, kemewahan, atau imitasi, tetapi bergantung pada kebutuhan nyata masyarakat (Hattab & al-Morsi, 2013). Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki mekanisme yang berbeda dari ekonomi konvensional dalam menentukan apa yang harus diproduksi dan bagaimana mendistribusikannya.
Dalam konteks pengeluaran publik, ekonomi Islam menekankan bahwa pengeluaran pemerintah harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip kepentingan umum yang berasal dari syariah (Jaelani, 2018). Pemerintah dalam ekonomi Islam memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh warganya terpenuhi, terutama kebutuhan dharuriyah, sebelum mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya.
5. Perbedaan Konsep Kebutuhan antara Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional
5.1 Perbedaan Filosofis Mendasar
Perbedaan antara konsep kebutuhan dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional berakar pada perbedaan filosofis yang mendasar. Dalam ekonomi konvensional, yang didasarkan pada filosofi kapitalisme, setiap individu lebih bersifat rasional daripada spiritual, dan tujuan utama konsumsi adalah memaksimalkan kepuasan pribadi (Iswanto et al., 2022). Sementara itu, dalam ekonomi Islam, perilaku konsumen didasarkan pada filosofi ketuhanan, sehingga dalam setiap aktivitas pemenuhan kebutuhan, konsumen diwajibkan untuk selalu berpedoman pada prinsip-prinsip tauhid, khilafah, dan keadilan (Adinugroho et al., 2023; Iswanto et al., 2022).
Perbedaan mendasar lainnya terletak pada asumsi tentang sifat manusia. Ekonomi konvensional mengasumsikan bahwa manusia bersifat egois dan selalu berusaha memaksimalkan kepentingan materialnya (homo economicus) (Abbas, 2020; Zaman, 2019). Asumsi ini telah dikritik secara luas karena tidak mencerminkan realitas perilaku manusia yang sesungguhnya. Ekonomi Islam, sebaliknya, mengakui bahwa manusia memiliki dimensi spiritual yang tidak dapat diabaikan, dan tujuan utama seorang Muslim dalam aktivitas ekonomi adalah mencapai ridha Allah dan kebaikan bagi seluruh umat manusia (homo islamicus) (Abbas, 2020; Muttaqin & Pusparini, 2019).
Dalam ekonomi konvensional, sumber daya dianggap terbatas sementara kebutuhan manusia dianggap tidak terbatas, sehingga masalah ekonomi utama adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas (Ghani et al., 2019; Hendrianto & Yakin, 2023). Namun, dalam ekonomi Islam, khususnya menurut mazhab Iqtishaduna yang dipelopori oleh Baqir al-Sadr, kebutuhan dan keinginan manusia adalah terbatas, sementara sumber daya (alat pemenuhan kebutuhan) adalah tidak terbatas, karena Allah telah menciptakan segalanya dengan tepat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan (Rahman et al., 2022). Masalah ekonomi dalam pandangan ini bukan terletak pada kelangkaan sumber daya, melainkan pada pengelolaan dan distribusi yang tidak tepat oleh para pelaku ekonomi.
5.2 Perbedaan dalam Konfigurasi Kebutuhan
Perbedaan yang sangat signifikan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada konfigurasi kebutuhan konsumen. Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan konsumen dibagi berdasarkan tingkat intensitas, sifat, subjek yang membutuhkan, dan waktu (Iswanto et al., 2022). Sementara itu, dalam ekonomi Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahah yang membagi kebutuhan menjadi tiga, yaitu kebutuhan dharuriyah, kebutuhan hajiyah, dan kebutuhan tahsiniyah (Iswanto et al., 2022; Permani & Iskandar, 2022).
Perbedaan konfigurasi kebutuhan ini memiliki implikasi yang sangat penting terhadap perilaku konsumen. Dalam ekonomi konvensional, setiap konsumen akan menghabiskan pendapatannya untuk memperoleh barang atau jasa karena kegunaannya yang dapat meningkatkan tingkat kepuasan (Iswanto et al., 2022). Sementara itu, dalam ekonomi Islam, konsumen tidak hanya mempertimbangkan kegunaan material dari suatu barang atau jasa, tetapi juga mempertimbangkan aspek halal-haram, dampak terhadap orang lain, dan kontribusinya terhadap pencapaian maslahah yang lebih luas (Adinugroho et al., 2023; Hossain, 2015).
Selain itu, dalam ekonomi Islam, konsumen juga mempertimbangkan aspek eskatologis dalam keputusan konsumsinya. Mayoritas responden dalam penelitian empiris tentang penerapan teori konsumen Islam di Bangladesh mempertimbangkan aspek halal (lawful), haram (unlawful), kerugian ekonomi bagi konsumen lain, serta ruang lingkup pahala dan hukuman di akhirat dalam konsumsi dan aktivitas ekonomi mereka (Hossain, 2015). Ini menunjukkan bahwa dimensi spiritual dan eskatologis merupakan bagian integral dari konsep kebutuhan dalam ekonomi Islam.
5.3 Perbedaan dalam Prinsip Konsumsi
Prinsip konsumsi dalam ekonomi konvensional didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu kebebasan (freedom), kepentingan diri sendiri (self interest), dan materialisme (material) (Iswanto et al., 2022). Sementara itu, prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang jauh lebih komprehensif, yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan material secara seimbang.
Menurut Abdul Mannan, prinsip-prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi Islam mencakup lima prinsip yang berakar pada syariah, yaitu prinsip kebenaran (righteousness), kebersihan (cleanliness), moderasi (moderation), manfaat (benefit), dan moralitas (morality) (Amiruddin et al., 2020). Kelima prinsip ini memberikan panduan yang komprehensif bagi seorang Muslim dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga pemenuhan kebutuhan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
Prinsip moderasi dalam konsumsi Islam sangat penting untuk dipahami. Islam tidak melarang pemenuhan kebutuhan material, tetapi menekankan pentingnya keseimbangan dan moderasi dalam konsumsi (A, 2020; Possumah & Ismail, 2020). Seorang Muslim diperbolehkan untuk menikmati rezeki yang diberikan Allah, tetapi harus menghindari pemborosan (israf) dan berlebih-lebihan (tabdzir) yang dilarang dalam Al-Qur'an. Prinsip moderasi ini mencerminkan nilai wasatiyyah (moderasi) yang merupakan salah satu karakteristik utama ekonomi Islam (Possumah & Ismail, 2020).
6. Tiga Mazhab Pemikiran tentang Kebutuhan dalam Ekonomi Islam Kontemporer
6.1 Mazhab Iqtishaduna (Baqir al-Sadr)
Dalam diskursus ekonomi Islam kontemporer, terdapat tiga mazhab pemikiran utama yang memiliki pandangan berbeda tentang konsep kebutuhan, yaitu mazhab Iqtishaduna, mazhab Mainstream, dan mazhab Alternatif-Kritis (Hendrianto & Yakin, 2023; Iqbal, 2024). Mazhab Iqtishaduna dipelopori oleh Muhammad Baqir al-Sadr melalui karyanya yang monumental, Iqtisaduna (Ekonomi Kita). Al-Sadr dianggap sebagai salah satu pelopor kebangkitan Islam kontemporer dan pemikiran ekonomi Islam modern (Furqani, 2019; Hendrianto & Yakin, 2023).
Menurut mazhab Iqtishaduna, kebutuhan dan keinginan manusia adalah terbatas, sementara sumber daya (alat pemenuhan kebutuhan) adalah tidak terbatas (Rahman et al., 2022). Pandangan ini sangat berbeda dari ekonomi konvensional yang menganggap kebutuhan manusia tidak terbatas sementara sumber daya terbatas. Bagi al-Sadr, masalah ekonomi bukan terletak pada kelangkaan sumber daya, melainkan pada distribusi yang tidak adil dan pengelolaan yang tidak tepat. Oleh karena itu, solusi ekonomi Islam harus berfokus pada aspek distribusi, bukan produksi semata (Irkhami, 2018).
Mazhab Iqtishaduna juga berpandangan bahwa ekonomi Islam harus sepenuhnya berbeda dari ekonomi konvensional, baik kapitalis maupun sosialis. Semua teori yang dikembangkan oleh ekonomi konvensional harus ditolak dan digantikan dengan teori-teori baru yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis (Hendrianto & Yakin, 2023; Iqbal, 2024). Pandangan yang radikal ini mencerminkan komitmen al-Sadr untuk membangun sistem ekonomi Islam yang benar-benar orisinal dan tidak terkontaminasi oleh paradigma Barat.
6.2 Mazhab Mainstream
Mazhab Mainstream dalam ekonomi Islam mengambil pendekatan yang lebih pragmatis dan inklusif terhadap teori ekonomi konvensional. Mazhab ini berpandangan bahwa ekonomi Islam perlu dikembangkan, tetapi tidak dengan cara membuang semua analisis yang berharga dari ekonomi konvensional (Iqbal, 2024; Rahman et al., 2022). Mengambil hal-hal yang baik dan bermanfaat dari non-Muslim tidak dilarang sama sekali oleh ajaran Islam, sehingga teori-teori ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dapat diadopsi dan dimodifikasi untuk digunakan dalam ekonomi Islam.
Dalam konteks kebutuhan, mazhab Mainstream berpandangan bahwa kebutuhan dan keinginan manusia adalah tidak terbatas, sementara sumber daya adalah terbatas (Rahman et al., 2022). Pandangan ini sejalan dengan teori ekonomi konvensional, dan didukung oleh Hadis Nabi yang menyatakan bahwa manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Namun, mazhab Mainstream menekankan bahwa dalam Islam, pilihan dalam memenuhi kebutuhan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam, berbeda dengan ekonomi modern yang didominasi oleh kepentingan diri sendiri atau individual (Amiruddin et al., 2020).
Mazhab Mainstream juga menekankan pentingnya maqashid syariah sebagai kerangka dalam menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan manusia. Dalam pandangan ini, teori-teori ekonomi konvensional dapat digunakan sebagai alat analisis yang netral, tetapi harus dievaluasi dan dimodifikasi berdasarkan nilai-nilai Islam dan tujuan-tujuan maqashid syariah (Ahmad & Hanapi, 2018; Waluyo, 2021). Pendekatan ini memungkinkan ekonomi Islam untuk tetap relevan dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks.
6.3 Mazhab Alternatif-Kritis
Mazhab Alternatif-Kritis merupakan mazhab yang paling kritis di antara ketiga mazhab dalam ekonomi Islam kontemporer. Mazhab ini tidak hanya mengkritik ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis), tetapi juga mengkritik pemikiran ekonomi Islam itu sendiri (Hendrianto & Yakin, 2023; Iqbal, 2024). Mazhab ini berpandangan bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar, karena ekonomi Islam merupakan hasil interpretasi manusia terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak absolut.
Dalam konteks kebutuhan, mazhab Alternatif-Kritis menekankan pentingnya pengujian empiris terhadap proposisi dan teori yang dikemukakan oleh ekonomi Islam (Iqbal, 2024). Mazhab ini mengkritik mazhab Iqtishaduna karena menghancurkan teori-teori lama tetapi masih menggunakan teori-teori lama tersebut, dan mengkritik mazhab Mainstream karena dianggap hanya menjiplak teori ekonomi neoklasikal dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat dan niat (Iqbal, 2024; Rahman et al., 2022). Kritik ini mendorong para ekonom Islam untuk lebih kritis dan reflektif dalam mengembangkan teori-teori tentang kebutuhan dan perilaku ekonomi.
7. Perilaku Konsumen Muslim dalam Memenuhi Kebutuhan
7.1 Rasionalitas dalam Perspektif Islam
Konsep rasionalitas merupakan asumsi paling penting dalam analisis ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, individu yang rasional adalah individu yang selalu memaksimalkan kepentingan pribadinya (self-interest maximization) (Abbas, 2020). Namun, konsep rasionalitas ini telah dikritik secara luas oleh para ekonom Islam karena tidak mencerminkan realitas perilaku manusia yang sesungguhnya dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
Dalam ekonomi Islam, tujuan utama seorang manusia ekonomi (homo islamicus) bukanlah memaksimalkan utilitas (utility maximization), melainkan mencapai kemaslahatan umat (Abbas, 2020). Perilaku seorang individu dalam teori ekonomi Islam diasumsikan rasional berdasarkan kepatuhannya terhadap hukum Islam (syariah Islam) (Abbas, 2020; Muttaqin & Pusparini, 2019). Ini berarti bahwa rasionalitas dalam Islam bukan berarti memaksimalkan kepuasan material, tetapi memaksimalkan maslahah dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariah.
Pandangan ekonom perilaku (behavioral economists) yang menambahkan aspek psikologi dan sosiologi dalam analisisnya sebenarnya hampir sama dengan yang dikemukakan oleh para ekonom Muslim yang mempostulasikan teori ekonomi Islam (Abbas, 2020). Dalam ekonomi Islam, keterbatasan manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah aturan dan norma yang berlaku sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Seorang Muslim tidak dapat mengonsumsi dan memproduksi sembarangan, tetapi harus terlebih dahulu melihat aturan dalam Islam (Abbas, 2020; Muttaqin & Pusparini, 2019).
7.2 Perilaku Konsumen Muslim: Antara Kebutuhan dan Kewajiban
Dalam ekonomi Islam, motif konsumsi pada dasarnya adalah maslahah, kebutuhan, dan kewajiban (Adinugroho et al., 2023). Ini berarti bahwa seorang Muslim dalam memenuhi kebutuhannya tidak hanya didorong oleh keinginan untuk memperoleh kepuasan pribadi, tetapi juga oleh kesadaran akan kewajibannya sebagai seorang Muslim dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.
Konsep ifaq (pengeluaran di jalan Allah) merupakan salah satu aspek penting dalam perilaku konsumen Muslim. Melalui pengeluaran ifaq atau mengeluarkan zakat, seorang Muslim dapat memainkan peran penting sebagai stabilisator ekonomi di antara sesama Muslim (Arief et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dalam Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat, di mana setiap Muslim memiliki kewajiban untuk membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan mereka.
Zakat, sebagai salah satu instrumen utama ekonomi Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat terpenuhi. Zakat memengaruhi konsumsi melalui kecenderungan marginal penerima zakat yang menghabiskan uang zakat untuk kebutuhan dasar mereka (Abdullahi, 2019). Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang efektif untuk memastikan bahwa kebutuhan dharuriyah seluruh anggota masyarakat terpenuhi, sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam (Muhit et al., 2023).
7.3 Hierarki Konsumsi Berbasis Islam
Dalam upaya untuk mengembangkan teori konsumsi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, beberapa ekonom Muslim telah mengembangkan model hierarki konsumsi berbasis Islam. Model ini dikembangkan melalui penelitian literatur dan wawancara dengan para ahli di bidang hukum, ekonomi Islam, konsumen Islam, dan lembaga swadaya masyarakat di bidang konsumerisme (Ghani et al., 2019).
Model hierarki konsumsi berbasis Islam ini bertujuan untuk menghapus asumsi-asumsi yang melekat dalam teori ekonomi konvensional yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam, terutama dalam hal dasar, ruang lingkup, dan metode yang digunakan (Ghani et al., 2019). Misalnya, ekonomi konvensional mendefinisikan ekonomi sebagai pengetahuan tentang bagaimana mengelola sumber daya yang terbatas untuk berbagai penggunaan alternatif, yang menyangkal kedaulatan Allah yang telah menyediakan sumber daya ekonomi yang melimpah bagi umat manusia.
Model hierarki konsumsi Islam juga mempertimbangkan aspek-aspek yang tidak ada dalam teori konsumsi konvensional, seperti dimensi spiritual, tanggung jawab sosial, dan pertimbangan eskatologis (Ghani et al., 2019; Muttaqin & Pusparini, 2019). Dengan demikian, model ini memberikan kerangka yang lebih komprehensif dan holistik untuk memahami perilaku konsumen Muslim dalam memenuhi kebutuhannya.
8. Instrumen Ekonomi Islam dalam Pemenuhan Kebutuhan
8.1 Zakat sebagai Instrumen Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat terpenuhi. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi konsumsi melalui kecenderungan marginal penerima zakat yang menghabiskan uang zakat untuk kebutuhan dasar mereka (Abdullahi, 2019). Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang efektif untuk memastikan bahwa kebutuhan dharuriyah seluruh anggota masyarakat terpenuhi.
Dalam konteks ekonomi Islam yang lebih luas, zakat juga memiliki peran sebagai alat pemasaran sosial dan amal perusahaan. Zakat menghubungkan konsumsi halal dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta menyoroti peran zakat sebagai alat pemasaran sosial (Abdullahi, 2019). Ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya instrumen redistribusi ekonomi, tetapi juga merupakan mekanisme yang dapat mendorong perilaku bisnis yang lebih bertanggung jawab dan beretika.
8.2 Wakaf sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi
Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam lainnya yang memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Wakaf produktif selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan pemberdayaan ekonomi umat (Sholihah et al., 2024). Dalam ekonomi Islam, kekayaan dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan baik dan digunakan untuk kebaikan bersama.
Wakaf dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan ekonomi, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas dan komprehensif terhadap masyarakat (Sholihah et al., 2024). Misalnya, wakaf dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, wakaf merupakan instrumen yang sangat efektif dalam mewujudkan tujuan-tujuan maqashid syariah, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dharuriyah masyarakat.
Dalam perspektif ekonomi kelembagaan Islam, wakaf memiliki karakteristik juridis yang unik, termasuk sifat permanen, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dialihkan, yang berfungsi sebagai kendala hukum yang mengikat sekaligus norma sosiokultural yang mempertahankan keadilan, kepengurusan, dan kesetaraan antargenerasi (Qurrata et al., 2025). Ini menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
8.3 Distribusi Keadilan dalam Pemenuhan Kebutuhan
Keadilan distributif merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan. Dalam ekonomi Islam, ide dasar adalah keadilan distributif, dan sistem ekonomi Islam mengamanatkan bahwa distribusi harus didasarkan pada dua poin, yaitu kebebasan dan keadilan (Muhit et al., 2023). Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk memenuhi kebutuhannya, dan sistem ekonomi harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada yang terpinggirkan dalam proses pemenuhan kebutuhan.
Dalam sistem ekonomi Islam, penimbunan uang oleh sekelompok individu perlu dicegah, dan langkah-langkah perlu diambil secara otomatis untuk mengalihkan aliran pendapatan kepada yang miskin (Muhit et al., 2023). Selain itu, sistem ekonomi Islam memberikan kesempatan dan akses yang sama, serta hak-hak yang melekat kepada semua individu. Kepemilikan individu dilindungi, tetapi harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan dibatasi oleh dasar moral dan hukum.
9. Tantangan dan Prospek Pengembangan Konsep Kebutuhan dalam Ekonomi Islam
9.1 Tantangan Metodologis
Pengembangan konsep kebutuhan dalam ekonomi Islam menghadapi berbagai tantangan metodologis yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan sumber-sumber wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) dengan metode analisis ilmiah yang digunakan dalam ilmu ekonomi modern (Furqani & Haneef, 2013; Mubarrok et al., 2021). Ekonomi Islam belum memiliki metodologi penelitian yang diterima secara universal; sebaliknya, berbagai metodologi digunakan saat ini (Abdullahi, 2018).
Tantangan lainnya adalah bagaimana mengkuantifikasi konsep-konsep normatif dalam ekonomi Islam, seperti maslahah dan maqashid syariah, sehingga dapat digunakan dalam analisis ekonomi yang lebih formal (Abdullahi, 2018). Fenomena moral dalam ekonomi Islam sulit untuk dikuantifikasi, tetapi kontribusinya, seperti halnya matematika, diperlukan untuk mengembangkan bidang ini (Abdullahi, 2018). Ini menunjukkan bahwa pengembangan metodologi yang lebih canggih dan komprehensif merupakan kebutuhan mendesak dalam ekonomi Islam.
Selain itu, terdapat juga tantangan dalam hal bagaimana menghubungkan teori ekonomi Islam dengan realitas praktis masyarakat Muslim kontemporer. Banyak teori ekonomi Islam yang dikembangkan berdasarkan asumsi tentang masyarakat Muslim yang ideal, sementara realitas masyarakat Muslim kontemporer seringkali jauh dari ideal tersebut (Furqani, 2019; Khan, 2017). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk mengembangkan teori-teori ekonomi Islam yang dapat menjelaskan dan memandu perilaku ekonomi masyarakat Muslim dalam konteks yang nyata.
9.2 Prospek Pengembangan
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek pengembangan konsep kebutuhan dalam ekonomi Islam sangat menjanjikan. Ekonomi Islam menawarkan alternatif yang komprehensif terhadap sistem ekonomi konvensional yang telah terbukti gagal dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia (Khalidin et al., 2024; Zaman, 2019). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika, distribusi yang adil, dan perhatian terhadap lingkungan, ekonomi Islam membuka jalan menuju pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Khalidin et al., 2024).
Pengembangan konsep kebutuhan dalam ekonomi Islam juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap diskursus ekonomi global. Konsep maslahah dan maqashid syariah, misalnya, dapat memberikan kerangka yang lebih komprehensif dan holistik untuk memahami kesejahteraan manusia, yang tidak hanya mencakup dimensi material, tetapi juga dimensi spiritual, sosial, dan lingkungan (Al-Daghistani, 2016; Khalidin et al., 2024). Kerangka ini dapat menjadi alternatif yang lebih baik dari konsep utilitas dalam ekonomi konvensional yang terlalu sempit dan materialistis.
Selain itu, pengembangan instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan keuangan syariah dapat memberikan solusi praktis terhadap berbagai masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat Muslim, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kurangnya akses terhadap layanan keuangan (Abdullahi, 2019; Sholihah et al., 2024). Dengan mengoptimalkan instrumen-instrumen ini, ekonomi Islam dapat memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat terpenuhi, sesuai dengan tujuan-tujuan maqashid syariah.
10. Kesimpulan
Konsep kebutuhan dalam ekonomi Islam merupakan topik yang sangat kaya dan kompleks, yang mencerminkan kedalaman dan komprehensivitas ajaran Islam dalam mengatur kehidupan ekonomi manusia. Berbeda dari ekonomi konvensional yang memperlakukan kebutuhan dan keinginan secara setara dan mendorong konsumsi yang tidak terbatas, ekonomi Islam memiliki kerangka normatif yang jelas dalam mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan memprioritaskan kebutuhan manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Ahmad & Hanapi, 2018; Iswanto et al., 2022; Permani & Iskandar, 2022).
Klasifikasi kebutuhan dalam ekonomi Islam berdasarkan maqashid syariah, yaitu dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, memberikan panduan yang komprehensif bagi individu, masyarakat, dan negara dalam mengalokasikan sumber daya secara adil dan efisien (Ahmad & Hanapi, 2018; Permani & Iskandar, 2022). Hierarki kebutuhan ini memastikan bahwa kebutuhan yang paling mendasar diprioritaskan, sementara kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya hanya dipenuhi setelah kebutuhan yang lebih mendasar terpenuhi.
Konsep maslahah sebagai pengganti utilitas dalam ekonomi Islam memberikan dimensi yang lebih luas dan holistik dalam memahami kesejahteraan manusia (Adinugroho et al., 2023; Muttaqin & Pusparini, 2019; Puspitasari, 2021). Maslahah tidak hanya mencakup kepuasan material, tetapi juga dimensi spiritual, sosial, dan lingkungan, sehingga memberikan kerangka yang lebih komprehensif untuk memahami dan memenuhi kebutuhan manusia secara menyeluruh.
Instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan (Abdullahi, 2019; Muhit et al., 2023; Sholihah et al., 2024). Dengan mengoptimalkan instrumen-instrumen ini, ekonomi Islam dapat mewujudkan tujuan-tujuan maqashid syariah dan memberikan solusi praktis terhadap berbagai masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat Muslim kontemporer.
Akhirnya, pengembangan konsep kebutuhan dalam ekonomi Islam memerlukan upaya yang serius dan berkelanjutan dari para ekonom Muslim untuk mengintegrasikan sumber-sumber wahyu dengan metode analisis ilmiah yang relevan, sehingga dapat menghasilkan teori-teori yang tidak hanya normatif, tetapi juga empiris dan dapat diuji dalam realitas kehidupan ekonomi masyarakat Muslim (Furqani & Haneef, 2013; Khan, 2017; Mubarrok et al., 2021). Dengan demikian, ekonomi Islam dapat memenuhi perannya sebagai alternatif yang komprehensif dan relevan terhadap sistem ekonomi konvensional yang telah terbukti gagal dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.
Daftar Pustaka
A, R. M. (2020). Healthy Living To Dismiss Covid-19 In Economic Crisis. Jurnal Midpro, 12(2), 177–190. https://doi.org/10.30736/md.v12i2.169
Abbas, M. H. I. (2020). A rational irrationality: Reviewing the Concept of Rationality in Conventional Economics and Islamic Economics. Al-Amwal Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah, 12(1), 77. https://doi.org/10.24235/amwal.v1i1.6202
Abdullahi, S. I. (2018). Contribution of mathematical models to Islamic economic theory: a survey. International Journal of Ethics and Systems, 34(2), 200–212. https://doi.org/10.1108/ijoes-09-2017-0129
Abdullahi, S. I. (2019). Zakah as tool for social cause marketing and corporate charity: a conceptual study. Journal of Islamic Marketing, 10(1), 191–207. https://doi.org/10.1108/jima-03-2017-0025
Adinugroho, M., Rasyid, R. A., Putra, R. S., Akbar, M. R. I., & Herlambang, T. (2023). Consumer Behavior in Sharia Economic Perspective: Theory and Practice Study. Jmm17 Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen, 10(1), 30–36. https://doi.org/10.30996/jmm17.v10i1.8413
Ahmad, N., & Hanapi, M. S. (2018). Maqasid Al-Syariah Thought in Mainstream Islamic Economics: A Review. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(4). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i4/4038
Ahyani, H., Slamet, M., & Tobroni. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(1), 121–151. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550
Al-Daghistani, S. (2016). Semiotics of Islamic Law, Maṣlaḥa, and Islamic Economic Thought. International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale De Sémiotique Juridique, 29(2), 389–404. https://doi.org/10.1007/s11196-016-9457-x
Amiruddin, M. M., Ismail, M., & Hasim, H. (2020). Reviving Economic Thought by Mannan Perspective. Rausyan Fikr Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat, 15(2), 353–378. https://doi.org/10.24239/rsy.v15i2.489
Arief, S., Handayani, A. L., & Wibisono, V. F. (2023). Critical Study of Keynes Consumption Theory According to As-Syaibani in Al-Kasb Book. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 8(2), 181. https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i2.7199
Azwar, A., Usman, A. H., & Abdullah, M. F. R. (2022). Islamic economics education in Indonesia: Quranic view and epistemological problems analysis. Al-Irsyad Journal of Islamic and Contemporary Issues, 7(2), 982–993. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v7i2.350
Basyah, N. A., Fahmi, I., Jalil, Z. A., Rusli, Z., Idris, A., & Marisa, D. (2022). A Review of the Conceptual and Comparative History of Islamic Economic Theories. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 11(4). https://doi.org/10.6007/ijarems/v11-i4/15688
Choudhury, M. A. (2018). Tawhidi Islamic economics in reference to the methodology arising from the Qurʾān and the Sunnah. Isra International Journal of Islamic Finance, 10(2), 263–276. https://doi.org/10.1108/ijif-02-2018-0025
Furqani, H. (2019). What is Islamic economics? The view of Muhammad Baqir al-Sadr. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 5(2), 63–71. https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss2.art3
Furqani, H., & Haneef, M. A. (2013). Theory appraisal in Islamic economic methodology: purposes and criteria. Humanomics, 29(3), 187–201. https://doi.org/10.1108/h-07-2013-0050
Ghani, B. A., Ismail, N., & Radzi, N. A. M. (2019). Islamic-Based Hierarchical Consumption. Jurnal Intelek, 14(2), 52–57. https://doi.org/10.24191/ji.v14i2.217
Hasannia, A. (2019). "Manṭiqat al-Firāq"; A Shīʽī Economic Theory. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(3), 61. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.688
Hattab, K., & al-Morsi, M. (2013). The Relationship between Islamic Economics And Western Economics. المجلة العربية للإدارة, 33(1), 251–262. https://doi.org/10.21608/aja.2013.19846
Hendrianto, H., & Yakin, I. A. (2023). The Diversity of Contemporary Islamic Economic Thoughts of Schools: Baqir As-Sadr, Mainstream and Alternative. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 8(1), 83. https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i1.6968
Hossain, B. (2015). Application of Islamic Consumer Theory: An Empirical Analysis in the Context of Bangladesh. Global Review of Islamic Economics and Business, 2(1), 069. https://doi.org/10.14421/grieb.2014.021-05
Iqbal, M. (2024). Critical Review of Islamic Economic Thoughts Based on the Perspective of Three Schools (Mazhab): Iqtishaduna, Mainstream, and Alternative-critical. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16238
Irkhami, N. (2018). Political Islam and the Global Economy. Epistemé Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 13(2), 407–432. https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.2.433-459
Iswanto, P., Mulyani, Y., & Qadar, H. L. (2022). Consumer Behavior in the Perspective of Conventional Economics and Islamic Economy. Syari'ah Economics, 5(2), 57. https://doi.org/10.36667/se.v5i2.211
Jaelani, A. (2018). Public Expenditure Management in Indonesia. Hunafa Jurnal Studia Islamika, 15(2), 189–224. https://doi.org/10.24239/jsi.v15i2.527.189-224
Khalidin, B., Musa, A., Fardesi, M., & Ulfia, N. (2024). Islamic Economics towards the Sustainability of Economic Development. International Journal of Social Science Humanity & Management Research, 03(11). https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2024.v3i11n16
Khan, A. (2017). Methodology of Islamic Economics: From Islamic Teachings to Islamic Economics. Turkish Journal of Islamic Economics, 5(1), 35–61. https://doi.org/10.26414/tujise.2018.5.1.35-61
Majid, M. S. Abd., & Yahya, Y. Y. (2018). Method of Inquiry into the Islamic Economics among Contemporary Muslim Scholars: A Critical Literature Survey. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(9). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i9/4578
Mubarrok, U. S., Wahyudi, M., & Ulfi, I. (2021). Unraveling Hafas Furqani's Thought about the Methodology of Islamic Economics. Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 5(2), 155–170. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i2.5884
Muhit, M., Mariana, R., & Athoillah, M. A. (2023). Distributive Justice Perspective of Sharia Economic Law in Indonesia. Apollo Journal of Tourism and Business, 1(3), 97–103. https://doi.org/10.58905/apollo.v1i3.58
Muttaqin, Z., & Pusparini, M. D. (2019). Redefining Consumer Utility in the Perspective of Islamic Economics Framework. Ihtifaz Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 2(1), 1. https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i1.717
Permani, I., & Iskandar, I. (2022). As-Syatibi Economic Thinking. Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 5(1), 45. https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i1.394
Possumah, B. T., & Ismail, A. G. (2020). Reconstruction of Islamic Economic Theory: From Revelation to Methodology. Turkish Journal of Islamic Economics, 7(2), 50–69. https://doi.org/10.26414/a071
Puspitasari, D. (2021). Comparative Analysis Of The Thoughts Of Fahim Khan And Muhammad Abdul Mannan About The Concept Of Islamic Consumption. Dinar Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 7(2), 63–80. https://doi.org/10.21107/dinar.v7i2.9301
Qurrata, V. A., Shafiai, M. H. M., Wahid, H., Alma'amun, S., & Ismail, A. G. (2025). Institutional Economics from Islamic Perspective: With Special Reference to Waqf. Sage Open, 15(4). https://doi.org/10.1177/21582440251397178
Rahman, M., Fathudin, F., & Basit, A. W. (2022). Transformation of Sharia Economy in the Populist System. International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBAR), 6(1), 940. https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4390
Samad, T. F. D., & Sugeng, A. (2022). The Role of the Islamic Economic System in Achieving Fallah. Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 10(02), 175. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v10i02.5295
Sholihah, F. D., Alfarda, W. N., & Wulandari, L. T. (2024). Study of the Role of Productive Waqf in Improving Community Welfare: A Qualitative Study at Rohmatul Ummah Islamic Boarding School Ringinrejo, Kediri, Indonesia. Open Access Indonesia Journal of Social Sciences, 7(4), 1649–1658. https://doi.org/10.37275/oaijss.v7i4.259
Sopiyatun, S., Abidin, M., & Ekowati, V. M. (2023). Bu Nyai Novelis And Bu Nyai Boardings-Based Economics: A Study of Bu Nyai Boardings-Style Economization In Indonesia. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 8(2), 201. https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i2.7535
Waluyo, A. (2021). Islamization in the Discourse of Islamic Economics Integration. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 6(2), 80–89. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v6i2.2811
Zaman, A. (2012). Logical Positivism and Islamic Economics. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2195043
Zaman, A. (2019). Launching a Revolution, based on Islamic Foundations. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 32(2), 77–88. https://doi.org/10.4197/islec.32-2.5
Narahubung: Klik Disini (Nindi) Hubungi Kami untuk pembelian produk, layanan, & buku-buku terbitan Kami |
Isi formulir ini bagi Anda yang ingin menerbitkan buku di Kami |
Informasi mengenai biaya penerbitan ISBN resmi terdaftar di Perpusnas dan Internasional (mulai harga Rp300.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin mengkonversi karya ilmiah menjadi sebuah buku referensi/monograf ber-ISBN (mulai harga Rp500.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin membuat HaKI (mulai harga Rp350.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin buku terbitannya terindeks di Google Books sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp100.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel ilmiah (Jurnal, Buku, Skripsi, Tesis, & Disertasi dll), dan ingin ditambah sitasinya sehingga H-Index Google Scholar Anda naik (mulai harga Rp20.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel bebas, opini, catatan akademik/kuliah, Skripsi, Tesis, Disertasi dll, dan ingin terindeks Google Scholar secara otomatis (tidak manual) sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp50.000,-) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar